-
PEMBATASAN ZONA OPERASIONAL TAKSI ONLINE DI
BANDARA SULTAN ISKANDAR MUDA BLANG
BINTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi tentang Persaingan Usaha)
SKRIPSI
Diajukan oleh :
SUVIA HUSNALITA
NIM. 160102061
Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H
-
SUVIA HUSNALITA
NIM. 160102061
Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
-
Banda Aceh, 3 Juli 2020
-
v
ABSTRAK
Nama : Suvia Husnalita
NIM : 160102061
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembatasan Zona Operasional Taksi Online di
Bandara
Sultan Iskandar Muda Blang Bintang dalam Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi tentang Persaingan
Usaha)
Tanggal Sidang : 3 Juli 2020 M/12 Dzulqaidah 1441 H
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa’dan, M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Taksi Online, Persaingan Usaha, Monopoli.
Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan adanya
proteksi zona
operasional yang diciptakan oleh PT Angkasa Pura II kepada
pengusaha taksi
online. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor
118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
menyatakan
bahwa wilayah operasional taksi online dalam menjalankan
usahanya termasuk
wilayah perkotaan yang di dalamnya terdiri dari bandara,
pelabuhan dan simpul
transportasi lainnya. Namun faktanya sejak 2016 hingga sekarang,
taksi online
dilarang beroperasi di area Bandara Sultan Iskandar Muda,
proteksi tersebut
menyebabkan kehilangan kreatifitas dan tidak memiliki daya
saing. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek, dampak serta
tinjauan
hukum terhadap pembatasan zona operasional taksi online di
Bandara Sultan
Iskandar Muda Blang Bintang. Jenis penelitian yang digunakan
yaitu penelitian
kualitatif dengan metode deskriptif analisis, teknik pengumpulan
data Penulis
menggunakan interview/wawancara. Hasil riset membuktikan bahwa
PT
Angkasa Pura II tidak mengizinkan taksi online untuk menjemput
penumpang di
area bandara, praktek tersebut mendatangkan dampak positif bagi
usaha taksi
bandara, berbeda halnya dengan taksi online, mereka lebih
merasakan dampak
negative. Praktek tersebut menimbulkan indikasi persaingan usaha
tidak sehat
berupa monopoli yang tercantum dalam pasal 17 huruf b dan c
(kegiatan
monopoli) dan 19 huruf a dan d (penguasaan pangsa pasar) UU No.
5 tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat,
serta telah melanggar 3 prinsip etika berbisnis dalam Islam,
diantaranya tidak
adanya saling menolong atau memberi manfaat kepada orang lain,
adanya
penindasan (Az-Zhulmu) terhadap mitra bisnis lain serta Monopoli
dan
konglomerasi (iḥtikār).
-
vi
KATA PENGANTAR
بسم اهلل الرمحن الرحيمداما بع ،ابه ومن واالهوعلى اله واصح
،والصالة والسالم على رسول اهلل ،احلمد هلل
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah
melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga
penulis
telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat
dan salam
penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta
keluarga dan
sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh
ilmu
pengetahuan ini.
Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis
dapat
menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pembatasan
Zona
Operasional Taksi Online di Bandara Sultan Iskandar Muda
Blang
Bintang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi
tentang
Persaingan Usaha)”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan
tugas akhir yang
merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi
sekaligus untuk
memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-
Raniry, Darussalam Banda Aceh.
Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang
membantu
penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada
kesempatan ini, dengan
segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak
kepada:
1. Bapak Saifuddin Sa’dan, M.Ag selaku pembimbing I serta
penasehat
akademik dan bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing
II,
yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan
pengarahan,
2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang telah memberikan
waktunya untuk membimbing karya ilmiahnya diluar jalur
akademik,
3. Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum,
-
vii
4. Bapak Arifin Abdullah, M.H. selaku ketua prodi Hukum
Ekonomi
Syariah,
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis
utarakan
kepada Ayahanda Abdullah dan Ibunda Meutia Farida, yang
telah
memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu
istimewa
serta adik-adik Lisda, Afiqa dan Khalis yang telah
menyemangati.
6. Bapak Yusman Is sebagai Direktur TAXI Primkapau, serta
beberapa
driver angkutan online yaitu Ilham Maulana dan Fakhrial Adha
yang
telah meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan
penulis.
7. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi Ina,
Desy,
Puput, Mutia, Oja, Raisa, Ayu, Ilham dan Teman-teman Mata
Kuliah
Metodologi Penelitian Hukum dan unit 02 dan seluruh
teman-teman
prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selalu
menjadi
yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian
dibalas
oleh Allah SWT.
Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
kata
sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman
penulis.
Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat
membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang
ada di
waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai
positif
dalam bidang ilmu.
Banda Aceh, 3 Juli 2020
Penulis,
Suvia Husnalita
-
viii
TRANSLITERASI Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan
K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan
sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan
huruf Latin.
Huruf
Arab
Nama Huruf
Latin
Nama Huruf
Arab
Nama Huruf
Latin
Nama
Alῑf tidak اdilamba
ngkan
tidak di-
lambang-
kan
țā’ Ț te (dengan طtitik di
bawah)
ẓa ẓ zet ظ Bā’ B Be ب(dengan
titik di
bawah)
ain ‘ koma‘ ع Tā’ T Te تterbalik
(di atas)
Śa’ Ś es (dengan ثtitik di
atas)
Gain G Ge غ
Fā’ F Ef ف Jῑm J Je ج Hā’ ḥ ha (dengan ح
titik di
bawah)
Qāf Q Ki ق
Kāf K Ka ك Khā’ Kh ka dan ha خ
Lām L El ل Dāl D De د
-
ix
Żal Ż zet (dengan ذtitik di
atas)
Mῑm M Em م
Nūn N En ن Rā’ R Er ر Wau W We و Zai Z Zet ز Hā’ H Ha ه Sῑn S Es
سHamz ء Syῑn Sy es dan ye ش
ah
‘ Apostrof
Șād Ș es (dengan صtitik di
bawah)
Yā’ Y Ye ي
Ḍad ḍ de (dengan ضtitik di
bawah)
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal tunggal
Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
َ fatḥah A A
َ Kasrah I I
َ ḍammah U U
2) Vokal rangkap
-
x
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,
yaitu:
Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
ي ... fatḥah dan yā’ Ai a dan i
و ... fatḥah dan wāu Au a dan u
Contoh:
kataba - ك ت ب
fa‘ala - ف ع ل
żukira - ذ ك ر
ه ب yażhabu - ي ذ
su’ila - س ئ ل
kaifa - ك ي ف
haula - ه و ل
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf dan Tanda Nama
-
xi
ى... ا... fatḥah dan alῑf atau yā’
Ā a dan garis di atas
...ي kasrah dan yā’ ῑ i dan garis di atas
. ..و ḍammah dan wāu Ū u dan garis di atas
Contoh:
qāla - ق ا ل
ramā - ر م ى
qῑla - ق ي ل
yaqūlu - ي ق و ل
4. Tā’ marbūțah
Transliterasi untuk tā’ marbūțah ada dua:
1) Tā’ marbūțah hidup
tā’ marbūțah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah,
dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
2) Tā’ marbūțah mati
tā’ marbūțah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.
3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā’ marbūțah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
rauḍ ah al-ațfāl - ر و ض ة ا أل ط ف ا ل
-
xii
- rauḍ atul ațfāl
al-Madῑnah al-Munawwarah - ا ل م د ي ن ة ا ل م ن وَّر ة
- AL-Madῑnatul-Munawwarah
țalḥah - ط ل ح ة
Catatan:
Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa
tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama
lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Șamad Ibn Sulaimān.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar
Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan
Tasawuf.
-
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Aplikasi Argometer Perusahaan Grab
........................................... 48
Gambar 2 Aplikasi Argometer Perusahaan Gojek
......................................... 49
-
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Daftar Tarif Airport Taxi Primkopau Airport Taxi Aceh
MTG
(ARGO) Dan Airport Taxi Kopama
................................................. 47
Tabel 2 Tarif Taksi Online Perusahaan Grab dan Gojek
.............................. 49
-
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
........................................ 71
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari
Fakultas.......................................... 72
Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi
...................................... 73
Lampiran 4 Protokol Wawancara
..............................................................
75
Lampiran 5 Dokumentasi
..........................................................................
76
Lampiran 6 Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli
................................................................................
77
Lampiran 7 Permenhub RI No.118/2018 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Sewa Khusus
........................................................ 78
Lampiran 8 Riwayat Hidup Penulis
.......................................................... 79
-
xvi
DAFTAR ISI
LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
ABSTRAK
.....................................................................................................
v
KATA PENGANTAR
..................................................................................
vi
PEDOMAN TRANSLITERASI
..................................................................
viii
DAFTAR GAMBAR
....................................................................................
xiii
DAFTAR TABEL
.........................................................................................
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
................................................................................
xv
DAFTAR ISI
.................................................................................................
xvi
BAB SATU PENDAHULUAN
.................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah
.................................................. 1 B. Rumusan
Masalah............................................................
5 C. Tujuan Penelitian
............................................................. 5 D.
Kajian Pustaka
................................................................. 5
E. Penjelasan Istilah
............................................................. 10 F.
Metode Penelitian
............................................................ 12
1. Jenis penelitian
......................................................... 12 2.
Metode pengumpulan data ....................................... 12
3. Teknik pengumpulan data ........................................
13 4. Instrumen pengumpulan data
................................... 15 5. Langkah-langkah analisis
data ................................. 15
G. Sistematika
Pembahasan.................................................. 15
BAB DUA PERSAINGAN USAHA DAN ETIKA BISNIS DALAM
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ....................... 17
A. Pengertian Persaingan Usaha dan Etika Bisnis ...............
17 B. Dasar Hukum Persaingan Usaha dan Etika Bisnis .......... 21
C. Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha yang Tidak Sesuai
dengan Etika Bisnis
......................................................... 27
D. Prinsip Berbisnis dalam Etika Bisnis Islam
..................... 33
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBATASAN ZONA OPERASIONAL
TAKSI ONLINE DI BANDARA SULTAN ISKANDAR
MUDA BLANG BINTANG
................................................. 40
A. Gambaran Umum tentang Pembatasan Zona Operasional Taksi
Online di Bandara Sultan Iskandar
Muda Blang Bintang
........................................................ 40
-
xvii
xvii
B. Praktek Pembatasan Zona Operasional Taksi Online di Bandara
Sultan Iskandar Muda Blang Bintang ............... 45
C. Dampak Pembatasan Zona Operasional Taksi Online di Bandara
Sultan Iskandar Muda Blang Bintang ............... 46
D. Tinjauan Hukum Terhadap Pembatasan Zona Operasional Taksi
Online di Bandara Sultan Iskandar
Muda Blang Bintang
........................................................ 53
BAB EMPAT PENUTUP
............................................................................
69
A. Kesimpulan
......................................................................
69 B. Saran
................................................................................
69
DAFTAR PUSTAKA
...................................................................................
69
-
1
BAB SATU
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bandara Sultan Iskandar Muda merupakan salah satu gerbang
akses
masuk ke berbagai Negara. Berbagai fasilitas penunjang kebutuhan
dan
kenyamanan para penumpang juga telah disediakan untuk
memaksimalkan
pelayanan, diantaranya kebutuhan pengangkutan. Pengangkutan
meliputi
serangkaian perilaku yang terdiri atas proses negosiasi,
pengangkutan, pemuatan
ke dalam alat pengangkut, pemindahan ke tempat tujuan, penurunan
di tempat
tujuan, dan penyelesaian akibat yang timbul dari pengangkutan.
Bandara Sultan
Iskandar Muda tidak hanya menfasilitasi pengangkutan
transportasi udara,
namun juga transportasi darat yaitu taksi bandara. Taksi
merupakan angkutan
orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum yang diberi
tanda
khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan
dari pintu ke
pintu dengan wilayah operasi tertentu.1 Adanya taksi bandara
sebagai salah satu
jasa pelayanan penunjang kegiatan penerbangan yang dikelola oleh
Koperasi
Taksi Bandara (Kopsidara).2
Seiring perkembangan zaman transportasi darat berupa taksi
mengalami
perubahan menjadi lebih modern yang dijuluki dengan taksi
online. Taksi online
didukung oleh suatu aplikasi yang merupakan wadah untuk
mempertemukan
penumpang sebagai pengguna jasa dengan pengangkut sebagai
penyedia jasa
pengangkutan misalnya seperti Go-Jek, Uber dan Grab. Pembayaran
atas jasa
tersebut sesuai dengan besaran tarif yang tercantum pada
aplikasi. Meski
1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 117
Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. 2Indah Tri
Wulansari, Perkembangan Taksi di Bandar Udara Internasional
Juanda
Surabaya oleh Primkopal (1964-2011), Skripsi, (Malang: Fakultas
Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Malang, 2012).
-
2
dijuluki sebagai taksi online, namun berdasarkan ketentuan
perundang-
undangan nama yang sesunguhnya adalah angkutan sewa khusus.
Definisi angkutan sewa khusus tercantum dalam Peraturan
Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang
Angkutan
Sewa Khusus yaitu pelayanan dari pintu ke pintu dengan
pengemudi, memiliki
wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandara,
pelabuhan, atau
simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi
berbasis
teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam
aplikasi.3
Di dalam Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Angkutan
Sewa
Khusus dijelaskan bahwa wilayah operasi angkutan sewa khusus
termasuk
wilayah perkotaan yang di dalamnya terdiri dari bandara,
pelabuhan dan simpul
transportasi lainnya. Namun faktanya sejak 2016 hingga kini,
taksi online
dilarang beroperasi di area Bandara Sultan Iskandar Muda.
Kebijakan yang melarang taksi online beroperasi di area Bandara
Sultan
Iskandar Muda menciptakan berbagai dampak. Salah satunya tidak
mendapatkan
pilihan alat pengangkut yang beragam bagi konsumen, hingga
pangsa pasar
hanya dikuasai oleh beberapa pelaku usaha. Dalam perspektif
persaingan usaha
khususnya dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kondisi tersebut dapat
menyebabkan
terbukanya peluang yang lebar untuk menghindari atau bahkan
mematikan
bekerjanya mekanisme pasar, diantaranya dikhawatirkan pelaku
usaha akan
mengatur harga, kualitas dan kuantitas barang dan atau jasa yang
ditawarkan
guna memperoleh profit yang besar dalam waktu yang relative
singkat.
Tindakan pelaku usaha yang demikian dapat menyebabkan terjadinya
praktek
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat4
3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118
Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. 4 Andi Fahmi Lubis, Hukum
Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, (Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, 2009), hlm.3.
-
3
Konsep etika bisnis dalam Islam mengatakan persaingan usaha
tidak
sehat dan praktek monopoli jelas dilarang, karena Rasulullah
mengharamkan
memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Allah
menghalalkan kepada
kita segala bentuk transaksi yang memiliki mashlahat seperti
perdagangan dan
berbagai bisnis usaha dan keterampilan yang disyaratkan atas
dasar suka sama
suka diantara pembisnis menunjukkan akad perdagangan tersebut
terbebas dari
riba serta perdagangan tersebut bukan lahir dari adanya paksaan,
oleh karena itu
praktik jual beli gharar (tidak jelas) dengan segala bentuknya
adalah haram.
Termasuk sempurnanya suka sama suka adalah barangnya diketahui
dan bisa
diserahkan. Maka segala bentuk transaksi yang mendatangkan
mudharat bagi
orang lain seperti persaingan usaha tidak sehat serta monopoli
maka
diharamkan.
Imam Nawawi menjelaskan bahwa hikmah dari larangan monopoli
adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum,
oleh karena
itu ulama sepakat apabila ada orang yang memiliki makanan lebih,
sedangkan
manusia sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada
pada orang
tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan
dengan cuma-
cuma makanannya kepada manusia untuk menghindari kesulitan.
Demikian
penimbunan selain bahan makanan seperti pakaian musim dingin
dan
sebagainya, sehingga manusia sulit mendapatkannya dan
membahayakan
mereka maka hal tersebut juga dilarang dalam Islam.
Dalam Islam juga para pelaku usaha dianjurkan untuk
berkompetisi
(bersaing) dalam hal kebaikan bukan dengan cara yang bathil dan
merugikan
lawan usahanya. Maka setiap muslim dalam Islam bukan merupakan
competitor
atau pesaing dalam kebathilan melainkan partnership dalam
berbuat kebaikan
Dalam kasus ini, murahnya tarif suatu operator taksi online
membuat
pihak lain tidak mampu bersaing. Selain tarif yang sangat murah
tersebut, juga
zona operasional taksi online yang begitu luas telah melahirkan
kecemburuan
sosial bagi sejumlah taksi konvensional khususnya taksi bandara,
sehingga taksi
-
4
bandara memproteksi wilayahnya bebas dari taksi online,
Persaingan pasar
tersebut akan menyebabkan kehilangan kreatifitas dan tidak
memiliki daya saing
dan ini melahirkan persaingan usaha tidak sehat. Jika hal ini
terjadi dampaknya
jelas yang dirugikan adalah masyarakat selaku konsumen. Salah
satunya dapat
di lihat dari pelayanan jasa taksi di bandara Sultan Iskandar
Muda yang banyak
menuai masalah dan merugikan masyarakat.
Di bandara Sultan Iskandar Muda, memiiki 3 jenis taksi
diantaranya:
airport taxi primkopau, airport taxi Aceh MTG (ARGO) dan airport
taxi
Kopama. Ketiga jenis taksi tersebut bekerja sama di bawah
Kopsidara (Koperasi
Taksi Bandara) yang menggunakan mobil pribadi dan mobil khusus
taksi untuk
mengangkut penumpang. Hanya saja yang menjadi perbedaannya taksi
yang
berjenis airport taxi Aceh MTG (ARGO) ini memiliki stiker khusus
sehingga
memiliki keunggulan tersendiri. Wilayah operasional ketiga taksi
tersebut hanya
dikawasan bandara Sultan Iskandar Muda karena adanya kontrak
yang telah
disepakati oleh Kopsidara dengan pihak bandara yaitu membayar
sewa tempat,
dan juga iuran perbulan.5
Namun dalam praktiknya, pelanggaran masih dilakukan oleh
beberapa
oknum driver taksi online, mereka beroperasi di bandara Sultan
Iskandar Muda
tanpa sepengetahuan pihak manapun, dengan membuka berbagai
identitas
pengenal perusahan seperti jaket, dll. Sanksi yang diberikan
yaitu peringatan
keras kepada driver taksi online dan menurunkan penumpang secara
baik-baik.
Jelas terlihat bahwa proteksi yang diciptakan kepada taksi
online
menimbulkan banyak problematika. Berdasarkan latar belakang di
atas, maka
peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pembatasan
Zona
Operasional Taksi Online di Bandara Sultan Iskandar Muda
Blang
Bintang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi
tentang
Persaingan Usaha)”
5Wawancara dengan Yusman Is, direktur Airport Taxi Primkapau,
pada Tanggal 16
April 2019, Banda Aceh.
-
5
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat
rumusan
masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis
sebagai karya
ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai
rumusan masalah
tersebut yaitu:
1. Bagaimana praktek pembatasan zona operasional taksi online di
Bandara
Sultan Iskandar Muda Blang Bintang?
2. Bagaimana dampak pembatasan zona operasional taksi online
di
Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang?
3. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pembatasan zona operasional
taksi
online di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis
menformulasikan
tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang
penulis lakukan
ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut
1. Untuk meneliti praktek pembatasan zona operasional taksi
online di
Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang.
2. Untuk mengetahui konsekuensi pembatasan zona operasional
taksi
online di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap pembatasan
zona
operasional taksi online di Bandara Sultan Iskandar Muda
Blang
Bintang
D. Kajian Pustaka
Pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka atau
studi
pustaka karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi
atau kajian
kepustakaan. Menurut prastowo kegiatan ini bertujuan untuk
mengumpulkan
-
6
data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau
pendekatan yang
pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk baku,
jurnal,
naskah, catatan, rekaman, dokumen-dokumen dan lain-lain yang
terdapat di
perpustakaan. Kegiatan ini juga untuk melihat karya ilmiah yang
pernah di
kemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan lain sebelumnya agar tidak
terjadi
pengulangan penelitian.
Namun sampai saat ini penulis belum menemukan penelusuran
penelitian tentang Pembatasan Zona Operasional Taksi Online Di
Bandara
Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Dalam Perspektif Hukum
Positif dan
Hukum Islam.
Adapun tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan
kajian
penelitian yaitu berjudul “Analisis Dampak Besaran Tarif Batas
Atas dan Batas
Bawah pada Taksi Online Terhadap Keberlangsungan Usaha dalam
Perspektif
Ekonomi Islam (Studi pada Transportasi Online Taksi Puspa Jaya
di Bandar
Lampung)”, yang ditulis oleh Tirani Suryanti, Mahasiswi S1
Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam, selesai pada tahun 2018.
Hasil
penelitian menunjukkan bahwa, penerapan tarif batas atas dan
batas bawah
berdampak positif bagi penambahan penghasilan driver. Meskipun
biaya tarif
taksi online cenderung lebih murah daripada konvensional, tapi
dengan
perbedaan harga yang tidak jauh dipastikan jumlah penumpang
taksi online akan
terkontraksi. Serta penerapan tarif batas atas dan batas bawah
dalam ekonomi
Islam diperbolehkan. Atas dasar memberikan pembayaran yang patut
dengan
adanya jasa yang diberikan. Penumpang mengetahui kalkulasi harga
secara adil
dan memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang di
bayarkannya.
Sedangkan driver memperoleh keuntungan yang normal dari
konsumen.6
6Tirani Suryanti, Analisis Dampak Besaran Tarif Batas Atas dan
Batas Bawah pada
Taksi Online Terhadap Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif
Ekonomi Islam,skripsi,
(Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung,
2018).
-
7
Selain itu penelitian yang berkaitan dengan tugas penulis juga
pernah
dilakukan oleh Muhammad Farhan Mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum
jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga,
tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Filosofis
dan Yuridis
Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam
Trayek”,
dalam tulisannya menjelaskan tentang landasan hukum yang
mengatur
transportasi online. Kemenhub berdasarkan kewenangannya di
bidang
transportasi sesuai dengan kewenangannya delegasi mengeluarkan
Permenhub
No. 32 tahun 2016 sebagai landasan hukum transportasi online,
hanya mengatur
taksi online. Selanjutnya disempurnakan menjadi Permenhub No.26
Tahun 2017
yang kemudian diuji materilnya ke Mahkamah Agung (MA) dengan
alasan
merugikan keberadaan taksi online. Permohonan tersebut
dikabulkan untuk
seluruhnya oleh MA. Untuk ketiga kalinya, kemenhub menerbitkan
Permenhub
No.108 tahun 2017 yang mengatur taksi online. Beberapa ketentuan
yang telah
dibatalkan oleh MA di atur kembali dalam Permenhub No.108 Tahun
2017 dan
hal tersebut tidak sejalan pada tataran filsafat hukum yaitu
asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil
penelitian
tersebut bahwa substansi hukum dalam Permenhub 108/2017 tidak
berpedoman
terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan
telah
inkonsistensi karena tidak menjadikan putusan MA sebagai acuan
dalam proses
pembentukan Permenhub. Dimuatnya kembali beberapa ketentuan
yang
sebelumnya dinyatakan oleh MA tidak mempunyai kekuatan hukum
yang
mengikat dalam Permenhub 108/2017, telah bertentangan dengan
pasal 3,4,5,
dan 7 uu UMKM dan Pasal 183 ayat (2) UU LLAJ.7
7Muhammad Farhan, Analisis Filosofis dan Yuridis Peraturan
Menteri Perhubungan
No.108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor
Umum Tidak dalam Trayek, Skripsi,(Yogyakarta:Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).
-
8
Skripsi yang ditulis oleh Everdina Cathrine Tesaldnika
Pattipeilohy
dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Persaingan Usaha Tidak
Sehat Dalam
Kebijakan Tarif Antara Taksi Konvensional Dan Taksi Berbasis
Aplikasi
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” mahasiswa
jurusan
ilmu hukum fakultas hukum universitas pelita harapan, tahun
2016. Dalam
tulisannya menjelaskan tentang kehadiran taksi online salah
satunya Uber Taksi
membuat taksi konvensional yaitu Blue Bird taksi merasa adanya
persaingan
usaha tidak sehat dalam penentuan tarif, yang mana hal ini
sangat berkaitan
dengan UU No.5/1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan
Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka
dalam
menentukan tarif taksi konvensional maupun taksi berbasis
aplikasi harus
disamaratakan dan diharapkan para pelaku bisnis dalam
pengangkutan tetap
tunduk pada UU No.5/1999 untuk mencapai persaingan yang
sehat.8
Skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah di tahun 2018 dengan
judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Taksi Konvensional Akibat
Persaingan
Korporasi Dengan Usaha Taksi Online (Suatu Penelitian Di Kota
Banda
Aceh)” mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Dalam
tulisannya
menjelaskan tentang persaingan tidak sehat, keberadaan taksi
online telah
menajdikan 4 armada taksi konvensional berkurang menjadi 2
armada. Sehingga
untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, maka
ditetapkan standar tarif
dan lokasi beroperasinya taksi online. Kementrian Perhubungan
mengeluarkan
Peraturan Menteri Nomor 108 tahun 2017 yang mengatur tentang
ketetapan tarif
batas atas dan batas bawah . Selanjutnya Dalam Keputusan
Gubernur Aceh
Nomor 181 tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Khusus Jumlah
Kebutuhan
8Everdina Cathrine Tesaldnika Pattipeilohy, Analisis Yuridis
Tentang Persaingan
Usaha Tidak Sehat Dalam Kebijakan Tariff Antara Taksi
Konvensional Dan Taksi Berbasis
Aplikasi Di tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,skripsi, (Surabaya:
Fakultas hukum, Universitas
pelita harapan, 2016).
-
9
Kendaraan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Teknologi Informasi Di
Aceh.
Pada poin keenam menyatakan setiap kendaraan yang diberi izin
angkutan sewa
khusus Aceh dilarang mengangkut penumpang dari simpul-simpul
transportasi
yaitu : terminal, stasiun kereta api, bandara dan pelabuhan
penyebrangan.
Namun pada kenyataannya masih ada taksi online yang melanggar
ketentuan
tersebut sehingga terjadi persaingan tidak sehat yang dapat
merugikan taksi
konvensional.9
Skripsi yang ditulis oleh Saktya Danurbrata pada tahun 2018
yang
berjudul “Pengaturan Tarif Taksi Online dalam Perspektif Hukum
Persaingan
Usaha” Mahasiswa Universitas Airlangga. Dalam tulisannya
menjelaskan
tentang kehadiran taksi online yang tidak dapat diterima oleh
para supir taksi
konvensional, mereka menganggap bahwa taksi online illegal
karena tidak
memenuhi aturan penyelenggaraan angkutan umum. Pemerintah
melalui
kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan guna mengatur
keberadaan
taksi online dengan diberlakukannya Permenhub No 108 Tahun 2017
tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak
Dalam Trayek. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
taksi
konvensional dan taksi online berada dalam pasar bersangkutan
yang sama, serta
taksi online dapat dinyatakan sebagai barang (dalam hal ini
jasa) pengganti atau
substitusi dari taksi konvensional. Indikasi perilaku anti
persaingan dalam pasar
transportasi taksi yang dilakukan oleh pengusaha taksi online
dengan pengusaha
taksi konvensional menjadi tidak terbukti.10
Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka
terdapat
perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan
oleh peneliti
sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun
tidak menutup
9Nur Azizah, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Taksi
Konvensional Akibat
Persaingan Korporasi Dengan Usaha Taksi Online (Suatu Penelitian
Di Kota Banda Aceh),
skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala,
2018) 10
Saktya Danurbrata, Pengaturan Tariff Taksi Online Dalam
Perspektif Hukum
Persaingan Usaha, skripsi, (Surabaya: Universitas Airlangga,
2018)
-
10
kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di
atas, maka
dari itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya
ilmiah ini secara
hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka
lebar.
E. Penjelasan Istilah
Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan
terhadap
definisi operasional variable penelitian yang urgent dijelaskan
untuk
mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan,
berikut ini adalah
frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format
yaitu:
1. Zona Operasional
Zona operasional terdiri dari kata zona dan operasional. Zona
memiliki
arti yaitu kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik lingkungan
yang spesifik, maka zona dipastikan memiliki suatu identitas
atau ciri yang
berbeda dengan area lain disekitarnya.
Operasional merupakan suatu batasan pengertian yang dijadikan
sebagai
pedoman untuk dapat melakukan suatu kegiatan maupun pekerjaan.
Operasional
merupakan aspek terpenting karena tanpa adanya operasional, maka
tidak ada
yang bisa dikerjakan. Sehingga zona operasional dapat di artikan
sebagai suatu
wilayah atau kawasan yang dijadikan sebagai pedoman untuk
melakukan suatu
kegiatan atau pekerjaan.
2. Taksi Online
Taksi online berasal dari kata taksi dan online, taksi merupakan
alat
transportasi berupa kendaraan roda empat seperti mobil dengan
berbagai type
dan jenis. Sedangkan kata online yang dalam bahasa Indonesia
sering di
terjemahkan sebagai “dalam jarigan”, atau yang lebih di kenal
dalam singkatan
“daring”. Pengertian online adalah keadaan komputer yang
terkoneksi atau
-
11
terhubung ke jaringan internet; jika komputer kita online maka
kita dapat
mengakses internet atau browsing: mencari informasi-informasi di
internet.11
3. Bandar Udara
Bandar udara (disingkat: bandara) atau pelabuhan udara
merupakan
sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan
mendarat.
Sedangkan definisi Bandara menurut PT (persero) Angkasa Pura
adalah
“lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang
merupakan
kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi
angkutan udara
untuk masyarakat”12
4. Hukum Positif
Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang
mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga
mendeskripsikan
penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau
kelompok
5. Hukum Islam
Hukum Islam atau syariat Islam adalah system kaidah-kaidah
yang
didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai
tingkah laku
mukallaf, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan
(aqidah) maupun
hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang
dilakukan
oleh umat muslim semuanya.
6. Persaingan Usaha
Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul
dalam
berbagai literature yang menuliskan perihal aspek hukum
persaingan bisnis.
Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition yang
artinya kegiatan
bersaing, pertandingan dan kompetisi. Persaingan adalah ketika
organisasi atau
11
Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online,
(Jakarta: Sinar
Grafika, 2016), hlm. 9. 12
Arista Atmadjati, Manajemen Operasional Bandar Udara,
(Yogyakarta: Deepublish,
2014), hlm.2.
-
12
perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan
seperti konsumen,
pangsa pasar, peringkat, survey, atau sumber daya yang
dibutuhkan.
Secara umum, persaingan usaha adalah perseturuan atau rivalitas
antara
pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan
konsumen dengan
menawarkan harga yang baik dengan kualitas barangatau jasa yang
baik pula.
F. Metodologi Penelitian
Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data
yang
lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai
dengan
permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam
penulisan karya
ilmiah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode
penelitian
kualitatif, yaitu sebuah metode riset yang bersifat deskriptif,
menggunakan data
analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai
bahan
pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Dalam data skripsi
ini yang akan di
teliti seperti gambaran umum mengenai manajemen zonasi bebas
taxi online
dalam area airport serta konsekuensinya terhadap omset taksi
bandara Sulthan
Iskandar Muda. Penelitian deskrptif yang digunakan dalam riset
ini dengan
menyelidiki tentang pembatasan zona operasional taksi online di
bandara
bandara Sulthan Iskandar Muda Blang Bintang dalam perspektif
hukum positif
dan Hukum Islam
2. Metode Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian,
baik
itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode
library
research (penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian
lapangan).
a. Metode penelitian kepustakaan (library research)
Penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu metode
pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari kantor, buku
-
13
(kepustakaan), atau pihak-pihak yang memberikan data yang
erat
kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.13
Data ini biasanya sudah
di olah atau ditabulasikan oleh kantor dan pihak yang
bersangkutan.
Dalam hal ini peneliti mengambil data dari buku-buku yang
berkaitan
dengan tema penelitian ini, yaitu buku strategi persaingan usaha
dan data
website transportasi online, maupun data dari website lainnya
yang ada
hubungannya dengan tema penelitian ini.
b. Metode Penelitian Lapangan (field research)
Penelitian Lapangan (field research) yaitu mengumpulkan data
primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap
objek
pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan langsung, yaitu
dengan
mendapatkan data langsung, dikumpulkan melalui media
kuesioner/angket, wawancara dan survey langsung dari responden
atau
objek yang diteliti.14
Sumber data utama yaitu responden-responden
yang akan di teliti adalah direktur sekaligus driver taksi
bandara Sulthan
Iskandar Muda (airport taxi Primkopau) dan driver taksi online
serta
aplikasi taksi online.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian
untuk
mendapatkan data dengan mencatat peristiwa atau
keterangan-keterangan atau
karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen
populasi yang akan
menunjang atau mendukung penelitian.15
Untuk itu dalam pengumpulan data
tersebut digunakan beberapa metode, yaitu:
a. Interview(wawancara)
13
Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2006), hlm.58. 14
Sugiuno, Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D, (Bandung:
Alfabeta, 2016), hlm 137. 15
Susiadi, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cetakan ketujuh,
(Bandung: CV. Mandar
Maju, 1996), hlm. 91.
-
14
Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui
interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan
responden.16
Teknik wawancara yang di maksud adalah teknik yang
mengumpulkan
data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah
tertentu
sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini
dilakukan
dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan
tatap
muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada
penulis.
Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai adalah direktur
sekaligus
driver taksi bandara Sulthan Iskandar Muda (airport taxi
Primkopau) dan
driver taksi online.
b. Observasi
Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan
pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan
dengan
kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.17
Dalam hal ini
observasi dilakukan di lingkungan bandara Sulthan Iskandar
Muda.
c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data
berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan
penjelasan
serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai
dengan
masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal
dari
menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan
tujuan
penelitian.
Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/dapat
dipercaya jika didukung dengan data-data dokumentasi.
Dokumentasi
yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa data primer,
dan tarif
16
Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi,
(Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2005), hlm, 136. 17
Susiadi, Op.Cit. hlm.114
-
15
harga yang ditetapkan oleh taksi bandara serta tarif taksi
online yang
tertera pada aplikasi di smartphone.
4. Instrumen Pengumpulan Data
Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka
masing-
masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Untuk
teknik
wawancara penulis menggunakan instrumen kertas, alat tulis, dan
mobile phone
untuk mendapatkan data dari responden.
5. Langkah-langkah Analisis Data
Analisis data adalah cara untuk menguraikan dan memecahkan
suatu
keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang
lebih
kecil.18
Dalam hal ini data tersebut akan di analisa sesuai dengan
kajian
penelitian yaitu “Pembatasan Zona Operasional Taksi Online di
Bandara Sultan
Iskandar Muda Blang Bintang dalam Perspektif Hukum Positif dan
Hukum
Islam (Studi tentang Persaingan Usaha).
Setelah data terkumpul selanjutnya data akan di olah
menggunakan
metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif yaitu
suatu gambaran
penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian akan ditarik
kesimpulan yang
merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini
dengan menggunakan pendekatan deduktif.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan
karya
ilmiah agar mudah di pahami secara utuh, maka penulis menuangkan
pokok-
pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan
yang terdiri dari
4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:
18
Ibid. hlm 127.
-
16
Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa
hal
yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, penjelasan
istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.
Bab dua merupakan landasan teorotis yang terdiri dari hukum
persaingan
usaha dan etika bisnis, bentuk-bentuk persaingan usaha yang
sesuai dengan etika
bisnis serta intervensi pemerintah dalam mengatur persaingan
usaha dalam
hukum positif dan hukum islam.
Bab ketiga mencakup pembahasan yang terdiri dari praktek
pembatasan
zona operasional taksi online di Bandar Udara Sultan Iskandar
Muda Blang
Bintang, konsekuensi pembatasan zona operasional taksi online di
Bandar Udara
Sultan Iskandar Muda Blang Bintang serta tinjauan hukum terhadap
pembatasan
zona operasional taksi online di Bandar Udara Sultan Iskandar
Muda Blang
Bintang.
Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan
juga
terdapat saran-saran yang di anggap perlu oleh penulis untuk
diperhatikan.
-
17
BAB DUA
PERSAINGAN USAHA DAN ETIKA BISNIS DALAM
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
A. Pengertian Persaingan Usaha dan Etika Bisnis
1. Persaingan Usaha
Persaingan berasal dari bahasa inggris yaitu competition yang
artinya
persaingan, kegiatan bersaing, pertandingan atau kompetisi.
Sedangkan usaha
merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau
badan untuk
mencapai suatu maksud (keuntungan). Persaingan usaha dalam
kamus
manajemen diartikan sebagai suatu kegiatan bersaing/beranding di
antara
pengusaha /pembisnis yang satu dengan pengusaha/pembisnis
lainnya dalam
memenangkan pangsa pasar (share market) dan upaya melakukan
penawaran
produk barang dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi
pemasaran
yang diterapkannya.
Pada prinsipnya persaingan usaha yang sehat berarti persaingan
yang
sesuai dengan hukum dan agama yang dilakukan oleh para pelaku
usaha.
Persaingan yang sehat diharapkan akan tercipta suatu efisiensi
ekonomi secara
optimal. Efisiensi ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai
oleh
persaingan usaha. Kondisi persaingan usaha yang sehat terjadi
dalam pasar yang
berstruktur sempurna atau yang biasa disebut pasar persaingan
sempurna. Dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, struktur
pasar
didefinisikan sebagai suatu keadaan pasar yang memberikan
petunjuk tentang
aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku
pelaku usaha
dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli,
hambatan masuk dan
keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan
pangsa
-
18
pasar.1 Berdasarkan teori ekonomi dasar, terdapat 4 struktur
pasar, yaitu pasar
persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan
monopolistik, dan pasar
oligopoli. Perbedaan keempat struktur pasar tersebut karena
adanya perbedaan
degree of market power (kekuatan pasar) yaitu kemampuan satu
perusahaan
dalam mempengaruhi harga keseimbangan.
Pasar dengan struktur sempurna yang disebut pasar persaingan
sempurna
merupakan pasar yang jumlah pelaku usaha sangat banyak dan
kemampuan
setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya. Sehingga harga
yang beredar
di dalam pasar tidak dipengaruhi oleh pelaku usaha manapun.
Karakteristik
pasar persaingan sempurna (perfect competition) yaitu banyak
penjual dan
pembeli dalam suatu pasar (many sellers and buyers), produk
homogen
(homogenous product), bebas masuk dan keluar pasar (free entry
and free exit)
dan informasi sempurna (perfect knowledge).
Dalam Islam, setiap manusia dianjurkan untuk berkompetisi dalam
hal
kebaikan bukan dengan cara yang bathil dan merugikan lawan
usahanya, hal
tersebut sesuai dengan firman Allah :
QS Al-Baqārah/2: 148
ُ َجِمْيًعا، إِنه َ َلىَك ُللِّ َولُِكلٍّ ِوْجَهةٌ هَُو
ُمَولِّْيَها، فَاْستَِبقُواْ الَخْيَراِت، أَْيَن َما تَُكْونُواْ
يَأِْت بُِكُم َّللاه َّللاه
.َشْيٍء قَِدْيرٌ 2
Artinya : Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang
ia menghadap
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.
Di
mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu
sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa
atas
segala sesuatu.
Dari ayat di atas menyatakan bahwa setiap umat muslim bukan
merupakan competitor atau pesaing dalam kebathilan melainkan
partnership
dalam berbuat kebaikan.
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2 QS Al-Baqārah(2):
148
-
19
2. Etika Bisnis
Istilah etika, secara teoritis dapat dibedakan ke dalam dua
pengertian.
Pertama, Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti
kebiasaan
(custom) atau adat istiadat. Dalam pengertian ini, etika sama
dengan moralitas,
yaitu sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik
sebagai manusia
yang telah dilembagakan dalam sebuah adat kebiasaan yang
kemudian terwujud
dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu
yang lama
sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Selanjutnya pengertian
kedua, etika
dipahami berbeda dengan moralitas, maksutnya etika merupakan
filsafat moral,
ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan
moralitas
dan etika dalam pengertian pertama.
Secara terminologi arti kata etika sangat dekat pengertiannya
dengan
istilah Al-Qur’an al-khuluq yang terdapat dalam QS
Al-Qalam/98:43
َوإِنهَك لََعىهك ُخىٍُق َلِظْيمٍ 4
Artinya : Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi
pekerti
yang agung (QS Al Qalam[98]:4)
Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan kata etika
merupakan al-
khuluq, namun ada beberapa istilah lain juga menggambarkan
konsep tentang
kebaikan, yaitu khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qist
(persamaan), ‘adl
(kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma’ruf
(mengetahui
dan menyetujui), dan taqwa (ketakwaan).
Sedangkan bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu
(privat) yang
terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual
barang atau jasa
guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Adapun bisnis dalam Al-Qur’an dijelaskan melalui kata tijārah,
yang mencakup
dua makna, yaitu: pertama, perniagaan secara umum yang mencakup
perniagaan
antara manusia dengan Allah yaitu memilik petunjuk Allah,
mencintai Allah dan
3Faisal Badroen, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana,
2006), hlm. 4.
4QS Al Qalam (98):4.
-
20
Rasul, dll. Makna tijārah kedua adalah perniagaan secara khusus,
yang berarti
perdagangan ataupun jual beli antar manusia. 5
Menurut Muhammad Saifullah, etika bisnis adalah seperangkat
prinsip-
prinsip etika yang membedakan yang baik dan buruk, harus, benar,
salah, dan
lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membedakan
seseorang untuk
mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dalam kata
lain, etika
bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma yang mana para
pelaku bisnis harus
menjunjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna
mencapai
tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.6
Pada dasarnya di dalam menjalankan kegiatan bisnis diperlukan
etika
karena alasan berikut: Pertama, bisnis tidak hanya bertujuan
untuk profit namun
perlu mempertimbangkan nilai manusiawi, karena bisnis
bersangkutan dengan
masyarakat banyak. Kedua, bisnis dilakukan di antara manusia
satu dengan
manusia lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan
orientasi
bagi keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam
berhubungan bisnis
satu dengan lainnya. Ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam
persaingan yang
ketat, jadi pembisnis yang bersaing yang memperhatikan
norma-norma etis pada
iklim bisnis yang semakin professional justru akan menang.
Keempat, legalitas
dan moralitas berkaitan, akan tetapi berbeda satu sama lain,
karena suatu
kegiatan yang diterima secara legal belum tentu diterima secara
etis. Kelima,
etika harus dibedakan dari ilmu empiris, yang berdasarkan pada
suatu gejala
atau fakta yang berulang terus-menerus dan terjadi di mana-mana
akan
melahirkan suatu hukum ilmiah yang bersifat universal. Keenam,
situasi khusus
yang menyebabkan pengecualian terhadap etika tidak dapat
dijadikan alasan
untuk menilai bahwa bisnis tidak mengenal etika. Ketujuh, aksi
protes yang
terjadi di mana-mana menunjukkan bahwa masih banyak orang serta
kelompok
5Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam, cet 1 (Jakarta:
Kencana, 2013), hlm. 3.
6 H. Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, Etika Bisnis Islam Seni
Berbisnis Keberkahan,
(Yogyakarta: CV Budi Utama,2020), hlm. 2.
-
21
masyarakat yang menghendaki agar bisnis dijalankan secara baik
dan
mengindahkan norma etika.
B. Dasar Hukum Persaingan Usaha dan Etika Bisnis
1. Ketentuan Perundang-Undangan tentang Persaingan Usaha dan
Etika Bisnis di Indonesia
Di Indonesia, kebijakan persaingan usaha untuk membentuk bisnis
yang
baik tergolong tertinggal dibandingkan dengan negara lainnya,
akibatnya
persaingan usaha berjalan tidak adil dan bahkan negara atau
pemerintah terlibat
dalam proses yang membawa kepada aktivitas monopoli dan
persaingan tidak
sehat, di tengah keterlambatan ini muncul produk hukum larangan
praktek
monopoli dan persaingan tidak sehat serta lembaga pengawasan
terhadap
monopoli, diantaranya
a. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Praktek
Monopoli)
Undang-Undang Anti Monopoli atau Antitrust Law lahir sebagai
tuntutan masyarakat atas reaksi terhadap maraknya kegiatan
konglomerasi di Indonesia sejak 1980-an yang menimbulkan
ketidakadilan dan berdampak buruk pada kesiapan tata ekonomi
nasional. Maret 2000 setahun sejak diundangkan, yakni untuk
memberikan peluang dunia usaha beradaptasi terhadap
substansi
larangan praktek monopoli yang dicantumkan didalamnya.
Secara umum materi dan ruang lingkup dari undang-undang
Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan
Usaha Tidak Sehat adalah :
1) Oligopoli
2) Penetapan harga
3) Pembagian wilayah
-
22
4) Pemboikotan
5) Kartel
6) Trust
7) Oligopsoni
8) Integrasi vertikal
9) Perjanjian tertutup
10) Perjanjian dengan pihak luar neger
b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.118
Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
Taksi online maupun taksi bandara merupakan salah satu
angkutan sewa, sehingga peraturan ini di bentuk untuk
menjaga
persaingan usaha antara sesama angkutan sewa. Lahirnya
Permenhub
No.118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa
Khusus
resmi untuk menggantikan Permenhub No.108 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum
Tidak Dalam Trayek yang resmi dicabut dan tidak berlaku
lagi.
Secara umum materi dan ruang lingkup dari Permenhub No.118
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
adalah
penetapan wilayah operasi dan perencanaan, kebutuhan
kendaraan
bermotor umum, pengusahaan angkutan sewa khusus, penggunaan
aplikasi berbasis teknologi informasi, dan sebagainya.
Salah satu ruang lingkup peraturan ini yaitu menjelaskan
penetapan wilayah operasi dan perencanaan kebutuhan
kendaraan
bermotor umum pada pasal 7, tarif pada pasal 21 dan
penggunaan
aplikasi berbasis teknologi informasi pada pasal 26.
2. Ketentuan Hukum Islam tentang Persaingan Usaha dan Etika
Bisnis
a. Berdasarkan Al-Qur’an
-
23
QS An-Nisā/4:29
ْنُكْم، َوالَ يَآ يَُّها الهِذْيَن َءاَمنُْوا الَ تَأْ ُلىُْوآ
أَْمَولَُكْم بَْينَُكْم بِاْلَبِطِل إاِله أَْن تَُكْوَن ِتَجَرةً
َلْن تَرَ اٍض مِّ
َ لاََن بُِكْم َرِحْيًما تَْقتُىُواْ أَْنفَُسُكْم، إِنه
َّللاه7
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. (QS An-Nisa[4]:29)
Dari ayat di atas memberikan syarat boleh dilangsungkannya
perdagangan dengan dua hal. Pertama, perdagangan itu harus
dilakukan atas
dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh
bermanfaat untuk
satu pihak dengan merugikan pihak lain. Kedua, tidak boleh
saling
merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
Di dalam QS Al-Baqarah/2:188
ْن أَْموَ اِم لِتَأُلىُواْ فَِرْيقًا مِّ ْْمِ َوالَ تَأْ ُلىُْوآ
أَْمَولَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَِطِل َوتُْدلُْواْ بَِهآ إِلَك الُحكه
ِِ بِاثإ َو اَْنتُْم ِل النها
تَْعىَُمْونَ 8
Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta dan
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang
bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat)
dosa, padahal kamu mengetahu. (QS Al-Baqarah [2]:188)
Ayat di atas menjelaskan penggunaan kata “diantara kamu”
memberi
kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara
bersama dan
Allah yang membaginya di antara mereka secara adil,
berdasarkan
kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika
sehingga
perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisahan
dan
perusakan.
Di dalam QS Al-Maidah/5:2
ِْْم َوالعُْدَوانِ ‘ َوتََعاَونُْوأ َلىَك البِرِّ َوالتهْقَوى
إِنه َّللاَ َشِدْيُد الِعقَابِ ‘ َوآتهُق اَّللاَ ‘ َوالَ تََعا
َونُْوا َلىَك اثِإ9
7QS An-Nisā(4): 29.
8QS Al-Baqarah(2):188.
-
24
Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam
perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya (QS Al-
Maidah [5]:2)
Ayat di atas memuat perintah tolong-menolong antar sesama
manusia.
Begitu hal nya dengan bisnis, dianjurkan untuk saling membantu
antara satu
mitra bisnis dengan mitra bisnis lainnya.
b. Berdasarkan Hadits
1) Hadits larangan monopoli
Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud :
: قال رسول َّللا صل َّللا لىيه وسىم : قال –أحد بني لدي بن لعب
–لن معمر بن أبي معمر
فإنك تحتكر ( : شيخه: )فقىت لسعيد ( -أحد رواته –قال محمد بن لمرو
), ال يحتكر إال خاطئ
! ومعمر لان يحتكر : ؟ قال
.ما فيه ليس الناِ: ما الحكرة؟ قال : لت أحمدوسأ: قال أبو داود
(رواه ابو داود. )المحتكر من يعترض السوق: قال األوزالي : قال أبو
داود 10
Artinya: Dari Ma’mar bin Abu Ma’mar (salah satu anaknya Adi bin
Hatim)
berkata: Rasulullah bersabda, “Tidak memonopoli kecuali
orang
yang melakukan kesalahan.” (Shaḥiḥ)
Salah satu perawi hadis di atas berkata: Lalu aku berkata
kepada
Sa’id (gurunya), “Sesungguhnya kamu juga memonopoli.” Sa’id
berkata, “Ma’mar juga memonopoli”
Abu Dāud berkata: Aku bertanya kepada Ahmad, Apa yang di
maksud dengan Monopoli?” Ahmad menjawab, “Sesuatu yang
mengganggu kehidupan manusia.”
Abu Dāud berkata: “Menurut Al Auzā’ī, orang yang memonopoli
adalah orang yang mengganggu stabilitas pasar.”
Menurut hadis di atas, monopoli sangat erat dengan hajat
orang
banyak yang ketika salah satu pihak melakukannya akan
mengganggu
stabilitas pasar sehingga akan menghambat pihak lain untuk
memenuhi
kebutuhan, dan hal tersebut sangat mengganggu kehidupan
manusia.
9QS Al-Maidah/5:2
10Al Albani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Abu Dāwud,
(Jakarta:
Pustakaazzam, 2007), hlm. 580.
-
25
Hadits yang diriwayatkan juga oleh Abu Dāwud :
و سمعت أحمد بن يونس . يد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزرلان
سع: قال أبو داود
وسألت أبا بكر بن لياِ؟ . لانوا يكرهون الحكرة: سألت سفيان لن لبس
القت؟ فقال: يقول
(رواه ابو داود) .البسه: فقال 11
Artinya : Abu Dāwud berkata: Sa’īd bin Al Musayyib memonopoli
biji-
bijian. Aku juga telah mendengar Ahmad bin Yūnus berkata,
“Aku bertanya kepada sufyān tentang menyimpan minyak
wangi,” ia menjawab, “mereka (para ulama) tidak menyukai
monopoli.” Dan aku bertanya kepada Abu Bakar bin ‘Ayyās, dia
menjawab, “simpanlah.”
(ṣhaḥīḥ) maqṭū’ (terputus sanadnya).
Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dari ‘Umar
ibn
al-Khaṭṭāb:
الجالب : قال رسول َّللاه صىك َّللاه لىيه وسىم : لن سعيد بن
المسيب لن لمر بن الخطاب قال
(رواه ابن ماجه. )مرزوق والحتكر مىعون12
Artinya: Dari Sa’īd ibn al Musayyab dari ‘Umar ibn al-Khathāb
berkata,
Rasulullah Saw. Bersabda, “Orang yang menawarkan barangnya
untuk di jual akan memperoleh keberkahan rezeki, sedangkan
orang yang melakukan monopoli, baginya laknat Allah Swt.”
Menurut kedua hadis di atas, bahwasanya ulama tidak senang
dengan adanya monopoli dan menentangnya, dan barang siapa
yang
melakukan monopoli akan mendapatkan laknat dari Allah karena
telah
melakukan berbagai kecurangan.
2) Hadits Tolong Menolong dan tidak berlaku dzalim
Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:
من نفس لن مؤمن لرب : قال صل َّللا لىيه وسىم أبك هريره رضي َّللا
لنه لن النبي لن
رواه . )الدنيا نفس َّللا لنه لرب يوم القيامة ومن يسر لىك معير
يسر َّللا لىيه فك الدنيا واأل
(مسىم
Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad
bersabda:
Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang
mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada
11
Ibid., hlm. 581. 12
Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah Juz II, (Bayrut: Dar al-Fikr, tt),
hlm. 728.
-
26
hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan
seseorang,
maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di
akhirat”. (HR. Muslim).
Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim :
فيما روى لن َّللا تبرك وتعالك أنه قال يا لبادي إني صل َّللا لىيه
وسىمأبي ذر لن النبي لن
(بخاري مسىمرواه . )حرمت الظىم لىي نفسي وجعىته بينكم محرما فال
تظىموا
Artinya: Dari Abu Dzar Radhiallahu ‘anhu, dari Nabi
Shallahahu’alaihi
wasalam bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari
Allah
dari Allah Subhanahu wata’ala bahwa : wahai hambaku, Aku
haramkan zalim atas diriKu. Dan kujadikan ia larangan
bagimu,
maka janganlah saling menzalimi.” (HR. Bukhari Muslim)
c. Qawa’id Fiqhiyah Muamalah
Pada asalnya syariat Allah mewajibkan keadilan dan
mengharamkan
kezaliman dalam segala hal termasuk juga dalam aspek
bermuamalah, hal
tersebut sesuai dengan qaidah :.
رَ ِر َلْنهَُمااألَْصُل هَُو اْلَعْدُل فِْي ُللِّ
اْلُمَعاَماَلِت َو َمْنُع الظهثْىِم َوُمَراَلاةُ َمْصىََحِة
الطهَرفَْيِن َوَرْفُع الضه
Artinya: "Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat
zalim
serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan
menghilangkan kemudharatan”
Pengharaman tersebut dikarenakan kezaliman merupakan sumber
kerusakan dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan cara
yang batil.
Sehingga segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan sesuai
dengan kaiqah :
رَ ُر يَُزالُ اَلضه13
Artinya: “kemudharatan harus dihilangkan”
األَْصُل فِي الَمَضاٌر اَلَتْحِرْيم14
Artinya: “Prinsip dasar pada masalah Mudharat adalah haram”
13
Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam,
Qawaid
Fiqhiyyah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2009), hlm.56. 14
Ibid.., hlm. 88.
-
27
C. Bentuk-bentuk Persaingan Usaha yang Tidak Sesuai dengan
Etika
Bisnis
Aktivitas persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai
dengan
etika bisnis tentu tidak di kehendaki oleh berbagai pihak,
sehingga untuk
mencegah terjadinya monopoli pasar dan persaingan usaha tidak
sehat maka
pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang No.5
Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (UU
Anti Praktek Monopoli).
Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat,
maka
dalam pasal 17 sampai 24 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang
Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah
ditentukan secara
jelas dan terstruktur mengenai kegiatan-kegiatan yang dilarang
yang berdampak
merugikan persaingan pasar, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
Kegiatan monopoli (pasal 17), Kegiatan monopsoni (pasal 18),
Penguasaan
pangsa pasar (pasal 19-pasal 21) dan Persekongkolan (pasal
22-pasal 24).
1. Kegiatan monopoli
Monopoli (dari bahasa Yunani: monos yang berarti satu dan polein
yang
berarti menjual). Dalam perspektif ekonomi konvensional monopoli
merupakan
keadaan di mana pasar hanya ada seorang penjual suatu barang,
sehingga tidak
ada pihak lain yang menyainginya.
Pengertian monopoli dan praktik monopoli dibedakan dalam UU
No.5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak
Sehat, pada pasal 1 angka 2 disebutkan praktik monopoli
merupakan pemusatan
kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang
mengakibatkan
dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau
jasa tertentu,
sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat
merugikan
-
28
kepentingan umum.15
Sedangkan pada pasal 1 angka 1, monopoli merupakan
penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa
tertentu oleh
satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan
demikian,
monopoli adalah situasi pasar dimana hanya ada satu/kelompok
pelaku usaha
yang menguasai suatu produksi dan/atau pemasaran barang
dan/atau
penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan kepada banyak
konsumen serta
mampu mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga serta
wilayah
pemasaran.
Adapun ciri-ciri pasar yang bersifat monopoli adalah :
a. Ciri yang paling utama yang terjadi pada praktik monopoli
yaitu
sedikitnya pelaku usaha yang menguasai pasar dengan jumlah
konsumen yang sangat banyak, sehingga pelaku usaha tersebut
dapat
menentukan jumlah barang atau jasa yang akan dijual, serta
dapat
menerapkan harga yang akan memberikan keuntungan tertinggi
baginya.
b. Tidak terdapat barang pengganti yang memiliki persamaan
dengan
produk monopolis di pasar tersebut.
c. Memiliki hambatan yang besar untuk dapat masuk kedalam
pasar.
hambatan tersebut baik langsung maupun tidak langsung
diciptakan
oleh perusahaan yang mempunyai kamampuan untuk memonopoli
pasar. perusahaan monopoli akan menekan kehadiran perusahaan
baru dengan berbagai cara, sehingga perusahaan tersebut
tidak
mampu bersaing dan akan mati dengan sendirinya.
d. Menetapkan hak paten atau hak cipta dan hak ekslusif pada
suatu
barang yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Dengan
adanya
hak paten maka perusahaan lain tidak berhak menciptakan
produk
15
Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,
(Jakarta: PT Fajar
Interpratama Mandiri, 2012), hlm. 225.
-
29
sejenis sehingga menjadikan perusahaan monopolis sebagai
satu-
satunya produsen di pasar tersebut.
e. Perusahaan monopolis menguasai pangsa pasar lebih dari
50%.
Kekhawatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan dari
praktik
monopoli, membuat monopoli menjadi suatu aktifitas yang perlu
diatur
dalam undang-undang. Disebutkan dalam berbagai literatur,
monopoli
memiliki pengaruh/dampak negatif yang cukup serius, baik
merugikan
konsumen maupun pelaku usaha lainnya, antara lain:
a. Proses pembentukan harga menjadi tidak efisien.
Adanya peningkatan harga produk sebagai akibat tidak
memiliki
persaingan sehat. Harga yang terbentuk tidak wajar tersebut
untuk
memperoleh omset ekstra atas beban kerugian yang ditanggung
oleh
masyarakat, khususnya konsumen.
b. Pelaku monopolis mendapatkan keuntungan secara tidak
wajar
Adanya monopoli ini sangat berpotensi untuk menetapkan harga
guna menghasilkan keuntungan yang berlipat, tanpa memikirkan
tidak ada
pilihan lain bagi konsumen, sehingga dengan terpaksa konsumen
tetap
mengonsumsi produk barang dan jasa tertentu yang dihasilkan.
c. Penguasaan secara monopoli menciptakan inefisiensi
produksi
Keadaan ini merupakan salah satu bentuk distorsi pasar karena
tidak
adanya kontrol atau tekanan persaingan pasar yang sehat dari
pesaingnya.
Praktik ini merusak persaingan serta dapat merugikan konsumen,
bahkan
mengambil surplus konsumen menjadi keuntungan ekstra bagi
dirinya.
Usaha untuk mencapai efisiensi produksi melalui deregulasi
menjadi
mustahil karena adanya praktik monopoli ini.
d. Menghambat sistem ekonomi untuk mencapai tingkat optimal
pareto.
Praktik monopoli yang tidak adil ini akan menciptakan kondisi
yang
tidak kondusif bagi pengusaha (entrepreneurs), pihak yang
bekerja keras
-
30
dan kreatif tidak memperoleh imbalan sesuai dengan usahanya,
juga akan
membunuh kreativitas masyarakat.
e. Terjadi eksploitasi terhadap daya beli konsumen serta
tidak
memberikan hak pilih bagi konsumen
Akibat praktik monopoli, konsumen tidak lagi perduli
terhadap
kualitas dan harga produk, karena tidak memberikan hak pilih.
Eksploitasi
juga akan berpengaruh terhadap gaji/upah karyawan perusahaan
tersebut
menjadi rendah dan kondisi kerja yang buruk.
f. Terjadi entry barrier
Akibat monopoli, perusahaan lain tidak ada yang mampu
menembus
pasar monopoli untuk suatu produk yang sejenis, sehingga
perusahaan
tersebut akan mengalami kesulitan untuk berkembang dan pada
akhirnya
akan bangkrut.
g. Terciptanya pendapatan yang tidak merata.
Pendapatan yang tidak merata ini dikarenakan sumber dana dan
modal terkumpul pada perusahaan monopoli.
Adapun kriteria Monopoli yang dilarang menurut pasal 17 ini
jika
monopoli tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut16
:
a. Melakukan kegiatan penguasaan atas produk barang atau
jasa
tertentu.
b. Melakukan kegiatan penguasaan atas pemasaran produk barang
atau
jasa tertentu
c. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya
praktik
monopoli
d. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan
usaha tidak sehat.
16
Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta:
PT Gramedia
Pustaka Utama, 2004), hlm. 67.
-
31
Dengan demikian, tidak semua kegiatan penguasaan atas
produksi
atau pemasaran barang atau jasa dilarang, sepanjang memenuhi
unsur dan
kriteria monopoli yang telah disebutkan didalam pasal 17
Undang-Undang
No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
2. Kegiatan monopsoni
Monopsoni adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku
usaha atau
kelompok pelaku usaha yang menguasau pangsa pasar yang besar
yang
bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara itu, pelaku usaha
atau kelompok
pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak.
Akibatnya
pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan
bahkan
mengendalikan tingkat harga yang diinginkan. Kegiatan tersebut
dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha yang
tidak sehat apabila pembeli tunggal tersebut menguasai lebih
dari 50% pangsa
pasar.
Pelaku usaha dapat dikatakan sebagai monopsoni apabila
memenuhi
persyaratan dibawah ini :
a. Dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku
usaha
atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal
b. Telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang
atau
jasa tertentu
c. Paling penting, kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya
praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Penguasaan pangsa pasar
Penguasaan pasar relative diinginkan oleh pelaku usaha karena
memiliki
potensi yang besar dalam meraih profit serta mampu melakukan
segala tindakan
yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
Pihak yang
-
32
melakukam penguasaan pangsa pasar adalah pelaku usaha yang
mempunyai
market power, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar.
Wujud penguasaan pasar dapat terjadi dalam bentuk penjualan
barang
dan atau jasa dengan cara:
a. Jual rugi dengan maksut untuk mematikan pesaingnya
b. Melalui praktik penetapan biaya produksi secara curang serta
biaya
lainnya yang menjadi komponen harga barang
c. Melakukan perang harga maupun persaingan usaha.
Berdasarkan ketentuan pasal 19 maka kegiatan penguasaan pasar
yang
dilarang sebagai berikut:
a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk
melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan
(refusal to deal)
b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha
pesaingnya
untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha
pesaingnya itu
c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa
pada
pasar bersangkutan
d. Melakukan praktik monopoli terhadap pelaku usaha tertentu
atau
diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu pesaingnya
e. Melakukan jual rugi atau praktik dumping
f. Penetapan biaya secara curang.
4. Persekongkolan atau konspirasi usaha
Persekongkolan merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan
oleh
pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksut untuk
menguasai pasar
bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
Larangan
persekongkolan ini termasuk juga persekongkolan antara pelaku
usaha dengan
-
33
pihak lain yang belum tentu merupakan pelaku usaha. Jenis
persekongkolan
yang dilarang yaitu:
a. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain
untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
b. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain
untuk
mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang
diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaaan sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
c. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain
untuk
menghambat produksi barang dan atau pemasaran barang dan
atau
jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksut agar barang dan
atau
jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan
menjadi
berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketetapan waktu
yang
dipersyaratkan.
D. Prinsip Berbisnis dalam Etika Bisnis Islam
Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip sehingga
tidak
merugikan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip-prinsip
tersebut adalah:
1. kejujuran
kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar dalam
kegiatan
berbisnis. Kejujuran yang dianjurkan oleh agama ini adalah
sebagai
perwujudan dari prinsip custumer oriented pada konteks sekarang,
yaitu
prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Dampak
dari prinsip
ini yaitu para pelanggan tidak pernah merasa dirugikan serta
tidak ada
keluhan tentang janji-janji yang diucapkan karena barang/jasa
yang
disepakati dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi.
2. Menolong atau memberi manfaat kepada orang lain
-
34
Dalam Islam, pelaku bisnis itu tidak hanya sekedar mengejar
profit
tetapi juga berorientasi kepada sikap taawun (menolong orang
lain) sebagai
implikasi sosial kegiatan bisnis.
3. Dilarang menjelekkan bisnis pengusaha lainnya agar orang
membeli
kepadanya.
Islam menghargai persaingan dalam berbisnis, namun haruslah
persaingan sehat yang tidak menghalalkan segala cara karena hal
tersebut
bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam islam.
4. Dilarang monopoli dan konglomerasi (iḥtikār)
Dalam perspektif ekonomi Islam, Monopoli (iḥtikār) berasal
dari
kata al-ḥukr yang artinya al-żhulm wa al-‘isa’ah al-mu’asyarāh,
yaitu
berbuat aniaya (zalim) dan sewenang-wenang.17
Sedangkan secara
terminologi, Yūsuf Qarḍhawī menjelaskan monopoli (iḥtikār):
.حتك تغىو اْمانها, حبس السىع لن التداول في السوق: احتكار 18
Artinya: “Iḥtikār adalah menahan barang dagangan dari peredaran
sampai
harganya naik”
Terdapat perbedaan pendapat definisi monopoli menurut empat
mazhab. Menurut mazhab Ḥanafi, monopoli merupakan tindakan
membeli
pangan dari pasar atau tetangga dan menahannya selama 40 hari
untuk
menunggu harga naik. Mazhab Mālikī mendefinisikan
iḥtikār/monopoli
adalah penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian
dan
segala barang yang dapat merusak pasar tetapi pangan tidak
termasuk di
dalamnya. Mazhab Syāfi’ī berpendapat monopoli merupakan
membeli
makanan ketika masyarakat membutuhkannya dan menjualnya
kembali
dengan harga yang lebih tinggi. Terakhir mazhab Ḥambali
menyatakan
17
Rozalinda, Fikih Ekonomi…, hlm. 351. 18
Ibid., hlm. 352.
-
35
monopoli sebagai pembelian barang yang sangat di butuhkan
masyarakat,
sehingga berakibat kerugian kepada pembeli lain atau
masyarakat.19
Imam Al-Ghazali menyebut iḥtikār adalah penyimpanan barang
dagangan oleh penjual makanan untuk dijual pada saat melonjaknya
harga
barang tersebut. Menurut Imam Muhammad bin Ali as-Syaukani
mendefinisikan iḥtikār sebagai bentuk penimbunan atau penahanan
barang
dagangan dari peredarannya. Beliau dalam kitabnya “Nailul
Authaar
V/338” menjelaskan bahwa penimbunan (iḥtikār) yang diharamkan
yaitu
sebagai berikut: pertama, menimbun barang kebutuhan manusia
dengan
tujuan menaikkan harga di pasaran. Kedua, memborong barang
kebutuhan
pokok dengan cara memonopoli dan menimbunnya sehingga
terjadi
kelangkaan dan memunculkan kemudharatan bagi banyak orang.
Pengharaman /Argument di atas dikemukakan bersumber dari
dalil
naqli maupun dalil aqli. Dalil naqli diantaranya :
ِ َوالَمْسِجدِ ْوَن َلْن َسبِْيِل َّللاه ِِ َسَوآًء الَعاِلُف
فِْيِه إِنه الهِذْيَن َلفَُرْوا َوَيُصدُّ الَحَراِم الهِذْي
َجَعْىنَهُ لِنها
َوالبَاِد، َو َمْن يُِرْد فِْيِه بِاِلَحاِد، بِظُىٍم نُِّذْقهُ
ِمْن َلَذاٍب اَلِْيمٍ
20
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi
manusia
dari jalan Allah dan masjidil Haram yang telah kami jadikan
untuk
semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang
pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan
kejahatan
secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian
siksa
yang pedih.” (QS. Al-Hajj[22]: 25).
Ayat di atas menjelaskan perilaku kejahatan (praktik
monopoli)
yang mana pelakunya diancam dengan siksaan yang sangat pedih
karena
monopoli tersebut akan menimbulkan kelangkaan barang yang
dibutuhkan
oleh masyarakat, dan itu merupakan praktik kejahatan dan
kezaliman.
19
Arvie Johan, Larangan Monopoli Menurut Hukum Islam dan Perhatian
yang
Sebaiknya Dibenarkan: Pendekatan Hukum dan Ekonomi, Jurnal,
(Surakarta: Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 6. 20
QS. Al-Hajj (22): 25.
-
36
Pengharaman monopoli bukan berdasarkan dalil Naql saja,
namun
diperkuat dengan dalil ‘aql yaitu monopoli tersebut diharamkan
karena
sangat erat kaitannya dengan hajat orang banyak, yang apabila
satu pihak
melakukan monopoli, dampaknya pihak lain tidak memenuhi
kebutuhan
hidup, apabila memenuhi, mereka dapatkan dengan harga yang
sangat
tinggi. Praktik ini merupakan kejahatan serta kezaliman yang
tidak bisa di
toleransikan.
Pengharaman monopoli tersebut juga sesuai dengan kaidah :
ألل المال بالبا طل حرام21
Artinya: Mengonsumsi materi yang berasal dari pendapatan yang di
larang
oleh syari’at Islam adalah haram hukumnya.
Kaidah ini jika kita refleksikan dalam konteks maqāṣid
syarī’ah,
larangan memakan harta dengan cara batil adalah haram dan
merupakan
manifisetasi dari ḥifḍlu al māl (menjaga harta), Yusuf Qarẓāwī
menjadikan
kaidah ini sebagai kaidah muamalah, yang mana pelarangan
seseorang untuk
meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun dan
mengambil hak
yang bukan miliknya.
Dari definisi di atas terlihat bahwa tujuan monopoli untuk
mendapatkan
laba yang maksimal. Monopoli dapat terjadi pada beberapa aspek,
diantaranya :
a. Monopoli usaha, yaitu monopoli yang dilakukan perusahaan
karena
menguasai produksi dan penjualan suatu produk atau jasa
secara
sendiri tanpa saingan di suatu pasar
b. Monopoli perusahaan, yaitu monopoli yang dilakukan oleh
satu
kelompok usaha yang terdiri atas beberapa perusahaan yang
menghasilkan produk yang relatif sama
c. Monopoli pangsa pasar, yaitu monopoli yang dilakukan oleh
perusahaan yang telah menguasai pangsa pasar di atas 50% dan
21
Alu Ahmad al-Nadwy, Jamhārah al-Qawāid al-Fiqhiyyah, (Damaskus:
Dar al-
Kalam, 2000), hlm. 305.
-
37
perusahaan tersebut menjadi pemimpin harga untuk produk yang
sama dihasilkan dan dijual di pasaran.
Pelarangan monopoli ini juga karena melanggar beberapa konsep
dalam
hukum islam, di antaranya :
a. Tauḥid
Adalah menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan
konsekuen dan mentaati