PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 1 Disampaikan Oleh: Son Magenda Ardiwinata
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
1
Disampaikan Oleh:
Son Magenda Ardiwinata
2
IR. SON MAGENDA ARDIWINATA,MM.
TEMPAT/TGL. LAHIR:
BANJARMASIN, 4 AGUSTUS 1951
PANGKAT/GOL. :
PEMBINA UTAMA MADYA / IVD
NIP.: 110021839
WIDYAISWARA LB. KEMEN. PU
PROCUREMENT SPECIALIST
ALAMAT RUMAH:
JLN.NGAGEL KEBON SARI I/6, SBY.
EMAIL: [email protected]
TELEPON : 081.8383277
3
1976 ~ 1983 STAF DIT. JEN CIPTA KARYA, DEP PU JKT.
1983 ~ 1985 PIMPRO (PLP. & JSSP) DKI. JAKARTA
1985 ~ 1989 PIMPRO (PLP. & MEDAN UDP.) SUMUT
1989 ~ 1997 PIMPRO (PLP. & SURABAYA UDP.) JATIM
1997 ~ 2000 KA. BIPRAN DINAS PU. CIPTA KARYA JATIM
2000 ~ 2001 KA DINAS KEBERSIHAN KOTA MALANG
2001 ~ 2002 KA DINAS KIMPRASWIL KOTA MALANG
2002 ~ 2003 KA BAPEDALDA KOTA MALANG
2003 ~ 2007 KA DINAS PARIWISATA, & INFOKOM KT. MALANG
2007 ~ 2011 WIDYAISWARA KEMEN. PU. JKT.
2011 ~ Skrg WIDYAISWARA LB. KEMEN. PU. JKT.an
AHLI PENGADAAN
RIWAYAT PEKERJAAN
DEFINISI
13
5
ZONA INTEGRITAS
• Predikat yang diberikan kepada instansi
pemerintah yang pimpinan dan jajarannya
mempunyai komitmen untuk mewujudkan
WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam hal pencegahan korupsi
dan peningkatan kualitas pelayanan publik
ZONA INTEGRITAS
14
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik
DASAR HUKUM
15
DASAR HUKUM PERMENPAN
1. UU 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
3. UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah;
7. Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
8. Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 – 2025;
9. Perpres 55 / 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Permen PAN dan RB 14 / 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PERMENPAN tentang ZI
Permen PANRB 20 / 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI menuju Wilah Bebas dari Korupsi
Permen PANRB 60 / 2012 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBBM di Lingkungan K/L
dan Pemda
Permen PANRB 52 / 2014 tentang Pedoman
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi
Pemerintah
diubah
diubah
HAKIKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
16
Membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan K/L/Pemda
Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja K/L dan Pemda sebagai ZI Menuju WBK-WBBM
PROSES PEMBANGUNAN
17
PENCANANGAN ZI
• Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai
• Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas
PEMBANGUNAN ZI
• Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM
• Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM
PENGUSULAN
• Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
• TPI melaporkan kepada pimpinan instansi
• Pengusulan ke Kemen PAN RB
Reviu TPN
• Reviu oleh Tim Penilai Nasional
Penetapan WBK/WBBM
• MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK
• MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM KEMENRISTEKDIKTI
•Penandatanganan oleh seluruh atau sebagian besar pegawai
•Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS
•Penetapan unit kerja untuk diusulkan menuju WBK dan WBBM
•Membangun unit kerja menuju WBK dan WBBM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
•Penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal
•Tim Penilai Internal melaporkan kepada Menristekdikti
•Penetapan WBK dan WBBM
PENETAPAN WBK DAN
WBBM
•Pengusulan unit kerja menuju WBK dan WBBM ke Kemen PAN RB
PENGUSULAN WBK DAN
WBBM
SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM 19
SYARAT WBK WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH
Opini BPK “WTP” Opini BPK “WTP” selama minimal 2 tahun berturut-turut
Nilai AKIP minimal “CC”
TINGKAT UNIT KERJA
Setingkat Es. I s.d Es. III
Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis
Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik
Mengelola sumber daya yang cukup besar
Telah sebelumnya mendapat predikat WBK
SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM 20
SYARAT WBK WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal
75 85
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal
18 (90%) 18 (90%)
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal
13,35 (80%) 13,35
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal
3,5 (70%) 3,5
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal
- 16 (80)
KERANGKA LOGIS PENILAIAN 21
H A S I L ( 4 0 % ) P E N G U N G K I T ( 6 0 % )
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
(20)
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (20)
)
MA
NA
JEM
EN P
ERU
BA
HA
N (
5) PENATAAN TATALAKSANA (5)
PEN
ING
KA
TAN
KU
ALI
TAS
PEL
AYA
NA
N P
UB
LIK
(10
)
PENATAAN MANAJEMEN SDM (15)
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10)
Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15)
Presentase penyelesaian TLHP (5)
Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)
(20)
1. Manajemen Perubahan
Tim Kerja Dokumen Rencana
Pembangunan Zona Integritas
Pemantauan dan Evaluasi
Pembangunan WBK/WBBM
Perubahan pola pikir dan budaya
kerja
22
2. Penataan Tatalaksana
23
Prosedur operasional tetap
(SOP) kegiatan utama
E-Office
Keterbukaan Informasi Publik
3. Penataan Manajemen SDM
24
Perencanaan kebutuhan pegawai
sesuai dengan kebutuhan organisasi
Pola Mutasi Internal Pengembangan
pegawai berbasis kompetensi
Penetapan kinerja individu
Penegakan aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku pegawai
Sistem Informasi Kepegawaian
4. Akuntabilitas Kinerja
25
Keterlibatan pimpinan
Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
26
Pengendalian Gratifikasi
Penerapan SPIP
Pengaduan Masyarakat
Whistle-Blowing System
Penanganan Benturan
Kepentingan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
27
Standar Pelayanan Budaya Pelayanan
Prima
Penilaian kepuasan terhadap
pelayanan
HASIL 28
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Nilai persepsi korupsi (survei eksternal)
Presentase penyelesaian TLHP
Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)
Terima Kasih
30