PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS 1B
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS 1B
Penyelesaian Perkara Perdata 2018:
Perkara Gugatan : 42 Perkara
Perkara Permohonan : 556 Perkara
Perkara Gugatan Sederhana : -
Perdata Gugatan 1
: 10 6%
Perdata Permohonan 1 : 50
28%
Pidana Biasa 1 :
112 64%
Tipiring 1:4 2%
RASIO PENANGANAN PERKARA / MAJELIS
Penyelesaian Perkara Pidana 2018 :
Perkara Pidana Biasa : 450 Perkara
Perkara Tipiring : 35 Perkara
Perkara Pra Peradilan : 3 Perkara
Perkara Pidana Anak : 14 Perkara
Jumlah : 1100 Perkara
Penyelesaian Tilang : 8853 Perkara
GAMBARAN UMUM
36%
16% 26%
6% 6% 10%
Sumber Daya Manusia Hakim 11 Orang
Pejabat Struktural 5 Orang
Panitera Pengganti 7 Orang
Jurusita 2 Orang
Staf 1 Orang
CPNS 3 Orang
AREA PERUBAHAN
AREA
PENGUATAN
PENGAWASAN
AREA
PENGUATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
AREA
MAJEMEN
PERUBAHAN
AREA
AKUNTABILITAS
KINERJA
AREA
PENATAAN
SISTEM SDM
AREA
PENATAAN
TATALAKSANA
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
Setiap Pengadilan harus melakukan
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK
WBBM, setidaknya dengan adanya bangunan
sistem dapat meminimalisir penyimpangan yang
mencederai integritas, sekaligus upaya preventif
dalam menutup peluang terjadinya
penyimpangan.
Pengadilan dilingkungan
Peradilan Umum siap
melaksanakan Pencanangan
Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK
WBBM sebagaimana
komitmen Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia,
dimana 35% pengadilan
harus mendapat predikat ZI
WBK WBBM
KOMITMEN PEMIMPIN
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
Rapat Pembentukan TIM Kerja
Seleksi/Penempatan TIM Kerja
TIM KERJA ZI WBK
SK TIM Kerja
“MANTAP”
Maju, Adil, Nyaman,
Transparan,
Akuntabel dan
Profesional.
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN ZI-WBK
RAPAT TIM KERJA SUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ZI-WBK Dokumen Perencanaan Pembangunan ZI – WBK PN Sampit
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL
Upacara Sumpah Pemuda
Pemberian Tumpeng kepada Purnabakti
Upacara HUT RI
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL
Pengecetan Halaman Kantor
Memimpin Sosialisasi Secara
langsung
Pembuatan/Menyediakan
Area Merokok
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL
Pelepasan Janazah
Buka Puasa Bersama dengan
anak yatim
1. MANAJEMEN PERUBAHAN PERUBAHAN BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR
C
H
A
R
A
C
T
E
R
B
U
I
L
D
I
N
G
FAMILY GATHERING
BIRTHDAY PARTY EXERCISE
GOWES
Pray Together
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
PERUBAHAN BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR
Doorlock Pingerprint
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
“MANTAP”
Maju, Adil, Nyaman,
Transparan,
Akuntabel dan
Profesional.
Absen Pingerprint Reward
Upacara Bendera
Piagam Penghargaan
Penjelasan Eraterang
Melayani
Melayani Tamu / Pengujung
Pencari Keadilan
14 Titik Area CCTV Area Informasi dan Priority Seat Ruang Tamu Terbuka
Area Pengunjung Sidang Ruang Laktasi
1. MANAJEMEN PERUBAHAN PERUBAHAN BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR
Zona Merah (Terbatas) dan Zona Hijau (Pelayanan)
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
MONEV PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM
Photo Rapat Keseluruhan
Monev Kepaniteraan
Monev Sekretariatan
Monev Keseluruhan
“MANTAP”
Maju, Adil, Nyaman,
Transparan,
Akuntabel dan
Profesional.
2. PENATAAN TATA LAKSANA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Semua kegiatan utama Pengadilan Negeri Sampit telah dituangkan dalam SOP sehingga dapat digunakan sebagai panduan
“MANTAP”
Maju, Adil, Nyaman,
Transparan,
Akuntabel dan
Profesional.
2. PENATAAN TATA LAKSANA
Ruang Tamu
Terbuka
Petunjuk Arah
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
“MANTAP”
Maju, Adil, Nyaman,
Transparan,
Akuntabel dan
Profesional.
E-OFFICE
Mekanisme
Pelayanan
Eraterang
2. PENATAAN TATA LAKSANA
PROSEDUR PELAYANAN DAN TARIF PNBP
DIPASANG DIMEJA PELAYANAN SEHINGGA DAPAT
DIBACA OLEH SETIAP PEMOHON
E-OFFICE
Mekanisme
Pelayanan
e-Court
2. PENATAAN TATA LAKSANA
e-Court adalah layanan pendaftaran perkara,
pembayaran dan pemanggilan online.
E-OFFICE
2. PENATAAN TATA LAKSANA
Layanan Pengaduan
Ruang Server untuk pelayanan perencanaan dan pelaporan
E-OFFICE
Monitoring Kelengkapan Data dan
e-Doc Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
Mahkamah Agung RI
E-OFFICE
Pengukuran Sistem Kinerja Berbasis Teknologi
2. PENATAAN TATA LAKSANA
Pemasangan CCTV di 14 titik pelayanan
Fingerprint Access Door di Area Lantai 2
Ruang Pimpinan, Hakim, Panitera
Pengganti Ruang Teleconference
2. PENATAAN TATA LAKSANA
E-OFFICE
2. PENATAAN TATA LAKSANA
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Media Sosial Humas PN Sampit (Website, Facebook, Instagram dan Youtube )
2. PENATAAN TATA LAKSANA
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Interaktif sebagai narasumber Kegiatan Pengembangan Potensi Anak
Kebersamaan bersama wartawan
Sosialisasi Eraterang
Informasi HUMAS
2. PENATAAN TATA LAKSANA
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK “MANTAP”
Maju, Adil, Nyaman,
Transparan,
Akuntabel dan
Profesional.
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Dokumen Rencana Kebutuhan Jabatan/Pegawai
Pelaksanaan Pelantikan
Jabatan/Pegawai
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Pola Mutasi Internal
Hasil Baperjakat dan Penilaian Kinerja
Rapat Baperjakat dan Penilaian Kinerja
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Pengembangan Kompetensi dengan Pembinaan Rohani
Sertifikasi Mediator Hukum
Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi
Sertifikasi Bendahara dan
Sertifikasi Pengadaan
Barang/Jasa
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Pengembangan Kompetensi dengan diskusi
Pengembangan Kompetensi dengan pendidikan sertifikasi
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Sanksi Pemotongan Tunjangan kinerja
Penegakan Disiplin
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Piagam Penghargaan dan Sertifikat
“MANTAP”
Maju, Adil, Nyaman,
Transparan,
Akuntabel dan
Profesional.
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
MOU dengan Pengadilan Agama Sampit MOU dengan Universitas Terbuka
MOU dengan RADAR SAMPIT (Media Cetak)
5. AREA PENGUATAN PENGAWASAN Penanganan Pengaduan Masyarakat
Layanan Pengaduan
SK tentang Petugas
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
Monev Penanganan Pengaduan
MONEV PENANGANAN PENGADUAN
5. PENGUATAN PENGAWASAN Penanganan Whistle Blowing System
SK tentang Petugas
Penanganan Whistle Blowing
System
RUANG TAHANAN
AREA CCTV RUANG TAMU
TERBUKA
ABSENSI
FINGERPRINT
5. AREA PENGUATAN PENGAWASAN Sistem Pengawasan Internal di Lingkungan PN Sampit
DOORLOCK AKSES LANTAI II
5. AREA PENGUATAN PENGAWASAN Penanganan Benturan Kepentingan
(Permenpan RB No.37 thn 2012 dan SK Sekma
No.59A thn 2014)
Penanganan Benturan Kepentingan
Area Pengunjung Sidang
“MANTAP”
Maju, Adil, Nyaman,
Transparan,
Akuntabel dan
Profesional.
5. PENGUATAN PENGAWASAN Penanganan Benturan Kepentingan
(Permenpan RB No.37 thn 2012 dan SK Sekma
No.59A thn 2014)
ZONA HIJAU (Area Pelayanan)
5. PENGUATAN PENGAWASAN Penanganan Benturan Kepentingan
(Permenpan RB No.37 thn 2012 dan SK Sekma
No.59A thn 2014)
ZONA MERAH (Area Terbatas)
STANDAR PELAYANAN
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Maklumat Pelayanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ruang Tamu Terbuka
Budaya Pelayanan Prima
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
KOTAK SURVEY DAN HIMBAUAN UNTUK TIDAK
MEMBERI IMBALAN
FASILITAS IBADAH
Ruang Tunggu PTSP
Ruang Tunggu Ramah Anak
Priority Seat
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Budaya Pelayanan Prima
Ruang Tunggu Pengunjung Sidang
Ruang Tunggu Tahanan
PERSIDANGAN DILUAR GEDUNG PENGADILAN
(MOU PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS 1B
DENGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN SERUYAN)
PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT
Budaya Pelayanan Prima
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
HASIL (OUTPUT) SEMESTER 1 TAHUN 2019
Indeks Persepsi Korupsi : 3,72 Kategori : Bersih dari Korupsi
Indeks Kepuasan Masyarakat : 3,34 Kategori : Sangat Baik