Teori Perencanaan dan Pembangunan Manajemen Prasarana Perkotaan (MPP) 1. Pendahuluan Adanya berbagai permasalahan di dalam pembangunan kota-kota di Indonesia, khususnya kota-kota menengah dan kota besar, terutama diakibatkan kurang dilibatkannya masyarakat di dalam proses pembangunan kota-kota dimaksud, sejak proses awal yaitu dari tahap perencanaan. Akibatnya hasil pembangunan di kota-kota menengah dan besar di Indonesia cenderung mengarah untuk menampung kebutuhan sebagian kecil kelompok masyarakat, yang rata-rata berpenghasilan tinggi dan menengah. Sebagian besar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak tertampung aspirasinya, pada perencanaan pembangunan kota dan perencanaan pembangunan kawasan. Kota-kota menengah dan besar di Indonesia saat ini menyajikan kondisi dilematik. Di satu sisi pertumbuhan dan pembangunan kota cukup pesat, namun di sisi lain mengakibatkan masyarakat berpenghasilan rendah tersingkir dan semakin miskin (marginal-society). Terjadinya kontradiksi ini akhirnya sering menimbulkan konflik sosial yang mengarah kepada pengrusakan sarana- prasarana fisik perkotaan dan sendi-sendi sosial antar kelompok masyarakat yang sebelumnya sudah cukup kuat dan terpelihara dengan baik. Tugas: Pembangunan Partisipatif dan Non Partisipatif 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Teori Perencanaan dan PembangunanManajemen Prasarana Perkotaan (MPP)
1. Pendahuluan
Adanya berbagai permasalahan di dalam pembangunan kota-kota di Indonesia,
khususnya kota-kota menengah dan kota besar, terutama diakibatkan kurang
dilibatkannya masyarakat di dalam proses pembangunan kota-kota dimaksud, sejak
proses awal yaitu dari tahap perencanaan. Akibatnya hasil pembangunan di kota-kota
menengah dan besar di Indonesia cenderung mengarah untuk menampung kebutuhan
sebagian kecil kelompok masyarakat, yang rata-rata berpenghasilan tinggi dan
menengah. Sebagian besar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak
tertampung aspirasinya, pada perencanaan pembangunan kota dan perencanaan
pembangunan kawasan. Kota-kota menengah dan besar di Indonesia saat ini
menyajikan kondisi dilematik. Di satu sisi pertumbuhan dan pembangunan kota cukup
pesat, namun di sisi lain mengakibatkan masyarakat berpenghasilan rendah tersingkir
dan semakin miskin (marginal-society). Terjadinya kontradiksi ini akhirnya sering
menimbulkan konflik sosial yang mengarah kepada pengrusakan sarana-prasarana fisik
perkotaan dan sendi-sendi sosial antar kelompok masyarakat yang sebelumnya sudah
cukup kuat dan terpelihara dengan baik.
Belajar dari pengalaman yang sama pada negara-negara berkembang lainnya,
maka visi kota-kota besar dan menengah di masa depan memerlukan pemberdayaan
dan peningkatan peran serta masyarakat seluas mungkin, sejak awal, yaitu tahap
perencanaan. Bagaimana mekanisme keterlibatan peran serta masyarakat di dalam
proses penyusunan perencanaan pembangunan kota memerlukan pengkajian secara
mendalam.
Pada tahap-tahap pendekatan awal program pembangunan kota-kota di Indonesia
dilakukan secara sektoral. Selain sektoral pendekatan perencanaan dilakukan secara
top down. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/Kota merencanakan pembangunan
kota-kota dengan program/proyek untuk ukuran area yang sangat luas dan sifatnya
lebih kepada instruksi dari instansi-instansi atas ke instansi-instansi di bawahnya.
Tugas:Pembangunan Partisipatif dan Non Partisipatif 1
Teori Perencanaan dan PembangunanManajemen Prasarana Perkotaan (MPP)
Pendekatan ini berhasil apabila disetujui secara luas oleh masyarakat luas, terkait
dengan perumusan tujuan pengembangan dan kewenangan pengaturan dan prosedur
administrasi bagi seluruh kelompok masyarakat. Pendekatan tersebut ternyata banyak
yang gagal, sehingga belum bisa mengangkat tingkat kemiskinan masyarakat di kota-
kota tersebut akibat kurangnya sumber daya manajemen lokal, sulitnya penegakan
hukum dan aspek-aspek politis lainnya. Masyarakat di daerah perkotaan negara-negara
berkembang termasuk di Indonesia, pada kenyataannya tetap miskin, sulit mencari
pekerjaan, masa depan belum jelas dan yang bekerja selalu khawatir kehilangan
pekerjaannya. Di samping itu terjadi kompetisi yang tinggi antar berbagai kelompok
masyarakat dan terjadinya penurunan kualitas lingkungan di perkotaan.
Masalah-masalah dan kelemahan tersebut di atas menyebabkan diperlukannya
inisiatif baru di dalam pendekatan proses penyusunan perencanaan pembangunan kota,
untuk tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas. Inisiatif baru ditujukan kepada
kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan kota, dengan melibatkan masyarakat
setempat (komunitas lokal) secara luas. Pemberdayaan dan peningkatan peran-serta
masyarakat secara luas yang dimulai sejak awal, yaitu sejak penyusunan perencanaan
pembangunan merupakan paradigma baru. Perencanaan pembangunan kota sebagai
ilmu pengetahuan sosial, pada hakekatnya bukan hanya merencanakan pembangunan
fisik semata, tetapi adalah merencanakan ruang (spatial-plan), di mana "manusia"
terdapat di dalamnya yang memiliki cita-cita sama mendapatkan kehidupan dan
penghidupan yang aman, adil dan sejahtera.
2. PENGERTIAN PERENCANAAN
Pengertian Perencanaan dalam UU nomor 25 tahun 2004 adalah suatu proses
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan adalah cara berpikir
mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa
datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan – keputusan
kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. Perencanaan merupakan suatu
proses yang tidak pernah berakhir. Apabila sebuah rencana telah ditetapkan, maka
dokumen menyangkut perencanaan terkait harus diimplementasikan
Tugas:Pembangunan Partisipatif dan Non Partisipatif 2
Teori Perencanaan dan PembangunanManajemen Prasarana Perkotaan (MPP)
Perencanaan menurut Abe (2001) dalam Ovalhanif (2009) adalah susunan
(rumusan) sistematik mengenai langkah-langkah mengenai langkah (tindakan-
tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
Menurut Tjokroamidjojo (1995) dalam Ovalhanif (2009) mendefinisikan
perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya
(maksimum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
Selanjutnya dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan
dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.
Menurut Terry (1960) dalam Mardikanto (2010), perencanaan diartikan sebagai
suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakta, serta menggunakannya
untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang, untuk
kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-
tujuan yang diharapkan.
Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang
berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi
tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mencakup lima pendekatan yaitu:
1. Politik,
2. Teknokratik,
3. Partisipatif,
4. Atas-bawah (top-down),
5. Bawah-atas (bottom-up).
Ahli-ahli teori perencanaan publik mengemukakan beberapa proses perencanaan
1. Perencanaan teknokrat;
Menurut Suzetta (2007) adalah proses perencanaan yang dirancang berdasarkan
data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dari pengamat professional,
baik kelompok masyarakat yang terdidik yang walau tidak mengalami sendiri
Tugas:Pembangunan Partisipatif dan Non Partisipatif 3
Teori Perencanaan dan PembangunanManajemen Prasarana Perkotaan (MPP)
namun berbekal pengetahuan yang dimiliki dapat menyimpulkan kebutuhan akan
suatu barang yang tidak dapat disediakan pasar, untuk menghasilkan perspektif
akademis pembangunan. Pengamat ini bisa pejabat pemerintah, bisa non-
pemerintah, atau dari perguruan tinggi.
Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, “perencanaan teknokrat dilaksanakan
dengan menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau
satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu”.
2. Perencanaan partisipatif;
Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (1996) adalah proses perencanaan yang
diwujudkan dalam musyawarah ini, dimana sebuah rancangan rencana dibahas
dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (stakeholders). Pelaku
pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara negara
(eksekutif,legislatif, dan yudikatif), masyarakat, rohaniwan, dunia usaha,
kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah.
Menurut Sumarsono (2010), perencanaan partisipatif adalah metode perencanaan
pembangunan dengan cara melibatkan warga masyarakat yang diposisikan
sebagai subyek pembangunan.
Menurut penjelasan UU. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional: “perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan
mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki”.
Dalam UU No. 25 Tahun 2004, dijelaskan pula “partisipasi masyarakat” adalah
keikutsertaan untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses
penyusunan rencana pembangunan.
3. Perencanaan top-down;
Menurut Suzetta (1997) adalah proses perencanaan yang dirancang oleh
lembaga/departemen/daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan
wewenang dan fungsinya.
Tugas:Pembangunan Partisipatif dan Non Partisipatif 4
Teori Perencanaan dan PembangunanManajemen Prasarana Perkotaan (MPP)
4. Perencanaan bottom up.
Menurut (www.actano.com) adalah planning approach starting at the lowest
hierarchical level and working upward (pendekatan perencanaan yang dimulai
dari tingkatan hirarkis paling rendah menuju ke atas).
Selain itu, menurut penjelasan UU 25 Tahun 2004, pendekatan atas-bawah (top
down) dan bawah-atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang
pemerintahan. Rencana hasil proses diselaraskan melalui musyawarah yang
dilaksanakan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.
Perencanaan, meskipun mengandung pengertian masa depan, bukanlah hipotesis
yang dibuat tanpa perhitungan. Hipotesis dalam perencanaan selalu didasarkan atas
data-data dan perkiraan yang telah tercapai, dan juga memperhitungkan sumber daya
yang ada dan akan dapat dihimpun. Dengan demikian, perencanaan berfungsi sebagai
pedoman sekaligus ukuran untuk menentukan perencanaan berikutnya. Mosher (1965 :
191) menyatakan bahwa, seringkali perencanaan hanya meliputi kegiatan-kegiatan
baru, atau alokasi keuangan untuk kegiatan-kegiatan lama, tanpa menilai kembali
kualitasnya secara kritis. Acapkali lebih banyak sumbangan dapat diberikan kepada
pembangunan dengan memperbaiki kualitas kegiatan yang sedang dalam pelaksanaan
dari pada memulai yang baru.
Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menentukan
bidang-bidang dan langkah-langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai
kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang dan langkah yang diambil ini tentu
saja dipandang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang tersedia
dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya. Oleh sebab itu, dalam penentuannya
timbul berbagai bentuk perencanaan yang merupakan alternatif-alternatif ditinjau dari
berbagai sudut, seperti yang dijelaskan oleh Westra (1980) dalam Khairuddin (1992 :
48), antara lain :
1. Dari segi jangka waktu, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan jangka
pendek (1 tahun), dan (b) perencanaan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
2. Dari segi luas lingkupnya, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan
nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan suatu bangsa dalam
berbagai bidang), (b) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu
Tugas:Pembangunan Partisipatif dan Non Partisipatif 5
Teori Perencanaan dan PembangunanManajemen Prasarana Perkotaan (MPP)
wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu), dan (c)
perencanaan lokal, misalnya; perencanaan kota (untuk mengatur pertumbuhan
kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah corak kota) dan
perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan
masyarakat desa tersebut).
3. Dari segi bidang kerja yang dicakup, dapat dikemukakan antara lain :