Pembangunan industri akrab lingkungan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu terucap dari lisan kita, yang

berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat

menyelesaikan makalah berjudul “Menuju Pembangunan Industri

Akrab Lingkungan” ini. Kemudian, shalawat dan salam marilah kita

doakan semoga disampaikan kepada pahlawan revolusi Islam, Baginda

Rasulullah SAW, yang telah membawa peradaban umat dari kegelapan

jahiliyah kepada peradaban yang berilmu pengetahuan seperti saat

ini.

Terima kasih diucapkan kepada dosen pembimbing mata kuliah

Hygine Industri. Seterusnya kepada teman-teman, serta berbagai

pihak yang mendukung penyusunan makalah ini, yang tidak bisa

disebutkan satu per satu. Semoga makalah ini bermanfaat bagi

pembaca pada umumnya, dan penulis khususnya.

Akhir kata sebagai manusia biasa yang tak luput dari

kesalahan, penulis menyampaikan ribuan maaf sekiranya terdapat

kesalahan dan kekurangan dalam penulisan makalah ini. Kritik dan

saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk pelajaran

dan perbaikan di masa mendatang.

Padang, 13 Maret 2013

1

Penulis

2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

DAFTAR ISI...........................................................2

BAB I PENDAHULUAN....................................................3A. Latar Belakang..................................................3

B. Rumusan Masalah.................................................4C. Tujuan..........................................................4

BAB II PEMBAHASAN....................................................5A. Pengertian Kawasan Industri.....................................5

B. Tujuan Pengembangan Kawasan Industri............................5C. Pengertian Pembangunan Berwawasan Lingkungan....................7

D. Pembangunan Berkelanjutan.......................................9E. Konsepsi Pembangunan Industri berwawasan Lingkungan...........10

F. Industri Lingkungan Hidup......................................12G. Menuju Industri Akrab Lingkungan...............................15

BAB III PENUTUP.....................................................16Kesimpulan.........................................................16

3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepintas lalu terlihat bahwa antara pembangunan dengan

lingkungan hidup terdapat pertentangan (konflik). Karena bila

dilihat dari segi yang luas setiap pembangunan selalu memiliki

dampak terhadap lingkungan hidup. Kita ambil sebuah contoh,

yaitu pembukaan sebuah jalan raya yang menghubungkan satu

wilayah dengan wilayah lainnya yang jelas-jelas akan berdampak

terhadap lingkungan hidup sekitarnya. Katakanlah dengan

pembukaan jalan tersebut akan membawa pengaruh pada 2 (dua)

hal, yaitu menebasi pohon-pohon hutan yang terkena peta

pembukaan jalan dan terganggunya kestabilan tanah-tanah

sekitarnya.

Pembangunan kawasan industri di daerah-daerah pertanian

dan sekitarnya menyebabkan berkurangnya luas areal pertanian,

pencemaran tanah dan badan air yang dapat menurunkan kualitas

dan kuantitas hasil/produk pertanian, terganggunya kenyamanan

dan kesehatan manusia atau makhluk hidup lain. Sedangkan

kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan tanah, erosi dan

sedimentasi, serta kekeringan. Kerusakan akibat kegiatan

pertambangan adalah berubah atau hilangnya bentuk permukaan

bumi (landscape), terutama pertambangan yang dilakukan secara

terbuka (opened mining) meninggalkan lubang-lubang besar di

4

permukaan bumi. Untuk memperoleh bijih tambang, permukaan

tanah dikupas dan digali dengan menggunakan alat-alat berat.

Para pengelola pertambangan meninggalkan areal bekas tambang

begitu saja tanpa melakukan upaya rehabilitasi atau reklamasi.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk akan

mendorong pula bertambahnya kotoran (pencemar) yang dapat

menimbulkan pencemaran terhadap sumber-sumber air bersih dan

sebagai wahana penyebaran penyakit-penyakit menular. Pencemar

pada air dapat berupa pencemar domestik dan pencemar non

domestik. Pencemar domestik berasal dari sampah rumah tangga

(selokan), pasar, perkampungan, jalan, dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, perlu ada upaya-upaya

penanggulangan terhadap pencemaran kota yang berasal dari

selokan dengan zat-zat yang aman terhadap lingkungan (akrab

lingkungan). Ini dapat dijadikan pembelajaran tentang

bioremidiasi yang berkaitan dengan peran mikroorganisme yang

menguntungkan bagi manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu pembangunan berwawasan lingkungan?

2. Apa ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan?

3. Apa tujuan pembangunan berwawasan lingkungan?

4. Bagaimana wujud pembangunan berwawasan lingkungan bagi

kehidupan lingkungan di sekitarnya?

5

5. Apa kebijakan pemerintah dalam usaha menuju pembangunan

industri akrab lingkungan?

C. Tujuan

1. Mengetahui apa itu pembangunan berwawasan lingkungan.

2. Mengetahui apa ciri-ciri pembangunan berwawasan

lingkungan.

3. Mengetahui apa tujuan dari pembangunan berwawasan

lingkungan.

4. Mengetahui bagaimana wujud pembangunan berwawasan

lingkungan bagi kehidupan lingkungan di sekitarnya.

5. Mengetahui pemerintah dalam usaha menuju pembangunan

industri akrab lingkungan

6

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Kawasan Industri

1. Sesuai dengan Keppres 53 tahun 1989 yang telah

diperbaiki dengan Keppres 41 tahun 1996 pengertian

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan

kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan

prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola

oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki

izin usaha kawasan industri.

2. Terminologi Kawasan Industri di Indonesia sering

disebut dengan istilah Industrial Estate sementara di

beberapa negara digunakan istilah Industrial Park.

3. Berdasarkan pengertian di atas, suatu lokasi dapat

menggunakan istilah Industrial Estate atau Industrial

Park, harus memenuhi 2 ciri utama, yaitu :

Lahan yang disiapkan sudah dilengkapi prasarana dan

sarana penunjang

Terhadap lahan yang dipersiapkan tersebut terdapat

suatu badan/manajemen pengelola yang telah memiliki

izin usaha sebagai Kawasan Industri

7

B. Tujuan Pengembangan Kawasan Industri

1. Pengembangan Kawasan Industri dimaksudkan untuk

mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah,

terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal

bagi daerah dimana kawasan industri berlokasi.

Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep

pengembangan kawasan industri antara lain adalah

efisiensi, tata ruang dan lingkungan hidup.

2. Aspek efisiensi merupakan satu dasar pokok yang

menjadi landasan pengembangan kawasan industri.

Melalui pembangunan kawasan industri maka bagi

investor pengguna kapling industri (user) akan

mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah baik

dimana terdapat beberapa keuntungan seperti bantuan

proses perijinan, ketersediaan infrastruktur yang

lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah. Sedangkan

dari sisi pemerintah daerah, dengan konsep

pengembangan kawasan industri, berbagai jaringan

infrastruktur yang disediakan ke kawasan industri akan

menjadi lebih efisien karena dalam perencanaan

infrastruktur kapasitasnya sudah disesuaikan dengan

kegiatan industri yang berada di kawasan industri.

8

Bilamana ada jaminan permintaan penyediaan

infrastruktur yang pasti, jelas akan meyakinkan bagi

penyedia infrastruktur membangun dan menyediakannya.

3. Dari aspek tata ruang, dengan adanya kawasan industri

maka masalah-masalah konflik penggunaan lahan akan

dapat dihindari. Demikian pula, bilamana kegiatan

industri telah dapat diarahkan pada lokasi

peruntukannya, maka akan lebih mudah bagi penataan

ruang daerah, khususnya pada daerah sekitar lokasi

kawasan industri.

4. Dari aspek lingkungan hidup, konsep pengembangan

kawasan industri jelas mendukung peningkatan kualitas

lingkungan, daerah secara menyeluruh. Dengan

dikelompokkan kegiatan industri pada satu lokasi

pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan

fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian

limbahnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan

industri secara individual memberikan pengaruh besar

terhadap kelestarian lingkungan karena tidak mudah

untuk melakukan pengendalian pencemaran yang dilakukan

oleh industri-industri yang tumbuh secara individu.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa fungsi Kawasan Industri ditinjau

dari segi karakteristik daerah secara garis besar

dapat dibagi atas 2 kategori, yaitu :

9

a. Bagi daerah Kabupaten/Kota yang tingkat

pertumbuhan industrinya besar, maka Kawasan

Industri sebagai alat pengaturan tata ruang dan

pengendalian pencemaran.

b. Bagi daerah Kabupaten/Kota yang tingkat pertumbuhan

industrinya rendah atau relatif belum berkembang,

maka Kawasan Industri berfungsi untuk menciptakan

iklim usaha yang kondusif dalam arti membantu

investor untuk memperoleh kapling siap bangun yang

telah dilengkapi berbagai prasarana dan sarana

penunjang.

C. Pengertian Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan (dalam

laporan “Our Common Future, 1987) mendefinisikan pembangunan

berkelanjutan sebagai “suatu strategi pemanfaatan ekosistem

alamiah serta segenap sumber daya yang ada di dalamnya

sedemikian rupa, sehingga kapasitas fungsionalnya untuk

memberikan manfaat bagi kehidupan manusia tidak terancam atau

rusak”.

Dalam pasal 1 butir ke 13 UUPLH dikatakan

bahwa “pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar

dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara

10

bijaksana dalam pembangunan yang kesinambungan untuk

meningkatkan mutu hidup”.

Dalam UU no.32 tahun 2009 dikatakan bahwa "Pembangunan

berkelanjutan(berwawasan lingkungan) adalah upaya sadar dan

terencana yang memadukan yang memadukan aspek lingkungan

hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan

untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini

dan generasi masa depan."

 Menurut Emil Salim (dalam buku “Ekologi Industri”,

karangan Ir. Philip Kristanto hal:60) mendefinisikan

pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan

berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam

secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan

untuk meningkatkan kualitas hidup.

Jadi, pembangunan berwawasan lingkungan adalah

pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber

daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan

aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk

menopangnya.

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar

dan terencana yang memadukan unsur lingkungan hidup termasuk

sumber daya ke dalam proses pembangunan.

Sumber daya yang mendukung pembangunan antara lain :

11

i. Sumber daya alam.yaitu air, tanah, udara.

ii. Sumber daya manusia.

iii. Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan

berkelanjutan memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu adanya

saling keterkaitan beberapa sektor, antara lain lingkungan

dan masyarakat serta kemanfaatan dan pembangunan.

Pembangunan akan selalu berkaitan dan saling berinteraksi

dengan lingkungan hidup. Interaksi tersebut dapat bersifat

positif atau negatif. Pengetahuan dan informasi tentang

berbagai interaksi tersebut sangat diperlukan dalam

pembangunan berwawasan lingkungan (Elizabeth IEHLT dalam

artikel Abdul Latif).

Adapun ciri-ciri lain pembangunan berwawasan lingkungan

antara lain:

1. Menjamin pemerataan dan keadilan.

2. Menghargai keanekaragaman hayati.

3. Menggunakan pendekatan integratif. 

4. Menggunakan pandangan jangka panjang

12

D. Pembangunan Berkelanjutan

Tiga puluh tahun yang lalu, disaat kesadaran

lingkungan hidup mulai berkembang luas, muncul reaksi

yang bertentangan arah. Pengelolaan lingkungan hidup

menuntut biaya untuk investasi dan pemeliharaan. Biaya

yang dikeluarkan untuk lingkungan ini pada dasarnya

berupa biaya yang tidak produktif karena tidak

menghasilkan peningkatan keuntungan. Hal inilah yang

menjadi faktor pengelolaan lingkungan dihubungkan denga

penurunan daya saing. Maka timbul keyakinan yang luas

bahwa kita perlu memilih antara pembangunan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pelestarian

fungsi lingkungan.

Di tahun-tahun berikutnya mulai jelas bahwa pada

dasarnya pembangunan dan pelestarian fungsi lingkungan

tidak bertentangan dan bahkan perlu untuk saling

mendukung. Pembangunan memerlukan masukan hasil-hasil

alam (lingkungan). Lingkungan yang rusak tidak dapat

mendukung laju pembangunan. Misalnya, sungai yang

tercemar dibeberapa lokasi di pantai utara Jawa

mengakibatkan menurunnya hasil perikanan, khususnya

udang. Demikian juga halnya dengan industri-industri yang

mengalami kesulitan air bersih untuk produksinya

dikarenakan sumber air sudah tercemar. Sebaliknya, tidak

13

adanya pembangunan dapat mengakibatkan kemiskinan dan

juga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Seperti di

Somalia, kemiskinan yang berkelanjutan mengakibatkan

rusaknya lingkungan.

Tahun-tahun awal delapan puluhan ditandai dengan

gencarnya pendekatan yang mempertentangkan pembangunan

dan lingkungan hidup di satu pihak, dan dipihak lain

makin menguatnya pendapat yang mensejajarkan pembangunan

dan lingkungan hidup.

Menanggapi hal ini, PBB membentuk komisi yang

diketuai olleh Gro Harlem Brundtland untuk menyusun suatu

konsep yang akan mengakhiri pertentangan tersebut. Dalam

menyusun konsep ini, komisi mengadakan penelitian,

termasuk meminta pendapat dari para pimpinan dan pakar

dari berbagai negara. Konsep yang dikeluarkan adalah

“Pembangunan Berkelanjutan” yang menggunakan pendekatan

bahwa pembangunan dan lingkungan hidup perlu berjalan

bersamaan apabila keduanya harus berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan ini kemudian diadopsi oleh

berbagai Negara, termasuk Indonesia. Pada dasarnya,

pengertian Pembangunan Berkelanjutan adalah :

Pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi

manusia pada saat ini tanpa menurunkan potensi pemenuhan

kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang.

14

Pengertian yang lebih operasionil, dalam Pembangunan

Bekelanjutan, semua pengambilan keputusan sejak dari

tingkat kebijaksanaan sampai pada tahap pasca proyek perlu

menggunakan pertimbangan pelestarian fungsi lingkungan

secara kontinu dan konsekuen.

E. Konsepsi Pembangunan Industri berwawasan Lingkungan

1. Pengertian atau batasan dari pembangunan industri

berwawasan lingkungan berinduk dari

batasan/pengertian dari pembangunan yang

berkelanjutan (sustainable development), yang oleh

The World Commision on Environment and Development

sering dirumuskan sebagai proses pembangunan yang

dapat memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang tanpa

mengesampingkan/mengorbankan kemampuan generasi-

generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan batasan tersebut UNIDO mengusulkan

definisi pembangunan industri yang berwawasan

lingkungan adalah “Ecologically Sound and Sustainable

Industrial Development” (ESSID) : “those patterns of

industrialization that enchace economic and social

benefits for present and future generation without

impairing basic ecological process”.

15

2. Berdasarkan definisi ESSID tersebut, maka pembangunan

industri harus memenuhi kriteria :

a. Dapat melindungi biosfir. Ini menyangkut

pemeliharaan kualitas lingkungan hidup untuk

menjamin kehidupan yang sehat dan nyaman, terutama

cuaca/udara, daya dukung system sumber daya alam

(hutan, tanah pertanian dan perikanan), serta

pemeliharaan daya serap maupun daya assimilasi

system lingkungan udara, air dan tanah terhadap

pencemaran emisi maupun limbah.

b. Harus mampu mendayagunakan se-efisien mungkin

modal buatan dan modal alami (man-made and natural

capital). Penerapan prinsip ini dalam kegiartan

industri lazim dijabarkan dalam penggunaan

teknologi yang efisien, yaitu yang minimum dalam

pemakaian input (baku mutu, energi, dan

sebagainya) per satuan output, atau maksimalisasi

output per satuan input.

c. Harus menerapkan prinsip adil atau pemerataan

(equity), yang dapat mencakup pengertian :

Keadilan dalam memikul beban/pengorbanan

maupun menikmati manfaatnya.

Keadailan dalam menikmati kesejahteraan dari

hasil pembangunan antara negara-negara

16

industri maju yang telah banyak mengambil

manfaat dari eksploitasi sumber alam di bumi

dan telah banyak membebani lingkungan biosfir,

dibandingkan dengan negara-negara berkembang.

Keadilan antar generasi umat manusia dan

mahluk hidup lain dalam memanfaatkan sumber

daya alam.

3. Berbagai hal tersebut di atas mengandung makna upaya

yang terus menerus dilakukan guna memelihara

kelestarian fungsi dan keseimbangan ekologi agar

kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan tanpa

menimbulkan gangguan, korban, kerugian dan kerusakan

terhadap lingkungan hayati dan non hayati, utamanya

sebagai akibat dari pencemaran.

4. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan

lingkungan tersebut terdapat berbagai langkah-langkah

kebijaksanaan yang dapat ditempuh yang antara lain

berupa :

a. Pengembangan teori-teori tata ruang dan pengaturan

lokasi industri melalui pengembangan industrial

estate

b. Memperkenalkan prinsip-prinsip teknologi yang

akrab lingkungan dalam arti seefisien mungkin

17

penggunaan energi dan seminimal mungkin

menghasilkan limbah.

c. Melakukan penelitian aspek-aspek lingkungan baik

melalui mekanisme AMDAL, BML/NAB serta monitoring

pelaksanaanya.

d. Penerapan aspek hokum yang bersifat penerapan

sanksi dan penghargaan bagi yang berprestasi dan

sebagainya.

5. Dengan berprinsip bahwa tindakan pencegahan

(Preventip) akan memberikan hasil yang lebih maksimal

daripada pengendalian dan penyembuhan (curative),

maka di negara-negara maju berbagai langkah kebijakan

di atas sudah diimplementasikan dalam pembangunan

industrinya.

F. Industri Lingkungan Hidup

Dalam pengertian yang konvensionil, berbagai jenis

industri mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif

terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif ini dapat

dimulai potensinya sejak dari tingkat pengambilan

keputusan, pada tingkat kebijaksanaan sampai kepada tahap

produksi dan pasca produksi. Dampak ini dapat meliputi

dampak terhadap kesehatan manusia di lingkunganya,

manusia di lingkungn kerjanya, atau dampak terhadap

lingkungan hidup.

18

Sebagai negara yang menganut Pembangunan

Berkelanjutan, pemerintah melaksanakan berbagai upaya

untuk mendorong agar pembangunan industri tidak

bertentangan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kebijaksanaan pemerintah adalah sebagai berikut :

Manusia adalah dimensi sentral dalam pengelolaan

lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Dalam setiap pengambilan keputusan pada kegiatan

pembangunan perlu adanya pertimbangan pelestarian

fungsi lingkungan secara kontinu dan konsekuen.

Pencegahan dampak diutamakan dari pada

penanggulangannya.

Pada pemanfaatan teknologi, perlu digunakan

teknologi yang mendukung produksi bersih. Dalam

produksi, perlu diusahakan agar limbah/emisi tidak

dihasilkan. Bila limbah/emisi dihasilkan, perlu

diminimisasi intensitas dan jumlahnya dan didaur

ulang. Limbah/emisi yang dibuang ke lingkungan

tidak diperbolehkan mencemarkan lingkungan.

Pihak yang menimbulkan dampak bertanggung jawab

atas dampak yang ditimbulkan nya (“Pollutters Must

Pay Principle”). Bila dampak disebabkan oleh

kegiatan masyarakat berpenghasilan rendah,

pemerintah dapat membantu mengatasinya.

19

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak

setiap orang. Oleh karena itu setiap orang

mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta

dalam pengendalian dampak. Sehubungan dengan ini

maka informasi tentang lingkungan perlu diketahui

oleh semua pihak yang berkepentingan.

Pengendalian dampak lingkungan perlu diterapkan

melalui praktek-praktek manajemen yang benar

dengan semua pihak mempunyai tanggung jawab

(“accountability”).

Dari pihak industri sendiri, penerapan kebijaksanaan

ini adalah dalam bentuk :

1. Pada tahap perencanaan

Pemilikan jenis usaha yang tidak melanggar

hukum (misalnya, usaha mengimpor limbah B3

adalah usaha yang tidak diperbolehkan).

Dalam pemilihan lokasi perlu diperhatikan

pengaturan tata ruang, daya dukung lingkungan

perlu menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi

usaha.

Dalam memilih teknologi perlu diutamakan

teknologi bersih.

Semua dampak penting yang mungkin timbul perlu

diantisipasi.

20

2. Pada tahap operasi

Timbulnya pencemaran dan perusakan harus

dihindari.

Dampak pembuangan limbah/emisi, baku mutu yang

ada perlu ditaati.

Perlu diterapkan usaha-usaha produksi bersih

seperti minimisasi limbah/emisi sejauh mungkin.

Apabila limbah B3 dihasilkan, limbah ini perlu

dikelola sehingga tidak menimbulkan dampak dan

sesuai dengan peraturan yang ada.

Apabila terjadi pencemaran atau perusakan

lingkungan, perlu diadakan pemulihan lingkungan

dan ganti rugi bila ada pihak-pihak yang

dirugikan.

3. Komunikasi

Penanggung jawab usaha perlu melakukan

pemantauan dan melaporkannya kepada

pemerintah/instansi yang berwewenang.

Penanggung jawab usaha perlu melakukan

komunikasi dan pendekatan kepada semua pihak

yang bekepentingan (“skateholder”).

Agar usaha-usaha tersebut dapat diterapkan,

pemerintah menggunakan berbagai instrument kebijaksana

seperti instrument komunikasi (PROKASIH), instrument

informasi (PROPER PROKASIH), insentif ekonomi (pinjaman

21

lunak, bebas bea masuk), sanksi admiistrasi (Hinder

Ordonantle) dan sanksi hokum (pidana dan perdana).

G. Menuju Industri Akrab Lingkungan

Dalam menuju industri akrab lingkungan, instrument

kebijaksanaan seperti tadi perlu diterapkan. Yang

menjadi masalah adalah instrument yang mana untuk setiap

jenis penataan. Secara individu masalah pilihan

instrument kebijakan tergantung kepada masalahnya masing-

masing. Misalnya untuk produksi bersih, penerapan

peraturan tidak dapat diberlakukan. Oleh karena itu ,

instrument informasi (PROPER PROKASIH) lebih diutamakan.

Namun dipandang dari segi keseluruhan, khususnya

intensitas, pilihan banyak ditentukan oleh tingkat

kemitraan antara pemerintah, bisnis dan masyarakat. Dalam

keadaan dimana kemitraan ini cukup baik, maka “soft

approach” lebih baik; namun apabila keadaan cenndrung

sebaliknya , maka “legal approach” perlu lebih

diutamakan.

Pada saat ini, pemerintah menggunakan “soft

approach” untuk meningkatkan penataan. Hal ini tampak

dari pendekatan-pendekatan pada program-program seperti

PROKASIH, PROPER PROKASIH, dan LANGIT BIRU. Disamping

itu, pemerintah juga tetap mengembangkan kemampuan dari

22

“legal approach” seperti persiapan PPNS dalam

pengendalian dampak lingkungan, perluasan dan

penyempurnaan peraturan, peningkatan kemampuan para

penegak hukum dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, pemerintah lebih cendrung menggunakan

pendekatan kemitraan untuk meningkatkan penataan, karena

kemitraan mempunyai berbagai kelebihan-kelebihan dalam

jangka panjang. Dalam jangka panjang , keseimbangan

antara pendekatan kemitraan dan pendekatan legal ini

sangat tergantung kepada kebersihan kemitraan yang

diterapka saat ini.

23

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Sebenarnya antara pembangunan dan lingkungan hidup

tidaklah bertentangan. Hal-hal yang bertentangan baru akan

terjadi apabila pembangunan yang dijalankan selalu membawa

kerugian-kerugian yang lebih bila dibandingkan dengan

pengorbanan-pengorbanan ekologis. Timbulnya berbagai risiko

yang berasal dari aktivitas yang ditujukan terhadap

lingkungan sebelumnya tidak dipertimbangkan seberapa jauh

kemampuan suatu dapat menerima aktivitas (pembangunan) yang

ada. Kita ketahui bahwa ligkungan memiliki sifat keterbatasan

kemampuan. Makin produktif suatu alam semakin baik kualitas

lingkungan itu. Semakin cepat suatu lingkungan beradaptasi

atas aktivitas eksternal yang tertuju padanya, maka

lingkungan itu juga disebut berkualitas. Sebaliknya, jika

tingkat kemampuan lingkungan tetap terlampaui oleh aktivitas

pembangunan, maka terjadilah kerusakan lingkungan.

Berikut empat hal pokok dalam upaya penyelamatan

lingkungan, antara lain:

i. Konservasi untuk kelangsungan hidup bio-fisik.

24

ii. Perdamaian dan keadilan (pemerataan) untuk

melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam hidup

bersama.

iii. Pembangunan ekonomi yang tepat, yang

memperhitungkan keharusan konservasi bagi

kelangsungan hidup bio-fisik dan harus adanya

perdamaian dan pemerataan (keadilan) dalam

melaksanakan hidup bersama.

iv.  Demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua

orang untuk turut berpartisipasi dalam

melaksanakan kekuasaan, kebijaksanaan dan

pengambilan keputusan dalam meningkatkan mutu

kehidupan bangsa.

25