PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Written by  Yosri Thursday, 07 March 2013 06:36 font size Print Email

Rate this item

1 2 3 4 5

(23 votes)

PENGERTIAN

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar

dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara

bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan

berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya

pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya

pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan

utama pengelolaan lingkungan hidup.

Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi

yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber

daya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan

ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak, baik

yang bersifat negatif maupun yang positif. Oleh karena itu,

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain

berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan

lingkungan.

1)      Pengertian Dampak Terhadap Lingkungan

Suatu kegiatan proyek akan mempengaruhi kondisi lingkungan dan

akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya, dampak yang

ditimbulkan oleh kegiatan proyek ini dapat terjadi pada masa

konstruksi maupun masa operasi proyek dan dapat berupa dampak

positif maupun negatif bagi lingkungannya.

2)      Komponen-Komponen Lingkungan

Diantara komponen-komponen lingkungan yang penting, adalah

a)      Biologi, mencakup sub-komponen:

o       Jenis flora fauna darat (vegetasi dan satwa)

o       Jenis flora fauna perairan (plankton & bentos)

b)      Geofisik, mencakup sub-komponen:

o       Lklim

o       Fisiografi

o       Hidrologi

c)      Kimia, mencakup sub-komponen:

o       Kualitas udara

o       Kualitas air

d)      Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, dijabarkan:

o       Demografi industri dan kependudukan

o       Sosial ekonomi

o       Sosial budaya

     Ciri-Ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan mendefinisikan

pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi

kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan

generasi mendatang.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermutu adalah

tercapainya standar kesejahteraan hidup manusia dunia akhirat

yang layak, cukup sandang, pangan, papan, pendidikan bagi

anak-anaknya, kesehatan yang baik, lapangan kerja yang

diperlukan, keamanan dan kebebasan berpolitik, kebebasan dari

ketakutan dan tindak kekerasan, dan kebebasan untuk

menggunakan hak-haknya sebagai warga negara. Taraf

kesejahteraan ini diusahakan dicapai dengan menjaga

kelestarian lingkungan alam serta tetap tersediannya sumber

daya yang diperlukan.

Implementasi pembangunan berwawasan lingkungan adalah dengan

reboisasi, menanam seribu pohon dan gerakan bersih lingkungan

tampaknya mengalami kendala yang berarti. Artinya, tidak

seimbangnya antara yang ditanam dan yang dieksploitasi menjadi

salah satu penyebabnya. Peraturan perudang-udangan pun tidak

mampu mencegah kerusakan lingkungan ini.

Sedangkan Maftuchah Yusuf (2000), mengemukakan empat hal

pokok dalam upaya penyelamatan lingkungan. Diantaranya,

-         Pertama, konservasi untuk kelangsungan hidup bio-fisik.

-         Kedua, perdamaian dan keadilan (pemerataan) untuk

melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam hidup bersama.

-         Ketiga, pembangunan ekonomi yang tepat, yang

memperhitungkan keharusan konservasi bagi kelangsungan hidup

biofisik dan harus adanya perdamaian dan pemerataan (keadilan)

dalam melaksanakan hidup bersama.

-         Keempat, demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua

orang untuk turut berpartisipasi dalam melaksanakan kekuasaan,

kebijaksanaan dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan

mutu kehidupan bangsa.

Jika hal-hal tersebut di atas tidak segera ditindaklanjuti dan

dilaksanakan dengan segera dengan cara menangkap, mengadili

dan menghukum seberat-beratnya pembalak liar maka tidak lama

lagi bumi akan musnah. Kemusnahan bumi juga berarti kematian

bagi penduduk bumi termasuk di dalamnya manusia.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan

berkelanjutan memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu adanya saling

keterkaitan beberapa sektor, antara lain lingkungan dan

masyarakat serta kemanfaatan dan pembangunan. Pembangunan akan

selalu berkaitan dan saling berinteraksi dengan lingkungan

hidup. Interaksi tersebut dapat bersifat positif atau negatif.

Pengetahuan dan informasi tentang berbagai interaksi tersebut

sangat diperlukan dalam pembangunan berwawasan lingkungan,

Elizabeth IEHLT.

Adapun ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan antara

lain,

1.      Menjamin pemerataan dan keadilan.

2.      Menghargai keanekaragaman hayati.

3.      Menggunakan pendekatan integratif.

4.      Menggunakan pandangan jangka panjang.

B.     ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai

hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di

mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di

dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam

ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan

hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup

lainnya.

Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih

berorientasi pada lingkungan atau Environment-Oriented Law,

sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan

pada orientasi penggunaan lingkungan atau Use-Oriented Law.

a.       Hukum Lingkungan Modern

Dalam hukum lingkungan modern, ditetapkan ketentuan dan norma-

norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan

untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan

mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara

langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun

generasi-generasi mendatang.

Hukum Lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga

sifat dan waktunya juga mengikuti sifat dan watak dari

lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak

berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan

ini, maka Hukum Lingkungan Modern memiliki sifat utuh

menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam

dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes.

b.      Hukum Lingkungan Klasik

Sebaliknya Hukum Lingkungan Klasik menetapkan ketentuan dan

norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin

penggunaan dan eksploitasisumber-sumber daya lingkungan dengan

berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil

semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-

singkatnya. Hukum Lingkungan Klasik bersifat sektoral, serta

kaku dan sukar berubah. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan,

bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh harus diterapkan

oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia

secara tepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi

perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. Drupsteen

mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (Millieu recht) adalah

hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (Naturalijk

milleu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan

dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan

lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan

terutama oleh Pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar

terdiri atas Hukum Pemerintahan (bestuursrecht).

Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi

pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan

pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama

sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara

atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat

pemerintah perlu memperhatikan “Asas-asas Umum Pemerintahan

yang Baik” (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General

Principles of Good Administration). Hal ini dimaksudkan agar

dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari

tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan dan Dasar Hukum dari

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah:

1)      Keputusan Menteri KLH No.12/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

2)      Keputusan Menteri KLH No.11/MENLH/3/1993 tentang Jenis

Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan.

3)      Keputusan KLH No.14/MENKLH/3/1994 tentang Pedoman Umum

Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

4)      Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-056 tahun 1994 tentang

Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

5)      Peraturan Pemenintah dan Keputusan Menteri yang Berhubungan

Dengan Baku Mutu Lingkungan (BML)

C.     AMDAL

Amdal dilakukan untuk menjamin tujuan proyek-proyek

pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat

tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. Amdal bukanlah suatu

proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari

proses Amdal yang lebih besar dan lebih penting sehingga Amdal

merupakan bagian dari beberapa hak berikut :

1.      Pengelolaan Lingkungan

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan diperlukan

adanya susunan rencana pengelolaan lingkungan. Susunan rencana

pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan setelah diketahui

dampak-dampak yang akan terjadi akibat proyek yang akan

dilakukan. Di sinilah peranan penting AMDAL agar proyek

pembangunan yang dilakukan tidak memberikan dampak buruk bagi

lingkungan.

2.       Pengelolaan Proyek

Dalam pengelolaan proyek, peranan AMDAL adalah terlebih dahulu

melakukan fase-fase berikut :

a)      Fase Identifikasi

b)      Fase studi kelayakan

c)      Fase desain kerekayasaan (engineering design) atan fase

rancangan

d)      Fase pembangunan proyek

e)      Fase proyek berjalan atau fase proyek beroperasi

f)        Fase proyek telah berhenti beroperasi atau pasca opeasi

(post operation)

3.      Pengambilan Keputusan

Dari hasil AMDAL, dapat diketahui apakah suatu aktivitas

pembangunan akan berdampak baik atau buruk pada lingkungan.

Pemerintah pun akan mengambil keputusan dari hasil AMDAL

tersebut. Jika berdampak baik, maka pembangunan akan

dilanjutkan secara berkesinambungan. Akan tetapi jika kegiatan

pembangunan tersebut berdampak buruk pada lingkungan, maka

kegiatan tersebut tidak akan dilakukan atau dilakukan

alternatif-alternatif lain yang dapat menghilangkan atau

meminimalisasi dampak negatif tersebut.

4.      Dokumen yang Penting

Laporan AMDAL merupakan dokumen penting yang merupakan sumber

informasi yang sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan :

a)      Sebagai informasi pembanding dalam hasil analisis

b)      Sebagai sumber informasi yang penting untuk proyek yang

akan dilaukan di daerah dekat lokasi tersebut.

c)      Dokumen penting yag dapat digunakan di pengadilan dalam

menghadapi tuntutan proyek lain, masyarakat atau instansi

pengawas.

Secara umum, kegunaaan AMDAL adalah :

a.       Mencegah agar potensi sumberdaya alam yang dikelola tidak

rusak.

b.      Menghindari efek samping dari pengelolaan sumber daya alam.

c.       Mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran,

sehingga tidak mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan

keselamatan masyarakat.

d.      Mengetahui manfaat yang berdaya guna dan berhasil guna bagi

bangsa, negara, dan masyarakat.

D.    RONA LINGKUNGAN

Rona Lingkungan merupakan kondisi lingkungan pada saat ini

yaitu kondisi alam atau komponen-komponen lingkungan awal

sebelum perencanaan dan pembangunan fisik dimulai. Rona

lingkungan merupakan kondisi lingkungan awal sebelum tersentuh

oleh kegiatan untuk keperluan perencanaan, konstruksi

(pembangunan fisik) dan kegiatan operasi. Hal-hal yang termuat

didalam rona lingkungan, yaitu:

a.       Biogeofisik Kimia, meliputi : komponen-komponen lingkungan

tersebut diketahui dengan melakukan survei lapangan, yaitu

dengan suatu strategi pengambilan sampling yang tepat,

kemudian dianalisa sesuai dengan komponen lingkungan masing-

masing

b.      Sosial Budaya dan Ekonomi, meliputi : komponen lingkungan

ini didapat dengan melakukan penyebaran questioner, wawancara

langsung kepada masyarakat, pemuka setempat dan data sekunder

pada beberapa desa dan kecamatan di sekitar lokasi proyek.

Dari data survey lapangan, data sekunder dan hasil analisis

laboratorium pada masing-masing komponen lingkungan akan

didapat kondisi lingkungan pada saat itu atau sebelum proyek

didirikan (Rona Lingkungan).

E.     DAMPAK PROYEK TERHADAP LINGKUNGAN SOSEKBUD

Berdasarkan atas perkiraan kegiatan yang akan terjadi selama

masa operasional proyek  dan berdasarkan atas kondisi

lingkungan yang ada (rona lingkungan), maka dapat diperkirakan

dampak yang akan timbul.

a.       Dampak Positif

Terutama dalam menunjang program pemerintah memeratakan

pembangunan, tingkat pendapatan masyarakat daerah, kesempatan

kerja, kesejahteraan masyarakat, timbulnya gerak penduduk

kemudian timbul sektor kegiatan ekonomi lainnya.

b.      Dampak Negatif

Umumnya disebabkan oleh akibat dan proses budidaya penggemukan

ternak sapi potong terciptanya limbah kotoran ternak (polusi

bau busuk). Dampak negatif tersebut dapat terjadi pada masa

kegiatan operasional.

c.       Identifikasi Dampak

Identifikasi dampak yang akan dilakukan menggunakan metode

matriks yang menggambarkan interaksi antara komponen kegiatan

dengan lingkungan yang terkena dampak, termasuk dampak yang

bersifat sekunder dan tertier.

d.      Prakiraan Dampak

Prakiraan dampak yang dilakukan dengan cara profesional

judgement para ahli, metoda statistik dan analisa serta

referensi/literatur yang berkaitan atau serupa dengan kegiatan

perumahan yang akan dibangun, dan dapat juga dengan cara

membandingkan hasil analisis data dengan Baku Mutu Lingkungan

Nomor : Kep-03/MENKLH/ll/1991 tentang Pedoman Mutu Limbah Cair

atau pada Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990.

e.       Evaluasi Dampak

Atas dasar perkiraan dampak di atas akan disusun evaluasi

dampak lingkungan akibat masing-masing kegiatan penyebab

dampak, evaluasi dampak kegiatan terhadap komponen lingkungan

penentu dampak penting dalam matriks tersebut didasarkan pada

Keputusan Kepala Bapedal No.056 tahun 1994, faktor penentu dan

tingkat kepentingan.

Adapun faktor penentuan meliputi:

(a) Jumlah manusia yang terkena dampak

(b) Luas wilayah penyebaran dampak

(c) Intensitas dampak

(d) Lamanya dampak berlangsung

(e) Banyaknya komponen lainnya yang terkena dampak

(f) Sifat kumulatif dampak

(g) Penanggulangan Dampak

Pencemaran terhadap Tanah : Proses aktifitas suatu usaha

feedlot tidak mengeluarkan Iimbah yang dapat mencemari tanah

dan dalam proses aktifitas tidak menggunakan air tanah sebagai

bahan pembantu, sehingga konversi tanah tidak terganggu.

Pencemaran terhadap Air : Limbah cair yang merupakan salah

satu faktor pencemaran Iingkungan perlu dikendahkan secara

baik dengan proses yang tepat dan murah. Untuk penanggulangan

Iimbah cair dari feedlot ini dapat dilakukan dengan secara

biologi.

Pencemaran terhadap Limbah Padat : Limbah padat yang

dihasilkan meliputi sampah/kotoran kandang berupa limbah

organik.

Pencemaran terhadap Sosial Budava Masyarakat : Sebaliknya

dengan adanya kegiatan feedlot ini, maka masyarakat sekitar

kawasan mempunyai harapan untuk meningkatkan kemakmuran

masyarakat yang ada disekitarnya. Karena kegiatan proyek ini

diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lokal, sehingga akan

meningkatkan kesempatan kerja dan dengan sendirinya akan

meningkatkan kesejahteraan, pendapatan dan merangsang

timbulnya sektor ekonomi pendukung.

F.      UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN

LINGKUNGAN

Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL) merupakan uraian kegiatan pengelolaan dan pemantauan

yang bersifat operasional. Pengelolaan dan pemantauan yang

dilakukan adalah pada dampak yang dapat timbul, berupa:

a.       Penurunan kualitas udara

b.      Penurunan kebersihan Iingkungan

e.       Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha.

1)      Dampak Sosial

Perubahan Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Kehidupan

Pelaksanan proyek  yang akan menghasilkan suatu product akan

membawa perubahan tingkat pengetahuan dan keterampilan baru

bagi para karyawan dan masyarakat di sekitarnya, khususnya

yang akan terlibat langsung dalam kegiatan konstruksi dan

produksi.

Perubahan tingkat pengetahuan bagi para pegawai dapat terjadi

secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung perubahan

tersebut terjadi bagi para pegawai yang mendapatkan training

yang diselenggarakan oleh perusahaan. Secara tidak langsung

dapat diperoleh para tenaga kerja yaitu berupa pengalaman-

pengalaman selama mereka bekerja di perusahaan.

Alat Penunjang Program Pemerintah

Pengoperasian proyek berupa pengembangan usaha akan dapat

menunjang program pemerintah dalam beberapa hal, yaitu:

      Meningkatkan nilai tambah dan daya saing atas produksi 

dalam negeri.

      Mengaktifkan kehidupan ekonomi dengan adanya kaitan terhadap

sektor lainnya.

      Berpartisipasi dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional

2)      Dampak Ekonomi

o       Pengembangan usaha akan memberikan dampak positif terhadap

struktur perekonomian pada umumnya dan pekerja usaha ini pada

khususnya.

o       Meningkatkan penghasilan para Pekerja

Kegiatan proyek yang akan dilakukan tentunya dapat

meningkatkan penghasilan masyarakat disekitarnya, hal ini bisa

dilihat dari pendapatan rata-rata masyarakat setempat sebelum

mereka bekerja di perusahaan dibandingkan dengan pendapatan

setelah bekerja pada proyek.

o       Meningkatkan pendapatan negara melalui Pajak

Dengan beroperasinya proyek yang dijalankan akan menambah

penerimaan negara dari sektor pajak, antara lain:

-         Pajak Perusahaan (PPh Badan)

-         Pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21)

-         Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

http://kecserut.tangerangselatankota.go.id/berita/item/139-pembangunan-berwawasan-lingkungan