Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
Outline Kuliah Definisi Pembalakan Liar Dasar pembentukan UU No. 18/2013 Outline UU 18/2013 Beberapa tipe perbuatan pidana dalam UU 18/2013 Delik Pembalakan Liar Hukum Acara Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan
hutan Perlindungan Saksi Sanksi Pertanggungjawaban Korporasi
Definisi Illegal Logging
Inpres No. 5/2001 Illegal logging = penebangan kayu tidak sah
Ilegal Logging
Ilegal : Forbidden /unlawful Log Logging
Definisi (18/2013) Perusakan hutan adalah proses, cara, atau
perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan hakikat izin dalam kawasan hutan ditetapkan/ditunjuk /diproses penetapannya oleh Pemerintah
Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi
Penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah keg. Teroganisasi u/ Pertambangan/perkebunan
Klasifikasi Hutan
Latar Belakang Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 Personifikasi
Alam Perusakan Hutan menjadi sebuah kejahatan luar
biasa yang merusak multi dimensi kehidupan (konsideran d) Modus juga Luar biasa (konsideran e)
Aturan saat ini belum efektif (konsideran f) Salah satu Hutan Tropis Terluas di dunia
Kerusakan hutan indonesia Dampak internasional
Politik Hukum Perusakan Hutan
Pasal 50 dan Pasal 78UU 41/1999
Dicabut UU P3H
Administrative penal law Pidana Khusus Intra
KOMPREHENSIF dalam mengatur Materiil dan Formiil
Ruang Lingkup UU Perusakan Hutan Pencegahan
Pemberantasan Kelembagaan Peran Serta Masyarakat Kerja sama internasional
Perlindungan saksi, pelapor, dan informan
Pembiayaan
sanksi
Pemberantasan: Hukum Materiil (1) Pasal 11 : General Outline Pembalakan liar dan Penggunaan Kawasan
hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi
Oleh Kelompok terstruktur (2 Orang/lebih, bersama-sama, tujuan perusakan hutan)
Tidak termasuk masyarakat dalam/sekitar melakukan aktivitas di luar hutan konversi/lindung u/ keperluan pribadi non-komersial (izin)
Pemberantasan: Hukum Materiil (2)
Pemberantasan: Hukum materiil Pasal 12 Setiap orang dilarang:
a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
b) Penebangan tanpa izin;
c) Penebangan hutan tidak sah (Pasal 13);
d) Memuat, membongkar, mengeluarkan, meengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan tanpa izin
e) Mengangkut tanpa izin
Pemberantasan: Hukum materiil (4)
Pasal 12
f) Membawa alat tebang tanpa izin
g) Membawa Alat angkut tanpa izin
h) Memanfaatkan hasil pembalakan liat
i) Mengedarkan hasil pembalakan liar
j) Menyelundupkan dari atau masuk ke wilayajh RI
k) Menerima, Membeli, Menjual, Menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar
l) Membeli/memasarkan hasil hutan kayu tidak sah
m) Menerima, membeli, dll hasil hutan kayu tidak sah
Unsur Kesalahan
Pasal 82:
(1)Orang perseorangan yang dengan sengaja:
(a)melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a
1 th n max 5 th serta denda min Rp500.000.000,00 dan max Rp2.500.000.000,00
Asiani CaseFakta : nenek mengambil 7 batang kayu berdiameter 10 – 15 meter milik Perum Perhutani senilai kurang lebih 2 juta rupiah
dIdakwa dengan Pasal 12 (e) jo. 83 (1) huruf b
Pengujian UU Perusakan Hutan di Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 95/PUU-XII/2014
Unsur Delik yang Penting Kawasan Hutan Pembalakan Liar Penggunaan/pemanfaatan Kawasan hutan Terorganisasi (kelompok terstruktur + 2
org/lebih + Tujuan Perusakan Hutan)
Tipe perbuatan pidana lain Delik pemalsuan (14) Delik penyalahgunaan dokumen (15) Perbuatan perusakan hutan berkaitan dengan
Pertambangan dan Perkebunan (17) Delik menyuruh lakukan, penyertaan,
permufakatan jahat (19 a,b,c) Pencucian uang berasal dari pembalakan liar
dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (19 h dan i)
Berhubungan dengan Pejabat (Pasal 28)
Pasal 19 h UU P3Hmenempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
Pasal 3 TPPU
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana
PerbandinganPasal 3 TPPU Pasal 19 h UU P3H
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana
“Setiap orang” yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
Perkembangan Asas Lex Spesialis Dalam penerapan UU Pidana Khusus
perlu memahami perkembangan asas lex spesialis
Logische Specialiteit (Ketentuan yang paling khusus)
Lex consumen derogat legi consumte Sistematische Specialiteit (Khusus dari
yang Khusus)
Pemberantasan: Hukum Formil (1) Pemberantasan : Penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan
Penyidik (PPNS dari kehutanan pusat maupun daerah)
Alat bukti KUHAP + Informasi elektronik, dokumen elektronik + Peta (pasal 37)
Penangkapan (2 x 24 Jam) perpanjangan (3 x 24 Jam)
Kekhususan terkait Barang Bukti1. Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti (sitaan/temuan) perusakan
hutan wajib membuat berita penyitaan;
2. Penyidik Wajib
a) Lapor dan membuat izin sita;
b) Meminta izin peruntukan kepada KPN setempat max 3 x 24 Jam (untuk sitaan dapat 14 hari)
c) Tembusan ke Kejari
3. 2 x 24 jam KPN harus memutuskan izin
4. 7 Hari KPN memutuskan peruntukan:
a) untuk kepentingan pembuktian perkara;
b) untuk pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
c) untuk dimusnahkan; dan/atau
d) untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial
Beberapa contoh peruntukanPasal 44, 45, 46 Barang bukti dari konservasi
Dimusnahkan kecuali untuk pembuktian/ilmu pengetahuan
Barang bukti pembalakan liar dari luar konservasi kepentingan sosial
Barang bukti hasil hutan kayu dapat segera dilelang dan hasil ditempatkan di bank pemerintah
Pemberantasan: Formil (2) Percepatan Proses (Pasal 39)
Penyidikan 60 + 30 HariBerkas belum lengkap Penuntut umum
penyidikan 20 + 30 HariPenuntutan 25 hari
Pasal 52:Pegadilan tingkat I 45 HariPengadilan tingkat Banding 30 HariPengadilan Kasasi 50 Hari
Hukum Formil:
Pasal 39 b dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari
Setiap pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengadilan Tingkat I
Komposisi hakim: 1 karir + 2 ad hoc;Diusulkan oleh MA diangkat oleh
PresidenSarjana Hukum atau Keahlian di bidang
kehutanan (berpengalaman min. 10 Tahun)
Dapat dilakukan In absentia (pasal 51 ayat (1))
Lembaga pencegahan dan pemberatasan perusakan hutan Bertanggung jawab langsung pada Presiden Unsur Kemenhut, Polri, Kejaksaan, dan lainnya Pencegahan; Penindakan; Hukum dan Kerjasama;
dan Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat Dapat membentuk Satgas Penyelidikan sampai
Penuntutan Pasal 56 (1) (a) Tugasnya Penyelidikan –
Penyidikan Pasal 111 (2) after 2 years Kewenangan untuk
semua perbuatan pidana dalam UU
Perlindungan Saksi, Pelapor, dan Informan Definisi
Saksi : Melihat, mendengar, mengalamiPelapor : yang memberi laporaninforman : memberi info secara rahasia
Berhak mendapat perlindungan Justice Collaborator tidak dapat
dibebaskan dari tuntutan hukum, tetapi dapat diberikan keringanan (Pasal 79)
Ketentuan Pidana
Pasal 82 Orang perseorangan dengan Sengaja
Pasal, 12 a, b, c 1 – 5 tahun serta 500 jt - 2500.jt
Orang perseorangan di sekitar tempat tinggal3 bulan – 2 tahun serta 500 rb – 500 jt
Korporasi 5-15 tahun serta 5 M – 15 M
PidanaPasal 83Setiap orang dengan Sengaja (12 D, E, dan h),
1-5 tahun + 500jt-2500jt
Setiap orang karena kelalaiannya8 Bulan – 3 tahun + 10 jt – 1 M
Setiap Korporasi12 D5 – 15 Tahun + 5 M – 15 M
Pertanggung jawaban Korporasi Ajaran Pertama, Pengurus Melakukan, Pengurus
Bertanggung jawab MvT ”suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia” Pasal 59 KUHP
Kedua, Korporasi melakukan, pengurus bertanggung jawab. Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal) “pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan”
Pertanggungjawaban Korporasi (2) Ketiga, Korporasi melakukan, korporasi
bertanggungjawab. Teori Identifikasi directing mind Perbuatan Korporasi Functionele Dader the acts and state of mind of the person are the acts
and state of mind of the corporation Kesalahan Mens rea pengurus, Actus Korporasi
/pengurus Korporasi memenuh Actus reus dan mens rea
Pertanggung Jawaban korporasi (3) Setiap Orang Perseorangan dan Korporasi Korporasi kelompok orang/harta yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan Perbuatan dilakukan atas nama korporasi (109 (1)) pengurus dan/atau korporasi tg
jwb Perbuatan dilakukan org dalam hub. Kerja / hub. Lain dlm lingkup korporasi bertindak
dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama (109 (2))
Hanya dapat dikenai Denda (109 (5)) Sanksi Tambahan:
penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. (109(6)) Sanksi Administratif (18)
Paksaan PemerintahUang PaksaPencabutan Izin
RUU KUHP Pasal 82 (1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam
tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim (2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka denda yang tidak terbayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.
Pasal 85 “Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti denda berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi”
Terima Kasih