Pembahasan sbsn

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada 2008, pemerintah menjual dua seri Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN) atau Sukuk Negara, yaitu IFR-0001 dan IFR-0002. Seri IFR-0001 memiliki

jangka waktu tujuh tahun dan IFR-0002 selama sepuluh tahun tahun. Sukuk

berakad ijarah sale and lease back ini dijual dengan nilai nominal per unit Rp. 1

juta dan pembelian minimal 1.000 unit atau Rp. 1 miliar. Penjualan sukuk Negara

lebih ditujukan ke investor institusi bukan ritel, seperti dana pensiun, perbankan,

atau manager investasi, baik local maupun asing. Penerbitan Sukuk Negara atau

Obligasi Syari’ah Negara RI didasarkan pada UU 19/2008 tentang Surat Berharga

Syariah Negara.

Untuk menerbitkan SBSN, pemerintah melalui Menteri Keuangan dapat

meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip-prinsip syariah

dari lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa. Apabila

penerbitannya di dalam negeri, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan apabila

penerbitan SBSN di luar negeri, fatwa dapat dimintakan kepada lembaga syariah

internasional yang ditentukan berdasarkan hasil kesapakatan. Tujuan fatwa ialah

untuk mendapatkan Syariah Compliance Endorsement/ SCE dalam penerbitan

SBSN.

SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek.

Kewenangan menerbitkan SBSN untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 berada pada Pemerintah. Kewenangan dilaksanakan oleh Menteri.

SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, serta dapat

diperdagangkan melalui bursa atau di luar bursa. Penjualan SBSN ada yang

diarahkan bagi pembeli dari kalangan perusahaan, da ada juga SBSN retail yang

khusus diarahkan bagi dari kalangan individu/perseorangan.

Dan penerbitan SBSN dengan cara Sale and Lease Back diatur dalam

“Fatwa No. 71 /DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back”.

Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek1

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)?

2. Bagaimana bentuk mekanisme penjualan/pembelian SBSN?

3. Bagaimana pengaturan dan pengawasan SBSN?

4. Apa perbedaan SBSN dengan Surat Utang Negara (SUN)?

C. Tujuan

1. Untuk memahami dan mengetahui mekanisme penerbitan SBSN.

2. Untuk mengetahui bentuk penjualan/pembelian SBSN.

3. Untuk mengetahui pengaturan dan pengawasan SBSN.

4. Untuk mengetahui perbedaan SBSN dengan Surat Utang Negara (SUN).

Bab II

Pembahasan

A. Penerbitan SBSN dan Pengaturannya

Untuk menerbitkan SBSN, pemerintah melalui menteri keuangan dapat

meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip-prinsip syariah

dari lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa. Apabila


penerbitannya di dalam negeri, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan apabila

penerbitan SBSN di luar negeri, fatwa dapat dimintakan kepada lembaga syariah

internasional yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan. Tujuan fatwa ialah

untuk mendapatkan Syariah Compliance Endorsement /SCE dalam penerbitan

SBSN.1

Berdasarkan (Pasal 8) Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No.

19 Tahun 2008, ketentuan umum penerbitan SBSN adalah sebagai berikut :

1. Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR pada saat

pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai bagian dari nilai bersih

maksimal surat berharga Negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah dalam

satu tahun anggaran.

2. Menteri berwenang menetapkan komposisi surat berharga Negara dalam rupiah

maupun valuta asing, serta menetepkan komposisi surat berharga Negara dalam

bentuk SUN maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin

penerbitan surat berharga Negara secara hati-hati.

3. Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai bersih maksimal

yang telah disetujui DPR dan selanjutnya dilaporkan sebagai perubahan APBN

dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun yang

bersangkutan.

SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, serta dapat

diperdagangkan melalui bursa atau di luar bursa. Penjualan SBSN ada yang

diarahkan bagi pembeli dari kalangan perusahaan, dan ada juga SBSN retail yang

khusus diarahkan bagi pembeli dari kalangan individu/perseorangan.

SBSN diterbitkan dengan tujuan membiayai APBN, termasuk membiayai

pembangunan proyek-proyek Pemerintahan RI.2 Penerbitan SBSN dilakukan

berdasarkan akad, yaitu perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia. Akad dalam penerbitan SBSN tersebut dapat berupa akad : a. Ijarah, b.

Mudarabah, c. Musyarakah, d. Ishtisna.

1 . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 63.

2 . Iswi Harianto dan R. Serfianto D.P, 2010, Buku pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, cetakan ke-1, Visimedia , Jakarta Selatan, hal. 360.


Berikut ini beberapa jenis SBSN.

a. SBSN Ijarah, yang yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah.

b. SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan akad Mudarabah.

c. SBSN Musarakah, yang diterbitkan berdasarkan akad Musarakah.

d. SBSN Istishna, yang diterbitkan berdasarkan akad Istishna’.

e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah; dan

f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad

sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

Kombinasi akad SBSN antara lain dapat dilakukan antara Mudarabah dengan

Ijarah, Musyarakah dengan Ijarah, dan Istishna’ dengan Ijarah.3

1.Mekanisme Dasar Penerbitan SBSN

SBSN merupakan instrumen surat berharga yang diterbitkan berdasarkan

akad dalam penerbitan SBSN berfungsi sebagai landasan yang akan digunakan

dalam melakukan transaksi (underlying transaction). Dari berbagai jenis akad yang

paling lazim digunakan adalah perpaduan antara akad jual beli (al-bai’) dan sewa

menyewa (al-ijarah).

Dalam masyarakat berkembang suatu asset untuk kemudian pembeli

menyewakan kembali asset kepada penjual (sale and lease back). Oleh karena itu,

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, diperlukan aturan sale and lease

back yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam model

transaksi sale and lease back adalah perpaduan antara akad jual beli (al-bai’)

dengan sewa menyewa (al-ijarah) yang harus dilaksanakan secara terpisah.

Melalui akad al-bai’, pembeli boleh berjanji kepada pemilik untuk menjual

kembali kepadanya asset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.4 Asset yang

telah dibeli tersebut kemudian dapat disewakan kepada pihak lain hingga jangka

waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan berupa berupa imbalan (‘ujrah).

Selama masa sewa atau jatuh tempo, asset tersebut dapat dijual kembali kepada

pihak lain, termasuk kepada pemiliknya.

3 . Adrian Sutedi, 2009, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 154.



Dalam rangka penerbitan SBSN, pemerintah boleh melakukan transaksi

dengan perusahaan penerbit SBSN (Special Purpose Vehicle/ SPV) yang

didirikannya atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Transaksi

tersebut harus didasarkan pada akad tertentu yang akan digunakan sesuai dengan

tujuannya, yaitu :

a. Apabila pemerintah ingin mendapatkan keuntungan tertentu (margin) melalui

penjualan assetnya, maka akad yang digunakan adalah jual beli (al-bai’).

b. Untuk mendapatkan imbalan sewa (‘ujrah) maka akadnya adalah ijarah.

c. Untuk mendapatkan imbalan berupa bagi hasil (Profit sharing), maka akad yang

digunakan adalah syirkah dengan berbagai macam modelnya.

Pengalaman selama ini, penerbitan SBSN telah dilakukan melalui

perusahaan penerbit (Special Purpose Vehicle/ SPV) yang menggunakan skema

SBSN ijarah-sale and lease back. Melalui skema ini, pemerintah akan melakukan

perjanjian jual beli dengan perusahaan penerbit SBSN terhadap barang milik

Negara sebagai objek atas hak manfaat (beneficial title) bukan hak kepemilikan

(legal title). Karena dengan hak manfaat tersebut memungkinkan pemerintah untuk

menyewa asset yang telah dijualnya. Untuk mendanai pembelian barang milik

Negara, perusahaan penerbit SBSN diberi kewenangan mengeluarkan /menerbitkan

SBSN untuk ditawarkan kepada para investor melalui agen penjual yang telah

ditunjuk. Dalam hal ini, perusahaan penerbit SBSN juga sekaligus dapat bertindak

sebagai wali amanat bagi investor selama menjadi pemegang SBSN.

Penerbitan instrument keuangan syariah memerlukan adanya akad tertentu

sebagai landasan transaksi (underlying transaction), yang ketentuan dan

mekanismenya berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Begitu pula

dalam hal penerbitan SBSN sebagai salah satu instrument keuangan syariah. Untuk

keterangan lebih lanjut, berikut ini adalah contoh penerbitan SBSN dengan

menggunakan akad Ijarah-Sale and lease back :

(6 ) Ijarah Muntahiyah (1) Penjualan Dana ( 4) Akad Ijarah

Bi at- tamlik aset


Pemerintah(Originator)

PerusahaanPenerbit (SPV)

(7) Pelunasan (2) Penerbitan ( 3) Dana (5) Pembagian

SBSN SBSN Pendapatan

Gambar . Penerbitan SBSN Ijarah Sale and Lease Back

Keterangan Gambar adalah :

1. Pemerintah (Originator) menjual asset barang milik Negara (BMN) sebagai

(Underlying asset) melalui perusahaan penerbit SBSN (SPV), dengan ketentuan

bahwa asset tersebut harus dijual kembali kepada pemerintah pada saat jatuh

tempo.

2. Untuk mendanai pembelian barang milik Negara, perusahaan penerbit perlu

mengeluarkan/menerbitkan SBSN untuk ditawarkan kepada para investor.

Penawaran tersebut wujudnya dapat dilakukan melalui berbagai cara, di

antaranya adalah:

a. Penempatan langsung (Private placement) adalah kegiatan penerbitan atau

penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan

ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN sesuai kesepakatan.

b. Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen lelang

yang mana investor menyampaikan penawaran pemebelian baik secara

kompetitif maupun nonkompetitif melalui peserta lelang.

c. Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui agen

penjual di mana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam

periode penawaran yang telah ditentukan.

3. Dana yang diperoleh dari investor, oleh perusahaan penerbit SBSN kemudian

diserahkan kepada pemerintah.5

a. Jika penjualan dilakukan di dalam negeri, maka nilai nominal berwujud

rupiah.

b. Sedangkan jika di luar negeri, biasanya berwujud valuta asing (Valas).



Pemegang SBSNInvestor

4. Melalui akad ijarah, asset yang telah dijual ke perusahaan penerbit SBSN

kemudian disewakan kembali terutama kepada pemerintah hingga periode

tertentu sesuai kesepakatan untuk mendapatkan imbalan (ujrah). Dalam hal ini,

imbalan dapat bersifat tetap (Fix rate) ataupun kondisional (Floating rate).

Adapun ketentuan yang berlaku pada perjanjian sewa-menyewa tersebut harus

tetap mengacu pada ketentuan rukun dan syarat akad ijarah.

5. Hasil imbalan (‘Ujrah) dari penyewaan asset SBSN, kemudian dibagikan secara

periodik kepada investor sebagai pemegang SBSN.

6. Apabila periode ijarah telah selesai (maturity date of lease), asset tersebut dijual

kembali kepada pemerintah melalui akad ijarah muntahiya bi at-tamlik ( ijarah

sale and lease back) yang berkedudukan sebagai pemilik pertama. Harga yang

berlaku ialah harga nominal SBSN pada saat jatuh tempo.

7. Hasil penjualan asset tersebut kemudian digunakan untuk melunasi pembayaran

kepada para pemegang SBSN apabila belum selesai.

Mekanisme penerbitan SBSN seperti telah dijelaskan di atas adalah bersifat

kondisional. Artinya, berlakunya mekanisme tersebut sangat ditentukan dan

tergantung dari jenis akad yang digunakan.

2.Bentuk Mekanisme Penjualan/Pembelian SBSN

Untuk mendapatkan pendanaan, SBSN yang telah diterbitkan oleh

Perusahaan Penerbit kemudian ditawarkan kepada para investor. Bagi investor yang

berminat dapat membeli SBSN melalui agen yang ditunjuk secara resmi oleh

pemeintah. Pembelian tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai cara, yaitu

sebagai berikut:

a. Penempatan langsung (private placement)

Penempatan langsung (private placement), yaitu kegiatan penerbitan atau

penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan


Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara

Penempatan Langsung (Private Placement) diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan No. 75/PMK.08/2009. Dengan mengacu pada peraturan tersebut,

berikut ini akan diuraikan beberapa pokok yang terkait dengan penerbitan atau

penjualan SBSN melalui penempatan langsung.


Setiap pihak dapat membeli SBSN dengan cara private placement baik secara

langsung maupun melalui peserta lelang atau anggota panel. Pihak yang

merupakan perseorangan hanya dapat membeli SBSN melalui lelang atau

melalui anggota panel (Pasal 8).6 Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai

keberadaan pihak-pihak yang dapat membeli SBSN melalui penempatan

langsung adalah sebagai berikut .

1) Bank Indonesia hanya dapat membeli SBSN jangka pendek dengan cara

private placement untuk dan atas nama diri sendiri.

2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat membeli SBSN jangka panjang maupun

jangka pendek dengan cara private placement untuk dan atas nama diri

sendiri.

3) Pihak selain Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan dan orang

perseorangan dapat membeli SBSN jangka panjang maupun jangka pendek

dengan cara private placement untuk dan atas nama sendiri.

4) Pihak yang merupakan orang perseorangan hanya dapat membeli SBSN

jangka panjang dengn cara private placement untuk dan atas nama diri

sendiri.

Untuk membeli SBSN dibutuhkan sejumlah uang dengan nilai nominal tertentu,

baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Nilai nominal untuk

pembelian SBSN di pasar perdana dalam negeri adalah sebesar Rp.

250.000.000.000,00 untuk satu seri.

Sedangkan untuk pasar perdana Internasional adalah sebesar US$. 100.000.000

(seratus juta dolar) untuk dua seri. Pembelian dengan cara private placement

dilakukan dengan mengajukan penawaran kepada Menteri , Direktur Jendral

Pengelolaan Utang, dengan tembusan kepada Direktur Pembiayaan Syariah.

Pengajuan pembelian SBSN dengan cara ini harus memuat;

a. Nilai nominal,

b. Bentuk SBSN, yaitu SBSN yang dapat diperdagangkan atau yang tidak

dapat diperdagangkan;

c. Indikasi jangka jatuh tempo;

d. Harga dan Imbalan hasil;

e. Indikasi Imbalan. 6 . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,

Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 70.


Penawaran pembelian SBSN tersebut, kemudian ditindak lanjuti oleh Direktorat

Jendral Pengelolaan Utang. Direktorat Pembiayaan Syariah dalam waktu paling

lama 7 hari sejak di terimanya surat penawaran pembelian. Tindak lanjut

tersebut berupa pembahasan mengenai terms and conditions untuk menentukan

menentukan menerima atau menolak penawaran tersebut. Hasil pembahasan

berupa menerima seluruh atau sebagian penawaran pembelian, kemudian

dituangkan ke dalam berita acara sebelum dituangkan ke dalam bentuk dokumen

kesepakatan.

Dokumen yang diperlukan dalam penerbitan dan penjualan Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN) melalui private placement antara lain :

1. Dokumen transaksi asset SBSN paling tidak memuat tentang :

- Perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang milik Negara untuk

digunakan sebagai asset SBSN.

- Perjanjian sewa menyewa asset SBSN.

- Perjanjian jual beli asset SBSN, termasuk objek pembiayaan SBSN.

- Perjanjian penyertaan (partnership).

2. Term and conditions SBSN paling tidak memuat tentang:

- Nilai nominal.

- Bentuk dan jenis SBSN yang diterbitkan.

- Jangka waktu penerbitan.

- Harga dan imbalan hasil.

- Tingkat imbalan SBSN.

- Waktu dan mekanisme pembayaran imbalan dan atau nilai nominal.

- Waktu dan mekanisme pelaksanaan setelmen.

3. Fatwa dan pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah.

4. Perjanjian perwaliamanatan jika diperlukan.7

b. Lelang

Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen

lelang yang mana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara

kompetitif maupun nonkompetitif melalui peserta lelang. Untuk menjamin

terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitan SBSN, maka pelaksanaan lelang

7 . Lihat pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK. 08/2009.


termasuk penentuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan

lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN) di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang termuat pada

Peraturan menteri Keuangan No. 11/MK.08/2009.8 Dengan tetap mengacu

pada peraturan ini.

Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atau

melalui perusahaan penerbit. Apabila penerbit SBSN dilakukan secara langsung

oleh pemerintah, maka kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN

dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkungan departemen keuangan yang tugas

pokok dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN. Sedangkan apabila

penerbitan SBSN dilakukan secara tidak langsung, maka kegiatan persiapan dan

pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh perusahaan penerbit SBSN

dibantu oleh satuan kerja di lingkungan kementerian keuangan yang tugas pokok

dan fungsinya menyelengarakan pengelolaan SBSN.

Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang untuk

melaksanakan lelang SBSN. Agen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat 2 mempunyai tugas sebagai berikut:

- Mengumumkan rencana lelalng SBSN yang memuat paling kurang nama

peserta lelang SBSN, waktu pelaksanaan lelang SBSN, jumlah indikatif

SBSN yang ditawarkan, jangka waktu SBSN, tanggal penerbitan, tanggal

setelmen, tanggal jatuh tempo, jenis mata uang dan waktu pengumuman

hasil lelang SBSN kepada peserta lelang melalui system lelang SBSN.

- Melaksanakan lelang SBSN.

- Menyampaikan data penawaran lelang SBSN kepada Menteri Keuangan

dan Direktor Jendral Pengelolaan Utang.

- Mengumumkan hasil ketetapan lelang SBSN kepada peserta lelang melalui

system lelang.9

Untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi, dalam penerbitan dan

penjualan SBSN secara lelang di pasar perdana dalam negeri diperlukan

dokumentasi yang sekurang-kurangnya memuat:


9 . Pasal 3 ayat 2 peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009.


1) Dokumen transaksi asset SBSN yang antara lain terdiri dari:




- Perjanjian jual beli asset SBSN, termasuk yang berupa objek

pembiayaan SBSN.

- Perjanjian penyertaan dalam rangka akad Musyarakah (Partnership).

2) Ketentuan dan syarat (term and conditions) SBSN; dan

3) Fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah.

4) Perjanjian perwaliamanatan yang diperlukan hanya dalam hal:

- Penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh pemerintah.

- Penerbitan SBSN dilakukan melalui perusahaan penerbit SBSN dan

perusahaan penerbit SBSN menunjuk pihak lain untuk membantu.

c. Bookbuilding

Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui

agen penjual di mana agen penjual mengumpulkan pemesenan pembelian dalam

periode penawaran yang telah ditentukan. Untuk menjamin terpenuhinya aspek

syariah dalam penerbitanSBSN, maka pelaksanaan bookbuilding termasuk

penetuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai

Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara Bookbuilding di pasar perdana

dalam negeri terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.118/PMK.08/2008. Dengan tetap mengacu pada peraturan ini.

Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau melalui

perusahaan penerbit SBSN. Apabila penerbitan SBSN dilakukan secara langsung

oleh pemerintah, maka kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN

dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkungan departemen keuangan yang sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.

Sebelum pelaksanaan penjualan SBSN, Menteri c.q Direktur Jenderal

Pengelolaan Utang menetapkan sekurang-kurangnya:10

- Target indikatif penerbitan SBSN.

- Struktur akad SBSN.

10 . Pasal 6 peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008.


- Tanggal penerbitan.

- Metode penerbitan.

- Denominal.

- Tanggal jatuh tempo.

- Metode penetapan harga SBSN, dan;

- Objek pembiayaan dan/atau barang milik Negara yang akan digunakan

sebagai asset SBSN.

Untuk penerbitan SBSN di pasar perdana dalam negeri dengan cara

bookbuilding dapat ditunjuk konsultan hukum. Untuk dapat ditunjuk menjadi

konsultan hukum setiap calon harus :

a. Menyampaikan proposal dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan ;

b. Memenuhi persyaratan dan criteria yang ditetapkan; dan

c. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi. Adapun persyaratan dan

kriteria calon konsultan hukum untuk mengikuti seleksi adalah:

- Terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal pada otoritas di

bidang pasar modal.

- Memiliki pengalaman dalam penerbitan sukuk/obligasi syariah dalam

mata uang rupiah.

- Memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman

dalam penyususnan dokumen hokum untuk penerbitan sukuk/obligasi

syariah.

- Memiliki komitmen dalam pengembangan pasar sukuk/obligasi syariah

di Indonesia.11

Penjualan SBSN dengan cara bookbuilding dilakukan melalui agen penjual.

Agen penjual adalah perusahaan efek yang ditunjuk direktur jendral pengelolaan

utang atas nama menteri guna melaksanakan penjualan SBSN dengan cara

bookbuilding.

Dalam penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara Bookbuilding, diperlukan

adanya dokumen yang memuat keterangan sebagai berikut.

1) Dokumen transaksi asset SBSN yang antara lain terdiri dari:



11 . Pasal 13 ayat 2 peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.08/2008.



- Perjanjian jual beli asset SBSN, termasuk yang berupa objek pembiayaan

SBSN.

- Perjanjian penyertaan dalam rangka akad Musyarakah (Partnership).12

2) Perjanjian perwaliamanatan yang diperlukan hanya dalam hal;

a. Penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh pemerintah.

b.Perusahaan penerbit SBSN menunjuk pihak lain untuk membantu

melaksanakan fungsi wali amanat.

3) Ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN.

4) Memorandum informasi yang sekurang-kurangnya memuat tentang:

- Tata cara pemesanan pembelian SBSN.

- Jenis akad.

- Tanggal jatuh tempo, tanggal penjatahan dan tanggal stelmen.

- Metode penetepan harga SBSN.

- Periode penjualan.

- Objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik Negara yang akan

dijadikan sebagai asset SBSN.

- Pokok-pokok ketentuan dan syarat (term and conditions).

5) Fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah.

Di samping dalam negeri, penjualan SBSN di dalam pasar perdana juga dapat

dilakukan di luar negeri (internasional) dalam bentuk valuta asing. Penjualan

SBSN di dalam valuta asing di pasar perdana internasional hanya dapat

dilakukan dengan cara penempatan langsung (private placement) atau

bookbuilding. Apabila penjualan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana

internasional dengan cara private placement, maka pelaksanaannya dilakukan

secara langsung oleh pemerintah atau melalui anggota panel. Sedangkan apabila

penjualan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana Internasional dengan cara

bookbuilding, maka pelaksanaannya dapat dilakukan melalui agen penjual yang

ditunjuk dari panel. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SBSN dalam

Valuta asing di pasar perdana Internasional dapat diketahui dalam Peraturan

12 . Pasal 18 ayat 1 peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.08/2008.


Menteri Keuangan No. 129/PMK.08/2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan No. 152/PMK.08/2008.13

3. Pengaturan dan Pengawasan

Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SBSN dilakukan

oleh otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal.14

Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdaganagan SBSN dimaksudkan

untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan para pelaku

pasar. Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan SBSN dapat

dilaksanakan secara efisien dan sehant. Pengaturan dilaksanakan melalui penerbitan

berbagai ketentuan misalnya transparansi data dan informasi penerbitan, serta

mengenai tata cara perdagangan SBSN. Pengaturan dan pengawasan merupakan

upaya untuk memperoleh keyakinan akan ketaatan para pelaku pasar terhadap

ketentuan yang berlaku.

4.Perbedaan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN)

Untuk saat ini, di Indonesia dikenal dua macam surat berharga, yaitu Surat

Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut

Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, yang dimaksud Surat Utang Negara adalah

Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun

valuta asing (Valas) yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.15 Namun, dengan memahami

ketentuan yang berlaku dalam penerbitan SBSN, tentu seseorang akan mengetahui

perbedaan dengan SUN.

Berbeda dengan SBSN yang penerbitannya menggunakan berbagai macam

akad syariah, SUN diterbitkan hanya berdasarkan perjanjian utang piutang yang

berbasis pada system bunga. Melalui surat berharga, investor yang membeli SUN


14 . Pasal 26 Undang-undang Republic Indonesia Nomor. 19 Tahun 2008 . Tentang Surat Syariah Berharga Negara (SBSN).

15 . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.97.


akan mendapatkan keuntungan berupa bunga (interest) sebagai kompensasi dari

dana yang mereka untuk memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan surat

berharga. Mengambil manfaat/keuntungan dari transaksi utang piutang secara

hukum haram hukumnya. Keharaman ini terjadi karena adanya unsure kedzaliman

dan ketidak adilan dalam system riba tersebut yang menybabkan pemerintah

sebagai sebagai pihak yang menerbitkan Surat Berharga harus menanggung utang

plus bunga sebagai konpensasinya.

Sedangkan menurut ketentuan objeknya, SBSN mengharuskan adanya

evaluasi asset tertentu (underlying asset), baik ditinjau dari segi kehalalan maupun

potensi ekonominya. Karena keberadaan valuasi asset secara riil inilah yang akan

digunakan untuk menentukan harga transaksi yang dijalankan berdasarkan akad-

akad syariah tersebut. Selain disebutkan di atas, sesungguhnya masih terdapat

beberapa perbedaan lain yang perlu diketahui sehingga memudahkan bagi pembaca

untuk memahami SBSN.

Tabel

Perbedaan SUN dan SBSN16

Kriteria

Obligasi

(SUN)

Sukuk Negara

(SBSN)

Penerbit - Pemerintah

- Korporasi

- Pemerintah

- Korporasi

Metode Penerbitan

- Lelang

- Bookbuilding

- Private placement

- Lelang

- Bookbuilding

- Private placement

Sifat Instrumen - Pengakuan utang - Sertifikat kepemilikan/

penyertaan atas suatu asset

Segmentasi Investor - Konvensional

16 . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-

1, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.98.


- Konvensional - Syariah

Keuntungan bagi

investor- Bunga /kupon,

- Capital gain

- Imbalan

- Bagi hasil dan Margin

Dokumen yang

diperlukan

Dokumen Pasar Modal- Dokumen Pasar Modal

- Dokumen Syariah

Underlying Asset Tidak perlu Perlu

Penggunaan hasil

penjualan (proced) - Bebas - Harus sesuai syariah

Lembaga terkait - Trustee

- Agen Pembayar

- SPV

- Trustee

- Agen Pembayar

Syariah Compliance

Endorsement - Tidak Perlu - Perlu

Hukum Haram Halal

Akibat Mudarhat (kerusakan) Maslahat dunia akhirat

Bab III

Penutup

A. kesimpulan

1. Berdasarkan (Pasal 8) Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No. 19

Tahun 2008, ketentuan umum penerbitan SBSN adalah sebagai berikut :

- Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR pada

saat pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai bagian dari nilai bersih

maksimal surat berharga Negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah

dalam satu tahun anggaran.

- Menteri berwenang menetapkan komposisi surat berharga Negara dalam

rupiah maupun valuta asing, serta menetepkan komposisi surat berharga

Negara dalam bentuk SUN maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan

untuk menjamin penerbitan surat berharga Negara secara hati-hati.


- Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai bersih

maksimal yang telah disetujui DPR dan selanjutnya dilaporkan sebagai

perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran

tahun yang bersangkutan.

2. Penerbitan instrument keuangan syariah memerlukan adanya akad tertentu

sebagai landasan transaksi (underlying transaction), yang ketentuan dan

mekanismenya berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Begitu pula

dalam hal penerbitan SBSN sebagai salah satu instrument keuangan syariah.

Untuk keterangan lebih lanjut, berikut ini adalah contoh penerbitan SBSN

dengan menggunakan akad Ijarah-Sale and lease back :

(6) Ijarah muntahiyah (1) Penjualan Dana (4) Akad Ijarah

Bi at-tamlik Asset

(7 ) Pelunasan SBSN (2)penerbitan (3) Dana (5) Pembagian SBSN Pendapatan

3. Mekanisme penjualan/pembelian SBSN ada 3 cara yaitu:

a. Private Placement

Penempatan langsung (private placement), yaitu kegiatan penerbitan

atau penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan


Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara

Penempatan Langsung (Private Placement) diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan No. 75/PMK.08/2009. Dengan mengacu pada peraturan tersebut,

berikut ini akan diuraikan beberapa pokok yang terkait dengan penerbitan

atau penjualan SBSN melalui penempatan langsung.

b. Lelang SBSN

Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen

lelang yang mana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara


Pemerintah(Originator)

Perusahaan Penerbit (SPV)

Pemegang SBSN (Investor)

kompetitif maupun nonkompetitif melalui peserta lelang. Untuk menjamin

terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitan SBSN, maka pelaksanaan

lelang termasuk penentuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN) di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang

termuat pada Peraturan menteri Keuangan No. 11/MK.08/2009. Dengan

tetap mengacu pada peraturan ini.

c. Bookbuilding

Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor

melalui agen penjual di mana agen penjual mengumpulkan pemesenan

pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. Untuk

menjamin terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitanSBSN, maka

pelaksanaan bookbuilding termasuk penetuan harga SBSN harus sesuai

dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai Penerbitan dan Penjualan

SBSN dengan cara Bookbuilding di pasar perdana dalam negeri terdapat

pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No.118/PMK.08/2008. Dengan tetap mengacu pada peraturan ini.

4. Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SBSN dilakukan

oleh otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar

modal. Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdaganagan SBSN

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal

dan para pelaku pasar. Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan

SBSN dapat dilaksanakan secara efisien dan sehant. Pengaturan dilaksanakan

melalui penerbitan berbagai ketentuan misalnya transparansi data dan informasi

penerbitan, serta mengenai tata cara perdagangan SBSN. Pengaturan dan

pengawasan merupakan upaya untuk memperoleh keyakinan akan ketaatan para

pelaku pasar terhadap ketentuan yang berlaku.

5. Berbeda dengan SBSN yang penerbitannya menggunakan berbagai macam akad

syariah, SUN diterbitkan hanya berdasarkan perjanjian utang piutang yang

berbasis pada system bunga. Melalui surat berharga, investor yang membeli

SUN akan mendapatkan keuntungan berupa bunga (interest) sebagai kompensasi


dari dana yang mereka untuk memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan

surat berharga. Mengambil manfaat/keuntungan dari transaksi utang piutang

secara hukum haram hukumnya. Keharaman ini terjadi karena adanya unsure

kedzaliman dan ketidak adilan dalam system riba tersebut yang menybabkan

pemerintah sebagai sebagai pihak yang menerbitkan Surat Berharga harus

menanggung utang plus bunga sebagai konpensasinya. Sedangkan menurut

ketentuan objeknya, SBSN mengharuskan adanya evaluasi asset tertentu

(underlying asset), baik ditinjau dari segi kehalalan maupun potensi

ekonominya. Karena keberadaan valuasi asset secara riil inilah yang akan

digunakan untuk menentukan harga transaksi yang dijalankan berdasarkan akad-

akad syariah tersebut. Selain disebutkan di atas, sesungguhnya masih terdapat

beberapa perbedaan lain yang perlu diketahui sehingga memudahkan bagi

pembaca untuk memahami SBSN.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Susamto, Burhanuddin “Hukum Surat Berharga Syariah Negara” Cet.1. Jakarta:

Rajawali Pers, 2011.

Hariyani Iswi, Serfianto D.P. “ Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal” Cet.1.

Jakarta Selatan: Visimedia, 2010.

Sutedi, Adrian “Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk” Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika,

2009.

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.08/2008 Tentang

Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara

Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri.


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan

Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri

Dengan Cara Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan

Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri

Dengan Cara Private Placement.

Sumber Internet:

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/75~PMK.08~2009Per.htm diakses

pada tanggal 7 November 2012.

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/118~PMK.08~2008Per.htm diakses


http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/11~PMK.08~2009Per.htm diakses



http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/11~PMK.08~2009Per.htm

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/118~PMK.08~2008Per.htm

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/75~PMK.08~2009Per.htm

Pembahasan sbsn

Education