PEMBAHASAN EVALUASI UPAYA TANGGAP DARURAT …pusatkrisis.kemkes.go.id/__pub/files57973BB_Bali_2014.pdf · TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN Bambang Heriyanto Pusat Studi Bencana dan Lingkungan

PEMBAHASAN EVALUASI UPAYA

TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN

Bambang Heriyanto

Pusat Studi Bencana dan Lingkungan (PSBL)

UNIVERSITAS DR. SOETOMO - SURABAYA

Kasus Bencana Erupsi Gunung Rokatenda - NTT

MATERI BAHASAN

I. PENDAHULUAN

II. TELAAH TOERITIK DAN ANALISIS

III. INVENTARISASI DATA LAPANGAN

IV. PENUTUP

Pencegahan dan Mitigasi

Kesiapsiagaan

Tanggap Darurat

BENCANA

1.1. SIKLUS MANAJEMEN BENCANA

Rehabilitasi Rekonstruksi

Pemulihan

I. PENDAHULUAN

Pra Bencana

Saat Tanggap Darurat

Pasca Bencana

Situasi Tidak

Ada Bencana

Situasi Terdapat

Potensi Bencana

Rehabilitasi

Rekonstruksi

Perencanaan

Pencegahan

Pengurangan Risiko

Pendidikan

Pelatihan

Penelitian

Penaataan Tata Ruang

Mitigasi

Peringatan Dini

Kesiapsiagaan

Kajian Cepat

Status Keadaan Darurat

Penyelamatan & Evakuasi

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Perlindungan

Pemulihan

Prasarana & Sarana

Sosial

Ekonomi

Kesehatan

Kamtib

Lingkungan

MEMBANGUN DATA BASE

POTENSI SESUAI DAERAH

RAWAN BENCANA

Identifikasi & Kompilasi Data

Analisis dan Kajian Data

Klasifikasi Data Kependudukan

Nama & Alamat

Jenis Kelamin

Umur & Status Keluarga

Pekerjaan Pokok

Tingkat Pendidikan

Ketrampilan/Keahlian

Nama dan Alamat Sanak

Keluarga/Famili Terdekat

Di lokasi Aman Bencana

DATA PENTING UNTUK

KEBIJAKAN DAN ANTISIPASI

PENANGANAN PENGUNGSI

SAAT DIPERLUKAN SEHINGGA

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS

DAN EFISIENSI SERTA

MEMPERKECIL RESIKO

YANG MENYANGKUT :

Jumlah kebutuhan Pengungsi yang

benar2 diperlukan dibanding barang

/bantuan yang ada / tidak perlu

Salah alokasi dan penyaluran dlm

pemenuhan kebutuhan Pengungsi

Penyimpangan/Deviasi dalam hal

pengambilan kebijakan kebutuhan /

Tenda Pengungsi / Huntara dan

alokasi Pengungsi sesuai kondisi

.Akurasi dan sinkronisasi Data

Pengungsi untuk kebijakan masa

Pemulihan, Rehalitisasi, dan

Rekonstruksi.

TRANSISI

Pasca Bencana (Rehabilitasi & Rekonstruksi)

Build Back Better (Membangun Dengan Lebih Baik)

Tanggap Darurat (Saat Bencana)

SAFE MORE VICTIMS (Selamatkan Lebih Banyak Korban)

Pra –Bencana (Living Harmony With Disaster)

Jauhkan Masy Dari Bencana Jauhkan Bencana Dari Masy

1.3. Prinsip Penanggulangan Bencana

MATERI BAHASAN

II. TELAAH TOERITIK DAN ANALISIS

KONSEPSI

IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN

KEBUTUHAN DATA

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) WAWANCARA

VARIABEL

IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN

(Edward III)

STRUKTUR

BIROKRASI

SKPD yang Terlibat Penanganan Erupsi

Bentuk-Bentuk Keterlibatan SKPD

Dukungan Unit Monitoring

Good Will & Political Will Birokrasi

.Kerjasama Lintas Pelaku (Masy, NGO) Pimpinan Daerah

Pimpinan SKPD

(Kadis / Kabid)

Staf SKPD yang

Terlibat

Lintas Pelaku dan

Stakeholder

Camat, Kades,

Tomas / Toga

Korban / Pengungsi

KOMUNIKASI

(Vertikal / Horisontal)

Komunikasi / Koordinasi antar SKPD

Komunikasi / Koordinasi SKPD Lintas Pelaku

Komunikasi dgn INstansi Pusat / BNPB

SUMBER DAYA

(BIROKRASI)

Daya Dukung Anggaran Monev

Daya Dukung Personal Monev

Dukungan dlm Pelaksanaan Program

Sharing pendanaan Pelaksanaan Program

DISPOSISI

(Sikap Implementor)

Sikap Birokrasi atas Pelaksanaan Program

Saat Ini

Rencana Birokrasi atas Pelaksanaan Program

Ke Depan / Yang Akan Datan

Kendala Dihadapi Birokrasi Terkait

Pelaksanaan Program

Dukungan Peraturan yang Telah / Sedang

Disiapkan

2.1. Telaah Teoritik ; Matriks Kisi-Kisi Kebijakan Publik

HUMAN

1. Sebagian besar masyarakat Palue memiliki keterampilan sebagai petani /

peladang dan peternak ayam itik, babi, kambing ( + )

2. Hampir semua perempuan di P. Palue memiliki keterampilan menenun ( + )

3. Hanya sedikit masyarakat P. Palue yang memiliki keterampilan sbg nelayan

padahal P.Palue berada dipinggir pantai/laut ( - )

4. Sikap mental komunitas yang cenderung pasrah pada keadaan khususnya

dalam usaha tenun yang kurang melakukan akses pasar ( - )

5. Sebagian besar masyarakat P. Palue tidak melanjutkan ke SLTA ( - );

PHYSICAL

1. Sarana dan fasilitas umum untuk masyarakat cukup memadai khususnya

untuk layanan dasar sarana peribadatan, kesehatan dan pendidikan ( + )

2. Prasarana jalan belum memadai sebagai penghubung antar dusun/desa ( - );

3. Medan terjal, berjurang, posisi pemukiman di tepi sungai berhulu di puncak

(berpotensi terlanda awan panas guguran kuah lava) ( - )

4. Sampai saat ini di P. Palue belum dijangkau pelayanan listrik PLN dan

jaringan telekomunikasi terbatas ( - )

5. P. Palue tidak memiliki mata air, sumber air sebagian besar dari air hujan ( - )

2.2. Analisis Pentagon : Implementasi Di Pulau Palue

FINANCIAL

1. Adanya dukungan skema pinjaman modal usaha bagi masyarakat dari Program

PNPM ( + )

2. Cash in Flow sebagian penduduk yang menjadi TKI (4500 – 5000 org)

memberikan kotribusi bagi penguatan ekonomi lokal ( + )

3. Akses sumber permodalan untuk pengembangan usaha produktif masyarakat

sangat terbatas ( - )

4. Potensi investasi sangat kecil dan masyarakat cederung berpola konsumtif ( - )

5. Skema pembiayaan untuk kegiatan / ritual adat cukup besar ( - )

SOCIAL

1. Semangat gotong royong masyarakat di Palue masih cukup terjaga ( + )

2. Paroki yang ada di P. Palue memiliki posisi cukup kuat di hadapan masyarakat

sekaligus menjadi agent of change dalam masyarakat P. Palue ( + )

3. Kecenderungan perkembangan jumlah penduduk tiap tahun turun karena

banyak usia produktif keluar wilayah dan meninggalkan kelompok rentan ( - )

4. Ketaatan terhadap hukum adat yang direpresentasikan oleh kehadiran Laki

Musa sangat tinggi dan cenderung mengabaikan tindakan-tindakan rasional ( - )

5. Ketaataan kepada pemerintah relatif rendah ( - )

NATURAL

1. Potensi lahan perkebunan cukup banyak tersedia dan merupakan lahan yang

cukup subur ( + )

2. Ancaman erupsi Gn. Rokatenda masih aktf dan berpotensi membahayakan

lingkungan sekitar di P. Palue ( - )

3. Karena lokasi yang berada di Gunung berapi aktif, maka berpotensi ancaman

pencemaran air permukaan dan udara ( - )

4. Komposisi area hutan sangat rendah ( 3,94 % ) dibanding semak belukar

sehingga potensi penyimpanan air tanah sangat minim dan potensi kebakaran

di musim kering cukup tinggi ( - )

URAIAN POS % Naik

ANGGARAN 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2013 ** (Turun)

1 2 3 4 5 6 7 8

I PENDAPATAN 409.538,5 491.930,5 555.235,0 596.530,0 685.735,0 13,49

1 P A D 26.219,6 28.802,2 30.708,6 46.345,9 47.340,1 16,11

2 Dana Perimbangan 372.967,3 377.541,5 426.877,4 505.837,7 579.286,2 11,06

3 Lain2 Pendapatan Sah 10.351,6 85.586,8 97.649,0 44.346,4 59.108,7 94,20

II BELANJA 566.769,5 517.979,2 580.090,2 644.570,8 716.926,0 5,30

1 Tidak Langsung 228.932,5 308.278,2 357.370,0 421.161,9 444.294,4 18,81

2 Belanja Langsung 337.837,0 209.701,0 222.720,2 223.408,9 272.632,4 (3,86)

III PEMBIAYAAN

1 Penerimaan - 26.048,7 25.855,2 49.040,8 35.191,8 -

2 Pengeluaran - - 1.000,0 1.000,0 4.000,0 -

Pembiayaan Netto 26.048,7 24.855,2 48.040,8 31.191,8 -

Sisa Lebih / SILPA - - - - - -

NO.TAHUN ANGGARAN ( Dalam Jutaan Rupiah )

2.3. Financial Analisys Background

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2009 2010 2011 2012 2013

PAD Lain2 Pendapatan

2.4. Grafik Perkembangan PAD

No. Butir-Butir Nilai Bobot Hasil

1. Ancaman ( T )

a. Bidang Tugas dan Fungsi 7,00 0,35 2,45

b. Bidang Sarana Prasarana 5,00 0,40 2,00

c. Bidang Adm. & Pengawasan 2,00 0,25 0,50

Nilai Kelompok Ancaman 4,95

2. Peluang ( O )




Nilai Kelompok Peluang 3,55

Nilai Eksternal (1,40)

3. Kelemahan ( W )




Nilai Kelompok Kelemahan 3,10

4. Kekuatan ( S )




Nilai Kelompok Kekuatan 3,55

Nilai Internal 0,45

2.5. Institutional TOWS Analysis

2.5. Institutional Mapping Position

Belanja Lain25%

Pencegahan Dini7%

Pasca Bencana

1%

Belanja TL67%

Belanja Lain16%

Pencegahan Dini26%

Pasca Bencana2%

Belanja TL56%

Belanja Lain Pencegahan Dini Pasca Bencana Belanja TL

2.6. Pergeseran Porsi Dana P.B.

MATERI BAHASAN

III. INVENTARISASI DATA LAPANGAN

3.1. PEMKAB SIKKA / WABUP

1. Adanya dinamika pro kontra tentang Relokasi atau tidak.

2. Perlu dievaluasi dan dikaitkan dengan kondisi sosiologis masyarakat.

3. BPBD secara teknis juga banyak menghadapi kendala.

4. Setuju dengan adanya Frame Time untuk kondisi darurat dan pasca bencana

5. Kondisi Pulau Besar untuk relokasi jauh lebih menjanjikan dibanding di Palue

dan ketiak inginan masyarakat pindah lebih karena alasan nenek moyang.

6. Manajemen Posko Pengungsi perlu didukung perbaikan dan akuntabilitas serta

untuk pembelajaran bagi pihak lain.

3.2. BPBD KABUPATEN SIKKA

1. Sampai saat ini (September 2014) telah selesai dibangun sekitar 264 Huntap di lokasi

Haewuli untuk pengungsi dari Posko Eks. Kantor Bupati dan Transito, sisa pengungsi

lainnya dipersiapkan Relokasi ke Pulau Besar.

2. Huntap yang telah dibangun rata-rata belum dilengkapi dengan MCK dan Dapur, serta aliran

Air Bersih yang akan diprogramkan dengan ABPD Kabupaten SIKKA

3. Di Pulau Besar sudah sekitar 40 rumah dibangun dengan model Rumah Panggung Bugis

belum termasuk MCK, Dapur dan Air Bersih Untuk sementara pembangunan rumah di Pulau

Besar dihentikan karena adanya penolakan warga pengungsi yang tidak mau pindah atau

relokasi ke Pulau Besar. Sedang masyarakat inginnya semua ditanggung pemerintah secara

lengkap, tinggal mereka pindah. Untuk sementara pembangunan MCK dan Dapur akan

ditanggung APBD

4. Status tanah di Pulau Besar masih dalam proses dan menunggu jin dari pihak Kehutanan.

5. Informasi adanya anggapan tempat pengungsian di Kota Maumere sebagai tempat kost dan

adanya intervensi, membuat BPBD tidak berani mencoret nama-nama pengungsi yang tidak

lagi tinggal atau menetap di Posko Pengungsian.

6. Data terakhir, ada sekitar 45 KK yang mau pindah ke Pulau Besar, sementara rumah yang

dibangun baru selesai 40 rumah.

7. Posisi rumah di relokasi Pulau Besar yang dibangun dari hasil kunjungan ke lapangan Tim

Evaluasi datanya adalah sebagai berikut :

7.1. Selesai terbangun = 25 rumah belum lengkap pintu jendela

7.2. Dalam bentuk kerangka = 9 rumah

7.3. Berbentuk Pondasi = 12 rumah

3.3. KEMENKES / CRISIS CENTER

1. Di bidang kesehatan pengungsi, dilaporkan ada perubahan cukup baik dengan tidak

terjadinya kejadian luar biasa/KLB wabah/penyakit yang berkembang di lokasi

pengungsian.

2. Beberapa hal perlu Perbaikan, Review dan Optimalisasi, antara lain sebagai berikut;

1. Data sasaran

2. Sistem rujukan

3. Sosialisasi perlunya pengetahuan dan perilaku untuk kesadaran kesehatan.

4. Program kesehatan Jiwa, dan reproduksi

3. Akan meningkatkan fasilitasi layanan kesehatan untuk pengungsi selama proses

relokasi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

4. Hasil pengamatan dan perhitungan rencana jumlah penghuni di areal relokasi 400 KK,

diproyeksikan perlu pembangunan satu Puskesmas di areal relokasi Pulau Besar.

3.4. DINAS KESEHATAN Dilaporkan bahwa pelayanan bagi pengungsi di berbagai lokasi pengungsian dan

atau relokasi dilaksanakan dengan jadwal, khusus untuk di daerah Ende

dilaksanakan satu bulan satu kali.

MATERI BAHASAN

IV. PENUTUP Rekomendasi

1. Sosialisasi untuk relokasi pengungsi, khususnya ke Pulau Besar harus terus

dilaksanakan dengan mempertimbangkan assesment yang dilakukan baik

oleh Pemerintah Kabupaten Sikka maupun sejumlah NGO/LSM.

2. Untuk materi sosialisasi, hal-hal yang perlu disampaikan harus memuat 3

(tiga) pertimbangan mendasar, yaitu : (i) kemudahan akses penghidupan dan

atau mata pencaharian; (ii) pengembangan wilayah / tempat relokasi; dan

(iii) status tanah untuk hunian.

3. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelayanan publik, disarankan agar

finalisasi data, sarana prasarana dasar serta tempat pemukiman pengungsi,

khususnya untuk relokasi pengungsi ke Pulau Besar segera dituntaskan

sesuai Time Limit Schedule yang telah disepakati, agar dana bantuan dalam

rangka penanganan darurat dapat dipergunakan sesuai rencana sehingga

dapat mengurangi resiko tertundanya penggunaan dana & penyimpangan.

4. Format Surat Pernyataan bagi warga di zona merah yang berada di Pulau.

Palue, perlu dibuat dan di-sosialisasi-kan kepada warga yang masih

bertahan tidak ingin relokasi ke Pulau Besar. Selain untu mengurangi

resiko over lapping pendataan pengungsi, surat tersebut bisa digunakan

sebagai motivasi agar tidak bertahan di zona merah.

4.1. BEBERAPA REKOMENDASI

NO

PERMASALAHAN KONDISI DAN MASA ( BULAN ) PENANGANAN PENGUNGSI / KORBAN TERDAMPAK

KEBUTUHAN TRANSISI DARURAT TRANSISI REHABILITASI & REKONSTRUKSI PIHAK

PENGUNGSI/TERDAMPAK 0 - 3 > 3 - 6 > 6 - 9 > 9 - 12 > 12 - 15 > 15 - 18 TERKAIT

ARAH KEBIJAKAN PENYESUAIAN PEMULIHAN & MONEV PEMBERDAYAAN DAN MONEV

1 Kebutuhan Dasar

1.1. Papan/Pos Pengungsi

1.2. Pangan

1.3. Sandang

1.4. Pendidikan

1.5. Kesehatan

2 Psikis dan Eksistensi

2.1. Trauma Healing

2.2. Keamanan Lingkungan

3 Ekonomi Potensi

3.1. Ekonomi Keluarga

1) Cash For Work

2) Modal Kerja

3) Industrial Link 1. Pem. Daerah

3.2. Ekonomi Lingkungan 2. Pem. Provinsi

1) Perbaikan SDA 3. Pem. Pusat

2) Pelatihan Ekonomi 4. Swasta Persh

3) Penyediaan Pasar 5. Perbankan

3.3. Debt Trap Economy 6. Pengungsi

1) Rescheduling

2) Reconditioning

3) Restructuring

4) PUSO

3.4. Kemandirian Ekonomi

4 Pelayanan Publik

4.1. Sarana Prasarana

4.2. Hunian Sementara

4.3. Hunian Tetap

4.4. Relokasi Pemukiman

5 Monitoring Evaluasi

5.1. Analisis Lingkungan

5.2. Revisi Kebijakan

5.3. Pemberdayaan

Alumni 1. Fakultas Ekonomi, UNEJ, 1981

2. Pusat Pengembangan Manajemen FE - UGM, 1983

3. SUSKATSAR, Sekolah Lanjutan Perwira POLRI, 1985

4. Institut Pendidikan & Pembinaan Manajemen (IPPM), 1987

5. Institut Bankir Indonesia ( IBI ), Jakarta, 1994

6. Program Pasca Sarjana UNAIR, Surabaya, 1994/1995

7. Pasca Sarjana UNIBRAW, Malang, 2001

Pengalaman Kerja/Jabatan/Profesi 1. PNS Keuangan TNI-AD, 1971-1978

2. Asisten Dosen / Dosen FE UNEJ, 1980 - 1982

3. BANKIR, 1982 – 1999 ( Counterpart Fiserv USA, Branch Manager, Project Manager )

4. Trainer / Tim Ahli pada P2KP, World Bank – LPM Unej, 2000 – 2001

5. Dosen Tetap STIE - DN dan Dosen Luar Biasa di beberapa PTN/PTS, Thn 2000 – Saat Ini

6. Sekretaris Tim Asistensi (Staf Ahli) Pemerintah Kabupaten Jember, 2001 - 2005

8. Anggota Badan Pengawas PDAM Jember, 2004 – 27 Februari 2006

9. Direktur Utama BUMD Kabupaten Situbondo (Hotel & Pariwisata), 17-01-2006 s/d 18-01-2010

10. Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Sidoarjo, September – Desember 2010

11. Anggota Unsur Pengarah Masyarakat Profesional/Ahli BPBD Provinsi Jawa Timur, 2012 – 2017

12. Tim Ahli Pusat Studi Bencana dan Lingkungan, UNITOMO, Surabaya

13. Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2014

Pengalaman Luar Negeri :

Seminar, Short Course, Job Training

Singapore, USA, Hongkong

Bambang Heriyanto

Email : [email protected]

PEMBAHASAN EVALUASI UPAYA TANGGAP DARURAT …pusatkrisis.kemkes.go.id/__pub/files57973BB_Bali_2014.pdf · TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN Bambang Heriyanto Pusat Studi Bencana dan Lingkungan

Documents