PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DEKONSENTRASI MELALUI eMONEV BAPPENAS

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DEKONSENTRASI MELALUI eMONEV BAPPENAS

Ellyna Chairani- Kepala Subdit Konsolidasi Pelaporan EKP BAPPENAS

Ditjen Kefarmasian dan Alkes, Kementerian KesehatanHotel Horison Bogor, 17 Juni 2014

2

DASAR HUKUM• Sistem Pemerintahan: UU No. 32/2004• Sistem Pengelolaan Keuangan Negara:

UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, UU No. 15/2004 dan UU No. 33/2004• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: UU No. 25/2004• Sistem Pembagian Tugas Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Kementerian Negara:

UU No. 39/2008• PP No. 39/2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan• PP No.38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota• PP No. 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan• PMK No. 156/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan • SEB 3 (tiga) Menteri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri

Dalam Negeri Nomor 0442/M.PPN/11/2010, SE-696/MK/2010 dan 120/4693/SJ Tentang Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat

PENJELASAN UMUM

3

• Rencana lokasi dan anggaran program/kegiatan Dekon dan TP memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan pembangunan daerah

• Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui:i. Kegiatan Pembangunanii. Pelayanan diberbagai bidang

• Penyelenggaraan Dekon dan TP harussejalan dgn tujuan utama di atas, dgn tetap konsisten pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku

dilaksanakan efisien & efektif

4

POKOK-POKOK PENGATURAN PENDANAAN DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN

•Pendanaan dialokasikan mendanai urusan yg jadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah;

• Pendanaan Dekonsentrasi : mendanai urusan Pemerintah Pusat yg dilimpahkan

kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat; kegiatan bersifat non-fisik (menghasilkan keluaran yg

tidak menambah aset tetap) spt : sinkronisasi dan koordinasi perencanaan; fasilitasi; bimtek; pelatihan; penyuluhan; supervisi; penelitian dan survey; pembinaan dan pengawasan; serta pengendalian.

5


• Pendanaan TP : mendanai urusan Pemerintah Pusat yang ditugaskan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah; kegiatan yang bersifat fisik (keg yg menghasilkan keluaran yg

menambah aset pemerintah) seperti: pengadaan tanah;

bangunan; peralatan dan mesin; jalan; irigasi dan jaringan; serta

kegiatan fisik lain seperti: pengadaan barang habis pakai (obat-

obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yg akan diserahkan

kepada pemda.

6

• Seluruh Pendanaan Dekon dan TP, yg dipakai mendanai keg utama maupun keg penunjang serta keg pendukung operasional, dibebankan pada APBN melalui anggaran kementerian/lembaga terkait.

Kegiatan pendukung operasional: biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan; honorarium pejabat pengelola keuangan Dana, dsbnya)

• K/L tidak diperkenankan mensyaratkan penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya yang membebani APBD• Pembebanan APBD hanya boleh digunakan untuk mendanai urusan daerah yang

disinergikan dgn prog dan keg yang akan di dekon dan/atau di TP.• K/L wajib menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang

pelimpahan wewenang kepada gubernur dan penugasan kepada gubernur/bupati/walikota untuk diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan APBD sebagai bahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan.


7

PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI`

SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dekonsentrasi wajib menyusun laporan keuangan (laporan akuntabilitas)

Jenis laporan akuntabilitas yang disampaikan Satker Daerah ke Pemerintah PusatHampir seluruh SKPD menyampaikan LRA, Neraca, Catatan Laporan Keuangan (Ca-LK), laporan lainnya (laporan barang/penatausahaan BMN)

Laporan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006

PP 39 TAHUN 2006 SEBAGAI LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN DANA DEKONSENTRASI`

POKOK-POKOK YANG TERTUANG DALAM PP 39/2006

9

PENGENDALIAN

EVALUASI

PEMANTAUAN

PENGAWASAN

1

2

3

1. PEMANTAUAN Apa yg dipantau? (Ps.4-10) - Program/

Kegiatan, dalam Renja KL,DIPA,Dana Dekon/TP

Siapa yang membuat laporan (Ps 4) kepada siapa laporan disampaikan? (Ps. 5-9)- dibuat oleh: Pimpinan K/L, Gubernur/Bupati/ Walikota/ Kepala SKPD Provinsi/Kab/Kota

disampaikan kepada: Menteri PPN/ Mendagri/ Menkeu/ MenPAN dan RB

Tujuannya apa? (Ps. 10) - untuk mengamati perkembangan, identifikasi dan mengatasi masalah sedini mungkin

Kapan laporan dibuat & disampaikan? (Ps. 5-9) – triwulanan, selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah TW berakhir

Bagaimana caranya? (sejak TW III TA 2012 pelaporan off-line menjadi online (e-monev.bappenas.go.id) – validator (BiroRen)

2. PENGAWASAN Tidak diatur (Ps.2,3, 11) - ( “dilakukan oleh Pimpinan K/L / SKPD & dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan”.- untuk menjamin tercapainya tujuan.

3. EVALUASI Diatur, namun tidak lengkap (Ps. 12-16)

Pertama

Kedua

Kepala SKPDProvinsi

Kepala SKPDKabupaten/ Kota

PPTK

Bupati/ Walikotau.p. Bappeda

Gubernuru.p. Bappeda Men.PPN

MEKANISME PEMANTAUAN DAN PELAPORAN (PP NO. 39 TAHUN 2006)

5 hari setelah triwulan berakhir

Presiden RI

Form C

Menteri/ Ka. Lemb

Ka. Unit Kerja K/L

Form A

Form B


Form C


Form C



Form C Men.DN


Men.KeuForm C

Ka. Unit Org.

Form A

Form B

Ka. Unit Kerja

10 hari setelahtriwulan berakhir

Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

PPTK

Form A

Form B

Ka. Unit Kerja5 hari setelah

triwulan berakhir

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

(Provinsi)

Dana Pembantuan(Kabupaten/Kota)

Men.PANForm A

Form A Form A

K/L

14

eMONEV PP 39 Tahun 2006e-monev.bappenas.go.id

Struktur Data E-Monev

IKK A1.1

IKK A1.2

Dst.

IKK A2.1

IKK A2.2

Dst.

IKK B1.1

IKK B2.2

Dst.

IKK B2.1

IKK B2.2

Program Kegiatan A

Outcomes 1

Outcomes 2

Dst.

Sasaran Kegiatan A2

Sasaran Kegiatan A1

Dst.

Kegiatan B

Sasaran Kegiatan B1

Sasaran Kegiatan B2

Dst.

Kegiatan C

IKU 1.1

IKU 1.2

Dst.

IKU 2.1

IKU 2.2

Dst.

Dst.

Output 1

Output 2

Output 3

Output 1

Output 2

Output 3

(ANGGARAN, RP) (ANGGARAN, RP) (ANGGARAN, RP)Penanggung Jawab Program SATKER

(ANGGARAN, RP)

(ANGGARAN, RP)

(ANGGARAN, RP)

15

Pengguna Aplikasi e-Monev

1. Satuan Kerja (SATKER) pelaksana APBN

2. KEMENTERIAN/LEMBAGA (cq.BIRO PERENCANAAN)

3. PENANGGUNGJAWAB PROGRAM/KEGIATAN

3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Prov/Kab/Kota

4. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

6. BAPPENAS/KEMENPAN/KEUANGAN/KEMENDAGRI

16

ALUR PELAPORAN E-MONEV PP39/2006

Satker Kabupaten/

KotaSatker Provinsi

SatkerKantor Pusat

BappedaKabupaten/Kota

BappedaProvinsi

Kementerian/Lembaga

Kemenkeu Kemen PPN/BappenasKemen Dagri Kemen PAN &

RB

SKPDKabupaten/

Kota

SKPDKabupaten/

Kota

SKPDProvinsiSKPDProvinsi

Eselon I(Program)

Eselon I(Program)

Konfirmasi

Validasi(14 Hari Kerja setelah TW berakhir)

SATUAN KERJA• Satker melaporkan Komponen Kegiatan Pembangunan.

• Pada awal TA (TW I), Satker menetapkan dan meng-entry target Triwulan I, II, III, dan IV untuk Keuangan dan Fisik (dalam %) setiap Output yang menjadi Tanggung Jawabnya.

• Setiap Triwulan, Satker melaporkan:

- Realisasi Keuangan dan Fisik Per Output.

- Permasalahan dan tindak lanjut.

• Pada Akhir TA (TW IV), Satker melengkapi Realisasi Indikator Output dalam satuan (Unit).Jumlah Satker TA 2014 24,249 SatkerKantor Pusat (KP) 2,968 SatkerKantor Daerah (KD) 15,935 SatkerDekonsentrasi (Dekon) 1,988 SatkerTugas Pembantuan (TP) 2,691 SatkerUrusan Bersama (UB) 667 Satker

- Username :ekp_kodesatker

-Password :Sementara (Default)

Halaman Beranda

Grafik Target dan Realisasi Anggaran/Fisik

Tabel Pemantauan Program dan Kegiatan

Halaman Profil

Data Profil User Login

Halaman PemantauanSub Menu : Entry Data

Tabel Data Program dan Kegiatan

Tombol Detail untuk melihat lebih Rinci Output yang ada dalam Kegiatan

Tombol Cetak

Halaman PemantauanSub Menu : Detail Data

Pagu Output yang dapat di klik untuk menyesuaikan Pagu

Tombol Target Untuk menentukan target Anggaran dan Fisik

Tombol Realisasi Untuk Mengisi Realisasi Anggaran dan Fisik

Form Revisi Pagu

Form Set Target

Halaman Realisasi Output

Kolom Isian RealisasiKeuangan

Kolom Isian RealisasiFisik

Halaman PemantauanSub Menu : Satker Lainnya

Halaman UtilitiesSub Menu : Change Password

Tombol OutputUntuk melihat semua output yang ada dibawah IKK tersebut

Realisasi Output yang berada dibawah Kegiatan tersebut

Data Output yang ditampilkan setelah mengklik tombol output sebelumnya

Kementerian / Lembaga (K/L)

• Melakukan pemantauan pelaksanaan Anggaran dan Kinerja Seluruh Program/Kegiatan Pembangunan pada K/L.

• Melakukan Validasi terhadap data pelaporan dari penanggung jawab program (Eselon I).

• Pelaksanaan Validasi Pelaporan dilakukan oleh Sekjen/Sesmen/Sestama (c.q Biro Perencanaan).

• K/L dapat melihat pelaksana Program per Provinsi.

Contoh VALIDASI di Aplikasi e-Monev(Contoh: KemenRistek)

Klik Lihat Detail untuk memunculkan Kegiatan pada Program

Tombol Validasi untuk

mengesahkan Program

ESELON I (PENANGGUNG JAWAB PROGRAM)

• Penanggung Jawab Program/Kegiatan menetapkan dan meng-entry target Triwulan I, II, III, dan IV untuk anggaran dan kinerja Program dan Kegiatan (dalam %).

Pada awal TA (TW I)

• Realisasi Anggaran dan Kinerja per IKK.

• Permasalahan dan Tindak lanjut.

Setiap Triwulan, Penanggung Jawab Program (Kegiatan) melaporkan:

• Penanggung Jawab Program melengkapi Realisasi Indikator Kinerja Program (Outcome).

• Penanggung Jawab Kegiatan melaporkan Capaian IKK dalam satuan (unit).

Pada akhir TA (TW IV)

Melakukan Pemantauan terhadap Realisasi Anggaran dan Fisik tingkat Satker dalam Program yang bersangkutan untuk menentukan Realisasi IKK.

Contoh Pemantauan Program pada Aplikasi e-Monev(Contoh:KemenRistek)

Contoh Laporan Program Contoh Pemantauan Kegiatan

Klik Lihat Detail untuk memunculkan Pemantauan Kegiatan pada Program

Contoh Pemantauan Kegiatan pada Aplikasi e-Monev(Contoh:KemenRistek)

Contoh Laporan Kegiatan

Target

Realisasi

Klik Target untuk men-setting Target.

Klik Realisasi untuk memunculkan IKK pada Kegiatan

BAPPEDA PROV/KAB/KOTAGubernur melalui Bappeda Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang meliputi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada provinsi yang bersangkutan.

Melakukan pemantauan berdasarkan:

Melakukan Konfirmasi terhadap (Data dan Informasi) Laporan Satker di wilayahnya.

Dapat melihat hasil kinerja provinsi lainnya di seluruh Indonesia.

Membuat account (Username dan Password) untuk SKPD Provinsi.

Program

Kabupaten/Kota

Kementerian/ Lembaga

Satker Provinsi

= Contoh Laporan

Keterangan:

SKPD Provinsi

Jenis Kewenangan

Contoh Tampilan KONFIRMASI di Aplikasi e-Monev(Contoh: Bappeda Kalimantan Utara)

Contoh Pemantauan Kab/Kota di Aplikasi e-Monev (Contoh: Bappeda Kota Yogyakarta)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Account SKPD dibuat oleh Bappeda Prov/Kab/Kota karena Nomenklatur SKPD berbeda di tiap Provinsi/Kab/Kota.

Melakukan pemantauan pelaksanaan Satker Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, dan Kantor Daerah.

Bertanggung jawab atas kinerja Satker-Satker dibawahnya.

Contoh Pemantauan SKPD pada Aplikasi e-Monev (Contoh: Dinas Kesehatan Kab. Brebes)

Contoh Laporan SKPD

Tombol Detail untuk Melihat

Satker di bawah SKPD yang

bersangkutan

TERIMA KASIH

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DEKONSENTRASI MELALUI eMONEV BAPPENAS

Documents