Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja ...sakip.pertanian.go.id/admin/jasa/Pemantauan dan Evaluasi Capaian... · Indikator kinerja Sekretariat Jenderal meliputi: ... IKM

PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Tahun 2015

1 | P a g e

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah fundamental yang dihadapi Pembangunan Pertanian saat ini antara lain: (1) Laju

konversi lahan yang tidak terkendali; (2) Infrastruktur pertanian yang tidak memadai; (3)

sistem pengadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam; (4) Perubahan iklim yang

tidak menentu; (5) kurangnya kemampuan petani, peternak dan pekebun dalam

memanfaatkan teknologi maju; (6) Keterbatasan permodalan petani; dan (7) Kendala

transportasi akibat cuaca buruk dan kerusakan jalan. Untuk mengatasi permasalahan

fundamental tersebut, perlu koordinasi baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun antar

sektor serta antara pusat dan daerah. Sekretariat Jenderal merupakan satu dari 12 Eselon I

yang terdapat di Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor: 24

Tahun 2010 Pasal 274, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian agar pembangunan pertanian dapat

berjalan dengan baik.

Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai fungsi koordinasi,

pembina dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

Kementerian Pertanian menetapkan visi 2015-2019 yaitu menjadi lembaga manajemen dan

pelayanan teknis pembangunan pertanian yang terkemuka. Untuk mewujudkan visi tersebut,

misi yang harus diemban oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian 2015-2019

adalah:

1. Mewujudkan sistem manajemen pembangunan pertanian yang efektif, efisien dan

akuntabel

2. Memberikan pelayanan administrasi dan teknis PVT pembangunan pertanian yang

cepat, tepat, mudah dan sederhana

3. Menerapkan prinsip good governance dan clean governance

Visi dan Misi Sekretariat Jenderal tersebut tertuang di dalam Perjanjian Kinerja (PK) baik di

tingkat Eselon I maupun Eselon II. Agar pelaksanaan kegiatan di lingkup Sekretariat

Jenderal memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam PK maka dilakukan pemantauan

dan evaluasi terhadap PK Sekjen tersebut secara triwulanan.


2 | P a g e

Laporan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian ini berisi gambaran pelaksanaan Indikator Kinerja yang ada di dalam

PK lingkup Sekretariat Jenderal yang meliputi capaian atau progress Indikator Kinerja

Eselon I lingkup Setjen, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut atau pemecahan

masalah tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran capaian

ataupun progress atas Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian. Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja dari

setiap unit baik Eselon I maupun II di lingkungan Sekretariat Jenderal bertujuan untuk

memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal.

Gambaran tersebut untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan

program dan kegiatan sesuai target Indikator Kinerja pada PK yang telah ditetapkan

sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi atas kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan dan

berkala secara triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan

tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan

untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.


3 | P a g e

BAB II VISI, MISI DAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

A. VISI

“menjadi lembaga manajemen dan pelayanan teknis pembangunan pertanian yang

terkemuka”.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, Misi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat

Jenderal, Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah :

1. Mewujudkan sistem manajemen pembangunan pertanian yang efektif, efisien dan

akuntabel

2. Memberikan pelayanan administrasi dan teknis PVT pembangunan pertanian yang

cepat, tepat, mudah dan sederhana

3. Menerapkan prinsip good governance dan clean governance

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan

juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur ;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.


4 | P a g e

D. PENYUSUNAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA

Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja lingkup Sekretariat Jenderal adalah:

1. Pimpinan unit kerja (eselon I)

Sekretariat Jenderal menyusun Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja (Eselon I)

Sekretariat Jenderal dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal ini

Sekretaris Jenderal dan disetujui oleh Menteri Pertanian. PK Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian ditandatangani pada bulan Maret 2015.

2. Pimpinan Satuan Kerja

Biro/Pusat menyusun Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja dan ditandatangani oleh

pimpinan Biro/Pusat. PK Biro/Pusat Sekretariat Jenderal disusun dan ditandatangani

bulan Januari dan Maret 2015.

E. PENGGUNAAN SASARAN DAN INDIKATOR

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil

yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang

relevan.

1. Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada

bidangnya dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama

Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan.

2. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output

pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator

kinerja lain yang relevan.


5 | P a g e

BAB III PEMBAHASAN

A. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian

Capaian kinerja Sekretariat Jenderal diukur dengan membandingkan antara target yang

telah ditetapkan dengan realisasi tiap triwulanan. Kinerja Sekretariat Jenderal dapat terlihat

dari realisasi capaian indikator kinerjanya. Indikator kinerja Sekretariat Jenderal meliputi:

Nilai AKIP Kementerian Pertanian, Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, Nilai

Kualitas Pelayanan Publik (IKM), Nilai reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan

Persentase kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal

Triwulan I adalah sebagai berikut:

1.) Nilai AKIP Kementerian Pertanian

AKIP sebagai suatu sistem mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan

pemantauan capaian kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Sakip merupakan instrumen

yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Dokumen SAKIP mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara Rencana Strategis,

rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Rencana Strategis memberikan arah

pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan RKT dan PK merupakan target dan

komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu.

Tabel 1 Capaian Kinerja Nilai AKIP Kementerian Pertanian Triwulan I

Indikator Kinerja Target Realisasi Triwulan I Kemajuan Pelaksanaan (%)

Nilai AKIP Kementerian Pertanian 75 - 30%

Hingga triwulan I kemajuan pelaksanaan kegiatan mencapai 30%. Pada triwulan I ini

dilakukan persiapan dokumen-dokumen AKIP seperti: Renstra Kementan 2015-2019, PK

Kementan 2015, pemantauan perkembangan capaian indikator kinerja kementan,

penyusunan Lakin 2014, dan kegiatan lainnya seperti evaluasi lakin Kementan oleh Itjen

dan penyerahan Laporan Kinerja Kementan Tahun 2014 ke Kementerian PAN dan RB.


6 | P a g e

2.) Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Berdasarkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa BPK-RI harus

melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.

Tahun 2014 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan

Keuangan. BPK-RI telah memberikan opini atas Laporan Keuangan Kementan Tahun 2014

dengan Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)

Dalam mencapai target opini Laporan Keuangan Kementan Tahun 2014 diperlukan langkah-

langkah perbaikan yakni: pada triwulan I, BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Kementan Tahun 2014 bersamaan dengan proses penyusunan Laporan

Keuangan tingkat Kementerian yaitu dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2015.

Sehingga pada triwulan I, opini belum dikeluarkan.

3.) Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara

pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran

IKM di lingkungan Kementerian Pertanian digunakan untuk mengetahui mutu kinerja

pelayanan unit kerja pelayanan publik secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan

kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik. Peningkatan dan pembinaan

diprioritaskan pada unsur pelayanan yang paling rendah atau berada di bawah rata-rata.

Selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan program perbaikan, sedangkan yang mempunyai

nilai mutu pelayanan publik cukup tinggi atau di atas rata-rata agar tetap dipertahankan.

Pengukuran IKM dilakukan terhadap 9 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) dan 160 Unit

Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian. Pada Tahun 2014, nilai IKM

Kementerian Pertanian 3,21, nilai konversi IKM 80,24 dengan mutu pelayanan B (baik) dan

kinerja baik. Unsur pelayan tahun 2014 yang perlu diperbaiki adalah prosedur, persyaratan,

kecepatan dan kepastian jadwal pelayanan.

Tabel 2 Capaian Kinerja Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Triwulan I


Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM) 80 - 25%


7 | P a g e

Pada tahun 2015, pengukuran IKM juga dilakukan dengan melibatkan 9 UKPP dan 160 UPT

yang ada di Lingkungan Kementerian Pertanian. Ekspose pengukuran IKM Kementan akan

dilakukan pada bulan Desember 2015. Sampai dengan triwulan I progress pelaksanaan

kegiatan sebesar 25%.

4.) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian merupakan nilai hasil evaluasi dari Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Evaluasi

tersebut bertujuan untuk menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan

program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja,

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tabel 3 Capaian Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Triwulan I


Nilai Reformasi Birokrasi Kementan 72 - 50%

Progress pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperoleh target nilai reformasi birokrasi

Kementan sebesar 72, telah mencapai 50%. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain Exit

Meeting pelaksanaan evaluasi RB Kementan oleh tim evaluasi KemenPANRB. Adapun

permasalahan yang dihadapi adalah masih terdapat dokumen hasil pelaksanaan RB yang

membutuhkan penjelasan; Business Process. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut akan

segera dilakukan evaluasi dan revisi dari business process Kementan.

5.) Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti

Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka

meningkatkan dan membangun kerjasama di bidang pertanian dalam kerangka bilateral,

regional, dan multilateral yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas

aktif. Bidang Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2015 telah melaksanakan berbagai

kegiatan strategis untuk menunjang program pembangunan pertanian dengan keberhasilan

terjalinnya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang

teknis dan ekonomi pertanian.

Pada akhir triwulan I, kegiatan kerjasama telah terlaksana sebanyak 21 kegiatan. Tindak

lanjut kerjasama luar negeri dapat berupa: surat penyampaian kesepakatan sidang untuk

ditindaklanjuti oleh unit Eselon I terkait, rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut hasil

sidang, fasilitasi kunjungan Tim Misi dari Lembaga Internasional atau Negara Mitra, atau


8 | P a g e

bentuk kegiatan lain yang bertujuan mendiseminasikan informasi hasil kesepakatan sidang,

beserta langkah tindaklanjutnya.

Tabel 4 Capaian Kinerja Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti Triwulan I


Persentase Kerjasama Luar Negeri yang

Ditindaklanjuti 80% 21 kegiatan

15%

(kumulatif 21 kegiatan)

B. Capaian Kinerja Masing-Masing Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal

Adapun capaian kinerja triwulan I masing-masing Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal

adalah sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan

rencana dan program Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, rencana dan program

pembangunan pertanian;

b. Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian;

d. Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian;

dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan. Sasaran Kegiatan Biro

Perencanaan adalah perencanaan kebijakan, anggaran, pemantauan dan evaluasi,

serta pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik.

a. Nilai AKIP Sekretariat Jenderal

Biro Perencanaan bertugas mengawal agar nilai AKIP Sekretariat Jenderal yang

diperoleh sesuai dengan target yaitu sebesar 82. Pada triwulan I ini Biro

Perencanaan mempersiapkan dokumen-dokumen AKIP yang dibutuhkan untuk

evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal seperti:

Renstra Setjen 2010-2014

RKT Setjen 2014

PK Setjen dan Biro/Pusat Lingkup Setjen 2014

Pemantauan perkembangan capaian indikator kinerja Setjen 2014


9 | P a g e

LAKIN Setjen. LAKIN Setjen selesai disusun pada bulan Februari 2015

(triwulan I 2015)

Dokumen-dokumen AKIP tersebut akan diserahkan pada saat Itjen mengevaluasi

pelaksanaan AKIP Sekretariat Jenderal.

Hingga akhir triwulan I, Biro Perencanaan telah melakukan 30% persiapan

dokumen yang diperlukan.

Tabel 5 Capaian Kinerja nilai AKIP Sekretariat Jenderal Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN PELAKSANAAN

(%)

nilai AKIP Sekretariat Jenderal 82 30,00

b. Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan

Salah satu indikator ketepatan perencanaan anggaran adalah berapa banyak revisi

yang dilakukan. Semakin sedikit revisi anggaran semakin tepat perencanaan

anggarannya. Hingga akhir triwulan I telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 2

kali. Revisi anggaran tersebut terkait Kebijakan Menteri Pertanian dalam rangka

realokasi anggaran yang difokuskan untuk mendukung UPSUS dan adanya

Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Revisi anggaran

yang dimaksud adalah revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015.

Tabel 6 Capaian Kinerja Jumlah Revisi Anggaran yang Dilakukan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I


(%)

Jumlah Revisi Anggaran 5 kali 2 kali

c. Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti

Salah satu fungsi Biro Perencanaan adalah melakukan Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program pembangunan pertanian. Hasil evaluasi diharapkan dapat

ditindaklanjuti sebagai feedback bagi perencanaan ke depan maupun yang sedang

berjalan. Rekomendasi hasil evaluasi tahun 2014 ditindaklanjuti tahun 2015. Salah

satu evaluasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan pada tahun 2014 adalah

monev terpadu. Evaluasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Biro Perencanaan

tetapi melibatkan pula Eselon I terkait. Hasil evaluasi, terdapat 4 rekomendasi hasil

evaluasi yang ditindaklanjuti yaitu: (1.) diperlukan alat/mesin penebang tebu agar


10 | P a g e

panen tebu tidak terlambat; (2.) Program SL-PTT agar diakhiri dan diganti dengan

GP-PTT; (3.) perlunya peningkatan Inseminasi Buatan (IB) dalam rangka

peningkatan produksi dan distribusi semen beku, IB (termasuk peningkatan

produksi dan distribusi semen beku) merupakan kegiatan prioritas pada tahun

2015; dan (4.) hasil evaluasi yang diinformasikan dan kemudian ditindaklanjuti oleh

Ditjen PKH berupa instruksi kepada Balai Veteriner Denpasar untuk membantu

Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Dinas Peternakan Kab. TTS dalam penyidikan,

pengujian dan pengobatan/pemberantasan penyakit pada kelompok peternak

terkait dengan kasus kematian sapi bantuan pada 8 kelompok di Kabupaten Timor

Tengah Selatan (TTS).

Tabel 7 Capaian Kinerja Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti Triwulan IV

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW IV


(%)

Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti

6 4

Progress kegiatan evaluasi Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Kegiatan evaluasi

sampai dengan akhir triwulan I pada tahap persiapan kunjungan ke lapang. Dari 6

judul evaluasi yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2015, sampai

dengan akhir triwulan I-2015, baru 2 judul yang telah dilaksanakan antara lain

Evaluasi DAK Bidang Pertanian Tahun 2014 dan Pemantauan Evaluasi Subsidi

pupuk dan benih, kredit program dan asuransi pertanian 2014/2015. Judul lainnya

akan mulai dilaksanakan pada triwulan II-2015

2. Biro Organisasi dan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, fungsi pengorganisasian,

ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian secara operasional merupakan

tanggung jawab Biro Organisasi dan Kepegawaian. Biro Organisasi dan Kepegawaian

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tata

laksana, serta pengelolaan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, dan pengembangan jabatan fungsional

serta pengembangan budaya kerja;

b. Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi;


11 | P a g e

c. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai;

d. Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Hasil evaluasi terhadap Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah sebagai

berikut:

Dokumen Penataan Kelembagaan

Penataan Kelembagaan merupakan salah satu wujud pelaksanaan agenda

Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian. Hingga akhir triwulan I kemajuan

pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan sebesar 50%. Progress yang telah

dilaksanakan adalah menyerahkan usulan kelembagaan Kementerian Pertanian

(sesuai dengan hasil kajian) kepada Menteri PANRB bulan Februari 2015.

Tabel 8 Capaian Kinerja Dokumen Penataan Kelembagaan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I


(%)

Dokumen Penataan Kelembagaan 4 50,00

Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja

Target kinerja kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan

Budaya Kerja Tahun 2015 sebanyak 6 laporan. Hingga akhir triwulan I, dari target

kinerja yang ditetapkan telah terealisasi 2 laporan atau sebesar 25%. 2 laporan

tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

nomor:13/Permentan/Kp.450/3/ 2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian

Penghargaan Abdibaktitani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang

Pertanian dan Permentan No. 5 Tahun 2015.

Tabel 9 Capaian Kinerja Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya

Kerja Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I


(%)

Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja

6 2 25,00

Laporan Ketatalaksanaan


12 | P a g e

Indikator Kinerja ini merupakan pelaksanaan kegiatan dibidang fasilitasi, koordinasi

dan evaluasi dibidang Ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dari

4 target yang ditetapkan, hingga akhir triwulan I telah terealisasi 1 laporan yaitu

penyempurnaan Peta Proses Bisnis Kementan dan Unit Kerja Eselon I Periode

2010 – 2014

Tabel 10 Capaian Kinerja Ketatalaksanaan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I


(%)

Laporan Ketatalaksanaan 4 1 25,00

Laporan Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja ini merupakan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi, koordinasi

dan evaluasi di bidang Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Hingga akhir triwulan I kemajuan pelaksanaan kegiatan sebesar 25%. Dari target

sebanyak 4 laporan reformasi birokrasi telah terealisasi 1 laporan reformasi

birokrasi yaitu Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementan Tahun 2010 –

2014.

Tabel 11 Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I


(%)

Laporan Reformasi Birokrasi 4 1 25,00

Laporan Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

Perencanaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai merupakan output

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi di bidang formasi

kepegawaian, peningkatan kualitas kompetensi pegawai dan memberikan jaminan

terhadap kesejahteraan pegawai dalam bentuk pelayanan kesehatan pada Klinik

Pratama Kementerian Pertanian. Dari 19 target laporan perencanaan,

pengembangan dan kesejahteraan pegawai telah terealisasi sebanyak 5 laporan

yaitu: (1.) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 Tahun 2015, (2.) Laporan

Validasi Data SIMPEG Trw I 2015, (3.) Laporan Pelaksanaan Lelang Terbuka JPT


13 | P a g e

Madya di Lingkungan Kementan, (4.) Laporan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah dan (5.) Laporan Pelaksanaan Sidang Etika Triwulan I 2015,

Tabel 12 Capaian Kinerja Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Laporan Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

19 5 25,00

Dokumen Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun, dan Pemberhentian Pegawai

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 salah

satunya mengatur mengenai tugas dan fungsi Bagian Mutasi. Adapun tugas Bagian

mutasi adalah melaksanakan penyiapan mutasi pegawai Kementerian Pertanian

dan melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian

meliputi :

a. Penyiapan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan dan mutasi pegawai

lainnya serta pemberhentian pegawai lingkup Kementerian Pertanian;

b. Pelaksanaan pengumpulan data pegawai, monitoring pegawai pusat dan

daerah serta sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian;

c. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui bimbingan teknis jabatan

fungsional serta diklat analis kepegawaian.

Hingga triwulan I akhir telah terealisasi 2 laporan dari 9 target. 2 laporan tersebut

adalah Laporan Pengadaan CPNS dan Laporan Pengelolaan Administrasi

Pegawai Baru.

Tabel 13 Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun dan

Pemberhentian Pegawai Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Laporan Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian Pegawai

9 2 25,00

Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan


14 | P a g e

Hingga akhir triwulan I, pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM Aparatur Pertanian

melalui Organisasi Kedinasan adalah pembinaan mental dan kesenian pegawai.

Tabel 14 Capaian Kinerja Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi

Kedinasan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Laporan Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan

2 25,00

Laporan Fasilitasi Urusan Perencanaan Ketatausahaan, dan Kerumahtanggaan

Hingga akhir triwulan I telah terlaksana 5 laporan dari target sebanyak 7 laporan

atau kemajuan pelaksanaan kegiatan sebesar 60%. Ke 5 laporan tersebut adalah

Laporan Kinerja Biro OK 2014, Laporan Tahunan Biro OK 2014, Petunjuk

Operasional Anggaran Biro OK 2015, Rencana Operasional Penggunaan Anggaran

Kegiatan (ROPAK) Biro OK 2015, dan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Biro OK

2015.

Tabel 15 Capaian Kinerja Fasilitasi Urusan Perencanaan Ketatausahaan dan

Kerumahtanggaan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Laporan Fasilitasi Urusan Perencanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

7 5 60,00

3. Biro Hukum dan Informasi Publik

Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas: melaksanakan koordinasi dan

penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan

informasi publik bidang pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum dan Informasi

Publik menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;

b. Pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

pertanian;

c. Penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;


15 | P a g e

d. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik

bidang pertanian; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik.

Peran Biro Hukum dan Informasi Publik menjadi lebih penting sejalan dengan

diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

publik.

Indikator kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik dilihat dari 4 indikator utama yaitu:

(1.) Prosentase Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Program Legislasi

Nasional (prolegnas) dan prolegtan; (2.) Prosentase layanan bantuan hukum lingkup

Kementan yang terselesaikan; (3.) Prosentase naskah perjanjian yang dihasilkan dan

(4.) Indeks kepuasan Pemohon Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian (IKM).

a. Prosentase Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan

prolegtan

Hingga akhir triwulan I, telah terealisasi sebanyak 5 perundang-undangan yang

diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan. Program legislasi pertanian tahun

2015 yang sudah terbit antara lain: (1.) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17

Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; (2.) Peraturan Menteri Pertanian

(Permentan) Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 tentang Perubahan atas

Permentan No. 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan

Peredaran Benih Bina; (3.) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor

04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap

Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; (4.) Peraturan Menteri

Pertanian (Permentan) Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Tindakan

Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK dan

OPTK Ditempat Pemeriksaan Karantina. Dalam menyusun peraturan perundang-

undangan adakalanya terjadi penggabungan tentang peraturan menteri karena

dalam pembulatan materi perlu digabung.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah: 1.) Penyusunan peraturan

perundang-undangan memerlukan proses atau waktu yang panjang dikarenakan

perlu harmonisasi antar instansi terkait dalam rangka pembulatan materi dan

pemahaman; 2.) Pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

belum memprioritaskan apa yang sudah disepakati dan dituangkan dalam Program

Legislasi Pertanian (Prolegtan). Tindak lanjut yang dilakukan adalah Evaluasi

Prolegtan.


16 | P a g e

Tabel 16 Capaian Kinerja Prosentase Perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan

prolegnas dan prolegtan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Prosentase perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan

70 % 5 9

b. Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang terselesaikan

Hingga akhir triwulan I, telah dilakukan 9 layanan bantuan hukum lingkup Kementan

yang terselesaikan atau 21% dari target.

Tabel 17 Capaian Kinerja Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang

terselesaikan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Prosentase perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegnas dan prolegtan

71% 9 21

c. Prosentase Naskah Perjanjian yang Dihasilkan

Hingga triwulan I akhir, perjanjian yang dihasilkan sebanyak 16 naskah atau 40%

dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 18 Capaian Kinerja Prosentase layanan bantuan hukum lingkup Kementan yang

terselesaikan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I


(%)

Prosentase naskah perjanjian yang dihasilkan

80 persen 16 40

d. Indeks kepuasan Pemohon Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian (IKM)

Hingga triwulan I akhir nilai IKM belum diterbitkan.


17 | P a g e

4. Biro Keuangan dan Perlengkapan

Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: melaksanakan pengelolaan

urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, serta arsip dan dokumentasi

Kemnterian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro

Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

2. Pelaksanaan akuntasi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian;

3. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian

Pertanian;

4. Pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian dan pelaksanaan

administrasi keuangan Sekretariat Jenderal; dan

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan di Biro Keuangan dan Perlengkapan sebagai

berikut:

a. Peningkatan Sumber-sumber potensi PNBP

Hingga triwulan I akhir peningkatan sumber-sumber potensi PNBP baru mengalami

kemajuan 0,5% dari target sebanyak 0%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan

peningkatan sumber-sumber potensi PNBP sebesar 20 Satker.

Tabel 19 Capaian Kinerja Sumber-Sumber Potensi PNBP Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

TRW I

REALISASI

TRW I


(%)

Peningkatan Sumber-sumber potensi PNBP 0 % 0,50

b. Ketepatan Pengelolaan Belanja Pegawai

Hingga triwulan I akhir ketepatan pengelolaan belanja pegawai mengalami

kemajuan sebesar 14% dari target triwulan I sebanyak 15%. Hingga akhir tahun

2015, diharapkan Ketepatan pengelolaan Belanja pegawai sebsar 90%.

Tabel 20 Capaian Kinerja Ketepatan Pengelolaan Belanja Pegawai Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

TRW I

REALISASI

TRW I


(%)

Ketepatan pengelolaan Belanja pegawai 15% 14


18 | P a g e

c. Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual

Hingga triwulan I akhir Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual

mengalami kemajuan sebesar 20% dari target triwulan I sebanyak 25%. Hingga

akhir tahun 2015, diharapkan Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis

Akrual telah terlaksana sebesar 100%.

Tabel 21 Capaian Kinerja Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

TRW I

REALISASI

TRW I


(%)

Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual 25% 20

d. Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan

Hingga triwulan I akhir Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan

mengalami kemajuan sebesar 25% dari target triwulan I sebanyak 25%. Hingga

akhir tahun 2015, diharapkan Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan

Keuangan sebesar 60 orang.

Tabel 22 Capaian Kinerja Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan

Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

TRW I

REALISASI

TRW I


(%)

Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan 25% 25

e. Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian

Hingga triwulan I akhir Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian

Pertanian mengalami kemajuan sebesar 10,6% dari target triwulan I sebanyak

7,7%. Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Penyelesaian Penetapan kepemilikan

BMN Kementerian Pertanian sebesar Rp. 1,3 Trilyun.

Tabel 23 Capaian Kinerja Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN

Kementerian Pertanian Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian Pertanian

Rp. 1,3 Trilyun 10,6


19 | P a g e

f. Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan

Hingga triwulan I akhir Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun

Berjalan mengalami kemajuan sebesar 1,76% dari target triwulan I sebanyak 2%.

Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi

Anggaran Tahun Berjalan telah terlaksana sebesar 100%.

Tabel 24 Capaian Kinerja Penyelesaian Penetapan kepemilikan BMN Kementerian

Pertanian Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW I

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan 2% 1,76

g. Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian

Hingga triwulan I akhir Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian

Pertanian mengalami kemajuan sebesar 15% dari target triwulan I sebanyak 20%.

Hingga akhir tahun 2015, diharapkan Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I

Kementerian Pertanian Tahun Berjalan telah terlaksana sebesar 70%.

Tabel 25 Capaian Kinerja Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I

Kementerian Pertanian Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW I

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Ketersediaan Arsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian 20% 15

h. Kecepatan Layanan Kearsipan

Hingga triwulan I akhir Kecepatan Layanan Kearsipan mengalami kemajuan

sebesar 10% dari target triwulan I sebanyak 10%. Hingga akhir tahun 2015,

diharapkan Kecepatan Layanan Kearsipan sebesar 30 menit.

Tabel 26 Capaian Kinerja Kecepatan Layanan Kearsipan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET TRW I

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Kecepatan Layanan Kearsipan 30%

10


20 | P a g e

5. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas: melaksanakan koordinasi

dan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pelaksanaan hubungan

masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum dan

Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan

3. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dan protokol

4. Pelaksanaan hubungan masyarakat, dan

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Perkembangan pelaksanaan kegiatan di Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

sebagai berikut:

a. Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian (Laporan)

Hingga triwulan I akhir kegiatan penyusunan Laporan Ketatausahaan Kementerian

Pertanian baru sebesar 0% dari target sebanyak 10 laporan.

Tabel 27 Capaian Kinerja Kecepatan Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian 10 laporan 0

b. Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup

Sekretariat Jenderal (Persen)

Hingga triwulan I akhir, kemajuan pelaksanan kegiatan untuk meningkatkan

kepuasan pengguna sarana dan prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat

Jenderal sebesar 5%. Kegiatan yang telah terlaksana adalah terpenuhinya Sarana

dan Prasarana dengan standar minimum. Kegiatan peningkatan kepuasan penguna

terkendala oleh SDM dan Anggaran yang masih dalam proses pencairan.

Tindaklanjut dari permasalahan tersebut yaitu diadakannya Pelatihan SDM dan

Mempercepat proses pencairan anggaran.

Tabel 28 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Tingkat Kepuasan Pengguna Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Lingkup Sekjen 65 5


21 | P a g e

c. Meningkatnya Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian (Persen)

Hingga triwulan I akhir, kemajuan pelaksanan kegiatan untuk meningkatkan

Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian sebesar 1%. Pemberitaan

Positif pada Triwulan I cukup banyak, isu negatif sedikit dan sudah di respon dengan

berbagai berita yang menciptakan citra postif di masyarakat. Isu Negatif yang

beredar adalah dampak kemarau panjang yang mengakibatkan produksi pangan

menurun dan gagal panen. Respon isu, advertorial di media cetak, press release dan

press conference, sosialisasi serta bantuan-bantuan yang mengarah kepada

swasembada pangan dan stop impor.

Tabel 29 Capaian Kinerja Peningkatan Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Meningkatnya Pemberitaan Positif Program Pembangunan Pertanian (Persen) 7 1

Berdasarkan hasil monitoring media cetak selama triwulan I tahun 2015 (Januari

hingga Maret 2015), jumlah pemberitaan di media cetak sebanyak 2.293 berita

dengan tendensi pemberitaan berikut : 1.162 berita (50,67%) bertendensi positif,

240 berita (10,46%) bertendensi negatif, serta 891 berita (38,85%) bertendensi

netral.

Tabel 30 Tone Pemberitaan di Media Cetak Tahun 2015 (Hingga Maret 2015)

Tone Berita Januari Februari Maret TOTAL

Positif 381 371 410 1.162

Negatif 88 51 101 240

Netral 243 295 353 891

Jumlah 712 717 864 2.293


22 | P a g e

Gambar 1 Tone pemberitaan di media cetak tahun 2015 (Januari hingga Maret 2015)

Berdasarkan hasil monitoring media online selama triwulan I tahun 2015 (Januari

hingga Maret 2015), jumlah pemberitaan di media online sebanyak 394 berita

dengan tendensi pemberitaan berikut : 93 berita (24%) bertendensi positif, 26 berita

(6%) bertendensi negatif, serta 275 berita (70%) bertendensi netral.

Tabel 31 Tone Pemberitaan di Media Online Tahun 2015 (Hingga Maret 2015)

Tone Berita Januari Februari Maret TOTAL

Positif 35 28 30 93

Negatif 16 1 9 26

Netral 91 125 59 275

Jumlah 142 154 98 394


23 | P a g e

Gambar 2 Tone Pemberitaan di Media Online Tahun 2015 (Januari hingga Maret 2015)

d. Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi dan

Asosiasi (Laporan)

Hingga triwulan I akhir, kemajuan pelaksanaan penyusunan laporan Kerjasama

dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi, dan Asosiasi sebesar 0%.

Tabel 32 Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi, dan Asosiasi Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Laporan Kerjasama dengan Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Profesi, dan Asosiasi (Laporan) 2 0

e. Laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan (Laporan)

Hingga triwulan I akhir, kemajuan pelaksanaan penyusunan laporan Keprotokolan

dan Pelayanan Pimpinan sebesar 0%.

Tabel 33 Capaian Kinerja Penyusunan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Laporan Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan (Laporan) 2 0


24 | P a g e

6. Pusat Kerjasama Luar Negeri

Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

kerjasama luar negeri di bidang pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksu, Pusat Kerjasama Luar Negeri

menyelenggarakan fungsi:

1.) Penelaahan, penyusunan program dan penyiapan pelaksanaan kerjasama bilateral

di bidang pertanian

2.) Penelaahan, penyusunan program dan penyiapan pelaksanaan kerjasama regional

di bidang pertanian

3.) Penelaahan, penyusunan program dan penyiapan pelaksanaan kerjasama

multilateral di bidang pertanian

4.) Pelaksanaan urusan atase pertanian

5.) Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri

Perkembangan pelaksanaan kegiatan di Pusat Kerjasama Luar Negeri sebagai berikut:

1.) Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan

Multilateral

Hingga akhir triwulan I kemajuan pelaksanaan untuk tersusunnya Nota Kesepakatan

Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral sebesar 2%.

Tabel 34 Capaian Kinerja Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka

Bilateral, Regional dan Multilateral Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Jumlah Nota Kesepakatan Bidang Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral

10 Dokumen 2

2.) Jumlah Dokumen Kesepakatan yang Ditindaklanjuti

Pada akhir triwulan I, kegiatan kerjasama telah terlaksana sebanyak 21 kegiatan.

Tindak lanjut kerjasama luar negeri dapat berupa: surat penyampaian kesepakatan

sidang untuk ditindaklanjuti oleh unit Eselon I terkait, rapat koordinasi untuk

membahas tindak lanjut hasil sidang, fasilitasi kunjungan Tim Misi dari Lembaga

Internasional atau Negara Mitra, atau bentuk kegiatan lain yang bertujuan

mendiseminasikan informasi hasil kesepakatan sidang, beserta langkah

tindaklanjutnya.


25 | P a g e

Tabel 35 Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Kesepakatan yang Ditindaklanjuti Triwulan I

Indikator Kinerja Target Realisasi

Triwulan I

Kemajuan Pelaksanaan

(%)

Jumlah Dokumen Kesepakatan

yang Ditindaklanjuti

113

Dokumen 21 kegiatan

15%

(kumulatif 21 kegiatan)

3.) Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Hingga akhir triwulan I penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan

anggaran belum dilaksanakan.

Tabel 36 Capaian Kinerja Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Triwulan I


Triwulan I

Kemajuan Pelaksanaan

(%)

Dokumen Perencanaan dan

Pengelolaan Anggaran 1 Dokumen 0

4.) Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan

Hingga akhir triwulan I penyusunan Laporan Kegiatan dan Pembinaan belum

dilaksanakan.

Tabel 37 Capaian Kinerja Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan Triwulan I


Triwulan I

Kemajuan

Pelaksanaan (%)

Jumlah Laporan Kegiatan dan Pembinaan 2 Laporan 0

5.) Jumlah Dokumen Pembinaan/Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian

Tokyo, Washington, Brussel dan Roma

Hingga Akhir triwulan I, kemajuan penyusunan Dokumen Pembinaan/

Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan

Roma masih 0%.

Tabel 38 Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Pembinaan/Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma

Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Jumlah Dokumen Pembinaan/ Penyelenggaraan Kerja Sama di Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma

4 Dokumen

0


26 | P a g e

6.) Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran

Hingga akhir triwulan I kemajuan pelaksanaan dukungan kegiatan kerjasama

internasional dan layanan perkantoran baru 3%.

Tabel 39 Capaian Kinerja Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan

Layanan Perkantoran Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Dukungan Kegiatan Kerjasama Internasional dan Layanan Perkantoran

12 Bulanan 3

7. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian dan pelayanan data dan

informasi pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat

Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;

2. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian;

3. Penyediaan dan pelayanan data dan inromasi non komoditas pertanian

4. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian

Pertanian

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi

Pertanian

Perkembangan pelaksanaan kegiatan di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

sebagai berikut:

1.) Laporan Data Pertanian (Laporan)

Hingga triwulan I akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Data

Pertanian baru sebesar 20% dari target sebanyak 10 laporan.

Tabel 40 Capaian Kinerja Kecepatan Laporan Ketatausahaan Kementerian Pertanian Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Laporan Data Pertanian 10 laporan 20


27 | P a g e

2.) Laporan Analisis Data Pertanian (Laporan)

Hingga triwulan I akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan

Analisis Data Pertanian baru sebesar 20% dari target sebanyak 10 laporan.

Tabel 41 Capaian Kinerja Kecepatan Laporan Analisis Data Pertanian

Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Laporan Analisis Data Pertanian 10 laporan 20

3.) Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian (Sistem)

Hingga triwulan I akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan

Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian sebesar 18% dari target

sebanyak 7 sistem.

Tabel 42 Capaian Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Pertanian

7 Sistem 18

4.) Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih (Orang)

Hingga triwulan I akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Petugas

Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih sebesar 24%.

Tabel 43 Capaian Kinerja Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian

yang Dilatih Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian yang Dilatih

527 Orang 24


28 | P a g e

5.) Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian

(Bulan)

Hingga triwulan I akhir kemajuan pelaksanaan kegiatan Dukungan Kegiatan

Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian sebesar 25% dari

target 12 bulan.

Tabel 44 Capaian Kinerja Jumlah Petugas Pengelola dan Pengumpul Data Pertanian

yang Dilatih Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Dukungan Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian

12 Bulan 25

8. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan

dan rekomendasi teknis pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan rencana, program dan anggaran serta kerjasama

2. Pemberian layanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman,

serta pendaftaran varietas dan sumber daya genetik tanaman

3. Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin,

rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian

4. Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan, permohonan, pembatalan hak, serta

pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan dan perlindungan hukum

perlindungan varietas tanaman dan Perizinan Pertanian

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas

Tanaman dan Perizinan Pertanian

Perkembangan pelaksanaan kegiatan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT

Hingga triwulan I akhir, telah dilakukan pelayanan proses permohonan hak PVT

sebanyak 10 varietas atau sebesar 18% dari target sebanyak 55 varietas.


29 | P a g e


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT (varietas)

55 10 18

2. Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT

Hingga triwulan I akhir, belum diterbitkan sertifikat Hak PVT.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT (sertifikat) 45 0 0,00

3. Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman

Hingga triwulan I akhir, telah diterbitkan 23 tanda daftar. Kemajuan pelaksanaan

kegiatan sebesar 13%.

Tabel 47 Capaian Kinerja Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas dan

SDG Tanaman Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman (tanda daftar)

175 23 13

4. Jumlah Pemeriksaan Uji BUSS

Hingga triwulan I akhir, belum ada pemeriksanaan Uji BUSS, dari target sebanyak

50 varietas yang dilakukan pemeriksaan terhadap Uji BUSS.

Tabel 48 Capaian Kinerja pemeriksanaan Uji BUSS Tanaman Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Jumlah Pemeriksaan Uji BUSS (varietas)

50 0 0

5. Jumlah Proses Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura Dalam Rangka

Peredaran

Hingga triwulan I akhir, telah dilakukan 34 tanda daftar varietas hortikultura dalam

rangka peredaran atau 17% dari target sebesar 200 tanda daftar.


30 | P a g e

Tabel 49 Capaian Kinerja Proses Pelayanan Pendaftaran Varietas Hortikultura Dalam Rangka Peredaran Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Jumlah proses pelayanan pendaftaran varietas hortikultura dalam rangka peredaran (tanda daftar)

200 34 17

6. Jumlah Pelayanan Proses Penerbitan Surat Izin Pupuk dan Pestisida

Hingga triwulan I akhir, telah dilakukan penerbitan 1.164 surat izin pupuk dan

pestisida atau 55% dari target sebesar 2.100 surat izin.

Tabel 50 Capaian Kinerja Pelayanan Proses Penerbitan Surat Izin Pupuk dan Pestisida

Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Jumlah pelayanan proses penerbitan surat izin pupuk dan pestisida (surat izin)

2.100 1.164 55

7. Jumlah Pelayanan Proses Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan

Hingga triwulan I akhir, telah dikeluarkan 373 rekomendasi teknis bidang peternakan

atau 339% dari target sebesar 110 rekomendasi.

Tabel 51 Capaian Kinerja Proses Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis bidang peternakan (rekomendasi)

110 373 339

8. Jumlah Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG

Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak

Hingga triwulan I akhir, telah dikeluarkan 278 surat izin Pemasukan/Pengeluaran

Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak atau 28% dari

target sebesar 1.010 surat izin.

Tabel 52 Capaian Kinerja Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih

Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Jumlah Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman, SDG Tanaman, Obat Hewan dan Pakan Ternak (surat izin)

1.010 278 28


31 | P a g e

9. Jumlah Terbitnya Surat Izin Bidang Peternakan

Hingga triwulan I akhir, telah dikeluarkan 99 surat izin Bidang Peternakan atau 34%

dari target sebesar 290 surat izin.

Tabel 53 Capaian Kinerja Penerbitan Surat Izin Bidang Peternakan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Terbitnya surat izin bidang peternakan (surat izin)

290 99 34

10. Jumlah Laporan Administrasi dan Manajemen

Laporan Administrasi dan Manajemen disusun pada akhir tahun 2015.

Tabel 54 Capaian Kinerja Penerbitan Surat Izin Bidang Peternakan Triwulan I

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TRW I

KEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

Administrasi dan Manajemen (laporan)

4

0

0,00


32 | P a g e

BAB IV KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada

triwulan I Tahun 2015 baru pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 dan

penyusunan laporan kegiatan tahun 2014. Proses kemajuan pelaksanaan kegiatan

sebagian besar berkisar antara 0-50%. AKIP Kementerian Pertanian, Kualitas Pelayanan

Publik (IKM) dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian masih dalam proses penilaian.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Biro maupun Pusat di Sekretariat Jenderal pada

tahap persiapan. Proses kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagian besar berkisar antara 0-

50%. Kegiatan yang mengalami kemajuan melebihi 50% antara lain pelayanan proses

penerbitan surat izin pupuk dan pestisida sebesar 55%, Fasilitasi Urusan Perencanaan

Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan sebesar 60% dan pelayanan proses rekomendasi

teknis bidang peternakan (rekomendasi) sebesar 339%.

Beberapa Permasalahan dan tindaklanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Masih terdapat dokumen hasil pelaksanaan RB yang membutuhkan penjelasan;

Business Process. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut akan segera dilakukan

evaluasi dan revisi dari business process Kementan.

2. (a.) Penyusunan peraturan perundang-undangan memerlukan proses atau waktu yang

panjang dikarenakan perlu harmonisasi antar instansi terkait dalam rangka pembulatan

materi dan pemahaman; (b.) Pemrakarsa dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan belum memprioritaskan apa yang sudah disepakati dan dituangkan dalam

Program Legislasi Pertanian (Prolegtan). Tindak lanjut yang dilakukan adalah Evaluasi

Prolegtan.

3. Kegiatan peningkatan kepuasan penguna terkendala oleh SDM dan Anggaran yang

masih dalam proses pencairan. Tindaklanjut dari permasalahan tersebut yaitu

diadakannya Pelatihan SDM dan Mempercepat proses pencairan anggaran.

4. Isu Negatif yang beredar adalah dampak kemarau panjang yang mengakibatkan

produksi pangan menurun dan gagal panen. Respon isu, advertorial di media cetak,

press release dan press conference, sosialisasi serta bantuan-bantuan yang mengarah

kepada swasembada pangan dan stop impor.

Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja ...sakip.pertanian.go.id/admin/jasa/Pemantauan dan Evaluasi Capaian... · Indikator kinerja Sekretariat Jenderal meliputi: ... IKM

Documents