PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN …bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/informasi publik/Kepegawaian... · ARAH KEBIJAKAN UMUM KEDAULATAN PANGAN DALAM RPJMN 2015-2019 8 Terjaminnya

Oleh : Tenaga Ahli Badan Ketahanan Pangan

Dr. Ir. Mei Rochjat Darmawiredja, M.Ed

PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN KEMANDIRIAN DAN

KEDAULATAN PANGAN

SITUASI DAN TANTANGAN GLOBAL

KETAHANAN PANGAN

KetersediaanLahan dan Air

TransformasiSistem

Pertanian-Pangan

Masalah Gizi

Stunting

Gizi Ganda

Kualitas Konsumsi

Pertumbuhan Penduduk & Urbanisasi

Pola Konsumsi

Tenaga Kerja

Alih Fungsi Lahan

Lahan Garapan

Degradasi Lahan

Penggunaan Air untuk Pertanian

SITUASI DAN TANTANGAN NASIONAL

Penduduk 252 juta

Dinamika penduduk:

struktur piramida, urbanisasi, angkatan kerja wanita

Proporsi penduduk miskin masih besar (11.4%)

Ketergantungan thdp beras (2014: konsumsi per kapita= 114,8 kg)

Masalah Gizi

DEMANDKonversi lahan pertanian masih tinggi dan tidak terkendali

Akses terhadap sumber pembiayaan, teknologi, informasi, dan pasar rendah

Sebaran produksi pangan tidak merata, baik antar daerah maupun antar waktu

Dampak negatif perubahan iklim global

SUPPLY

Peningkatan Permintaan Pangan

(Jumlah, Mutu, Keragaman dan

Keamanan Pangan

Perlu ada kebijakan terobosan

peningkatan produksi pangan

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

PP No17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Kebijakan Strategis Pangandan Gizi 2015-2019

LANDASAN HUKUM

Penyelenggaraan Pangan

Kerangka Pikir Pembangunan Pangan

Ketahanan Pangan

KemandirianPangan

KedaulatanPangan

OutcomeMasyarakat dan

perseorangan yang sehat, aktif, produktif

6

Lingkup Penyelenggaraan Pangan:

Kedaulatan Pangan : Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan

• menjamin hak atas pangan bagi rakyat

• memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kemandirian Pangan : Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri

• menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan

• memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Ketahanan Pangan : Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan

• tercermin dari tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN UMUM KEDAULATAN

PANGAN DALAM RPJMN 2015-2019

8

Terjaminnya bahan pangan yang aman danberkualitas dengan nilai

gizi yang meningkat

ARAH KEBIJAKAN

UMUM KEDAULATAN

PANGAN

Meningkatnya kesejahteraan pelaku

usaha pangan

Pemantapan ketahanan pangan menuju

kemandirian pangan dengan peningkatan

produksi pangan pokok

Stabilisasi harga bahan pangan

VISI “Terwujudnya sistem pertanian – bioindustri

berkelanjutan yang menghasilkan beragam

pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi

berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan

pangan dan kesejahteraan petani”

SASARAN STRATEGIS

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai

serta peningkatan produksi daging dan

gula

2. Peningkatan diversifikasi pangan

3. Peningkatan nilai tambah, daya saing,

ekspor, dan substitusi impor

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan

bioenergi

5. Peningkatan pendapatan dan

kesejahteraan petani

TARGET SUKSES• Swasembada : Padi, Jagung,

Kedelai

• Peningkatan produksi :

Tebu

Hasil Ternak

Cabe

Bawang Merah

• Diversifikasi Pangan :

Skor PPH

Konsumsi Energi

(kkal/kapita/hari)

RENCANA STRATEGIS KEMENTAN 2015 - 2019

ARAH PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

Peningkatan Ketersediaan Pangan yang bersumber dari Produksi Dalam Negeri Peningkatan Produksi Pangan dengan

sistem pertanian berkelanjutan Pengembangan Cadangan Pangan

Nasional Pengelolaan Ekspor/Impor Pangan

Berdasarkan Kepentingan Nasional

Lanjutan Arah Pembangunan Ketahanan Pangan ...

Penguatan Distribusi dan Peningkatan Akses Pangan Penyaluran Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin

(Raskin) Bantuan Pangan untuk Keadaan Darurat

Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbasis

Pangan Lokal Penanganan Keamanan Pangan Perbaikan Gizi Masyarakat

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

11

Pasal-pasal dalam UU Pangan yang diamanatkan untukdijabarkan dalam PP

12

Pasal/Ayat

Aspek yang Ditindaklanjuti

Pasal 28 ayat (4) Mekanisme Penetapan dan Pengadaan cadangan PanganPemerintah.

Pasal 43 • Pencapaian pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang,dan aman (B2SA)

• Lembaga yang menetapkan• Peran Pemerintah, Pemda, masyarakat, dan

industri/swasta.

Pasal 45 ayat (3) Mekanisme penetapan kriteria dan status krisis pangan

PP NO 17 TAHUN 2015

KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Pasal-pasal …(lanjutan)

13

Pasal/Ayat

Aspek yang Ditindaklanjuti

Pasal 48 ayat (2) • Pengembangan dan pengelolaan sistem distribusi pangan• Penjaminan kelancaran dan keamanan distribusi pangan

Pasal 52 ayat (2) Mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpananpangan pokok oleh pelaku usaha pangan.

Pasal 54 ayat (3) Jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaansanksi administratif terhadap pelaku penimbunan panganpokok.

Pasal 112 Mekanisme dan tata cara pengawasan terhadap ketersediaandan keamanan pangan.

Pasal 116 Sistem informasi Pangan

Pasal 131 ayat (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/ataucara penyelesaian Masalah Pangan

Struktur Bab PP 17/2015

14

Bab Judul Pasal Ket

I Ketentuan Umum 1 – 2 2 Pasal

II Cadangan Pangan Pemerintah danCadangan Pangan Pemerintah Daerah

3 – 24 22 Pasal

III Penganekaragaman Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

25– 40 21 Pasal

IV Kesiapsiagaan Krisis Pangan danPenanggulangan Krisis Pangan

41 – 58 18 Pasal

V Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan, dan Bantuan Pangan

59 – 70 12 Pasal

VI Pengawasan 71 – 74 4 Pasal

VII Sistem Informasi Pangan dan Gizi 75 – 85 11 Pasal

VIII Peran Serta Masyarakat 86 – 87 2 Pasal

IX Ketentuan Peralihan 88 1 Pasal

X Ketentuan Penutup 89 – 90 2 Pasal

Kelanjutan dari KUKP 2010-2014

Implementasi agenda prioritas Nawa Cita.

implementasi UU 18/2012 dan penjabaran dari RPJMN 2015-2019

referensi utama bagi para perumus dan pelaksanakebijakan di bidang pangandan gizi

memuat konsep dasar kedaulatan, kemandirian, danketahanan pangan, keragaan, peluang, dan tantanganpembangunan pangan dan gizi, serta kebijakan strategis danrencana aksi pembangunan pangan dan gizi.

15

KSPG 2015-2019

16

PENGGUNAAN KSPG 2015-2019

Sebagai acuan (common platform) bagi parapemangku kepentingan : Pemerintah pusat dandaerah; swasta, BUMN, perguruan tinggi, organisasi profesi; organisasi masyarakat agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan pangan dan gizi.

Sebagai acuan bagi lembaga pemerintah dan pemerintah daerah untuk membangun koordinasi lintas sektor dalam mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, aktif, produktif, dan berkualitas.

17

ARAH : untuk mewujudkan kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan yang mampu menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat sampai perseorangan dengan harga yang wajar dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, aktif, produktif, dan berkualitas.

TUJUAN : menyediakan pangan bermutu yang cukup dan aman secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berkualitas, dan sejahtera

ARAH DAN TUJUAN KSPG 2015-2019

18

KERAGAAN, POTENSI dan TANTANGAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI

1• PENYEDIAAN PANGAN

2• KONSUMSI PANGAN DAN GIZI

3• KEAMANAN PANGAN

4•HARGA PANGAN A

SPEK

KER

AG

AA

N

PAN

GA

N D

AN

GIZ

I

PO

TEN

SI D

AN

PEL

UA

NG

• Ketersediaansumber daya

• Dukunganteknologi

• Kekuatankebijakannasional

PER

MA

SALA

HA

N • Sistempertanianpangan

• Perubahaniklim

• Volatilitasharga

• Dinamikapenduduk

• Polakonsumsi

• Kompetisipemanfaatanpangan

TAN

TAN

GA

N • Pencapaianswasembadapangan

• Stabilisasi pasokandan harga pangan

• Penanganankerawananpangan

• Penanggulangankemiskinan

• Perbaikan gizimasyarakat

• Peningkatankeamanan pangan

• Diversifikasipangan

KERAGAAN, POTENSI…lanjutan

3. Pemanfaatan Pangan

4. Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan

2. Pengelolaan Keterjangkauan Pangan

1. Pengelolaan Ketersediaan Pangan

5. Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan

KEBIJAKAN STRATEGIS

KSPG2015-2019

• Produksi Domestik

• Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Desa

• Perdagangan (Ekspor dan Impor) Pangan

• Produksi dan Olahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

21

1. Pengelolaan Ketersediaan Pangan

• Efisiensi Pemasaran Pangan

• Sistem Logistik Pangan

• Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

• Kerawanan Pangan Darurat

• Bantuan Pangan Bagi Keluarga Miskin

22

2. Pengelolaan Keterjangkauan Pangan

• Pengembangan Pola Konsumsi B2SA dan Percepatan Diversifikasi Pangan dan Gizi Berbasis Pangan Lokal

• Perbaikan Gizi Masyarakat

• Pengembangan Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan

23

3. Pemanfaatan Pangan

• Regenerasi Petani dan Penguatan Organisasi Petani-Nelayan

• Pengembangan Kemitraan Ketahanan Pangan

• Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan dan Gizi

24

4. Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan

• Kebijakan Pendukung dari Kementerian/Lembaga

• Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektor dan Pusat-Daerah

• Optimalisasi Fungsi Dewan Ketahanan Pangan

25

5. Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan

26