Pemanfaatan Data (Arbovirosis) dalam Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Dana Desa untuk Mobilisasi Pemberdayaan Masyarakat Ir. Eppy Lugiarti, MP Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan
Pemanfaatan Data
(Arbovirosis) dalam
Penyusunan Perencanaan dan
Anggaran Dana Desa untuk
Mobilisasi Pemberdayaan
Masyarakat Ir. Eppy Lugiarti, MP
Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan
Perdesaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN DESA
Paradigma Lama
“Desa Sebagai Objek
Pembangunan”
Paradigma Baru
“Desa Sebagai Subjek
Pembangunan
Partisipatoris”
Pertama
Pemberian Kewenangan
Berdasarkan Azas Rekognisi
dan Subsidiaritas
➢ “Rekognisi berarti pengakuan
dan penghormatan atas
eksistensi Desa”
➢ “Subsidiaritas berarti
penggunaan wewenang skala
local”
Kedua
Kedudukan Desa Sebagai
Pemerintahan Berbasis
Masyarakat
“ Campuran dari komunitas yang
mengatur dirinya sendiri (Self
Governing Community) &
Pemerintahan Lokal (Local
Government)
➢ Agar Pembangunan Desa danPemberdayaanMasyarakat DesaLebih Fokus danTerarah
➢ Manfaatnya dapatdirasakan olehseluruh warga Desatanpa terkecuali (No one Left Behind)
ARAH PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
4
PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Sampai DenganTahun 2030
HAKIKAT DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DESA
PEMBANGUNAN DESA
UU No.6 th. 2014
Peningkatan Pelayanan
Dasar
Pembangunan dan
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Desa
Pengembangan Potensi
Ekonomi Lokal di Desa
Pemanfaatan SDA dan
Lingkungan Hidup berkelanjutan
01
02
03
04
Meningkatkan KUALITAS
HIDUP Manusia
Meningkatkan PELAYANAN
PUBLIK di Desa
Penanggulangan
KEMISKINAN
Menjadikan Masyarakat Desa
Sebagai SUBJEK PEMBANGUNAN
Prioritas
ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN DESA:Melokalkan SDGs dalam Pembangunan Desa : SDGs DESA
SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
TIPE DESA SESUAI SDGs DESA
(1)
7
DESATANPA
KEMISKINAN &
KELAPARAN
DESA PEDULI
KESEHATAN
DESA PEDULI
PENDIDIKANDESA RAMAH
PEREMPUAN
Upaya terpadu
Desa dalam
mewujudkan
SDGs 3, 6 dan 11
9
1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk
2. Unmeet need pelayanan kesehatan mencapai 0%
3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan
menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%
4. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0
5. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0
6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%
7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%
8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta,
filariasis (kaki gajah) mencapai 100%9. Persentase perokok <18 tahun mencapai 0%
10.Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT
11.Korban penyalahgunakan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti
rehabilitasi sosial
12.Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%13.Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang
pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100%
14.Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility
rate/ASFR) mencapai 0%
15. Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5
INDIKATOR DESA SEHAT DAN SEJAHTERA
Tercapainya tujuan
ini pada tahun 2030
dapat diukur
dengan:
9
INDIKATOR DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI
Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia.Pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak masih menjadiproblem di seluruh dunia. Karena itulah, pemenuhan ataskebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi menjadi tujuanpembangunan berkelanjutan.
Tercapainya tujuan SDGs Desa ini dapat diukur daribeberapa hal, seperti: akses rumah tangga terhadap airminum dan sanitasi layak mencapai 100 persen padatahun 2030; terjadinya efisiensi penggunaan air minum;serta adanya aksi melindungi dan merestorasi ekosistemterkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan,lahan basah, sungai, air tanah, dan danau
9
INDIKATOR KAWASAN PEMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN
Tujuan ini, sampai dengan tahun 2030, menargetkan
terwujudnya desa yang inklusif, aman, kuat, dan
berkelanjutan, dengan beberapa target capaian
kawasan permukiman yang bersih dan sehat,
terciptanya keamanan lingkungan melalui swadaya
masyarakat, serta terbangunnya partisipasi semua
pihak dalam pembangunan desa.
Kebutuhan pemukiman layak huni dengan harga
terjangkau sering kali tidak diimbangi dengan
ketersediaan pemukiman yang memenuhi standar sarana
prasarana yang dibutuhkan, seperti ruang terbuka hijau,
lapangan olah raga, tempat usaha dan perdagangan,
fasilitas umum, sanitasi, air bersih, dan pengelolaan
limbah.
Upaya pencapaian SDGs
Desa 11 dapat sejalan
dengan upaya
Mewujudkan Desa
Bebas Jentik
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Informasi Desa
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pembangunan desa dan Kawasan
Perdesaan
Pasal 86
1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui
sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengembangkan sistem informasi Desa dan
pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan
Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang
berkaitan dengan Pembangunan Desa dan
pembangunan Kawasan Perdesaan.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat
diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku
kepentingan
Permendesa Nomor 21 Tahun 2020
Pasal 1
Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan
data kewilayahan dan data kewargaan di Desa
yang disediakan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu
dengan mendayagunakan fasilitas perangkat
lunak dan perangkat keras, jaringan, dan
sumber daya manusia untuk disajikan menjadi
informasi yang berguna dalam peningkatan
efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta
dasar perumusan kebijakan strategis
Pembangunan Desa.
Pasal 11
SID digunakan untuk menyusun:
▪ arah kebijakan Perencanaan Pembangunan
Desa; dan
▪ program dan/atau kegiatan prioritas
Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan
SDGs Desa.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1. Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:
a. Pendataan Desa;
b. Perencanaan Pembangunan Desa;
c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.
2. Pendataan Desa (Dari Oleh dan Untuk Desa)
a. Pendataan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: Pendataan Desa tahap awal; dan Pendataan Desa tahap pemutakhiran.
b. Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa yang terdiri dari unsur masyarakat Desa dan perangkat Desa.
c. Pendataan Desa tahap awal merupakan sensus partisipatoris yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh wargaDesa secara inklusif.
d. Hasil Pendataan Desa tahap awal merupakan data dasar SDGs Desa.
e. Sasaran Pendataan Desa merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untukmenggambarkan kondisi objektif Desa.
f. Data SDGs Desa dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubahmenjadi data digital.
g. Pendataan Desa tahap awal dibiayai dengan Keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa.
h. Pemerintah Desa berkewajiban memperbaharui data SDGs Desa setiap 6 (enam) bulan sekali.
7
UNDANG UNDANG DESA menghadirkan :
SATU DESA SATU PERENCANAAN SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN
DOKUMEN PERENCANAAN
(RPJMDesa, RKPDesaAPBDesa
Pendapatan asli Desa
Lain-lain Pendapatan yang sah
hibah dan sumbangan pihak ketiga
PENDAPATAN DESA
1
5
6
7
bantuan keuangan dari APBDProv/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN :• Dari realokasi
anggaran pusat berbasis desa
• 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
Bagian dari PDRD kabupaten/kota• Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD)• Paling sedikit 10% dari dari
dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK
• Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
PERMENDESA NOMOR 7 TAHUN 2021
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN
2022
Pasal 5 Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana diarahkan untuk program dan/atau kegiatan
percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 6 TAHUN 2014
Kewenangan
Lokal Berskala
Desa
Kewenangan
Berdasarkan
Hak Asal Usul
01 02
Kewenangan yang ditugaskan
oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
03
Kewenangan lain yang
ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Sesuai
peraturan perundang-undangan
04
Desa Berwewenang Mengatur dan
Mengurus
Desa Tidak Berwewenang Mengatur Tetapi Hanya
Berwewenang Mengurus
1. Mendorong Pengesahan Perbup dan Perdes Tentang Kewenangan Desa DalamUpaya PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ARBOVIROSIS
2. Mendorong Bagi Pakai Data (Interoperabilitas) Data ARBOVIROSIS
3. Mengawal Program KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITARBOVIROSIS Sebagai Program Prioritas yang dibiayai melalui APBDesa
4. Pendampingan oleh OPD, pendamping profesional dan pendamping teknistermasuk upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatansecara berkelanjutan
5. Penguatan Koordinasi lintas sektor dalam pembinaan dan pengawasan
6. Monitoring dan Evaluasi KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITARBOVIROSIS dilakukan oleh Desa dan supra Desa secara berkala
1. Pada dasarnya Penggunaan Dana Desa dimungkinkan untuk mendukung PenyelenggaraanProgram yang berkaitan dengan Upaya PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITARBOVIROSIS sepanjang kegiatan-kegiatannya sesuai dengan kewenangan Desa danMendukung pencapaian SDGs Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sehingga Desamemiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus;
2. Apabila dalam Program tersebut terdapat kegiatan merupakan kegiatan teknis yangmenjadi urusan supra Desa (Pemda Kabupaten/Kota, Pemda Provinsi dan Pemerintah),maka bersifat penugasan kepada desa sehingga Desa hanya memiliki kewenangan untukmengurus saja sedangkan sumber pembiayaan berasal dari yang menugaskan.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2, Upaya PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITARBOVIROSIS perlu dipilah kegiatan yang menjadi kewenangan Desa dan kewenangansupra Desa yang bersifat penugasan kepada Desa, sehingga tidak semua kegiatan padaProgram ini dibiayai dari Dana Desa walaupun dilakukan oleh Desa.
KESIMPULAN