LAYANAN PENGELOLAAN PTK DIKDAS BERDASARKAN DUKUNGAN DAPODIK TAHUN 2014 1 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 01 Mei 2014
LAYANAN PENGELOLAAN PTK DIKDAS BERDASARKAN DUKUNGAN
DAPODIK TAHUN 2014
11
Direktorat Jenderal Pendidikan DasarKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
01 Mei 2014
Biodata
Nama : Tagor Alamsyah Harahap. M.Kom Tgl Lahir : Batangtoru, 19 Oktober 1969 Pendidikan :
SDN : 3 Gunungtua Padang bolak - Lulus1982 SMPN : 1 Gunungtua Padang bolak - Lulus1985 SMAN 4 Padang Sidempuan – Lulus 1988 S1 : Universitas Budi Luhur Jurusan Teknik Informatika (2004) S2 : Universitas Budi Luhur Jurusan Teknik Informatika (2008) S3 : Universitas Pertanian Bogor, Jurusan PSL (Kuliah)
Bergabung di Depdiknas sejak Tahun 1994 Staf pada Direkorat Dikmenum 1994 – 1996 Kasi Kompetensi Guru, Direktorat PMPTK 2009 Kasi Penyusunan Program Direktorat P2TK Dikdas, 2010 - sekarang
Reformasi BirokrasiA
gen
da R
efo
rmasi
Kem
dik
nas 2. PENATAAN TATA LAKSANA2. PENATAAN TATA LAKSANA
3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
7. PENGUATAN PENGAWASAN7. PENGUATAN PENGAWASAN
6. TRANSFORMASI BUDAYA/ PERUBAHAN
6. TRANSFORMASI BUDAYA/ PERUBAHAN
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
4. PENINGKATAN MUTU LAYANAN PUBLIKa. Layanan Satuan Pendidikanb. Layanan Peserta Didikc. Layanan PTKd. Layanan Substansi Pendidikane. Layanan Kebudayaan/Kebahasaan
4. PENINGKATAN MUTU LAYANAN PUBLIKa. Layanan Satuan Pendidikanb. Layanan Peserta Didikc. Layanan PTKd. Layanan Substansi Pendidikane. Layanan Kebudayaan/Kebahasaan
Hasi
l ya
ng
Dih
ara
pkan
Terbangunnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip good governance
Terbangunnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusifRegulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasiMeningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right size)Terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right size)
Meningkatnya penyelenggaraan fungsi pendidikan yang bersih & bebas KKNMeningkatnya penyelenggaraan fungsi pendidikan yang bersih & bebas KKN
Adanya perubahan mind set dan culture set. Serta terbangunnya birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi
Adanya perubahan mind set dan culture set. Serta terbangunnya birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi
Terbangunnya kualitas SDM aparatur berintegritas, profesional, modern dan sejahteraTerbangunnya kualitas SDM aparatur berintegritas, profesional, modern dan sejahtera
Terwujudnya kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan prima
Terwujudnya kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan prima
1 Apa itu dapodik?
Skem
a Ke
bija
kan
Peng
emba
ngan
Pen
didi
kan
Nas
iona
l
• Sekolah : penggandaan, entri data, kirim data• UPTD Kecamatan / sekolah gugus/ Sekolah induk/ Forum
operator : sebagai technical support operational aplikasi • Dinas Pendidikan Kabkota : sosialisasi dan bimbingan teknis,
verifikasi dan validasi front end (cek Dokumen)• Dinas Pendidikan Provinsi : medorong, membina dan
memonitoring sekolah • Pengawas Sekolah : Memonitoring dan Memverifikasi kebenaran
data sekolah binaannya. (cek fisik)• Pusat : - Sekretariat : membangun sistem, helpdesk, validasi backend
pengumpul-pengguna- penyaji data- Direktorat : membangun sistem pengolahan dan pemanfaatan
data sesuai dengan TUPOKSI
D. Mekanisme Pendataan 2013
Cek Data Guru setiap saat
OPERATOR DAPODIK DISEKOLAH
SERVER P2TK DIKDAS
Kirim dapodikSetiap Semester, minimal setiap saat jika ada perubahan
Ambil Data Guru,Siswa dan Rombel untuk tunjangan
Info data guru baik yg valid atau tidakMemenuhi
syarat atau tidak?
Feedback Perbaikan data jika belum valid
Cetak SK jika sudah Valid(Yg dibayar melalui Pusat)
SERVER DIT. SD SERVER
DIT. SMPSERVER DIT. PKLK
Ambil Data SISWA,UNTUK BOS, BSM, REHAB RUANG
SIKLUS DATA DAN INFORMASI PENERBITAN SK TUNJANGAN
WEBSITE TUNJANGAN
KAB. AAAA
SERVER DAPODIK
KAB. BBBB
OPERATOR KAB/KOTA MENERIMA SOFTCOPY
SK TRANSFER SECARA ON-LINE(Yg dibayar Kab/Kota)
2 Penggunaan Dapodik Untuk Tunjangan Guru
11
1. Mengajar sesuai sertifikat pendidik2. Melaksanakan Beban Mengajar min. 24 Jam
/minggu3. Sebagai Guru Tetap di Departemen4. Mengajar pada satuan pendidikan sesuai rasio
minimal5. Usia max 60 tahun6. Tidak terikat sbg tenaga tetap di instansi lain
Persyaratan menerima Tunjangan Profesi Menurut PP 74 Tahun 2008 Pasal 15
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI PNSD, TH. 2014
DIREKTORAT P2TK SEKOLAH KAB/KOTA
Dapodik
Informasi Dari sekolah Pemutahiran data dan informasi dari Direktorat status SK dan pencairan tunjangan
SK Tunjangan Baru & Lama)
Penyaluran Tunjangan Minggu ke-3 bulan Maret
Memenuhi Syarat?
ya
TdkDisplay di website
BADAN PSDM & PMP
Kelulusan baru 2013
Rekening Guru Lulusan
baru
Pencairan (SPP/SPM)
SK Tunjangan Baru & Lama)
KPPN/BANK PENYALUR
Penyaluran ke rekening penerima
Buku Tabungan Penerima
Penerbitan SP2D
SP2DPenerima
Lama
Cek persyaratan penyaluran sesuai PP 74 th. 20081. Beban mengajar 24 Jam 2. Rasio siswa guru3. Masa Kerja, Gol, 4. Gaji Pokok, NPWP
Februari 2014
Maret 2014
Maret 2014
Minggu ke-4 Bulan Maret
Mengirimkan laporan online
NRG danSertifikat mengajar
.....MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DAPODIK SEMESTER 2 T.A. 2013/2014 DAPODIK SEMESTER 1 T.A. 2014/2015
SK yg terbit di Semester I dengan masa berlaku SK hanya 6 bulan untuk membayar TW I dan II(Jan – Juni)
3 bulan waktu untuk perbaikan data
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
SK yg terbit di Semester II dengan masa berlaku SK hanya 6 bulan untuk membayar TW III dan IV (Juli – Des)
5 bulan waktu untuk perbaikan data
JADWAL PENERBITAN SKTP 2014Berbasis Data Dapodik
Batas Pergantian tahun ajaran baru sehingga dapodik harus diupdate
Setelah sekolah mengirimkan data online melalui aplikasi DAPODIK ke server pusat, maka guru dapat melihat status kebenaran data di Layanan INFO PTK yang berbasis website dgn alamat :
http://223.27.144.195:8081http://223.27.144.195:8082http://223.27.144.195:8083http://223.27.144.195:8084http://223.27.144.195:8085http://223.27.144.195:8086http://223.27.144.195:8087http://223.27.144.195:8088http://223.27.144.195:8089dan dapat mengirimkan kembali hasil koreksi jika terdapat kesalahan. Hal ini hanya bisa dilakukan sebelum penerbitan SK tunjangan.
LAYANAN INFO PTK BERBASIS WEBSITE
3Contoh Informasi PTK Yang Sudah
Memenuhi Syarat Untuk Penerbitan SK
CONTOH INFO DATA GURU YANG SUDAH MEMENUHI SYARAT
Halaman Lanjutan......
Halaman Lanjutan......
Halaman Lanjutan......
4Contoh Informasi PTK Yang Belum
Memenuhi Syarat Untuk Penerbitan SK
CONTOH INFO DATA GURU YANG BELUM MEMENUHI SYARAT
Halaman Lanjutan......
Halaman Lanjutan......
26
KEBIJAKAN PENATAAN RASIO SISWA : GURU
TAHUN 2016
26
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan08 Februari 2014
18 20 22 17 22 21
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6
120PAGI
Tunjangan guru yg jumlah siswanya kurang dari 20
120/9 = 13,3
JENJANG SDBERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015
18 20 22 17 22 21
20 18 22 17 25 21
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6
120PAGI
SIANG 120
240/9 = 26,6
JENJANG SDBERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015
18 20 22 17 22 21
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6
120PAGI
Tunjangan guru yg jumlah siswanya kurang dari 20
120/9 = 13,3
JENJANG SDBERLAKU SETELAH DESEMBER 2015
18 20 22 17 22 21
20 18 22 17 25 21
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6
120PAGI
SIANG 120
240/13 = 18,5
JENJANG SDBERLAKU SETELAH DESEMBER 2015
25 25 25
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
30 30 33
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22 84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
22
9.4
JENJANG SMP
20 20 20
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
20 20 20
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22 84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
15
7.4
18
8.4
22
9.4
15
8.5
JENJANG SMP
20 20 20
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
20 20 20
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22 84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
15
7.4
18
8.4
22
9.4
15
8.5
252
21
12
15.75
16
JENJANG SMPBERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015
20 20 20
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
20 20 20
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22 84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
15
7.4
18
8.4
22
9.4
15
8.5
252
21
12
15.75
16
JENJANG SMPBERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015
20 20 20
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
20 20 20
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22 84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
15
7.4
18
8.4
22
9.4
15
8.5
252
21
12
15.75
16
JENJANG SMPMULAI BERLAKU JANUARI 2016
PEMANFAATAN DAPODIK UNTUK KOMPETENSI GURU DENGAN
TUNJANGAN PROFESI
PERMENDIKNAS 35 TAHUN 2010Pasal 2
(1) Guru yang tidak dapat memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan, padahal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian, beban kerjanya dikurangi sehingga kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka atau dianggap melaksanakan beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka.
Catatan :Jika pembayaran dilakukan pusat maka tugas diatas dapat dikendalikan pusat, dengan dukungan SIMPAK dan DAPODIK
Juknis Permendiknas 35 Tahun 2010 H. S A N K S I
1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja, padahal tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.
a. dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi; 2. Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum akan
mendapatkan sanksi sebagai berikut.a. diberhentikan sebagai guru; b. wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima setelah yang bersangkutan
memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut; c. wajib mengembalikan seluruh tunjangan fungsional yang pernah diterima setelah yang
bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut; dan 3. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota sesuai
kewenangannya. a. Menteri menetapkan sanksi berupa penghilangan hak untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi
guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja guru minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu.
REGULASI PEMBAYARAN/PEMBERHENTIAN TUNJANGAN GURU
PROSES PENYETARAN DAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL, PKB, & PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAM RANGKA PEMBINAAN KARIR
PENILAIANDOKUMEN
PNS ?
SUDAH INPASSING ?
PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PNS (SESUAI PERMENEGPAN 16)
TIDAK
TIDAK YA
PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS
(PERMENDIKBUD NO. 4 TAHUN 2014))
YA
PENGEMBANGAN DIRI melalui CPD
PUBLIKASI ILMIAH dan/atau KARYA INOVATIF
PENILAIAN KINERJA
Penyesuaian Ijazah tidak relevan, tanda jasa, dsb
UN
SUR
U
TAM
A(M
in. 9
0%)
UN
SUR
PE
NU
NJA
NG
(Max
. 90%
)
Guru Pertama
Guru Muda
Guru Madya
Guru Utama
Penata Muda, IIIa
Penata Muda Tingkat I, IIIb
Penata, IIIc
Penata Tingkat I, IIId
Pembina, IVa
Pembina Tingkat I, IVb
Pembina Utama Muda, IVc
Pembina Utama Madya, IVd
Pembina Utama, IVe
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
KECUKUPAN ANGKA
KREDIT?
1.Naik Pangkat2.Tunj. Profesi
YA
Guru Profesional
1. Tidak Naik Pangkat2. Jam mengajar dikurangi3. Tunj. Profesi tidak terima
TIDAK
Inpassing sudah Berakhir des 2011
(Permendiknas 22 th. 2010)
TARGET ANGKA KREDIT
PETA JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT AWAL SETIAP GURU
SIKLUS PEMBINAAN KARIR GURU (DILAKUKAN BERULANG-ULANG)
Proses pengganti Inpassing
Penyesuaian Ijazah yg relevan
SK INPASSING SESUAI PERMENEGPAN 84
PENATAAN DAN PENGAMBANGAN SIM DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN PTK
KESEJAHTERAAN PEMBINAANKARIR
INPASSINGPERENCANAANKEBUTUHAN PTK
DUKUNGAN DAPODIK TERKAIT PENDATAAN DAN PENYALURAN TUNJANGAN
(Penentuan Gaji Terbaru Guru dari SIMPAK)
KemdikbudSekolah
Dapodik
P2TK DIKDAS
PENILAIAN ANGKA KREDIT
TUNJANGAN PROFESI
PETA KELEBIHAN /KEKURANGAN
GURU
RASIO DAN BEBAN
MENGAJAR
Kecukupan Angka Kredit
TUNJANGAN KHUSUS
STF
BANTUAN KUALIFIKASI AKADEMIK
Status telah Sertifikasi
Bertugas di daerah khusus
Status GBPNS
Kebutuhan Guru
Data Guru
Data Guru
Pelaksanaan Beban Mengajar 24 jam
PENYETARAAN GBPNS/PENYE
SUAIAN JAFUNG DAN
ANGKA KREDIT AWAL
Pelaksanaan Beban Mengajar 24 jam
BANK MITRA
Guru Profesional
Kesejahteraan
Data Guru
Status Kuliah dan Ijazah
NPSNNISNNUPTKRombelDaerah khusus
Data IndividuSiswa/PTK
No. Rek GuruKebutuhan Guru
Kebutuhan Guru
Kebutuhan Anggaran Tahun Berikutnya didapat dari nominal setiap dana yg masuk ke rekening guru dan dimungkinkan tunjangan disalurkan setiap bulan
KEMENKEU
Bisa menginformasikan gaji terbaru berdasarkan Penilaian Angka Kredit (Permenegpan No.16/2009)
DATA DAPODIK DAPAT MENDUKUNG INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN GURU SECARA ON-LINE(KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA )
KEMDIKBUD
Dapodik
BANK MITRA
Data IndividuSiswa/PTK
KEMENKEUSEKOLAH
KAB/KOTA1.Peta Kelebihan/ kekurangan guru (M)2.Angka Kredit (M)3.SK Tunj. Profesi PNSD (M)
BKD
1. Usulan Mutasi dari Kab/Kota (K)
2. Permintaan pengangkatan dari Kab/Kota (K)
MENPAN
Formasi CPNS Guru dari BKD
Informasi Kebutuhan guru per Kab/kota (M)
Informasi Kebutuhan per Kab/kota
P2TK
1. Row data individu guru (M)2. Perencanaan Kebutuhan PTK (K)3. Tunj. Profesi (K)4. Pembinaan Karir (K)5. Kebutuhan Angaran Tunjangan
Profesi (K)
PUSBANGPRODIK
1. Usulan Tunjangan Profesi Transfer Daerah (M).
2.Kekurangan Dana (M)
1. Tranfer Tunj. Profesi Non PNS (M)2.Laporan Realisasi Transfer Tunj.
Profesi (K)
1.Kuota Sertifikasi (M)2.Kelulusan Sertifikasi (K)3.Nilai PKB dan PK Guru (K)4.Nilai UKG (K)
PDSP
1.Kode Referensi (K)2.Statistik Pendidikan (K)3.Row Data Pendidikan (M)
Ketarangan :M = Masuk ke Sistem eksternalK = Keluar dari Sistem eksternal
PUSAT DATA KEMDIKBUD
DIKTI
1.Kuota Calon Guru menurut Jurusan (M)
2.Lulusan dan Kuota PPG (K)
RASIO PENDIDIK SEKOLAH DASAR 2013
Rasio Minimal Siswa:Guru
Jenjang
PP 74/2008
PermendiknasNo.
41/2007
SD 1:20 1:28Secara Nasional Rasio SD saat ini adalah 1:17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41
Nasional 1 : 17
KELEBIHAN GURU
Aceh
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Jawa Timur
DI Yogyakarta
Sulawesi Tengah
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Barat
Sumatera Barat
Sulawesi Tenggara
Bengkulu
Jambi
Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara
Riau
Jawa Tengah
Lampung
Gorontalo
Sumatera Utara
Kalimantan Barat
Maluku
Sumatera Selatan
Bali
Kalimantan Timur
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Nusa Tenggara Timur
Maluku Utara
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Papua Barat
Papua
11
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
19
22
22
22
39
75
RASIO PENDIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2013
Rasio Minimal Siswa:Guru
Jenjang
PP 74/2008
PermendiknasNo.
41/2007
SMP 1:20 1:32Secara Nasional Rasio SMP saat ini adalah 1:17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41
Nasional1 : 16 KELEBIHAN GURU
Aceh
Sumatera Barat
Nusa Tenggara Barat
DI Yogyakarta
Kalimantan Selatan
Gorontalo
Sulawesi Tenggara
Jambi
Sulawesi Tengah
Kalimantan Tengah
Sulawesi Utara
Riau
Sulawesi Barat
Bengkulu
Sulawesi Selatan
Jawa Timur
Lampung
Nusa Tenggara Timur
Sumatera Utara
Maluku
Sumatera Selatan
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Kalimantan Barat
Bali
Jawa Tengah
Maluku Utara
Kepulauan Bangka Belitung
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
Papua Barat
Papua
11
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
20
28
35
RASIO PENDIDIK SEKOLAH DASAR 2013
Rasio Minimal Siswa:Guru
Jenjang
PP 74/2008
PermendiknasNo.
41/2007
SD 1:20 1:28Secara Nasional Rasio SD saat ini adalah 1:17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41
Nasional 1 : 17
KELEBIHAN GURU
Aceh
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Jawa Timur
DI Yogyakarta
Sulawesi Tengah
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Barat
Sumatera Barat
Sulawesi Tenggara
Bengkulu
Jambi
Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara
Riau
Jawa Tengah
Lampung
Gorontalo
Sumatera Utara
Kalimantan Barat
Maluku
Sumatera Selatan
Bali
Kalimantan Timur
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Nusa Tenggara Timur
Maluku Utara
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Papua Barat
Papua
11
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
19
22
22
22
39
75
RASIO PENDIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2013
Rasio Minimal Siswa:Guru
Jenjang
PP 74/2008
PermendiknasNo.
41/2007
SMP 1:20 1:32Secara Nasional Rasio SMP saat ini adalah 1:17. Hal ini menunjukkan bahwa rasio berada di bawah standar minimal PP 74 dan Permendiknas No.41
Nasional1 : 16 KELEBIHAN GURU
Aceh
Sumatera Barat
Nusa Tenggara Barat
DI Yogyakarta
Kalimantan Selatan
Gorontalo
Sulawesi Tenggara
Jambi
Sulawesi Tengah
Kalimantan Tengah
Sulawesi Utara
Riau
Sulawesi Barat
Bengkulu
Sulawesi Selatan
Jawa Timur
Lampung
Nusa Tenggara Timur
Sumatera Utara
Maluku
Sumatera Selatan
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Kalimantan Barat
Bali
Jawa Tengah
Maluku Utara
Kepulauan Bangka Belitung
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
Papua Barat
Papua
11
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
20
28
35
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
.....................
KEBUTUHAN GURU SMP NEGERI 2013KABUPATEN KAB. GORONTALO
PNS 95 105 97 123 111 56 26 37 34 24 43 37 22
PNS Bersertifikat 78,9% 67,6% 81,4% 87,0% 92,8% 80,4% 65,4% 70,3% 79,4% 33,3% 0,0% 81,1%
Bukan PNS (BPNS) 31 20 25 24 29 10 16 20 13 32 21 2 32
BPNS Bersertifikat 6,5% 0,0% 0,0% 4,2% 17,2% 10,0% 6,3% 10,0% 0,0% 9,4% 0,0% 50,0%
Jumlah Guru 126 125 122 147 140 66 42 57 47 56 64 39 54
Kebutuhan 115 115 115 115 115 66 66 66 66 66
Selisih 11 10 7 32 25 0 -24 -9 -19 -10
Jumlah guru : 1.085
BIND BING MAT IPA IPS PKN SEN PENJ MULOK TIK AGAMA BK 99
95 105
97
123 111
56
26 37 34
24 43 37
22
31 20
25
24 29
10
16
20 13 32
21
2 32
126 125 122
147140
66
42
57
4756
64
39
54
PNS BPNSKEBUTUHAN PNS BERSERTIFIKAT
Jumlah Guru yg ada melebihi kebutuhan
Jumlah Guru PNS yg ada melebihi kebutuhan
KEBUTUHAN GURU SMP NEGERI 2013KABUPATEN KAB. BLITAR
PNS 189 159 198 191 190 102 75 79 121 50 70 128 17
PNS Bersertifikat 97,9% 93,1% 97,0% 96,3% 98,9% 100,0% 85,3% 93,7% 88,4% 66,0% 2,9% 88,3%
Bukan PNS (BPNS) 10 11 2 5 5 4 6 6 33 25 32 12 19
BPNS Bersertifikat 20,0% 18,2% 50,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 16,7% 6,1% 4,0% 0,0% 8,3%
Jumlah Guru 199 170 200 196 195 106 81 85 154 75 102 140 36
Kebutuhan 150 150 150 150 150 75 75 75 75 75
Selisih 49 20 50 46 45 31 6 10 79 0
Jumlah guru : 1.739
BIND BING MAT IPA IPS PKN SEN PENJ MULOK TIK AGAMA BK 99
189
159
198 191 190
102
75 79
121
50 70
128
17
10
11
2 5 5
4
6 6
33
25
32
12
19
199
170
200 196 195
106
81 85
154
75
102
140
36
PNS BPNSKEBUTUHAN PNS BERSERTIFIKATBPNS BERSERTIFIKAT
Hampir semua mapel menunjukkan Jumlah yg disertifikasi melebihi kebutuhan guru
Tidak dibutuhkan