Pemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia - Pkn

Pemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kelompok 1:Agung SamuelBobby Pradoto

Egia BalinaIndah Aretha M

Vira Rahayu

Pendahuluan

Persoalan hak asasi manusia sesungguhnya merupakan persoalan universal yang mencakup seluruh umat manusia di dunia. Dengan demikian, kita harus menyadari bahwa masalah hak asasi manusia adalah masalah bersama yang menuntut partisipasi aktif untuk menghargai dan melindunginya demi kelangsungan kehidupan manusia yang beradab.

Pengertian HAM

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri dengan mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :

a) HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

b) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

c) HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Pengertian dari para tokoh:John Locke (Two Treaties on Civil Government)

Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Oleh sebab itu:

Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban.

Hak asasi semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Koentjoro Poerbapranoto (1976)Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia)Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya. Melalui Deklarasi Universal HAM 10 desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Isi pokok deklarasi tersebut tertuang pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Hak- hak yang diatur menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal Human Rights 1948 itu adalah:

Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, Hak memiliki sesuatu, Hak mendapatkan aliran kepercayaan atau agama Hak untuk hidup, Hak untuk kemerdekaan hidup, Hak untuk memperoleh nama baik, Hak untuk memperoleh pekerjaan, Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Magna Charta Petition of Rights

Habeas Corpus Act

Bill of Rights

Declaration of Independence Declaration des

Droits de L’homme et du

Citoyen

Dokumen – dokumen perlindungan terhadap HAM:

Magna Charta (1215)Pada awal abad ke XII, muncul piagam Magna Carta atau Piagam Agung, terjadi pada pemerintahan Raja John Lackland. Raja John yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan kelompok bangsawan mengakibatkan rasa tidak puas kaum bangsawan dan berhasil membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta. Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 di Inggris yang dibuat untuk membatasi kekuasaan Raja John di Inggris. Isi dari Magna Charta tersebut adalah :

1) Raja beserta keturunannya, berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja di Inggris.

2) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untu memberikan hak-hak sebagai berikut :

Para petugas kemanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.

Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan sanksi yang sah.

Seseorang yang bukan budak tidak akan di tahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.

Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur di tahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Tahun 1628, muncullah piagam Petition of Rights. Dokumen ini berisi pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Hak-hak tersebut adalah:

Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan,

Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya,

Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

Petition of Rights

Tahun 1679, dokumen Habeas Corpus Act merupakan Undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang. Isinya adalah:

Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu dua hari setelah penahanan.

Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti ang sah menurut hukum.

Habeas Corpus Act

Pada tahun 1689, Bill of Rights dikeluarkan dan menjadi undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan terhdap Raja James II. Isi dari dokumen ini adalah :

Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen Kebebasan berbicara dan mengeluarkan

pendapat Pajak, undang-undang, dan pembentukan

tentara tetap harus seizing parlemen Hak warga negara untuk memeluk agama

menurut kepercayaannya masing-masing Parlemen berhak untuk mengubah keputusan

raja.

Bill of Rights

Pernyataan kemerdekaan itu diwujudkan dalam sebuah Declaration of Independence. Rumusan isi naskah proklamasi kemerdekaan tersebut disusun oleh Thomas Jefferson. Naskah deklarasi kemerdekaan ditandatangani oleh 56 orang wakil dari 13 koloni. Tanda tangan pertama dari John Hancock. Saat itu menjabat sebagai ketua Kongres.

“We hold these truth to be selvident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain an alienable right, that among these are life, liberty, and persuit of happiness ..." (Bahwasanya kami berpegang kepada kebenaran ini dengan suatu keyakinan bahwa semua orang diciptakan dalam keadaan sama derajat, mereka diberkati oleh Pencipta-nya beberapa hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat, bahwa diantara hak-hak asasi itu ialah hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak mencari kebahagiaan).

Declaration of Independence (1776)

Pernyataan hak – hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil Revolusi Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete, antara lain menyebutkan:

Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak – hak yang sama

Hak – hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan, dan sebagainya.

Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen

Hak – hak asasi manusia mencakupi beberapa bidang:A. Hak – hak asasi pribadi (personal rights)

contoh: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.

B. Hak – hak asasi ekonomi (property rights)contoh: hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta memanfaatkan waktu.

C. Hak – hak asasi politik (political rights), yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan. contoh: hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu), hak untuk mendirikan parpol dsb.

D. Hak asasi mendapatkan perlakuan yg sama dlm hukum dan pemerintahan (rights of legal equality)

E. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights)contoh: hak memperoleh pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan dsb.

F. Hak untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights)contoh: peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dsb.

HAM dilihat dari sifatnya :

Hak asasi manusia klasik,hak yg timbul dari keberadaan manusia itu sendiri, contoh : hak hidup, hak beragama

Hak asasi sosial, hak yg berhubungan dg kebutuhan manusia, contoh : hak memperoleh sesuatu, pendidikan, dll

Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM

Salah satu tonggak dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia yang telah mendapat perhatian dunia international adalah ketika organisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 1946. Langkah upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM semakin nyata ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948, ini menjadi salah satu acuan bagi negara – negara anggota PBB. Meski demikian, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak bersifat mengikat negara-negara anggota PBB. Hak – hak asasi manusia tercantum dalam:Pembukaan dan 30 pasal yang terdapat di dalam deklarasi tersebut

Tahun Nama Dokumen

Isi/keterangan

1215 Magna Charta(Masa

Pemerintahan Lockland di

Inggris)

1) Raja beserta keturunannya, berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja di Inggris.2) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut : Para petugas kemanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan sanksi yang sah. Seseorang yang bukan budak tidak akan di tahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur di tahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Sejarah Perkembangan Indonesia

Tahun Nama Dokumen

Isi/keterangan

1629 Petition of Rights (Masa

Pemerintahan Charles I di Inggris)

Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

1679 Habeas Corpus Act (Masa

Pemerintahan Charles II di

Inggris)

Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu dua hari setelah penahanan. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti ang sah menurut hukum.

1689 Bill of Rights (Masa

Pemerintahan William III di

Inggris)

Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizing parlemen Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

Tahun Nama Dokumen

Isi/keterangan

1776 Declaration of Independence

(Amerika Serikat)

Bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka dikaruniai oleh Tuhan, hak – hak yang tidak dapat dicabut dari dirinya ialah: hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan (life, liberty, and persuit of happiness).

Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan hak asasi dalam konstitusi (dimuat secara resmi dalam Constitution of USA tahun 1787) atas jasa Presiden Thomas Jefferson.

1789 Declaration des Droits de

L’homme et du Citoyen

(Perancis)

Pernyataan hak – hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil Revolusi Perancis di bawah pimpinan Jendral Laffayete, antara lain menyebutkan:

Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak – hak yang sama Hak – hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan, dan sebagainya.

Tahun Nama Dokumen

Isi/keterangan

1918 Rights of Determination

Tahun – tahun berikutnya, pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi diikuti oleh Belgia (1831), Uni Soviet (1936), Indonesia (1945), dan sebagainya. Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.

1941 Atlantic Charter (Dipelopori oleh

Franklin D. Roosevelt)

Muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II, kemudian disebutkan 4 kebebasan: Kemerdekaan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Kemerekaan beragama. Kemerdekaan dari segala kekurangan dan kemelaratan. Kebebasan dari segala rasa ketakutan

1948 Universal Declaration of Human Rights

Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, Hak memiliki sesuatu,Hak mendapatkan aliran kepercayaan atau agama Hak untuk hidup, Hak untuk kemerdekaan hidup, Hak untuk memperoleh nama baik, Hak untuk memperoleh pekerjaan, Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.