PELUANG PENERAPAN SISTEM JAMINAN SOSIAL … · PELUANG PENERAPAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DALAM PERSPEKTIF TAKAFUL AL-IJTIMA’I (STUDI PADA PT JAMSOSTEK) Skripsi . Diajukan

PELUANG PENERAPAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DALAM

PERSPEKTIF TAKAFUL AL-IJTIMA’I

(STUDI PADA PT JAMSOSTEK)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE. Sy)

Oleh :

M Rahadiatno Adi Putro

NIM : 105046201717

KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HDAYATULLAH

JAKARTA

2011 M/1432H



(STUDI PADA PT JAMSOSTEK)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Syarat Syarat Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh :

M RAHADIATNO ADI PUTRO

NIM. 105046201717

Di bawah bimbingan

Pembimbing

Dr. Alimin Mesra, M.Ag

NIP. 196908252000031001

KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HDAYATULLAH

JAKARTA

2011 M/1432H

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta, 02 Mei 2011

M. Rahadiatno Adi Putro

iv

KATA PENGANTAR

السالمعليكمورحمةهللاوبركاته

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memperindah kehidupan dengan

melimpahkan kasih sayang, kenikmatan, dan kemudahan tiada bertepi. Sholawat dan

salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan kasih

sayangnya terhadap hamba Allah juga mahluk lainnya memancar bagai pancaran

sinar matahari yang tiada terputus menerangi bumi. Atas nikmat nya dan karunianya

yang maha sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul


PERSPEKTIF TAKAFUL AL-IJTIMA’I (STUDI KASUS DI PT JAMSOSTEK)

Penulis merasa bahagia dan bersyukur serta bangga dengan selesainya studi

dan skripsi ini, tetapi kebahagian dan kebanggaan itu tidak akan tercapai tanpa doa,

dukungan dan ketulusan yang penuh dari semua pihak. Oleh karna itu penulis

menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Rulof dan ibunda Ananda dengan

ketulusan dan keikhlasan beliau memberikan kasih sayang serta dorongan

baik moril maupun materil guna keberhasilan dan kebahagiaan anak mu ini,

tanpa ayah dan ibunda penulis tidak akan berarti apa-apa.

2. Bapak Prof.Dr.H. Muhammad Amin Suma, MA,SH,MM sebagai Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah

beserta para pembantu dekannya.

v

3. Ketua program studi Muamalat ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag dan bapak

Mu’min Rauf, M.Ag, selaku sekertaris jurusan yang telah banyak dan

meluangkan waktu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik.

4. Bapak Dr. Alimin Mesra, M.Ag selaku pembimbing, yang telah banyak sekali

meluangkan waktunya ditengah aktifitas-aktifitasnya yang sangat padat, serta

sabar dalam memberikan nasihat, pengarahan, solusi, bimbingan, sekaligus

motifasi yang begitu berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada Keluarga Besar Ayah Dr. Musfari Haroen dan Ibu Amitha Haroen

yang telah penulis anggap sebagai orang tua penulis sendiri dan juga kepada

Paman-paman Penulis kepada Bapak Jerry Tobing, Ronny Tobing, dan Roy

Tobing yang juga sangat memberikan dorongan moril dan materil sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Ibu deva, Mas Jatmiko serta mas Yanto selaku Supervisor Divisi Perencanaan

dan Pengembangan dan Operasi PT Jamsostek, yang senantiasa memberikan

waktunya yang begitu luar biasa kepada penulis, sehingga diberi kemudahan

dalam memberikan data perusahaannya. Makasaih banyak bu.

7. Para dosen yang telah mendidik dengan baik hingga penulis dapat

menyelesaikan studi di Program Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah.

8. Untuk adinda yang tersayang Annisa Fathih Kurnia, terima kasih banyak atas

dorongan moril dan doa yang selalu diberikan selama ini hingga Penulis bisa

juga menyelesaiakan skripsi ini.

vi

9. Semua sahabat-sahabat penulis, yaitu: Aswin Suhendra, Zarkens, Gilang, Eko

Arisandi, Riki Mirsa Putra, Chandra, asmuni, humaidi, ahmad patih, Wendy,

Zoel, Tons, Fardan, Firdaus, yang senantiasa tak lupa juga memberikan

motivasi sekaligus dorongan untuk tetap semangat, hingga penulis bisa

menyelesaikan skripsi ini dan penulis berharap persahabatan kita bukan cuma

ketika di kampus aja, tetapi jika kita semua sudah sukses kita masih tetap

bersahabat. Semoga saja. AMIN…..…

10. Semua teman-teman seperjuangan yaitu temen-temen Muamalat Ekonomi

Islam angkatan 2005 yang ikut merasakan betapa banyak pengorbanan kita

saat membuat skripsi ini. Semoga kita semua di berikan pekerjaan yang kita

cita-citakan semua. AMIN….

11. Tak lupa kepada seluruh temen seperjuangan Komunitas Pencari Kebenaran

dari Panji Patra, Edy, Iwin Indra, Idzul, rhama, Asril, Ridwan, Andhika,

Mustafa, Damanhuri, Adham, dan lain-lainnya ga kerasa kita 4 tahun lebih

bersama, menemani penulis di saat susah maupun senang kita hadapi

bersama, canda tawa kalian akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan

oleh penulis

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kepada

para pembaca, penulis mengharapkan masukan yang positif untuk perbaikan lebih

lanjut dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.

vii

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan atas budi baik dan

jasa dari semua pihak, semoga ia berkenan dengan balasan yang berlipat ganda.

AMIN……

والسالمعليكمورحمةهللاوبركاته

Jakarta, 2 Mei 2011

M Rahadiatno Adi Putro

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. ii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................... iii

KATA PENGANTAR ............................................................................................ iv

DAFTAR ISI ........................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah.................................................. 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................... 8

D. Studi Review Terdahulu .................................................................. 9

E. Metode Penelitian ............................................................................. 11

F. Sistematika Penulisan ....................................................................... 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL

NASIONAL DAN TAKAFUL AL-IJTIMA’I

A. Tinjauan Umun Sistem Jaminan Sosial Nasional ............................. 18

1. Sejarah Sistem Jaminan Sosial Nasional 18

2. Definisi Sistem Jaminan Sosial Nasional 22

3. Landasan Hukum 28

4. Prinsip-prinsip 31

5. Ruang Lingkup 36

ix

B. Tinjauan Umum Takaful Al-ijtima’i ................................................ 40

1. Takaful al-Ijtima’i pada masa Rasulullah SAW .......................... 43

2. Takaful al-Ijtima’i pada masa Khalifah Abu Bakar .................... 45

3. Takaful al-Ijtima’i pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab ......... 46

4. Pengeluaran Baitul Maal dan Kebijakan Fiskal mengenai

Sistem Jaminan Sosial Dalam Islam 56

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PT JAMINAN SOSIAL

TENAGA KERJA

A. Sejarah Pendirian PT JAMSOSTEK ................................................ 61

B. Visi dan Misi PT JAMSOSTEK....................................................... 66

C. Tujuan, Nilai-nilai dan Filosofi ........................................................ 67

D. Struktur Organisasi ........................................................................... 68

E. Tata Kelola Perusahaan .................................................................... 71

F. Produk-produk di PT Jamsostek ....................................................... 90

BAB IV ANALISA PELUANG PENERAPAN SISTEM JAMINAN

SOSIAL NASIONAL DI PT JAMSOSTEK DALAM


A. Peluang Penerapan Sistem jaminan Sosial Nasional di PT.

Jamsostek Persero ........................................................................... . 99

B. Kendala-kendala Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional Di

PT. Jamsostek Persero ..................................................................... . 106

C. Relasi Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Takaful Al Ijtima’i . 115

x

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................................... 120

B. Saran-saran ....................................................................................... 122

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 124

LAMPIRAN ............................................................................................................ 127

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendiskusikan Negara Kesejahteraan (welfare state) di Indonesia sangat

menarik bagi kalangan akademisi dan praktisi ketatanegaraan. Mengapa? Karena

pertama: Indonesia, negara yang memiliki sumberdaya alam yang luar biasa, negara

dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan negara dengan jumlah penduduk

pluralis yang besar. Kedua, negara yang mempunyai landasan filosofis

ketatanegaraan Pancasila yang di dalamnya mengandung nilai-nilai dasar

kemanusiaan berdasarkan pada agama, budaya dan adat istiadat setempat.

Pertumbuhan ekonomi dewasa ini begitu cepat berkembang. Tuntutan untuk

mencapai kemakmuran material menjadi prioritas kehidupan manusia. Segala cara

dilakukan untuk meraih kemakmuran material. Dukungan pembiayaan dari lembaga

keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank terus menjadi incaran

masyarakat, baik masyarakat kalangan atas maupun bawah. Di Indonesia pemenuhan

kebutuhan masyarakat dilindungi dan dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, seluruh

lapisan masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk

mendapatkan kesejahteraan, melakukan kegiatan usaha dan untuk mendapatkan

lapangan kerja.

Menurut Fukuyama, bahwa Negara harus diperkuat, kesejahteraan tidak

mungkin dicapai tanpa hadirnya negara yang kuat, yang mampu menjalankan

1

2

perannya secara efektif. Begitu pula sebaliknya, negara yang kuat tidak akan bertahan

lama jika tidak mampu menciptakan kesejahteraan rakyatnya.1 Pentingnya penguatan

negara ini terutama sangat signifikan dalam konteks kebijakan sosial. Negara adalah

institusi paling absah yang memiliki kewenangan menarik pajak dari rakyat, dan

karenanya paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya.

Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun

yang berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Globalisasi

dan kegagalan pasar sering dicatat sebagai faktor penyebab mencuatnya persaingan

yang tidak sehat, monopoli dan oligopoli, kesenjangan ekonomi di tingkat global dan

nasional, kemiskinan dan keterbelakangan di negara berkembang, serta

ketidakmampuan dan keengganan perusahaan swasta mencukupi kebutuhan publik,

seperti jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Mishra, dalam bukunya “Globalization and Welfare State” menyatakan bahwa

globalisasi telah membatasi kapasitas negara-bangsa dalam melakukan perlindungan

sosial. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter

Internasional (IMF) menjual kebijakan ekonomi dan sosial kepada negara-negara

berkembang dan negara-negara Eropa Timur agar memperkecil pengeluaran

pemerintah, memberikan pelayanan sosial yang selektif dan terbatas, serta

menyerahkan jaminan sosial kepada pihak swasta. 2

1 Francis Fukuyama, , State-Building: Governance and World Order in the 21st Century (Memperkuat

Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21), (Jakarta: Gramedia terjemahan 2005). h 87

2 Ramesh Mishra, Globalization and the Welfare State, (London: McMillan 2000).h.75

3

Oleh karena itu, memang negara bukanlah satu-satunya aktor yang dapat

menyelenggarakan pelayanan sosial. Masyarakat, dunia usaha, dan bahkan lembaga-

lembaga kemanusiaan internasional, memiliki peran penting dalam penyelenggaraan

pelayanan sosial. Namun, sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial dan publik

goods, pelayanan sosial tidak dapat dan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada

masyarakat dan pihak swasta. Sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang

dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kewajiban (obligation) dalam

memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect) dan menghargai (to respect) hak-hak

dasar, ekonomi dan budaya warganya. Mandat Negara untuk melaksanakan

pelayanan sosial lebih kuat daripada masyarakat atau dunia usaha. Berdasarkan

konvensi internasional, mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat wajib.

Sedangkan, mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat

“tanggung jawab” (responsibility).3

Jaminan sosial sering disebut dengan istilah social security, adalah bantuan

ekonomi berupa bantuan finansial yang diberikan oleh Negara bagi warganegaranya

yang berada dalam kondisi-kondisi tertentu yang dipersyaratkan. Bantuan finansial

atau tunjangan (benefit), misalnya: tunjangan untuk orang jompo (old age benefit),

tunjangan untuk orang cacat (disability benefit), dan sebagainya. Sebagai tanggung

jawab Negara, maka jaminan sosial ini termasuk salah satu bentuk hak ekonomi

rakyat, yaitu hak untuk hidup layak secara ekonomis.

3 Ramesh Mishra, Globalization and the Welfare State, (London: McMillan 2000).h.145

4

Sesungguhnya, Islam memiliki landasan tersendii, ada satu sistem yang bisa

dikembangkan dalam makna kesejahteraan bagi kemanusiaan, yaitu sistem yang bisa

menjadi alternatif, sistem negara kesejahteraan Islam (Islamic welfare state).

Islam bukan hanya sekadar agama. Ia mencakup pandangan dan cara hidup secara

total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat

kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual, keduniawian dan

keukhrowian. Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana

prinsip keadilan berada di atas keuntungan segelintir atau sekelompok orang.

Dalam Sistem ekonomi Islam misalnya, memiliki dua tujuan: memerangi kemiskinan

dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil secara ekonomi dan sosial. Implisit

dalam pengertian ini adalah adanya pengakuan bahwa umat Islam akan dapat

beribadah kepada Allah secara fokus dan total jika kebutuhan dasarnya terpenuhi

dengan baik. Negara melakukan hal ini melalui berbagai mekanisme sukarela

maupun wajib. 4

Menurut Umer Chapra, dalam lapangan ekonomi, Islam menganjurkan

kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia,

menghapuskan semua sumber utama kesulitan dan ketidaknyamanan (kemiskinan,

pengganguran, kesempatan kerja yang rendah, dsb.), meningkatkan kualitas

kehidupan secara moral dan material. Bahkan, Islam menganjurkan penciptaan suatu

lingkungan ekonomi yang mampu memanfaatkan waktu dan kemampuan fisik dan

skill bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakatnya.

4 Latif Mukhtar, Gerakan kembali ke Islam. (Rosda. Bandung. 1998), hal 127

5

Oleh karena itu, kesejahteraan sosial dalam sistem ketatanegaraan Islam

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas baik menyangkut pelayanan publik

(public service) maupun pelayanan privat (privat service) dan dapat dilakukan dengan

berbagai bentuk dan mekanisme, seperti misalnya, zakat, wakaf, infak, shadaqah,

pajak, qardh al hasan, jaminan sosial, dan lain sebagainya sebagai bentuk memelihara

manusia

Pengertian memelihara manusia dalam hal ini adalah bayi Musa. Yakfulu

dapat juga diartikan menjamin seperti dalam firman Allah

Artinya: Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik[325], niscaya ia akan

memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi

syafa'at yang buruk[326], niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari

padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[325] Syafa'at yang baik Ialah: Setiap sya'faat yang ditujukan untuk

melindungi hak seorang Muslim atau menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan.

[326] Syafa'at yang buruk ialah kebalikan syafa'at yang baik.

Secara istilah, menurut Latif Mukhtar mungkin istilah Takaful berasal dari

fikrah atau konsep Abu Zahra, seorang faqih di Mesir yang menulis buku al-Takaful

al-Ijtimaa`i fi al-Islam (social security in Islam atau jaminan sosial dalam Islam).5

5 Juhaya S Praja. Asuransi Takaful. (Pranata, Edisi I), 1994 hal 26

6

Dasar pijak Takaful dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang

Islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk menangung bersama antara

mereka, atas resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai

akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit dan sebagainya. Semangat

asuransi Takaful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa

persaudaraan di antara peserta. Persaudaraan di sini meliputi dua bentuk:

persaudaraan berdasarkan kesamaan keyakinan (ukhuwah islamiayah) dan PT

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dinilai berpeluang menjadi lokomotif

perubahan dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Jamsostek dianggap kaya pengalaman menyelenggarakan program jaminan sosial.

Direktur SDM dan Umum PT Jamsostek Joko Sungkono mengaku empat dari lima

program SJSN sudah dilaksanakan BUMN itu dan hanya jaminan pensiun yang

belum. Menurut Joko, PT Jamsostek sudah sangat siap melaksanakan amanat SJSN.

PT Jamsostek tidak hanya unggul dalam pelayanan bagi pesertanya, tetapi juga

memiliki segudang pengalaman dalam mengumpul iuran dari perusahaan (sektor

swasta) yang prosesnya jauh lebih rumit dari pada pengelolaan dana APBN.

"Sembilan prinsip pelaksanaan SJSN seperti kegotong royongan, nirlaba,

keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, dan lainnya, menambah keyakinan, kami

akan mampu menjadi leader, kata Joko. BUMN itu juga sudah menggunakan model

Managed Care yang memberikan proteksi atas risiko finansial akibat sakit secara

7

menyeluruh dengan pelayanan kesehatan berjenjang, serta pelibatan dokter keluarga

sebagai pemberi layanan pertama hingga layanan lanjutan.6

Dengan melihat dasar itulah, penulis merasa tertarik untuk melakukan

penelitian, memberikan gambaran bagaimana peluang penerapan sistem jaminan

sosial nasional di PT Jamsostek dalam perspektif Takaful Al Ijtima’i, sehingga

penulis tertarik mengambil judul tentang :

“Peluang Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional Dalam Perspektif

Takaful Al ijtima’i (Studi Kasus di PT Jamsostek)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, ada

beberapa tujuan yang ingin penulis capai di antaranya:

1. Bagaimana Peluang Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional di PT

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) terutama dalam jaminan

sosial kepada Masyarakat yang membutuhkan?

2. Apa program-program dan kendala–kendala penerapan Sistem

Jaminan Sosial Nasional di PT Jamsostek?

3. Apa relasi Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan takaful al-

ijtima’i?

6 Diakses di : www.jamsostek.co.id pada tanggal 10 Oktober 2010

http://www.jamsostek.co.id/

8

Agar masalah yang di kaji tidak melebar dan lebih terfokus, penulis

membatasi dalam hal penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional PT

Jamsostek dan hubungannya dengan takaful al-ijtima’i.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas,

ada beberapa tujuan yang ingin penulis capai, diantaranya:

1. Untuk mengetahui Peluang Penerapan Sistem Jaminan Sosial

Nasional di PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

terutama dalam jaminan sosial kepada Masyarakat yang

membutuhkan.

2. untuk mengetahui apa saja program-program dan Kendala–

Kendala Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh PT

Jamsostek.

3. Untuk mengetahui hubungan antara penerapan Sistem Jaminan

Sosial Nasional dengan takaful al-ijtima’i.

2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian yang dilakukan ini dapat menambah khasanah pengetahuan

mengenai Peluang Penerapan SJSN ditinjau dalam takaful al-ijtima’i

(Studi Kasus di PT Jamsostek ).

9

b. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Seluruh

Masyarakat Indonesia, pihak jamsostek, praktisi dan akademisi yang

membahas tentang SJSN, serta para buruh atau pekerja.

D. Studi Review Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyertakan studi review terdahulu hasil

penelitian terdahulu mengenai Peluang Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional,

diantaranya :

1. Saidi, Jurusan Muamalat Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005. “Tinjauan ekonomi Islam

terhadap mekanisme pengelolaan dana pensiun (Studi Kasus pada dana

pensiun karyawan jamsostek)”. Penelitian ini menggunakan metode

gabungan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penelitian ini

membahas mengenai Tinjauan ekonomi islam terhadap mekanisme

pengelolaan dana pensiun di PT Jamsostek. Belum menjelaskan tentang

peluang penerapan sistem jaminan sosial nasional secara menyeluruh

dalam perspektif Takaful Al Ijtima’i di PT Jamsostek.

2. Yuyun Fitrianingsih, Jurusan Muamalat Ekonomi Islam, Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005. “Tinjuan hukum

Islam Terhadap Pengelolaan dana pensiun karywan PT jamsostek”.

Penelitian ini menggunakan metode gabungan yaitu studi kepustakaan dan

studi lapangan. Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai Tinjauan

10

hukum islam secara umum mengenai pengelolaan dana pensiun karyawan

di PT Jamsostek . Belum menjelaskan tentang peluang penerapan sistem

jaminan sosial nasional secara menyeluruh dalam perspektif Takaful Al

Ijtima’i di PT Jamsostek.

3. Ahmad Yunus, Jurusan Muamalat Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004. “Pandangan Hukum

Islam tentrang peranan Jamsostek (Upaya meningkatkan kesejahteraan

Masyarakat)”. Penelitian ini menggunakan metode gabungan yaitu studi

kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penelitian ini hanya membahas

mengenai pandangan umum hukum islam tentang peranan PT Jamsostek

dalam upaya meningkatkan kesejahteraaan masyarakat. Belum

menjelaskan tentang peluang penerapan sistem jaminan sosial nasional

secara menyeluruh dalam perspektif Takaful Al Ijtima’i di PT Jamsostek.

4. Woro Hapsari, Jurusan Muamalat Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004. “Tinjauan Ekonomi Islam

terhadap mekanisme pengelolaan dana PT Jamsostek”. Penelitian ini

menggunakan metode gabungan yaitu studi kepustakaan dan studi

lapangan. Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai tinjauan umum

dari Ekonomi Islam mengenai mekanisme pengelolaan dana jaminan

sosial di PT Jamsostek. Belum menjelaskan tentang peluang penerapan

sistem jaminan sosial nasional secara menyeluruh dalam perspektif

Takaful Al Ijtima’i di PT Jamsostek.

11

5. Randhy Novadinata, Jurusan Muamalat Ekonomi Islam, Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006. “Perjanjian kerjasama

anatara PT Jamsostek dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam

perspektif hukum islam”. Penelitian ini menggunakan metode gabungan

yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penelitian ini hanya

membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap proses perjanjian

kerja sama antara PT Jamsostek dengan Pihak pelaksana pelayanan

kesehatan jaminan sosial dalam perspektif hukum islam. Belum

menjelaskan tentang peluang penerapan sistem jaminan sosial nasional

secara menyeluruh dalam perspektif Takaful Al Ijtima’i di PT Jamsostek.

Berdasarkan penelitian penulis, secara khusus sampai saat ini belum ada yang

membahas tentang Peluang Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional ditinjau

dalam konsep Takaful Al-Ijtima’i (Studi Kasus di PT Jamsostek). Atas dasar itu,

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT Jamsostek dalam hal Penerapan

SJSN ditinjau dalam konsep takaful al-ijtima’i.

E. Metode Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Dalam persiapan penelitian ini penulis terlebih dahulu melakukan

survey mengenai problematika yang hendak akan dijadikan sebagai bahan

untuk pembuatan judul skripsi. Selanjutnya peneliti menyusun proposal

12

penelitian yang di dalamnya telah ditentukan rumusan dan batasan masalah

tujuan dan manfaat penelitian, studi riview, kerangka teori, landasan

penelitian dan kajian pustaka, menentukan metode penelitian beserta

sampel dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan bersifat deskriptif, yakni penelitian yang

menggambarkan data informasi yang berdasarkan pada fakta yang

diperoleh di lapangan.7 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni

penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari

fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten

dibidangnya.8 Guna untuk mengetahui peluang penerapan sistem jaminan

sosial nasional di Pt Jamsostek dalam perspektif Takaful Al Ijtima’i.

3. Objek Penelitan

Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat penelitian di Kantor

Pusat Jamsostek Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan 12930 Tlp.

(021) 5207797 (Hunting 20 Lines) Fax. (021) 5202310 guna untuk

menganalisa bagaimana peluang penerapan sistem jaminan sosial nasional

dalam perspektif takaful al ijtima’i di PT Jamsostek.

7 Suharsimi Ari kunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : PT. Renika Cipta, 1993), cet ke-2, h.

309 8 Lexy. J. Moeloeng, Metode Penlitian Kualitatif, (bandung : PT. Remaja Rosda Karya,

2001) h. 3

13

4. Sumber Data

Dalam Penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua kategori :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait seperti

PT Jamsostek Persero, yang meliputi wawancara.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang

merupakan hasil dari library research, dengan teknik studi

dokumentasi terhadap sumber-sumber buku yang dijadikan acuan

dalam menelaah suatu penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam

pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan penelitian sebagai

berikut :

1. Studi Dokumen atau Pustaka : dalam hal ini penulis mengadakan

penelitian yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, yang

dilakukan dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang ada

hubungannya dengan masalah pokok-pokok pembahasan melalui buku-

buku catatan kuliah, skripsi terdahulu, buku, majalah, artikel, hasil

seminar, internat dan media lainnya yang berhubungan dengan

penelitian ini.

14

2. Wawancara, dalam hal ini untuk mendapatkan data-data dan informasi

tentang peluang penerapan sistem jaminan sosial nasional dalam

perspektif takaful al ijtima’i (studi kasus di PT Jamsostek), dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang melalui : Interview yaitu

dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam

penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Teknik Analisis Data

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan

disajikan secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskritif-

analisis, yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan

mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikan, menganalisis dan

menginterprestasikan dengan tujuan memberikan gambaran yang

sistematis, faktual, aktual, akurat mengenai fakta-fakta dan kegiatan yang

berkaitan dengan peluang penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional di PT

Jamsostek. Analisa data dilakukan secara menyeluruh dan merupakan satu

kesatuan (holistic), metode yang demikian ditempuh mengingat penelitian

ini tidak mementingkan kuantitas datanya, akan tetapi lebih mementingkan

pada bagaimana peluang penerapan sistem jaminan sosial nasional dalam

perspektif takaful al ijtima’i di PT Jamsostek.

15

7. Teknik Penulisan Laporan

Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah

menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas dan Hukum UIN

Syarif Hidayatulah Jakarta 2007”.

.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari

beberapa sub bab, diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan

serta saran-saran yang dianggap perlu. Adapun penyusunan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Didalam Bab ini akan dijelaskan mengenai dan menguraikan

tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Pembatasan

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Studi Review Skripsi

Terdahulu, Metode Penelitian Skripsi, pedoman penulisan skripsi,

teknik penulisan skripsi dan juga Sistematika Penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL

NASIONAL DAN TAKAFUL AL-IJTIMA’I


tentang teori mengenai tinjauan umun tentang sistem jaminan sosial

nasional yang meliputi sejarah sistem jaminan sosial nasional,

16

definisi sistem jaminan sosial nasional, landasan hukum sistem

jaminan sosial nasional, prinsip sistem jaminan sosial nasional,

ruang lingkup sistem jaminan sosial nasional. Dan tinjauan umum

takaful al ijtima’i yang meliputi Takaful Al Ijtima’i pada masa

Rasulullah SAW, Takaful Al Ijtima’i pada masa Khulafa Ar-

Rasyidun

BAB III GAMBARAN UMUM PT JAMSOSTEK PERSERO


tentang kondisi internal PT Jamsostek Persero yang meliputi

Sejarah PT Jamsostek Persero, visi dan misi PT Jamsostek Persero,

nilai-nilai budaya kerja PT Jamsostek Persero, struktur organisasi

PT Jamsostek Persero, tata kelola perusahaan PT Jamsostek

Persero, produk dan program jaminan sosial di PT Jamsostek

Persero

BAB IV ANALISA PELUANG PENERAPAN SISTEM JAMINAN

SOSIAL NASIONAL DALAM PERSPEKTIF TAKAFUL AL-

IJTIMA’I DI PT JAMSOSTEK PERSERO

Didalam Bab ini akan membahaskan mengenai dan menguraikan

tentang Peluang Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional Di PT

Jamsostek Persero, Kendala-Kendala Penerapan Sistem Jaminan

17

Sosial Nasional Di PT Jamsostek Persero, Relasi Sistem Jamian

Sosial Nasional di PT Jamsostek dengan takaful al-ijtima’i.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan penerangan tentang intisari (kesimpulan) dari

hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang

sekiranya dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan dan kontribusi

pemikiran.

18

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DAN TAKAFUL AL-IJTIMA’I

A. Tinjauan Umum Sistem Jaminan Sosial Nasional

1. Sejarah Sistem Jaminan Sosial Nasional

Jaminan Sosial muncul pada abad ke-19 di Jerman yang kemudian

menyusul di Inggris1. Di Jerman yang memelopori adalah Otto van Bismarck,

kanselir Jerman pada periode 1883-1889. Pada konsep Bismarck

dikemukakan bahwa pemberian jaminan sosial yang lebih dikenal dengan

sistem asuransi sosial diberikan pada hubungan industrial antara pemberi

kerja dengan pekerja. Dan dengan konsep ini, Jerman merupakan Negara yang

pertama kali menerapkan sistem asuransi sosial.

Sistem Jerman ini segera diikuti oleh Negara-negara lainnya di

belahan bumi lainnya. Salah satunya adalah Amerika tepatnya pada masa

presiden Franklin Delano Roosevelt membuat Undang-undang tentang

Jaminan Sosial yaitu Social Security Act 19352. Undang-undang ini memuat

program-program untuk menanggulangi resiko-resiko hari tua, kematian, dan

cacat; dan kemudian juga memberikan asuransi kesehatan. Program-program

1 Bambang Purwoko MA PhD, Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraannya: Pandangan &

Gagasan,( Jakarta : Meganet Dutatama Unggul, 1999), hal 3

2 Sentanoe Kertonegoro, Prospek Global Jaminan Sosial Tahun 2000 an, (Jakarta: Yayasan Tenaga

Kerja Indonesia, 1996), hal 4

19

federal ini dikenal dengan OASDHI (Old-Age, Survivors, Disability, and

Health Insurance).

Di Perancis, Jaminan Sosial atau “securite sosiale” merujuk pada

asuransi sosial seperti asuransi kesehatan dan hari tua. Tak hanya itu, Negara

ini juga memiliki apa yang disebut dengan “protection social” yang meliputi

bantuan sosial, pelayanan sosial, serta sistem jaminan tingkat pendapatan

minimum guna menunjang kemandirian3.

Di Inggris, yang menjadi tonggak sejarahnya adalah konsep Beveridge

(1942) tentang jaminan sosial yang lebih bersifat makro yakni memberikan

santunan minimum yang diperuntukkan bagi proteksi orang miskin termasuk

orang jompo4. Dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa orang miskin secara

hukum berhak memperoleh jaminan-jaminanlain dalam bentuk konsesi yang

pembiayaannya menjadi beban APBN karena dikaitkan dengan sistem

perpajakan.

Menurut Rowntree (1941), bahwa masalahnya bukan terletak pada

sistem asuransi sosial maupun program-program demogrant tetapi kemiskinan

yang terjadi di eropa di sebabkan karena rendah nya upah pekerja dan

terbatasnya kemampuan keuangan Negara. Oleh karena itu, program dan

masalah ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pengupahan harus

3 Emir Soendoro, Jaminan Sosial solusi bangsa Indonesia Berdikari, (Jakarta: DInov ProGRESS

Indonesia, 2009), hal 38


Gagasan,( Jakarta : Meganet Dutatama Unggul, 1999), hal 3

20

dituntaskan. Karena upah sebagai faktor determinan terutama bagi program

hari tua. Masalah itu seperti ketidakpastian ekonomi yang diwujudkan dalam

bentuk upah minimum tidak lain merupakan masalah universal.

Memperhatikan rigidnya pengertian antara jaminan sosial dan asuransi

sosial, maka yang jelas bahwa antara jaminan sosial dan asuransi sosial bukan

sesuatu yang dapat dibandingkan karena asuransi sosial merupakan satu

komponen jaminan sosial.

Baldwin dan Fakingham pada tahun 1994 mengemukakan bahwa

sistem asuransi sosial bukanlah merupakan suatu supra sistem untuk

pengentasan kemiskinan termasuk untuk penanggulangan resiko Pemutusan

Hubungan Kerja. Oleh karena itu sistem asuransi sosial lebih merupakan visi

sosial yang dilandaskan pada solidaritas pembeeri kerja untuk dapat memikul

resiko secara bersama-sama.

Menurut Kay dan Morris pada tahun 1984, telah mempelopori

sebelumnya bahwa asuransi sosial bukan merupakan safety net, karena

keterbatasan lingkup penyertaan dan jumlah manfaat yang diberikan. Maka

perlu program penunjang guna melengkapi dari apa yang didapat melalui

program dasar sistem asuransi sosial.5

Sementara Creedy dan Disney pada tahun 1985 mengatakan bahwa

santunan pada sistem asuransi sosial sangat terikat untuk hal-hal yang bersifat

5 Bambang purwoko, jaminan sosial dan sistem penyelenggaraannya pandangan dan gagasan (

Jakarta meganet dutatama, 1999) hal 5

21

darurat misalnya sakit, kecelakaan kerja, dan meninggal dunia. Oleh

karenanya program tabungan wajib boleh jadi dikaitkan dengan santunan

kematian seperti hal nya yang telah dilaksankan oleh PT. Jamsostek (Persero)

dalam hal THT-AK 1978-1991. Dalam hal terjadi pengangguran massal,

maka solusinya menjadi porsi program demogrant yaitu semacam

unemployment benefits yang bersumber dari keuangan Negara, karena

sewaktu pekerja masi aktif bekerja dimana yang bersangkutan menjadi objek

pajak. Dan sebaliknya pada saat tidak bekerja lagi sehubungan dengan

kebijaksanaan ekonomi yang terlalu ketat, maka bergantian Negara

memberikan kewajibannya kepada yang bersangkutan dalam bentuk

unemployment benefit.

Purwoko pada tahun 1994 mengutarakan bahwa sistem asuransi sosial

sebenarnya merupakan alat fiskal bagi pemerintah terhadap pemberi kerja

yang dijadikan sebagai objek pungut melalui lembaga yang ditunjuk. Secara

filosofi dikatakan bahwa pemberi kerja dalam hal menggunakan pekerja untuk

kepentingannya, maka pemberi kerja diwajibkan oleh UU untuk membayar

iuran kompensasi pekerja. PT. Jamsostek (Persero) merupakan salah satu

institusi yang ditunjuk.6

Berdasarkan hasil studi empirik tersebut di atas, akhirnya dapat

dikemukakan bahwa antara program demogrant, bantuan sosial, dan asuransi

6 Bambang purwoko, jaminan sosial dan sistem penyelenggaraannya pandangan dan gagasan (

Jakarta meganet dutatama, 1999) hal 6

22

sosial pada prinsipnya saling melengkapi. Asuransi sosial adalah suatu sistem

proteksi untuk dapat memenuhi atau paling tidak mampu menciptakan

demand for economics security sehubungan dengan masalah economics

insecurity. Sedangkan sistem asuransi sosial dari segi aspek hukum

merupakan alat fiskal sehingga peranannya lebih bersifat sebagai tax

institution. Dari segi pelembagaan, maka asuransi sosial sebagai monopoli

pemerintah dalam hal menyelenggarakan proteksi dasar. Karena program

proteksi dasar harus dimonopoli oleh hanya satu badan yang ditunjuk oleh

pemerintah agar terjadi pemerataan pembagian resiko secara simultan.7

2. Definisi Sistem Jaminan Sosial Nasional

Jaminan sosial dapat diberi pengertian yang luas sehingga sering

diartikan sebagai kesejahteraan sosial. Di Indonesia kesejahteraan sosial telah

diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan

pokok kesejahteraan sosial. Pasal 2 dari Undang-Undang tersebut menyatakan

bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan

sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan,

kesusilaan, ketentraman lahir-batin, yang memungkinkanbagi setiap warga

Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan


Gagasan, (Jakarta : Meganet Dutatama Unggul, 1999), hal 5

23

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia.

Dalam ruang lingkup yang luas tersebut, jaminan sosial dimaksudkan

untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan,

ketelantaran, serta kemiskinan pada umumnya. Dalam pengetian yang luas ini,

jaminan sosial mengandung berbagai unsur diantaranya adalah sebagai

berikut:8

1) Bantuan sosial

Berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah

dalam hal ini dapat departemen sosial untuk memberikan bantuan bagi

korban bencana alam, panti asuhan untuk para lanjut usia, anak yatim

piatu, dan fakir miskin, rehabilitasi penderita cacat, rehabilitasi

berbagai penyandang ketunaan. Pembiayaan bantuan sosial bersumber

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

2) Asuransi Sosial

Berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk

memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap

resiko-resiko yang timbul dari pekerjaannya, seperti sakit, kecelakaan,

hari tua, pemutusan hubungan kerja, dan meninggal dunia.

8 Sentanoe Kertonegoro, Sistem Dan Program Jaminan Sosial Di Negara-Negara Asean, (Jakarta,

yayasan tenaga kerja indonesai,1998) hal.3

24

Pembiayaan asuransi sosial bersumber dari iuran pekerja dan pemberi

kerjanya.

Secara khusus jaminan sosial pada umumnya diartikan dalam

pengertian yang lebih sempit. Dalam pengertian sempit ini jaminan sosial

diartikan sebagai program perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja

terhadap resiko-resiko sakit, kecelakaan, hari tua, pemutusan hubungan kerja

dan kematian yang dapat mengakibatkan penderitaan dan kesulitan ekonomis

bagi diri dan keluarganya. Perlindungan tersebut dilakukan oleh pemerintah

dengan pembiayaan yang ditanggung oleh tenaga kerja sendiri dan pengusaha

atau pemberi kerjanya.

Setiap program yang diselenggarakan oleh pemerintah selalu bersifat

dasar dan minimal untuk kepentingan rakyat banyak, terutama bagi mereka

yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti

perumahan sederhana, pengobatan puskesmas, kredit usaha tani, kredit usaha

kecil, dan sebagainya. Demikian juga dengan jaminan sosial dimaksudkan

untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan dasar dan minimal saja.

Selain itu, pelaksanaannya dilakukan secara wajib bagi seluruh tenaga kerja

dan pengusaha pemberi kerjanya.

Sifat dasar, minimal, dan wajib diambil dengan tujuan agar jaminan

sosial dapat merata dan meluas kepesertaannya dengan pembiayaan yang

25

dapat terjangkau oleh segenap lapisan tenaga kerja dan pemberi kerjanya.

Bagi mereka yang menginginkan kemanfaatan yang lebih besar dapat

memperolehnya melalui program dan lembaga lainnya seperti asuransi, dana

pensiun, bank. Dengan kemanfaatan dasar yang lebih besar. Pada gilirannya,

jaminan sosial akan mendorong industri asuransi, dana pensiun, dan lembaga

keuangan lainnya.

Sehubungan dengan pengertian pengertian tersebut diatas, berbagai

definisi dirumuskan baik secara formal perundang-undangan maupun secara

literatur. Definisi yang ada dalam Undang-Undang no. 3 Tahun 1992 tentang

jaminan sosial tenaga kerja merumuskan jaminan sosial tenaga kerja sebagai

sesuatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang

sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan

pelayanan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga

kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal

dunia. Dalam definisi ini, jaminan sosial memberikan empat program

perlindungan utama yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan

kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan.

Definisi dari ILO yang tercantum dalam Konvensi ILO no. 102 Tahun

1952 mengenai Jaminan Sosial (Standar Minimal) menyatakan Bahwa

jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan masyarakat untuk para

anggotanya, melalui seperangkat instrumen public, terhadap kesulitan

26

ekonomis dan sosial yang disebabkan karena terhentinya atau turunnya

penghasilan yang diakibatkan karena sakit, hamil, kecelakaan kerja,

pengangguran, cacat, hari tua, dan kematian, pemberian perawatan medis, dan

pemberian subsidi bagi keluarga yang mempunyai anak. Dalam definisi ini

terkandung sembilan cabang kemanfaatan jaminan sosial yaitu :9

1) Perawatan medis

2) Tunjangan sakit

3) Tunjangan pengangguran

4) Tunjangan hari tua

5) Tunjangan kecelakaan kerja

6) Tunjangan keluarga

7) Tunjangan kehamilan

8) Tunjangan cacat

9) Tunjangan ahli waris.

Semua tunjangan diatas kecuali perawatan medis, dibayarkan secara

tunai. Kecelakaan kerja dan kehamilan juga mengandung perawatan medis.

Tunjangan keluarga bisa meliputi berbagai unsur kemanfaatan, baik tunai

maupun barang dan jasa.

Rincian atau pengelompokan program atau kemanfaatan bias

dilakukan dengan berbagai cara dan kombinasi. Misalnya, perawatan medis,

9 Organisasi Perburuhan Internasional, K102 Konvensi ILO No.102 Tahun 1952 mengenai standar

minimal jaminan sosial (Jakarta: organisasi perburuhan internasional,2008) hal.10

27

kehamilan, dan persalinan dapat menjadi jaminan pelayanan kesehatan.

Tunjangan hari tua, cacat, ahli waris bias menjadi pensiun (hari tua, cacat,

janda-dua/yatim-piatu). Tunjangan kecelakaan kerja dan cacat menjadi

jaminan kecelakaan kerja.

Oleh karena itu Asosiasi Jaminan Sosial Internasional dalam

konstitusinya menggolongkan cabang-cabang jaminan sosial sebagai berikut :

a) Asuransi kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja

b) Asuransi sakit dan/atau kehamilan

c) Asuransi hari tua dan/atau cacat dan/atau ahli waris

d) Asuransi pengangguran

e) Tunjangan keluarga.

Liputan cabang-cabang tersebut juga berbeda antara Negara yang satu

dengan yang lainnya. Jamsostek , misalnya tidak meliputi asuransi

pengangguran dan tunjangan keluarga, selain itu asuransi sakit tidak

memberikan tunjangan tunaikarena dianggap menimbulkan penyalahgunaan,

tetapi berupa pelayanan medis.10

Dalam Undang Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional no.

40 tahun 2004 yang di godok dan di sah kan oleh dewan perwakilan rakyat,

sistem jaminan sosial nasional di definisikan sebagai berikut,

10

Sentanoe kertonegoro. Sistem dan program Jaminan sosial di Negara ASEAN (Jakarta yayasan

tenaga kerja Indonesia 1998) hal 5.

28

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar

hidupnya yang layak.

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara

penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan

penyelenggaraan jaminan sosial.

Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang

bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan

perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta

dan/atau anggota keluarganya.

Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta

program jaminan sosial.

Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi

fakir miskin dan orang mampu sebagai peserta program jaminan

sosial.11

3. Landasan Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional

Yang menjadi landasan hukum pelaksanaan sistem jaminan sosial

nasional ada beberapa aspek yang melandasi nya mulai dari Undang-Undang

11

Undang Undang Negara Republik Indonesia No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional.

29

dasar sampai kepada Undang-Undang khusus yang membahas sistem jaminan

sosial nasional berikut yakni:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

1) Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34

a) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara

b) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan

tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

c) Negara bertanggung jawab ataspenyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan dan penyediaan fasilitas umum yang layak

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur

dalam undang-undang.

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan

sosial tenaga kerja Bab 2 penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja

1) Pasal 3

a) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja

diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang

pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi

b) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja

2) Pasal 4

30

a) Program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang

melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja sesuai dengan

ketentuan Undang-undang ini

b) Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang

melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut

dengan peraturan pemerintah

c) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan

sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan peraturan pemerintah.

d) Pasal 5

Kebijakan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga

kerja ditetapkan dengan peraturan pemerintah

c. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang sistem

jaminan sosial nasional Bab 1 ketentuan umum sistem jaminan sosial

nasional

1) Pasal 1

a) Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial

untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

31

b) Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara

penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan

penyelenggaraan jaminan sosial.

c) Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana

yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan

perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta

dan/atau anggota keluarganya.

d) Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta

program jaminan sosial.

e) Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi

fakir miskin dan orang mampu sebagai peserta program jaminan

sosial.

2) Bab 2 asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan sistem jaminan

sosial pasal 2

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas

kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Pasal 3

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan

jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi

setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

32

4. Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dalam konsep perlindungan sosial yang komprehensif dan

berkelanjutan, terdapat 2 prinsip penting yang diajukan oleh ILO (ILO,

Extending Social Security to All, 2010). Dua prinsip tersebut antara lain

adalah sebagai berikut

1. Universalitas (Universality)

Prinsip ini menekankan pada hak seluruh penduduk untuk

mendapatkan kepastian akses perlindungan sosial dalam sebuah sistem

jaminan sosial yang efektif. Universal berarti akses perlindungan sosial

tersebut diselenggarakan berbasis hak penduduk (right-based scheme). Hal ini

merupakan prinsip yang fundamental dan mendasari seluruh aspek

pengembangan sistem jaminan sosial.

Mengingat kepesertaannya yang juga mencakup penduduk

miskin/tidak mampu/tidak bekerja/cacat yang tidak memiliki kemampuan

untuk membayar iuran maka hendaknya sistem ini diselenggarakan oleh

negara. Prinsip universalitas jugalah yang mendasari agar penyelenggaraan

jaminan sosial tidak boleh lepas dari tanggung jawab negara.

Konsekuensi prinsip universalitas yang harus diemban oleh negara,

khususnya bagi negara yang memiliki keterbatasan sumberdaya (fiskal dan

infrastruktur) adalah menetapkan desain manfaat dasar (basic package of

benefit) kepada kelompok penduduk miskin/tidak mampu/tidak bekerja/cacat

33

sebagai program perlindungan yang menjadi prioritas utama. Dilain sisi,

memberikan manfaat dan akses jaminan sosial yang seluas-luasnya kepada

kelompok penduduk lain yang memiliki kemampuan membayar iuran. 12

2. Progresivitas (Progressiveness)

Sebagai sebuah instrumen publik yang memiliki karakteristik investasi

dibidang modal sosial (social capital) dan modal manusia yang produktif,

sistem jaminan sosial harus diselenggarakan secara berkelanjutan dan tidak

boleh berhenti pada tingkat manfaat dasar saja (basic benefit). Manfaat dasar

merupakan langkah awal yang menjadi fondasi pengembangan sistem jaminan

sosial. Prinsip progrevisitas menjelaskan bahwa konsep universalitas tidak

berarti memberikan keseragaman manfaat kepada seluruh penduduk

(uniformity).

Pemerintah wajib, sesuai dengan tahapan perkembangan ekonominya,

memperluas cakupan perlindungan kepada seluruh kelompok penduduk dan

tingkat manfaat perlindungan (sebagaimana terlihat pada gambar 6 diatas).

Prinsip progresivitas ini mengamanahkan agar sistem jaminan sosial

diselenggarakan secara sistemik dan rasional sehingga mampu menjawab

prioritas kebutuhan dasar dan disaat bersamaan memungkinkan tercapainya

mobilitas masyarakat ke tingkat manfaat yang lebih tinggi (basic banefit

coverage ke intermediate benefit coverage) dan peningkatan manfaat

12

Organisasi perburuhan internasional, Perlindungan sosial diIndonesia persiapan pengembangan agenda (Jakarta, Organisasi perburuhan internasional,2008) hal.24

34

perlindungan dasar sesuai dengan kemampuan daya beli penduduk dan tingkat

pertumbuhan ekonomi bangsa.

Tidak adanya prinsip progresivitas berimplikasi pada tidak adanya

proses monitoring kepada para penduduk yang menerima BLT tersebut

sehingga bantuan tersebut tidak membantu penduduk hingga menjadi mandiri

dan berpindah ke cakupan manfaat yang lebih tinggi.

Bila ditelaah lebih lanjut, prinsip jaminan sosial yang diajukan oleh

ILO belum mencakup prinsip-prinsip SJSN yang sebagaimana diamanahkan

dalam UU 40/2004. Sembilan prinsip UU SJSN yang diamanahkan dalam

UU nomor 40 dalam pasal 4 tahun 2004 adalah sebagai berikut

a. Kegotong-royongan;13

Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong- royong dari

peserta yang mampu kepada peserta yamg kurang mampu dalam bentuk

kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko rendah

membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang

sakit. Melalui prinsip kegotongroyongan ini jaminan sosial dapat

menumbuhkan keadalan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia.

b. Nirlaba;

Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan mencari laba (nirlaba)

bagi Badan Penyelenggara Jaminan sosial, akan tetapi tujuan

13


Nasional.

35

utamapenyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-

besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan

surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan

peserta.

c. Keterbukaan;

Kegiatan manajemen dalam pengelolaan dana jaminan sosial

harus mengedepankan prinsip keterbukaan. Hal ini dikarenakan dana

jaminan sosial merupakan dana iuran peserta yang wajib dikelola dengan

baik serta mengedepankan prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

d. Kehati-hatian;

Prinsip ini wajib dijalankan oleh manajemen dalam hal

pengelolaan dana jaminan sosial.

e. Akuntabilitas;

f. Portabilitas;

Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang

berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal

dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

g. Kepesertaan bersifat wajib;

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta

sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh

rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat

dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama

36

dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal

dapat menajdi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem

Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

h. Dana Amanat

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada

badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka

mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. Prinsip hasil

pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang ini

adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk

kepentingan peserta jaminan sosial.

Dalam Undang-Undang ini diatur penyelenggaraan Sistem Jaminan

Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,

jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh

penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program-program jaminan sosial

tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini

adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang

telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru

sesuai dengan dinamika perkembagan jaminan sosial.

37

i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk

pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan

peserta.14

5. Ruang lingkup Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dalam ruang lingkup sistem jaminan sosial nasional ada beberapa

variabel yang dapat dijadikan patokan dalam pembahasan ini pertama

konvensi ILO organisasi perburuhan internasional no 102 pada tahun 1952

mengenai standar minimal jaminan sosial, yang di laksanakan di Jenewa.

Dalam konvensi yang dilakukan pada tanggal 4 juni 1952 ini telah

merumuskan dan mengesahkan hal hal yang berkenaan dengan jaminan sosial

yang dalam pembahasan kali ini penulis akan mengungkapkan sembilan ruang

lingkup jaminan sosial sebagai berikut.15

1. Layanan kesehatan

2. Tunjangan sakit

3. Tunjangan untuk pengangguran

4. Tunjangan hari tua

5. Tunjangan kecelakaan kerja

6. Tunjangan keluarga

14


Nasional.

15

Organisasi perburuhan internasional. K102-Konvensi ILO No.102 Tahun 1952 standar minimal

jaminan sosial. Kantor perburuhan internasional, Jakarta, 2008

38

7. Tunjangan persalinan

8. Tunjangan kecacatan

9. Tunjangan ahli waris

Dari uraian di atas dapat kita telaah sebenarnya dalam konvensi

internasonal telah di sepakati oleh negara-negara internasional mengenai

pentingnya peran Negara dalam memberikan jaminan sosial bagi warga

negaranya.

Dalam deklarasi universal mengenai hak asasi manusia di artikel ke 22

yang menyatakan bahwa Everyone, as a member of society, has the right to

social security. Dan artikel ke 25 yang menyatakan Everyone has the right to

a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of

his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary

social services, and the right to security in the event of unemployment,

sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in

circumstances beyond his control

Dalam hal ini siapa saja yang menerima jaminan sosial juga di bagi

dalam klasifikasi menjadi delapan golongan yaitu.16

1. Pekerja sektor formal Pegawai Negeri Sipil

2. Pekerja sektor formal pegawai swasta

3. Pekerja sektor informal

16

Achmad Subianto, Sistem Jaminan sosial nasional pilar penyangga kemandirian perekonomian bangsa (Jakarta: gibbon groups publication,2010)hal.71

39

4. Pengangguran

5. Orang lanjut usia

6. Anak anak

7. Orang cacat

8. Orang fakir miskin

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan

tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum

terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi

seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (3) mengenai hak

terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia Tahun 1948 dan

ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan

semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga

kerja. sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden

untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan

perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program

Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan

40

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk

diharakan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila tejadi

hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan,

karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan,

memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankan

beberapa program jaminan sosial. Undang-Undang yang secara khusus

mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah Undang-Undang

Nomor 3 tahun 1992 tenang Jaminan Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), yang

mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan

kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian.

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program

Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun1981 dan program Asuransi

Kesehatan (ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/Penerima

Pensiun/Perintis Kemerdekaan/Veteran dana anggota keluarganya.

Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian

Republik Indonesia (POLRI), dan PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI

beserta keluarganya telah dilaksanakan program Asuransi Sosial Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuai dengan Peraturan Pemrintah

41

Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 44 Tahun 1971. 17

Berbagai program tersebut diatas baru mencakup sebagian kecil

masyarakat. Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang

memadai. Disamping itu, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial

tersebut mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada

para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta.

Sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu menyusun Sistem

Jaminan Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan

berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa

penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta

memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

B. Tinjauan Umum Takaful Al-Ijtima’i

Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam islam dan dikenal dengan Takaful

Al Ijtima’i memang belum pernah ada yang membahasnya secara baku dalam

ekonomi islam, akan tetapi dapat dilihat dari studi empiris sistem perekonomian

yang di lakukan dalam masa Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin

17

Emir Soendoro, jaminan sosial solusi bangsa berdikari (Jakarta: dinov Progress Indonesia, 2009) hal.87

42

hingga seterusnya yang sedikit banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan

dengan jaminan sosial kepada masyarakat muslim saat itu.18

Dalam perjalanannya, perkembangan jaminan sosial Islam mengalami

pasang surut mengikuti perkembangan masyarakat islam pada waktu itu karena

memberlakukan jaminan sosial juga bergantung pada tingkat kesejahteraan

Negara pada saat masa pemerintahan berlangsung karena ini menyangkut juga

dengan kondisi keuangan Negara pada saat itu. Sedangkan Kondisi keuangan

negara pada masa awal pemerintahan Islam tergantung kepada pendapatan

negara. Dan pemasukan negara pada masa Islam didapat dari berbagai instrumen

pemasukan negara.

Instrumen utama dalam pemasukan negara pada masa pemerintahan awal

Islam adalah zakat, ghanimah, ushr dan lain-lainnya. Sedangkan alokasi dana

pemasukan negara akan dimasukkan kepada pos-pos yang telah ditetapkan

sebelumnya. Seperti dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Islam

Penerimaan Pengeluaran

Jenis Regulasi

Zakat Kebutuhan Dasar

Kharaj Kesejahteraan Sosial

Jizyah Pendidikan & Penelitian

Ushr Infrastruktur (Fasilitas Publik)

18

M syakir sula, Asuransi Syariah Live and general konsep dan operasional (Jakarta: gema insane press,2004) hal33

43

Jenis Sukarela Dakwah & Propaganda Islam

Infak-Shadaqah Adminstrasi Negara

Wakaf Pertahanan dan Keamanan

Hibah-hadiah

Jenis Kondisional

Khums

Pajak (Nawaib)

Keuntungan BUMN (Mustaghlah/fay’)

Lain-lain

Sumber : Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Ali Sakti

Menurut tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap pemasukan negara telah

dianggarkan untuk posnya masing-masing. Diantaranya adalah untuk

kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu pos

anggaran penting, karena berkaitan dengan salah satu fungsi negara yakni

menjadi katalisator bagi warga negara untuk mencapai kesejahteraannya.19

Negara memaksimalkan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki untuk

kesejahteraan sebesar-sebesarnya warganya. Dimana negara dapat menyediakan

fasilitas-fasilitas vital bagi warga, utamanya pangan, pakaian, perumahan,

kesehatan dan variabel apapun yang masuk menjadi kebutuhan dasar warga.

Kesemuanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi keimanan

warga, dengan begitu tidak ada hambatan-hambatan ekonomi yang dapat

19

Ali Sakti, Analisis teoritis Ekonomi Islam : Jawaban atas Kekacauan ekonomi

modern(.Jakarta:2007),hal 364

44

memposisikan warga negara pada satu kondisi dimana hubungannya dengan

Allah Swt terganggu.

Jelas terlihat bahwa jaminan sosial atau takaful al-ijtima’i telah

dilaksanakan dalam masa awal pemerintahan islam. Maka dalam penulisan

skripsi ini penulis akan mencoba Takaful Al Ijtima’I secara empiris dari masa

Rasulullah SAW sampai fase Khulafaur Rasyidin karena pada fase periode ini

lah kita dapat intisari Jaminan Sosial Dalam Islam yang di praktekan pada masa

itu.

1. Takaful Al-Ijtima’i Pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah Sistem Jaminan Sosial Nasional memang belum

baku di praktekan sebagai suatu sistem baku yang tersusun secara sistematis

sebagai suatu sistem jaminan sosial yang di selenggarakan oleh Negara atau

pemerintahan pada masa Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW sesungguhnya mengajarkan pada kita ummat nya

menerapkan instrument zakat sebagai bagian dari jaminan sosial dalam Islam

atau Takaful Al Ijtima’I, karena dalam fungsi zakat ini ada upaya saling

membantu sesama ummat muslim yang memiliki harta yang berlebihan untuk

menzakatkan hartanya untuk dapat di kelola oleh amil untuk di salurkan kepada

delapan asnaf zakat20

. Seperti Firman Allah Swt dalam Al-Qur’an pada QS. At-

Taubah ayat 60 yaitu :

20

Euis Amalia, sejarah pemikiran ekonomi islam dari masa klasik hingga kontemporer. (Gramata

publishing, depok 2010) hal. 75

45

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,

untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan,

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha

mengetahui lagi Maha Bijaksana[647].

Praktik jaminan sosial dalam islam pada masa Rasulullah dapat kita lihat

pada kebijakan ekonomi Rasulullah yang mendirikan Baitul Maal, pada masa itu

semua hasil penghimpunan kekayaan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu

dan kemudian di keluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Sumber pemasukan

baitul maal terdiri dari :

a) Kharaj

b) Zakat

c) Khums

d) Jizyah

e) Kaffarah

f) Harta waris dari orang yang tidak menjadi ahli waris21

21



46

Dari sumber pendapatan Negara yang dikumpulkan di baitul maal

tersebut dialokasikan untuk penyebaran islam, pendidikan, kebudayaan, ilmu

pengetahuan, infrastruktur, armada perang, keamanan, dan penyediaan layanan

kesejahteraan sosial.

Rasulullah SAW juga menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang

bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta

kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak

mampu.22

Pada masa Rasulullah sumber sumber pengeluaran Negara yang

berubungan dengan jaminan sosial dapat meliputi beberapa hal yang di ambil

dari dana yang telah dikumpulkan oleh baitul maal seperti penyaluran zakat dan

ushr kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan Alquran termasuk para

pemungut zakat, bantuan untuk para musafir (dari daerah fadak), bantuan untuk

orang yang belajar agama, pembayaran untuk kaum muslim yang menjadi budak,

pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan

muslim, pembayaran hutang orang yang meninggal dalam keadaan miskin,

pembayaran tunjangan untuk orang miskin, tunjangan untuk sanak saudara

Rasulullah, persediaan darurat (sebagian dari pendapatan Khaibar).

22

Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.( Raja Grafindo Persada, Jakarta

2004). Hal. 36

47

2. Takaful Al-Ijtima’i Pada Masa Abu Bakar ash Shiddiq

Dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan umat, Abu Bakar sangat

memperhatikan keakuratan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau

kekurangan pembayarannya. Dalam mendistribusikan harta baitul maal Abu

Bakar menerapkan prinsip kesamarataan memberikan jumlah yang sama kepada

semua sahabat Rasulullah SAW.23

Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq,

harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena

langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan ketika Abu

Bakar ash-Shiddiq wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan

negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil

pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin

mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam

kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan aggregate

demand dan aggregate supply yang pada akhirnya akan menaikkan total

pendapatan nasional, di samping memperkecil jurang pemisah antara orang-

orang yang kaya dengan yang miskin.24

23



24 Adiwarman azwar karim, sejarah pemikiran ekonomi islam. (Raja grafindo persada, Jakarta 2004.)

Hal. 58

48

3. Takaful Al-Ijtima’I Pada Masa Umar Ibn Khattab

Pada masa umar ibn khattab ini dapat dikatakan masa dimana sudah

mengenal istilah jaminan sosial secara baku karena pada masa pemerintahan nya

di bentuk departemen khusus yang bertugas langsung menangani jaminan sosial,

dikarenakan wilayah ekspansi islam pada masa nya berkembang cukup pesat

sampai ke wilayah romawi dan Persia, perkembangan wilayah yang cukup pesat

ini yang membuat pendapatan Negara naik cukup signifikan.

Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, Khalifah

Umar ibn al-Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta

Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan

yang ada, bahkan di antaranya disediakan dana cadangan.

Dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, sekalipun berada dalam

kendali dan tanggung jawabnya, para pejabat Baitul Mal tidak mempunyai

wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta Baitul Mal yang

berupa zakat dan ushr. Kekayaan negara tersebut ditujukan untuk berbagai

golongan tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan

prinsip-prinsip Alquran.

Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan

Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan

demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para

janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar; membiayai penguburan orang-

49

orang miskin; membayar utang orang-orang yang bangkrut; membayar uang

diyat untuk kasus-kasus tertentu, seperti membayar diyat prajurit Shebani yang

membunuh seorang Kristiani untuk menyelamatkan nyawanya; serta

memberikan pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, seperti kasus Hind

binti Ataba. Bahkan, Umar pernah meminjam sejumlah kecil uang untuk

keperluan pribadinya.

Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar ibn al-Khattab

mendirikan departemen yang dianggap perlu, dalam konteks ini ada beberapa

departemen yang behubungan dengan pembahasan ini, yaitu

a. Departemen Pelayanan Militer. Departemen ini berfungsi untuk

mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat

dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh

jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.

b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Departemen ini bertanggung

jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif.

Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang

diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari

praktek suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan kalaupun

terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.

50

c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini

mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran

Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.

d. Departemen Jaminan Sosial. Departemen ini berfungsi untuk

mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan

orang-orang yang menderita.25

Sebagai perealisasian salah satu fungsi negara Islam, yakni fungsi

jaminan sosial, Khalifah Umar membentuk sistem diwan yang menurut pendapat

terkuat, mulai dipraktekkan untuk pertama kalinya pada tahun 20 H. Dalam

rangka ini, ia menunjuk sebuah komite nassab ternama yang terdiri dari Aqil bin

Abi Thalib, Mahzamah bin Naufal, dan Jabir bin Mut’im untuk membuat laporan

sensus penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan golongannya. Daftar

tersebut disusun secara berurutan dimulai dari orang-orang yang mempunyai

hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad saw, para sahabat yang ikut

berperang dalam Perang Badar dan Uhud, para imigran ke Abysinia dan

Madinah, para pejuang perang Qadisiyyah atau orang-orang yang menghadiri

perjanjian Hudaibiyah, dan seterusnya. Kaum wanita, anak-anak dan para budak

juga mendapat tunjangan sosial.

25

Adiwarman azwar karim, sejarah pemikiran ekonomi islam. Raja grafindo persada, Jakarta 2004.

Hal. 62

51

Jumlah tunjangan yang diberikan kepada masing-masing golongan untuk

setiap tahunnya berbeda-beda. Secara umum, jumlah tunjangan yang diberikan

kepada mereka adalah sebagai berikut:

Tabel Penerima Tunjangan Jaminan Sosial

NO. Penerima Jumlah

1. Aisyah dan Abbas ibn Abdul Mutthalib Masing-masing 12.000 dirham

2. Para istri Nabi selain Aisyah Masing-masing 10.000 dirham

3. Ali, Hasan, Husain, dan para pejuang Badar Masing-masing 5.000 dirham

4. Para pejuang Uhud dan migran ke Abysinia Masing-masing 4.000 dirham

5. Kaum Muhajirin sebelum peristiwa Fathul Makkah Masing-masing 3.000 dirham

6.

Putra-putra para pejuang Badar, orang-orang yang memeluk Islam

ketika terjadi peristiwa fathul Makkah, anak-anak kaum Muhajirin

dan Anshar, para pejuang perang Qadisiyyah, Uballa, dan orang-

orang yang menghadiri perjanjian Hudaibiyah

Masing-masing 2.000 dirham.

Sumber : Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Adiwarman Karim

Orang-orang Mekkah yang bukan termasuk kaum Muhajirin mendapat

tunjangan 800 dirham, warga Madinah 25 dinar, kaum muslimin yang tinggal di

Yaman, Syiria dan Irak memperoleh tunjangan sebesar 200 hingga 300 dirham,

serta anak-anak yang baru lahir dan yang tidak diakui masing-masing

memperoleh 100 dirham. Di samping itu, kaum muslimin memperoleh tunjangan

pensiun berupa gandum, minyak, madu, dan cuka dalam jumlah yang tetap.

Kualitas dan jenis barang berbeda-beda di setiap wilayah. Peran negara yang

turut bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian

52

bagi setiap warga negaranya ini merupakan hal yang pertama kali terjadi dalam

sejarah dunia26

.

Di antara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun

merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah

dana pertahanan negara dan dana pembangunan.

Seperti yang telah dijelaskan, Khalifah Umar menempatkan dana pensiun

di tempat pertama dalam bentuk rangsum bulanan (arzaq) pada tahun 18 H, dan

selanjutnya pada tahun 20 H dalam bentuk rangsum tahunan (atya). Dana

pensiun ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah bergabung dalam

kemiliteran. Dengan kata lain, dana pensiun ini sama halnya dengan gaji reguler

angkatan bersenjata dan pasukan cadangan serta penghargaan bagi orang-orang

yang telah berjasa. Beberapa orang yang telah berjasa diberi pensiun kehormatan

(sharaf) seperti yang diberikan kepada para istri Rasulullah atau para janda dan

anak-anak pejuang yang telah wafat. Nonmuslim yang bersedia ikut dalam

kemiliteran juga mendapat penghargaan serupa.

Dana ini juga meliputi upah yang dibayarkan kepada para pegawai sipil.

Sejumlah penerima dana pensiun juga ditugaskan untuk melaksanakan kewajiban

sipil tetapi mereka dibayar bukan untuk itu. Khalifah Umar sebagai ahli Badr

juga terpilih sebagai penerima penghargaan sebesar 5.000 dirham. Sejak saat itu,

ia tidak meminta apa-apa (upah atau gaji) lagi dari Baitul Mal. Orang-orang yang

26

Adiwarman azwar karim, sejarah pemikiran ekonomi islam. Raja grafindo persada, Jakarta 2004.

Hal. 65

53

tidak ikut dalam kegiatan militer, seperti orang Mekkah, orang-orang desa

(petani, peternak dan sebagainya), pedagang, dan pengrajin, tidak mendapat dana

pensiun tersebut.

Sistem administrasi dana pensiun dan rangsum dikelola dengan baik.

Dalam setahun, dana pensiun dibayarkan dua kali, sedangkan pemberian

rangsum dilakukan secara bulanan. Administrasi dana pensiun terdiri dari dua

bagian, bagian pertama berisi catatan sensus dan jumlah yang telah menjadi hak

setiap penerima dana dan bagian kedua berisi laporan pendapatan. Dana tersebut

didistribusikan melalui seorang arif yang masing-maisng bertanggung jawab atas

sepuluh orang penerima dana.

Angkatan bersenjata terdiri dari pasukan berkuda dan prajurit. Pasukan

berkuda dipersenjatai dengan pelindung, pedang dan tombak atau pelindung,

anak panah, dan busur panah. Kehebatan dari pasukan ini terletak pada

kemampuan mobilisasi yang sangat tinggi, keteguhan hati dan kesabarannya.

Pasukan selalu diberi perbekalan dan peralatan dengan baik dan perjalanan

panjang dilakukan dengan menggunakan unta. Awalnya, pasukan mendirikan

perkemahan yang dibangun dengan menggunakan pohon-pohon palem tetapi

setelah itu, Umar menginstruksikan untuk membangun tempat permanen atau

distrik. Kemudian, markas-markas militer dibangun di Bashra, Kufah, Fastal,

Qairawan dan lain-lain. Markas besar militer juga dibangun di beberapa tempat

54

lainnya. Pengeluaran untuk hal-hal ini termasuk bagian dari pengeluaran untuk

pertahanan negara.

Kehakiman ditangani oleh hakim sipil yang biasa disebut hakim atau

qazis yang ditunjuk oleh Umar dan bersifat independen dan terpisah dari

pemerintahan. Khalifah Umar merupakan pemimpin pertama dalam Islam yang

menetapkan gaji untuk para hakim dan membangun kantornya terpisah dari

kantor eksekutif. Ia juga membangun sistem administrasi pemerintahan Islam

dan membagi daerah-daerah taklukan ke dalam satu organisasi pemerintahan

yang tertata rapih, sehingga memungkinkan para wakilnya di daerah

mengembangkan berbagai sumber daya di wilayahnya masing-masing.

Dalam sistem administrasi pemerintahannya tersebut, Khalifah Umar

menetapkan perbaikan ekonomi di bidang pertanian dan perdagangan sebagai

prioritas utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, di Mesir, Syiria, Irak, dan

Persia Selatan telah dilakukan pengukuran ladang demi ladang dan penilaiannya

dilakukan secara seragam. Catatan hasil survei pengukuran tanah-tanah tersebut

membentuk sebuah catalog otentik yang selain menggambarkan luas daerah juga

mendeskripsikan secara terperinci kualitas tanah, produksi alam, karakter, dan

sebagainya. Jaringan kanal-kanal telah dibangun di Babilonia dan di sekitar

daerah sungai Tigris dan Eufrat di bawah pengawasan para petugas khusus.

Untuk memfasilitasi komunikasi langsung antara Mesir dengan Arab, Khalifah

Umar memfungsikan kembali sebuah kanal di antara sungai Nil dan Laut Merah

55

yang telah lama tidak terpakai. Pembangunan jaringan ini selesai dalam waktu

kurang dari satu tahun. Pembangunan kanal-kanal tersebut tidak hanya

mempermudah pelayaran kapal-kapal yang memuat padi-padian dari Mesir

berlayar ke Yanbu dan Jeddah sehingga sangat membantu ketika terjadi bencana

kelaparan pada tahun 18 H tetapi juga harga jual padi-padian tersebut turun

secara permanen di pasar Madinah dan Mekkah.27

Selain itu, Khalifah Umar memperkenalkan sistem jaga malam dan patroli

serta mendirikan dan mensubsidi sekolah-sekolah dan masjid-masjid di seluruh

wilayah negara. Ia juga menjamin orang-orang yang melakukan ibadah haji dan

para pengembara dapat menikmati fasilitas air dan tempat peristirahatan di

sepanjang jalan antara Mekkah dan Madinah, di samping membangun depot

makanan dan gudang tempat penyimpanan persediaan dan perlengkapan yang

dibutuhkan.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah saw, Khalifah Umar

menetapkan bahwa negara bertanggung jawab membayarkan atau melunasi utang

orang-orang yang menderita pailit atau jatuh miskin, membayar tebusan para

tahanan muslim, membayar diyat orang-orang tertentu, serta membayar biaya

perjalanan para delegasi dan tukar menukar hadiah dengan negara lain. Dalam

perkembangan berikutnya, setelah kondisi Baitul Mal dianggap cukup kuat, ia

27

Adiwarman azwar karim, sejarah pemikiran ekonomi islam. (Raja grafindo persada, Jakarta 2004).

Hal. 74

56

menambahkan beberapa pengeluaran lain dan memasukkannya ke dalam daftar

kewajiban negara, seperti memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi.

4. Pengeluaran Baitul Maal dan Kebijakan Fiskal Mengenai Sistem

Jaminan Sosial Dalam Islam Pada Awal Masa Pemerintahan Islam

a. Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial

Sebagian dana Baitul Mal yang digunakan Rasulullah untuk mengatasi

kelaparan yang menimpa orang-orang fakir dan miskin. Penerimaan ini,

seperti yang akan diuraikan, terdiri atas ghanimah, khums, zakat, kharaj, dan

jizyah.

Zakat diwajibkan kepada setiap orang yang telah dapat mencukupi

kebutuhannya dalam satu tahun atau dengan kata lain setiap orang yang

mempunyai harta sampai tingkat nisab (batas kena pajak), seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya.

Bagaimana zakat dibayarkan untuk berbagai kegiatan yang disebutkan

di atas telah dijelaskan pada bagian penerimaan dana Baitul Mal. Di sini

hanya akan ditunjukkan gambaran dan indikator jumlah pendapatan minimal

yang dapat dikenai zakat pada masa permulaan Islam untuk memperlihatkan

bagaimana jika penghasilan seseorang tidak mencapai tingkat ini, Baitul Mal

akan memperlakukannya secara berbeda. Setiap sumber dana Baitul Mal

57

digunakan untuk tujuan masing-masing yang spesifik. Sebagai contoh,

penerimaan zakat hanya dapat digunakan untuk:28

1. Menyantuni fakir miskin

2. Menampung tuna wisma

3. Membayar gaji para pengumpul zakat

4. Melunasi utang orang-orang yang tidak mampu membayar

utangnya

5. Menolong orang-orang yang baru masuk Islam

6. Membebaskan budak, dan

7. Melaksanakan aktivitas pekerjaan umum

Khums juga digunakan untuk pengeluaran yang khusus seperti halnya

zakat. Zakat atas tanah di wilayah taklukan yang diperoleh tanpa peperangan

hanya digunakan untuk hal-hal yang dianggap Rasulullah paling tepat. Namun

zakat atas tanah di wilayah taklukan yang jatuh ke tangan kaum muslimin

melalui peperangan hanya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Demikian pula, Rasulullah membagi penerimaan Baitul Mal untuk memenuhi

kebutuhan harian kaum muslimin. Ketika melakukan pembagian, Rasulullah

membagi setiap orang yang berhak dengan jumlah yang sama.

28


Hal. 147

58

Dalam beberapa kesempatan Rasulullah memberi hadiah kepada utusan yang

datang yang ingin memeluk agama Islam. Pembagian hadiah ini adalah sebagai

berikut:29

1. Tiap anggota utusan Bani Murrah yang jumlahnya 13 orang menerima sepuluh

ons perak, kecuali Harits bin Auf menerima 12 ons

2. Tiap anggota utusan Tsa'labah menerima 5 ons perak

3. Bisr bin Muawiyah bin Tawr dari suku Bani Buka diberi beberapa domba betina

4. Tiap anggota utusan dari Bani Hanifa yang jumlahnya 13 sampai 19 orang diberi

5 ons perak

5. Utusan dari Tujib yang jumlahnya 16 orang, masing-masing menerima hadiah

yang jumlahnya lebih besar daripada yang pernah diberikan kepada utusan lain

Berbagai hadiah yang telah disebutkan diberikan melalui Bilal yang

diperintahkan Rasulullah untuk menangani tugas ini. Bilal juga ditugaskan

untuk membantu orang-orang miskin. Orang-orang yang membutuhkan yang

datang kepada Nabi diperintahkan menemui Bilal untuk mendapatkan

pakaian dan makanan. Bilal bahkan diperintahkan jika terjadi kekurangan

anggaran untuk mencari pinjaman dan mencarikan makanan bagi yang

membutuhkan. Oleh karena itu, setelah Rasulullah meninggal dunia,

Fatimah mencari Bilal, begitu pula halnya cucu Rasulullah, Hasan.

29


Hal. 149

59

Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, pada masa pemerintahan

Khalifah Umar bin al-Khattab pernah dilakukan sensus terhadap kaum

muslimin dan dengan data tersebut Khalifah Umar menetapkan besaran

pajak tanah taklukan yang dibagikan kepada setiap kaum muhajirin, Anshar,

keluarga Rasul dan lainnya sebagai berikut:

Untuk setiap istri Rasulullah dan pamannya, Abbas, Umar

menetapkan 10.000 dirham pertahun kecuali untuk Aisyah yang ditetapkan

sebesar 12.000 diham serta Juwairiyah dan Safiyah yang mesing-masing

menerima 6.000 dirham, Mujahid perang Badar serta putra Ali, Hasan dan

Husein, menerima 5.000 dirham, orang yang pertama masuk Islam tetapi

tidak ikut berperang di Badar menerima 4.000 dirham, Abdullah bin Umar

dan anak-anak Muhajirin dan Anshar tertentu menerima 2.000 dirham, setiap

penduduk Mekkah 800 dirham, untuk yang lainnya antara 300 sampai 400

dirham, bagi para istri Muhajirin dan Anshar 200, 300, 400, 600, dan 1.000

dirham tergantung beberapa hal.30

Pembagian di atas diperbaharui pada masa pemerintahan Ali bin

Abi Thalib. Bagian dana baitul mal dibagi secara merata pada setiap orang

berdasarkan kategori yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun

pembagian seperti ini dan pertanyaan atas keadilannya menyebabkan banyak

30


Hal. 150

60

sahabat yang merasa keberatan dan menarik dukungannya kepada Ali dan

bergabung dengan Muawiyah.

Ali bin Abi Thalib juga membagi dana baitul mal kepada para fakir

miskin nonmuslim sama halnya dengan fakir miskin muslim. Suatu hari,

Khalifah Ali bertemu dengan pengemis buta lalu menanyakan keadaannya.

Pengemis itu mengatakan bahwa dia seorang Nasrani. Lalu Ali

memerintahkan agar biaya hidup orang tersebut ditanggung oleh Baitul Mal.

Contoh di atas memperlihatkan bahwa pada masa awal

pemerintahan Islam, nisab atau pendapatan minimal setiap penduduk baik

muslim ataupun nonmuslim dijamin negara. Tingkat pendapatan minimal ini

dicapai dengan mensinergikan kapabilitas produksi dengan partisipasi kerja.

Dalam kondisi keterbatasan kapabilitas, kekurangan seseorang ditutupi

dengan dana dari khums, zakat dan kharaj. Masing-masing dana ini

dirancang untuk pengeluaran khusus. Khums digunakan untuk penyebaran

dakwah Islam dan persediaan perang, di samping untuk menjamin

pemenuhan kebutuhan bagi yang berpendapatan di bawah batas minimal.

Gaji pengumpul zakat diambil dari dana zakat. Setelah menutupi seluruh

pengeluaran Baitul Mal, kharaj dibagikan kepada setiap muslim. Jelasnya,

pengeluaran besar dan terpenting atas setiap penerimaan yang disebutkan di

atas adalah untuk menjamin kesejahteraan sosial (social welfare) serta

penyediaan pelayanan publik.

61

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

(PERSERO)

A. Sejarah Pendirian PT JAMSOSTEK (PERSERO)

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab

dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada

masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti

halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan

sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh

peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang

panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja,

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang

pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957

tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan

Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang

Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga

kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan

hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977

62

diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

(PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja

(ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN

untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan

wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995

ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga

Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi

kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian

berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian

atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.1

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan

Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini

berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada

1 PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja PERSERO, Annual Report Laporan Tahunan 2009 (Jakarta: PT

Jaminan Sosial Tenaga Kerja PERSERO, 2009), Hal.6.

62

pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi maupun

produktivitas kerja.

Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normative

Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero)

memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya

bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam

meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan

perkembangan masa depan bangsa.

Sebagai penyelenggara jaminan sosial untuk tenaga kerja, PT Jamsostek

(Persero) bekerja keras untuk menjadi penyelenggara jaminan sosial yang dapat

dipercaya oleh stakeholders dan publik.

1) Terpercaya

Mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan/ stakeholder

merupakan hal penting bagi PT Jamsostek (Persero). Wujud dari

kepercayaan peserta adalah opini yang positif terhadap JAMSOSTEK,

kemauan dari pengusaha untuk mengikutsertakan karyawannya dalam

program JAMSOSTEK serta kepercayaan publik terhadap

62

JAMSOSTEK sebagai lembaga yang bersih dan dikelola dengan

profesional.

2) Unggul dalam pelayanan

PT Jamsostek (Persero) senantiasa berusaha memberikan pelayanan

yang unggul kepada tenaga kerja maupun kepada pengusaha. Untuk

memberikan keunggulan layanan ini, PT Jamsostek (Persero)

mengedepankan pada pelayanan yang mudah diakses, ramah, cepat,

dapat diandalkan dan akurat. Kemudahan akses dilakukan dengan

memberikan jaringan distribusi kantor cabang dan kantor pelayanan

dan melalui teknologi informasi (e-mail, website, call center).

Pembenahan proses secara berkesinambungan dilakukan untuk

menjamin bahwa proses yang dilakukan oleh PT Jamsostek (Persero)

dapat memuaskan seluruh peserta JAMSOSTEK. Untuk memantau

tingkat keunggulan dalam pelayanan, secara berkala PT Jamsostek

(Persero) melakukan pengukuran kepuasan pelanggan.

3) Manfaat optimal

PT Jamsostek (Persero) memberikan benefit kepada peserta melalui

produk utamanya dan produk tambahan. Manfaat produk Jaminan Hari

Tua (JHT) diupayakan agar dapat memberikan tingkat pengembalian

bagi peserta dengan nilai diatas bunga deposito perbankan. Akses

62

kepada peserta untuk melakukan check saldo JHT juga dikembangkan

melalui kerjasama dengan industri perbankan (dalam proses).

Pemberian manfaat optimal Program JK, JKK dan JPK dilakukan

dengan cara meningkatkan nilai jaminan dan kemudahan akses kepada

program ini, yaitu melalui peningkatan jumlah kerjasama dengan

berbagai entitas kesehatan. Selain itu produk tambahan berupa

program Peningkatan Kesejahteraan Peserta (PKP). Program ini

dilakukan dengan menyisihkan sebagian surplus PT Jamsostek

(Persero) menjadi bagian tersendiri yang ditujukan untuk peserta

JAMSOSTEK.2

Tujuan negara adalah memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Melalui berbagai instrumen, Negara berusaha mewujudkan cita-cita ini. Jaminan

sosial merupakan salah satu dari instrumen tersebut. Konvensi ILO tahun 1952 (No.

102) mendefinisikan Jaminan Sosial sebagai perlindungan yang diberikan masyarakat

untuk para anggotanya – melalui seperangkat instrumen publik - terhadap kesehatan

ekonomis dan sosial yang disebabkan terhentinya atau turunnya penghasilan yang

diakibatkan karena sakit, hamil, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat, hari tua, dan

kematian; pemberian perawatan medis; serta pemberian subsidi bagi keluarga yang

mempunyai anak.


Jaminan Sosial Tenaga Kerja PERSERO, 2009), Hal.8

62

PT Jamsostek (Persero) didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk

menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial bagi kelompok penduduk tenaga

kerja. Bentuk perlindungan jaminan sosial yang dilakukan PT Jamsostek (Persero)

adalah dengan menggunakan mekanisme provident fund/tabungan (Jaminan Hari

Tua/JHT) dan asuransi sosial (Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK, Jaminan Kematian/JK

dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan/JPK). Sebagai organisasi yang bergerak dalam

industri jaminan sosial, maka perlindungan yang diberika bersifat dasar. Dasar

diartikan sebagai perlindungan inti kepada tenaga kerja. Selain daripada itu, tenaga

kerja dengan kemampuan keuangan lebih mempunyai pilihan untuk menambah

perlindungan kepada asuransi komersial diluar program JAMSOSTEK.

1. Stakeholder dalam PT Jamsostek (Persero)

PT Jamsostek (Persero) mempunyai tiga stakeholder penting diantaranya

adalah sebagai berikut

a) Tenaga Kerja

PT Jamsostek (Persero) mempunyai kewajiban untuk memberikan

layanan yang memuaskan kepada peserta JAMSOSTEK. Melalui ke-empat

produknya, yakni Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan

Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, PT Jamsostek (Persero)

memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dari risiko hari tua, kematian,

kecelakaan kerja serta ganggunan kesehatan. Selain untuk tenaga kerja, PT

62

Jamsostek (Persero) juga memberikan perlindungan kepada keluarga dari para

tenaga kerja melalui produk pelayanan kesehatan. Saat ini yang ditanggung

adalah tenaga kerja, istri/suami dan 3 (tiga) orang anak tenaga kerja.

b) Pengusaha

Pengusaha mempunyai kepentingan dan kewajiban memberikan

perlindungan jaminan sosial yang layak kepada karyawannya. Kepesertaan di

dalam perlindungan jaminan sosial dipercaya memberikan ketenangan bagi

pekerja dan berujung pada peningkatan produktivitas karyawan.

PT Jamsostek (Persero) ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai mitra

bagi pengusaha (disektor formal, swasta dan BUMN) untuk

menyelenggarakan jaminan sosial bagi karyawannya. Sistem jaminan sosial

untuk sektor formal yang dianut di Indonesia menggunakan pola kontribusi

dari peserta/ contributory based. Dengan pola ini, tenaga kerja dan pengusaha

mempunyai kewajiban untuk memberikan iuran kepada PT Jamsostek

(Persero) dengan besaran yang berbeda. Untuk menyelenggarakan jaminan

sosial tersebut, diperlukan mekanisme untuk mengumpulkan iuran,

pembayaran jaminan, perubahan data tenaga kerja, dan berbagai aktivitas

lainnya.

Akses yang mudah kepada PT Jamsostek (Persero) merupakan salah

satu Key Success Factor (KSF) dalam industri ini. Langkah selanjutnya

62

adalah membangun akses secara elektronik maupun fisik, diantaranya melalui

jaringan on-line, website, pendirian kantor cabang, outlet di seluruh wilayah

Indonesia.

c) Negara

Program JAMSOSTEK memberikan manfaat secara sosial dan

ekonomis kepada negara. Secara sosial program JAMSOSTEK memberikan

manfaat dalam wujud pemerataan pendapatan baik secara vertikal maupun

horizontal. Pemerataan vertical berupa transfer antar golongan pendapatan,

yakni dari golongan pendapatan tinggi kepada golongan pendapatan rendah.

Hal ini terjadi melalui mekanisme penerimaan manfaat golongan pendapatan

rendah yang secara proporsional lebih tinggi dibandingkan dengan golongan

pendapatan tinggi. Sementara pemerataan horizontal terjadi melalui transfer

antar generasi/umur, yakni dari generasi pekerja berumur muda kepada

generasi pekerja tua, yang sakit, atau meninggal dunia. 3

Secara ekonomi PT Jamsostek (Persero) memberikan manfaat kepada

negara melalui dana yang dihimpun. Saat ini program JAMSOSTEK

menggunakan sistem pendanaan yang akan memupuk dana relatif besar.

Tahun 2009 dana investasi terkumpul sebesar Rp80,7 triliun. Dana tersebut

digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas ekonomi di



62

Indonesia. Mekanisme pembiayaan dilakukan melalui pembelian obligasi

Negara, obligasi perusahaan (BUMN dan Swasta) dan pembiayaan melalui

pasar modal ataupun direct investment.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi PT Jamsostek (Persero) adalah Menjadi lembaga jaminan sosial

tenaga kerja terpercaya yang unggul dalam pelayanan dan

memberikan manfaat optimal bagi seluruh peserta dan keluarganya.

2. Misi

Misi PT Jamsostek (Persero) Sebagai badan penyelenggara jaminan

sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja

serta menjadi mitra terpercaya bagi;

1) Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga

kerja dan keluarga.

2) Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan

perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.

3) Negara: Berperan serta dalam pembangunan.

62

C. Tujuan, Nilai, dan Filosofi PT Jamsostek

1. Tujuan

Untuk memberikan perlindungan dasar kepada tenaga kerja dan

keluarganya dalam menghadapi risiko sosial ekonomi pada saat berkurang

atau hilangnya sebagian menghasilan karena kecelakaan kerja, mencapai usia

tua, meninggal, atau sakit.

2. Nilai-nilai

a) Komitmen dan integritas yang tinggi, dengan tanggung jawab yang

besar

b) Mendahulukan kepuasan dan kepentingan peserta

c) Kejujuran dan kreativitas

d) Kerjasama kelompok yang dinamis dan harmonis

e) Perbaikan dan pembelajaran yang terus menerus

f) Kepercayaan dan saling menghormati

g) Kepemimpinan yang efektif

h) Sadar biaya

i) Berbasis pada kompetensi

3. Filosofi Jamsostek

a. Jamsostek dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk

mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung

orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan

62

dihari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri

berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas

kasihan orang lain.

b. Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program

Jamsostek dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda

membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang

berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.

D. Struktur Organisasi

Organisasi PT Jamsostek (Persero) terdiri atas unit kerja Kantor Pusat dan

Kantor Daerah. Unit kerja Kantor Pusat terdiri atas unit kerja di bawah Direktur

Utama dan 6 (enam) Direktorat. Unit kerja Kantor Daerah terdiri atas Kantor Wilayah

(Kanwil) dan Kantor Cabang (Kacab).

Kantor Pusat PT Jamsostek (Persero) berkedudukan di Jakarta, dengan

Kanwil dan Kacab yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai dengan Desember

2009, jumlah Kantor PT Jamsostek (Persero) adalah sebagai berikut:

• Kantor Pusat : 1 Kantor

• Kantor Wilayah : 8 Kantor

• Kantor Cabang : 121 Kantor

62

Di samping kantor tersebut di atas, Perseroan juga membuka 3(tiga) Kantor

Unit Pelayanan baru yang berlokasi di wilayah Damas Raya, Belitung dan

Purbalingga.

Jumlah karyawan PT Jamsostek (Persero) pada akhir Desember 2009

sebanyak 3.046 orang, dengan perincian:

* Kantor Pusat : 358 orang

* Kantor Daerah : 2.688 orang

Bagan struktur organisasi Kantor Pusat PT Jamsostek (Persero) sesuai Surat

Keputusan Direksi No. KEP/190/082007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja PT Jamsostek (Persero) adalah sebagai berikut:

Kanwil berada di bawah koordinasi Direksi, dipimpin oleh seorang Kepala

Kanwil. Kanwil mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk merencanakan,

mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan operasional Kantor

wilayah dan Kantor cabang yang ada di bawahnya.

62

62

E. Tata Kelola Perusahaan

Sebagai perusahaan yang menjadi tumpuan harapan jutaan pekerja di

Indonesia, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT Jamsostek (Persero)

merupakan hal yang tidak dapat ditawar atau ditunda-tunda. Menengok ke

pengalaman dan citra Perseroan di masa lalu, maka semakin terasa betapa pentingnya

serta manfaat tata kelola perusahaan tersebut bagi Jamsostek.

Untuk itu, Manajemen telah menempatkan kebijakan Good Corporate

Governance, berikut penerapannya, sebagai salah satu kerangka utama

pengembangan Perseroan di masa depan. Pengembangan dan penerapan tata kelola

perusahaan yang mengacu pada best-practice standards di lingkungan kerja

Jamsostek diharapkan dapat memenuhi kepentingan segenap stakeholder secara

seimbang, selain juga membuka peluang bagi pertumbuhan jangka panjang yang

berkesinambungan bagi Perseroan.

Jamsostek memiliki komitmen dalam mengimplementasikan tata kelola

perusahaan yang mengacu pada standar praktik terbaik. Perseroan berinteraksi

dengan para pemangku kepentingan yang berlandaskan pada upaya untuk

menumbuhkembangkan kepercayaan, saling pengertian dan goodwill. Hal ini hanya

dapat ditempuh jika Perseroan menjunjung tinggi asas keterbukaan, akuntabilitas,

tanggung jawab, independen dan adil dalam berinteraksi dengan para pemangku

kepentingan, yang merupakan prinsip dasar dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik

guna menunjang pencapaian visi Jamsostek untuk menjadi lembaga penyelenggara

62

jaminan sosial tenaga kerja terpercaya dengan mengutamakan pelayanan prima dan

manfaat yang optimal bagi seluruh peserta.

Pelaksanaan GCG pada PT Jamsostek (Persero) diawali pada tahun 2004 yang

ditandai dengan pemetaan GCG oleh Konsultan Sofyan Djalil & Partner (SDP) dan

pembangunan infrastruktur GCG yang diformalkan melalui Keputusan Direksi PT

Jamsostek (Persero) tahun 2007 yang diperbaharui pada tahun 2009 disesuaikan

dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.: 40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar

PT Jamsostek (Persero).

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di

Perseroan dalam proses pengambilan keputusan. RUPS memiliki wewenang

untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi,

menyetujui resolusi penting Perseroan, serta memutuskan melalui voting,

sehubungan dengan hal-hal yang membutuhkan keputusan mayoritas pemegang

saham.

2. Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap

kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan perusahaan serta memberi

nasehat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang

62

Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan-ketentuan

Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.4

a) Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara Republik Indonesia No. KEP-228/MBU/2008 tanggal 14 Nopember

2008 terjadi pergantian Komisaris Utama dari Bp. Wahyu Hidayat kepada

Bapak Bambang Subianto. SK Menteri Negara BUMN ini tidak mencabut SK

terdahulu No. KEP-14/ MBU2007 tanggal 16 Pebruari 2007 tentang

pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris PT

Jamsostek (Persero), sehingga komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah

sebagai berikut:

1) Komisaris Utama : Bambang Subianto

2) Komisaris : Herry Purnomo

3) Komisaris : Drs. Sjukur Sarto, MS

4) Komisaris : Hariyadi BS. Sukamdani

5) Komisaris : Rekson Silaban



62

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan SK No. KEP/03/DEKOM/052009, Dewan Komisaris

mempunyai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai

berikut:

1) Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undanga yang berlaku,

Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan-keputusan RUPS.

2) Beritikad baik dan dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan

tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

3) Melaksanakan kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab pada

RUPS.

4) Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas

eksekutif kecuali dalam perseroan tidak mempunyai seorangpun

anggota direksi dengan ketentuan: Pertama, Dalam waktu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan Anggota

Direksi, Dewan Komisaris harus memanggil RUPS untuk

pengangkatan Anggota Direksi. Kedua, Dalam melakukan tindakan

pengurusan dimaksud, bagi Dewan Komisaris berlaku semua

ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap

Perseroan dan pihak ketiga.

5) Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan memberikan atau tidak

memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan Direksi yang

62

memintakan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan

dilakukan secara proaktif yang mencakup semua aspek bisnis

Perseroan.

c) Komite di bawah Dewan Komisaris

Pembentukan Komite – komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris

adalah didasari oleh Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-

MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002. Adapun beberapa Komite tersebut adalah

sebagai berikut:

1) Komite Audit

Sejak tahun 1999, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit

yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No.

KEP/01/DEKOM/0699 tanggal 24 Juni 1999.

a) Independensi

i. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman

kerja yang cukup di bidang pengawasan pemeriksaan.

ii. Tidak memiliki kepentingan keterkaitan pribadi yang dapat

menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap

BUMN yang bersangkutan; dan

iii. Mampu berkomunikasi secara efektif.

62

b) Kewenangan

Berdasarkan surat tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Audit

dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset

serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan

tugasnya.

Komite Audit berwenang untuk menyampaikan usulan kepada

Dewan Komisaris untuk mengajukan calon Auditor Eksternal kepada

RUPS untuk ditetapkan. Komite Audit melalui Dewan Komisaris

wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan

besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk Auditor

Eksternal tersebut.

c) Tugas Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem

pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor

eksternal dan auditor internal.

2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan

oleh Biro Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal.

3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem

pengendalian internal serta pelaksanaannya.

62

4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan

terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.

5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian

Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lainnya kepada

Komite Audit berupa namun tidak terbatas pada:

a) Melakukan penelaahan atas informasi mengenai perusahaan, serta

Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan,

Laporan Manajemen dan informasi lainnya.

b) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

c) Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.

d) Mengkaji kecukupan fungsi audit internal termasuk jumlah Auditor,

rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan.

e) Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya

perencanaan audit dan jumlah Auditornya.

2) Komite Manajemen Risiko

a) Independensi

i. Tidak memiliki kepentingan keterkaitan pribadi yang dapat

menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap

BUMN yang bersangkutan; dan

62

ii. Mampu berkomunikasi secara efektif.

b) Kewenangan

Komite Manajemen Risiko merupakan Komite Dewan Komisaris

yang membantu Dewan Komisaris dalam memberikan masukan tentang

kebijakan manajemen risiko, antisipasi serta penanganannya dalam

rangka pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memberikan nasihat

serta masukan kepada Direksi.

c) Tugas dan tanggung jawab

1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan dalam melakukan aktivitas

pengelolaan manajemen risiko.

2. Melakukan kajian dan memberikan masukan kepada Dewan

Komisaris terkait dengan identifikasi dan penilaian risiko yang

dihadapi Perseroan yang meliputi namun tidak terbatas pada faktor

risiko yang timbul akibat perubahan kondisi ekonomi, perubahan

sosial politik, perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau adanya

regulasi baru yang mempengaruhi kegiatan operasional dan kinerja

Perseroan.

3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait dengan

kebijakan internal Perseroan dimana berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

62

Direksi dalam melaksanakan kebijakan tersebut harus

memperoleh pendapat dan/atau persetujuan Dewan Komisaris

seperti faktor risiko yang timbul akibat perubahan struktur

organisasi, diversifikasi usaha, pembentukan anak perusahaan,

penghapusan atau pelepasan aset Perseroan, pengajuan pinjaman

jangka panjang, investasi yang material dan penyertaan pada

perusahaan lain.

4. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait dengan

Kebijakan Internal Perseroan yang secara signifikan dan material

akan berpengaruh pada kinerja Perseroan seperti namun tidak

terbatas pada faktor risiko yang timbul akibat:

a) Perubahan Teknis dan Prosedur Pelayanan.

b) Perubahan sistem teknologi yang digunakan.

c) Kebijakan investasi dan kerjasama komersial.

d) Kebijakan di bidang sumber daya manusia sepertirekrutmen,

pensiun dini, pemberian saham (employee stock option

planning), pemberian bonus dan sebagainya.

e) Kebijakan di bidang keuangan dan akuntansi.

f) Permasalahan di bidang hukum seperti adanya tuntutan hukum

dari pihak ketiga.

62

g) Dampak yang timbul akibat berlakunya suatu kebijakan/

regulasi internal baru di PT Jamsostek (Persero).

h) Kebijkan yang terkait dengan reputasi dan citra (image)

Perseroan.

5. Melakukan kajian terhadap sistem dan prosedur yang berkaitan

dengan pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi

penyempurnaan secara berkelanjutan yang diperlukan kepada

Direksi melalui Dewan Komisaris.

6. Melakukan koordinasi dengan Unit Manajemen Risiko yang

bertugas mengelola risiko di PT Jamsostek (Persero) dalam

melakukan identifikasi, penilaian, monitoring dan penanganan

risiko yang dihadapi Perseroan.

7. Melaksanakan penugasan lainnya dari Dewan Komisaris terkait

dengan aspek manajemen risiko.

3) Komite Nominasi

a) Komite Nomisasi yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris pada

dasarnya tidak dibentuk secara permanen pada PT Jamsostek (Persero).

Namun demikian, dalam hal adanya rencana pergantian Dewan Komisaris

atau Direksi, Pemegang saham mengkomunikasikan masalah tersebut

kepada Dewan Komisaris/Direksi.

62

b) Fungsi pengawasan pada Badan Penyelenggara PT Jamsostek (Persero)

diatur secara khusus dalam UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 bahwa pengendalian

dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan unsur pengusaha

dan tenaga kerja dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Seleksi calon Direksi BUMN pada umumnya telah diatur dalam

Keputusan Menteri BUMN No. KEP/09A/MBU/2005 tentang Penilaian

Kelayakan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi

BUMN dimana dalam keputusan tersebut tidak mensyaratkan adanya

kewenangan Dewan Komisaris untuk mengusulkan calon anggota Direksi.

d) Atas dasar pertimbangan tersebut, Dewan Komisaris PT Jamsostek

(Persero) tidak membentuk Komite Nominasi yang ditetapkan secara

permanen.

4) Komite Remunerasi

a) Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan setiap

tahunnya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas laporan

pertanggungjawaban tahunan/ keuangan (audited) dengan dasar penilaian

yang sepenuhnya ditetapkan oleh Pemegang Saham.

62

b) Penetapan remunerasi pejabat/karyawan PT Jamsostek (Persero) dianalisa

dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris pada saat pembahasan Rencana

Kerja dan Anggaran Perseroan setiap tahunnya.

c) Dengan demikian, Dewan Komisaris belum menganggap perlu untuk

dibuat Komite Remunerasi secara permanen pada PT Jamsostek (Persero).

3. Dewan Direksi

a) Komposisi Direksi

Pada tanggal 18 Desember 2008, dilakukan pergantian anggota

Direksi melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Republik Indonesia dan Rapat umum Pemegang saham Perusahaan

Perusahaan (Persero) PT Jamsostek No. KEP-249/MBU/2008 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan

Perusahaan (Persero) PT Jamsostek Susunan Direksi menjadi sebagai berikut :

1) Direktur Utama : H. Hotbonar Sinaga

2) Direktur Umum dan SDM : Djoko Sungkono

3) Direktur Keuangan : Myra SR Asnar

4) Direktur Operasi dan Pelayanan : Ahmad Ansyori

5) Direktur Investasi : Elvyn G. Masassya

6) Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi : H.D. Suyono

7) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Karsanto

62

b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan manfaat yang

optimal bagi peserta serta pengembangan program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja, maka perlu dilakukan peningkatan pengembangan pengelolaan

perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;

dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) No.

Kep/286/112007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Jamsostek

(Persero), dengan ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Anggota

Direksi sebagai berikut:

c) Direktur Utama

Direktur Utama dalam memimpin dan mengelola perusahaan

mempunyai fungsi merencanakan, mengembangkan dan menetapkan

kebijakan umum Perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, efektif dan

efisien, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perseroan serta mengoordinasikan

kegiatan para Direktur, dan mengembangkan kebijakan komunikasi,

pengawasan intern, kesekretariatan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan

peserta. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Direktur Utama

mempunyai tugas:

1. Merencanakan kebijakan umum pengelolaan Perseroan sesuai visi, misi,

dan tujuan Perseroan.

62

2. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan

Perseroan secara menyeluruh.

3. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perseroan serta

melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Direktur.

5. Merencanakan dan menentukan kebijakan komunikasi, pengawasan

intern, kesekretariatan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan

peserta.

6. Mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan

strategi kesekretariatan, pengawasan intern, komunikasi perusahaan dan

peningkatan kesejahteraan karyawan.

Unit Kerja yang termasuk dalam Direktorat Utama adalah:

i. Biro Sekretariat Perusahaan

ii. Biro Pengawasan Intern

iii. Biro Hubungan Masyarakat

iv. Biro Peningkatan Kesejahteraan Peserta (PKP) dan Kemitraan Bina

Lingkungan (KBL).5



62

d) Direktur Operasi dan Pelayanan

Direktur Operasi dan Pelayanan mempunyai fungsi merencanakan,

mengarahkan, mengoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan

dan strategi operasi serta pelayanan guna tercapainya target kepesertaan dan

kepuasan pelayanan bagi peserta. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut,

Direktur Operasi dan Pelayanan mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan operasi dan pelayanan.

2. Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pengusahaan

bidang operasi dan pelayanan.

3. Mengendalikan tercapainya kebijakan operasi dan pelayanan yang telah

ditetapkan.

Unit kerja yang termasuk dalam Direktorat Operasi dan Pelayanan adalah:

1) Divisi Operasi

2) Divisi Teknis dan Pelayanan

3) Divisi Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

e) Direktur Perencanaan, Pengembangan &Informasi

Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi mempunyai

fungsi merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, menetapkan dan

mengendalikan kebijakan dan pengembangan perusahaan dan teknologi

62

informasi dalam rangka meningkatkan corporate value. Direktur

Perencanaan, Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan perencanaan strategis jangka

panjang (corporate plan), serta teknologi informasi perusahaan.

2. Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi

perusahaan di bidang perencanaan dan pengembangan perusahaan serta

teknologi informasi.

3. Mengendalikan (evaluasi dan pengawasan) tercapainya kebijakan

perencanaan dan pengembangan strategis sebagai feedback tercapainya

Visi dan Misi perusahaan serta efektifitas strategi yang telah ditetapkan.

4. Mengendalikan tercapainya kebijakan perencanaan dan pengembangan

teknologi informasi perusahaan yang telah ditetapkan.

Unit kerja yang termasuk dalam Direktorat Perencanaan, Pengembangan dan

Informasi adalah:

i. Biro Perencanaan dan Pengembangan

ii. Biro Teknologi Informasi

f) Direktur Investasi

Direktur Investasi mempunyai fungsi merencanakan, menetapkan,

mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan kebijakan serta

62

menempatkan pengelolaan dana dalam berbagai portofolio berdasarkan

prinsip hasil dan keamanan dana investasi sesuai ketentuan yang berlaku

dalam rangka mencapai hasil yang optimal. Untuk menyelenggarakan fungsi

tersebut, Direktur Investasi mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan portofolio dan strategi

pengelolaan dana dalam bentuk-bentuk investasi.

2. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan strategi pengusahaan

penempatan dana.

3. Mengendalikan diversifikasi penempatan dana sehingga memberikan

hasil yang optimal dengan memperhatikan keamanan dana.

4. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pengukuran kinerja

portofolio investasi.

Unit kerja yang termasuk dalam Direktorat Investasi adalah:

1) Divisi Analisa Portofolio

2) Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal

3) Divisi Investasi Langsung

g) Direktur Keuangan

Direktur Keuangan mempunyai fungsi merencanakan, mengelola

keuangan dan mengendalikan rencana kerja perusahaan secara efektif dan

62

efisien serta transparan sesuai sistem akuntansi jaminan sosial. Untuk

menyelenggarakan fungsi tersebut, Direktur Keuangan mempunyai tugas:

1. Merencanakan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan

keuangan serta pelaporan keuangan.

2. Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pengusahaan di

bidang keuangan.

3. Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Perseroan (RKAP) secara efektif dan efisien (kepatuhan

anggaran sesuai jadwal yang ditetapkan.

4. Mengendalikan tercapainya kebijakan keuangan dan pelaporan yang telah

ditetapkan.

Unit kerja yang termasuk dalam Direktorat Keuangan adalah:

1) Biro Pengendalian Keuangan

2) Biro Keuangan

3) Biro Akuntansi

h) Direktur Umum dan SDM

Direktur Umum dan SDM mempunyai fungsi merencanakan,

menetapkan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan kebijakan

dan strategi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan dan

62

pelatihan, pengadaan serta sarana dan prasarana guna tercapainya tujuan

Perseroan. Direktur Umum dan SDM mempunyai tugas:

1. Merencanakan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan di bidang

sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pengadaan dan

pengelolaan sarana prasarana.

2. Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi perusahaan di

bidang sumber daya manusia, pendidikan dan latihan, pengadaan sarana

dan prasarana.

3. Mengendalikan terlaksananya kebijakan SDM, pendidikan dan pelatihan,

pengadaan, sarana & prasarana yang telah ditetapkan.

Unit kerja yang termasuk dalam Direktorat Umum dan SDM adalah:

1) Biro Sumber Daya Manusia

2) Biro Pendidikan dan Pelatihan

3) Biro Pengadaan

4) Biro Sarana dan Prasarana

i) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko mempunyai fungsi

merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, menetapkan dan

mengendalikan kebijakan dalam pengelolaan risiko, hukum dan kepatuhan

terhadap peraturan perundangan yang berlaku guna meminimalisasi risiko

62

usaha dan masalah hukum yang dapat membawa dampak negatif pada

Perseroan. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas:

1. Merencanakan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan hukum,

kepatuhan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif.

2. Mengarahkan dan mengoordinasikan penerapan kepatuhan terhadap

sistem & prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Mengarahkan, mengoordinasikan dan evaluasi penerapan manajemen

risiko pada seluruh jenjang organisasi.

4. Mengendalikan tercapainya kebijakan dan strategi manajemen risiko,

kepatuhan serta hukum yang telah ditetapkan.

5. Memastikan penerapan Prinsip Empat Mata dalam pengambilan

keputusan-keputusan perusahaan bersama Direktorat terkait lainnya.

Unit kerja yang termasuk dalam Direktorat Kepatuhan dan Manajemen

Risiko adalah:

i. Biro Kepatuhan dan Hukum

ii. Biro Manajemen Risiko

62

F. Produk-Produk di PT Jamsostek6

1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Jamsostek mengembangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagai

salah satu program untuk membantu tenaga kerja dan keluarganya

memperoleh tunjangan pemeliharaan kesehatan sebagai hak yang harus

diperolehnya. Pemeliharaan kesehatan diberikan secara komprehensif dan

alami serta terdiri dari jasa pelayanan yang berhubungan dengan promosi,

pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Iuran Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan sepenuhnya dibayarkan oleh pengusaha sebesar 3% dari upah

untuk pekerja lajang dan 6% untuk pekerja yang telah berkeluarga. Adanya

jaminan pemeliharaan kesehatan memberikan ketenangan bagi para pekerja

untuk lebih berkonsentrasi dan lebih produktif dalam bekerja.

Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan akan memperoleh Kartu Pemeliharaan Kesehatan

(KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, berupa

rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan, dan pertolongan persalinan,

penunjang diagnostik, pelayanan khusus (penggantian biaya kacamata,

prosthesis mata, alat bantu dengar, ortodonsi gigi, alat ganti tangan, dan kaki),

dan gawat darurat. Pelayanan diberikan melalui jaringan Pelaksana Pelayanan

Kesehatan (PPK) yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.



62

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan atau sakit yang terjadi saat melakukan tugas merupakan

risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja. Untuk menanggulangi hilangnya

sebagian atau seluruh penghasilan karena sakit, cacat atau kematian yang

disebabkan oleh kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka diperlukan

adanya jaminan kecelakaan kerja. Memberikan jaminan kesehatan dan

keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga

pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan

kerja yang berkisar antara 0,24% sampai dengan 1,74% sesuai kelompok

risiko jenis usaha.

Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi

bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat

bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan

dengan pelaksanaan pekerjaannya. Kompensasi atau penggantian biaya

termasuk biaya transportasi, pengobatan, dan perawatan serta biaya

rehabilitasi berupa alat bantu dan alat ganti bagi tenaga kerja yang kehilangan

atau tidak berfungsinya anggota tubuh akibat kecelakaan kerja. Selain itu

Jaminan Kecelakaan Kerja juga memberikan santunan dalam bentuk uang

untuk santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian

tetap, santunan cacat total tetap, baik fisik maupun mental, dan santunan

kematian.

62

3. Jaminan Kematian

Jaminan Kematian (JK) diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja

peserta Jamsostek yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

Jaminan Kematian diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga

dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan. Pengusaha menanggung

iuran JK sebesar 0,3% dari upah.

Jaminan Kematian yang diberikan adalah Rp12 juta, terdiri dari Rp10

juta untuk santunan kematian, Rp2 juta untuk biaya pemakaman, dan santunan

berkala sebesar Rp200.000 per bulan selama 24 bulan.

4. Jaminan Hari Tua

Program jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan

dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta,

terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab,

seperti meninggal dunia, cacat total tetap, atau telah mencapai usia pensiun

(55 tahun). Jaminan Hari Tua dikelola dengan pendekatan tabungan wajib

yang dibiayai dari iuran yang dibayarkan oleh setiap tenaga kerja dan pemberi

kerja/pengusaha. Iuran tersebut selalu harus dikaitkan dengan tingkat upah

yang dibayarkan oleh pengusaha. Iuran program Jaminan Hari Tua adalah

sebesar 5,7% dari upah setiap bulan-sesuai ketentuan Pemerintah –

62

ditanggung oleh pengusaha sebesar 3,7% dan oleh pekerja yang bersangkutan

sebesar 2,0%.

Manfaat Jaminan Hari Tua akan dibayarkan kepada peserta

berdasarkan akumulasi dengan salah satu dari persyaratan berikut:

a) Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total

tetap.

b) Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja setelah menjadi peserta

sekurang\kurangnya 5 (lima) tahun dengan masa tunggu 6 (enam)

bulan Berdasarkan PP No. 1/2009 masa tunggu 6 (enam) bulan

telah diubah menjadi 1 (satu) bulan.

c) Pergi ke luar negeri dan tidak kembali, atau menjadi Pegawai

Negeri Sipil (PNS)/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

(ABRI).

5. Jaminan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (Sektor Informal)

a. Pengertian

Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja

(LHK) adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada

usaha-usaha ekonomi informal.7



62

b. Tujuan

1. Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang

melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut

kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya

risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua

dan meninggal dunia.

2. Memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja.

c. Jenis Program & Manfaat (sesuai PP 14/1993):

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga

kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya

rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB),

santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan

kematian (sesuai label), biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang

meninggal dunia dan cacat total tetap.

2. Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan

berkala.

3. Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor,

beserta hasil pengembangannya.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), terdiri dari rawat jalan tingkat

pertama meliputi: pemeriksaan dan pengobatan dokter umum dan dokter

gigi, pemeriksaan diberikan dalam bentuk tindakan medis sederhana;

rawat inap; pertolongan persalinan; penunjang diagnostic berupa

pemeriksaan laboratorium, radiologi, EEG dsb; pelayanan khusus berupa

62

penggantian biaya prothese, orthose dan kacamata; dan pelayanan gawat

darurat.

d. Kepesertaan

1. Sukarela

2. Usia maksimal 55 tahun

3. Dapat mengikuti program Jamsostek secara bertahap dengan memilih

program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta

4. Dapat mendaftar sendiri langsung ke PT Jamsostek (Persero) atau

mendaftar melalui wadah/kelompok yang telah melakukan Ikatan

Kerjasama (IKS) dengan PT Jamsostek (Persero)

Iuran

Iuran TK LHK ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu

berdasarkan upah sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum

Provinsi/Kabupaten/Kota

Tabel Besaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

No Program Persentase

1. Jaminan Kecelakaan Kerja 1%

2. Jaminan Hari Tua 2% (Minimal)

3. Jaminan Kematian 0.3%

4. Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan

6%

(Keluarga)

3% (Lajang)

Sumber : Data Internal Perusahaan

Ket: Iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta

62

e. Cara Pembayaran

1. Setiap bulan atau setiap tiga bulan dibayar di depan

2. Dibayarkan langsung oleh peserta sendiri atau melalui Penanggung Jawab

Wadah/Kelompok secara lunas

3. Pembayaran iuran melalui Wadah/Kelompok dibayarkan pada tanggal 10

bulan berjalan disetorkan ke Wadah/Kelompok, dan tanggal 13 bulan

berjalan Wadah/Kelompok setor ke PT Jamsostek (Pesero)

4. Pembayaran iuran secara langsung oleh Peserta baik secara bulanan

maupun secara tiga bulanan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan

berjalan

5. Dalam hal peserta menunggak iuran, masih diberikan grace periode

selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang

diikuti.

6. Peserta yang telah kehilangan hak jaminan dapat memperoleh haknya

kembali jika peserta kembali membayar iuran termasuk satu bulan iuran

yang tertunggak dalam masa grace periode.

101

BAB IV

ANALISA PELUANG PENERAPAN SISTEM JAMINAN SOSIAL

NASIONAL DI PT JAMSOSTEK DALAM PERSPEKTIF TAKAFUL AL-

IJTIMA’I

A. Peluang Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional di PT Jamsostek1

Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial

nasional sejak diundangkan tanggal 19 oktober 2004 hingga saat ini telah

memasuki usia enam tahun.

Berdasarkan pasal 52 Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem

jaminan sosial nasional, ada empat badan usaha milik Negara yang saat ini

menyelenggarakan jaminan sosial yakni PT. Jamsostek, PT. Taspen, PT. Askes,

dan PT. Asabri yang seharusnya telah menyesuiakan diri dengan ketentuan dalam

undang-undang sistem jaminan sosial nasional tersebut.

Selain itu Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan

sosial nasional juga mengamanatkan untuk dilakukan pembuatan sejumlah produk

hukum sebagai pelaksanaannya yaitu Undang-undang tentang badan

penyelenggaraan jaminan sosial yang saat ini rancangan undang-undang nya

sedang digodok oleh dewan perwakilan rakyat bersama pemerintah.

1 Wawancara pribadi dengan bapak isnavodiar jatmiko dan bapak Yanto selaku Biro Perncanaan dan

Pengembangan (planning development bureau) dan Divisi Operasi PT JAMSOSTEK pada 25 maret

2011

101

102

Ternyata dalam perjalanannya selama enam tahun Undang-undang No. 40

Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional baru ditindak lanjuti oleh

pemerintah dengan satu peraturan presiden, satu keputusan presiden, dan satu

keputusan menteri yaitu2

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang

susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan, penggantian

dan pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.

b. Keputusan Presiden No. 110/M Tahun 2008 tentang pengangkatan

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.

c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.

36/PER/MENKO/KESRA/X/2008 tentang organisasi dan tata kerja

sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Dengan demikian yang telah dilaksanakan adalah pembentukan Dewan

Jaminan Sosial Nasional beserta sekretariatnya saja, sebagai pelaksanaan BAB IV

tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional, Pasal 6 sampai dengan 12 Undang-

undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.

Penyelenggaraan program sistem jaminan sosial nasional merupakan salah

satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial

ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan



2011

103

Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya,

mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security,

yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada

masyarakat pekerja di sektor formal.

Lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(JAMSOSTEK) serta terbitnya PP No.36/1995 tentang ketetapan PT Jamsostek

sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek

memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga

kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus

penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya

penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Dengan adanya Undang-Undang serta peraturan lain yang mendukung

penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja, mengharuskan PT Jamsostek

menyelenggarakan program-program terkait yang diamanatkan oleh Undang-

undang serta peraturan lainnya. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero)

memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan

keluarganya.

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan atau sakit yang terjadi saat melakukan tugas merupakan risiko

yang dihadapi oleh tenaga kerja. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau

104

seluruh penghasilan karena sakit, cacat atau kematian yang disebabkan oleh

kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan

kecelakaan kerja. Memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja

merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban

untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24%

sampai dengan 1,74% sesuai kelompok risiko jenis usaha.

a. Manfaat Jaminnan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi dan rehabilitasi

bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat

bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya. Kompensasi atau

penggantian biaya termasuk biaya transportasi, pengobatan, dan

perawatan serta biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan alat ganti bagi

tenaga kerja yang kehilangan atau tidak berfungsinya anggota tubuh

akibat kecelakaan kerja. Selain itu Jaminan Kecelakaan Kerja juga

memberikan santunan dalam bentuk uang untuk santunan sementara tidak

mampu bekerja, santunan cacat sebagian tetap, santunan cacat total tetap,

baik fisik maupun mental, dan santunan kematian.

2. Program Jaminan Kematian

Jaminan Kematian (JK) diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja

peserta Jamsostek yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

Jaminan Kematian diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga

105

dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan. Pengusaha menanggung

iuran Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari upah.

a. Manfaat Jaminnan Kematian

Jaminan Kematian yang diberikan adalah Rp12 juta, terdiri dari Rp10 juta

untuk santunan kematian, Rp2 juta untuk biaya pemakaman, dan santunan

berkala sebesar Rp200.000 per bulan selama 24 bulan.

3. Program Jaminan Hari Tua

Program jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan

dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh

peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena

berbagai sebab, seperti meninggal dunia, cacat total tetap, atau telah

mencapai usia pensiun (55 tahun). Jaminan Hari Tua dikelola dengan

pendekatan tabungan wajib yang dibiayai dari iuran yang dibayarkan oleh

setiap tenaga kerja dan pemberi kerja/pengusaha. Iuran tersebut selalu harus

dikaitkan dengan tingkat upah yang dibayarkan oleh pengusaha. Iuran

program Jaminann Hari Tua adalah sebesar 5,7% dari upah setiap bulan-

sesuai ketentuan Pemerintah – ditanggung oleh pengusaha sebesar 3,7% dan

oleh pekerja yang bersangkutan sebesar 2,0%.

106

a. Manfaat Jaminan Hari Tua

Manfaat Jaminan Hari Tua akan dibayarkan kepada peserta

berdasarkan akumulasi dengan salah satu dari persyaratan berikut:

a) Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total

tetap.

b) Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja setelah menjadi peserta

sekurang\kurangnya 5 (lima) tahun dengan masa tunggu 6

(enam) bulan Berdasarkan PP No. 1/2009 masa tunggu 6 (enam)

bulan telah diubah menjadi 1 (satu) bulan.

c) Pergi ke luar negeri dan tidak kembali, atau menjadi Pegawai

Negeri Sipil (PNS)/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

(ABRI).

4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Jamsostek mengembangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagai

salah satu program untuk membantu tenaga kerja dan keluarganya

memperoleh tunjangan pemeliharaan kesehatan sebagai hak yang harus

diperolehnya. Pemeliharaan kesehatan diberikan secara komprehensif dan

alami serta terdiri dari jasa pelayanan yang berhubungan dengan promosi,

pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Iuran Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan sepenuhnya dibayarkan oleh pengusaha sebesar 3% dari upah

untuk pekerja lajang dan 6% untuk pekerja yang telah berkeluarga. Adanya

107

jaminan pemeliharaan kesehatan memberikan ketenangan bagi para pekerja

untuk lebih berkonsentrasi dan lebih produktif dalam bekerja.

a. Manfaat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan akan memperoleh Kartu Pemeliharaan Kesehatan

(KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, berupa

rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan, dan pertolongan persalinan,

penunjang diagnostik, pelayanan khusus (penggantian biaya kacamata,

prosthesis mata, alat bantu dengar, ortodonsi gigi, alat ganti tangan, dan

kaki), dan gawat darurat. Pelayanan diberikan melalui jaringan Pelaksanaan

Pelayanan Kesehatan (PPK) yang tersebar di hampir seluruh wilayah

Indonesia.3



2011

108

Skema Jaminan Sosial Saat Ini4



2011

109

B. Kendala-kendala Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional di PT

Jamsostek

Dalam Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya di PT

Jamsostek, terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi oleh PT Jamsostek.

Kendala yang dihadapi ada yang berasal dari internal maupun eksternal PT

jamsostek. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah5 :

1. Kemampuan Keuangan Negara

Untuk saat ini, PT Jamsostek diamanatkan sebagai badan penyelenggara

jaminan sosial. Dalam hal PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara

jaminan sosial seperti yang diamanatkan undang undang, selama ini

jamsostek telah melaksanakan program jaminan sosial sebelum lahirnya

Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional

yaitu program jaminan sosial yang mempunyai segmentasi khusus nya

kepada tenaga kerja yang ada di Indonesia baik pekerja swasta maupun

negeri. Yang diatur dalam Undang-undang no. 3 Tahun 1992 tentang

Jaminan sosial tenaga kerja.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem

jaminan sosial nasional dan jamsostek ditunjuk sebagai salah satu badan

penyelenggaranya nantinya akan dilaksanakan perluasan cakupan jaminan sosial



2011

110

yang akan dikelola oleh PT. Jamsostek dalam hal ini ada delapan golongan yang

diatur dalam sistem jaminan sosial nasional.

a. Pekerja sektor formal Pegawai Negeri Sipil

b. Pekerja sektor formal pegawai swasta

c. Pekerja sektor informal

d. Pengangguran

e. Orang lanjut usia

f. Anak anak

g. Orang cacat

h. Orang fakir dan miskin

Dari kedelapan golongan warga Negara yang akan dijamin dalam sistem

jaminan sosial nasional sektor pekerja mungkin tidak ada masalah berarti bagi PT

Jamsostek karena memang sudah berjalan dari sebelumnya tetapi bagi sektor

yang baru atau perluasan cakupan jaminan sosial mulai dari pengangguran, orang

lanjut usia, anak-anak, orang cacat, orang fakir dan miskin yang memang dalam

hal ini dapat di kategorikan sebagai kelompok orang yang kurang beruntung atau

dalam artian dalam hal ini juga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya

apalagi untuk mengiur iuran jaminan sosial menurut amanat Undang Undang

Dasar dan Undang-Undang sistem jaminan sosial nasional adalah tanggumg

jawab pemerintah. Berarti dana yang dipakai untuk iuran jaminan sosial

kelompok ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dalam hal ini

111

pemerintah masih terlihat enggan untuk melaksanakan amanat undang undang ini

dengan alas an keterbatasan anggaran.

2. Harmonisasi Peraturan Perundangan dasar hukum sistem jaminan sosial

nasional

Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial

nasional sejak diundangkan tanggal 19 oktober 2004 hingga saat ini telah

memasuki usia enam tahun.

Berdasarkan pasal 52 Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem

jaminan sosial nasional, ada empat badan usaha milik Negara yang saat ini

menyelenggarakan jaminan sosial yakni PT. Jamsostek, PT. Taspen, PT. Askes,

dan PT. Asabri yang seharusnya telah menyesuiakan diri dengan ketentuan dalam

undang-undang sistem jaminan sosial nasional tersebut.

Selain itu Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan

sosial nasional juga mengamanatkan untuk dilakukan pembuatan sejumlah

produk hukum sebagai pelaksanaannya yaitu

1) Undang-undang tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial yang

saat ini rancangan undang-undang nya sedang digodok oleh dewan

perwakilan rakyat bersama pemerintah.

2) Sebelas Peraturan Pemerintah tentang:

a) Penerima bantuan iuran jaminan sosial

b) Jaminan kecelakaan kerja

112

c) Jaminan hari tua

d) Jaminan pensiun

e) Jaminan kematian

f) Pengelolaan dana jaminan sosial

g) Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang

tidak mampu

h) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak

menerima upah

i) Pembayaran manfaat jaminan hari tua

j) Besarnya manfaat jaminan kematian

k) Pembentukan cadangan teknis oleh badan penyelenggara jaminan

sosial

3) Sepuluh Peraturan Presiden tentang

a) Jaminan kesehatan

b) Jaminan pensiun

c) Susunan organisasi dan tata kerja dewan jaminan sosial nasional

d) Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota

dewan jaminan sosial nasional

e) Pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada

badan penyelenggara jaminan sosial

f) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan iuran biaya

113

g) Pemberian kompensasi oleh daerah yang belum tersedia fasilitas

kesehatan yang memenuhi syarat badan penyelenggara jaminan

social

h) Jenis jenis pelayanan yang tidak dijamin badan penyelenggara

jaminan sosial.

i) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah.

j) Tambahan iuran bagi pekerja yang memiliki anggota keluarga

lebih dari lima orang.

4) Tiga peraturan perundang-undangan lainnya yaitu tentang

a) Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta bahan medis habis

pakai.

b) Usia pension.

c) Pemsiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang

sampai batas tertentu.

Ternyata dalam perjalanannya selama enam tahun Undang-undang

No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional baru ditindak

lanjuti oleh pemerintah dengan satu peraturan presiden, satu keputusan

presiden, dan satu keputusan menteri yaitu6

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008

tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara



2011

114

pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Anggota Dewan

Jaminan Sosial Nasional.

b. Keputusan Presiden No. 110/M Tahun 2008 tentang

pengangkatan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.

c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

No. 36/PER/MENKO/KESRA/X/2008 tentang organisasi dan

tata kerja sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Dengan demikian yang telah dilaksanakan adalah pembentukan

Dewan Jaminan Sosial Nasional beserta sekretariatnya saja, sebagai

pelaksanaan BAB IV tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional, Pasal 6 sampai

dengan 12 Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial

nasional.

3. Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional seharusnya sudah

disesuaikan dengan UU SJSN paling lambat lima tahun sejak UU SJSN

diundangkan. Dalam kenyataannya, keempat badan hukum secara formal

belum disesuaikan dengan UU SJSN. Keempat badan penyelenggara

dimaksud adalah: PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes.

Bentuk badan hukum yang ada dalam badan penyelenggara tersebut belum

sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya. Untuk itu perlu

115

penyesuaian badan hukum yang ada saat ini dengan prinsip-prinsip wali

amanah.

4. Cakupan perlindungan yang masih terfragmentasi segmen

Hingga saat ini proses pelaksanaan jaminan sosial yang sudah

terlaksana di indonesia berjalan secara terfragmentasi berdasarkan segmen-

segmen cakupan perlindungan berdasarkan kepesertaan. Dalam hal ini PT

jamsostek saat ini sudah melaksanakan program jaminan sosial bagi pihak

tenaga kerja sektor formal maupun informal, sedangkan tiga badan

penyelenggara jaminan sosial lainnya juga tersegmentasi berdasarkan jenis

peserta yaitu:

a. PT Jamsostek : Tenaga Kerja Formal BUMN, Swasta dan Informal

b. PT Taspen : Pegawai Negeri Sipil

c. PT Askes : Pegawai Negeri Sipil

d. PT ASABRI : TNI dan ABRI

Sedangkan amanat Undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional bahwa yang menjadi cakupan sistem jaminan sosial

nasional adalah seluruh rakyat Indonesia mencakupi lima bentuk jaminan

sosial yang ada dalam undang-undang yakni

a. Jaminan hari tua

b. Jaminan kesehatan

c. Jaminan kecelakaan kerja

116

d. Jaminan Pensiun

e. Jaminan kematian

Sedangkan di PT jamsostek sudah melaksanakan empat dari lima

program jaminan sosial dari yang di amanatkan Undang-undang Sistem

jaminan sosial nasional tinggal program jaminan pensiun yang belum

dilaksanakan, mengenai cakupan kepesertaan nantinya harus dilaksanakan

perluasan cakupan di PT jamsostek dari saat ini hanya di wilayah tenaga kerja

saja sampai nanti dapat mencakup seluruh Warga Negara Indonesia.7

5. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum atas kewajiban peserta untuk mengikuti

program jaminan sosial yang dilakukan oleh PT jamsostek dalam contoh

kasus program jaminan sosial yang dilaksanakan untuk tenaga kerja yang

diatur dala Undang-undang no 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga

kerja yang wajib bagi seluruh tenaga kerja formal di Indonesia dan aka nada

sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam

program jaminan sosial tenaga kerja tapi karena proses penegakan hukum

yang lemah dari pihak penegak hukum maka pada prakteknya masi banyak

perusahaan perusahaan nakal yang tidak mengikut sertakan tenaga kerja nya

dalam program jaminan sosial nasional. Maka diharapkan perlunya ada

kekuatan penegakan hukum yang dapat bersifat pemberian sanksi yang tegas



2011

117

kepada badan penyelenggara jaminan sosial dalam hal ini PT Jamsostek

agar tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang dapat mengelak dari

tanggung jawabnya untuk melindungi pekerjanya.

6. Minimnya alokasi anggaran perusahaan

Minimnya alokasi anggaran yang dimiliki perusahaan untuk

melakukan program-program sosialisasi dalam mencapai target yang

dicanangkan perusahaan dalam melakukan perluasan jaminan sosial bagi

masyarakat luas

7. Otonomi daerah

Otonomi daerah juga merupakan salah satu kendala pelaksanaan

program Sistem jaminan sosial nasional di PT Jamsostek karena pada saat ini

banyak sekali tumpang tindih program jaminan sosial yang di amanatkan

kepada PT Jamsostek dengan program-program yang juga dilakukan oleh

pemerintah daerah dalam hal ini oleh dinas ketenagakerjaan dan dinas sosial

setempat seperti program Jaminan Kesehatan daerah, jadi dalam hal ini ada

benturan benturan kepentingan antara beberapa pemangku kepentingan yang

bertanggung jawab mengenai jaminan sosial antara pihak pusat yang ditunjuk

sebagai pelaksana program jaminan sosial dalam hal ini PT Jamsostek dengan

para Dinas-dinas Bidang Kesejahteraan Rakyat di daerah masing-masing tapi

nanti jika Undang-undang Badang Penyelenggaraan jaminan sosial sudah

rampung dan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat nantinya semua program

118

jaminan sosial baik di pemerintah daerah maupun pusat akan di pusatkan

dalam sistem jaminan sosial nasional yang PT Jamsostek adalah salah satu

badan penyelenggaranya.8

C. Relasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Dengan Takaful Al-Ijtimai

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan

sosial nasional, disebutkan bahwa sistem jaminan sosial adalah salah satu bentuk

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidup yang layak melalui tata cara penyelenggaraan program

jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Dalam tulisan ini yang

membahas PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang di

amanatkan oleh undang-undang tersebut.

Dalam hubungannya dengan sistem jaminan sosial dalam islam atau

Takaful Al Ijtima’I yang ternyata sudah berlangsung dan berjalan sejak pada masa

pemerintahan islam yang pertama yaitu pada periode Rasulullah SAW dan pada

masa Khulafaurrasyidun terutama paling berkembang pada masa pemerintahan

Khalifah Umar Ibn Khattab. Hal ini dikarenakan pada masa beliau dibentuk nya

baitul maal secara kelembagaan yang mapan yang bertugas sebagai kas

perbendaharaan Negara dan dibentuknya kementrian atau departemen jaminan



2011

119

sosial yang berfungsi untuk mendistribusikan dana baitul maal yang bersifat dana

bantuan kepada seluruh fakir dan miskin dan orang-orang yang menderita.9

Jumlah tunjangan yang diberikan kepada masing-masing golongan untuk

setiap tahunnya berbeda-beda. Secara umum, jumlah tunjangan yang diberikan

kepada mereka adalah sebagai berikut: 10

Tabel Penerima Tunjangan Jaminan Sosial

NO. Penerima Jumlah

1. Aisyah dan Abbas ibn Abdul Mutthalib Masing-masing 12.000

dirham

2. Para istri Nabi selain Aisyah Masing-masing 10.000

dirham

3. Ali, Hasan, Husain, dan para pejuang Badar Masing-masing 5.000

dirham

4. Para pejuang Uhud dan migran ke Abysinia Masing-masing 4.000

dirham

5. Kaum Muhajirin sebelum peristiwa Fathul

Makkah

Masing-masing 3.000

dirham

6.

Putra-putra para pejuang Badar, orang-orang

yang memeluk Islam ketika terjadi peristiwa

fathul Makkah, anak-anak kaum Muhajirin

dan Anshar, para pejuang perang Qadisiyyah,

Uballa, dan orang-orang yang menghadiri

perjanjian Hudaibiyah

Masing-masing 2.000

dirham.

Sumber : Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Adiwarman Karim

9 Euis Amalia, sejarah pemikiran ekonomi islam dari masa klasik hingga kontemporer. (Gramata

publishing, depok 2010) hal. 89 10

Adiwarman azwar karim, sejarah pemikiran ekonomi islam. (Raja grafindo persada, Jakarta 2004.)

Hal. 64

120

Orang-orang Mekkah yang bukan termasuk kaum Muhajirin mendapat

tunjangan 800 dirham, warga Madinah 25 dinar, kaum muslimin yang tinggal di

Yaman, Syiria dan Irak memperoleh tunjangan sebesar 200 hingga 300 dirham,

serta anak-anak yang baru lahir dan yang tidak diakui masing-masing

memperoleh 100 dirham. Di samping itu, kaum muslimin memperoleh tunjangan

pensiun berupa gandum, minyak, madu, dan cuka dalam jumlah yang tetap.

Kualitas dan jenis barang berbeda-beda di setiap wilayah. Peran negara yang turut

bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian bagi

setiap warga negaranya ini merupakan hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah

dunia.11

Di antara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana

pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya

adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan.

Seperti yang telah dijelaskan, Khalifah Umar menempatkan dana

pensiun di tempat pertama dalam bentuk rangsum bulanan (arzaq) pada tahun 18

H, dan selanjutnya pada tahun 20 H dalam bentuk rangsum tahunan (atya). Dana

pensiun ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah bergabung dalam

kemiliteran. Dengan kata lain, dana pensiun ini sama halnya dengan gaji reguler

angkatan bersenjata dan pasukan cadangan serta penghargaan bagi orang-orang

yang telah berjasa. Beberapa orang yang telah berjasa diberi pensiun kehormatan

11


Hal. 65

121

(sharaf) seperti yang diberikan kepada para istri Rasulullah atau para janda dan

anak-anak pejuang yang telah wafat. Nonmuslim yang bersedia ikut dalam

kemiliteran juga mendapat penghargaan serupa.

Sistem jaminan sosial nasional dalam islam khususnya yang

dicontohkan pada masa awal pemerintahan islam, pada masa itu sumber

pendapatan pemerintahan berasal dari zakat umat muslim dan juga pajak-pajak

yang diterapkan untuk perdagangan dan harta rampasan perang. Kesemuanya itu

dikumpulkan di suatu badan yang bernama baitul maal dan dari lembaga ini oleh

departemen jaminan sosial yang bertugas menyalurkan dana bantuan kepada

orang fakir dan miskin disalurkan kepada warga muslim yang kurang beruntung

atau yang sedang terkena musibah.

Tidak hanya itu, Baitul maal dan departemen jaminan sosial pada Islam

sekaligus sebagai perealisasi salah satu fungsi Negara dalam islam yakni, fungsi

jaminan sosial atau dalam istilah kekiniannya lebih dikenal sebagai jaring

pengaman sosial atau juga dalam konsep zakat lebih dikenal sebagai proses

distribusi kekayaan dari yang berlimpah harta kepada orang yang kurang

beruntung. Dan baitul maal sebagai tempat perbendaharaan Negara dan

departemen jaminan sosial yang bertugas menyalurkan bantuan-bantuan kepada

yang membutuhkan.

Fungsi Baitul Maal sebagai kantor perbendaharaan Negara, serta

memiliki departemen Jaminan Sosial sebagai institusi pelaksana kegiatan jaminan

sosial untuk masyarakat, sangat identik dengan sistem jaminan sosial nasional.

122

Dimana dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional menunjuk lembaga-lembaga yang

bertugas dan berfungsi sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk

mengatur penyelenggaraan Jaminan Sosial yang diamanatkan Undang-Undang.

Selain itu, relasi yang dapat diambil antara Sistem Jaminan Sosial

Nasional dengan Takaful al-Ijtima’i dapat dilihat melalui dana atau iuran dalam

Jaminan Sosial. Dalam Takaful al-Ijtima’i dana alokasi untuk jaminan sosial

untuk masyarakat berasal dari zakat. Dan dalam sistem jaminan sosial nasional,

sumber dananya tergantung kepada penerima jaminan sosial. Apabila penerima

jaminan sosial adalah pekerja, maka dananya berasal dari iuran pekerja serta

pemberi kerja. Dan apabila penerima jaminan sosial adalah masyarakat miskin,

maka sumber dananya berasal dari alokasi APBN.

Dengan ini, maka jelas terlihat bahwa sumber dana dalam

penyelenggaran jaminan sosial berasal dari kewajiban yang wajib dibayarkan oleh

pemerintah melalui alokasi APBN, ataupun kewajiban dari orang yang mampu

membayar kewajiban ini yang tak lain adalah pemberi kerja yang dapat disebut

juga sebagai muzakki dalam sistem jaminan sosial nasional.

123

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terhadap peluang penerapan sistem jaminan

sosial nasional dalam perspektif Takaful Al-Ijtima’I (studi kasus di PT

Jamsostek, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Peluang penerapan sistem jaminan sosial nasional di PT Jamsostek

mengacu pada dasar hukum Undang-undang No. 40 Tentang Sistem

jaminan sosial nasional yang mengamanatkan PT jamsostek sebagai

badan penyelenggara jaminan sosial, dalam hal program-program

jaminan sosial yang dicakupi oleh sistem jaminan sosial nasional yang

meliputi lima program pokok yaitu, program jaminan kesehatan,

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan

jaminan pensiun. PT Jamsostek sudah melaksanakan empat dari lima

program jaminan sosial yang ada dalam sistem jaminan sosial nasional

kecuali program jaminan pensiun yang belum dilaksanakan oleh PT

jamsostek dalam hal ini keempat program yang dilaksanakan oleh PT

jamsostek saat ini baru melingkupi Tenaga Kerja baik Formal BUMN

serta swasta dan pekerja informal dalam hal penerapan sistem jaminan

sosial nasional akan dilakukan perluasan cakupan jaminan sosial

123

124

sampai kepada seluruh elemen warga Negara karena sistem jaminan

sosial nasional adalah bentuk perlindungan terhadap seluruh warga

Negara.

2. Adapun kendala kendala penerapan sistem jaminan sosial nasional di

PT Jamsostek adalah sebagai berikut :

a. Minimnya kemampuan keuangan Negara untuk mebiayai sistem

jaminan sosial nasional terutama untuk orang fakir dan miskin.

b. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mendukung

penerapan sistem jaminan sosial nasional yang masih tumpang

tindih.

c. Penyesuaian bentuk badan penyelenggara jaminan sosial yang

belum disesuaikan oleh pemerintah sesuai dengan undang undang

sistem jaminan sosial nasional yaitu dengan sistem wali amanah.

d. Cakupan jaminan sosial yang masih terfragmentasi segmen

kepesertaan belum mencakup seluruh rakyat Indonesia.

e. Penegakan hukum yang lemah dari proses pelaksanaan program

sistem jaminan sosial nasional.

f. Minimnya alokasi anggaran yang dimiliki.

g. Otonomi daerah terjadi tumpang tindih antara pusat dan derah

mengakibatkan sulitnya melakukan koordinasi.

125

3. Sistem jaminan sosial nasional dengan Takaful Al-Ijtima’i mempunyai

relasi yang cukup erat walaupun berada pada waktu dan tempat yang

berbeda keduanya sama-sama memiliki fungsi sebagai pelindung hak

hidup dasar warga Negara yang dijalankan oleh Negara dan ditanggung

oleh Negara sistem jaminan sosial nasional untuk orang fakir dan miskin

dijamin oleh Negara dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja

Negara yang di dapat dari pendapatan Negara sedangkan takaful al-

ijtimai dibeiakan oleh pemerintah islam terutama pada masa khalifah

Umar Ibn Khathab kepada orang muslim yang fakir dan miskin

menggunakan dan baitul maal yang berasal dari zakat dan penerimaan

Negara lainnya pada waktu itu artinya sistem jaminan sosial nasional dan

takaful al-ijtima’I sama-sama sebagai jaring pengaman sosial dalam suatu

sistem perekonomian Negara.

4. Program-program sistem jaminan sosial nasional sebenarnya sudah

dilaksanakan di PT Jamsostek sebelumnya yang terdiri dari jaminan

kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan

pemeliharaan kesehatan, tinggal jaminan pensiun yang belum di jalan kan

oleh PT Jamsostek tapi selama ini program ini baru mencakup segmen

tenaga kerja belum mencakup seluruh rakyat Indonesia seperti yang

diamanatkan undang-undang nantinya setelah di sahkan Undang-undang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baru di lakukan perluasan cakupan

126

jaminan sosial kepada masyarakat luas yang di bantu dengan APBN

untuk orang fakir dan miskin

B. Saran-Saran

1. Penulis berharap pemerintah dan lembaga terkait sebagai stake holder utama

dalam proses penerapan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia agar

lebih serius dalam mendorong upaya berjalannuya sistem jaminan sosial

nasional di Indonesia secara utuh karena sesuai dengan amanat Undang-

undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 dan undang-undang No.40

Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional pemerintah wajib

menjalankan program jaminan sosial yang mapan.

2. Agar dapat segera terlaksana program sistem jaminan sosial nasional maka

perlu segera dituntaskan Rancangan Undang-undang tentang Badan

penyelenggara jaminan sosial yang sampai saat ini masi menjadi bahasan di

rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

3. Pemerintah agar lebih berpihak dalam melaksanakan program sistem

jaminan sosial nasional khususnya bagi warga Negara yang tergolong

kurang beruntung baik Fakir dan miskin dengan memberikan alokasi

anggaran untuk menjamin para fakir dan miskin.

127

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur’an al Karim

Al Hadits

Amalia, euis, Keadilan Distributive dalam Ekonomi Islam Peran LKM dan UKM di

Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Amalia, Euis, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga

Kontemporer, Depok, Gramata Publishing, 2010

Annual report, Laporan Tahunan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persero Tahun

2009

Ari Kunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, (Jakarta : PT. Renika Cipta, 1993), cet

ke-2,

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif

Hidayatullah Jakarta 2007

Fukuyama, Francis, State-Building: Governance and World Order In The 21st

Century (Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21),

Jakarta: Gramedia (terjemahan) 2005.

http://www.jamsostek.co.id/ pada tanggal 10 Oktober 2010

Karim, Adiwarman Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi ke 3, Jakarta,

Raja Grafindo Persada, 2006

Kertonegoro, Sentanoe, Sistem dan Program Jaminan Sosial di Negara-negara

ASEAN, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1998

http://www.jamsostek.co.id/

128

Kertonegoro, Sentanoe, Sistem Penyelenggaraan dan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Tenaga Kerja Isu Privatisasi Jaminan Sosial, Jakarta: Yayasan Tenaga

Kerja Indonesia, 1998

Kumpulan peraturan perundang-undangan program jaminan sosial tenaga kerja

Jakarta PT Jamsostek, 2010

Mishra, Ramesh, Globalization and the Welfare State, London: McMillan 2000.

Moeloeng, Lexy. J, Metode Penlitian Kualitatif, (bandung : PT. Remaja Rosda Karya,

2001)

Mukhtar, Latif Gerakan Kembali ke Islam. Rosda. Bandung. 1998

Organisasi Perburuhan Internasional, K102 Konvensi ILO no. 102 Tahun 1952

mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial, Jakarta 2008

Organisasi Perburuhan Internasional, Perlindungan Sosial Di Indonesia Persiapan

Pengembangan Agenda, Jakarta, 2008

Praja, Juhaya S, Asuransi Takaful. Pranata, Edisi I. 1994

Purwoko, Bambang, Jaminan Sosial dan Sistem Penyelenggaraanya : Gagasan dan

Pandangan, Jakarta, Meganet Dutatama Unggul, 1999

Sakti, Ali, Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi

Modern Cetakan Pertama, Jakarta : Paradigma & Aqsa Publishing, 2007

Sinaga, Hotbonar, Membangun Asuransi Membangun Indonesia Upaya Menciptakan

Kesejahteraan Sosial untuk Rakyat Indonesia Serta Mobilisasi Dana

Masyarakat untuk Pembangunan, Jakarta, Institute for Transformation

Studies, 2004

129

Soendoro, Emir, Jaminan Sosial Solusi Bangsa Berdikari, Jakarta, Dinov Progress

Indonesia, 2009

Subianto, Achmad, Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar penyangga Kemandirian

Perekonomian Bangsa, Jakarta Gibon Groups Publication, 2010

Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syariah (Live And General) Konsep dan

Operasional Cetakan 1, Jakarta : Gema Insani Press, 2004

Sustainability Report, Laporan Berkelanjutan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Persero Tahun 2009

Undang Undang Dasar Negara Republic Indonesia 1945

Undang Undang no. 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nama : M Rahadiatno Adi Putro_(081318798966)

NIM : 105046201717

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Asuransi Syariah

DRAFT WAWANCARA


PERSPEKTIF TAKAFUL AL-IJTIMAI (STUDI KASUS DI PT JAMSOSTEK)

1. Apa yang dimaksud dengan Sistem jaminan sosial nasional ?

2. Bagaimana peluang penerapan sistem jaminan sosial nasional di PT Jamsostek?

3. Bagimana program-program jaminan sosial yang sudah dilaksanakan di PT

Jamsostek?

4. Apakah kendala-kendala yang di hadapi PT Jamsostek dalam upaya menerapkan

sistem jaminan sosial nasional?

5. Apa saja persiapan yang sudah dilaksanakan oleh PT Jamsostek dalam

menghadapi persiapan penerapan sistem jaminan sosial nasional?

Nama : M Rahadiatno Adi Putro_(081318798966)

NIM : 105046201717

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Asuransi Syariah

DRAFT HASIL WAWANCARA


PERSPEKTIF TAKAFUL AL-IJTIMAI (STUDI KASUS DI PT JAMSOSTEK)

1. Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan sosial

nasional, disebutkan bahwa sistem jaminan sosial adalah salah satu bentuk

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidup yang layak melalui tata cara penyelenggaraan program

jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Dalam hal ini PT

Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang di amanatkan

oleh undang-undang tersebut.

2. Peluang penerapan sistem jaminan sosial nasional di PT Jamsotek sebenarnya

secara institusi PT Jamsostek yang memang sudah melaksanakan empat dari

lima program sistem jaminan sosial yang sampai saat ini sudah dilakukan

kepada para tenaga kerja baik formal dan informal di indonesia yaitu jaminan

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan

pemeliharaan kesehatan hanya jaminan pensiun yang belum dilaksanakan oleh

PT Jamsostek. PT Jamsostek yang memang konsern dalam pelaksanaan

program jaminan sosial sudah sangat siap dengan sistem jaminan sosial

nasional tapi memang kita dalam pelaksanaannya masi terkendala dengan

political will dari pemerintah dengan kekuatan payung hukum dan dana untuk

menjamin kaum fakir miskin yang seharusnya menjadi tanggung jawab

pemerintah kita saat ini menunggu hasil penggodokan undang-undang badan

penyelenggara jaminan sosial yang masi di bahas dalam rapat paripurna DPR

RI bersama pihak Pemerintah.

3. Sampai saat ini PT Jamsostek sudah melaksanakan program-program jaminan

sosial ada empat program yang sudah dilaksanakan oleh PT Jamsostek yaitu

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua,

jaminan pemeliharaan kesehatan dan menurut undang-undang sistem jaminan

sosial nasional dari lima program yang diamanatkan kami sudah

melaksanakan empat program hanya program jaminan pensiun yang belum

ada di PT Jamsostek, dari kesekian program tersebut diatas kami selama ini

sudah melaksanakannya kepada para tenaga kerja nantinya dengan

diberlakukannya sistem jaminan sosial nasional maka akan dilakukan

perluasan cakupan jaminan sosial dari sekarang baru tenaga kerja saja sampai

kepada seluruh masyarakat indonesia sampai kepada orang fakir dan miskin

4. Kendala-kendala yang dialami PT Jamsostek dalam proses upaya penerapan

sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh warga negara adalah sebagai

berikut pertama, kemampuan keuangan negara atau keberpihakan pemerintah

dalam pengalokasian anggaran untuk menjamin para fakir dan miskin dalam

program sistem jaminan sosial nasional, kedua harmonisasi peraturan

perundang-undangan dasar hukum penyelenggaraan sistem jaminan sosial

nasional, ketiga penyesuaian bentuk badan hukum badan penyelenggara

jaminan sosial, keempat cakupan perlindungan yang masih kecil dan

tersegmentasi fregmen, kelima penegakan hukum dalam proses

penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, keenam masih minimnya

alokasi anggaran perusahaan, ketujuh otonomi daerah.

5. Dalam upaya menyambut pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional di PT

Jamsostek yang sudah diamanatkan undang-undang sistem jaminan sosial

nasional PT jamsostek telah mengupayakan langkah langkah seperti PT

Jamsostek secara proaktif memberikan dukungan teknis dalam penyusunan

undang-undang badan penyelenggara jaminan sosial, PT Jamsostek sudah

mulai menerapkan sistem akuntansi tersendiri PAJASTEK yang mengadaptasi

kepada karakteristik-karakteristik khusus sistem jaminan sosial nasional,

dalam mengantisipasi prinsip-prinsip wali amanah dalam proses

penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional PT Jamsostek juga sudah

mempersiapkan konsep pemisahan pengelolaan dana jaminan hari tua yang

menjadi hak peserta dengan dana program non jaminan hari tua, PT Jamsostek

sudah mempersiapkan konsep pemisahan aset badan penyelenggara jaminan

sosial dengan aset peserta jaminan sosial.

PELUANG PENERAPAN SISTEM JAMINAN SOSIAL … · PELUANG PENERAPAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DALAM PERSPEKTIF TAKAFUL AL-IJTIMA’I (STUDI PADA PT JAMSOSTEK) Skripsi . Diajukan

Documents