PROSIDING KONFERENSI KE-2 PERKUMPULAN PENGAJAR DAN PRAKTISI HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA (P3HKI) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, 12 - 13 Oktober 2017 PELUANG DAN TANTANGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM MENDORONG INDUSTRIALISASI YANG BERLANDASKAN FALSAFAH PANCASILA Tim Editor: Joko Ismono, S.H., M.H. Abdul Khakim, S.H., M.Hum. Tim Reviewer: Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum. Penerbit: Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) Surabaya, 2017
18
Embed
PELUANG DAN TANTANGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN … · Peluang dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan dalam Mendorong Industrialisasi yang BerlandaskanPancasila Penerbit : Perkumpulan Pengajar
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Prosiding Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12-13 Oktober 2017 - i/xviii
PROSIDING KONFERENSI KE-2 PERKUMPULAN PENGAJAR DAN PRAKTISI
HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA (P3HKI) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU)
Medan, 12 - 13 Oktober 2017
PELUANG DAN TANTANGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
DALAM MENDORONG INDUSTRIALISASI YANG
BERLANDASKAN FALSAFAH PANCASILA
Tim Editor:
Joko Ismono, S.H., M.H.
Abdul Khakim, S.H., M.Hum.
Tim Reviewer:
Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.
Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum.
Penerbit: Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) Surabaya, 2017
Prosiding Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12-13 Oktober 2017 - ii/xviii
Prosiding Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12-13 Oktober 2017 - iii/xviii
Judul : Peluang dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan dalam
Mendorong Industrialisasi yang BerlandaskanPancasila
Tim Editor : Joko Ismono, S.H., M.H. Abdul Khakim, S.H., M.Hum
Tim Reviewer : Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H
Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum. Penerbit : Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia (P3HKI) Alamat Penerbit : Wisma Indah 2 Blok K 11 No. 11 Surabaya
Prosiding Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12-13 Oktober 2017 - iv/xviii
Prosiding Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12-13 Oktober 2017 - v/xviii
SAMBUTAN
Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia (P3HKI)
Bismillahirrohmanirrohim,
Alhamdulillahirobbil’alamin,
Yang terhormat Ibu Agatha Widianawati, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Luar Negeri, yang mewakili Kementerian Ketenagakerjaan RI);
Yang kami hormati BapakProf. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.(Guru Besar Hukum
Perburuhan Universitas Indonesia);
Yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum.(Dekan Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara);
Yang kami hormati Bapak Abdul Khakim, S.H., M.Hum.(Praktisi dan Penulis Buku-buku
Hukum Ketenagakerjaan);
Yang kami hormati seluruh anggota P3HKI dan seluruh Panitia yang telah mempersiapkan
kegiatan ini, serta tak lupaseluruh hadirin Konferensike-2 Perkumpulan Pengajar dan
Praktisi Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) yang berbahagia.
Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam.
Berkat limpahan serta rahmatnya, kita semua masih diberikan kesempatan untuk bernafas dan
menuntut ilmu di forum yang sangat bermanfaat ini. Semoga hingga akhir konferensi ini, kita
semua tetap diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menggali ilmu sebanyak mungkin.
Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad
SAW, yang berkat ajarannya yang penuh kemuliaan akan moral dan perilaku, kita semua
masih diberikan nikmat iman dan Islam. Berkat beliau, kita dapat mengerti bagaimana
berperilaku dan bersikap yang baik, dalam kehidupan sehari-hari hingga dalam hal
kepemimpinan, dari hal yang sepele hingga hal yang rumit sekalipun.
Hadirin yang berbahagia, Indonesia menghadapi perkembangan dalam segala bidang, baik
ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum, termasuk bidang perburuhan atau ketenagaker-
jaan/hubungan industrial. Seperti yang kita ketahui, ideologi Indonesia adalah Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila ini seharusnya diterapkan dalam segala bentuk aktivitas warga negara,
tak terkecuali dalam bidang ketenagakerjaan.
Politik hukum ketenagakerjaan Indonesia harus berlandaskan Pancasila, yang bermakna
bahwa hubungan ketenagakerjaan dibangun di atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang
memuat prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan, menguatkan persatuan dan kesatuan, berdasarkan
asas musyawarah mufakat, dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial.
Prosiding Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12-13 Oktober 2017 - vi/xviii
Berdasarkan kesadaran akan pentingnya Pancasila dalam hal Hukum Ketenagakerjaan,
P3HKI yang merupakan perkumpulan dari kalangan pengajar dan praktisi hukum
ketenagakerjaan yang tersebar di Indonesia, mengadakan konferensi untuk yang kedua
kalinya dengan tema yang diusung adalah “Peluang dan Tantangan Hukum
Ketenagakerjaan dalam Mendo-rong Industrialisasi yang Berlandaskan Falsafah
Pancasila”.
Dari konferensi ini, kami berharap akan tercetus ide-ide terbaru dan teraktual mengenai
hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang mana kedepannya diharapkan mampu memberikan
masukan terhadap pemerintah dalam upaya memperbaharui dan menyempurnakan peraturan
perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang nantinya dapat membawa Indonesia
menuju negara industrialis yang tetap menjunjung nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan
pandangan hidupnya. Selain itu, konferensi ini pun merupakan kesempatan silaturahim antara
praktisi dan pengajar Hukum Ketenagakerjaan sehingga diharapkan atmosfer diskusi antar
profesi dapat terwujud dan menambah wawasan seluruh peserta konferensi ini.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya harap menjadi maklum. Terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Medan, 12 Oktober 2017
Ketua
Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI),
Ttd.
Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.
Prosiding Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12-13 Oktober 2017 - vii/xviii
SAMBUTAN
Ketua Panitia Konferensi ke-2 Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) di Medan, 12-13 Oktober 2017
Assalamua’alaikum warahmatullahi wabarkatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Yang terhormat Ibu Agatha Widianawati, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Luar Negeri, yang mewakili Kementerian Ketenagakerjaan RI);
Yang kami hormati BapakProf. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.(Guru Besar Hukum
Perburuhan Universitas Indonesia);
Yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum.(Dekan Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara);
Yang kami hormati Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. (Ketua P3HKI), dan Bapak Abdul
Khakim, S.H., M.Hum.(Praktisi dan Penulis Buku-buku Hukum Ketenagakerjaan);
Yang kami hormati seluruh anggota P3HKI, para undangan serta peserta Konferensike-2
P3HKI,tak lupa juga seluruh Panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini, termasuk dosen,
pegawai, dan Ikatan Mahasiswa HAN Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Hadirin yang saya muliakan, marilah kita ucapkan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah
memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini sesuai dengan
rencana yang telah disusun setahun yang lalu di Surabaya dalam Konferensi ke-1 P3HKI. Sholawat
dan salam teruntuk Nabiyullah Muhammad SAW.
Pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan beberapa hal. Pertama, kegiatan Konferensi P3HKI
yang kedua ini dilaksanakan selama 2 hari dengan agenda di hari pertama berupa Seminar dari
Departemen HAN bertema “Pengembangan Kurikulum Hukum Ketenagakerjaan dalam Menghadapi
Tantangan Pasar Bebas Perdagangan dan Jasa” dengan menghadirkan Keynote Speaker dari
Kementerian Ketena-gakerjaan RI, tiga narasumber dari akademisi, dan satu narasumber dari praktisi.
Hari kedua adalah Konferensi Hukum Ketenagakerjaan yang menampilkan 32(tiga puluh dua)
pemakalah dan diikuti oleh berbagai kalangan peserta,baik akademisi dan praktisi dari beberapa
provinsi antara lain NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kepulauan Riau,
dan Sumatera Utara, maupun juga mahasiswa S1/S2/S3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Kedua, yang kami laporkan adalah sumber dana kegiatan ini berasal dari Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara, pendaftaran peserta, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. Untuk itu kami
terima kasih khususnya kepada Rektor USU, Dekan USU, dan semua pihak yang telah membantu ter-
selenggaranya kegiatan ini dengan baik.
Khusus kepada Ibu Agatha Widianawati, S.H., M.H. yang mewakili Kementerian Ketenagakerjaan
RI, kami ucapkan terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami. Meskipun kami mendapat
respon atas undangan tersebut menjelang hari H kegiatan ini, kami sangat memakluminya.
Prosiding Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12-13 Oktober 2017 - viii/xviii
Atas nama Panitia lokal yaitu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan atas nama Panitia
Pelaksana Konferensi ke-2 P3HKI, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang
kami lakukan baik disadari ataupun tidak.
Medan, 12 Oktober 2017
Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi ke-2 P3HKI,
Ttd.
Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum.
Prosiding Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12-13 Oktober 2017 - ix/xviii
SAMBUTAN
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
(Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum.)
Assalamua’alaikum warahmatullahi wabarkatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Yang saya hormatiIbu Agatha Widianawati, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Luar Negeri, yang mewakili Kementerian Ketenagakerjaan RI);
Yang kami hormati BapakProf. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.(Guru Besar Hukum
Perburuhan Universitas Indonesia);
Yang kami hormati Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. (Ketua P3HKI), dan Bapak Abdul
Khakim, S.H., M.Hum.(Praktisi dan Penulis Buku-buku Hukum Ketenagakerjaan);
Yang kami hormati Ketua Panitia, Ibu Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum. dan seluruh panitia,
para undangan serta peserta Konferensi ke-2 P3HKI.
Kami sangat menyambut baik apa yang diselenggarakan oleh Departemen HAN untuk
melaku-kan Seminar Perubahan Kurikulum Hukum Ketenagakerjaan atau Hukum Perburuhan
yang dirasakan sudah sangat dibutuhkan untuk menyikapi perubahan yang terjadi di
lingkungan daerah, nasional, dan global. Semua ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya
saing lulusan Fakultas Hukum USU khususnya program peminatan Hukum Perburuhan yang
ada di lingkungan Departemen HAN.
Sebagai Pimpinan Fakultas Hukum USU, saya mengucapkan terima kasih kepada P3HKI
yang telah mempercayakan Fakultas Hukum USU menyelenggarakan acara Konferensi ke-2
ini. Semoga ke depan kegiatan-kegiatan skala nasional dapat terus dilaksanakan dan
kerjasama kita akan semakin erat.
Kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI kami ucapkan selamat datang pada Ibu Agatha
Widianawati, S.H., M.H. di Kampus FH USU serta sampaikan salam kami kepada Bapak
Menteri. Semoga beliau dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan aktivitas untuk
kepentingan negara dan bangsa ini.
Kepada para hadirin semuajuga saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor yang
tidak membuka secara langsung acara ini dikarenakan pada waktu yangsama ada kegiatan di
Biro Rektor USU yang tidak dapat beliau tinggalkan.
Wassalammu’alaikum warahmatullahi wabarkatuh,
Medan, 12 Oktober 2017
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara,
Ttd.
Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum.
Prosiding Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12-13 Oktober 2017 - x/xviii
Keynote Speaker
Menteri Ketenagakerjaan RI
pada Acara
Konferensi ke-2 Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) dan
Seminar Perubahan Kurikulum Hukum Perburuhan
Medan, 12 Oktober 2017
Yang terhormat:
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 2. Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia; 3. Para Narasumber; 4. Peserta Konferensi ke-2 Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia serta Seminar Perubahan Kurikulum Hukum Perburuhan
Assalamualaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal’afiat
untuk mengikuti acara “Konferensi ke-2 Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia serta Seminar Perubahan Kurikulum Hukum Perburuhan”.
Hadirin yang berbahagia,
Beberapa hal dari kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih memerlukan perhatian.
Misalnya seperti jumlah pengangguran. Meskipun relatif membaik, namun tetap perlu
diwaspadai. Berdasarkan data BPS per Pebruari 2017, tingkat pengangguran terbuka di
wilayah perkotaan dan pedesaan mencapai 5,33% atau skitar 7 juta dari 131,5 juta angkatan
kerja kita. Selain masalah pengangguran, daya saing kompetensi pekerja dan iklim hubungan
industrial yang harmonis juga menjadi perhatian yang penting.
Hadirin yang berbahagia,
Solusi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia secara umum dapat dilakukan
melalui berbagai upaya seperti berikut:
1. Mendorong Investasi
Mengharapkan invenstasi baik dari dari dalam maupun luar negeri diharapkan dapat men-
dorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Lonjakan
investasi setelah beberapa pemeringkat global menyematkan Indonesia sebagai negara
layak investasi, harus didukung dengan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif bagi
investor.
2. Memperbaiki Daya Saing
Prosiding Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12-13 Oktober 2017 - xi/xviii
Daya saing ekspor Indonesia bergantung pada kebijakan perdagangan yang terus menjaga
keterbukaan, di samping menciptakan fasilitasi bagi pembentukan struktur ekspor yang
sesuai dengan ketatnya kompetisi dunia.
Dalam jangka pendek, Indonesia dapat mendorong ekspor dengan mengurangi berbagai
biaya yang terkait dengan ekspor itu sendiri serta meningkatkan akses kepada pada pasar
insternasional. Kebijakan ketenagakerjaan yang dipakai untuk mengontrol biaya-biaya
tersebut diantaranya dengan memastikan peningkatan tingkat upah yang moderat sejalan
dengan peningkatan produktivitas.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 diharapkan mampu mendorong per-
tumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja serta
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya.
3. Peningkatan Keahlian Pekerja
Masih lemahnya kemampuan pekerja Indonesia dirasakan sebagai kendala utama bagi
investor. Rendahnya keahlian ini akan mempersempit ruang bagi kebijakan Indonesia
untuk meningkatkan struktur produksinya. Walaupun pada saat sebelum krisis pendidikan
Indonesia mengalami kemajuan yang luar biasa, dalam segi kuantitas namun kualitas
pendidikan masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara pesaing lainnya.
4. Meningkatkan Fleksibilitas Tenaga Kerja
Indonesia memiliki peraturan ketenagakerjaan yang paling kaku serta menimbulkan biaya
paling tinggi di Asia Timur. Sebagai contoh, biaya untuk mengeluarkan pekerja sangatlah
tinggi, pesangon yang harus dibayarkan mencapai 9 bulan gaji. Tentunya kebijakan pasar
kerja harus berimbang antara penciptaan pasar tenaga kerja yang fleksibel dengan kebu-
tuhan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi tenaga kerja.
Langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan fleksibi-
litas tenaga kerja antara lain:
a. Menyelesaikan pelaksanaan perundang-undangan tenaga kerja dan berkonsentrasi
pada dua isu utama yang mendapat perhatian para pengusaha yaitu:
1) keleluasaan dalam mempekerjakan pekerja kontrak;
2) keleluasaan dalam melakukan outsourcing, dengan menekankan para sub-
kontrak-tor untuk memenuhi hak-hak pekerja mereka.
b. Menciptakan peradilan tenaga kerja, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini dimaksudkan untuk
mempercepat proses penyelesaian perselisihan tenaga kerja.
c. Membentuk sistem pengupahan yang lebih berkeadilan.
d. Mereformasi sistem pesangon dengan membentuk dana cadangan pesangon bahkan
subsidi dalam bentuk bea pelatihan dan program hari tua.
e. Jika diperlukan, merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan dan
membentuk tim yang secara khusus bertugas mendesain sistem hukum ketenaga-
Prosiding Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12-13 Oktober 2017 - xii/xviii
kerjaan, di mana sistem ini dapat dilaksanakan dan mendukung penciptaan lapangan
pekerjaan.1
Saudara-saudara sekalian,
Demikian saya sampaikan, semoga Konferensi ke-2 Perkumpulan Pengajar dan Praktisi
Hukum Ketenagakerjaan Indonesia serta Seminar Perubahan Kurikulum Hukum Perburuhan
ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas hukum ketenagakerjaan dan dapat
diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Akhirnya dengan mengucap BismilahirrahmanirrahimKonferensi ke-2 Perkumpulan Pengajar
dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia serta Seminar Perubahan Kurikulum Hukum
Perburuhan, secara resmi saya nyatakan “DIBUKA”.
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Ttd.
M. Hanif Dhakiri
1 Beberapa catatan disarikan oleh Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. dari Keynote Speaker Menteri Ketenagakerjaan RI yang
disampaikan oleh Agatha Widianawati, S.H., M.H. pada acara pembukaan Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12 Oktober
2017.
1) Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih jauh dari harapan jika dilihat dari jumlah pengangguran, kebijakan
pemerintah, belum dapat mengentaskan kemiskinan. Masalah ketenagakerjaan berdasar Data BPS 2012:
pengangguran terbuka 5,33% sekitar 7 juta dari angkatan kerja, jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, 7,6% dari
penganggur atau paruh waktu (normal 40 jam per minggu).
2) Produktivitas kerja dipengaruhi faktor pekerjanya, pendidikan, lingkungan kerja, dan kebijakan pemberi kerja. Upah
termasuk minimum dan di atas upah minimum ada kesenjangan upah antar daerah. Berdasarkan KHL, beda antar
daerah. Contohnya DKI Jakarta (KHL-UMP dibandingkan dengan Papua). UMP Jakarta lebih besar daripada Papua.
Fakta di Papua lebih kecil UMP di sektor tertentu (pertanian, industri kecil) masih di bawah UMP. Seharusnya upah
dapat memenuhi kelayakan, mencerminkan seimbang dengan resikonya. Seharusnya dapat meninggalkan insentif.
Harapan ada kolaborasi antara upah dan produktivitas kerja. Peningkatan kompetensi pekerja, link antara dunia
pendidikan dan dunia kerja dengan vokasi. Perkembangan dunia bisnis, membuka diri untuk revisi kurikulum.
3) Sekarang era digital dan optimalisasi, akan ada jenis-jenis pekerjaan yang akan hilang. Contohnya kartu tol, ada
pengurangan jenis pekerjaan. Belanja online, akan menggantikan jenis pekerjaan di mall. Meningkatkan fleksibilitas
tenaga kerja terkait dengan outsourcing. Biaya untuk pesangon sangat tinggi yakni 9 kali gaji. Faktanya belum semua
ketentuan pesangon dapat dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak mampu memenuhinya.
Kebijakan pengembangan pasar kerja seharusnya fleksibel. Langkah praktis seperti menerapkan pelaksanaan
peraturan tenaga kerja. Menciptakan keadilan bagi tenaga kerja melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
Cadangan pesangon melalui subsidi jaminan hari tua.
4) Bagaimana sistem jaminan sosial bisa match dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003? Revisi Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 harus ada dukungan dari stakeholder dan bagaimana bisa sinkron?
Aturan pesangon dapat dibayar dengan dana pensiun. UU SJSN ada jaminan pensiun yang bersifat wajib. Akibatnya
Pengusaha wajib bayar 2, yaitu dana pensiun sukarela dan UU SJSN. Jaminan kesehatan nasional, seluruh WNI wajib
ikut. Ada askes, UU SJSN turun tangan untuk memberi bantuan, ada prinsip gotong royong.
Prosiding Konferensi ke-2 P3HKI di Medan, 12-13 Oktober 2017 - xiii/xviii
DAFTAR ISI
Sambutan Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia (P3HKI)
v
Sambutan Ketua Panitia Konferensi ke-2 Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) di Medan, 12-13 Oktober 2017
vii
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara(Prof. Dr. Budiman
Ginting, S.H., M.Hum.)
ix
Keynote SpeakerMenteri Ketenagakerjaan RI pada acara Konferensi ke-2
Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia serta Seminar
Perubahan Kurikulum Hukum Perburuhan
x
Daftar Isi xiii
Daftar Lampiran xvii
Daftar Gambar xviii
BAGIAN I MAKALAH PEMBICARA (PANELIS) 1
1. Tantangan dan Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan/-
Perburuhan di Fakultas Hukum Dewasa Ini (Prof. Dr.
Aloysius Uwiyono, S.H., M.H. - Guru Besar Hukum
Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta)
3
2. Kebijakan Perlindungan Pekerja dalam Sistem Ekonomi Pasar
Bebas (Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum. - Guru
Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan)
10
3. Urgensi Keahlian Hukum Ketenagakerjaan bagi Para Praktisi
(Abdul Khakim, S.H., M.Hum. - Advokat/Praktisi Hukum
Ketenagakerjaan, Balikpapan)
15
4. Membangun Organisasi Pekerja/Buruh dalam Perubahan Iklim