PELAYANAN KARTU PAPUA SEHAT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA JAYAPURA DI PROVINSI PAPUA THE HEALTHY PAPUA CARD SERVICE IN REGIONAL GENERAL HOSPITAL ABEPURA JAYAPURA IN PAPUA PROVINCE YULIANCE ALEXANDERINA BURDAM NIM. P0900311417 PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017
33
Embed
PELAYANAN KARTU PAPUA SEHAT PADA RUMAH SAKIT UMUM …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PELAYANAN KARTU PAPUA SEHAT PADA RUMAH SAKIT UMUMDAERAH ABEPURA JAYAPURA DI PROVINSI PAPUA
THE HEALTHY PAPUA CARD SERVICE IN REGIONALGENERAL HOSPITAL ABEPURA JAYAPURA
IN PAPUA PROVINCE
YULIANCE ALEXANDERINA BURDAMNIM. P0900311417
PROGRAM PASCA SARJANAFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR
2017
ii
Lembar Pengajuan
PELAYANAN KARTU PAPUA SEHAT PADA RUMAH SAKIT UMUMDAERAH ABEPURA JAYAPURA DI PROVINSI PAPUA
Disertasi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor
Program Studi
Ilmu Administrasi Publik
Disusun dan diajukan oleh
YULIANCE ALEXANDERINA BURDAM
Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017
iv
PRAKATA
“Biarlah Segala Yang Berbafas Memuji Tuhan,Haleluya”. Pujian dan syukur
penulis panjatkan ke haditan Allah Yang Maha Kuasa atas kebaika-Nya dan
Pertolongan-Nya sehingga penulisan disertasi berjudul “Pelayanan Kartu Papua
Sehat (KPS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Jayapura di Provinsi
Papua”, dapat diselesaikan.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan disertasi ini, banyak
kontribusi berharga yang di peroleh dari berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan
ucapan trima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. H.Sulaiman Asang.MS
sebagai Promotor; Prof.Dr. Muh. Nur Sadik, MPM sebagai Ko-Promotor I; dan
Dr. Hamsinah, M.Si sebagai Ko-Promotor II atas kesabaran dan keiklasannya
dalam memberikan bimbingan, arahan maupun dorongan secara intensif sehingga
penulisan disertasi ini dapat berjalan dengan baik.
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji internal di
lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar yang banyak memberikan kontribusi
pemikiran dalam penyempurnaan disertasi ini. Para penguji internal tersebut adalah
Prof.Dr.Sangkala,M.A.; Dr.H.Muhammad Yunus,MA, serta Dr.Atta Irene
Allorante,M.Si. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof.Dr. Amir
Imbaruddin, MDA,Ph.D selaku penguji eksternal yang telah memberikan masukan,
koreksi dan saran perbaikan guna penyempunaan disertasi ini baik pada tahap
seminar proposal maupun pada tahapan akhir.
Pada kesepatan ini juga, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah memberikan kontribusi
v
baik secara langsung maupun tidak langsung bagi penyelesainan disertasi ini antara
lain :
1. Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
Makassar; Prof. Dr.Syamsul Bachri,MH selaku Direktur Pasca Sarjana
Universitas Hasanuddin Makassar; Prof.Dr.Andi Alimuddin Unde,M.Si selaku
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
serta Prof.Dr. Haselman, M.Si selaku Ketua Program Studi S3 Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar,
yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada
Program S3 Admnistrasi Publik.
2. Dr. Ones Sahuleka, M.Hum selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura
Papua dan Dr. Septinus Saa M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Cenderawasih Jayapura Papua, yang telah memberikan ijin
kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program S3 Admnistrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof.Dr. Agustinus Fatem,MT selaku Ketua Program Studi S2 Magister
Administrasi Publik Universitas Cenderawasih; Eduard Kocu,S.Sos.M.Si selaku
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Cenderawasih; dan
Ibu Henderina Morin,SE.MPA selaku rekan kerja; yang telah ikut memberikan
bantuan materil dan spirit kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada
Program S3 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di
BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang ............................... 1B. Rumusan Masalah ................................ 15C. Tujuan Penelitian ................................ 15D. Manfaat Penelitian ................................ 16
H. Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit ............... 77I. Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Otonomi
Khusus Provinsi Papua............... 84
J. Penelitian Terdahulu ............... 87K. Kerangka pikir ............... 94
xi
BAB III METODE PENELITIAN ............... 98A. Jenis Penelitian ............... 98B. Lokasi Penelitian ............... 99C. Fokus Penelitian ............... 99D. Waktu Penelitian ............... 102E. Jenis Data Penelitian ............... 102F. Sumber dan Jenis Data ............... 102G. Instrumen Penelitian ............... 104H. Teknik Pengumpulan Data ............... 105I. Teknik Analisa Data ............... 108J. Keabsahan Data ............... 110
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...................... 300A. Kesimpulan ...................... 300
A.1 Pelayanan Kartu Papua Sehat (KPS)Di RSUD Abepura Jayapura
...................... 300
A.2 Mengapa Pelayanan Kartu PapuaSehat (KPS) Belum Berkuaitas DiRSUD Abepura Jayapura
...................... 303
A.3 Upaya Meningkatkan Pelayanan KartuPapua Sehat (KPS) Pada RSUDAbepura Jayapura
...................... 306
B Rekomendasi Teoritis dan RekomendasiPraktis
...................... 309
B.1 Rekomendasi Teori ...................... 309B.2 Rekomendasi Praktis ...................... 312
DAFTAR PUSTAKA 315LAMPIRAN 320
xiv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 : Perbandingan Perspektif Old AdministrasiPublik, Administrasi Publik Baru,Manajemen Publik Baru (New publicManagement) dan Pelayanan Publik Baru(New Public Service)
.............. 29
Tabel 2.2 : Pergeseran Paradigma Pelayanan Publikdalam Model Administrasi Publik
.............. 33
Tabel 2.3 : Perbedaan Hasil Penelitian Terdahuludengan Penelitian Disertasi
.............. 92
Tabel 4.1 : Zal /Bangsal Central Zalkenhuis HollandiaBinnen
.............. 114
Tabel 4.2 : Nama-Nama Pimpinan RSUD Abepura .............. 121Tabel 4.3 : Keadaan Pegawai RSUD Abepura
Berdasarkan Pangkat dan Golongan/Ruang
.............. 127
Tabel 4.4 : Keadaan Medis dan Para MedisBerdasarkan Pendidikan
.............. 129
Tabel 4.5 : Keadaan Staf Non Medis BerdasarkanPendidikan
.............. 133
Tabel 4.6 : Keadaan Pegawai Staf Administrasiberdasarkan Pendidikan
.............. 136
Tabel 4.7 : Jumlah dan Luas Gedung RSUD Abepura .............. 146Tabel 4.8 : Rekap Data Jumlah Tempat Tidur Tahun
2014 dan tahun 2015.............. 147
Tabel 4.9 : Jumlah dan Luas Gedung RSUD Abepura .............. 197Tabel 4.10 : Kunjungan Pasien Rawat Jakan Kartu
Tabel 4.16 : Rekap Data Pasien Meninggal Tahun2014 dan 2015 berdasarkan JaminanKartu Papua Sehat (KPS)
.............. 241
xv
Halaman
Tabel 4.17 : Kondisi Pelayanan Kartu Papua Sehatdi RSUD Abepura
............... 264
Tabel 4.18 : Analisis Pelayanan Medis BerdasarkanIndikator BTO pada tahun 2014-2015
............... 267
Tabel 4.19 : Karateristik Produk (barang) danPelayanan
............... 275
Tabel 4.20 : Analisis Pelayanan Medis BerdasarkanIndikator NDR pada tahun 2015
............... 279
Tabel 4.21 : Hasil Analisis Manajemen PelayananKPS Pada RSUD Abepura Jayapura
............... 281
Tabel 4.22 : Analisis Pelayanan Medis BerdasarkanIndikator BTO pada tahun 2014-2015
............... 287
Tabel 4.23 : Rekap Data Pasien Meninggal Tahun2014 dan 2015 berdasarkan JaminanKartu Papua Sehat (KPS)
............... 288
Tabel 4.24 : Analisis Pelayanan Medis BerdasarkanIndikator NDR pada tahun 2015
............... 289
xvi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 : The Moment of Truth Model(Model Moment Krisis Pelayanan)
.............. 59
Gambar 2.2 : Contoh Lingkaran Playanan di Plaza .............. 60Gambar 2.3 : Kerangka Pikir Penelitian .............. 97Gambar 3.1 : Konponen dalam analisa data
(interactive model).............. 108
Gambar 4.1 : Diagram Pegawai RSUD Abepuraberdasarkan Golongan/Ruang
.............. 128
Gambar 4.2 : Diagram Tenaga Medis dan TenagaPara Medis
.............. 131
Gambar 4.3 : Diagram Staf Non MedisBerdasarkan Pendidikan
.............. 135
Gambar 4.4 : Keadaan Pegawai AdministrasiBerdasarkan Pendidikan
.............. 137
Gambar 4.5 : Struktur Organisasi RSUD AbepuraJayapura
.............. 140
Gambar 4.6 : Diagram Pasien Rawat JalanJaminan KPS Tahun 2014-2015
.............. 206
Gambar 4.7 : Lingkaran Pelayanan Rawat JalanPasien KPS di RSUD AbepuraJayapura
.............. 236
Gambar 4.8 : Lingkaran Pelayanan Rawat InapPasien KPS di RSUD AbepuraJayapura
.............. 238
Gambar 4.9 : Existing Model .............. 243Gambar 4.10 : Rekomendasi Model .............. 293
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin akses masyarakat
dalam jaminan kesehatan sebagai bentuk program jaminan sosial yang
menjamin hak-hak dasar penduduk adalah program pemerintah yang
memang karena sifatnya yang natural monopoli, yang memaksa dan
harus menampung semua rakyat, yang kaya atau miskin, yang sehat atau
sakit, yang punya pekerjaan atau menganggur, di daerah yang kaya atau
miskin yang tidak mungkin di kerjakan oleh swasta.
Pemerintah telah memberikan jaminan layanan kesehatan bagi
orang asli Papua melalui Kartu Papua Sehat (KPS) yang diatur didalam
Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jaminan Pembiayaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua, serta Sistem Rujukan
Pelayanan Kesehatan yang di atur didalam Peraturan Gubernur Papua
Nomor 7 Tahun 2014. Proteksi Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
pemerintah Provinsi Papua melalui dukungan Tenaga Medis, Dukungan
Sarana dan Prasarana serta dukungan Dana Kesehatan yang sangat
bervariasi untuk setiap Puskesmas dan RSUD yang ada di kabupaten/kota
di Provinsi Papua, sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur Papua
Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Juknis Penggunaan Dana Otonomi Khusus
Bidang Kesehatan (DOK-BK) Sebesar 15 % untuk Kabupaten / Kota se
2
Provinsi Papua. Teknis Pelaksanaan Kartu Papua Sehat (KPS) diatur
didalam SK Kadinkes No. 440/5051/2014 Tahun 2014, selanjutnya oleh
Direktur RSUD Abepura, dibentuk Tim Pengelolah pelayanan Kartu Papua
Sehat melaui SK Direktur RSUD Abepura No. 188.4/BG-1/SK/RSUD-ABE
/ IV / 2014 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaminan Pembiayaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua RSUD Abepura Tahun 2014.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasyid dalam Ahmad
(2010:178) bahwa pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhan
dirinya sendiri, tetapi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan
masyarakat serta menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan setiap
anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan
kreativitasnya dalam pencapaian tujuan bersama. Dua hal yang sangat
berperan dalam mengimplementasikan konsepsi pelayanan publik
tersebut, pertama adalah faktor komitmen untuk melaksanakan kebijakan
yang sudah ada (visi dan misi organisasi) untuk melaksanakan fungsi
pelayanan dengan baik. Kedua adalah faktor aparatur pelaksana (birokrat)
yang menjalankan fungsi pelayanan tersebut.
Keinginan dan tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan
publik yang berkualitas, sebenarnya mengarah kepada kepuasan
pelayanan yang diterima oleh masyarakat sebagai hasil pendapat dan
penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh
aparatur penyelenggara pelayanan publik. Fungsi pokok pemerintah
adalah memberikan “pelayanan publik”, meskipun pelayanan publik
3
disemua sektor belum memuaskan namun upaya secara terus menerus
dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakkan sektor pemerintah
termasuk melakukan “reformasi birokrasi” juga bertujuan meningkatkan
kinerja aparatur dan sekaligus kinerja organisasi pemerintah.
Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting
karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi
dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi
mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh
pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan
memuaskan pengguna jasa,(Dwi yanto, dkk,2012:47).
Perkembangan “reformasi administrasi publik” maka magna atau
rumusan administrasi publikpun berubah. Reformasi administrasi negara
meliputi reformasi prosedur yang bertujuan menyempurnakan sistem atau
tatanan; reformasi teknik untuk menyempurnakan metode dan reformasi
program untuk menyempurnakan kinerja administrasi negara. Reformasi
administrasi negara terjadi karena perubahan dan modernisasi
administrasi negara (Administrative Change) tidak berjalan sebagaimana
mestinya sesuai tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang
sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi
(aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat/ aspek
perilaku atau kinerja), meningkat efektivitas organisasi (aspek program),
sehingga dapat diciptakan administrasi negara yang sehat dan terciptanya
4
tujuan pembangunan nasional. Dalam plaksanaannya harus melibatkan
stakeholders sejak awal hingga akhirnya (Caiden,1969,Zauhar,1996;
Ibrahim 2009:13).
Tujuan reformasi administrasi negara secara internal adalah
efisiensi administrasi negara itu sendiri, meminimalisasi kelemahan atau
penyakit administrasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme / pilih kasih,
menggalakkan sistem merit (merit system). Tujuan eksternalnya adalah
demokratisasi, menyesuaikan sistem kerja antara sistem administrasi
negara dan politik (misalnya dalam kerangkan otonomi daerah), dan
menyelaraskan sistem administrasi negara tidak dapat dilepaskan dengan
nilai budaya suatu negara atau wilayah dimana berlakunya reformasi
tersebut. Jelaslah bahwa reformasi administrasi negara merupakan
gerakan untuk menjadikan administrasi negara sebagai instrumen yang
lebih baik dari waktu ke waktu dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan pada umumnya dan khususnya tuntutan realisasi aspirasi
masyarakat (Mosher,1967;Abueva,1970;Dror,1971;Zauhar,1996;Ibrahim
2009:14).
Perjalanan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia
memberikan pelajaran yang berharga bagi birokrasi dan warga negara
(citizen). Wajah dan sosok birokrasi kini mengalami perubahan dari
birokrasi yang kaku berorientasi menuju ke arah birokrasi yang lebih
demokratis, responsif, transparan dan nonpartisan. Birokrasi tidak dapat
lagi menempatkan diri sebagai sosok institusi yang angkuh dan tak
5
tersentuh oleh kritik dari pihak luar birokrasi. Tuntutan masyarakat akan
perbaikan kinerja birokrasi telah menjadi wacana publik di era reformasi
sekarang ini. Dengan semakin maraknya isu demokratisasi telah
memperkuat posisi masyarakat sipil untuk menuntut hak-hak mereka
ketika berhubungan dengan birokrasi. Dalam konteks demikian, birokrasi
perlu merevitalisasi diri untuk dapat menghasilkan pelayanan publik yang
demokratis, efisien, responsif dan transparan. Apabila birokrasi tidak dapat
menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, maka birokrasi akan
ditinggalkan oleh pengguna jasa atau masyarakat, ini berarti birokrasi
telah gagal dalam mengemban misinya memberikan pelayanan pada
publik (Wijoyo:2006).
Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Denhardt & Denhardt (2003)
tentang New Public Service yang menegaskan bahwa pemerintah
seharusnya meletakkan atau memposisikan peran masyarakat bukan
sebagai konsumen / pelanggan (customer) tetapi sebagai warga negara
(citizen) yang harus dilayanai secara demokratis. Dalam paradigma New
Public Service, prinsip demokrasi yaitu adil, merata, jujur, dan
bertanggung jawab, menjadi nilai yang lebih penting.
Kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat, diwujudkan
dalam bentuk layanan publik yang disiapkan oleh pemerintah bersama
masyarakat untuk pakai secara demokratis. Itulah paradigama pelayanan
publik baru (New Public Service- NPS) dalam konteks negara demokrasi.
6
Pelayanan Publik merupakan satu dimensi ruang tempat interaksi antara
administrasi publik dengan warga negara. Saat ini paradigma baru dalam
penyelenggaraan fungsi pelayanan publik yang lebih demokratis dan
transparan tersebut adalah pelayanan yang berorientasi kepada warga
negara / masyarakat. Artinya kebijakan pemerintah dalam bidang
pelayanan umum harus disesuaikan dengan kepentingan, keinginan,
harapan dan tuntutan masyarakat dalam rangka memenuhi segala hak
dan kewajiban masyarakat
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto (2009) bahwa
Otonomi daerah jika tidak diikuti dengan reformasi birokrasi, perbaikan
pelayanan publik, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan
publik dapat menciptakan masalah baru di daerah dan menjauhkan warga
dari harapannya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di
Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan,
belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat,
belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan
belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi
Manusia di Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi
administrasi negara secara internal adalah efisiensi administrasi negara itu
sendiri, dan eksternalnya adalah demokratisasi, yaitu menyesuaikan atau
7
menyelaraskan sistem kerja antara sistem administrasi negara dan politik
kurang nampak.
Pelayanan publik aparatur pemerintah pada bidang kesehatan
memang tidak jauh berbeda dengan pelayanan publik aparatur bidang
lainnya. Pemerintah Provinsi berkewajban menetapkan standar mutu dan
memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk, namun hingga 14
tahun Undang-Undang Otonomi Khusus diimplementasikan belum
terpenuhi secara merata dan maksimal. Kenyataan ini ditandai oleh tiga
indikator utama penentu baik buruknya sistem pelayanan kesehatan yaitu:
1). Mencakup tingginya angka kematian ibu (AKI);
2) Ttingginya angka kematian balita (AKB);
3) Kejadian gizi buruk dan penyebaran penyakit infeksi serta
menurunnya angka harapan hidup (AHH).
Kenyataan lainnya bahwa sektor kesehatan yang memiliki korelasi
langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya
berdampak bagi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM Papua masih menempati peringkat terakhir (ke-33) di Indonesia
menjadi tolak ukur nyata macetnya pembangunan kesehatan di Papua
(Giayai,2014).
Dalam pelaksanaan percepatan pelayanan kesehatan di era
otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pembagunan pelayanan kesehatan
mengikuti pembagian lima (5) wilayah pembangunan (Bappeda
Prov.Papua,2013) yaitu :
8
1. Wilayah pembangunan Mamberamo Tabi (MAMTA), meliputi :
Kab.Jayapura, Kota Jayapura, Kab.Sarmi, Kab.Kerom,
Kab.Mamberamo Raya, Kab. Mamberamo Tengah.
2. Wilayah pembangunan Saireri meliputi : Kab. Biak Numfor, Kab.
Supiori, Kab.Serui, Kab. Kepulauan Yapen Waropen.
3. Wilayah pembangunan Ha Anim meliputi : Kab.Merauke,
Kab.Boven Digul, Kab.Mapi, Kabupaten Asmat
4. Wilayah pembangunan Me Pago meliputi : Kab.Nabire,
Kab.Paniai, Kab.Dogiyai.
5. Wilayah pembangunan La Pago meliputi : Kab.Jayawijaya,