Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi

SOPPELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASIDI RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANGRSU Dr. SAIFUL ANWARMALANGNo. DokumenNo. RevisiHalaman1/2Tanggal TerbitSOPPengertian DitetapkanDirektur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur dr. BUDI RAHAJU, MPH NIP.19551011 198210 2 001Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaradan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraanbadan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lainyang berkaitan dengan kepentingan publik.1. Satuan kerja meyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan danmenyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerja secara akuratdan tidak menyesatkan.2. Satuan kerja mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan danTujuanmenyampaikan bahan dan informasi secara cepat, dan tepat waktu.3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu memberikan pelayananinformasi secara cepat dan tepat waktu.KebijakanProsedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu, memberikan penjelasan mengenai penyediaan, pengumpulan, pengklarifikasian, pendokumentasian, pelaporan dan pelayanan informasi publik di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon informasi dan pengguna informasi bagi pemohon perorangan, sedang untuk pemohon informasi organisasi masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat harus melampirkan fotocopy akte notaris organisasi/ lembaga, fotocopy KTP penanggungjawab dan fotocopy pemohon informasi/ pengguna informasi publik, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur/ setempat.12. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon imformasi publik.3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada pengguna informasi publik: a) Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website RSSA Malang. b) Jangka waktu penyelesaian 1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan tertulis ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak. 3. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. 4. Jika permohonan diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk softcopy melalui website atau hardcopy atau data tertulis, apabila dibutuhkan biaya penggandaan menjadi tanggungjawab atau beban pemohon informasi. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.2PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI RUMAH SAKITNo. DokumenNo. RevisiHalaman1/3Tanggal TerbitSPOPengertian DitetapkanDirektur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur Dr.dr. BASUKI B PURNOMO, Sp.U NIP. 19540731 198201 1 002Tata cara serta pedoman penyelesaian sengketa informasi di lingkungan RSUDDr. Saiful Anwar Malang yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan penyelesaiansengketa informasi melalui proses mediasi bagi pemohon informasiTanggung Jawab- Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang- Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)Dasar Hukum- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 415/ KPTS/ 013/ 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur3- Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur Nomor 800/8/9/302/2011 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 2011- RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan sebagai PPID Pembantu mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan- RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan sebagai PPID Pembantu mampu memberikan tanggapan atas sengketa informasi secara cepat dan tepat waktu- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktuTujuan- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu menjadi mediator yang baik dalam hal sengketa informasi sehingga masalah sengketa informasi tidak berlarut-larut dan menimbulkan sengketa yang berkepanjangan- Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi- Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan mediasi sengketa informasi publik- Meningkatkan kepuasan pemohon informasi dan meminimalkan informasi publik di lingkungan organisasi/ lembaga publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas- PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi- PPID menyusun kajian /kronologi dan pertimbangan hukum untuk disampaikanKebijakan kepada atasan PPID- Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi- Pemohon mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis kepada Ketua PPID paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagai berikut:Prosedur1.2.3.Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualianTidak disediakannya informasi berkalaTidak ditanggapinya permintaan informasi44.5.6.7.Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang dimintaTidak dipenuhinya permintaan informasiPengenaan biaya yang tidak wajarMasalah yang timbul dikemudian hari yang tidak dapat disebutkan diatas- Pemohon keberatan mengajukan surat keberatan kepada Ketua PPID RSSA setelah menerima jawaban melalui Sub Bag Tata Usaha.- Pemohon informasi wajib mengisi Register Keberatan- Sub Bag Tata Usaha mencatat surat keberatan sebagai surat masuk dan membuatkan disposisi kepada Pimpinan RSSA- Pimpinan RSSA mendisposisikan surat kepada Ketua PPID- Disposisi diterima Sekretariat PPID yang berkedudukan di Sub Bag Hukmas kemudian oleh petugas surat keberatan di catat di dalam buku register.- Tim PPID mengadakan rapat koordinasi dengan anggota dengan melibatkan unit/instalasi dan bagian pelayanan terkait dengan pengajuan keberatan pemohon informasi- Ketua PPID untuk segera diambil kebijakan, apakah informasi dapat diberikan atau tetap dikecualikan dengan mempertimbangkan saran dari Kepala Unit/Instalasi dan Kepala Bagian sebagai anggota- Ketua PPID meminta persetujuan Pimpinan RSSA atas kebijakan yang diambil- Atasan PPID memerintahkan Ketua PPID untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon- PPID RSSA koordinasi dengan Komisi Informasi dengan membawa Konsep Kajian dan kronologi dari pemohon- Menyiapkan materi jawaban kemudian menyusun tanggapan atas keberatan pemohon- Sengketa informasi diselesaikan- Hasil tanggapan atas keberatan pemohon didokumentasikan dengan baik- Apabila sengketa informasi belum terselesaikan maka diselesaikan di Komisi InformasiUnit Terkait- Seluruh Instalasi dan Unit Pelayanan- Seluruh Bagian dan Bidang Instansi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang5KLASIFIKASI DAN PENGECUALIAN INFORMASI RUMAH SAKITNo. DokumenNo. RevisiHalaman1/3Tanggal TerbitSPOPengertian DitetapkanDirektur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur Dr.dr. BASUKI B PURNOMO, Sp.U NIP. 19540731 198201 1 002Tata cara serta pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkunganRSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiapPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan klasifikasidan pengecualian informasi rumah sakitTanggung Jawab- Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang- Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikDasar Hukum- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 415/ KPTS/ 013/ 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur- Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur Nomor 800/8/9/302/2011 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun 20116- RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan sebagai PPID Pembantu mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan serta mengklasifikasikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan- RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan sebagai PPID Pembantu mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan serta mengklasifikasikan bahan dan produk informasi secara cepat dan tepat waktu- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan klasifikasi akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan etika medis kedokteran- Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka- Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi- Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik- Meningkatkan Pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi/ lembaga publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas- Melaksanakan perencanaan program di Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi- Melakukan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi- Melaksanakan identifikasi data dan informasi- Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, yang meliputi:1. Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja pemerintah RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan sebagainya3. InformasimengenaiLaporanKeuangan,sepertiLaporanRealisasiTujuanKebijakan7Anggaran, Laporan Pendapatan Daerah, Laporan PertanggungjawabanKeuangan, dan sebagainya4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan 5. Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon- Petugas PPID melakukan penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi- Petugas PPID menyampaikan permintaan pengumpulan data secara berkala dari unit instalasi dan bagian pelayanan yang berkaitan dengan data publish dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang- Petugas unit instalasi dan bagian pelayanan menyiapkan data yang diminta oleh petugas PPIDProsedur- Petugas unit instalasi dan bagian pelayanan meminta otorisasi dari kepala unit/ kepala bagian pelayanan atas permintaan data dan informasi dari petugas PPID- Petugas unit instalasi dan bagian pelayanan menyerahkan data yang diminta kepada petugas PPID untuk diarsip, dan meminta tanda bukti penerimaan dokumen- Petugas PPID memproses dan melakukan klasifikasi data dan informasi serta membukukan, mencatat dan mengarsipkan dokumen informasi publik Unit TerkaitUnit Terkait- Seluruh Instalasi dan Unit Pelayanan- Seluruh Bagian dan Bidang Instansi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang8STANDART OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLAINFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG TAHUN2011I.A. LATAR BELAKANGPENDAHULUANInformasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi danlingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperolehinformasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satuciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkanpenyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum pentingdalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. UU ini telah memberikanlandasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiapbadan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan InformasiPublik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakanakses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkanstandar layanan informasi di lingkungan PPID RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Dengan adanyaStandar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapakan implementasi UU KIP dapatberjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyataterpenuhi.B. LANDASAN HUKUM1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor4846)2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RITahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)93. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 209 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)4. Perda Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi JawaTimur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No.5 Seri E)5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman PengelolaanInformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan InformasiPublik7. Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor800/8/9/302/2011 tentangPembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. SaifulAnwar Malang Tahun 2011C. MAKSUD DAN TUJUAN1. Maksud :Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan informasitertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik2. Tujuan :---Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadapinformasi yang berkualitas dapat terpenuhi;Memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Organisasi/ Lembaga Publik untukmenghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.II. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIKHakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohoninformasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana;pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untukmembenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.10III. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK1.TransparansiBersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dandisediakan secara memadai serta mudah dimengerti.2. AkuntabilitasDapat dipertangggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. KondisionalSesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan informasi dengantetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas4. PartisipatifMendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik denganmemperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat5.Kesamaan HakTidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan statusekonomi6. Keseimbangan Hak dan KewajibanPemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masingpihakIV. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIKPelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, masuk dalam kelompok pelayanan jasa, yaknimenyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan olehmasyarakatV. STANDART OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIKSetiap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas danfungsinya harus memiliki standart pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagaiukuran buku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerimapelayanan informasi.Adapun Standart Pelayanan Informasi Publik, sbb:1.OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIKUntuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Officeyang baik :11a. Front Office meliputi : > Desk Layanan Langsung> Desk Layanan Via-Mediab. Back Office, meliputi :> Bidang Pelayanan> Bidang Rekam Medik dan Evaluasi Pelaporan> Bidang Keuangan dan Akuntansi> Bidang Perencanaan dan Anggaran> Bidang Penunjang Pelayanan> Bidang Pendidikan dan Penelitian> Bidang Pengembangan Profesi> Seksi Evaluasi Pelaporan> Sub Bag Hukmas> Instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi2.DESK INFORMASI PUBLIKUntuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/ pengguna informasipublik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publikmelakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/ fax, e-mail dan website.3.WAKTU PELAYANAN INFORMASIDalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktupemberian Pelayanan Informasi Publik, di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, penyelenggaraanPelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.Senin Kamis : 09.00 - 15.00 WIBIstirahatJumatIstirahat4.: 12.00 - 13.00 WIB: 09.00 - 15.00 WIB: 11.00 - 13.00 WIBMEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIKa. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasidengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasib. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohoninformasi publikc.Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaaninformasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publikd. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasijika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasansesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku12e. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna InformasiPublikf.Petugas PPID membukukan, mencatat dan mengarsipkan dokumen informasi publik yangdiserahkan kepada pemohon informasi5.JANGKA WAKTU PENYELESAIANa. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelahpemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukanb. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimapermintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikanpemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atautidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerjac.Penyampaian/ pendistribusian/ penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publikdilakukan secara langsung, melalui e-mail, fax, ataupun jasa posd. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materiinformasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis sertabiaya apabila dibutuhkan untuk kepentingan keperluan penggandaan atau perekaman. Bilapermintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakanberdasarkan UU KIP.6.BIAYA/ TARIFPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis(tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/ penggunainformasi publik dapat melakukan penggandaan/ fotocopy sendiri disekitar gedung Badan Publik(PPID) setempat atau menyediakan CD/ DVD kosong atau falshdisk untuk perekaman data daninformasinya.7.KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIKPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan pelayananinformasi publik kepada pemohon/ pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat FungsionalArsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layananinformasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai peraturanperundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikapdalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayananinformasi.8. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK13Pengelolanhasiltransaksipenyelenggaraanpelayananpublik dilakukanmelaluipembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayananinformasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publikdisampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang Pelayanan Informasi membuat laporanbulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jatim.Selanjutnya PPID Provinsi Jatim setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris DaerahProvinsi Jatim, selaku atasan PPID Provinsi Jatim. Laporan tersebut memuat informasi mengenaipermintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belumdipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktudiperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yangtelah diatur dalam peraturan perundang-undangan.9. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIKSetiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepadaatasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksuddalam pasal (17); (Informasi yang apabila dibuka akan mengakibatkan terhambatnya prosespenegakan hukum, mengganggu perlindungan HAKI, dapat membahayakan pertahanan dankeamanan negara, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentinganhubungnan luar negeri, mengungkapkan akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan terakhir danwasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatanfisik, psikis seseorang), memorandum atau surat antar Badan Publik yang bersifat rahasia, sertainformasi yang tidak dapat diungkapkan berdasarkan undang-undangb. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud pasal (9); (Informasi berkala yaituinformasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badanpublik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan/ atau informasi yang diaturberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku)c.d.Tidak ditanggapinya permintaan informasi;Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;f.Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ ataug. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang- undang ini.VI. KEDUDUKAN PPID1.Kedudukan dan Penunjukan PPID Provinsi14a. PPID berkedudukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timurb. PPID ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timurc.Ketua PPID adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur2.Kedudukan dan Penunjukan PPID Pembantu/ SKPD RSUD Dr. Saiful Anwar Malanga. PPID Pembantu/ SKPD berkedudukan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malangb. PPID Pembantu/ SKPD ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar MalangVII. TUGAS DAN FUNGSI1.Tugas dan Fungsi pembantu PPID ProvinsiTugas :Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasidanmengevaluasipelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah ProvinsiJawa TimurFungsi :a.Penghimpunan informasi publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi JawaTimurb.Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di PemerintahProvinsi Jawa Timurc.Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam ketegori dikecualikan daninformasi yang terbuka untuk publikd.Pendampingan Penyelesaian sengketa informasi2. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu/ SKPD RSUD Dr. Saiful Anwar MalangTugas :Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasidanmengevaluasipelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan RS Jiwa MenurFungsi :1.Tugas PPID RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yaitu mengelola dan melayani informasi publik sertadokumentasi di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang2.Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/ atau informasi publik yang diperoleh di RSUDDr. Saiful Anwar Malang153.Penyeleksaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategoridikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Ketua PPID RSUD Dr.Saiful Anwar Malang Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik4.5.Penyelesaian sengketa pelayanan informasiPelaksanaan koordinasi dengan PPID Provinsi dalam pengelolan dan pelayanan informasi publikserta dokumentasi3.Tugas dan Fungsi SekretarisTugas :Merencanakan,melaksanakan,mengkoordinasikan,mongkonsolidasikandanmengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasidari PPID Pembantu/ SKPDFungsi :a.b.c.d.e.Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasiPelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidangPelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasiPelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasiPelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui mediacetak onlineUntuk melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh sekretariat dengantugas, yaitu:1.2.Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasiMelaksanakandokumentasi3.4.Melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasiMelaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan informasikoordinasidankonsolidasidalam rangkapengumpulaninformasi dan4.Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi InformasiTugas:Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayananinformasi kepada publik16Fungsi:1.2.3.4.5.6.Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi InformasiPelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasiPengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publikPengelolaan sistem informasi dan dokumentasiPenyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publikPenyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publikUntuk melaksanakan tugas dan fungsinya pelayanan dan dokumentasi informasi dibantuoleh pengelola publikasi, dengan tugas yaitu:1.Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun kajian dan diseminasi isu-isu strategis dibidang pelayanan informasi2.3.Melaksanakan sosialisasiMelaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahanpublikasi4.5.Menyiapkan bahan penyajian informasiMenyusun topik-topik pelayanan informasi5.Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi InformasiTugas:Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasiFungsi:a. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah Data danKlasifikasi Informasib. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publikc.Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasid. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonaninformasiUntuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengolahan Data dan klasifikasi dibantuoleh Pengelola Data, dengan tugas yaitu:1.2.3.4.5.6.Melaksanakan pengelolaan data dan informasiMelaksanakan pengembangan sistem informasiMenyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasiMengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasiMelaksanakan identifikasi data dan informasiMelaksanakan klasifikasi data dan informasi176.Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa InformasiTugas:Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publikFungsi:a. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasib. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasic.Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasid. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasiUntuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Penyelesaian Sengketa Informasidibantu oleh Pengelola Penyelesaian Sengketa, dengan tugas yaitu:1. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yangtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan2. Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaiakn pemohon dan/ atau penggunainformasi3. Menyusun verifikasi pengaduan dan/ atau sengketa informasi4. Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketainformasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di satuan kerjanya,sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugaspokok dan fungsi satuan kerja bersangkutan1.Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:a. Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanyab. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanyac.Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkand. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen 2.Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dandokumentasi, meliputi:a. Organisasi/ Kelembagaanb. Kebijakan dan Peraturan Daerah terkaitc.Sumber daya manusia (struktural dan fungsional)d. Program dan Kegiatane. Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi unsur program dan kegiatanf.Sarana dan prasarana serta Sistem Informasi (IT)g. Daftar Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkalah. Daftar Informasi yang wajib diumumkan secara serta mertai.j.Daftar Informasi yang wajib tersedia setiap saatDaftar Informasi yang dikecualikan18D. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASIDalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasiyang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.1.Informasi yang bersifat publikDikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatansetiap satuan kerja, meliputi:a.Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkansecara berkala, meliputi:1) Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugasdan fungsi, program kerja dan sebagainya2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur, LaporanAkuntabilitas Kinerja, dan sebagainya3) Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan relaisasi anggaran, laporanpendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan5) Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohonb.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapatmengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:1) Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus,tanah longsor, banjir, dan sebagainya2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahankimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman3) Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklir untukpembangkit tenaga listrik4) Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusaran lahan untuk kepentinganumum5) Hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyakc.Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah ProvinsiJawa Timur; tidak termasuk informasi yang dikecualikan2) Hasil keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan latar belakang pertimbangannya3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/ atau dibacadi SKPD194) Rencana kerja program/ kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan PemerintahProvinsi Jawa Timur dapat dilihat dan/ atau dibaca SKPD5) Perjanjian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak ketiga6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timurdalam pertemuan yang terbuka untuk umum7) Prosedur kerja pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkaitan denganpelayanan masyarakat; dan/ atau8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2.Informasi yang dikecualikanDalam pengelompokkan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:a.Informasi yang tidak boleh dibuka atau dikecualikan:1) Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum2) Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindunganpersaingan usaha tidak sehat3) Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara4)Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasionalb.Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang UndangNomor 14 Tahun 2008 Pasal (17) dan (18) :1) Dapat menghambat Proses Penegakan Hukum2) Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual danPerlindungan dari Persaingan Usaha Tidak Sehat3) Dapat membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara4) Dapat mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia5)Dapat merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional6) Dapat merugikan kepentingan Hubungan Luar Negeri7) Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra Badan Publik, yang menurutsifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan8) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang9)Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhirataupun wasiat seseorang10) Dapat mengungkap rahasia pribadic.Prinsip-prinsipdikecualikan:yangharusdiperhatikandalammengelompokkaninformasiyang201) Ketat, artinya untuk mengkatagorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benarmengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentuuntuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketikakepentingan publik yang lebih besar menghendakinyad.Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yangmendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibukae.Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, makametode sebagaimana tersebut pada point c dilengkapi dengan uji kepentingan publik(balancing public interest test) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuaidengan kepentingan publikf.Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasiinformasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanang.Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksudpada huruf b angka (1) dan (2) tersebut diatas, diajukan oleh SKPD yang memilikikemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasih.Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka (3) dilakukan melalui rapat pimpinan i.Contoh : Informasi yang dikecualikanNo.1.Jenis Klasifikasi/ Bidang YangDikecualikanKerahasiaanidentitasdandataAlasan1. Pasal 22 ayat (1) b PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun1996tentangTenagaJangka Waktukesehatan pribadi pasienKesehatan diatur bahwa bagitenagakesehatanjenistertentu dalam melaksanakantugasprofesinyaberkewajiban untuk menjagakerahasiaandatapasien.identitasdankesehatan4.KodepribadiEtikKedokteran dalam pasal 12menetapkan: setiap dokterwajib merahasiakan sesuatuyangdiketahuinyapenderitatentangbahkanseorang21juga setelah penderita itumeninggal dunia.2. Peraturan Menteri KesehatanNomor269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medissebagaiberikut:Informasitentang identitas, diagnosis,riwayatpenyakit,danriwayatriwayatpemeriksaanpengobatan2.Pengadaan Barang dan JasaUU No.14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik,pasal 17 huruf J; informasi yangtidakbolehdiungkapkanUndang-Undang,berdasarkanyaitu:Perpres No. 54 Tahun 2010,Pasal 66 ayat (3) nilai total HPSbersifatrahasia.a. Pasal 17 huruf b : InformasiPublik yang apabila dibuka dandiberikaninformasimengganggukepadapublikpemohondapatterbukadantidakkepentinganperlindungan hak atas kekayaanintelektual dan perlindungan daripersaingan usaha tidak sehatb. Pasal 17 huruf h, angka 3:kondisikeuangan,aset,pendapatan, dan rekening bankseseorangc. Pasal 17 huruf h, angka 4:hasil-hasil evaluasi sehubungandengankapabilitas,intelektualitas, dan rekomendasikemampuan seseorang22E. PENDOKUMENTASIAN INFORMASIPendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatandan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh SKPD di lingkungan PemerintahProvinsiJawaTimurgunamembantuPPIDdalammelayanipermintaaninformasi.Pendokumenatsian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanganbidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan PemerintahProvinsi Jawa TimurTahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:1.Deskripsi InformasiSetiap SKPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi2.Verifikasi InformasiSetiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya3.Otentikasi InformasiDilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuankerja4.Kodefikasi Informasia. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasib. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing SKPD5.Penataan dan Penyimpanan InformasiF. PELAYANAN INFORMASI1.Mekanisme Pelayanan InformasiUntuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/ pengguna informasipublik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung danlayanan melalui media cetak dan elektronik:a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikanwajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:b.Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yangtersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Dinas Komunikasi danInformatika Provinsi Jawa Timur dan media cetak yang tersedia2.Jangka Waktu Penyelesaiana. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukansetelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukanb. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejakpermohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melaluipemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima,23permintaaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonanditerima atau ditolakc. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat- lambatnya 7 (tujuh) harikerja sejak tanggapan pertama diberikand. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkanmateri informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy ataudata tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atauperekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuandicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIPG. PROGRAM KERJA PPIDDalam melaksanakan agenda kerja Tim PPID perlu melakukan kegiatan komunikasisebagai berikut:No1234KegiatanKoordinasi internalKoordinasi lintas sektoralKoordinasi dengan ProvinsiSiaranPers/Release/PersBulan123456789101112Pengumumantanggapan(Klarifikasi Informasi)5Monitoring Isu Publik dari :Media OnlineMedia cetakMedia Penyiaran6Penerbitan media tercetak internalseperti majalah/tabloid/buletin7Pembuatan Media tercetak sepertileaflet/booklet89101112Media visitMedia gatheringPress tourKonferensi persDialog InteraktifRadioTelevisi241314Forum Sosialisasi/ AdvokasiPenyediaanmasyarakat diRadioTelevisiiklanlayanan15161718AdvertorialMedia luar ruanganSMS centerTurun kebawah (TURBA) untukmenjaring aspirasi masyarakat19Media tradisionalH. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASIMekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:1. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:----PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/ atau pengguna informasi yang akan ditolak;PPID mengadakan rapat koordinasikan dengan melibatkan SKPD yang terkait palinglambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani olehseluruh peserta rapat;Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik2. PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohonaninformasi publik secara tertulis:-------PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau penggunainformasiPPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lambat3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPIDHasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani olehseluruh peserta rapatHasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik3. Penyelesaian sengketa informasi:PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasiPPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada atasan PPIDPada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPIDmelakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi4. Mekanisme Penanganan Gugatan25Sesuai pasal 35 UU No. 14/2008, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukangugatan atas layanan informasi yang diterimanya. Prosedur Penanganan Gugatan atas SengketaInformasi di Setjen Wantannas dapat digambarkan sebagai berikut:Keberatan:Secara singkat mekanisme pengajuan keberatan dapat digambarkan sebagai berikut:Mekanisme pengajuan Keberatan adalah sebagai berikut:a. Pemohon mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis paling lambat 30 hari kerjasetelah ditemukannya alasan-alasan sebagai berikut:1)2)3)4)5)6)7)Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualianTidak disediakannya informasi berkalaTidak ditanggapinya permintaan informasiPermintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimintaTidak dipenuhinya permintaan informasiPengenaan biaya yang tidak wajarPenyampaian informasi yang melebihi waktu yang ditentukan oleh Undang-UndangNo. 14/2008.b. Permohonan keberatan dapat dilakukan di meja layanan informasi secara lisan maupuntertulis.c.Pemohon Informasi wajib mengisi Register Keberatan (Lampiran 9) yang sekurang-kurangnya memuat:1)2)3)4)5)6)NomorTanggal diterimanya keberatanIdentitas lengkap pengaju keberatanAlasan pengajuan keberatanWaktu pemberian tanggapan keberatanNama dan tanda tangan pengaju keberatan serta petugas yang menerim pengajuankeberatan.Dalam hal keberatan diajukan secara lisan, Petugas Informasi mengisikan formulir di atasberdasarkan keterangan pemohon dan ditandatangani oleh pemohon.d. Unit kerja yang menerima pengaduan menyampaikan surat keberatan kepada PPIDselaku koordinator. Petugas Informasi mencatat informasi tersebut dalam Buku DaftarKeberatan dengan mencantumkan referensinya.e. Petugas Informasi Pusat menyampaikan surat keberatan kepada PPID untuk disampaikankepada atasan PPID untuk mengambil kebijakan untuk menguatkan keputusan PPIDatau menggugurkannya.26f.JikaAtasan PPIDmenggugurkan keputusan PPID, informasi yang diminta segeradiserahkan kepada Pemohon.g. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan PPID, maka dapat memberikan tanggapanatas keberatan tersebut secara tertulis disertai alasannya.h. Tanggapan disampaikan oleh PPID kepada Petugas Informasi Unit KerjaSetjenWantannas untuk dicatat dan dikirimkan dengan surat tercatat. Surat TanggapanKeberatan sekurang-kurangnya memuat:1)2)3)4)Tanggapan pembuatan surat tanggapan atas keberatan;Nomor surat tanggapan atas keberatan;Tanggapan/jawaban tertulis Pimpinan Badan Publik atas keberatan yang diajukanPerintah kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutanapabila keberatan dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya5)i.Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada angka 4Tanggapan dikirimkan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan.27