I
I. KONSEPSI PNPM MANDIRI PERDESAAN
1.1. LATAR BELAKANG
Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran.
Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu
kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar
wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya
kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan.
Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi
disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat
harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan
pendayagunaan.
Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari
PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri
wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah
program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu
dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan
pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama
ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa
penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat
miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil
menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.
Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan
kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu
mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di
lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya,
serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah
kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan
kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem
pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran
pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas
prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5)
pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan,
strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan
rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan
sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan
kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang
dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan
pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui
PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan
tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan
keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui
Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
1.2. TUJUAN
Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan
dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan
pengelolaan pembangunan.
Tujuan khususnya meliputi:
a.Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya
masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan
keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian
pembangunan
b.Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan
mendayagunakan sumber daya lokal
c.Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi
pengelolaan pembangunan partisipatif
d.Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang
diprioritaskan oleh masyarakat
e.Melembagakan pengelolaan dana bergulir
f.Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar
Desa (BKAD)
g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam
upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan
1.3. KELUARAN PROGRAM
a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM)
dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan
pelestarian
b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan
antar desa
c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam
memfasilitasi pembangunan partisipatif
d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan bagi masyarakat
e. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan
pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap
RTM
f. Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan
pembangunan
g. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para
pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan
perdesaan
1.4. PRINSIP DASAR PNPM MANDIRI PERDESAAN Sesuai dengan Pedoman
Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai
dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap
pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam
pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai
dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM
Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:
a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip
bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya
memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan
manusia daripada pembangunan fisik sematab. Otonomi. Pengertian
prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan
mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa
intervensi negatif dari luar
c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah
memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola
kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas
masyarakat
d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip
berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang
diambil berpihak kepada masyarakat miskin
e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat
berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan
pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan,
pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan
tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill
f. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan
dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan
mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan
dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan,kesetaraan juga dalam
pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik
g. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat
mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat
h. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi
dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala
informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan
kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun
administratif
i. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat
memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan
kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan
j. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa
dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan
kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya
1.5. SASARAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
1.5.1. Lokasi Sasaran:
Pada tahun 2009, lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi
seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya
dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2008, ketentuan pemilihan
lokasi sasaran berdasarkan ketentuan :a.Kecamatan-kecamatan yang
tidak termasuk kategori kecamatan bermasalah dalam PPK,
b. Kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintahan daerah
dalam skema kontribusi pendanaan.1.5.2. Kelompok Sasaran:
a. Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan,
b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,
c. Kelembagaan pemerintahan lokal.
1.6. PENDANAAN
1.6.1. Besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Alokasi BLM untuk setiap kecamatan dilakukan dengan menggunakan
dua cara, yaitu:
a. Alokasi berdasarkan keberadaan desa tertinggal
Kecamatan yang mempunya desa tertinggal yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah, maka alokasi BLM nya berdasarkan jumlah desa
tertinggal yang ada di kecamatan tersebut. Data Desa Tertinggal
merujuk pada data yang ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal. Alokasi BLM Kecamatan yang mempunyai desa
tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:
Jumlah
Desa TertinggalAlokasi BLM
(Rupiah)
< 3 1.000.000.000
4 1.250.000.000
5 1.500.000.000
6 1.500.000.000
7 1.750.000.000
8 2.000.000.000
9 2.250.000.000
10 2.500.000.000
11 2.750.000.000
> 12 3.000.000.000
b. Alokasi berdasarkan ratio penduduk miskin dan jumlah penduduk
di kecamatan
Untuk kecamatan-kecamatan yang tidak mempunyai desa tertinggal
yang telah ditentukan pemerintah, dialokasikan dengan menggunakan
rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk dalam kecamatan, dengan
ketentuan sebagai berikut:LokasiJumlah
PendudukPersen
Penduduk MiskinAlokasi BLM
(Rupiah)
Jawa< 25.000 40%1.750.000.000
25.000-50.000 40%2.000.000.000
> 50.000 < 20%2.250.000.000
20% sd 40%2.500.000.000
> 40%3.000.000.000
Luar Jawa< 15.000 40%1.750.000.000
15.000-25.000 40%2.000.000.000
> 25.000 < 20%2.250.000.000
20% sd 40%2.500.000.000
> 40%3.000.000.000
1.6.2. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri
Perdesaan
Sumber dana berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
c. Swadaya masyarakat
d. Partisipasi dunia usaha
Ketentuan tentang alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah
sbb:
a. Berdasarkan penetapan lokasi kecamatan, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan (Depkeu)
menerbitkan Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan
otorisasi
b. Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan dicatat pada Daftar
Pembukuan Administrasi APBD Kabupaten
1.6.3. Mekanisme Penyaluran Dana
Penyaluran dana dimengerti sebagai proses penyaluran dana BLM
dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah
ke rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK. Mekanisme
penyaluran dana BLM sebagai berikut:
a. Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran,
Depkeub. Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Daerah,
dilakukan melaui mekanisme APBD dan diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan, Depkeuc. Dana yang berasal dari APBD harus
disalurkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti
dengan penyaluran dana yang berasal dari APBNd. Besaran dana dari
APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh (net) tidak termasuk
pajak, retribusi atau biaya lainnya1.6.4. Mekanisme Pencairan
Dana
Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif
BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim
Pengelola Kegiatan (TPK) di di desa. Mekanisme pencairan dana
sebagai berikut:
a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara
UPK dengan TPK
b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan
dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar
desain, RAB, dan lampirannya)
c. Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan Laporan
Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti
yang sah
1.6.5. Dana Operasional UPK dan Pelaksana di Desa Kebutuhan
biaya operasional kegiatan TPK/desa dan UPK bertumpu pada swadaya
masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan
bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dana operasional
UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan PNPM Mandiri
Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional
TPK/ desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM Mandiri
Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa
Penetapan Kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa
yang bersangkutan.
1.7. KETENTUAN DASAR PNPM MANDIRI PERDESAAN Ketentuan dasar PNPM
Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang
digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam
melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan
dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan
dasar meliputi :
1.7.1. Desa Berpartisipasi
Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak
berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Namun, untuk
kecamatan -kecamatan yang pemilihan maupun penentuan besarnya BLM
didasarkan pada adanya desa tertinggal, maka kegiatan yang
diusulkan oleh desa-desa tertinggal akan mendapat prioritas
didanai
Besarnya pendanaan kegiatan dari desa tertinggal tergantung pada
besar/volume kegiatan yang diusulkan. Pembagian dana BLM secara
otomatis kepada desa-desa tertinggal samasekali tidak diinginkan,
karena setiap usulan kegiatan harus dinilai kelayakannya secara
teknis maupun manfaat sosial ekonominya.
Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan,
dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam
menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan
menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta
adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam
PNPM Mandiri Perdesaan.
Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang
memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan
desa-desa tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa
cluster. Penggabungan tersebut didasarkan atas kesepakatan
desa-desa dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah. Proses
pembentukan desa cluster dilakukan dalam MAD Sosialisasi.1.7.2.
Kriteria dan Jenis KegiatanKegiatan yang akan dibiayai melalui dana
BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:
a. lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi desa tertinggal
maupun bukan desa tertinggalb. berdampak langsung dalam peningkatan
kesejahteraan
c. dapat dikerjakan oleh masyarakat
d. didukung oleh sumber daya yang ada
e. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutanJenis-jenis
kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah
sebagai berikut :
a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar
yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM,
b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan
pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan
masyarakat (pendidikan nonformal)
c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha
ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi
berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)
d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan
(SPP)1.7.3. Mekanisme usulan kegiatan Setiap desa dapat mengajukan
3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri
Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/
satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga
usulan dimaksud adalah:
a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan
peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan)
atau peningkatan kapasitas/ ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang
ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan
b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP)
yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana
kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan
alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil
verifikasi kelayakan kelompokc. Usulan kegiatan sarana prasarana
dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan
atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok
usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaanJika
usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan usulan
musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan
usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah
desa perencanaan tetap tiga.Maksimal nilai satu usulan kegiatan
yang dapat didanai BLM PNPM Perdesaan adalah sebesar Rp 350
juta.
Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan harus mempertimbangkan
rencana induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten.
1.7.4. Swadaya Masyarakat
Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang
disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap
program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi
dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. Swadaya bisa
diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada
saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan
masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau
keterpaksaan. Upah hari orang kerja (HOK) bagi tenaga kerja RTM,
baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh dipotong atau diminta
sebagai bentuk kontribusi swadaya masyarakat, karena upah HOK ini
ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini sesuai
dengan tujuan PNPM Mandiri.1.7.5. Kesetaraan dan Keadilan
GenderSebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM
Mandiri Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan
sebagai pengambil keputusan dan pelaku pada semua tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan
harus terwakili secara memadai.1.7.6. Jenis Kegiatan yang Dilarang
(Negative List)Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM
Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:
a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer
atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik
praktis/partai politik
b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan
tempat Ibadah
c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan
bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida,
obat-obat terlarang dan lain-lain)
d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan
perlengkapannya,
e. Pembiayaan gaji pegawai negeri
f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah
usia kerja
g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau
penjualan barang-barang yang mengandung tembakau
h. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah
ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari
instansi yang mengelola lokasi tersebut
i. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan
terumbu karang
j. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari
sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain
k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai
l. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya
lebih dari 50 Hektar (Ha)
m. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50
Ha
n. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan
kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik1.7.7. SanksiSanksi
adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya
pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di
dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan
rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.Sanksi dapat berupa :
a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui
kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi
dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara
pertemuan,
b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku,
c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan
atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri
Perdesaan dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip,
menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil
kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat
dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan
bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang
berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya
PB II : PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TPUTPU berasal dari
anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran TPU
adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah desa khusus
perempuan menjadi usulan desa. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat
berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis
kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU
melakukan bersama-sama KPMD dan/ atau pengurus kelompok
pengusul.II.1. Anggota TPU terdiri dari:
Tiga (3) orang warga desa yang dipilih ditambah dengan KPMD yang
sebelumnya telah membantu proses penggalian gagasanII.2. Tugas dan
Tanggung jawab TPU
Tugas dan tanggung jawab TPU sebagai berikut:
a. mencari dan menyiapkan data-data pendukung seperti; peta
desa, jumlah penduduk termasuk penduduk miskin, hasil pendataan RTM
dll
b. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dan
lampiran-lampiran lain yang menjadi persyaratan usulan,
c. melakukan kunjungan ke lokasi usulan kegiatan dan penerima
manfaat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang
rencana kegiatan yang diusulkan, termasuk melakukan survei dan
pengukuran jika memang diperlukan,
d. memastikan nilai dan bentuk swadaya yang akan diberikan
masyarakat untuk usulan kegiatan yang diajukan ke MAD
e. menuliskan data-data yang telah didapat dan mengisi
formulir-formulir penulisan usulan yang disediakan berdasarkan
datadata tersebut.
f. menyusun formulir-formulir penulisan usulan beserta lampiran
yang disyararatkan menjadi satu proposal usulan kegiatan
berdasarkan ketentuan yang ada dalam PNPM Mandiri Perdesaan,
g. bersama Fasilitator Kecamatan melakukan survei harga sebagai
dasar pembuatan dan/atau penyempurnaan RAB.
h. bersama Fasilitator Kecamatan melakukan survei dan pengukuran
di lokasi kegiatan.
i. dibantu Fasilitator Kecamatan menyempurnakan usulan yang
mendapatkan rangking atas pada waktu MAD prioritas usulan, yaitu
penyempurnaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknis.
j. dibantu Fasilitator Kecamatan, BKAD dan pelaku lainnya
menyempurnakan usulan desa (hasil MMDD) berkaitan dengan
sinkronisasi dokumen perencanaan reguler desa (RPJMDes dan
RKPDes).
II.3. Kriteria Anggota TPU
Kriteria untuk menjadi anggota TPU adalah :
a. anggota TPU adalah warga desa setempat
b. memiliki sikap mental yang positif : jujur, tekun,
bertanggung jawab
c. mempunyai pengalaman atau keahlian yang berkaitan dengan
jenis kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan (sesuai usulan jenis
kegiatan yang disepakati dalam MAD ),
d. lancar membaca dan menulis
e. bersedia meluangkan waktu untuk melaksanakan tugas
f. menyertakan adanya perempuan dan wakil dari kelompok
pengusul,II.4. Proses Pemilihan Anggota TPU
Anggota TPU diutamakan berasal dari anggota kelompok pengusul.
Dalam melaksanakan tugasnya, TPU dibantu oleh KPMD.
Acuan pemilihan TPU sebagai berikut :a. menjelaskan kepada
peserta tentang peran, tugas dan tanggung jawab serta kriteria
TPU,
b. minta kepada peserta untuk mengajukan nama yang dipandang
memenuhi kriteria yang ada
c. menuliskan nama-nama calon yang diajukan peserta
d. memfasilitasi peserta untuk memilih 2 orang pada Musyawarah
Desa Khusus Perempuan (MKP) sesuai jumlah usulan dan minimal 1
orang pada musyawarah desa perencanaan (yang hanya menghasilkan 1
usulan) dari sekian banyak yang dicalonkan untuk menjadi anggota
TPU.
PB III : TEKNIK PENYUSUNAN PROPOSAL NON SPPV.1. Ketentuan
Usulan
Setiap desa boleh mengajukan paling banyak 3 (tiga) usulan,
meliputi:
a. Penyediaan prasarana sosial ekonomi bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat, dengan kriteria seperti berikut:
1) Mempunyai manfaat yang memadai terhadap peningkatan ekonomi,
derajat kesehatan dan pendidikan, yang berdampak positif terhadap
peningkatan kualitas hidup terutama bagi rumah tangga miskin
(RTM).
2) Secara teknis layak dikerjakan oleh masyarakat.
3) Tidak termasuk dalam negative list (daftar larangan).
b. Perluasan kesempatan berusaha dan peluang pengembangan usaha
bagi masyarakat miskin, meliputi:
1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP),
mengacu pada Penjelasan IV.
2) Kegiatan Simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan. Kegiatan ini
hanya bisa diajukan oleh kelompok perempuan yang mempunyai ikatan
pemersatu dan saling mengenal diantara anggotanya minimal satu
tahun, mempunyai modal, ada kegiatan yang sedang berjalan, serta
mempunyai administrasi kelompok walaupun secara sederhana. Mengacu
dalam Penjelasan IV.c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin
melalui bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk juga kegiatan
pelatihan untuk pengembangan kemampuan masyarakat. Mengacu pada
Penjelasan IV. Tentang Jenis-jenis kegiatan.
V.2. Persiapan
a. Anggota TPU berkumpul untuk mendapatkan penjelasan dari
Fasilitator Kecamatan dan/atau PjOK tentang tujuan, proses dan
sistematika penulisan usulan serta formulir-formulir yang digunakan
termasuk cara pengisiannya.b. Salah seorang KPMD memandu untuk
menyusun jadwal dan rencana kerja.
c. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti: Berita Acara
keputusan Musdes Perencanaan tentang gagasan-gagasan yang disetujui
dan ditetapkan, formulir-formulir yang dibutuhkan, alat-alat tulis,
kertas dan bahan serta data pendukung lainnya.
d. Membuat rekapitulasi daftar gagasan kegiatan yang disetujui
dan ditetapkan dalam Musdes Perencanaan.
e. Masing-masing anggota TPU mempelajari daftar kegiatan yang
telah ditetapkan menjadi usulan desa.
V.3. Pelaksanaan
a. Sesuai jadwal yang telah disusun melihat lokasi kegiatan yang
diusulkan dan/atau mendatangi kelompok pengusul.
b. Membahas dengan masyarakat atau kelompok pengusul tentang
gagasan-gagasan yang telah disetujui dalam Musdes Perencanaan,
antara lain: alasan mengusulkan kegiatan, pandangan ke depan dari
masyarakat atau kelompok pengusul terhadap kegiatan tersebut jika
nantinya diputuskan akan terdanai, jumlah penerima manfaat, jenis
atau konstruksi bangunan yang diinginkan (misal jembatan: kayu,
beton atau lainnya) perkiraan dampak lingkungan yang terjadi dan
bagaimana rencana penanggulangannya
c. Mengidentifikasi kemungkinan yang akan terjadi jika usulan
kegiatan disetujui untuk didanai dan dilaksanakan, sepert: apakah
ada lahan, bangunan, atau tanaman yang terkena proyek atau
kegiatan. Kemudian membahas bersama masyarakat bagaimana solusinya
apakah masyarakat akan menyumbangkan sebagai bentuk swadaya atau
pemilik lahan, bangunan, atau tanaman mendapatkan ganti rugi dengan
tidak menggunakan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Selanjutnya
dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh pemilik
lahan, bangunan dan tanaman bahwa tidak ada masalah terhadap lahan,
bangunan dan tanaman yang akan terkena proyek atau kegaitan dan
mereka tidak akan menuntut ganti rugi dengan menggunakan dana PNPM
Mandiri Perdesaan.
Penanganan Kompensasi Tanah Atau Asset Lain
Aturan mengenai penanganan kompensasi atas tanah atau aset lain
sangat spesifik di PNPM Mandiri Perdesaan. Aturan ini harus
dijelaskan secara lengkap dan tepat kepada masyarakat pada saat
musyawarah desa sosialisasi. Masyarakat berhak untuk minta
kompensasi atas pengorbanan lahan atau aset lain demi kegiatan PNPM
Mandiri Perdesaan. Walaupun demikian, masyarakat dapat
menyumbangkan lahan atau aset lain secara sukarela demi kepentingan
umum, dengan persyaratan proses didokumentasikan dengan baik.
Proses yang digambarkan di bawah ini wajib dilakukan. Fasilitator
harus mengikuti aturan tentang persetujuan pelaksanaan bila ada
lahan atau aset lain yang terkena kegiatan. Proses kompensasi harus
sudah terpenuhi sebelum kegiatan dapat dilaksanakan.Tujuan
Pembelian tanah untuk PNPM Mandiri Perdesaan harus diminimalkan.
Tidak boleh orang kehilangan tempat tinggal akibat terkena
kegiatan. Usulan harus ditinjau kembali secara teliti untuk
meminimalkan dampak negatifnya dengan mengubah lokasi prasarana.
Pelebaran daerah milik jalan harus ditinjau dengan teliti, agar
tidak diperlebar lebih dari standar teknis. Tanah (atau aset lain)
dapat diperoleh melalui cara:
1.Sumbangan suka rela
Sesuai dengan kebiasaan setempat, masyarakat dapat menyumbang
tanah atau asset lainnya dan/atau pindah dari lahannya tanpa
kompensasi;
2. Sumbangan dengan ganti rugi.
Penyumbang berhak mendapat kompenasi.
Peraturan pemberian kompenasi menjamin bahwa seluruh orang,
tanpa mempertimbangkan status pemilikan lahan, dibantu untuk
meningkatkan atau paling sedikit menyamakan, tingkat kehidupan,
pendapatan, atau kapasitas produksi dibanding keadaan sebelum
adanya kegiatan. Apabila asset yang dikorbankan merupakan kurang
dari 20% asetnya, fasilitator tidak harus mengikuti peraturan pada
butir b. tentang persetujuan proyek di bawah ini.Pengertian
KompensasiDesa akan menjamin bahwa salah satu cara di bawah ini
digunakan untuk memberi kompensasi kepada masyarakat yang
mengorbankan aset demi kepentingan kegiatan (dana BLM tidak boleh
digunakan untuk kompensasi):
1.tanah diganti dengan tanah lain yang sama tingkat produksinya,
atau dengan aset produktif lain yang sama nilainya
2.pemberian bahan dan bantuan tenaga untuk mengganti bangunan
permanen yang hilang
3.tanaman yang hilang atau rusak diganti sesuai nilai pasar
4.kompensasi jenis lain yang dapat diterima oleh orang yang
dikorbankan
Langkah-langkah pelaksanaan kompensasi
a. Proses KonsultasiDesa menjamin bahwa seluruh masyarakat yang
terkena proyek telah dikonsultasikan pada suatu rapat desa. Pada
rapat tersebut masyarakat diingatkan mengenai hak untuk menerima
kompensasi serta alternatif cara memberi kompensasi.
Notulen berisi pokok diskusi yang terjadi dan perjanjian yang
dicapai, termasuk :
1. khusus sumbangan sukarela, nama penyumbang dan detail-detail
sumbangan;
2. khusus pengorbanan dengan kompensasi, nama-nama orang
penerima kompensasi, serta detail mengenai jenis dan tingkat
kompensasi, sesuai tabel di bawah ini:
Rekapitulasi Ganti RugiJumlah Aset yg Terkena
Besarnya Kompensasi
Perjanjian yg dicapai
1. Lahan pertanian (m)
2. Luas lahan lain yang terkena (m).
3. Rumah atau bangunan lain yg hilang. (unit/m)
4. Tanaman yang terkena
5. Tanda tangan yang terkena dan kepala desa
6. Catatan mengenai keluhan-keluhan yang disampaikan oleh orang
yang terkena
7. Peta lokasi yang menunjukkan aset yang terkena Fasilitator
akan menyampaikan salinan dari catatan di atas kepada orang yang
terkena proyek, untuk konfirmasi secara langsung keinginan dan
permintaan mereka perihal kompensasi, persetujuan yang telah
terjadi, dan keluhannya (bila ada).b. Persetujuan Proyek
Apabila ada pemberian ganti rugi, fasilitator harus
memfasilitasi agar:
1.persetujuannya ditunda sampai orang yang terkena proyek puas
dengan kompensasi yang akan diberikan
2. pelaksanaan ditunda sampai pemberian ganti rugi selesai
3. apabila lebih dari 200 orang terkena kegiatan dan perlu
kompensasi, rencana kompensasi disiapkan untuk kemudian disetujui
oleh Tim Koordinasi Pusat, sebelum kegiatan disetujui.
c. Keluhan dan Penuntutan
Diusahakan seluruh keluhan dapat diselesaikan di desa. Apabila
belum dapat diselesaikan, keluhan dan penuntutan terhadap aturan,
pelaksanaan pemberian kompensasi yang diuraikan pada notulen rapat
desa, atau pelanggaran yang lain dapat disampaikan oleh orang yang
terkena atau wakilnya ke tingkat kecamatan. Apabila masih belum
selesai, dapat diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan
keputusan.
d. Verifikasi
Notulen rapat desa dan bukti penerimaan ganti rugi harus berada
di arsip desa, siap diperiksa oleh Fasilitator Kecamatan,
Fasilitator Kabupaten, atau petugas audit.
d. Memastikan nilai kebutuhan setiap anggota kelompok atau
kelompok pengusul kegiatan simpan pinjam untuk data pembuatan
Rencana usulan. Form. Rencana Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam.
e. Memastikan kepada masyarakat atau kelompok pengusul tentang
besarnya swadaya yang akan disumbangkan jika usulan kegiatannya
disetujui untuk didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Jika masyarakat
sudah menyepakati nilai dan bentuk swadayanya, buat berita acara
kesanggupan masyarakat berswadaya, ditandatangani oleh wakil
anggota masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat sendiri dengan
diketahui kepala desa.f. Selesai kunjungan lapangan di lokasi atau
kelompok pengusul, semua anggota TPU berkumpul untuk menuliskan
usulan masyarakat dalam bentuk proposal. Langkah-langkah yang
dilakukan, yaitu:
Merumuskan uraian singkat dan jelas informasi dan data-data yang
berkaitan dengan usulan kegiatan yang telah dikumpulkan dari
masyarakat.
Membuat perkiraan biaya yang dibutuhkan dan desain sederhana
untuk kegiatan prasarana, pendidikan, kesehatan dan pelatihan
ketrampilan masyarakat sesuai konstruksi yang diinginkan masyarakat
apakah masuk kategori besar, sedang atau kecil menurut pandangan
masyarakat.
Membuat Rencana kegiatan kelompok SPP untuk kegiatan simpan
pinjam perempuan sebagai dasar penilaian kelayakan kemungkinan
keberhasilannya.
Menuliskan dan memasukkan data-data yang telah diperoleh pada
waktu kunjungan lapangan ke dalam format-format usulan yang telah
disediakan.
Menyampaikan dan menginformasikan usulan yang sudah ditulis
kepada kelompok pengusul dan TPK untuk di tanda tangani dan
disampaikan di tingkat kecamatan agar dapat dilakukan
verifikasi,
Usulan tertulis perlu disampaikan secara terbuka kepada
masyarakat dengan ditempel di papan informasi atau media
lainnya.V.4. Format Usulan
Format suatu usulan desa atau proposal pada dasarnya terdiri
dari dua bagian, yaitu pokok usulan dan lampiran.
a. Pokok usulan merupakan informasi gambaran atau uraian tentang
jenis usulan kegiatan, yang terdiri dari:
Uraian singkat, padat dan jelas yang dapat menggambarkan latar
belakang, alasan dan tujuan dari kegiatan yang diusulkan.
Siapa yang mengusulkan (masyarakat dusun, kelompok laki-laki,
perempuan atau kelompok campuran).
Ukuran atau volume kegiatan.
Bentuk, model atau konstruksi seperti apa yang diusulkan
(misalnya: usulan prasarana ( jembatan dengan konstruksi jembatan
kayu atau beton, usulan simpan pinjam ( jangka waktu pengembalian
berapa lama, cara mengangsurnya tiap bulan, tiap tiga bulan atau
bagaimana).
Lokasi atau tempat usulan kegiatan dilaksanakan.
Jumlah penerima manfaat secara langsung maupun yang tidak
langsung.
Uraian singkat padat dan jelas tentang manfaat yang dapat
diambil dari hasil kegiatan yang akan dilaksanakan, siapa yang akan
memanfaatkan paling besar atau yang menjadi sasaran langsung,
Seberapa besar kemungkinan kegiatan dapat memberikan manfaat
langsung kepada RTM, bagaimana keterlibatan perempuan dan RTM.
Uraian singkat padat dan jelas tentang kesanggupan swadaya
masyarakat.
Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan kelompok pengusul
kegiatan simpan pinjam atau uraian perkiraan nilai atau biaya
kegiatan prasarana menurut masyarakat termasuk ukuran besar, sedang
atau kecil, dapat dikerjakan oleh masyarakat atau tidak serta
bagaimana rencana pengerjaannya (besarnya insentif tenaga kerja),
pengadaan bahan dan alatnya.
Uraian singkat, padat dan jelas tentang rencana tindak lanjut
untuk operasional dan pemeliharaan atau pengembangannya.
Nama dan tanda tangan semua anggota Tim Penulis Usulan,
menyetujui Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional dan
mengetahui Kepala Desa. Contoh :
Desa Barcelona, 15 Mei 2012
Usulan ditulis oleh:
1. Lionel Messi (KPMD)
.
2. David Villa
(Anggota TPU/KPMD)
.
3. Victor Valdes (Anggota TPU)
.
4. Andres Iniesta (Anggota TPU/ wakil kelompok) ....
Menyetujui
Mengetahui
( Ketua TPK )
( Kepala Desa )
b. Lampiran terdiri dari atas data-data pendukung dari pokok
usulan meliputi:
Salinan berita acara keputusan musyawarah desa khusus perempuan
untuk menyepakati usulan dari perempuan,
Salinan berita acara keputusan Musdes Perencanaan tentang
penetapan usulan kegiatan desa,
Rekapitulasi usulan kegiatan desa yang ditetapkan dalam Musdes
Perencanaan
Data umum desa yang menggambarkan atau mencantumkan jumlah
penduduk desa laki-laki, perempuan, RTM, jumlah anak putus sekolah,
anak usia sekolah tidak sekolah, jumlah ibu hamil, jumlah balita
kurang gizi, jumlah Sarana Air Bersih, jumlah jamban keluarga, luas
wilayah, pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan seperti nama-nama
KPMD, Tim Pengelola Kegiatan dan lain-lain dengan format bebas
menggunakan uraian atau tabel/matrik atau bentuk lainnya.
Sketsa peta sosial desa dengan menunjukkan lokasi kegiatan.
Berita acara kesanggupan swadaya
Surat pernyataan tidak menggunakan ganti rugi dengan dana PNPM
Mandiri Perdesaan (untuk usulan yang relevan)
Daftar penerima manfaat langsung (Untuk kegiatan simpan pinjam
menyebutkan nilai atau besarnya biaya yang dibutuhkan disertai
dengan tanda tangan).
Untuk usulan kegiatan SPP dilampiri daftar calon pemanfaat dan
daftar RTM per desa.
Contoh satu bendel usulan atau proposal desa adalah sebagai
berikut:
a. Sampul muka proposal. Pada prinsipnya informasi yang perlu
dituliskan dalam sampul adalah; jenis kegiatan yang diusulkan, nama
desa, kecamatan dan kabupaten. Bentuk dan warnanya bebas.
b. Surat pengantar. Pada prinsipnya merupakan tulisan pengantar
dari desa untuk mengirimkan usulan kegiatan yang akan dibahas pada
forum antar desa yang disusun dan ditanda tangani oleh Ketua Tim
Pengelola Kegiatan sebagai penanggungjawab operasional kegiatan di
desa dan mengetahui Kepala Desa.
c. Pokok Usulan Kegiatan
d. Lampiran
Catatan:
Jika desa mengajukan 3 usulan maka harus membuat 3 proposal
usulan kegiatan dengan uraian seperti tersebut di atas.
Dokumen dibuat rangkap dua, satu dikirim ke PjOK untuk dibahas
di MAD Prioritas Usulan (sebelumnya dilakukan verifikasi) dan
satunya untuk arsip desa.Alur Penulisan Usulan
-Rangking Usulan
-Renstra Kecamatan
Visi Desa
Peta Sosial Desa
Usulan Desa
(BLM, ADD, PJM, Lainnya)
PJM (RKP Des, RPJMDes)
Form;
survey dusun
criteria kesejahteraan
pemetaan RTM
diagram kelembagaan
kalender musin
peta sosial
Forum SKPD
Musrenbang Kab
Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan
Desain & RAB, Verifikasi Teknis SPP
ALUR TAHAPAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
MAD
Penetapan
Usulan
Evaluasi
Operasional Pemeliharaan
Supervisi Pelaksanaan, Kunjungan Antar Desa, Pelatihan Tim
Pemliharaan
-Penetapan Pendanaan,
-utusan kecamatan
Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan
Supervisi Pelaksanaan dan Kunjungan Antar Desa
Persiapan Pelaksanaan
(Pendaftaran tenaga, pelatihan TPK, UPK , dan pelaku desa
lainnya)
Musdes
Serah Terima
Musdes Pertanggungjawaban (2X)
Musdes
Informasi Hasil MAD
Verifikasi Usulan
Penulisan Usulan dng/tanpa desain RAB
MAD
Prioritas Usulan
Musdes Perencanaan
Musy. Desa Khusus Perempuan
Pelatihan Kader Pember-dayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
PENGGALIAN GAGASAN
Musdes
Sosialisasi
MAD
Sosialisasi
Penetapan usulan Desa hasil kesepakatan Musyawarah Khusus
Perempuan dan Musdes Perencanaan
Daftar setiap kegiatan yang masuk ke desa dicatat sesuai format
yang ada
Maksimum 3 usulan, tiap usulan hanya terdiri atas 1 jenis /paket
kegiatan
Formulir Usulan Desa
Formulir pendukung lainnya yang ditetapkan dalam
Rekapitulasi usulan desa
(PROPOSAL DESA)
PAGE 19