Top Banner
TERDAFTAR PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI SKT KEMENDAGRI NO. 01-00-00/068/D.IV.1/VI/2016 Sekretariat: Jl. Pinang IV No. 66 Jakarta 14270 E-mail : [email protected] Nomor : 5.117/PLT-PBJBUMN-D/Pusdiknas/V/2018 Jakarta, 17 Mei 2018 Lamp : Jadwal acara dan formulir pendaftaran Perihal : PELATIHAN TEKNIS PBJ BAGI BUMN/D dan BLU Kepada Yth DIREKSI / PIMPINAN PERUSAHAAN BUMN/BUMD DAN BADAN LAYANAN UMUM ( BLU) Up ; DEVISI/BAGIAN SDM/DIKLAT & BAGIAN PENGELOLA PENGADAAN (PROCUREMENT DEPARTEMENT) Di – Tempat Dengan Hormat, Batang tubuh Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018: (1) tidak ada satupun kata "BUMN/D" khususnya pada bagian ruang lingkup; dan (2) memberikan pengecualian kepada BLU. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh LKPP menjelang ditetapkannya Peraturan Presiden tersebut, disampaikan bahwa : Peraturan Presiden tersebut menekankan bahwa BUMN/BUMD dan BLU (diberi kewenangan) penuh untuk mengatur tata cara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksibilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU. Namun demikian, hendaknya BUMN/BUMD dan BLU dalam menyusun tata cara pengadaannya tidak terjebak sekadar mengubah batasan pengadaan langsung dan lelang dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman terkait hal tersebut di atas, kami Pusat Studi Kebijakan Nasional (PUSDIKNAS) mengadakan Pelatihan Teknis tentang : “PELUANG MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGADAAN BARANG/JASA BAGI BUMN/BUMD DAN BLU SETELAH BERLAKUNYA PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH” Kegiatan tersebut akan di selenggarakan pada : TEMPAT PELAKSANAAN WAKTU PELAKSANAAN HOTEL ARCADIA By HORISON MANGGA DUA- JAKARTA Jl. Pangeran Jayakarta No. 73 Jakarta Pusat RABU - KAMIS, 27 – 28 JUNI 2018 Chek In : Satu Hari Sebelum Kegiatan (Selasa) & Chek Out : Satu hari Setelah Kegiatan (Jumat) Peserta pelatihan tidak hanya diajak untuk mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang ada pada Perpres 16/2018 dibandingkan Perpres 54/2010 tetapi juga diberikan pemahaman tatacara memenuhi kebutuhan barang berdasarkan krakteristik perusahaan, mekanisme pemilihan penyedia serta Strategi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektifiatas dalam pengadaan. Referensi program, bersama ini kami lampirkan TOR dan Jadwal acara . Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Irma Hp. 0812 1132 2813 E-mail : [email protected] Demikian undangan ini disampaikan atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Hormat kami Pusat Studi Kebijakan Nasional BH. Yusuf Tonda Direktur Exekutif
5

PELATIHAN TEKNIS PBJ BAGI BUMN/D dan BLU DIREKSI ... · Awal meniti karir di bidang pengelolaan keuangan Negara sejak awal tahun 2000-an. Pernah menduduki berbagai posisi pada Satuan

Mar 06, 2019

Download

Documents

ngonguyet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PELATIHAN TEKNIS PBJ BAGI BUMN/D dan BLU DIREKSI ... · Awal meniti karir di bidang pengelolaan keuangan Negara sejak awal tahun 2000-an. Pernah menduduki berbagai posisi pada Satuan

TERDAFTAR PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

SKT KEMENDAGRI NO. 01-00-00/068/D.IV.1/VI/2016 Sekretariat: Jl. Pinang IV No. 66 Jakarta 14270 E-mail : [email protected]

Nomor : 5.117/PLT-PBJBUMN-D/Pusdiknas/V/2018 Jakarta, 17 Mei 2018 Lamp : Jadwal acara dan formulir pendaftaran Perihal : PELATIHAN TEKNIS PBJ BAGI BUMN/D dan BLU

Kepada Yth DIREKSI / PIMPINAN PERUSAHAAN BUMN/BUMD DAN BADAN LAYANAN UMUM ( BLU) Up ; DEVISI/BAGIAN SDM/DIKLAT & BAGIAN PENGELOLA PENGADAAN (PROCUREMENT DEPARTEMENT) Di – Tempat

Dengan Hormat, Batang tubuh Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018: (1) tidak ada satupun kata "BUMN/D" khususnya pada bagian ruang lingkup; dan (2) memberikan pengecualian kepada BLU. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh LKPP menjelang ditetapkannya Peraturan Presiden tersebut, disampaikan bahwa : Peraturan Presiden tersebut menekankan bahwa BUMN/BUMD dan BLU (diberi kewenangan) penuh untuk mengatur tata cara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksibilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU. Namun demikian, hendaknya BUMN/BUMD dan BLU dalam menyusun tata cara pengadaannya tidak terjebak sekadar mengubah batasan pengadaan langsung dan lelang dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman terkait hal tersebut di atas, kami Pusat Studi Kebijakan Nasional (PUSDIKNAS) mengadakan Pelatihan Teknis tentang :

“PELUANG MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGADAAN BARANG/JASA BAGI BUMN/BUMD DAN BLU SETELAH BERLAKUNYA

PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”

Kegiatan tersebut akan di selenggarakan pada :

TEMPAT PELAKSANAAN WAKTU PELAKSANAAN

HOTEL ARCADIA By HORISON MANGGA DUA- JAKARTA Jl. Pangeran Jayakarta No. 73 Jakarta Pusat RABU - KAMIS, 27 – 28 JUNI 2018

Chek In : Satu Hari Sebelum Kegiatan (Selasa) & Chek Out : Satu hari Setelah Kegiatan (Jumat)

Peserta pelatihan tidak hanya diajak untuk mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang ada pada Perpres 16/2018 dibandingkan Perpres 54/2010 tetapi juga diberikan pemahaman tatacara memenuhi kebutuhan barang berdasarkan krakteristik perusahaan, mekanisme pemilihan penyedia serta Strategi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektifiatas dalam pengadaan. Referensi program, bersama ini kami lampirkan TOR dan Jadwal acara . Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Irma Hp. 0812 1132 2813 E-mail : [email protected] Demikian undangan ini disampaikan atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Hormat kami Pusat Studi Kebijakan Nasional BH. Yusuf Tonda Direktur Exekutif

Page 2: PELATIHAN TEKNIS PBJ BAGI BUMN/D dan BLU DIREKSI ... · Awal meniti karir di bidang pengelolaan keuangan Negara sejak awal tahun 2000-an. Pernah menduduki berbagai posisi pada Satuan

PROPOSAL PELATIHAN TEKNIS “PELUANG MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

PENGADAAN BARANG/JASA BAGI BUMN/BUMD DAN BLU SETELAH BERLAKUNYA PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”

PENDAHULUAN :

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta sistem/aplikasi yang dibangun sebagai pelaksanaannya adalah best practice dalam tata kelola pengadaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, pilihan BUMN/BUMD dan BLU untuk mengadopsi keseluruhan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut tidak sepenuhnya tepat. Hal tersebut mungkin terjadi karena kesulitan untuk mencari rujukan atau referensi best practice yang bisa tepat sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Atau mungkin juga merasa bahwa dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih "meyakinkan" bagi pihak eksternal. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memuat kebijakan dan rumusan yang sesuai dengan 3 (tiga) kebijakan tersebut di atas. Dalam batang tubuh Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018: (1) tidak ada satupun kata "BUMN/D" khususnya pada bagian ruang lingkup; dan (2) memberikan pengecualian kepada BLU. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh LKPP menjelang ditetapkannya Peraturan Presiden tersebut, disampaikan bahwa: Peraturan Presiden tersebut menekankan bahwa BUMN/BUMD dan BLU (diberi kewenangan) penuh untuk mengatur tata cara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. Fleksibilitas ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU. Namun demikian, hendaknya BUMN/BUMD dan BLU dalam menyusun tata cara pengadaannya tidak terjebak sekadar mengubah batasan pengadaan langsung dan lelang dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa terdapat 2 (dua) pokok pikiran, yaitu: (1) menegaskan peluang BUMN/D dan BLU untuk merumuskan tata cara pengadaan yang berbeda dengan (atau menambahkan ketentuan yang sudah ada pada) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018; dan (2) tata cara yang disusun tidak sekadar menaikkan batasan pengadaan langsung. Terdapat beberapa pendekatan yang sudah diterima secara Internasional yang bisa dipakai dalam menyusun pedoman pengadaan di lingkungan BUMN/D dan BLU. Salah satunya adalah pendekatan Supplier-buyer relationship/contract continuum yang ada dalam Modular Sistem International Trade Centre, Module 4 – Developing Supply Strategy, sebagaimana dalam gambar. Jika kita perhatikan bentuk-bentuk hubungan supplier-buyer pada gambar tersebut, dapat kita kelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) hubungan tidak permanen mulai dari Spot Purchase sampai dengan Fixed Contracts ; MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Untuk Memberikan Pemahaman Secara Menyeluruh Tentang Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Sebagai Bahan dalam Menyusun Pedoman Pengadaan bagi BUMN/BUMD dan BLU 3. Untuk memberikan pemahaman krakterIstik Perusahaan dalam pengadaan Barang dan

Jasa. 4. Untuk memahami dalam pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa guna mencapai efektifitas

dan efesiensi. 5. Untuk memahami Bentuk-bentuk Hubungan/pendekatan kepada suplayer dalam

penyediaan Kebutuhan pengadaan Barang Dan Jasa. 6. Untuk Meningkatkan Profesionalitas SDM (Khususnya Bagian Pengadaan) dalam memilih

dan menentukan Suplayer dan Mitra dalam Pengadaan Barang/Jasa. 7. Untuk Mencapai Tujuan dan Efektifitas Serta Efesiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa 8. Di harapkan Peserta memperoleh hasil Maksimal, sehingga hasilnya dapat di Praktekan

Pada Pengelolaan Pengadaan di tempat kerjanya masing-masing.

Page 3: PELATIHAN TEKNIS PBJ BAGI BUMN/D dan BLU DIREKSI ... · Awal meniti karir di bidang pengelolaan keuangan Negara sejak awal tahun 2000-an. Pernah menduduki berbagai posisi pada Satuan

TARGET PESERTA :

1. Direksi / Pimpinan / Manager BUMN/BUMD dan BLU

2. General Manager / Manager Operasional (Cabang)

3. Manager / Kepala Bagian SDM / HRD Manager

4. Manager Procurement (Bagian Pengadaan)

5. Manager Marketing (Sales)

6. Manager Accounting (Bagian Keuangan)

7. Bagian Penjualan/Pembelian dan Pemasaran

8. Satuan Pengendali Internal (SPI) / Auditor Internal

9. Perguruan Tinggi dan Mahasiswa

10. Seluruh Bagian Yang Terkait

PEMBIAYAAN DAN TATACARA PEMBAYARAN :

Kegiatan ini Pembiayaan di lakukan secara Swadaya Oleh Peserta antara lain :

1) Biaya Investasi Peserta Tampa Penginapan : Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Perpeserta

2) Biaya Investasi dengan Akomodasi Penginapan (Twinshare) : Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Perpeserta ( 1 kamar untuk 2 orang)

3) Biaya Investasi dengan Kamar Sendiri (Singlebad) : Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / Perpeserta.

Pembayaran Biaya Investasi Peserta 2 Cara :

1) Pembayaran Secara Tunai oleh peserta hanya pada saat Registrasi (Tempat Kegiatan)

2) Pembayaran Transfer hanya dengan Cara :

I. Sebelum Hari Pelaksanaan ;

II. Setelah Kegiatan Yang di layani hanya + 15 hari Kerja

III. Kami hanya Menerima Transfer Melalui Account di bawah ini :

Atas Nama : Lembaga Pusat Studi Kebijakan Nasional

Nomor Rek : 0522.01.000210.30.4

Nama Bank : BRI Kcp. Cempaka Putih Raya

FASILITAS PESERTA :

1. Makan Siang Selama Kegiatan, 2 x Cofee Break dan Snack

2. Buku Perpres Nomor 16 Tahun 2016 Tentang PBJ

3. Materi Modul dalam Bentuk Flashdisk dan Soft Copy

4. Tas Ekseklusife dan Alat Tulis

5. Memfasilitasi Pemesanan Kamar di Luar Paket

6. Internet Wifi Gratis

7. Sarapan Pagi dan Makan Malam (Bagi Peserta Yg Menginap)

8. Konsultasi Langsung Baik Saat/Setelah Kegiatan dengan Narasumber

9. Sertifikat Peserta

PENYELENGGARA DAN NARASUMBER :

1. PENYELENGGARA OLEH :

Lembaga Pusat Studi Kebijakan Nasional (Pusdiknas) Berdiri dan Sahkan Keberadaanya dengan Akte Notaris oleh Notaris Sri Instansi, SH dengan nomor: 61 pada 28 Juni 2006 Berdomisili di Jakarta dan telah terdaftar pada Kesbangpol Kementerian dalam Negeri yang telah diperbaharui SKT. NO. 01-00-00/068/D.IV.1/VI/2016 Serta Sebagai Anggota Asosiasi Lembaga Pengembengan SDM Indonesia (Alpeksi) No. KTA. 40. Serta Terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI dengan No. NPWP. 02.506.481.7-045.000. PUSDIKNAS Adalah Lembaga pengembangan SDM yang telah berpengalaman selama 12 Tahun dalam Mengelolala dan pengembangan SDM, baik melalui Pelatihan, Workshop, Bimtek, Inhouse Training, dll, Baik oleh Perusahaan (Corporate), Rumah Sakit,

Page 4: PELATIHAN TEKNIS PBJ BAGI BUMN/D dan BLU DIREKSI ... · Awal meniti karir di bidang pengelolaan keuangan Negara sejak awal tahun 2000-an. Pernah menduduki berbagai posisi pada Satuan

KAMI JUGA MELAYANI PERMINTAAN IN HOUSE TRAINING DI DAERAH/PERUSAHAAN BAPAK/IBU, DAN MINIMAL PESERTA + 30 - 50 ORG, DALAM 1 PERUSAHAAN,

PERMINTAAN DI AJUKAN & DI PROSES DALAM WAKTU 14 HARI KERJA

Perguruan Tinggi serta Instansi Pemerintah (Goverment) Pusat atau Pemerintah Daerah (Pemda) yang di lakukan di Jakarta maupun di Daerah di seluruh Indonesia.

2. NARASUMBER OLEH : AGUS KUNCORO (GUSKUN) adalah : Awal meniti karir di bidang pengelolaan keuangan Negara sejak awal tahun 2000-an. Pernah menduduki berbagai posisi pada Satuan Kerja, yaitu sebagai Bendahara, Pejabat Penandatangan SPM, PPA maupun KPA. Telah menuangkan teori dan pengalaman yang diperolehnya menjadi 2 (dua) buah buku yaitu : CARA BENAR, MUDAH DAN JITU MENANG TENDER PENGADAAN (Wahyumedia, 2011) dan BEGINI TENDER YANG BENAR (Primaprint, 2013). Selain itu, juga telah beberapa kali menulis di berbagai majalah dan personal web http://guskun.com (sudah tidak tayang lagi). Mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan LKPP, diantaranya Program Indonesia Streghtening Program on Publik Procurement (ISP3) dan memperoleh sertifikasi Supply Chain Management dari International Training Centre (ITC). Setelah mengakhiri karirnya sebagai ASN, Agus Kuncoro menjadi tenaga ahli tidak tetap pada beberapa BUMN baik dalam penyusunan pedoman/standar operating procedure maupun pendampingan dalam tender maupun kerja sama BUMN.

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA Formulir Pendaftaran dapat difotcopy sesuai dengan jumlah peserta

Bersama ini Kami ingin Mendaftarkan Staf Kami Sebagai Peserta :

Nama BUMN/BUMD & BLU : …………………………………………………………………………………………

Alamat : …………………………………………………………………………………….........……..................................

Telp/Email : ………………………………………………………………/………………………………………………………...

Contak Person : Nama :……………………………………… Tlp/Hp : ……………………….,……………………….

Biaya Investasi Peserta (Beri x) : Tunai Saat Kegiatan Transfer Pra / Pasca Kegiatan

NO NAMA PESERTA JABATAN KETERANGAN

TIDAK MENGINAP MENGINAP 1.

2.

3.

4. Potongan 10% 5.

Pendaftaran Paling Lambat + 3 Hari Sebelum Pelaksanaan / Pendaftaran di sertai Data Peserta.

Bersama ini Kami ingin mendaftarkan nama-nama tersebut di atas, pada Pelatihan di adakan oleh Pusdiknas pada 27-28 Juni 2018. Mengenai administrasi Biaya pelatihan tersebut, akan dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Kesepakatan Bersama).

Atas Perhatian dan kerjasamanya di ucapkan Terimakasih. ........................................, ..................................... 2018 Hormat Kami, Yang Mendaftar

Informasi Pendaftaran dapat menghubungi :

Sdr : Irma Hp.: 0812 1132 2813 Email : [email protected] Gratis Gratis ( ........................................................... ) Nama Jelas & Stempel Instansi

Page 5: PELATIHAN TEKNIS PBJ BAGI BUMN/D dan BLU DIREKSI ... · Awal meniti karir di bidang pengelolaan keuangan Negara sejak awal tahun 2000-an. Pernah menduduki berbagai posisi pada Satuan

AGENDA DAN JADWAL PELATIHAN TEKNIS “PELUANG MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

PENGADAAN BARANG/JASA BAGI BUMN/BUMD DAN BLU SETELAH BERLAKUNYA PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”

HARI 1 : REGISTRASI PESERTA YANG MENGINAP Waktu Materi JP Narasumber

12.00-21.00 Registrasi Peserta : Chek In PANITIA

8.00 – 21.00 Makan Malam PANITIA/HOTEL

HARI 1I : GAMBARAN UMUM DAN LANDASAN HUKUM Waktu Materi JP Narasumber

07.30 – 09.00 Registrasi peserta Sambutan/Pembukaan

MODERATOR

09.00 – 10.15 1. GAMBARAN UMUM : a. Latar Belakang b. Pokok-Pokok Perubahan c. Struktur Perpres 16/2018

1

AGUS KUNCORO (GUSKUN)

Procurement Specialist

10.15 – 10.30 Istirahat

10.30 – 12.00 2. PERUBAHAN PENGATURAN DAN HAL-HAL BARU a Perubahan Definisi c. Perubahan Pengaturan d. Hal –hal Baru

2

12.00 – 13.00 ISHOMA

13.00 – 15.15 3. PENGADAAN BAGI BUMN/BUMD dan BLU a. Tinjauan Keuangan Negara b. Dasar Aturan bagi BUMN/D dan BLU c. Kewenangan Pengaturan

3

15.15 – 15.30 Istirahat.

15.30 – 16.00 4. MENGENAL PENDEKATAN DALAM PENGADAAN a. Supply Potitioning Model c. Contract Continum d. Supplier Perception Model e. Penerapan Pendekatan – Pendekatan Sesuai Karakteristik Usaha

2

HARI III : MEKANISME DAN PEDOMAN PENGADAAN DI BUMN/D & BLU BERDASARKAN PERPRES 16/2018

Waktu Materi JP Narasumber

08.30 – 10.15 1. PENGADAAN BARANG/JASA DI BUMN/D DAN BLU a. Definisi Pengadaan b. Definisi Barang/Jasa c. Definisi Para Pihak d. Cara Pengadaan e. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa

3

AGUS KUNCORO (GUSKUN)

Procurement Specialist

10.15 – 10.30 Istirahat

10.30 – 12.00 2. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN a. Perencanaan Pengadaan b. Perumusan Spesifikasi c. Perhitungan HPS d. Penyusunan Rancangan Kontrak

2

12.00 – 13.00 ISHOMA

13.00 – 15.15 3. PEMILIHAN PENYEDIA a. Berbagai Metode Pemilihan Penyedia b. Penyusunan Dokumen Pemilihan c. Melaksanakan Pemilihan

3

15.15 – 15.30 Istirahat

15.30 – 16.30 4. PELAKSANAAN KONTRAK a. Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan b. Pemantauan Kemajuan Pekerjaan dan Penanganan

Keterlambatan c. Perubahan Kontrak d. Penyelesaian Pekerjaan, Pengujian dan Serah Terima e. Pengakhiran Kontrak

2

16.30 Sd. Selesai PENUTUPAN DAN PEMBAGIAN SERTIFIKAT PANITIA

HARI IV : PESERTA CHEK OUT 08.30 – 10.15 PESERTA CHEK OUT DARI HOTEL PANITIA / HOTEL