Pelarangan Iklan, Promosi, dan Sponsorship Rokok untuk ...

Pelarangan Iklan, Promosi, dan Sponsorship Rokok untuk Menyelamatkan Anak dan Kaum Muda dari Jerat Adiksi Produk Tembakau

Materi disampaikan oleh Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 1 DPR 24 Februari 2020

Indonesia menghadapi ancaman serius akibatmeningkatnya jumlah perokok.

Satu dekade terakhir terjadi peningkatan jumlah perokokpemula hingga 240 persen: dari 9,6% (2007) menjadi 23,1% (2018) pada anak usia SD dan SMP 10-14 tahun.

Pada kelompok usia 15-19 tahun, kenaikannya mencapai 140 persen.

Pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2019, merujuk pada data GYTS (2014), Komnas PT menyatakan bahwa 2 dari 5 anak Indonesia usia 10-15 tahun merokoksebanyak 13 batang/hari atau 4.745 batang setahun, dan jika tidak ada upaya serius, pada tahun 2030 jumlahperokok anak akan mencapai 15,8 juta orang

Meningkatnya perokok anak

dan kaum muda

Upaya yang dilakukan oleh industri rokok yang

menargetkan anak dan kaum muda untuk menjadi perokok

pengganti, melalui iklan, promosi, dan sponsorship.

Banyak riset menyimpulkan hubungan kausalitas antara iklan, promosi, dan

sponsorship rokok melalui berbagai media dengan perilaku merokok pada kaum muda

Dalam hal media penyiaran, Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang belum melarang iklanrokok di media penyiaran (WHO, 2013)

Dalam skala global: 144 negara melarang iklan rokok di media penyiaran (WHO, 2013).

Sikap Komnas PT tentang iklan produk

tembakau: Pelarangansecara komprehensif iklan, promosi, dan sponsorship produk

tembakau dalamberbagai media, termasuk media

penyiaran.

Rokok (produk tembakau) bersifat

adiktif karenamengandung nikotin disertai 7. 000 bahankimia, 69 di antaranyabersifat karsinogenik

Tembakau sebagai zat adiktif

• Tembakau sebagai zat adiktif dinyatakan secara tegas dalam UU 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 113 ayat (2).

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 Uji Materil UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa senyatanya tembakau memang mengandung zat adiktif.

Pendapat Mahkamah sebelum menetapkan Amar PutusanMK No 19/PUU-VIII/2010 Uji Materi UU No 36/2009 tentangKesehatan:

[3.15.10] Bahwa pembentukan Pasal 113 UU 36/2009 a quo dimaksud untukmenyatakan bahwa tembakau adalah zat adiktif, dan karena termasuk zatadiktif, maka akan diatur produksi, peredaran, dan penggunaannyasebagaimana kemudian ditentukan dalam Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal116 UU 36/2009. Apabila Pasal 113 Undang-Undang a quo dipandangkurang tepat penempatannya di dalam UU 36/2009, dan seandainyakemudian ditempatkan dalam Undang Undang lain, hal demikian tidakakan mengubah daya berlaku dan substansi pasal 113 tersebut. Artinya, substansi tersebut tetap menjadi sah meskipun tidak dicantumkan dalamUU 36/2009. Bahkan seandainyapun frasa “zat adiktif” dalam Pasal 113 Undang Undang dihilangkan, hal demikian tidak akan mengubah faktabahwa senyatanya tembakau memang mengandung zat adiktif.

Dampak buruk tembakau yang adiktif antara lain:

- Kajian Badan Litbangkes (2015) menunjukkan Indonesia menyumbang lebih dari 230.000 kematian akibatkonsumsi produk tembakau setiap tahunnya;

- Globocan 2018 menyatakan, dari total kematian akibatkanker di Indonesia, kanker paru menempati urutanpertama penyebab kematian (sebesar 12,6%);

- Berdasarkan data RS Persahabatan, 87% kasus kankerparu berhubungan dengan merokok

Rekomendasi Komnas PT untuk RUU Penyiaran:

1. Melarang secara komprehensif iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau yang merupakan zat adiktif dalam berbagai media, termasuk media penyiaran.

2. DPR mempertahankan ketentuan mengenai pelarangan promosi zat adiktif sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf b.

3. DPR mencabut ketentuan yang menyatakan bahwa iklan rokok dibolehkan dengan tidak memperagakan wujud rokok, sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran Pasal 46 ayat (3) huruf c, dan menggantinya dengan ketentuan bahwa iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau dilarang dengan segala bentuknya, baik langsung maupun tidak langsung (termasuk iklan, promosi, dan sponsorship yang dilakukan oleh lembaga yang berafiliasi dengan produk tembakau).

TERIMA KASIH