PELAKSANAAN UU. NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen...kewenangan daerah, dan wajib berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan

PELAKSANAAN

UU. NO. 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh

BUPATI BANGKA

Disampaikan dalamRakor Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Prov. Kep. Bangka Belitung

Pangkalpinang, 2 Desember 2014

ARAH KEBIJAKAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(UU No. 23 / 2014

A. MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI :

PENINGKATAN PELAYANAN,

PEMBERDAYAAN, DAN PERAN SERTA

MASYARAKAT, SERTA

PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP

DEMOKRASI, PEMERATAAN, KEADILAN, DAN

KEKHASAN SUATU DAERAH DALAM SISTEM

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

B. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN LEBIH MEMPERHATIKAN ASPEK-ASPEK:

HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT

DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH,

POTENSI DAN KEANEKARAGAMAN DAERAH,

SERTA

PELUANG DAN TANTANGAN PERSAINGAN

GLOBAL

DALAM KESATUAN SISTEM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN NEGARA.

ARAH KEBIJAKAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(UU No. 23 / 2014) lanjutan

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

(UU 23/2014) :

URUSAN WAJIB (24)

URUSAN PILIHAN (8)TERKAIT PELAYANAN

DASAR (6)

TIDAK TERKAIT

PELAYANAN DASAR (18)

1. Pendidikan

2. Kesehatan

3. Pekerjaan Umum &

Penataan Ruang

4. Perumahan &

Kawasan Permukiman

5. Ketentraman,

Ketertiban Umum, dan

Perlindungan

Masyarakat

6. Sosial

1. Tenaga Kerja

2. Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

3. Pangan

4. Pertanahan

5. Lingkungan Hidup

6. Administrasi

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

7. Pemberdayaan

Masyarakat & Desa

1. Kelautan dan

Perikanan

2. Pariwisata

3. Pertanian

4. Kehutanan

5. Energi dan Sumber

daya mineral

6. Perdagangan

7. Perindustrian

8. Transmigrasi

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

(UU 23/2014) : lanjutan

URUSAN WAJIB (24)

URUSAN PILIHAN (8)TERKAIT PELAYANAN

DASAR (6)

TIDAK TERKAIT

PELAYANAN DASAR (18)

8. Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

9. Perhubungan

10. Komunikasi dan Informatika

11. Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

12. Penanaman Modal

13. Kepemudaan dan Olahraga

14. Statistik

15. Persandian

16. Kebudayaan

17. Perpustakaan

18. Kearsipan

IMPLIKASI BAGI DAERAH

DAERAH MEMPUNYAI KEWENANGAN MUTLAK MELAKSANAKAN URUSANPEMERINTAHAN “WAJIB MAUPUN PILIHAN”;

PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR PADA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BERPEDOMANPADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL YANG DITETAPKAN OLEHPEMERINTAH PUSAT;

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ANTARA LAINDIWUJUDKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DANANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH;

PERENCANAAN DAN ANGGARAN KHUSUS UNTUK URUSAN WAJIBYANG BERBASIS PELAYANAN DASAR, PERLU MEMPEDOMANISPM YANG DITETAPKAN PEMERINTAH;

PENGINTEGRASIAN SPM DENGAN DOKUMEN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MEMASTIKAN TERBANGUNNYASINERGITAS ANTARA “DOKUMEN RENCANA PENCAPAIANTARGET SPM” DENGAN “DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNANDAERAH”.

Konsekuensi Adanya Urusan Wajib

Pelayanan Dasar :

PENYELENGGARAAN PEMDA TELAH DIAMANATKAN UNTUK

MEMPRIORITASKAN PELAKSANAAAN URUSAN PEMERINTAH WAJIB

YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.

PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR PADA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BERPEDOMAN PADA

SPM YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT, SEKALIGUS

MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN.

MENDAPAT PERLAKUAN KHUSUS DALAM PENYUSUNAN KELEMBAGAAN,

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DIPUSAT DAN DIDAERAH.

KINERJANYA AKAN DIKONTROL SECARA KETAT OLEH BERBAGAI

STAKEHOLDERS.

Pasal 28 ayat (1)

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang

terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM

PENYELENGGARAAN URUSAN KONKUREN

(PASAL 16) :

Menetapkan NSPK, yaitu berupa ketentuanPerundang-undangan yang ditetapkan olehpemerintah pusat (yang dilaksanakan oleh K/L)sebagai pedoman dalam penyelenggaraanurusan pemerintahan konkuren yang menjadikewenangan pemerintah pusat dan yangmenjadi kewenangan daerah.

Melaksanakan pembinaaan dan pengawasanterhadap penyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah

Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah, dan wajib berpedoman pada NSPK

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat tidak

mempedomani NSPK, pemerintah pusat membatalkan

kebijakan daerah.

Penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan

pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar, berpedoman pada SPM yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat

KELEMBAGAAN DAERAH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN : SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT

DPRD, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN (TIDAK ADA KANTOR;

DAN KELURAHAN MERUPAKAN PERANGKAT KECAMATAN, LURAH

BERTANGGUNGJAWAB KEPADA CAMAT).

DINAS DIBENTUK UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG

MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

DINAS DIKLASIFIKASIKAN A,B,C SESUAI BEBAN KERJA. PENENTUAN BEBAN

KERJA DIDASARKAN PADA JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH, BESARAN

MASING-MASING URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

DAERAH, DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK URUSAN

PEMERINTAHAN WAJIB.

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT

DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBUAT DAN

MEMPERHATIKAN PEDOMAN DARI K/L YANG MEMBIDANGI URUSAN

PEMERINTAHAN TERSEBUT.

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, PERINCIAN TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATAKERJA PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERKADA.

Pasal 230

1) Pemerintahan daerah kabupaten/kota

mengalokasikan anggaran dalam APBD

Kabupaten/ Kota untuk pembangunan

sarana dam prasarana lokal Kelurahan dan

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dimasukkan kedalam

anggaran kecamatan pada bagian anggaran

Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

POKOK PERSOALAN :

DIRASAKAN PEMDA BAHWA FAKTANYA MASIH BANYAK URUSAN

TEKNIS YANG DIWARNAI OLEH PEMERINTAHAN PUSAT TANPA

MENIMBANG KEPENTINGAN DAERAH.

DAERAH MERASAKAN ADANYA INKONSISTENSI PADA SEMANGAT

OTONOMI DAERAH, JIKA KONDISI INI MASIH BERLANJUT, SISTEM

PEMERINTAHAN CENDERUNG KEMBALI PADA SISTEM

SENTRALISASI DALAM BERBAGAI ASPEK BAIK ANGGARAN MAUPUN

KEBIJAKAN.

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH MENUNJUKKAN

KECENDERUNGAN RESENTRALISTIK, DALAM ARTI PROGRAM

PEMBANGUNAN DIRENCANAKAN SECARA TERPUSAT OLEH

PEMERINTAH PUSAT (WAJIB MEMENUHI SPM), DISUSUN SECARA

SERAGAM TANPA MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN,

KARAKTERISTIK DAN SPESIFIKASI MASING-MASING DAERAH,

SERTA MENGASUMSIKAN KEBUTUHAN DAN PERMASALAHAN

YANG DIHADAPI SETIAP DAERAH ADALAH SAMA

POKOK PERSOALAN (lanjutan:

ANGGARAN DAERAH SANGAT TERBATAS DAN SEBAGIAN

BESAR DIPRIORITASKAN UNTUK SPM YANG DITETAPKAN OLEH

PEMERINTAH PUSAT, SEKALIGUS MENDUKUNG INDICATOR

KINERJA UTAMA KEMENTERIAN.

MELALUI DESENTRALISASI PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN, SEHARUSNYA DAERAH MEMPUNYAI

KEWENANGAN YANG LUAS DAN UTUH UNTUK MENGATUR

DAN MENGELOLA ASPIRASI/TUNTUAN MASYARAKATNYA SERTA

UNTUK MERENCANAKAN DAN MENGELOLA PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DI DAERAHNYA DALAM KORIDOR

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

HARAPAN DAERAHDALAM IMPLEMENTASI

UU. NO.23 TAHUN 2014

HARAPAN DAERAHDALAM IMPLEMENTASI UU. NO. 23 TAHUN 2014

1. IMPLEMENTASI UU. 23/2014 DIHARAPKAN MAMPUMENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MAMPUMENJAWAB BERBAGAI MASALAH YANG SELAMA INI TIMBULDALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

2. BISA MEMBANGUN HUBUNGAN HARMONIS ANTARAPRESIDEN DENGAN GUBERNUR, WALIKOTA DAN BUPATIBERLANDASKAN PRINSIP DEMOKRASI

3. PEMERINTAH PUSAT SEGERA MEMBUAT REGULASI TEKNISTERKAIT UU.NO.23 TAHUN 2014 KARENA HAL INIMEMPENGARUHI TERHADAP ORGANISASI PERANGKATDAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN TERSEBUT

4. DIHARAPKAN PEMERINTAH PROVINSI TIDAK MENYULITKANKABUPATEN/KOTA TERKAIT URUSAN-URUSAN YANG SEMULAMERUPAKAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA, KINI SUDAHMENJADI KEWENANGAN PROVINSI

Contoh : urusan pengelolaan pendidikanmenengah yang sudah menjadikewenangan Provinsi

HARAPAN DAERAHDALAM IMPLEMENTASI UU. NO. 23 TAHUN 2014 (lanjutan)

5. DIHARAPKAN PROVINSI LEBIH PROAKTIF DAN SELALU

KONSISTEN DALAM MELAKSANAKAN URUSAN YANG

SUDAH MENJADI KEWENANGAN PROVINSI

6. DIHARAPKAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN

KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN SOSIALISASI TERLEBIH

DAHULU TERHADAP UU.NO.23 TAHUN 2014 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH INI SEHINGGA AKAN DIKETAHUI

PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA

TERIMA KASIH