perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN KARANGANYAR Penulisan Hukum ( Skripsi ) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : ENDAH FITRI ETASARI NIM. E0006116 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
75
Embed
PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI … fileDI KABUPATEN KARANGANYAR Oleh Endah Fitri Etasari NIM. E0006116 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI
NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG
DI KABUPATEN KARANGANYAR
Penulisan Hukum
( Skripsi )
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh :
ENDAH FITRI ETASARI
NIM. E0006116
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum ( Skripsi )
PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI
NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG
DI KABUPATEN KARANGANYAR
Oleh
Endah Fitri Etasari
NIM. E0006116
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
( Skripsi ) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, Januari 2011
Dosen Pembimbing
Pembimbing II Pembimbing I
Rahayu Subekti, S.H, M.Hum Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H, MM
NIP. 197111022006042001 NIP. 197210082005012001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum ( Skripsi )
PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI
NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG
DI KABUPATEN KARANGANYAR
Oleh
Endah Fitri Etasari NIM. E0006116
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 20 Januari 2011
DEWAN PENGUJI
1. Wida Astuti, S.H : Ketua
2. Rahayu Subekti, S.H, M.Hum : Sekretaris
3. Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H, MM : Anggota
Mengetahui Dekan,
Mohammad Jamin, S.H., M.Hum
NIP. 196109301986011001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : Endah Fitri Etasari
NIM : E0006116
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI
NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN
KARANGANYAR adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya
saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan
dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya benar,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan
hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Januari 2011
yang memberi pernyataan
Endah Fitri Etasari
NIM. E0006116
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK
ENDAH FITRI ETASARI. E0006116. 2011. PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi).
Penulisan hukum ini bertujuan mengetahui prosedur penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002, dan mengetahui pelaksanaan sanksi denda sebesar RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi CPNS yang telah lolos seleksi namun tidak melaksanakan daftar ulang di Kabupaten Karanganyar beserta hambatan-hambatan dan solusinya.
Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu dengan mencari data pada pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan CPNS Kabupaten Karanganyar, dan studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan data-data yang didapat dari BKD Karanganyar dan buku-buku serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002. Namun pelaksanaan sanksi denda seperti yang terdapat pada Pengumuman Nomor:810/7500.29/2009 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009 belum dapat diterapkan pada kenyataannya.
Kata Kunci : Prosedur CPNS, Denda CPNS
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRACT
ENDAH FITRI ETASARI. E0006116. 2011. IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATION PENALTY FOR CPNS PARTICIPANTS WHO PASS BUT NOT EXECUTE THE RE-REGISTRATION IN DISTRICT KARANGANYAR. Law Faculty of Sebelas Maret University, Legal Writing (Skripsi).
This Legal writing is aimed to know the procedure in the District Karanganyar CPNS acceptance in accordance with the Indonesian Government Regulation Number 11 of 2002, and know the implementation of a penalty amounting to Rp.10.000.000, - (ten million rupiah) for CPNS who have passed the selection but did not perform list Karanganyar District re its barriers and solutions.
This research is an empirical descriptive. Data collection techniques used in this study is the interview that is by looking for data on the competent authorities in the implementation CPNS Karanganyar District, and the study of literature by using data obtained from BKD Karanganyar and books and other library-related resources.
From the results of this study concluded that the procedures for implementation in the District Karanganyar CPNS acceptance in accordance with the Indonesian Government Regulation No. 11 of 2002. However, the implementation of sanctions such as fines contained in the Announcement Number: 810/7500.29/2009 about Candidate Procurement Of Civil Servants General Applicants Karanganyar County Government Formation in 2009 can not be applied in reality.
Keyword : Procedure of CPNS, Administration Penalty of CPNS
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan
hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi)
yang berjudul “Pelaksanaan Sanksi Denda Bagi CPNS Lolos Seleksi Namun
Tidak Melaksanakan Daftar Ulang Di Kabupaten Karanganyar”.
Penulisan hukum ini membahas mengenai fenomena adanya syarat bagi
pelamar CPNS yang harus disertakan pada waktu mendaftar yaitu adanya surat
pernyataan kesanggupan membayarkan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) apabila telah diterima namun mengundurkan diri atau tidak
melaksanakan daftar ulang. Penulis ingin mengatahui penerapan aturan denda ini
di Kabupaten Karanganyar.
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga penulisan hukum ini dapat
terselesaikan, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:
1. Bapak Mohammad Jamin, S.H, M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan
kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H, MM, dan Ibu Rahayu
Subekti, S.H, M.Hum, selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang
telah menyediakan waktu serta pikiran dan dorongan untuk memberikan
bimbingan dan arahan bagi penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
D. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Penerimaan CPNS dan
Sanksi Denda Bagi CPNS Lolos Seleksi namun tidak
mendaftar ulang di Kabupaten Karanganyar .......................... 58
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan ................................................................................. 63
B. Saran ....................................................................................... 64
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 65
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Surat Rekomendasi Research / Survey
Lampiran 2. Pengumuman Nomor:810/7500.29/2009 tentang Pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten
Karanganyar Formasi Tahun 2009.
Lampiran 3. SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Formasi 2009 Kabupaten Karanganyar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang
besar. Idealnya dengan jumlah penduduk atau sumber daya manusia yang besar
tersebut, Indonesia dapat terus berkembang dan semakin maju. Namun hal
tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Pada kenyataannya semakin
meningkatnya angka pengangguran, baik dari tingkat pendidikan tamat wajib
belajar sembilan tahun sampai dengan tingkat Sarjana, menyebabkan
permasalahan di bidang lain, misalnya semakin banyaknya kriminalitas yang
kemudian menimbulkan keresahan masyarakat.
Masalah pengangguran menjadi salah satu aspek yang paling disoroti oleh
pemerintah, seperti diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”, artinya bahwa setiap warga negara harus mendapatkan pekerjaan
yang layak dimana maksud layak disini adalah yang pantas serta dapat
menyejahterakan warga negara beserta kehidupan keluarganya.
Ketersediaan lapangan pekerjaan yang jauh lebih kecil daripada jumlah
tenaga kerja seperti saat ini, rasanya apa yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945 tersebut tidak dapat diwujudkan secara merata kepada seluruh warga
negara. Hanya mereka yang mempunyai keberuntungan lebih yang mudah
mendapat pekerjaan.
Negara adalah badan hukum publik yang mempunyai status sebagai
pendukung hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini
dilaksanakan dalam rangka Negara mencapai dan mewujudkan tujuan negara,
tujuan Negara RI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (alinea ke-IV)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
yang dipertegas dan dijabarkan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 tentang
GBHN, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga tercipta
masyarakat adil dan makmur.
Negara menyediakan kesempatan bagi warga untuk secara luas mengikuti
kesempatan mendapat pekerjaan yang layak, diantaranya adalah dengan
diadakannya penerimaan CPNS. Yang mana kegiatan ini dapat diikuti dan terbuka
lebar bagi seluruh warga yang memenuhi syarat.
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas
Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
membagi Pegawai Negeri menjadi:
1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dapat disimpulkan bahwa salah satu pekerjaan yang dapat menjamin warga
negara adalah Pegawai Negeri Sipil. Sejak diberlakukannya Undang-Undang
No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tiap-tiap daerah diberi
kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar prakarsa sendiri
sesuai dengan potensi dan aspirasi mayarakat. Yang merupakan salah satu
kewenangan daerah yang populer adalah penyelenggaraan seleksi penerimaan
CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).
Dalam penerimaan CPNS terdapat dua cara yaitu, pertama dengan
diselenggarakannya seleksi CPNS yang dapat diikuti oleh semua orang yang
memenuhi syarat, serta kedua yaitu dengan cara langsung mendaftar ke instansi
tertentu yang membutuhkan tenaga kerja. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan,
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi
Pegawai Negeri Sipil.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Berdasar pasal 34a ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang
perubahan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, pengadaan seleksi penerimaan CPNS disebutkan bahwa untuk
kelancaran Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sehingga yang
bertanggung jawab dalam pangadaan seleksi penerimaan CPNS adalah BKD tiap-
tiap daerah. Untuk pengadaan seleksi penerimaan CPNS tersebut tiap daerah juga
berhak menentukan apakah akan mengadakan secara mandiri atau bergabung
dengan provinsi.
Dalam prakteknya permasalahan seleksi CPNS seolah tak pernah usai padahal
berbagai perbaikan dan upaya telah dilakukan dalam penyelenggaraan rekrutmen
PNS. Namun pada kenyataannya pelaksanaan CPNS dari tahun ke tahun tetap saja
tidak memuaskan berbagai pihak. Permasalahan umum yang terjadi dalam
perekrutan CPNS diberbagai daerah antara lain munculnya peserta fiktif dan
susulan, peserta tidak mengikuti ujian tapi dinyatakan lulus, pengumuman CPNS
sebanyak dua kali, hasil rangking tidak diumumkan pada publik, pembatalan
pegumuman yang terlanjur diumumkan dan diganti dengan pengumuman baru,
formasi terisi dengan kualifikasi pendidikan yang tidak tepat, penempatan tenaga
honorer yang tidak pernah mengabdi tapi dinyatakan lulus, perubahan formasi
tidak diumumkan, pengumuan ditandatangani Wakil Bupati yang seharusnya
dilakukan oleh Bupati, peserta dengan rangking tertinggi tapi tidak lulus,
penentuan kelulusan tenaga honorer tidak ditentukan oleh masa kerja, dan
banyaknya SK siluman untuk tenaga honorer (http://halilintarblog.Blogspot.
com/2009/10/permasalahan-pegawai-negeri-sipil.html,5 April 2010).
Pengadaan Pegawai Negeri di Kabupaten Karanganyar mengahadapi masalah
salah satunya yaitu Sesuai Pengumuman Nomor : 810/7500.29/2009 Tentang
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah
Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009, untuk setiap pendaftar wajib
melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengganti biaya yang telah
dikeluarkan oleh Panitia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
pelamar mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dalam pegumuman ujian
tertulis yang dibubuhi materai Rp. 6.000,-.
Namun persyaratan ini dirasa terlalu komersil untuk para pendaftar dan tidak
efektif untuk dijalankan karena belum adanya peraturan lebih lanjut yang
mengatur tentang hal tersebut. Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul:
“PELAKSANAAN SANKSI DENDA BAGI CPNS LOLOS SELEKSI
NAMUN TIDAK MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG DI KABUPATEN
KARANGANYAR”.
B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah penting bagi penulis untuk memudahkan penulis dalam
menuliskan penelitian hukum ini serta untuk membatasi permasalahan yang akan
diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dituju sesuai
harapan. Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah penulis paparkan,
maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi denda bagi CPNS lolos seleksi yang tidak
mendaftar ulang di Kabupaten Karanganyar?
3. Apa sajakah hambatan-hambatan pelaksanaan penerimaan CPNS dan sanksi
denda bagi CPNS lolos seleksi namun tidak melaksanakan daftar ulang di
Kabupaten Karanganyar dan solusinya?
C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penulis dapat
memberikan arah dalam penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui prosedur penerimaan CPNS di Kabupaten
Karanganyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2002 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
b. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi denda bagi CPNS lolos seleksi
yang tidak mendaftar ulang di Kabupaten Karanganyar.
c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi
denda bagi CPNS lolos seleksi namun tidak melaksanakan daftar
ulang di Kabupaten Karanganyar beserta solusinya.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk memperoleh data yang akurat dan mengetahui prosedur yang
benar dalam proses penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar.
b. Sebagai penyusunan data untuk skripsi sebagai syarat mencapai gelar
Sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Dalam suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang dapat dicapai.
Adapun manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pengembangan
ilmu hukum di bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya
dan Hukum Kepegawainan pada khususnya.
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan
sebagai bahan informasi ilmiah untuk melakukan kajian dan penelitian
yang serupa pada tahap selanjutnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran untuk para pihak
yang terkait mengenai prosedur penyelenggaraan CPNS serta
permasalahan yang ditimbulkannya.
b. Sebagai wacana yang diharapkan penulis dapat digunakan sebagai
bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang
menyangkut masalah.
E. Metode Penelitian
Dalam penentuan metode penelitian, penulis harus cermat dan tepat agar
metode yang digunakan nantinya sesuai dengan kebenaran yang dapat
dipertanggungjawabkan. Penelitian merupakan kegiatan yang bertalian dengan
kegiatan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis dan
sistematis.
Metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
mempunyai peranan sebagai berikut :
1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau
melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian
hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan secara mengintegrasikan
pengetahuan, mengenai masyarakat.
4. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian
interdisipliner (Soerjono Soekanto,2008:7).
Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian
ini adalah yuridis empiris. Dimana yang dimaksud dengan penelitian yuridis
empiris yaitu dengan manggunakan data primer sebagai data utama yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
berasal dari lapangan dengan cara penulis langsung terjun ke lokasi. Dalam
hal ini penulis melakukan penelitian dan memperoleh data yang berkaitan
dengan pengadaan CPNS di Kabupaten Karanganyar.
2. Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang
memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atas gejala-
gejala lain. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas
hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori atau
dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2008:10).
Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan mengenai Pelaksanaan
Sanksi Denda Bagi CPNS yang Lolos Seleksi Namun Tidak Melakukan
Daftar Ulang di Kabupaten Karanganyar.
3. Pendekatan Penelitian
Oleh karena jenis penelitian dalam penulisan ini yuridis empiris, maka
pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Kualitatif. Penelitian
ini mempunyai maksud untuk dapat memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk
kata-kata dan bahasa penulisan. Pada suatu konteks khusus yang alamiah
dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang diperlukan.
4. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa data
primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh
langsung dengan turun ke lapangan, dalam penulisan hukum ini
menggunakan data primer dengan cara wawancara pihak yang berkompeten
dalam pengadaan CPNS di Kabupaten Karanganyar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini
yaitu diperoleh dari bahan-bahan kepustakan, dokumen dan laporan-laporan
yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan.
5. Sumber Data
Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh, dalam penelitian
hukum ini, mengingat jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan
sekunder maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :
a. Sumber data primer, berasal dari keterangan-keterangan dengan
wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
CPNS di Kabupaten Karanganyar.
b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung
memberikan keterangan yang mendukung sumber data primer. Dalam
penelitian hukum ini yaitu adanya Standar Operasional Prosedur dan
literatur-literatur yang mendukung.
6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data
yang akurat dan relevan yaitu dengan menggunakan teknik pengupulan data
sebagai berikut :
a. Wawancara, merupakan teknik memperoleh data dengan jalan
melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten dalam
pengadaan pelaksanaan CPNS di Kabupaten Karanganyar.
b. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data berupa
dokumen-dokumen yang diperoleh dari BKD Kabupaten
Karanganyar, buku-buku dan sumber pustaka yang lainnya yang
berkaitan dengan pembahasan penelitian hukum ini.
7. Teknik Analisis Data
Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data adalah analisis data.
Teknik analisis data yang digunakan harus sesuai agar data-data yang telah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
dikumpulkan dapat diolah sehingga menghasilkan penulisan hukum yang
baik. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data
dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data
(Lexy J Moeleong, 2002:103).
F. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam
penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum
sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian.
BAB II Tinjauan Pustaka
Dalam bab ini dijabarkan mengenai Kerangka teori berupa Tinjauan Tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tinjauan Tentang Kepegawaian
Pemerintah Daerah, Tinjauan Tentang Sansi Denda Dalam Hukum Administrasi
Negara, Tinjauan Tentang CPNS, Pengadaan CPNS, dan Tinjauan Tentang Teori-
Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat. Serta berisi kerangka pemikiran
mengenai permasalahan yang menjadi konsentrasi penulis.
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini membahas permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya
yaitu mengenai pengadaan CPNS di Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan sanksi
denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi CPNS yang telah
diterima namun tidak melaksanakan daftar ulang di Kabupaten Karanganyar, serta
hambatan-hambatan pelaksanaan sanksi denda tersebut dan solusinya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
BAB IV Penutup
Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian mengenai
permasalahan yang menjadi objek penelitian, serta berisi saran-saran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori atau Konseptual
1. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pemerintah pusat disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. mengajukan rancangan Perda; c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama
DPRD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 25).
Pasal 26: (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
(3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai
Pemerintahan Daerah bahwa asas Penyelenggaraan Pemerintahan pada Pasal
Pasal 20 yaitu berpedoman pada asas umum Penyelenggaraan Negara yang
terdiri atas:
a. asas kepastian hukum; b. asas tertib penyelenggara negara; c. asas kepentingan umum; d. asas keterbukaan; e. asas proporsionalitas; f. asas profesionalitas; g. asas akuntabilitas; h. asas efisiensi; dan i. asas efektivitas.
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. memilih pimpinan daerah; c. mengelola aparatur daerah; d. mengelola kekayaan daerah; e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah; f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya yang berada di daerah g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan (Pasal 21).
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:
a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mewujudkan keadilan dan pemerataan; e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h. mengembangkan sistem jaminan sosial; i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k. melestarikan lingkungan hidup; l. mengelola administrasi kependudukan; m. melestarikan nilai sosial budaya; n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai
dengan kewenangannya; dan o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
(Pasal 22).
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu :
a. Asas Desentralisasi
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada Derah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi
berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
b. Asas Dekonsentrasi
Asas dekonsentrasi adalah wewenang dari pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di
daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Pelaksanaan asas dekonsentrasi menimbulkan pemerintahan lokal
administratif yang merupakan pemberian tugas atau wewenang
penyelenggaraan pusat yang ada di daerah. Apabila ditinjau dari
pembagian wilayah negara, asas dekonsentrasi membagi wilayah
negara menjadi daerah-daerah pemerintahan lokal administratif.
c. Asas Tugas Pembantuan
Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada
Daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas
tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber
daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
Pelaksanaan dari urusan tugas pembantuan dapat ditugaskan
kepada dinas daerah yang telah ada ataupun dibentuk menurut
pelaksanaan lainnya. Penyerahan urusan tugas pembantuan dari
pemerintah kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan
peraturan perundang-undangan.
Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari
2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengubah perilaku
sebagian masyrakat indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu
pusat kekuasaan, pemerintah pusat di Jakarta. Pentingnya desentralisasi dan
otonomi daerah mungkin dapat disejajarkan dengan proses demokratisasi
yang terjadi begitu drastis pada tahun 1998. Desentralisasi memang
merupakan konsekuensi logis dari munculnya kehidupan demokrasi di
Indonesia sejak berakhirnya rezim orde baru. Kedua proses tersebut bahkan
mempunyai beberapa kesamaan yang tidak terbantahkan lagi. Kedua-duanya
berlangsung pada saat perekonomian nasional sedang berada dalam kondisi
sangat parah, setelah krisis perekonomian 1998. Keduanya juga berlangsung
dalam skala yang besar dan terjadi dalam masa yang sangat singkat, bahkan
hampir tanpa maa transisi yang memadai. Kompeksitas proses desentralisasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
di Indonesia dapat digambarkan dengan peralihan kewenangan dari satu
pemerintah pusat yang sangat dominan ke lebih dari empat ratus
pemerintahan lokal (Kabupaten/Kota), terjadi transfer lebih dari dua juta
pegawai negri sipil, serta beralihnya mayoritas kewenangan pemerintahan
dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Apabila dibandingkan dengan
Filipina yang mengalihkan kewenangan dari pemerintah pusat ke sekitar
enam puluh pemerintah provinsi, mentransfer puluhan ribu pegawai negeri
serta mengalihkan hanya sebagian kewenangan ke pemerintah provinsi,
desentralisasi di Indonesia jauh lebih kompleks. Filipina mempunyai waktu
transisi sekitar 10 tahun sebelum desentralisasi dilakukan sepenuhnya.
Indonesia hanya mempunyai waktu satu tahun (Tahun 2000) untuk
mempersiapkan implementasi penuh setelah diundangkannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
(Ni’matul Huda,2009:93).
Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang
pemerintah, yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam
kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-
keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikkingen) oleh organ
pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang bersifat
terikat dan bebas. Indroharto mengatakan sebagai berikut:
a. Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila
peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang
bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan
dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang
harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang
menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka
wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang
terikat.
b. Wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha
negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya
dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana
ditentukan dalam peraturan dasarnya.
c. Wewenang bebas yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi
kebebasan pada badan atau pejabat tata usaha negara untuk
menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan
dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup
kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan
(Ridwan HR, 2006:110).
2. Tinjauan Tentang Kepegawaian Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan sumber daya
manusia sebagai pelaksananya. Sumber daya manusia pada pemerintah
daerah disebut pegawai pemerintah daerah. Pegawai pemerintah daerah
adalah pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah. Pegawai negeri sipil
daerah adalah unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam
penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
Dalam sistem pemerintahan daerah dikenal tiga sistem pengelolaan
pegawai daerah:
a. Integrated System
Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya
mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai
penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Sistem ini umumnya
dilaksanakan di negara-negara berkembang, karena ketidakmampuan
daerah untuk menggaji pegawai dan pegawai difungsikan juga sebagai
alat perekat negara dan bangsa.
b. Separated System
Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya
mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai
penggajian dan pensiun dilaksanakan oleh masing-masing daerah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
Umumnya sistem ini dilaksanakan di negara-negara maju, karena
daerah mampu menggaji pegawainya. Di negara yang telah maju
masalah integrasi bangsa telah selesai. Oleh karena itu, yang menjadi
komitmen adalah profesionalisme pegawai dalam membrikan
pelayanan publik.
c. Unified System
Suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya
mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai
penggajian dan pensiun dilaksanakan oleh suatu lembaga ditingkat
nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut (Hanif
Nurcholis,2005:143).
Sejumlah Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab dalam
manajemen di Indonesia adalah:
a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ( MENPAN )
Lembaga ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan
kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Untuk melaksanakan tugas tersebut lembaga ini dibebani fungsi:
1) Perumusan kebijakan Pemerintah di bidang pendayagunaan
aparatur negara.
2) Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan
rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di
bidang pendayagunaan aparatur negara.
3) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya pada Presiden.
b. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Berdasarkan Keppres No 103 tahun 2001 tentang kedudukan,
tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga
Pemerintah Nondepartemen, BKN bertugas melaksanakan tugas
pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas
tersebut BKN menyelenggarakan fungsi:
1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan Nasional dibidang
kepegawaian;
2) Penyelanggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan
dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
pendidikan dan pelatihan SDM PNS;
3) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan
mantan pejabat negara;
4) Penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi
kepegawaian negara dan mutasi kepegawaian antar provinsi;
5) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar, dan
prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak,
dan kewajiban, kedudukan hukum PNS Pusat dan PNS Daerah
Sehingga dapat disimpulkan sanksi denda adalah pembebanan yang
ditentukan dalam hukum yang merupakan keharusan untuk membayar
dalam bentuk uang tertentu karena adanya pelanggaran terhadap suatu
aturan. Sanksi denda baru dapat diterapkan apabila ada kesalahan ataupun
pelanggaran yang telah dilakukan.
Sarana penegakan hukum disamping pengawasan adalah sanksi.
Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-
undangan, bahkan J.B.J.M ten Berge menyebutkan bahwa sanksi
merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya
diletakkan dalam setiap akhir peraturan. Sanksi diperlukan untuk
menjamin penegakan hukum administrasi. Dalam Hukum Administrasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan
kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan
hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis (Ridwan HR,2006:313).
Dalam penelitian ini kesalahan atau pelanggaran yang menyebabkan
timbulnya sanksi denda adalah adanya surat pernyataan dengan materai
yang dibuat oleh para pendaftar CPNS yang telah dilanggar dimana di
dalam nya menyatakan sanggup membayarkan uang denda sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak
hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi
oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh
Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan
hukum,yaitu:
a. Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun
yang menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
dan diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Ridwan
HR,2006:307).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
4. Tinjauan Tentang CPNS
1) Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Pengertian Pegawai Negeri menurut Mahfud M.D dalam buku
Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu :
a) Pengertian Stipulatif
Seperti pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 Tentang Perubaan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa:
“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Dan dari Pasal 3 ayat (1) menyatakan :
“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan”.
b) Pengertian Ekstensif
Ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai
Negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tetapi
dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama
dengan Pegawai Negeri, artinya disamping pengertian stipulatif
ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu.
Pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada
hal-hal tertentu. Pengertian tersebut terdapat pada:
i. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP
mengenai kejahatan jabatan. Orang yang diserahi suatu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri menurut
pengertian Stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam
kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap
dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus
untuk kejahatan yang dilakukannya.
ii. Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status
anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala
desa. Menurut Pasal 92 KUHP dimana diterangkan bahwa
yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-
orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan
peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan
dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan
dewan daerah serta kepala-kepala desa dan sebagainya.
iii. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
iv. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974
tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam
usaha swasta (Sri Hartini, 2008:32-33).
Dari perumusan diatas terdapatlah empat unsur penting untuk
menyatakan seseorang sebagai Pegawai Negeri, yaitu :
a) Memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan
yang berlaku;
b) Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
c) Diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negara atau Tugas Negara
lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan;
d) Di gaji menurut peraturan perundangan yang berlaku
(Muchsan,1988:6).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
Indonesia has a large number of civil servants: approximately 3.74 million, or 1.7% of the 2005 population. This figure represents a decrease from 1974, during the early years of the so-called New Order Government (1966–98), when the ratio was about 2.1% of the population. These ratios are similar to those of other countries in the region, such as India (1.2%), Pakistan (1.5%), the Philippines (2.1%), and Vietnam (3.2%) (Schiavo-Campo, 1998).
Civil servants are divided into four ranks, from I (the lowest) to IV (the highest), each with a basic salary scale. Ranks I through III are divided into four grades (a, b, c, and d), and rank IV has five grades (a, b, c, d, and e), making a total of 17 grades from Ia to IVe. Individual civil servants’ ranks are based on their educational qualifications and seniority. Ranks III and IV require a university degree. The basic salary for a civil servant at rank Ia (primary and junior high school graduates), regardless of the job held and the level of responsibility, is around US$66 per month, or a little over US$2 per day. The salary for an employee at rank IVe with 32 years of service is only around US$207 per month. This is roughly equivalent to 6 percent of the average salary of a chief executive officer of an Indonesian state-owned enterprise (Prijono Tjiptoherijanto, International Public Management Review Volume 8 Issue 2 – 2007).
2) Syarat CPNS menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yaitu :
Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah: a. Warga Negara Indonesia; b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan
setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
keputusan pengadlian yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri; f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan
ketrampilan yang diperlukan; g. Berkelakuan baik; h. Sehat jasmani dan rohani;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
i. Bersedia ditempatkan di Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
3) Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 ditetapkan
bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah :
a. Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4).
b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5).
c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang (Pasal 6).
Hak Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun
1999 yaitu :
a. Hak Memperoleh Gaji (Pasal 7) (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang
adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;
(2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya;
(3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
b. Hak Atas Cuti (Pasal 8) Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.
c. Hak Atas Perawatan, Tunjangan dan Uang Duka (Pasal 9) (1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu
kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya berhak memperoleh perawatan;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
(2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan;
(3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
d. Hak Atas Pensiun (Pasal 10) Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun.
Bilamana dalam menjalankan tugasnya pegawai negeri itu lalai
sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau bagi negara
maka merea harus mempertanggung-jawabkan kelalaiannya itu.
Macam-macam pertanggung-jawaban pegawai negeri yaitu:
a. Pertanggung Jawaban Kepidanaan
Pertanggung jawaban kepidanaan itu dibebankan kepada
pegawai negeri apabila melakukan kesalahan serius dan sangat
pembahayakan negara dan masyarakat. Untuk itu pembuat
undang-undang menganggap perlu memberikan ancaman
sanksi pidana bagi perbuatan-perbuatan tertentu yang berkaitan
dengan tugas pegawai negeri. Masalah ancaman pidana bagi
pegawai negeri ini, antara lain terdapat di dalam Titel XXVIII
buku II, Pasal 413 sampai 437 KUH Pidana (Kejahatan
Jabatan), Titel VIII buku III Pasal 552 sampai 559 KUH
Pidana (tentang Pelanggaran Jabatan) serta UU No.3 Tahun
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Pertanggung Jawaban Finansial
Pertanggung jawaban finansial dan kehartaan, harus
dilakukan baik terhadap pihak ketiga maupun terhadap negara.
Secara teoritis di negara Perancis dikenal adanya dua teori
tentang pertanggung jawaban finansial dan kehartaan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
harus dilakukan oleh pegawai negeri yaitu Fautes Personalles
dan teori Fautes de Services Publiques.
Teori Fautes Personalles adalah teori yang menunjukkan
bahwa pertanggung jawaban keuangan pegawai negeri itu
harus dilakukan oleh si pegawai (ambtennar) secara pribadi
terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Sedangkan teori Fautes
de Services Publiques menyatakan bahwa kesalahan pegawai
negeri terhadap pihak ketiga dipertanggung jawabkan dalam
dinas atau instansi pegawai negeri yang bersangkutan sehingga
jika ada kerugian yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga
maka yang membayar adalah dinasnya, kemudian barulah
dinas atau instansi tersebut menuntut pertanggung jawaban
kepada pegawai yang bersangkutan (SF Marbun,2000:106).
4) Pengertian Formasi CPNS
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi
formasi yang kosong. Formasi yang ditetapkan setiap daerah berbeda-
beda. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri
Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk
mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu
(Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil).
Formasi PNS Pusat adalah formasi bagi PNS yang bekerja pada suatu satuan Organisasi Pemerintah Pusat. Formasi PNS Daerah adalah formasi PNS yang bekerja pada suatu satuan Organisasi Pemerintah Daerah Analisis Jabatan adalah proses metoda dan teknik untuk memperoleh data jabatan serta mengolahnya menjadi informasi jabatan. Informasi Jabatan adalah hasil analisa jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan. Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan dan informasi jabatan lainnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Penyediaan Pegawai adalah upaya suatu satuan organisasi Negara untuk mencari, mendapatkan dan mengembangkan pegawai sesuai dengan standar, kualifikasi dan kompetensi jabatan dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu satuan organisasi Negara (http://halilintarblog.blogspot.com/2009/10/ formasi-pegawai-negeri-sipil.html ,5 April 2010).
Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi
Negara yang dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai
yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab pada
masing-masing satuan organisasi. Organisasi adalah alat untuk
mencapai tujuan (Moekijat,2009:91).
Formasi yang lowong dalam suatu organisasi pada umumnya
disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya PNS yang sudah berhenti, dan
adanya perluasan organisasi. Dengan demikian pengadaan dan proses
tersebut meliputi perencanaan, pengumuman lamaran, penyaringan,
dan penerimaan menjadi PNS.
Seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) PP No.98 Tahun
2000 tentang Pengadaan Pegawai Negri Sipil bahwa dalam lowongan
formasi PNS dicantumkan:
a. Jumlah dan jenis jabatan yang kosong;
b. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
d. Batas waktu pengajuan lamaran.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2000, Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun
berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai
dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar,
dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
Analisis kebutuhan yang dimaksud tersebut dilakukan
berdasarkan:
a. jenis pekerjaan;
b. sifat pekerjaan;
c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu;
d. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
e. peralatan yang tersedia.
Penetapan Formasi CPNS Formasi PNS Pusat untuk masing-
masing satuan organisasi Pemerintah pusat ditetapkan oleh menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara
berdasarkan pertimbangan tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara. Khusus untuk penetapan formasi PNS Luar Negeri harus
memperhatikan pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.
Formasi PNS Daerah untuk masing-masing satuan organisasi
Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran
ditetapkan oleh Kepala Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara,
berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian
Negara (http://halilintarblog.blogspot.com/2009/10/formasi-pegawai -
negeri-sipil.html, 5 April 2010).
5. Tinjaun Tentang Pengadaan CPNS
Setelah jenjang kepangkatan dan formasi ditentukan dalam tahap
perencanaan, diadakanlah penerimaan pegawai yang diperlukan untuk
mengisi posisi lowongan yang ada. Pengadaan dapat dilakukan dengan
cara rekruitmen. Pengadaan PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan CPNS.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Secara Prinsipil, pengadaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Pengadaan
pegawai menggunakan pendekatan zero growth dimana pengadaan
pegawai didasarkan untuk mengganti pegawai yang pensiun. Jadi
pengadaan pegawai/rekruitmen tidak harus dilaksanakan tiap tahun (Sri
Hartini, 2008:91-92).
Prinsip pengadaan berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari
Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009,
bahwa Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan
prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme dan transparan, yang dilaksanakan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat
mengikuti seleksi, tanpa membedakan jenis kelamin, suku,
agama, ras, golongan, atau daerah.
b. Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
diumumkan secara luas dengan menggunakan media yang
tersedia antara lain: internet, radio, surat kabar, dan/atau papan
pengumuman.
c. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk
mengisi lowongan formasi yang disusun berdasarkan analisis
kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nyata/riil masing-masing
satuan unit organisasi Negara.
d. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima, harus
ditempatkan pada unit kerja sesuai dengan formasi yang sudah
ditetapkan.
e. Setiap pelamar tidak dipungut biaya apapun, kecuali biaya
pengiriman dokumen lamaran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
f. Lembar jawaban ujian diolah dengan komputer untuk
mendapatkan rangking hasil ujian.
g. Penetapan peserta yang lulus dan diterima diumumkan secara
terbuka oleh PPK Kabupaten Karanganyar berdasarkan nilai
rangking tertinggi.
Pegawai sebagai sumber daya aparatur memiliki posisi yang sangat
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena
posisi penting inilah reformasi PNS dalam konteks reformasi birokrasi
perlu terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya penting dan strategis
dilakukan adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses
rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Pentingnya partisipasi publik dalam
rekrutmen PNS merupakan upaya untuk mengurangi praktek KKN dan
untuk mendapatkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berkualitas
sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam job analisis dan job
spesification. Dengan demikian rekrutmen CPNS merupakan salah satu
harapan baru terbentuknya sebuah sistem birokrasi yang jauh lebih baik
dari pada saat ini (Jurnal Nasional Endah Setyowati 2009).
6. Tinjauan Tentang Teori Bekerjanya Hukum
Dalam bekerjanya sistem hukum perspektif ilmu sosial, Lawrence M
Friedman memaparkan adanya 3 (tiga) unsur sistem hukum (three element of
legal system), yang mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai berikut:
a. Struktur Hukum (legal stucture)
Adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan,
bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap
keseluruhan. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang
menghentikan gerak (a kind of still photograph, which frezes the
action).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
b. Substansi Hukum (legal substance)
Adalah aturan, norma dan perilaku-perilaku nyata manusia
yang berada dalam sistem itu. Substansi juga diartikan sebagai
produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem
itu, meliputi keputusan yang mereka keluarkan serta aturan baru
yang mereka susun. Selanjutnya substansi mencakup living law
(hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan-aturan yang ada
dalam kitab undang-undang atau law books.
c. Kultur Hukum (legal culture)
Adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum
barupa kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran serta harapan.
Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu
jalannya proses hukum. Jadi dengan kata lain kultur hukum adalah
suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan
bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.
Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri menjadi tidak
berdaya menjalankan fungsinya dalam masyarakat (Esmi,2005:30).
Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-
sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau yang disebut
sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai
jabatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan
tingkah laku hukum seluruh warga. Dengan istilah lain Friedman
menggambarkan ketiga unsur sistem hukum diatas sebagai berikut:
1) Stuktur hukum diibaratkan sebagai mesin;
2) Substansi hukum diibaratkan produk yang dihasilkan atau
apa yang dikerjakan mesin tersebut;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
3) Kultur hukum adalah apa atau siapa sajakah yang
memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin
tersebut serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.
Menurut Fuller, sebagai suatu sistem, hukum harus memenuhi 8
(delapan) asas atau principles of legalty yaitu sebagai berikut:
a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia
tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang
bersifat ad hoc;
b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
c. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang
bertentangan satu sama lain;
f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang
melebihi apa yang dapat dilakukan;
g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah;
h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan
pelaksanaannya sehari-hari.
Secara sosiologis dapat dilihat adanya dua fungsi utama hukum, yaitu:
a. Kontrol Sosial (Social Control)
Adalah fungsi hukum untuk mempengaruhi warga
masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah
digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat. Yang termasuk kontrol sosial antara lain:
1) Pembuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara
orang dengan orang;
2) Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat;
3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu
dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.
b. Rekayasa Sosial (Social Engineering)
Adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai
suatu tertib atau keadaan sosial sebagaimana yang dikehendaki
oleh pembuat hukum. Berbeda dengan fungsi sosial yaitu untuk
kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari
hukum lebih mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku
masyarakat di masa yang akan datang sesuai dengan keinginan
pembuat peraturan (Satjipto,1980:38).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
B. Kerangka Pemikiran
Keterangan :
Pendaftar CPNS melakukan pendaftaran dimana ketentuan-ketentuan yang
harus dipenuhi telah ditentukan dalam Pengumuman Nomor:810/7500.29/2009
tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah
Tes
Lolos
Tidak Daftar Ulang
Tidak Lolos
Daftar Ulang
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar
Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009
BKN
BKD
Pengumuman Nomor:810/7500.29/2009 tentang
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi
Tahun 2009
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009, yang mana dasar hukumnya adalah
sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2003;
d. PP Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002;
e. PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
f. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002 tanggal 17 Juli 2002
tentang Pelaksanaan PP Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS
sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002;
g. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.169-2/99 tanggal 28 Agustus 2009
Perihal Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2009.
Langkah selanjutnya yaitu mengikuti tes secara bersamaan dan terbuka.
Bagi peserta yang lolos diwajibkan untuk mendaftar ulang, sehingga mendapatkan
NIP dari BKN lalu diproses di BKD Karanganyar.
Namun seperti yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 96 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dari Pelamar Umum
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009, dimana dalam
lampiran ini peserta diwajibkan membuat surat pernyataan yang menyatakan
kesanggupan membayar denda sebesar Rp.10.000.000 ( sepuluh juta rupiah )
apabila peserta pengundurkan diri setelah dinyatakan lulus. Lalu dapat kita
kaitkan pelaksanaan atas adanya aturan ini dengan aturan-aturan yang berada
diatasnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Deskripsi Lokasi
Dengan adanya otonomi daerah, BKD merupakan wakil atau
perpanjangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang berada pada
tiap-tiap daerah. Salah satu tugas pembantuan yang terpenting yaitu
bertanggung jawab atas pengadaan tes CPNS dalam kurun waktu tertentu.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar. Adapun
letak BKD Karanganyar yaitu berada di alamat Komplek Perkantoran
Cangakan Kabupaten Karanganyar. Batas-batas lokasi BKD Karanganyar
adalah sebelah Utara berbatasan dengan Dinas Pendidikan, sebelah Barat
berbatasan dengan Sekretariat Daerah, pada Selatan berbatasan dengan
Rumah Penduduk, dan sebelah Timur berbatasan dengan PDAM
Karanganyar.
2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Karanganyar
a. Visi
Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan
yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar. Visi juga
merupakan pandangan kedepan untuk menentukan kearah mana
dan keadaan seperti apa yang diharapkan terhadap Aparatur
Kabupaten Karanganyar, agar mampu bertindak sebagai pelayan
masyarakat yang baik yang akhirnya mampu membawa
masyarakat pada kehidupan yang lebih baik.
Maka dengan mendasar pada isu-isu tentang Aparatur yang
masih berkembang dan potensi yang dimiliki oleh Badan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Kepegawaian Daerah, disusunlah Visi Badan Kepegawaian Daerah
tahun 2009-2013 adalah “Terwujudnya Aparatur Yang
Berkualitas”.
b. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian Visi yang telah
ditetapkan. Maka dengan mendasarkan pada pengertian tersebut,
disusunlah Misi Badan Kepegawaian Daerah tahun 2009-2013
adalah sebagai berikut:
1) Mewujudkan SDM Aparatur yang Profesional
2) Memantapkan Disiplin Aparatur
3) Mewujudkan Kesejahteraan Aparatur
3. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk
denga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati Karanganayar Nomor 80
Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Pada
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar, Dengan Struktur
organisasi yang disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Sumber: Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2013
KEPALA
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIAT
Sub. Bidang Kenaikan Pangkat
Sub. Bidang Mutasi dan
Pensiun
Sub. Bidang Pengembangan, Informasi dan
Pelaporan
Sub. Bidang Pengangkatan
dan Penempatan
Bidang
Mutasi
Bidang Pengangkatan
dan Pengembangan
Sub. Bagian Perencanaan
Sub. Bagian Keuangan
Sub. Bagian Umum dan
Kepegawaian
Bidang
Diklat
Sub. Bidang Kesejahteraan
Sub. Bidang Penegakan
Disiplin
Sub. Bidang Diklat Teknis
dan Fungsional
Sub. Bidang Diklat
Struktural
Bidang
Pembinaan
UPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
4. Susunan Kepagawaian
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar didalam
melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya ditunjang oleh personil
Pegawai sebanyak 59 orang, yang terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil : 55 orang
b. Tenaga Honorer : 3 orang
c. Tenaga harian lepas : 1 orang
Jumlah Pegawai menurut Pangkat, golongan/ruang dan Jenis Kelamin:
No. Golongan/ruang Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. I/a - - -
I/b - - -
I/c - - -
I/d - - -
2. II/a 2 - 2
II/b - - -
II/c 2 - 2
II/d - 1 1
3. III/a 6 3 9
III/b 8 7 15
III/c - 5 5
III/d 10 5 15
4 IV/a 2 - 2
IV/b - 3 3
IV/c 1 - 1
IV/d - - -
IV/e - - -
Jumlah 31 24 55
Sumber: Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2013
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
5. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Karanganyar mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai
berikut:
a. Tugas Pokok
Tugas Pokok yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
Daerah adalah:
1) Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah