Pelaksanaan Regulasi Media Di Indonesia Versi Present 2

PELAKSANAAN REGULASI MEDIA DI INDONESIA

PELAKSANAAN REGULASI MEDIA DI INDONESIAPrinsip Dasar UU Penyiaran yang baik harus mendasarkan dirinya pada UUD 1945 yaitu pasal 27,28, dan 29 tentang kebebasan berbicara & berpendapat, berorganisasi & kemerdekaan berpolitik, serta pasal 31,32,33, & 34 yaitu jaminan hak ekonomi, sosial, dan budaya

Regulasi ideal harus mencakup tiga prinsip :Bebas dari gangguan interferensi antarfrekuensi; adanya pluralitas politik & budaya dalam isi siaran; menyediakan masyarakat apa yg dibutuhkan Prinsip Regulasi penyiaran idealUU Penyiaran No. 24 tahun 1997 telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2002. Lahirnya UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 tidak lepas dari gerakan civil society untuk menggenapi reformasi pers lewat UU. No. 40 Tahun 1999Proses Demokratisasi Penyiaran di mulai

Oleh Sebab Itulah !Media Penyiaran menggunakan ranah public (public domain),Spektrum Frekuensi yang terbatasKemampuan dalam menembus ruang keluarga tanpa diundang Tiga Alasan Regulasi di Bidang Media Penyiaran Harus diatur KetatPertama, Penjaminan atas keberadaan lembaga penyiaran publik & komunitasKedua, Pembatasan atas lembaga penyiaran swastaKetiga, diterapkannya sistem media berjaringanKeempat, pemerintah tidak lagi sebagai regulator tunggal dalam media penyiaran

Empat Hal UU Penyiaran dikatakan Cukup DemokratisNoSpirit DemokrasiPasal yang mengaturPoin Utama1Regulasi PublikPasal 7KPI regulator independen yang mengatur penyiaran2.Sistem Penyiaran berjaringanPasal 6 (3)Pasal 31Pasal 60Pemberlakuan penyiaran berjaringan3.Jaminan LPP & LPKPasal 14

Pasal 21Penegasan LPP (RRI-TVRI)Pendirian lembaga siaran komunitas4.Pembatasan dominasi kapital/swastaPasal 18

Pasal 31Pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swastaPembatasan Jangkauan Siaran5.Pemberian ruang bagi suara lokalPasal 31 (5)Pendirian Stasiun Siaran lokalSpirit Demokrasi UU Penyiaran NO. 32 tahun 2002Sumber : PR2Media, 2012Pelaksanaan demokrasi UU Penyiaran kurang berhasil, malah semakin jauh dari tujuan semula.KPI yang seharusnya menjadi Regulator tunggal, pelaksanaannya hanya menjadi pengawas isi siaran;Izin siaran tetap dipegang pemerintah;Lembaga penyiaran swasta nasional tetap tidak mau berjaringan;Kegagalan Pemerintah Melaksanakan UU PenyiaranJual beli saham dan pemindah tanganankepemilikan sehingga lembaga penyiaran swasta mengarah ke sentalismeLPP gagal melakukan transformasi, karena lemahnya dukungan negaraLembaga Komunitas masih bermasalah dalam hal kanalBanyak Regulasi dibawah UU yang dibuat pemerintah menimbulkan masalah baru karena bertentangan dengan UU penyiaran sendiriKegagalan Pemerintah Melaksanakan UU PenyiaranPeraturan PemerintahBeberapa pokok persoalanPP No.11 tahun 2005(Ruang Lingkup LPP)Ketiadaan support yang tegas dari pemerintah, hanya disebutkan pembiayaan dari APBN, tapi besarnya tidak disebutkanPasal-pasal karet (pasal 18)PP No. 12 tahun 2005(Bentuk & Tupoksi RRI)Keterwakilan pemerintah dalam Dewan PengawasUsulan dewan pengawas kepada DPR dari pemerintah atau masyarakat akan mengganggu independensi LPP yang ditegaskan dalam UU dan menyalahi prinsip PPPP No.13 tahun 2005(Bentuk & Tupoksi TVRI)Keterwakilan pemerintah dalam Dewan Pengawas TVRI. Menyalahi prinsip lembaga penyiaran publik (pasal 8)Usulan Dewan Pengawas kepada DPR dari Pemerintah atau masyarakat akan mengganggu indepedensi LPP yang ditegaskan dalam UU dan menyalahi prinsip LPPPETA PERATURAN PP BERMASALAHPeraturan PemerintahBeberapa pokok persoalanPP No.50 tahun 2005(Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta)Pasal-pasal karet (pasal 14)Tak terimplementasikannya secara baik PP ini, terutama dalam hal pembatasan kepemilikan dan penguasaan serta kepemilikan silang. Pasal 67 yang mengatur divestasi lembaga penyiaran hingga maksimal masa empat tahun sejak diundangkannya tidak diterapkan hingga saat ini.PP No. 51 tahun 2005(Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas)Pasal-pasal karet (pasal 18)Spirit otoritarianisme melalui kontrol pemerintah dalam penyiaran komunitas (pasal 39)Pembatasan jangkauan yang tidak melihat kondisi geografis (pasal 5)Lembaga penyiaran komunitas wajib melaporkan ke menteri, KPI, dan komunitasnya (pasal 39)PETA PERATURAN PP BERMASALAHPertama, Menempatkan hak warga negara sebagai prioritas utamaKedua, Penguatan Regulator Penyiaran (KPI)Ketiga, Penguatan LPP & LPKKeempat, Pembatasan Lembaga Penyiaran SwastaKelima, Penyelenggaraan multipleksing

Lima Isu Pokok Draft UU Penyiaran Versi PublikPELAKSANAAN REGULASI TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA (UU NO 11 TAHUN 2008)Perkembangan Teknologi InformasiKegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi (Cyberspace) di INAPerundang-Undangan & Regulasi Teknologi Informasi (Cyberlaw)Perlunya kepastian hukum bagi pelaku kegiatan di cyberspaceUpaya mengatasi implikasi yang timbul dari pemanfaatan teknologi informasiAdanya variabel global yaitu perdagangan bebas dan pasar terbukaPerbandingan dengan negara-negara lain tentang permasalahan dan kaidah-kaidah pokok pengaturan Teknologi Informasi (Cyberlaw)Sumber : Danrivanto, 2013Teknologi Informasi menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan konstribusi bagi peningkatan kesejahteraan,kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

1.Aspek Yurisdiksi (lintas teritorial)8.Aspek tt digital2.Aspek Pembuktian Elektornik9.Aspek transaksi elektronik3.Aspek Informasi & Perlindungan Konsumen10.Aspek nama domain4.Aspek Tanda tangan elektronik11.Aspek perlindungan privacy5.Aspek Pengamanan ttd elekronik12.Aspek peran pemerintah & masyarakat6.Aspek sertifikasi elektronik13.Aspek Perlindungan kepentingan Umum7.Aspek Isertifikat, informasi & transaksi elektronik14.Aspek perbuatan yang dilarangAspek Penting yang diatur UU ITEBertentangan dengan semangat demokrasi bangsa Indonesia dalam UUD 1945 pasal 28E(2)(3) terhadap kebebasan berpendapat dan pasal 28D (1) dan 28F, UU ITE bersifat represif bagi kebebasan pers & kemerdekaan berpendapat.Pasal 27 (3), Pasal 28(2), dan pasal 45 (1) UU ITE bertentangan dengan asas kebebasan pers.Pasal 27 (3) UU ITE sangat tumpang tindih dengan pasal yang mengatur penghinaan dalam KUHPMunculnya pasal-pasal karet dan ketidakpastian hukum karena multitafsir rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat & pikiran merupakan kritik atau penghinaan, pasal secara tidak langsung akan menjadi alat penguasa untuk mengontrol, memasung media elektronik dan cetak, karena kurang rinci alasan munculnya pasal itu.Kelemahan UU ITE dalam PelaksanaanAdanya pasal 27 itu pihak-pihak yang tersinggung atas pendapat seseorang tanpa klarisikasi dapat langsung mengajukan ke polisiPerancang UU ITE tidak mengikuti perkembangan hukum internasional, 50 negara sudah mengalihkan kabar bohong, penghinaan, pencemaran, dari hukum pidana menjadi hukum perdata. Beberapa negara bahkan menghapus karena sulit dibuktikan dan bersifat subyektif.

Kelemahan UU ITE dalam PelaksanaanPemohon Iwan Piliang (Jurnalis) 25 11-2008Perihal :kekhawatiran Pemohon akan pelaksanaan UU ITE menjadi ganjalan bagi kebebasan berpendapat, berekspresi, maupun mengeluarkan pikiran. Akan banyak korban bagi masyarakat yang hendak menyampaikan informasi melalui internet oleh mereka yang merasa terusik akan subyektivitas pribadinya. khususnya dalam Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik akan diberikan sanksi hukuman 6 tahun dan/atau denda Rp. 1 milyar

KASUS TERKAIT PELAKSANAAN UU ITEKasus pengaduan Alvin Lie terhadap tulisan Narliswandi berjudul Hoyak tabuik Adaro dan Soekanto posting 18 Jui 2008.Beragam pandangan tentang panitia khusus (pansus) yang dibuat oleh komisi VII DPR untuk mengadili rencana internal public Offering (IPO) PT Adaro. Di mailing list apa kabar saya membaca bahwa ada informasi bagaimana kelakuan anggota DPR yang meminta imbalan dana, bila tidak Pansus diteruskan dan Adaro batal IPO.POKOK PERSOALANNorma pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.Hasil Yudiicial ReviewRezim Orde Baru konsep Pers Pancasila yang memiliki jargon pers yang bebas dan bertanggung jawabKontrol terhadap pers, pada garis besarnya mencakup:Kontrol preventif dan korektif terhadap kepemilikan institusi media, antara lain mealui pemberian SIT (yang kemudian diganti dengan SIUPP) secara selektif berdasarkan kriteria politik tertentu.Kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku profesional (wartawan) melalui mekanisme seleksi dan regulasi dan kontrol berupa penunjukan individu untuk menduduki jabatan tertentu dalam media milik pemerintah.Kontrol terhadap produk teks pemberitaan (baik isi maupun isu pemberitaan) melaui berbagai mekanisme.Kontrol terhadap sumber daya, antara lain berupa monopoli kertas oleh penguasa.Kontrol terhadap akses ke pers, berupa pencekalan tokoh-tokoh oposan tertentu untuk tidak ditampilkan dalam pemberitaan pers.

PELAKSANAAN REGULASI PERS UU No 40 tahun 1999Fungsi kontrol pers terhadap pemerintah sangat lemah. Pemerintah bersifat sangat peka terhadap perbedaan sikap atau pandangan yang diungkapkan pers. SIUPP menjadi senjata andalan pemerintah dalam membungkam pers Indonesia. Banyak pers yang terbunuh oleh perangkap ini. Kebebasan pers serasa impian pada masa itu.Berlakunya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menandai era baru kebebasan pers. Salah satu indikator awal dari adanya kebebasan tersebut adalah meningkatnya jumlah penerbitan pers.Bagi publik, kondisi ini memunculkan harapan baru untuk memperoleh keragaman informasi yang bersumber dari adanya keragaman isi maupun keragaman kepemilikan media.Kehadiran UU No. 40 Tahun 1999 juga memberi kemerdekaan dan keterbukaan bagi insan media dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya berupa kegiatan 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.Semangat untuk memenuhi kebutuhan publik dalam memanfaatkan momentum kebebasan pers dalam praktiknya ternyata sering menimbulkan berbagai ironi yang justru bertentangan dengan semangat dasar dan filosofi jurnalisme. Salah satunya terlihat dari banyaknya pengabaian standard jurnalistik dalam penulisan berita. akhirnya media menampilkan berita-berita bombastis, melodrama, mistik, eksploitasi seksual, dan cenderung pada taraf pengungkapan konflik demi memuaskan selera rendah pembacanya. Anggapan bahwa pers telah berjalan melampaui makna kebebasan pers itu sendiri PELAKSANAAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA UU NOMOR 36 TAHUN 1999PenyiaranPosMediaInternetKomputerUU Informasi dan Transaksi ElektronikCyberlawUU TelekomunikasiBeralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdaganganPenyesuaian prinsip perdagangan global yang bertumpu pada asas perdagangan bebas & non diskiminatifPerkembangan Teknologi Digital yang sangat pesat, menciptakan jenis jasa-jasa telekomunikasi baru

Alasan Perubahan UU Telekomunikasi 1999UU yang belum sempurna dibahas terburu-buru dan tidak tuntas. Desakan pihak asing untuk segera mengakhiri monopoli dan duopoli penguasaan telekomunikasi menuju perdagangan global. UU hanya bersifat umum, yang diturunkan menjadi 19 buah PP Telekomunikasi, dan 4 buah keputusan menteri.Pembentukan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dibentuk atas pandangan subyektif menteri tentang perkembangan keadaan telekomunikasi.

Sebab Kelemahan dalam Pelaksanaan UU TelekomunikasiAdanya pertentangan antara UU Telekomunikasi dan UU Anti MonopoliUU Telekomunikasi hanya mengatur infrastruktur telekomunikasi dan tidak membahas tentang konten telekomunikasiLebih terkesan otoriter : Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintahOut of Date dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi terkiniRanah Publik belum tersentuh dengan baik, masyarakat masih dianggap sebagai konsumen.

Sebab Kelemahan dalam Pelaksanaan UU Telekomunikasi