PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA Penulisan Hukum ( Skripsi ) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : BINUGRAHI ADI WIGUNA NIM. E1105054 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 i
96
Embed
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA …... · Pada dasarnya pelaksanaan pembayaran dan tata cara pengajuan klaim PT. ... Untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut, ... jaminan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DI PT WIJAYA KARYA
Penulisan Hukum
( Skripsi )
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
BINUGRAHI ADI WIGUNA
NIM. E1105054
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2010
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA
Oleh
Binugrahi Adi Wiguna
NIM. E1105054
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, April 2010
Dosen Pembimbing
Pius Triwahyudi, S.H.,MSi.
NIP. 195602121985031004
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA
Oleh
Binugrahi Adi Wiguna
NIM. E1105054
Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada: Hari : Kamis
Tanggal : 22 April 2010 DEWAN PENGUJI 1 Purwono Sungkowo Raharjo, SH. :.................................. Ketua 2 Lego Karjoko, S.H., MH. :.................................. Sekretaris 3 Pius Triwahyudi, S.H.,MSi. :..................................
Anggota
Mengetahui Dekan,
Mohammad Jamin, S.H., M.Hum NIP 196109301986011001
iv
PERNYATAAN
Nama : Binugrahi Adi Wiguna
NIM : E1105054
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PT
WIJAYA KARYA adalah betul-betul krya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya
dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar
pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi)
dan gelar yang diperoleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, April 2010
yang membuat pernyataan
Binugrahi Adi Wiguna
NIM. E1105054
v
ABSTRAK
BINUGRAHI ADI WIGUNA, E 1105054.2010.PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA.Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT Wijaya Karya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mengetahui prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek terhadap pekerja PT Wijaya Karya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif,menemukan hukum in concreto ada tidaknya pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja di PT Wijaya Karya. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,dan bahan hukum tersier. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang dilaksanakan dengan interpretasi terhadap peristiwa hukum dan untuk memperoleh kesimpulan jawaban digunakan silogisme.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja PT. Wijaya Karya diatur melalui Pasal 63 Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Program Jaminan Kecelakaan kerja PT. Wijaya Karya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, karena kepada masing-masing perusahaan yang bersangkutan diberi keleluasaan dengan manfaat lebih baik untuk menyelenggarakan sendiri program keempat yaitu mengenai pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja
Pada dasarnya pelaksanaan pembayaran dan tata cara pengajuan klaim PT. Wijaya Karya. dalam program jamsostek telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran dan tata cara pengajuan klaim pada PT. Wijaya Karya. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja , maka pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang tersebut.
Kata kunci: Pelaksanaan, Jamsostek, Pekerja
vi
ABSTRACT
BINUGRAHI ADI WIGUNA, E 1105054.2010.PELAKSANAAN WORK ACCIDENT INSURANCE PROGRAM IN PT Wijaya KARYA.Fakultas Law University Eleven in March. This study aims to determine the responsibility of PT Wijaya Karya to workers who experience accidents and know the procedures for guaranteed delivery by PT Jamsostek work placea accidents workers of PT Wjaya Karya. This study is a descriptive normative law, found the law in concreto whether there is any guarantee of work accidents in the implementation of PT Wijaya Karya. Types of data used are secondary data. Secondary data sources used include the primary legal materials, legal materials, secondary and tertiary legal material. Techniques of data collection used were interviews and literature study. Data analysis was carried out with the legal interpretations of the events and to obtain answers tou sesyllogistic conclusion. . Based on this study result that the implementation of occupational accident insurance program of PT. Wijaya Karya governed by Article 63 of the Collective Labor Agreement (CLA). Accidents Insurance Program PT. Wijaya Karya has been in accordance with applicable regulations, ie, Law No. 3 of 1992, due to each company is given the flexibility with better benefits for their own conduct that is the fourth program of health care services for workers. . Basically, the implementation of payment and procedure for filing claims of PT. Wijaya Karya. in employees' social security programs are in compliance with applicable regulations, namely Government Regulation No. 14 of 1993 on Organizing programs Labor and Social Security when compared with provisions regarding the implementation of payment and procedure for filing claims at. Wijaya Karya. Government Regulation Number 14 Year 1993 concerning Organizing Workers Social Security Program, the implementation is in accordance with the Act. . Keyword: Implementation, Social Security, Workers
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat serta karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
Penulisan hukum merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh
dalam rangkaian kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta dan juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap
mahasiswa Fakultas Hukum dalam menempuh jenjang kesarjanaan S1.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari
kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya.
Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat
baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.
Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang
tulus kepada:
1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah
memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Pius Triwahyudi,S.H. MSi selaku Pembimbing penulisan skripsi yang
telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan
arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
3. Ibu Gayatri Dyah Surobowati,S.H,.M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum UNS.
5. Bagian Personalia PT. Wijaya Karya yang telah memberikan data dan informasi
kepada penulis selama mengadakan penelitian.
6. Keluarga besarku (Bapak, Ibu, eyang, ganjar,dito,dewi,budhe cunil,vina,siti)
untuk semangat dan kasih sayang yang diberikan selama ini.
7. Buat sayang ku tercinta Siti Nurhayati yang selama ini selalu menemaniku dan
memberikan semangat dan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat teman-teman seperjuanganku angkatan 2005.
9. Teman-teman futsal yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam
menyelesaikan skripsi ini.
Semoga amal budi baik yang disumbangkan kepada penulis dalam
penyusunan penulisan hukum ini mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari
sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan
lapang dada penulis ingin mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat
membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.
Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua
B. Kerangka Pemikiran................................................................... 24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................ 26
A Hasil Penelitian ………………………………………………… 26
1. Deskripsi PT. Wijaya Karya................................................... 26
a. Sejarah Berdirinya PT. Wijaya Karya.............................. 26
b. Data Perusahaan PT. Wijaya Karya................. ............... 27
c. Struktur Organisasi PT. Wijaya Karya............................. 28
d. Tugas, Pokok dan Fungsi PT. Wijaya Karya................... 30
2. Tanggung Jawab PT Wijaya Karya Terhadap Pekerja yang
Mengalami Kecelakaan Kerja................................................ 32
3. Prosedur Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh PT
Jamsostek Terhadap Pekerja PT Wijaya Karya .................. 42
B Hasil Pembahasan.......................................................................... 48
1. Tanggung Jawab PT Wijaya Karya Terhadap Pekerja yang
Mengalami Kecelakaan Kerja.................................................. 48
2. Prosedur Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh PT
Jamsostek Terhadap Pekerja PT Wijaya Karya .................. 49
BAB IV PENUTUP......................................................................................... 51
A. Kesimpulan.................................................................................. 51
B. Saran-Saran................................................................................. 52
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I. Surat Ijin Penelitian
Lampiran II. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Sosial Tenaga Kerja
Lampiran III. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Jamsostek
ix
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Naluri manusia untuk selamat dan sehat dalam melakukan aktifitasnya terus
berkembang seiring dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan serta
keanekaragaman penyebab kecelakaan dalam melaksanaan suatu pekerjaan. Ketika
suatu pekerjaan dilakukan secara sendiri-sendiri tidaklah terlalu sulit untuk
mencegah terjadinya suatu kecelakaan akan tetapi lain halnya apabila pekerjaan itu
dilakukan secara berkelompok di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan.
Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil
maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga
kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan
tujuan pembangunan dan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama
pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa
dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.
Peningkatan produksi dan produktifitas kerja serta kelangsungan kegiatan
usaha secara kesinambungan hanya dimungkinkan apabila telah terbentuk suatu
hubungan kerja yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara
pengusaha dan pekerja sehingga tercipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja
sesuai asas hubungan industrial yang terbuka, transparan dan komunikatif.
Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat
dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu
kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemiliharaan dan peningkatan
kesejahtraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat maningkatkan produktivitas
nasional.
Dalam kaitannya dengan apa yang diuraikan diatas penyelenggaraan
perlindungan tenaga kerja yang kerap kali menjadi perhatian oleh publik atau
menjadi sorotan adalah jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK.) Sesuai dengan
Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, bahwa penyelenggara program Jamsostek ini diserahkan kepada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Jamsostek (persero), dan PT
Jamsostek dalam rangka melaksanakan tugasnya lebih mengutamakan pelayanan
kepada peserta dalam rangka peningkatan dan kesejahteraan pekerja beserta
keluarganya.
Perkembangan dari sejarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimulai pada
tahun 1700 SM oleh Raja Hamurabi di Kerajaan Babylonia yang membuat Undang-
undang yang menyatakan bahwa : “Bila seorang ahli bangunan membuat rumah
untuk seseorang dan pembuatannya tidak dilaksanakan dengan baik sehingga rumah
itu roboh dan menimpa pemilik rumah hingga mati, maka ahli bangunan tersebut
harus dibunuh”.
Untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut, Undang-Undang Nomor 3 tahun
1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja mengatur pemberian jaminan kematian,
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
Menurut data kepesertaan dan realisasi pembayaran pada PT. Jamsostek
menunjukkan sampai dengan bulan tahun 2009 kepesertaan dalam program
Jamsostek adalah :
KEPESERTAAN (TENAGA KERJA)
PROGRAM JAMSOSTEK
PERIODE: 2006 - 2008
2008 2007 2006
Program JKK,JHT,JK 26.300.000 23.729.950 23.081.367
Program Jasa Konstruksi 3.632.072 3.332.959 2.681.635
Program JPK 1.800.000 1.621.175 1.412.352
Sumber data: http://www.jamsostek.co.id/realisasipembayaran.html>
REALISASI PEMBAYARAN JAMINAN
PT JAMSOSTEK (PERSERO)
PERIODE: 2004 - 2008
Jaminan Kecelakaan Kerja
Audited 2008 292,027,786,807
Audited 2007 234,268,995,685
Audited 2006 220,562,724,816
Audited 2005 219,231,917,907
Audited 2004 192,461,450,125
Sumber data: http://www.jamsostek.co.id/realisasipembayaran.html>
Data di atas mengindikasikan bahwa perlindungan, pemeliharaan dan
peningkatan kesejahteraan tenaga kerja perlu sangat di perhatikan oleh pengusaha.
Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan
minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian
berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian
atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial.
Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan
perubahan pada pasal 34 ayat 2, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi : "Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan.
Jamsostek atau jaminan sosial tenaga kerja adalah program pemerintah, untuk
memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja, guna menjaga harkat dan
mertabatnya sebagai manusia, dalam mengatasi risiko-risiko yang timbul di dalam
hubungan kerja. Jamsostek memberi kepastian jaminan dan perlindungan terhadap
risiko sosial-ekonomi, yang ditimbulkan kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua.
Dengan beralihnya kegiatan perekonomian dunia ke revolusi industri yang
diawali di Prancis pada abad ke-18, yang juga merubah pemikiran manusia dari
bekerja secara sendiri-sendiri menjadi bekerja berkelompok, menuntut
pengembangan pemikiran untuk menjaga dan memelihara keselamatan dan
kesehatan karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan karena : “Pekerja yang
sehat dan produktif menjadi aset strategis. Bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga
bagi masyarakat secara keseluruhan.
Hubungan kerja tentunya membutuhkan perlindungan, pemeliharaan dan
peningkatan kesejahteraan . PT. Wika yang merupakan salah satu pabrik Insulators di
Indonesia tentunya juga ingin meningkatkan perlindungan, pemeliharaan dan
peningkatan kesejahteraan pekerjanya. Dalam hal ini bentuk
perlindungan,pemeliharaan. dan peningkatan pekerja pada PT. Wika diselenggarakan
dalam program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) demi peningkatan
produktivitas kerja dan peningkatan kesejahtraan pekerjanya.
Pada awalnya tidak ada langkah yang diambil untuk mengurangi kecelakaan
kerja, karena apabila kecelakaan kerja maka pengusaha mempekerjakan tenaga baru
untuk pekerjaan tersebut. Lama kelamaan seiring ilmu pengetahuan yang semakin
meningkat, maka membiarkan korban tanpa menanggung kerugian bagi si-pekerja
tersebut merupakan hal yang tidak manusiawi. Akhirnya para pekerja meminta
kepada pengusaha untuk mengambil langkah guna menanggulangi masalah
kecelakaan kerja yang terjadi.
Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis berusaha untuk
menyusun penelitian hukum dengan judul “PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI PT WIJAYA KARYA”.
B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah perlu diadakan sebelum melangkah ke penelitian lebih
lanjut, sehingga tidak akan menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam serta
bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas pada hal atau
masalah yang akan diteliti.
Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah yang telah dikenakan
diatas sekiranya, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas.
Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana tanggung jawab PT Wijaya Karya terhadap pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja?
2. Bagaimana Prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek
terhadap pekerja PT Wijaya Karya?
C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti mempunyai tujuan yang jelas
tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat membawa manfaat
baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Dalam penelitian kali ini, tujuan
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif :
a. Untuk mengetehui tanggung jawab PT Wijaya Karya terhadap pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja.
b. Untuk mengetahui prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT
Jamsostek terhadap pekerja PT Wijaya Karya.
2. Tujuan Subjektif
a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun
karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih
gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.
b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan
pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan
praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum
D. Manfaat Penelitian
Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak terlepas dari
manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis:
a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai
bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar
kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
b. Untuk sedikit memberi pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya
c. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah bahan referensi bagi peneliti
lain yang akan melakukan penelitian serupa
2. Manfaat Praktis
a. Penulis berharap bahwa dari penelitian yang dilakukan dapat memberi
manfaat dan suatu sumbangan yang nantinya berguna bagi pemerintah dan
pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut.
b. Hasil penelitian ini diharapakan dapat membantu memberi masukan serta
tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah-masalah
ketenagakerjaan.
E. Metode Penelitian
Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting karena
akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Suatu penelitian, metode penelitian
merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses
penelitian. Metodelogi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara
seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan
yang dihadapinya ( Soerjono Soekanto, 2006 : 6 )
Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan
penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis yang
menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi
sasaran penelitian yang bersangkutan, melalui prosedur penelitian dan teknik
penelitian (M. Iqbal Hasan, 2002:20)
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum
normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut
disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam
hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif adalah
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001:13-14).
2. Sifat Penelitian
Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah
penelitian Preskriptif. Penelitian Preskriptif ini diharapkan menghasilkan
argumentasi dan konsep sebagai preskripsi yang sudah mengandung nilai dan
dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang
mana untuk mrmberikan saran yang seharusnya berhubungan dengan penelitian
ini (Soerjono Soekanto, 1986 (Cet III)).
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan
dengan Perundang –undangan.
Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang – undangan
yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Suatu penelitian normatif
tentu harus menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena yang
akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus
tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penelitian harus melihat hukum
sebagai system tertutup yang mempunyai sifat – sifat sebagai berikut :
a. Comprehensive artinya norma – norma hukum yang ada didalamnya
terkait antara satu dengan yang lain secara logis.
b. All – inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu
menampung permasalahan hukum yang ada kekurangan hukum.
c. Systematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain,
norma – norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. ( Haryono,
op.cit., hlm 3 ) ( Johnny Ibrahim 2006 : 302 - 303 )
4. Jenis Data
Dalam penelitian hukum, data yang digunakan dapat dibedakan antara
data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan
kepustakaan. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan
data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka
lazimnya dinamakan data sekunder. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
2001:12).
Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan
penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui Studi
Kepustakaan atau studi dokumen. Data sekunder didapat dari sejumlah
keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui
studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, hasil
penelitian terdahulu dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti.
5. Sumber Data
Sumber data adalah tempat dimana penelitian ini diperoleh. Sumber data
dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh
data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang
mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu bisa berupa norma atau
kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Dalam hal ini
yang menjadi bahan hukum primer antara lain :
a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Jamsostek
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, 2001:13). Bahan hukum sekunder ini meliputi : jurnal, literatur,
buku, koran, laporan penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.
3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13). Bahan hukum tersier seperti Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Politik, dan Ensiklopedi.
6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat
penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut :
a. Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku
literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan
obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi
peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain
dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip,
hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori,
media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya
yang relevan dengan masalah yang diteliti.dimana beberapa data dimintakan
klarifikasi pada:
1. Manager atau badan Personalia PT. Wijaya Karya
2. Pekerja di PT. Wijaya Karya
3. Manager PT Jamsostek
7. Teknik Analisis Data
Teknik pengolahan data adalah bagaimana caranya mengolah data yang
berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan
analisa yang sebaik-baiknya (Seorjono dan Abdurrahman, 2003: 46). Penulis
menggunakan model Silogisme dan model Interpretasi.
Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif.
Silogisme disusun dari dua proposisi (pernyataan) dan sebuah konklusi.
Interpretasi mempunyai dua bentuk, yaitu: arti sempit dan arti luas. Interpretasi
dalam arti sempit (deskriptif) yaitu interpretasi data yang dilakukan hanya sebatas
pada masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan
diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Sedang interpretasi dalam arti luas
(analik) yaitu interpretasi guna mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan
tidak hanya menjelaskan/menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga
melakukan intervensi (generalisasi) dari data yang diperoleh denagn teori-teori
yang relevan denagn hasil-hasil penelitian tersebut.
F. Sistematika Penelitian
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka
penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapaun sistematika penulisan
hukum ini terdiri dari 4 ( empat ) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian
yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil
penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagi berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori
dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan
menguraikan Tinjauan umum tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
Tinjauan umum tentang Budaya Hukum dan Tinjauan umum tentang
Efektifitas Hukum. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan
menampilkan bagan kerangka pemikiran.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyajikan pembahasan berupa
jawaban atas pertanyaan dalam perumusan masalah, yaitu :
a. Untuk mengetehui tanggung jawab PT Wijaya Karya terhadap
pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
b. Untuk mengetahui prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja
oleh PT Jamsostek terhadap pekerja PT Wijaya Karya.
BAB IV : PENUTUP
Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran penulis atas
pembahasan permasalahan tersebut dalam bab-bab sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA
Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dan dijadikan bahan
pemikiran dalam penulisan hukum ini.
LAMPIRAN
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
a. Tinjauan Umum pengertian tentang Pekerja
Seperti yang kita ketahui dalam dunia kerja terdapat banyak
istilah untuk pekerja, seperti: buruh, karyawan, atau pegawai. Namun
semua istilah tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu:
orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah sebagai imbalan
(Darwin Prins; 2000 : 20). Namun kali ini penulis hanya membahas
beberapa istilah, antara lain.
(1) Pekerja
Istilah buruh sangat umum dan terkenal dalam bidang
perburuhan sejak zaman belanda, karena peraturan perundang-
undangan yang lama menggunakan istilah buruh. Pada zaman
belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti
kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang
ini disebut sebagai “Blue Collar”, sedangkan yang melakukan
pekerjaan di kantor pemerintahan atau swasta disebut sebagai
“White Collar”. Perbedaan yang membawa konsekuensi pada
perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda
tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang
pribumi.
Pengertian buruh berbeda dengan pengertian pegawai negeri
meskipun keduanya termasuk pengertian tenaga kerja. Adapun beda
buruh dengan pegawai negeri dapat diketahui segi hukumnya
maupun dari segi peraturan perundangan yang mengaturnya.
Bagi buruh, hubungan hukum antar buruh dengan majikan
berdasrkan hubungan hukum keperdataan, artinya hubungan hukum
tersebut harus dibuat antara dua pihak yang mempunyai kedudukan
perdata. Bagi pegawai negeri, hubungan hukum antara pegawai
negeri dengan pemerintah berdasarkan hukum publik.
Dalam hal tertentu yang tercakup dalam pengertian pekerja
atau buruh diperluas. dalam hal kecelakaan kerja, dalam Undang-
undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja
pasal 5 ayat (2), ditentukan bahwa, termasuk tenaga kerja dalam
jaminan kecelakaan kerja ialah :
(a) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang
menerima upah maupun yang tidak;
(b) Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang
memborong adalah perusahaan;
(c) Narapidana yang dipekerjakan perusahaan.
Dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 40 tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Naional, memberikan pengertian : “Setiap
orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan
dalam bentuk lain”.
Dalam pasal 1 huruf d Undang-undang No. 7 tahun 1981
tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, memberikan
pengertian bahwa buruh adalah: “Tenaga kerja yang bekerja pada
perusahaan dengan menerima upah”.
Untuk melengkapi pengertian atau perumusan buruh ini,
perlu dikemukakan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 ini ,
meskipun dikatakan sebagai sumber utama hukum Ketenagakerjaan
negara Indonesia, ternyata tidak memberikan perumusan yang jelas
tentang apa yang dimaksud dengan Buruh.
Istilah pekerja secara yuridis baru ditemukan dalam UU
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membedakannya
dengan pengertian tenaga kerja. Dalam UU No.13 Tahun 2003
pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Tenaga kerja adalah : “Setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat”. Dari pengertian ini jelaslah bahwa pengertian
tenaga kerja sangat luas yakni mencakup semua penduduk dalam
usia kerja dalam UU No.13 Tahun 2003 minimal berumur 14 tahun.
Dari pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dapat
disimpulkan bahwa buruh adalah : “setiap orang yang melakukan
pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan kerja yang bertujuan
untuk menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat”. Kalimat “didalam hubungan kerja” perlu digaris
bawahi karena disinilah letak kuncinya apakah orang itu tenaga
kerja atau buruh. Orang itu disebut buruh apabila dia telah
melakukan hubungan kerja dengan majikan. Kalau tidak maka dia
hanyalah “tenaga kerja”, belum termasuk buruh. Jadi disini tenaga
kerja lebih luas daripada buruh, sebab buruh merupakan bagian dari
tenag kerja. Tetapi dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam Undang-undang
Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
Dengan demikian dapat disimpulkan walaupun
perumusannya agak berlain-lainan tentang pengertian pekerja, pada
dasarnya memuat unsur yang sama, yaitu : seseorang yang bekerja
pada orang lain dengan menerima upah. Jadi pekerja pengertiannya
sama dengan kata buruh.
(2) Pengusaha
Sebelum istilah pengusaha ada, maka istilah majikan yang
digunakan untuk menyebut mereka para pengusaha yang
mempekerjakan dan membayar buruh. Sama halnya dengan istilah
buruh, istilah majikan itu tidak sesuai dengan konsep di dalam
Hubungan Industrial, karena bila kita mendengar kata majikan,
maka yang terlintas di dalam pikiran kita adalah orang yang
memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk menekan buruh agar
selalu menurut kepadanya, padahal antara buruh dan majikan secara
yuridis merupakan mitra kerja yang mempunyai kedudukan yang
sama. Karena itu lebih tepat jika disebut dengan Pengusaha.
Sehubungan dengan hal tersebut, perundang-undangan yang
lahir kemudian seperti UU No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan, UU No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Nasioanal.
Undang-undang No. 7 tahun 1981 pasal 1 huruf b
memberikan pengertian sebagai berikut :
(a) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan
sesuatu perusahaan milik sendiri;
(b) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
(c) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di
Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan angka 2, yang berkedudukan di luar Indonesia.
Dalam pasal 1 angka 15 UU No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Nasioanal, memberikan pengertian Pemberi kerja
adalah : “Orang perseorangan atau penyelenggara negara yang
mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lainnya”.
Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, pengertian pengusaha adalah sebagai berikut :
(a) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
(b) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
(c) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di indonesia
dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah
indonesia.
Sedangkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1970
Tentang Keselamatan Kerja, pengusaha adalah :
(a) Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha
milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat
kerja;
(b) Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk
keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
(c) Orang atau badan hukum yang indonesia mewakili orang atau
badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang diwakili
berkedudukan di luar indonesia.
Adapun yang dimaksud dengan perusahaan dapat dilihat
pada pasal 1 huruf a Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan yang berbunyi :
“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh
dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta
maupun milik Negara.
Dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun
2000 memberikan definisi tentang perusahaan adalah : “ Setiap
bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang
perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh
dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Dari
pengertian tersebut jelaslah bahwa pengertian pengusaha
menunjukkan pada orangnya sedangkan perusahaan menunjuk pada
bentuk usaha atau orangnya.
Sedangkan pengertian perusahaan dalam pasal 1 angka 6 UU
nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :
(a) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain;
(b) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Dari pengertian di atas jelaslah bahwa pengertian pengusaha
menunjukkan pada orangnya sedangkan perusahaan menunjuk pada
bentuk usaha atau orangnya.
Jadi bisa dikatakan bahwa istilah pengusaha adalah yang
paling tepat dan pantas digunakan karena memberikan gambaran
adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara pihak yang saling
berkait, sehingga tercipta hubungan kerja yang tepat.
b. Pengertian Umum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(1) Pengertian Jaminan sosial Tenaga Kerja
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi
tyenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti
sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan
sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja
berupa kecelakaan kerja,sakit,hamil,bersalin,hari tua, dan meninggal
dunia. ( Zulaini Wahab,2001:143 )
Melihat pengertian tersebut perlindungan dalam jaminan
sosial tenaga kerja terbagi 2 (Dua), yaitu:
(a) Perlindungan bagi pekerja dalam bentuk santunan berupa uang
jaminan (kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua).
(b) Perlindungan bagi pekerja berupa pelayanan kesehatan, jaminan
pemeliharaan kesehatan.
Pemerintah didalam menjamin perlindungan bagi tenaga kerja
membuat program, yang disebut program jaminan sosial tenaga kerja
(Program Jamsostek). Program Jamsostek diadakan untuk
memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga
harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi resiko-
resiko yang timbul didalam hubungan kerja (Endank Rohani,
2002:40). (“Every employer has a set of responsibilities to their
employees to ensure their environment is safe, and the risk of an
accident at work is minimal. This not only protects their workers, but
prevents work accident claims being filed against them.:) ,( Jurnal
Rekayasa Sipil, Vol 1, No 1 (2008)
Pengertian jaminan sosial tenaga kerja menurut Pasal 1 butir
(1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek
menyebutkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang
dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua, dan meninggal dunia
(2) Pengaturan Jamsotek
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14
tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek. Undang-
undang ini memuat pengaturan tentang penyelenggaraan jaminan
sosial tenaga kerja, program jamsostek, iuran, besarnya jaminan dan
tata cara pembayaran, badan penyelenggara, serta ketentuan pidana.
Landasan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam
Undang-undang Nomor 3 tahun 1992, yaitu Pasal 3 ayat (1) dan (2)
sebagai berikut :
Ayat (1) : “Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja
diselenggarakan program kepada jaminan sosial tenaga kerja yang
pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
Ayat (2) : “Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga
kerja”.
Pada hakekatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1992, program jaminan sosial tenaga kerja memberikan
kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga
sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Jadi
pokok utama dari tujuan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
adalah untuk mencapai tujuan sosial dengan memberikan ketenangan
kerja bagi buruh/karyawan yang merupakan pelaksana pembangunan
melalui perlindungan terhadap terganggunya arus penerima
penghasilan.
Ruang lingkup atau bentuk program jaminan sosial tenaga
kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa Ruang
lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang
ini meliputi :
1) Jaminan Kecelakaan Kerja;
2) Jaminan Kematian;
3) Jaminan Hari Tua;
4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Berdasarkan hal tersebut diatas penjelasan satu persatu
mengenai bentuk program jaminan kecelakaan kerja yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja.
International Labour Organization (ILO) mendefinisikan
kecelakaan kerja sebagai kecelakaan fisik atau penyakit sebagai akibat
dari kerja dan tidak karena kesengajaan yang menimbulkan ketidak
mampuan bekerja untuk sementara atau tetap atau kematian ( Sendjun
Manulang, 1982:86 ).
Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan kerja menurut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dapat dilihat dalam Pasal 1
butir (6) adalah : “Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi
berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul
karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam
perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke
rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui”.
Kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat
kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang sama dilalui atau wajar
dilalui, juga meliputi penyakit yang timbul karena hubungan kerja
yaitu dikatakan sebagai penyakit yang mempunyai akibat langsung
bagi pekerja maka dianggap sebagai penyakit yang timbul karena
akibat hubungan kerja.
Adapun jaminan yang diberikan terhadap pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor
3 tahun 1992 adalah :
a) Biaya pengangkutan;
b) Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
c) Biaya rehabilitasi;
Santunan berupa uang yang meliputi : santunan sementara
tidak mampu bekerja; santunan cacad sebagian untuk selama-
lamanya; santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik
maupun mental; santunan kematian.
Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja masih
belum mampu bekerja, pengusaha tetap membayar upah tenaga kerja
yang bersangkutan, sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang
dialami diterima oleh semua pihak.
(3) Kewajiban PT. Jamsostek Bagi Perusahaan
Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Jamsostek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga
kerja terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja
dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari
tua, maupun meninggal dunia.
Penyelenggaraan program Jamsostek bersifat wajib dan
dilaksanakan dengan sistem asuransi sosial untuk menjamin hak-hak
peserta dan kewajiban lainnya dari badan penyelenggara dengan tidak
meninggalkan watak sosialnya (Zulaini Wahab, 2001:146).
Ciri-ciri dasar dari masing-masing program tersebut, dapat
disimpulkan bahwa program-program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKC), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
adalah termasuk program asuransi, sedangkan program Jaminan Hari
Tua (JHT) merupakan suatu bentuk program dana pensiun yang
menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya (Zulaini Wahab,
2001:146).
Program Jamsostek diselenggarakan oleh negara,tetapi
pelaksanaanya dilakukan oleh Badan Penyelenggara yang ditunjuk.
Dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang
ketenagakerjaan melimpahkan tugas dan wewenang penyelenggara
program tersebut kepada Badan Penyelenggara yang ditunjuk.
PT. Jamsostek merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) mempunyai 2 (dua) kewajiban bagi perusahaan, yaitu:
1) Mengadministrasikan kepesertaan Jaminan Hari Tua (JHT) dan
menginvestasikan dana iuran Jaminan Hari Tua (JHT)
2) Bertindak sebagai perusahaan asuransi jiwa yang mengelola
program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKC), Jaminan Kematian
(JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan(JPK) (Zulaini Wahab,
2001:147).
Walupun PT Jamsostek bertindak sebagai perusahaan asuransi
jiwa sebagaimana dikemukakan diatas, namun PT Jaaamsostek tidak
tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian. (Zulaini Wahab, 2001:147).
Adapun kewajiban dasar PT. Jamsostek bagi pekerja adalah
sebagai berikut:
1) Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan
hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
2) Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah
menyumbang tenaga dan pikirannya kepada perusahaan
tempatnya bekerja (Lalu Husni, 2005:153).
Oleh karena itu PT Jamsostek mendidik kemandirian pekerja
sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasih orang lain bila
dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakan kerja,
sakit, hari tua dan lainnya (Lalu Husni, 2005:154).
(4) Besar/Bentuk dan Tata Cara Pembayaran dan Pelayanan Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK)
a) Pengertian
Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja
merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam
melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya
sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya
resiko - resiko sosial seperti kematian atau cacat karena
kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan
adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan
tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga
pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan
kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% s/d 1,74% sesuai
kelompok jenis usaha.
b) Manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan
kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami
kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba
kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.
Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh
perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis
usaha sebagaimana tercantum pada iuran.
Iuran JKK :
1. Kelompok I : 0.24 % dari upah sebulan;
2. Kelompok II : 0.54 % dari upah sebulan;
3. Kelompok III : 0.89 % dari upah sebulan;
4. Kelompok IV : 1.27 % dari upah sebulan;
5. Kelompok V : 1.74 % dari upah sebulan;
*) sesuai dengan PP Nomor 76 tahun 2007
Tata Cara Pengajuan Jaminan:
1. Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form
jamsostek 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada
PT. Jamsostek (persero) tidak lebih dari 2x24 Jam terhitung sejak
terjadinya kecelakaan.
2. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh / meninggal dunia oleh
dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan
kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada PT. Jamsostek (persero)
tidak lebih dari 2X 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan
sembuh/meninggal. Selanjutnya PT. Jamsostek (persero) akan
menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan
kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahliwaris.
3. Form Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan
pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:
a) Fotokopi kartu peserta (KPJ).
b) Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form
Jamsostek 3b atau 3c.
c) Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi
pengangkutan
(5) Hambatan Dalam Keikutsertaan Program Jamsostek
Pelita VI diperkirakan bahwa pertumbuhan jumlah tenaga
kerja mencapai sekitar 12 juta orang. Dengan kata lain setiap tahun
bertambah 2.5 juta tenaga kerja. Kalau pertambahan jumlah peserta
program Jamsostek di bawah angka pertumbuhan tenaga kerja maka
PT. Jamsostek akan mengalami kemunduran, tidak mampu
menyeimbangkan jumlah peserta dengan jumlah pertumbuhan tenaga
kerja. Untuk itu pihak PT. Jamsostek pada awal Pelita VI
menargetkan kepesertaan tenaga kerja rata-rata 25% (2 juta orang
setahun), sehingga diharapkan akhir Pelita VI terdapat 20 juta tenaga
kerja yang ikut dalam program Jamsostek. Pemenuhan target yang di
tetapkan tersebut di atas bukan hal yang mudah dan tentunya akan
mengalami hambatan-hambatan yang lebih kompleks lagi dalam
pelaksanaannya. Beberapa hambatan dalam menjaring kepesertaan
program jamsostek yang dihadapi saat ini, antara lain adalah sebagai
berikut:
1) Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pihak
pengusaha/kontraktor/pemborong untuk mengikutsertakan tenaga
kerjanya dalam program Jamsostek.
2) Masih banyak tenaga kerja yang belum mengetahui bahwa
program Jamsostek merupakan haknya untuk mendapatkan
perlindungan. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pengetahuan
mereka dan sekitar 78% tenaga kerja di Indonesia masih
berpendidikan rendah (SLTP dan SD).
3) Kepesertaan program , jamsostek selama ini ada 3 macam yang
dikenal dengan istilah Peserta Daftar Sebagian (PDS), yaitu :
a) hanya sebagian tenaga kerja diikut sertakan.
b) Tidak semua dari program jamsostek diikut sertakan.
c) Kepesertaan yang tidak membayar penuh iuran (iuran tidak
dibayar berdasarkan upah yang diterima sebulan melainkan
berdasarkan upah pokok saja).
4) Beratnya beban yang ditanggung pengusaha untuk membayar
iuran JKK, JHT JKM dan JPK yang besarnya masing - masing
sekitar 0.24 - 1.74%, 3.70%, 0.30% dan 3-6% dari upah sebulan,
sehingga secara langsung menambah biaya produksi (varible
cost). Tidak mengherankan pada bulan Juli 1994 tercatat 20.326
perusahaan yang menunggak dengan total iuran yang belum
dibayar sebesar Rp. 73 milyar.
5) Kesulitan keuangan (financial) perusahaan akibat pemenuhan
kebijakan pemerintah yaitu adanya kenaikan Upah Minimum
Reginal (UMR) tenaga kerja terhitung mulai 1 April, 1995 dan di
tambah lagi adanya kenaikan UMR sekitar 10.63 persen mulai 1
April 1996.
6) Meningkatnya jumlah perusahaan asuransi swasta yang
menawarkan berbagai macam perlindungan yang sasarannya pada
seluruh lapisan masyarakat, apalagi dalam era globalisasi sekarang
ini sudah ada perusahaan asuransi swasta asing yang
mengembangkan bisnisnya di Indonesia.
Tindakan tegas terhadap pelanggar program Jamsostek, sudah
saatnya pemerintah tidak lagi bersikap toleransi terhadap pelaksanaan
UU Nomor3 tahun 1992. Ini berkaitan dengan tekad pemerintah
meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja.
B. Kerangka Pemikiran
Interpretasi
Penerapan Hukum
Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran
Kesimpulan
Peristiwa hukum 1. Timbulnya akibat tanggung
jawab terhadap kecelakaan kerja,sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2. Adanya bentuk Pemberian klaim jaminan Kecelakaan kerja sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelengaraan Jamsostek
Peraturan Perundang-undangan 1. Undang-undang Nomor 3
Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelengaraan Jamsostek
Fakta Hukum 1. Tanggung jawab PT Wijaya Karya
terhadap Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja
2. Prosedur Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja oleh PT Jamsostek terhadap Pekerja
Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya
pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak
terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila dan
pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat dan
martabat serta kemampuan manusia, juga kepercayaan pada diri sendiri dalam
rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materiil maupun
spiritual.
Peran serta pekerja dalam pembangunan semakin meningkat dengan
disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapi. Oleh karena itu kepada
pekerja perlu di berikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan
kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas
nasional.
Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan
pekerja di selenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek.
Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui pelaksanaan jaminan sosial
tenaga kerja di PT Wijaya Karya
Dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja yang sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan
Jamsostek, maka pada penulisan hukum (Skripsi) ini akan diketahui tentang cara,
tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan prosedur
pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek terhadap pekerja
BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi PT. Wijaya Karya
a. Sejarah Berdirinya PT. Wijaya Karya
Didirikan pada 11 Maret 1960, PT Wijaya Karya (Persero), biasa
disebut WIKA, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah hasil
nasionalisasi perusahaan Belanda, Naamloze Vennotschap Technische Handel
Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co disingkat NV Vis en Co. Berawal
dari perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan instalasi, WIKA
berkembang menjadi perusahaan yang sehat dengan empat pilar bisnis utama
yaitu usaha jasa Konstruksi, Industri, Perdagangan dan Realti.
WIKA mendorong setiap unit usahanya yang memiliki potensi untuk
berkembang lebih pesat dan memberi nilai tambah bagi menjadi unit usaha
yang mandiri. Setelah pembentukan WIKA Beton yang pada awalnya adalah
Divisi produk beton pada tahun 1997, WIKA melanjutkan pembentukan PT
WIIKA In-trade yang awalnya adalah Divisi Industri dan Peradagangan serta
PT WIKA Realty yang awalnya adalah Divisi Realti, pada awal tahun 2000.
Keempat pilar bisnis tersebut kini dikelola oleh divisi konstruksi dan
3 anak perusahaan. Dengan demikian setiap unit usaha semakin terfokus pada
pengelolaan bidang usahanya, agar suatu saat unit-unit usaha tersebut dapat
menunjukkan diferensiasinya dan akhirnya meningkatkan nilai tambah sesuai
kondisi lingkungan.
Untuk meningkatkan daya saing, maka perusahaan memutuskan untuk:
1. Pembinaan dan pengembangan budaya mutu yang berkelanjutan
2. Pencegahan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja
3. Pengelolaan dan pengendalian lingkungan, termasuk pencegahan
terjadinya pencemaran
4. Penerapan dan pengembangan manajemen risiko
5. Perlindungan informasi secara berkelanjutan di dalam pengembangan,
penggunaan, pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan.
Komitmen tersebut dilaksanakan berdasarkan pada prinsipprinsip
tata kelola perusahaan yang baik. WIKA menjalankan program tanggung
jawab sosialnya seiring dengan perkembangannya menjadi perusahaan yang
kuat, inovatif, dan bertumbuh. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN)
WIKA menjalankan program tanggung jawab sosialnya dalam format
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sejarah program PKBL
berawal dari dibentuknya Unit Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan
Koperasi di Lingkungan PT Wijaya Karya (PPEL-K WIKA), dan keluarnya
SK Direksi Nomor: SK.01.06/00.185/91 pada tanggal 25 Nopember 1991.
Sesuai dengan namanya kegiatan unit tersebut hanya penyaluran pinjaman
dana ke Mitra Binaan Ekonomi Lemah dan Koperasi.
Dalam pertumbuhannya, PPEL-K bertransformasi menjadi PKBL
sesuai SK Direksi nomor: SK.01.01/ A.DIR.0394/99 tanggal 4 Nopember
1999. Transformasi tersebut memperluas program-program yang sudah ada
dengan memasukkan program Pembinaan Lingkungan.
b. Data Perusahaan
1) Nama Perusahaan : PT. Wijaya Karya
2) Didirikan : 23 Juli 1987
3) Lokasi
a) Kantor Pusat : Summitmas-1, lantai 18
Jl. Jendral Sudirman Kav. 61-62
Jakarta 12190 , Indonesia
Tel. (021)-2521734 (021)-2521883
Fax. (021)-2522560
b). Kantor cabang : Wilayah V
Jawa Tengah & D.I Yogyakarta
Jl. Teuku Umar No. 21 Semarang 50234
Phone : +62 24 841189
Fax : +62 24 8318135
c) Jenis Proyek : Paragon City , Semarang
Klien : PT Cakrawala Sakti
Alamat : Jl. Pemuda Semarang
Luas Lahan : 47.000 m2
Luas Bangunan : 120.000 m2
(terbagi dalam dua fase pengembangan)
Arsitek : PT Cakrawala Sakti Kencana
4) Investasi
a) Nilai Investasi : US $ 500.000.000
b) PT. Wijaya Karya sebagai kontraktor utama, dan Golden Flower Group
selaku PT Cakrawala Sakti sebagai pengelola.
5) Dewan Komisaris dan Direksi
a) Ir. Agoes Widjanarko, MIP, Presiden Komisaris
b) Pontas Tambunan, SH, Komisaris
c) Soepomo, SH, SP.N, L.LM, Komisaris
d) DR. Amanah Abdulkadir, Komisaris Independen
e) Brigjend TNI (Pur) Dadi Pratjipto, SE, Komisaris Independen
f) Bintang Perbowo , Presiden Direktur
g) Ganda Kusuma , Direktur Keuangan
h) Budi Harto , Direktur Operasional
i) Tonny Warsono , Direktur SDM
j) Slamet Maryono , Direktur Operasional II
(Sumber data sekunder: Profil perusahaan PT. Wijaya Karya)
c. Struktur Organisasi Perusahaan
Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Struktur
organisasi secara keseluruhan menceminkan pola hubungan yang tetap,
mempunyai pola interaksi tertentu dan mencerminkan cara kordinasinya.
Dalam struktur organisasi masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri.
Pembagian kerja ini dimaksudkan untuk menyederhanakan keanekaragaman
dari kegiatannya
Adapun bagan atau gambar struktur organisasi dari PT. Wijaya Karya
dapat dilihat sebagai berikut
Gambar 3 : Struktur Organisasi PT Wijaya Karya
Struktur Organisasi
Presiden Komisaris
Ir. Agoes Widjanarko, MIP
Komisaris
Pontas Tambunan, SH Soepomo, SH.,SP.N
Direksi
Bintang Prabowo
Komisaris Independent
Pur. TNI Dadi Pratjipto
Komisaris Independent
DR. Amanah Abdul Kadir
DEP EPC
Anak Perusahaan WIKA BETON
WIKA INTRADE WIKA REALITY
Usaha Patungan IKPT
WIKA NGK SWEEP
GM GMPP GMOP GMKU
GMSPDN GMSU
Devisi DSU I DSU II DSU III
DBG DME DPK
Cabang
d. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab PT. Wijaya Karya
Adapun tugas, fungsi, dan wewenang serta tanggung jawab yang ada di
PT. Iskandar Indah printing Textile adalah sebagai berikut :
1) General Manager Personalia & Keuangan
Fungsi
a) Memastikan tersajinya RKAP dan rencana kerja 3 tahunan.
b) Memastikan tersajinya Laporan Keuangan bulanan maupun audit.
Tanggung jawab
a) Terlaksananya pembuatan RKAP dan rencana kerja 3 tahunan.
b) Tersajinya Laporan Keuangan bulanan.
Tugas
a) Terlaksananya pmbuatan RKAP dan rencana kerja 3 tahunan.
b) Tersajinya Laporan Keuangan bulanan.
Wewenang
a) Mensyahkan pembayaran opersional pabrik.
b) Mensyahkan laporan keuangan.
2) Manager Personalia dan General Affair
Fungsi
a) Terselenggaranya proses administrasi keporsanaliaan dan operasional
Umum.
b) Terselenggaranya ketentuan instruksi dari perusahaan maupun
pemerintah Cq Depnaker.
Tanggung jawab
a) Menyelenggarakan proses rekrut sesuai dengan perencanaan
kebutuhan pegawai.
b) Pembinaan pegawai antara lain pelatihan-pelatihan.
Tugas
a) Melaksanakan rekrutmen.
b) Menyiapkan kegiatan pelatihan.
Wewenang
a) Menerbitkan Surat Peringatan 1,2,3 atas dasar permintaan langsung
pegawai yang bersangkutan.
b) Verifikasi pengeluaran biaya personalia dan umum.
3) Worker
Fungsi
a) Terlaksananya produksi secara kualitas dan kuantitas.
b) Melaksanakan sistim manajemen mutu ISO 9000 dan ISO 14000.
Tanggung jawab
a) Mencapai target produksi secara kualitas dan kuantitas.
b) Melaksanakan program 5 S.
Tugas
a) Mencapai target produksi.
b) Melaksanakan standar kerja di seksi masing-masing.
Wewenang
a) Melaporkan kepada sub leader / leader jika terjadi tendensi reject atau
kerusakan mesin.
b) Melaporkan kepada sub leader / leader jika proses produksi tidak
sesuai dengan standar.
4) Perpajakan
Fungsi
a) Terselenggaranya tertib administrasi perpajakan dengan baik dan
pelaporan pajak tepat waktu.
b) Meminimalkan Perbedaan Pajak dengan pihak Kantor Pajak.
Tanggung jawab
a) Terlaksananya pelaporan pajak setiap bulan dengan tertib dan benar.
b) Meminimalkan perbedaan Pajak dengan Kantor Pajak Negara.
B.Tanggung Jawab PT Wijaya Karya terhadap pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja
Dalam penelitian ini yang menjadi responden untuk memperoleh data
mengenai pelaksanaaan tanggung jawab terhadap pekerja pada PT. Wijaya Karya
adalah :
a. Ibu Rini Ambarwati selaku staf bagian personalia PT. Wijaya Karya
b. Bapak Soni Kuncoro selaku staf bagian personalia PT. Wijaya Karya
c. Bapak Darmadi selaku staf bagian personalia PT. Wijaya Karya
d. Bapak Jaya Kusuma selaku staf bagian personalia PT. Wijaya
Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, kondisi tenaga kerja
dalam PT Wijaya Karya adalah sebagai berikut:
Data jumlah tenaga kerja yang dipertanggung jawabkan:
Jabatan Jumlah pekerja dan
status pekerja
Tenaga kerja
yang diasuransian
Rincian Utama
Direktur 1orang,status
pekerja tetap
Asuransi jaminan tenaga kerja reguler atau
ltetap untuk
mempersiapkan
pembayaran pesangon
Tenagakerja
langsung
68orang,status
termasuk karyawan
temporer
Asuransi jaminan
keberangkatan,
Asuransi biaya
kepulangan,
Asuransi
kecelakaan
Asuransi untuk
menanggung
kecelakaan, penyakit,
atau kecelakaan di luar
kecelakaan kerja.
Karyawan 61orang,status
termasuk karyawan
Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan, PT. Wijaya Karya
telah menjadi peserta Jamsostek sejak bulan Januari tahun 1988, dan
mengikusertakan 129 pekerja tetap (61 Karyawan dan 68 Tenaga Kerja
Langsung). Dengan ketentuan yang diikutkan dalam program Jamsostek pada PT.
Wijaya Karya hanya bagi pekerja tetap saja, dengan pertimbangan bagi pekerja
tidak tetap menurut wawancara penulis dengan Ibu Rini Ambarwati selaku
manager personalia mengatakan bahwa bagi pekerja tidak tetap hanya bekerja
pada PT. Wijaya Karya apabila ada proyek yang dikerjakan, selebihnya apabila
tidak ada proyek yang dikerjakan, maka pekerja-pekerja tersebut tidak lagi
bekerja pada. PT. Wijaya Karya.. Dengan pertimbangan tersebut maka bagi
pekerja tidak tetap tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek. Sedangkan
apabila ada kecelakaan kerja bagi pekerja tidak tetap yang bekerja pada PT.
Wijaya Karya seluruhnya adalah tanggungan perusahaan, termasuk kecelakaan
yang terjadi dalam hubungan kerja, penyakit yang timbul dalam hubungan kerja
ataupun perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke
rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Dengan ketentuan bagi pekerja
tidak tetap tidak disediakan fasilitas asuransi dan tunjangan dari perusahaan.
Setiap upaya yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja hanya
akan berhasil diterapkan jika kedua pihak yaitu PT Wijaya Karya dan para
pekerja melakukan kerjasama sinergis dan harmonis. Setiap pelaku harus
bertekad dan berdisiplin memperkecil terjadinya kecelakaan kerja. PT Wijaya
Karya perlu memiliki tujuan memperkecil kejadian kecelakaan kerja sampai nol.
Manfaat bagi kepentingan karyawan berupa keselamatan kerja yang maksimum
dan begitu pula bagi PT Wijaya Karya berupa keuntungan maksimum.
Data kecelakaan kerja pada PT Wujaya Karya menunjukkan dari tahun
2005 sampai dengan bulan tahun 2009 adalah:
2005 2006 2007 2008 2009
Kasus
kecelakaan
kerja berat
13 kasus
kecelakaan
berat
18 kasus
kecelakaan
berat
11 kasus
kecelakaan
berat
15 kasus
kecelakaan
berat
7 kasus
kecelakaa
n berat
Kasus
kecelakaan
kerja ringan
19 kasus
kecelakaan
ringan
11 kasus
kecelakaan
ringan
11 kasus
kecelakaan
ringan
22 kasus
kecelakaan
ringan
12 kasus
kecelakaa
n ringan
Data jumlah
kasus
kecelakaan
kerja
32 kasus
kecelakaan
kerja
29 kasus
kecelakaan
kerja
22 kasus
kecelakaan
kerja
37 kasus
kecelakaan
kerja
19 kasus
kecelakaa
n kerja
Sumber data : Personalia PT Wijaya Karya
Dari keterangan data yang menunjukkan kecelakaan kerja dala PT Wijaya
Karya maka dalam hal ini penulis menentukan langakah-langkah yang ditempuh
apabila terjadi kecelakaan kerja antara lain :
1. PT Wijaya Karya Apabila terjadi kecelakaan, pemegang polis segera
memberitahukan kepada PT. Asuransi Umum Sinarmas dalam waktu 3 x 24
jam sejak kecelakaan terjadi dengan disertai keterangan-keterangan lengkap
mengenai kecelakaan dan cedera yang dialami Tertanggung (karyawan).
Kepada Tertanggung segera diadakan pengobatan/perawatan dan sama sekali
tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dapat menghalangi penyebuhan
atau pemulihan kesehatan.
2. Dalam hal meninggal dunia, segera memberitahukan kepada PT. Asuransi
Umum Sinarmas sebelum penguburan dilakukan. Jika dianggap perlu,
asuransi dapat meminta untuk diadakan pemeriksaan atas jenazah satu sama
lain berkaitan dengan masalah penentuan pemberian santunan.
3. Tertanggung dan pihak yang berkepentingan dalam pertanggungan ini harus
memberikan segala keterangan kepada PT.Asuransi Umum Sinarmas
secepatnya sesuai keadaan yang sebenarnya dilengkapi bukti tertulis sah dari
yang berwajib.
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipehuni, maka segala
hak atas santunan menjadi batal.
Dalam pelaksanaannya tanggung jawab terhadap kecelakaan kerja dilakukan
oleh PT Wijaya Karya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan
kerja,dimana dalam hal ini :
a. secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua
syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan
semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang
bersangkutan, pada tempattempat yang mudah dilihat dan menurut petunjuk
pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar
keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya,
pada tempat-tempat yang keselamatan kerja.
c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang
diwajibkan pada tenaga kerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan
bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan
petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk-petunjuk yang
diperlukan menurut petunjuk pegawai.
Hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1992 tentang Jamsostek, karena menurut Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial tenaga Kerja
bahwa pengusaha yang telah menyelenggarakan program pelayanan
pemeliharaan kesehatan sendiri dengan manfaat lebih baik dari program
pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek, tidak wajib
untuk mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan pada PT. Jamsostek.
Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas tidak jarang pekerja mengalami
kecelakaan kerja bukan karena kelalaian dari dirinya saja tetapi juga karena
perusahaan kurang memahami dan tidak melindungi karyawan dengan alat
pengaman ketika mereka bekerja. Kalau ini dibiarkan maka motivasi dan kinerja
karyawan bakal semakin menurun. Karena itu PT Wijaya Karya sewajarnya
memiliki strategi memperkecil dan bahkan menghilangkan kejadian kecelakaan
kerja di kalangan karyawan sesuai dengan kondisi perusahaan. Strategi yang
perlu diterapkan PT Wijaya Karya meliputi:
1. Pihak manajemen PT Wijaya Karya perlu menetapkan bentuk perlindungan
bagi karyawan dalam menghadapi kejadian kecelakaan kerja. Misalnya
karena alasan finansial, kesadaran karyawan tentang keselamatan kerja dan
tanggung jawab perusahaan dan karyawan maka perusahaan bisa jadi
memiliki tingkat perlindungan yang minimum bahkan maksimum.
2. Pihak manajemen PT Wijaya Karya dapat menentukan apakah peraturan
tentang keselamatan kerja bersifat formal ataukah informal. Secara formal
dimaksudkan setiap aturan dinyatakan secara tertulis, dilaksanakan dan
dikontrol sesuai dengan aturan. Sementara secara informal dinyatakan tidak
tertulis atau konvensi dan dilakukan melalui pelatihan dan kesepakatan-
kesepakatan.
3. Pihak manajemen PT Wijaya Karya perlu proaktif dan reaktif dalam
pengembangan prosedur dan rencana tentang keselamatan dan kesehatan
kerja karyawan. Proaktif berarti pihak manajemen perlu memperbaiki terus
menerus prosedur dan rencana sesuai kebutuhan perusahaan dan karyawan.
Sementara arti reaktif, pihak manajemen perlu segera mengatasi masalah
keselamatan dan kesehatan kerja setelah suatu kejadian timbul.
4. Pihak manajemen PT Wijaya Karya dapat menggunakan tingkat derajad
keselamatan dan kesehatan kerja yang rendah sebagai faktor promosi
perusahaan ke khalayak luas. Artinya perusahaan sangat peduli dengan
keselamatan dan kesehatan kerja.
Sesuai dengan strategi di atas maka program yang diterapkan untuk
menterjemahkan strategi itu diantara perusahaan biasanya dengan pendekatan
yang berbeda. Hal ini sangat bergantung pada kondisi perusahaan. Secara umum
program memperkecil dan menghilangkan kejadian kecelakaan kerja dapat
dikelompokkan : telaahan personal, pelatihan keselamatan kerja, sistem insentif,
dan pembuatan aturan penyelamatan kerja
Menurut wawancara penulis dengan Ibu Rini Ambarwati selaku manager
personalia mengatakan bahwa bagi pekerja tidak tetap hanya bekerja pada PT.
Wijaya Karya apabila ada proyek yang dikerjakan, selebihnya apabila tidak ada
proyek yang dikerjakan, maka pekerja-pekerja tersebut tidak lagi bekerja pada
PT. Wijaya Karya. Dengan pertimbangan tersebut maka bagi pekerja tidak tetap
tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek. Sedangkan apabila ada
kecelakaan kerja bagi pekerja tidak tetap yang bekerja pada PT. Wijaya Karya
seluruhnya adalah tanggungan perusahaan, termasuk kecelakaan yang terjadi
dalam hubungan kerja, penyakit yang timbul dalam hubungan kerja ataupun
perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah
melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Dengan ketentuan bagi pekerja tidak
tetap tidak disediakan fasilitas asuransi dan tunjangan dari perusahaan.
Dalam pelaksanaannya, pengusaha telah menerapkan ketentuan perjanjian
kerja bersama (PKB) Pasal 63 ayat (5) dan (6) ini dengan baik, hal ini dapat
dilihat dengan penunjukan Asuransi Jiwa Sinar Mas sebagai pihak asuransi yang
menjamin jaminan kecelakaan kerja di PT. Wijaya Karya.. Asuransi Jiwa Sinar
Mas selaku pihak yang memberi jaminan dalam perlindungan telah memberikan
fasilitas yang terbaik bagi pekerja di PT. Wijaya Karya., hal ini dapat dibuktikan
dengan Asuransi Jiwa Sinar Mas memberikan fasilitas kesehatan berupa program
rawat inap, rawat jalan dan perawatan gigi. Berikut ini akan penulis jabarkan
pelaksanaan program jaminan Asuransi Jiwa Sinar Mas yang berhubungan
dengan jaminan keselamatan kerja di PT. Wijaya Karya.
a. Jaminan perawatan rumah sakit & pembedahan (Rawat Inap), yaitu:
1) Biaya kamar dan menginap di rumah sakit (max 90 hari)
Penggantian biaya-biaya harian akomodasi kamar, menginap dan
makan.
2) Biaya kamar semi ICU/Isolasi (max 20 hari)
Penggantian biaya-biaya harian akomodasi kamar dan menginap,
serta harus ada pernyataan tertulis dari dokter bahwa seorang peserta harus
dirawat di kamar semi ICU/Isolasi
3) Unit perawatan intensif (max 20 hari)
Penggantian biaya-biaya harian akomodasi kamar dan menginap,
serta harus ada pernyataan tertulis dari dokter bahwa seorang peserta harus
dirawat di ICU.
4) Biaya aneka perawatan rumah sakit
Obat-obat sesuai dengan resep, biaya pemeriksaan laboratrium,
pemeriksanaan radiologi, penggunaan alat-alat medis, baya perawatan,
biaya terapi, transfusi darah, pemakaian oksigen dan biaya administrasi.
5) Biaya pembedahan
Penggantian biaya yang wajar dan perlu sesuai dengan daftar
pembedahan, termasuk biaya kunjungan dokter bedah.
6) Biaya pembiusan
Penggantian biaya yang wajar dan perlu yang dibebankan oleh
dokter anastesi termasuk obat yang diberikan.
7) Biaya kamar bedah
Penggantian biaya kamar bedah, obat-obatan dan sewa alat.
8) Kunjungan Dokter di Rumah Sakit
Penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengunjungi
seorang pasien.
9) Konsutasi Dokter spesialis di Rumah Sakit
Penggantian atas biaya konsultasi pada Dokter spesialis
10) Biaya ambulans
11) Biaya sebelum dan sesudah perawatan Rumah Sakit
Penggantian biaya-biaya seperti jasa konsultasi Dokter umum,
obat-obatan dan tes laboratrium yang terjadi 30 (tiga puluh) hari sebelum
dan sesudah perawatan Rumah Sakit.
12) Perawatan gigi darurat akibat kecelakaan
Penggantian biaya-biaya yang terjadi dari cedera yang terjadi pada
gigi alamiah yang benar-benar sehat.
13) Rawat jalan darurat akibat kecelakaan
Penggantian biaya-biaya untuk perawatan sebagai pasien berobat jalan
pada klinik atau rumah sakit apapun yang terdaftar dalam jangka waktu 48
(empat puluh delapan) jam setelah kecelakaan terjadi.
14) Perawatan bedah minor
Penggantian biaya pembedahan untuk penyakit yang membutuhkan
tindakan bedah sederhana, tidak dilakukan di kamar operasi dan tidak
memerlukan Dokter anastesi.
15) Santunan kematian
Pembayaran dilakukan sesuai dengan premi yang dibayarkan oleh
peserta asuransi.
16) Santunan kecelakaan
Pembayaran dilakukan sesuai dengan premi yang dibayarkan oleh
peserta asuransi.
Dalam pelaksanaannya dalam rawat jalan ini pekerja beserta
keluarganya diberi keleluasaan untuk memilih fasilitas yang diberikan oleh
pihak rumah sakit dengan manfaat/fasilitas yang paling baik. Dengan
ketentuan apabila biaya yang dikeluarkan oleh pekerja beserta keluarganya
tidak melebihi dari premi yang dibayarkan. Maka selisih dari pembayaran
tersebut adalah tanggungan dari pekerja beserta keluarganya.
b. Program jaminan rawat jalan, yaitu:
1) Konsultasi ke Dokter Umum
Penggantian biaya untuk suatu konsultasi ke Dokter umum.
2) Konsultasi ke Dokter Spesialis
Penggantian biaya untuk suatu konsultasi ke Dokter spesialis,
tanpa harus ada surat rekomendasi dari Dokter umum.
3) Konsultasi dan obat-obatan
Penggantian biaya-biaya untuk suatu kunjungan dan obat-obatan
yang berhubungan dengan diagnosis.
4) Obat-obatan yang diberikan resep Dokter
Penggantian atas biaya resep dan ditebus di apotik.
5) Tes diagnostic
Penggantian biaya-biaya untuk tes laboratrium, serta alat-alat
pengujian diagnostic yang direkomendasikan oleh Dokter yang merawat.
6) Fisioterapi
Penggantian biaya-biaya untuk fisioterapi yang
direkomendasikan oleh Dokter.
7) Biaya administrasi
Penggantian biaya-biaya yang dibebankan untuk administrasi
berhubungan dengan pengobatan yang dilakukan.
Dalam pelaksanaannya dalam hal rawat jalan ini, maka pihak
Asuransi Jiwa Sinar Mas hanya akan mengganti sebesar 80% dari biaya yang
telah dikeluarkan oleh para pekerja beserta keluarganya. Dengan ketentuan
tidak melelebihi dari premi yang dibayarkan. Apabila biaya yang dikeluarkan
pekerja beserta keluarganya melebihi premi yang dibayarkan maka
selebihnya adalah tanggungan yang bersangkutan (pekerja dan keluarga).
c. Program jaminan perawatan gigi, yaitu:
1) Perawatan dasar
Penggantian biaya-biaya obat-obatan berdasarkan resep Dokter
gigi, rontgen gigi yang diperlukan sebelum perawatan gigi, penambalan
gigi, pencabutan, sreta peralatan saluran akar.
2) Perawatan gusi
Penggantian biaya-biaya untuk perawatan gusi termasuk
kuretase.
3) Perawatan pencegahan
Penggantian biaya-biaya untuk pembersihan karang gigi, poles
dan prophylaxis.
4) Perawatan kompleks
Penggantian biaya-biaya untuk perawatan kompleks yang
mencakup pembedahan jaringan gigi, pelapisan emas, apicoectomy.
5) Perawatan perbaikan
Penggantian biaya-biaya untuk perawatan perbaikan yang
menyangkut cappings, mahkota dan jembatan dalam bentuk plastik atau
porselen berlapis emas.
6) Gigi palsu
Penggantian biaya-biaya untuk gigi palsu yang diperlukan sesuai
dengan kehilangan gigi karena penyakit atau cedera.
Dalam pelaksanaannya jaminan perawatan gigi ini sama halnya
dengan jaminan rawat jalan, maka pihak Asuransi Jiwa Sinar Mas hanya akan
mengganti sebesar 80% dari biaya yang telah dikeluarkan oleh para pekerja
beserta keluarganya. Dengan ketentuan tidak melelebihi dari premi yang
dibayarkan. Apabila biaya yang dikeluarkan pekerja beserta keluarganya
melebihi premi yang dibayarkan maka selebihnya adalah tanggungan yang
bersangkutan (pekerja dan keluarga).
Pihak perusahaan akan membatasi maksimal 3 (Tiga) orang anak
yang akan diikutkan dalam program Asuransi Jiwa Sinar Mas dan bagi
pekerja perempuan yang anaknya sudah mengikuti asuransi pada kantor
suaminya, maka tidak lagi diikutkan dalam Asuransi Jiwa Sinar Mas pada PT.
Wijaya Karya, maka PT. Wijaya Karya juga mengadakan pengaturan
program jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja tetap untuk diselenggarakan
sendiri khususnya dalam program pemeliharaan kesehatan pada Asuransi
Jiwa Sinar Mas sesuai dengan perjanjian kerja bersama (PKB) Pasal 63 ayat
(5) dan (6). Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992, karena kepada masing-masing perusahaan
yang bersangkutan diberi keleluasaan dengan manfaat lebih baik untuk
menyelenggarakan sendiri program keempat yaitu mengenai pelayanan
pemeliharaan kesehatan bagi pekerja.
C. Prosedur Pemberian Jaminan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek
terhadap pekerja PT Wijaya Karya
Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, PT Wijaya Karya:telah
mengikutsertakan seluruh tenaga kerja tetapnya mulai dari Direksi sampai
operator yang berkedudukan paling bawah kedalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja. Sedang yang baru dalam masa training atau masa percobaan
belum di ikutsertakan, sehingga kalau terjadi kecelakaan kerja yang menimpa,
maka perusahaan yang akan bertanggung jawab. ( ”Work accident claims are
only made for injuries that the employee suffered at work, which wouldn’t
have occurred had the employer taken action to prevent the work
accident”), (journal 2009 National Accident Helpline).
Besarnya premi yang harus dibayarkan PT. Wijaya Karya .kepada PT.
Jamsostek adalah sebesar 0,89% dari gaji pokok dan tunjangan kerja sebulan dari
masing-masing pekerja. Menurut data yang telah penulis dapatkan pada
pembayaran pada 9 Desember 2009, PT. Wijaya Karya. membayar program
Jaminan Kecelakaan kerja kepada PT. Jamsostek adalah sebesar Rp.
1.094.169,00. dengan pembayaran terendah sebesar Rp. 7578,00 dan pembayaran
tertinggi sebesar. Rp. 36.445,00. Pembayaran dilakukan secara sekaligus atas
kepesertaan pekerja tetap dalam program Jaminan kecelakaan kerja, pembayaran
tersebut dilakukan setelah PT. Jamsostek menentukan jumlah yang harus dibayar
oleh PT. Wijaya Karya.Berdasarkan data-data mengenai pekerja serta upah yang
mereka terima setiap bulannya dan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal
15 setiap bulannya setelah adanya pemberitahuan mengenai jumlah yang harus
dibayar oleh perusahaan dari PT. Jamsostek.
1) Pengajuan Klaim
Dalam pelaksanaannya pengajuan klaim yang dilakukan kepada PT.
Jamsostek terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu :
a) Tahap Pertama
(1) Bagian personalia akan melaporkan kejadian yang menimpa
pekerjanya kepada PT. Jamsostek Cabang Semarag dalam waktu
paling lama 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan kerja
dengan mengisi formulir Jamsostek 3 Adapun hal-hal yang
termuat didalam formulir jamsostek 3 adalah :
(a) Identitas Perusahaan, yaitu:
(i) Nama perusahaan
(ii) Alamat dan nomor telepon
(iii) Jenis usaha
(iv) Nomor pendaftaran
(v) Nomor akte pengawasan
(b) Identitas tenaga kerja, yaitu:
(i) Nama tenaga kerja
(ii) Alamat dan nomor telepon
(iii) Tanggal lahir/umur
(iv) Jenis pekerjaan/jabatan
(v) Unit/bagian perusahaan
(c) Upah terakhir setiap bulan.
(d) Tempat, tanggal dan diuraikan kecelakaan atau penyakit yang
timbul akibat hubungan kerja.
(e) Akibat yang diderita serta bagian tubuh yang menderita
sakit/terluka.
(f) Nama serta alamat dokter yang menangani.
(g) Keadaan tenaga kerja setelah pertolongan pertama.
(2) Disamping itu bagian personalia juga akan melaporkan penyakit
yang menimpa pekerjanya sebagai akibat hubungan kerja, dengan
ketentuaan waktu sama seperti tersebut di atas.
(3) Pengobatan dan perawatan dilakukan di rumah sakit atau dokter
yang merawat dengan biaya-biaya terlebih dahulu ditanggung oleh
pihak perusahaan dan pihak perusahaan berkewajiban untuk
melakukan pertolongan pertama. Adapun bentuk pertolongan
pertama tersebut adalah sebagai berikut:
(a) Apabila kecelakaan kerja yang terjadi pada waktu prakter
Dokter perusahaan (15.00-18.00) maka pekerja yang
mengalami hal tersebut akan ditangani terlebih dahulu oleh
Dokter yang disediakan perusahaan, apabila memerlukan
pemeriksaan, perawatan dan pengobatan lebih lanjut, maka
pekerja tersebut akan di rawat lebih lanjut di Rumah Sakit
yang telah ditentukan PT. Jamsostek
(b) Sedangkan kecelakaan kerja yang terjadi pada waktu di luar
prakter dokter perusahaan, maka pekerja tersebut akan di
bawa oleh panitia K3 langsung ke Rumah Sakit terdekat yang
telah ditentukan PT. Jamsostek
b) Tahap Kedua
Setelah pekerja yang telah mendapatkan perawatan ataupun
telah sembuh maka proses selanjutnya bagian personalia akan
melaporkan tahap kedua dengan mengisi formulir Jamsostek 3a dalam
waktu tidak lebih dari 2 x 24 Jam. Adapun hal-hal yang termuat didalam
formulir jamsostek 3a adalah :
(1) Identitas perusahaan, yaitu:
(a) Nama perusahaan
(b) Alamat dan nomor telepon
(c) Jenis usaha
(d) Nomor pendaftaran
(e) Nomor akte pengawasan
(2) Identitas tenaga kerja, yaitu:
(a) Nama tenaga kerja
(b) Alamat dan nomor telepon
(c) Tanggal lahir/umur
(d) Jenis pekerjaan/jabatan
(e) Unit/bagian perusahaan
(3) Tempat dan tanggal kecelakaan kerja
(4) Laporan kecelakaan kerja
(5) Biaya yang telah dibayarkan perusahaan
(6) Santunan sementara tidak mampu bekerja yang telah dikeluarkan
perusahaan
(7) Nama dan alamat penerima santunan keluarga
(8) Keadaan tenaga kerja:
(a) Keadaan sementara tidak mampu bekerja
(b) Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya, atau
(c) Keadaan cacat total untuk selama-lamanya, atau
(d) Meninggal dunia.
(9) Uraian tentang cacad untuk selama-lamanya yang diderita tenaga
kerja
(10) Besarya jaminan cacad untuk selama-lamanya yang diderita tenaga
kerja
(11) Keterangan lain-lain yang perlu
Setelah itu dokter yang memberikan perawatan akan mengisi
formulir jamsostek 3b. Adapun hal-hal yang termuat didalam formulir
jamsostek tersebut adalah :
(1) Identitas tenaga kerja penderita, yaitu:
(a) Nama tenaga kerja
(b) Alamat dan nomor telepon
(c) Tempat dan tanggal lahir
(d) Jenis pekerjaan/jabatan
(e) Unit/bagian perusahaan
(2) Identitas perusahaan, yaitu:
(a) Nama perusahaan
(b) Alamat dan nomor telepon
(c) Jenis usaha
(d) Nomor pendaftaran
(e) Nomor akte pengawasan
(3) Tanggal kecelakaan
(4) Tanggal pemeriksaan
(5) Hasil pemeriksaan
(6) Tindakan medis yang dilakukan
(7) Keterangan setelah pengobatan
(8) Keterangan bahwa pekerja setelah sembuh melakukan pekerjaan
(9) Lama perawatan
(10) Diberikan istirahat
(11) Tanggal meninggal dunia
Setelah bagian personalia mengisi formulir 3a dan dokter yang
merawat mengisi formulir 3b tersebut, selanjutnya bagian personalia
akan mengirimkan formulir-formulir tersebut kepada PT. Jamsostek
Cabang Semarang disertai dengan:
(1) Foto Copy kartu peserta jamsostek.
(2) Kwitansi pengobatan dan pengangkutan.
(3) Dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh PT. Jamsostek.
Dalam hal penetapan besarnya jaminan kecelakaan kerja lebih
besar dari biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan maka
kelebihannya akan menjadi hak pekerja yang bersangkutan.
Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan, pembayaran
Jaminan kecelakaan kerja pada pekerja pada 27 Novembaer 2009
adalah:
(1) Nama : Miftah Purnomo
(2) Umur : 29 th
(3) Upah Pekerja : Rp. 1.024.940
Setiap Bulan
(4) Uraian Kecelakaan : Patah ruas jari tangan, karena terjepit
mesin
(5) Jumlah Pembayaran : Rp. 1.921.900,00
Dalam hali ini adapun hambatan-hambatan atau permasalahan
yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian santunan kecelakaan kerja
pada PT. Wijaya Karya:yaitu
1.) Keterlambatan pada pihak Rumah Sakit yang memberikan
KK4 (laporan keadaan penderita) kepada pihak perusahaan,
sehingga perusahaan juga terlambat dalam melaporkan KK3
kepada Kantor Disnaker dan PT. Jamsostek (Persero),
sehingga pula santunan yang seharusnya diberikan kepada
tenaga kerja yang bersangkutan tepat waktu, menjadi
terlambat. Hal ini karena, penyampaian laporan atau formulir
KK3 berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran
santunan kecelakaan kerja. Dari keterlambatan tersebut, pihak
Disnaker dan PT. JAMSOSTEK (Persero) memberikan
toleransi. Hal ini karena keterlambatan tidak terlalu lama dan
selain itu KK4 menjadi tanggung jawab pihak Rumah Sakit
yang harus memberikannya kepada pihak perusahaan. Dan
dari KK4 itu, perusahaan mengajukan KK3 kepada Disnaker
dan PT. JAMOSTEK (Persero) sebagai pengajuan permintaan
pembayaran santunan kecelakaan kerja.
Keterlambatan ini tidak berlangsung sepenuhnya dari setiap kasus
kecelakaan kerja yang pernah terjadi di PT. Wijaya Karya:. Dalam
menghadapi hambatan tersebut, pihak perusahaan membantu
sepenuhnya yang berguna untuk mengurus permasalahan administrasi
agar santunan dapat segera diterima oleh penderita atau keluarganya.
Sehingga memungkinkan penderita dan keluarganya tidak terlantar
Pada dasarnya Prosedur pemberian Jaminan kecelakaan kerja oleh
PT jamsostek terhadap pekerja PT Wijaya Karya dalam program
jamsostek telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan apabila dibandingkan dengan
ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran dan tata cara pengajuan
klaim pada PT Wijaya Karya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja , maka pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang
tersebut.
Hasil Pembahasan
A. Tanggung Jawab PT Wijaya Karya terhadap pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja
PT. Wijaya Karya telah menjadi peserta Jamsostek sejak bulan Januari
tahun 1988, dan mengikusertakan 129 pekerja tetap (61 Karyawan dan 68
Tenaga Kerja Langsung). Dengan ketentuan yang diikutkan dalam program
Jamsostek pada PT. Wijaya Karya hanya bagi pekerja tetap saja, dengan
pertimbangan bagi pekerja tidak tetap tidak diikutsertakan dalam program
Jamsostek. Sedangkan apabila ada kecelakaan kerja bagi pekerja tidak tetap yang
bekerja pada PT. Wijaya Karya seluruhnya adalah tanggungan perusahaan,
termasuk kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, penyakit yang timbul
dalam hubungan kerja ataupun perjalanan berangkat dari rumah
Dalam pelaksanaannya, PT. Wijaya Karya. telah menerapkan ketentuan
perjanjian kerja bersama (PKB) Pasal 63 ayat (5) dan (6) ini dengan baik, hal ini
dapat dilihat dengan penunjukan Asuransi Jiwa Sinar Mas sebagai pihak asuransi
yang menjamin jaminan kecelakaan kerja di PT. Wijaya Karya.. Asuransi Jiwa
Sinar Mas selaku pihak yang memberi jaminan dalam perlindungan keselamata
kerja, telah memberikan fasilitas yang terbaik bagi pekerja di PT. Wijaya
Karya., hal ini dapat dibuktikan dengan Asuransi Jiwa Sinar Mas memberikan
fasilitas kesehatan berupa program rawat inap, rawat jalan dan perawatan gigi.
Berikut ini akan penulis jabarkan pelaksanaan program jaminan Asuransi Jiwa
Sinar Mas yang berhubungan dengan jaminan keselamatan kerja di PT. Wijaya
Karya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992, PT Wijaya Karya dalam hal ini mempunyai strategi
program yang diterapkan untuk menterjemahkan strategi itu diantara perusahaan
biasanya dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini sangat bergantung pada
kondisi perusahaan. Secara umum program memperkecil dan menghilangkan
kejadian kecelakaan kerja dapat dikelompokkan : telaahan personal, pelatihan
keselamatan kerja, sistem insentif, dan pembuatan aturan penyelamatan kerja
dalam program jaminan sosial tenaga kerja. langakah-langkah yang ditempuh
apabila terjadi kecelakaan kerja antara lain,. PT Wijaya Karya Apabila terjadi
kecelakaan, pemegang polis segera memberitahukan kepada PT. Asuransi
Umum Sinarmas dalam waktu 3 x 24 jam sejak kecelakaan terjadi dengan
disertai keterangan-keterangan lengkap mengenai kecelakaan dan cedera yang
dialami Tertanggung (karyawan).,pemberian santunan apabila pekerja meninggal
dunia.. Tertanggung dan pihak yang berkepentingan dalam pertanggungan ini
harus memberikan segala keterangan kepada PT.Asuransi Umum Sinarmas
secepatnya sesuai keadaan yang sebenarnya dilengkapi bukti tertulis sah dari
yang berwajib.,Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipehuni,
maka segala hak atas santunan menjadi batal.
B. Prosedur Pemberian Jaminan kecelakaan kerja oleh PT
Jamsostek terhadap pekerja PT Wijaya Karya
Pembayaran iuran pada PT. Wijaya Karya. baik untuk Jaminan
Kecelakaan Kerja,. Pada Jaminan kecelakaan kerja Besarnya premi yang harus
dibayarkan PT. Wijaya Karya. kepada PT. Jamsostek adalah sebesar 0,89% dari
gaji pokok dan tunjangan kerja sebulan masing-masing tenaga kerja. Apabila
terjadi kecelakaan kerja maka kepada pekerja tetap yang bersangkutan harus
melaporkan hal tersebut kepada bagian personalia. Untuk dapat mengajukan
pembayaran jaminan hari tua, maka PT. Wijaya Karya. mempunyai ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :Tenaga kerja mencapai usia 55 tahun, Menderita cacat
total tetap., Meninggal dunia, Berhenti bekerja dengan melewati masa tunggu
selama 6 (enam) bulan atau Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Dalam hal penetapan besarnya jaminan kecelakaan kerja lebih besar dari biaya
yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan maka kelebihannya akan menjadi hak
pekerja yang bersangkutan
Pada dasarnya pelaksanaan pembayaran dan tata cara pengajuan klaim
PT. Wijaya Karya. dalam program jamsostek telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan apabila
dibandingkan dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran dan tata cara
pengajuan klaim pada PT. Wijaya Karya. dengan Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
, maka pelaksanaannya telah sesuai dengan Undang-Undang tersebut.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pelaksanaan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya ”. Penulis dapat menyimpulkan hal-
hal sebagai berikut
1. Tanggung jawab Kecelakaan kerja PT. Wijaya Karya terhadap pekerja telah
sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu, Hal tersebut tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, karena
menurut Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Sosial tenaga Kerja bahwa pengusaha yang telah
menyelenggarakan program pelayanan pemeliharaan kesehatan sendiri
dengan manfaat lebih baik dari program pemeliharaan kesehatan yang
diselenggarakan oleh PT. Jamsostek, tidak wajib untuk mengikuti program
jaminan pemeliharaan kesehatan pada PT. Jamsostek.
2. Prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh PT Jamsostek terhadap
pekerja PT Wijaya Karya pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimana apabila
dibandingkan dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran dan tata
cara pengajuan klaim pada PT. Wijaya Karya. dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja , maka pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah tersebut.
B. Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan diatas maka penulis
memberikan sedikit saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan
pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan
adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan adanya fungsi perencanaan, pembinaan dan pengawasan dari PT
Wijaya Karya untuk dapat lebih terencana, terukur, terarah dan
berkesinambungan dalam memperhartikan pekerja dalam hal kecelakaan
kerja.
2.. Dalam bekerja harus mentaati peraturan yang telah ada sehingga angka
kecelakaan tidak terlalu besar dan dapat dihindari,karena perusahaan sudah
mengatur semua yang ada di tempat tersebut dan juga di Indonesia sendiri
sudah mempunyai undang-undangnya, sehingga kalau perusahaan tidak
mempunyai standart kerja maka perusahaan tersebut tidak mematuhi
peraturan yang berlaku di Indonesia ini.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdul Rachmad Budiono, 1995. Hukum Perburuhan di Indonesia, Jakarta : Rajawali
Pers
Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan
Budaya Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada
CST Kansil.2000. Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Lalu Husni, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada
M. Iqbal Hasan. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan
Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Sendjun Manulang, 1982. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta :
Rineka Cipta
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas
Indonesia (UI-Press)
________________, 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Soleman B Taneko,1993. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Suharmoko, 1993. Masalah Tenaga Kerja dan Perundang-undangan, Jakarta :
Djambatan
Winarno Surachman, 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung : Tarsito
Zulaini Wahab,2001. Bandung: Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No7 Tahun 1981, tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO:PER-12/MEN/VI/2007
tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran,
Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jurnal Internasional
Jurnal Rekayasa Sipil, Vol 1, No 1 (2008)
Journal 2009 National Accident Helpline).
LAMPIRAN LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan
dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual;
b. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja;
c. bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja;
d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112) belum mengatur secara lengkap jaminan sosial tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuanketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Pengusaha adalah: a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan
milik sendiri; b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya;
c. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
5. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
6. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
7. Cacad adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
8. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan.
9. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
10. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
11. Badan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2
Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja.
BAB II PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA
Pasal 3 (1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program
jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mckanisme asuransi.
(2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. (3) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraaan program jaminan sosial tenaga
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 4
(1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
(2) Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 5
Kebijaksanan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 6
(1) Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini
meliputi: a. Jaminan Kecelakaan Kerja; b. Jaminan Kematian; c. Jaminan Hari Tua; d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
(2) Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
(1) Jaminan sosial tenaga kerja sebagiamana dimaksud dalam Pasal 6
diperuntukkan bagi tenaga kerja. (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d
berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja.
Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 8
(1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima Jaminan
Kecelakaan Kerja. (2) Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah:
a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
b. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.
Pasal 9 Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi: a. biaya pengangkutan; b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan; c. biaya rehabilitasi; d. santunan berupa uang yang meliputi:
1. santunan sementara tidak mampu bekerja; 2. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya; 3. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental. 4. santunan kematian.
Pasal 10
(1) Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja
kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggaraan dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.
(2) Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga
kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacad atau meninggal dunia.
(3) Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.
(4) Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 11
Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Bagian Ketiga
Jaminan Kematian
Pasal 12 (1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja,
keluarganya berhak atas Jaminan Kematian. (2) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. biaya pemakaman; b. santunan berupa uang.
Pasal 13
Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d butir 4 dan Pasal 12 ialah: a. janda atau duda; b. anak; c. orang tua; d. cucu; e. kakek atau nenck; f. saudara kandung; g. mertua.
Bagian Keempat Jaminan Hari Tua
Pasal 14
(1) Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan
berkala, kepada tenaga kerja karena: a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau b. cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.
(2) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu.
Pasal 15 Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, sctelah mcncapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 16
(1) Tenaga kerja, suami atau isteri, dan anak berhak memperoleh Jaminan
a. rawat jalan tingkat pertama; b. rawat jalan tingkat lanjutan; c. rawat inap; d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan; e. penunjang diagnostik; f. pelayanan khusus; g. pelayanan gawat darurat.
BAB IV
KEPESERTAAN
Pasal 17 Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
Pasal 18 (1) Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah
beserta perubahan-perubahan, dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.
(3) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
(4) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut.
(5) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka pengusaha wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Badan Penyelenggara.
(6) Bentuk daftar tenaga kerja, daftar upah, daftar kecelakaan kerja yang dimuat dalam buku, dan tata cara penyampaian data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 19
(1) Pentahapan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. (2) Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga
kerja disebabkan adanya pentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Undang-undang ini.
(3) Tata cara pelaksanaan hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
BAB V
IURAN, BESARNYA JAMINAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20
(1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, luran Jaminan Kematian, dan Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha.
(2) Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja.
Pasal 21 Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22 (1) Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang
menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23
Besarnya dan tata cara pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua,dan tata cara pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 24 (1) Perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus dibayarkan kepada
tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Menteri menetapkan kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan yang belum tercantum dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang ini.
(4) Perbedaan pendapat dan perhitungan besarnya jumlah jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri.
BAB VI
BADAN PENYELENGGGARA
Pasal 25 (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh Badan
Penyelenggara. (2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan
Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam
melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.
Pasal 26 Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
Pasal 27 Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pegawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 28 Penempatan investasi dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyclenggara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 30 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII PENYIDIKAN
Pasal 31
(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja; b. melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan
tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja; d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang
bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
e. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian sehubungan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32
Kelebihan pembayaran jaminan yang telah diterima oleh yang berhak tidak dapat diminta kembali.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
(1) Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang
ini belum dikeluarkan, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuransi sosial tenaga kerja, dan penyclenggaraannya yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, telah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
(2) Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka perusahaan yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya tetap melaksanakannya.
(3) Tenaga kerja yang telah menjadi tertanggung atau peserta dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya dengan berlakunya Undang-undang ini tidak boleh dirugikan.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 35 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Pebruari 1992 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR: 14
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
UMUM Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumberdaya manusia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik materiil maupun spiritual. Peranserta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitias nasional. Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat
dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong-royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Di samping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Dalam rangka menciptakan landasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja sebagai perwujudan pertanggungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain: a. memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi
tenaga kerja beserta keluarganya; b. merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga
(dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan dalam Undang-undang ini sebagai pelaksanaan Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Akan tetapi mengingat objek yang mendapat jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-undang ini diprioritaskan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, perorangan dengan menerima upah, maka kepada tenaga kerja di luar hubungan kerja atau dengan kata lain tidak bekerja pada perusahaan, pengaturan tentang jaminan sosial tenaga kerjanya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.
Adapun ruang lingkup yang diatur di dalam Undang-undang ini meliputi: 1. Jaminan Kecelakaan Kerja.
Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacad karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan Kecelakaan Kerja. Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan derajat cacadnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadinya cacad mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.
2. Jaminan Kematian.
Tenaga Kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan Jaminan Kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.
3. Jaminan Hari Tua.
Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Di samping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai
potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya. Mengingat Jaminan sosial tenaga kerja merupakan program lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya, maka program jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, kesempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Pengawasan terhadap Undang-undang ini, dan peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Angka 1 sampai dengan Angka 12 Cukup jelas Pasal 2 Yang dimaksud dengan usaha sosial dan usaha-usaha lain yang diperlakukan sama dengan perusahaan adalah yayasan, badan-badan, lembaga-lembaga ilmiah serta badan usaha lainnya dengan nama apapun yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan tenaga kerja. Pasal 3 Ayat (1) Dalam penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja ini dapat digunakan mekanisme asuransi untuk menjamin solvabilitas dan kecukupan dana guna memenuhi hak-hak peserta dan kewajiban lain dari Badan Penyelenggara dengan tidak meninggalkan watak sosialnya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja adalah orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan ) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan, dan kontrak. Mengingat jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak dari tenaga kerja,
maka ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perusahaan atau perorangan wajib menyelenggarakannya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Lihat Penjelasan Umum Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur jaminan sosial tenaga kerja lainnya yang dapat diberikan kepada tenaga kerja dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri, beserta keluarganya antara lain program jaminan pesangon sebagai akibat pemutusan hubungan kerja. Pasal 7 Ayat (1) Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, setiap saat menghadapi risiko sosial berupa peristiwa yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan ketenangan bekerja dan menjamin kesejahteraan tenaga kerja berserta keluarganya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Magang merupakan tenaga kerja yang secara nyata belum penuh menjadi tenaga kerja atau karyawan suatu perusahaan, tetapi telah melakukan pekerjaan di perusahaan. Demikian pula murid atau siswa yang melakukan pekerjaan dalam rangka kerja praktek, berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja apabila tertimpa kecelakaan kerja. Huruf b
Pemborong yang bukan pengusaha dianggap bekerja pada pengusaha yang memborongkan pekerjaan. Huruf c Narapidana yang dipekerjakan pada perusahaan perlu diberi perlindungan berupa jaminan Kecelakaan Kerja, jika tertimpa kecelakaan kerja. Pasal 9 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Santunan berupa uang diberikan kepada tenaga kerja atau keluarganya. Pembayaran santunan ini pada prinsipnya diberikan secara berkala dengan maksud agar tenaga kerja atau keluarganya dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Selain pembayaran santunan secara berkala dapat juga diberikan sekaligus. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong ke arah kegiatan yang bersifat produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Pasal 10 Ayat (1) Di samping pengusaha wajib melaporkan kejadian kecelakaan, maka keluarga, Serikat Pekerja, kawan-kawan sekerja serta masyarakat dibenarkan memberitahukan kejadian kecelakaan tersebut kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan keluarga yang ditinggalkan adalah isteri atau suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah, dan garis lurus ke atas, dihitung sampai derajat kedua termasuk anak yang disahkan. Apabila garis lurus
ke atas dan ke bawah tidak ada, diambil garis ke samping dan mertua. Bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai keluarga, hak atas Jaminan Kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapat surat wasiat dari tenaga kerja yang bersangkutan atau perusahaan untuk pengurusan pemakaman. Dalam hal magang atau murid, mereka yang memborong pekerjaan, dan narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan Kematian. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan biaya pemakaman antara lain pembelian tanah, peti mayat, kain kafan , transportasi, dan lain-lain yang bersangkutan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat-istiadat, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kondisi daerah masing-masing tenaga kerja yang bersangkutan. Huruf b Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, maka hak atas Jaminan Hari Tua yang dibayarkan secara berkala, diberikan kepada janda atau duda, atau anak yatim piatu. Apabila tenaga kerja meninggal dunia sebelum hak Jaminan Hari Tua timbul, maka. Hak atas Jaminan Hari Tua tersebut diberikan kepada janda atau duda, atau anak yatim piatu secara sekaligus atau berkala. Yang dimaksud dengan yatim piatu adalah anak yatim atau anak piatu, yang ada pada saat janda atau duda meninggal dunia masih menjadi tanggungan janda atau duda tersebut. Pasal 15 Yang dimaksud dengan masa kepesertaan tertentu adalah jangka waktu tenaga kerja telah mencapai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Pembayaran Jaminan Hari Tua berdasarkan masa kepesertaan tertentu dapat diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pasal 16 Ayat (1)
Upaya pemeliharaan kesehatan meliputi aspek-aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara tidak terpisah-pisah. Namun demikian khusus untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja lebih ditekankan pada aspek kuratif dan rehabilitatif tanpa mengabaikan dua aspek lain. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di Pelaksana Pelayanan kesehatan tingkat pertama. Huruf b Yang dimaksud dengan rawat jalan tingkat lanjutan adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang merupakan rujukan (lanjutan) dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan rawat jalan tingkat pertama. Huruf c Yang dimaksud dengan rawat inap adalah pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal/mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan atau rumah sakit Pelaksana Pelayanan Kesehatan lain. Pelaksana Pelayanan Kesehatan rawat inap: 1. rumah sakit pemerintah pusat dan daerah; 2. rumah sakit swasta yang ditunjuk. Huruf d Yang dimaksud dengan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan adalah pertolongan persalinan normal, tidak normal dan/atau gugur kandungan. Huruf e Yang dimaksud dengan penunjang diagnostic adalah semua pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnosa yang dipandang perlu oleh pelaksana pengobatan lanjutan dan dilaksanakan di bagian diagnostic, rumah sakit atau di fasilitas khusus untuk itu, meliputi: 1. pemeriksaan laboratorium; 2. pemeriksaan radiologi; 3. pemeriksaan penunjang diagnosa lain. Huruf f Yang dimaksud dengan pelayanan termasuk perawatan khusus adalah pemeliharaan kesehatan yang memerlukan perawatan khusus bagi penyakit tertentu serta pemberian alat-alat organ tubuh agar dapat berfungsi seperti semula, yang meliputi: 1. kaca mata; 2. prothese gigi; 3. alat bantu dengar; 4. prothese anggota gerak; 5. prothese mata.
Huruf g Yang dimaksud dengan keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pemeriksaan medis segera, yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi penderita. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Daftar keluarga merupakan keterangan penting sebagai bahan untuk menetapkan siapa yang berhak atas jaminan atau santunan. Hal ini untuk mencegah agar hak tersebut tidak jatuh kepada orang lain yang bukan keluarganya. Daftar upah diperlukan untuk menentukan besarnya iuran dan jaminan atau santunan yang menjadi hak tenaga kerja. Daftar kecelakaan kerja diperlukan untuk mengetahui tingkat keparahan dan frekuensi kecelakaan kerja di perusahaan yang gunanya untuk tindakan preventif dan pelaksanaan pembayaran jaminan atau santunan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Sesuai dengan tahap perkembangan pembangunan nasional yang berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat pada umumnya dan perusahaan pada khususnya dalam membiayai program jaminan sosial tenaga kerja maupun kemampuan administrasi, dipandang perlu diadakan pentahapan kepesertaan. Ayat (2) Pada prinsipnya semua tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Dengan adanya pentahapan kepesertaan dan tidak diberlakukannya lagi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, maka terdapat tenaga kerja yang tidak mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja.
Sesuai dengan prinsip risiko pekerjaan (risque profesionnel) dimana risiko ditimpa kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab pengusaha, maka pengusaha yang belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja tetap bertanggung jawab atas Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerjanya. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Kecelakaan kerja pada dasarnya merupakan suatu risiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Oleh karena itu, pembiayaan-program ini sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha, sedangkan jaminan sosial tenaga kerja lebih menekankan kepada aspek kemanusiaan, dimana pengusaha perlu memperhatikan nasib tenaga kerja serta keluarganya. Oleh karena itu, beban Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Kematian (ditanggung oleh pengusaha. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam hal pengusaha yang telah mempunyai itikad baik untuk membayar iuran dan mengumpulkan iuran tenaga kerjanya, tetapi ternyata terlambat membayarkan kepada Badan Penyelenggara dari waktu yang ditentukan, dapat diwajibkan membayar tambahan presentase pembayaran yang diperhitungkan dengan keterlambatannya. Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Dalam rangka memberikan pelayanan, acara cepat kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan, maka Badan Penyelenggara perlu segera mengadakan perhitungan, dan secepatnya membayarkan jaminan dimaksud kepada yang berhak. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)
Dalam hal ketetapan Menteri belum ada, maka untuk mempercepat dan memperlancar pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja kepada tenaga kerja, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menetapkan sementara kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan setelah memperoleh pertimbangan dokter penasihat, sedangkan penetapan akhir oleh Menteri. Yang dimaksud dengan dokter penasihat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas usul dan diangkat oleh Menteri untuk keperluan pelaksanaan Undang-undang ini. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Bentuk Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO). Mengingat luasnya program dan besarnya jumlah kepesertaan maka program jaminan sosial tenaga kerja bila dipandang perlu dapat diselenggarakan oleh lebih dari satu Badan Usaha Milik Negara. Ayat (3) Mengingat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja yang dananya berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja, maka Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, sudah sewajarnya mengutamakan pelayanan kepada peserta di samping melaksanakan prinsip solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas. Dengan demikian Badan Penyelenggara dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan dapat membiayai kebutuhannya sendiri sebagai perusahaan, sehingga tidak akan membebani anggaran belanja Negara. Pasal 26 Yang dimaksud dengan tidak lebih dari 1 (satu) bulan adalah setelah dipenuhinya syarat-syarat teknis dan administratif oleh pengusaha dan atau tenaga kerja. Pasal 27 Pemberian peranan kepada unsur tenaga kerja, unsur pengusaha bersama-sama dengan unsur pemerintah dalam penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja akan meningkatkan rasa ikut memiliki, dan rasa ikut bertanggung jawab dalam rangka upaya menyukseskan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja,
mengingat sebagian besar dari kekayaan yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja. Pasal 28 Upaya pengamanan kekayaan/asset Badan Penyelenggara dan investasinya harus memenuhi syarat aman, memberikan hasil, memenuhi kewajiban (likuid), dan diversifikasi dalam bentuk yang menguntungkan serta mencegah risiko yang tidak diinginkan. Mengingat program jaminan sosial tenaga kerja menyangkut kepentingan tenaga kerja yang sebagian besar mereka yang berpenghasilan rendah, maka upaya pengamanan kekayaan baik investasi, pengelolaan maupun penyimpanan uang harus terjamin. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 32 Kelebihan pembayaran jaminan disengaja ataupun tidak kepada yang berhak akibat kekeliruan penetapan perhitungan, oleh Badan Penyelenggara atau Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tidak dapat diminta kembali mengingat keadaan sosial ekonomi tenaga kerja atau keluarganya. Pasal 33 Ayat (1) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuransi sosial tenaga kerja adalah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Asuransi Kecelakaan Kerja, Tabungan Hari Tua yang dikaitkan dengan
Asuransi Kematian dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya yang selama ini telah dilaksanakan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dengan berlakunya Undang-undang ini perusahaan yang telah mempertanggungkan tenaga kerjanya pada program jaminan sosial tenaga kerja yang lebih baik atau lebih tinggi, maka tenaga kerjanya tidak boleh dirugikan. Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR : 3468