PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAK GUNA BANGUNAN PADA YASPENDHAR MEDAN (STUDI : KAMPUS I-JLN. IMAM BONJOL NO. 35 MEDAN) TESIS OLEH RINI AFRIANTY 097011130/M.Kn FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011 Universitas Sumatera Utara
14
Embed
PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30749/6/Cover.pdf · Perubahan hak milik menjadi Hak Guna Bangunan diatur dalam Keputusan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK MILIK ATASTANAH MENJADI HAK GUNA BANGUNAN
PADA YASPENDHAR MEDAN (STUDI : KAMPUSI-JLN. IMAM BONJOL NO. 35 MEDAN)
TESIS
OLEH
RINI AFRIANTY097011130/M.Kn
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N2011
Universitas Sumatera Utara
PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK MILIK ATASTANAH MENJADI HAK GUNA BANGUNAN
PADA YASPENDHAR MEDAN (STUDI : KAMPUSI-JLN. IMAM BONJOL NO. 35 MEDAN)
T E S I S
Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan PadaProgram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Oleh
RINI AFRIANTY097011130/M.Kn
FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N2011
Universitas Sumatera Utara
Judul Tesis : PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK MILIK ATASTANAH MENJADI HAK GUNA BANGUNANPADA YASPENDHAR MEDAN (STUDI :KAMPUS I-JLN. IMAM BONJOL NO. 35 MEDAN)
Nama Mahasiswa : Rini AfriantyNomor Pokok : 097011130Program Studi : Kenotariatan
(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN) (Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)
Tanggal lulus : 13 Agustus 2011
Universitas Sumatera Utara
Telah diuji pada
Tanggal : 13 Agustus 2011
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN
Anggota : 1. Chairani Bustami, SH, SpN, MKn
2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum
3. Notaris Syahril Sofyan, SH, MKn
4. Notaris Syafnil Gani, SH, M.Hum
Universitas Sumatera Utara
i
ABSTRAK
Perubahan hak milik menjadi Hak Guna Bangunan diatur dalam KeputusanMenteri Negara Agraria Kepala BPN No. 16/1997 tentang Penurunan Hak MilikMenjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan Menjadi HakPakai. Peraturan ini muncul dikarenakan adanya peraturan yang tidak membolehkanyayasan untuk memiliki hak milik atas tanah (Pasal 21 UUPA jo PP No. 38/1963).Untuk memperoleh kepastian hak milik No. 38/Jati yang dimiliki oleh Yaspendhar,maka dilakukanlah perubahan hak milik yang dimohonkan haknya bersamaan denganpenggabungan bekas Hak Guna Bangunan No. 102/Jati atas nama Yaspendhar yangtelah berakhir jangka waktunya pada tahun 1997, juga tanah negara yang dikuasaioleh Yaspendhar semenjak tahun 1967 namun haknya belum didaftar olehYaspendhar. Berkenaan dengan adanya penggabungan bidang-bidang tanah ini makadapat dijadikan dasar untuk pemberian haknya adalah PMNA No. 9/1999 tentangTatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur penggabungan sertifikat atasbeberapa bidang tanah yang berlainan jenis haknya. Proses pendaftaran hak tersebutdimulai pada tahun 1997 dan dikabulkan dengan terbitnya Sertipikat Hak GunaBangunan No. 301/Jati pada tanggal 5 Juni 2008. Panjang jangka waktu dalam prosespenerbitan sertifikat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kendaladalam pelaksanaan perubahan dan pemberian hak tersebut. Diantaranya adalah faktorbirokrasi yang panjang sehingga memakan waktu yang lama, ditambah lagi faktoryang mewajibkan pemohon atas uang pemasukan kepada negara dan keterbatasananggaran yang dimiliki Yaspendhar sebagai badan hukum nirlaba/non profit. Faktorlain yang menjadi penghambat dalam proses percepatan pendaftaran tanah bagiYaspendhar adalah pengenaan kewajiban dalam hal perpajakan/fiskal, walaupun telahmendapatkan pengurangan biaya namun tetap masih dirasa memberatkan.
Untuk menjelaskan dan memecah permasalahan di atas metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis melalui metodependekatan yuridis empiris yaitu dengan mengkaji berbagai aspek dari segi ketentuanperundang-undangan yang berlaku mengenai yayasan dan hak atas tanahnya. Menelitidan menelaah dari segi pelaksanaannya, sehingga dapat diimplementasikan.
Disarankan kepada BPN untuk menetapkan aturan mengenai penggabunganatas beberapa bidang tanah yang berlainan jenis haknya, selain itu juga BPN perlumeningkatkan kemampuan SDM dan kinerjanya serta memperbaiki sistemadministrasi dalam rangka efisiensi dan percepatan proses pendaftaran tanah.Memberikan keringanan dalam uang pemasukan negara, perpajakan dan tarifpelayanan pendaftaran tanah.
Kata kunci : Pelaksanaan Perubahan Hak, Hak Milik, Hak Guna Bangunan
Universitas Sumatera Utara
ii
ABSTRACT
The conversion from ownership to Building Rights is stipulated in the decreeof Minister of State for Land, in this instance, Head of National Land Board (BPN)No.16/1997 on the downgrading of Ownership to Building Rights or Right of Use andBuilding Rights to Right of Use. This regulation was enacted because there was aregulation which prohibited a foundation to own an ownership on land (Article 21 ofUUPA in conjunction to PP No.38/1963). In order to obtain legal certainty of theownership No.38/Jati owned by Yaspendhar, the ownership which had beenrequested should be converted, along with the ex-Building Rights No.102/Jati onbehalf of Yaspenhar, and the state land which had been taken possession byYaspenhar since 1967 and not yet registered would expire in 1997. The combinationof these pieces of land would be the reason for giving the right of ownership pursuantto PMNA No.9/1999 on the Procedures of Giving and Abrogating State Land Rightsand Supervision Rights since there was no regulation which regulated jointcertificate on a piece of land with different rights. The process of registering therights began in 1997, and it was granted with the issuance of the Certificate ofBuilding Rights No. 301/Jati on June 5, 2008. The long span of time for the processof issuance of the certificate was influenced by some factors which became theconstraint in the implementation of converting and giving the rights. Theseconstraining factors were the time-consuming bureaucratic process and theobligation of the applicant to pay some money for the government’s income and thelimited budget of Yaspenhar as a non-profit corporate body. Another factor whichconstrained the acceleration of land registration by Yaspenhar was the obligation forpaying the tax; although Yaspenhar had obtained tax cut, it was still felt as a greatburden.
In order to explain and solve the problems above, the researcher useddescriptive analytic with judicial empirical method by analyzing various aspects oflegal provisions on a foundation and its land rights. Its implementation was analyzedso that it could be properly implemented.It is recommended that BPN should enact a regulation on the combination of somepieces of land with different rights, increase the capability of SDM (HumanResources) and their performance, improve the system of administration in order tomake land registration more efficient and faster, and give a relief in tax paymentsand service costs of land registration.
Keywords: Implementation of the Conversion of Rights, Ownership, Building Rights
Universitas Sumatera Utara
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan
rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada
waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Pelaksanaan Perubahan Hak Milik
Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Pada Yaspendhar Medan
2. Metode Pendekatan.............................................................. 25
3. Lokasi Penelitian ................................................................. 26
4. Teknik Pengumpulan Data .................................................. 26
5. Metode Pengumpulan Data ............................................... 28
6. Analisa Data ....................................................................... 29
BAB II PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK MILIK ATAS TANAHMENJADI HAK GUNA BANGUNAN PADA YASPENDHARMEDAN.......................................................................................... 31
A. Landasan Hukum Hak Milik .................................................... 31
1. Subjek Hak Milik ................................................................ 32
2. Peralihan Hak Milik ............................................................ 34
Universitas Sumatera Utara
ix
3. Terjadinya Hak Milik .......................................................... 36
B. Landasan Hukum Hak Guna Bangunan .................................... 38
1. Subjek Hak Guna Bangunan................................................ 39
2. Jangka Waktu dan Perpanjangan Hak Guna Bangunan ...... 40
3. Terjadinya Hak Guna Bangunan dan Objek Hak GunaBangunan ............................................................................. 41
4. Peralihan Hak Guna Bangunan............................................ 44
5. Hapusnya Hak Guna Bangunan........................................... 46
C. Pelaksanaan Perubahan Hak Milik Atas Tanah Menjadi HakGuna Bangunan Pada Yaspendhar ............................................ 48
D. Pemberian Hak Atas Tanah Negara Menurut PermenegAgraria/ Kepala BPN No. 9/1999.............................................. 54
BAB III KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PELAKSANAANPERUBAHAN HAK MILIK ATAS TANAH MENJADIHAK GUNA BANGUNAN PADA YASPENDHAR MEDAN .. 67
A. Pengertian Pendaftaran Tanah .................................................. 67
B. Dasar Hukum Perubahan Hak Milik Atas Tanah MenjadiHak Guna Bangunan Pada Yaspendhar Medan......................... 73
C. Pelepasan Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum............ 76
D. Sertipikat Hak Guna Bangunan Sebagai Bukti KepastianHak Atas Tanah ......................................................................... 78
E. Perpanjangan Hak Guna Bangunan Untuk MendapatkanKepastian Hukum ...................................................................... 83
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAANPERUBAHAN HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAKGUNA BANGUNAN PADA YASPENDHAR ............................ 85A. Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba................................... 85
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perubahan Hak Milik MenjadiHak Guna Bangunan Pada Yaspendhar Medan......................... 93
1. Faktor Keterbatasan Anggaran yang Dimiliki Yayasan ...... 95
2. Faktor Intervensi Undang-Undang Perpajakan ................... 97
3. Kendala Dalam Hal Birokrasi.............................................. 98
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPN..... 100
Universitas Sumatera Utara
x
5. Tingginya Uang Pemasukan pada Negara dan TarifPelayanan Pendaftaran Tanah.............................................. 101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN...................................................... 104
A. Kesimpulan................................................................................ 104
B. Saran .......................................................................................... 105
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 107