Top Banner
i SKRIPSI PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN KLINIK DI KOTA DENPASAR SETELAH DIKELUARKANNYA PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KLINIK A.A. GDE BAYU PUTRA PEMAYUN NIM. 1203005030 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
17

PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN KLINIK DI KOTA … · 2017. 4. 1. · PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN KLINIK DI KOTA DENPASAR SETELAH DIKELUARKANNYA PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

Jan 29, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • i

    SKRIPSI

    PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN KLINIK DI

    KOTA DENPASAR SETELAH DIKELUARKANNYA

    PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

    INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG

    KLINIK

    A.A. GDE BAYU PUTRA PEMAYUN

    NIM. 1203005030

    FAKULTAS HUKUM

    UNIVERSITAS UDAYANA

    DENPASAR

    2016

  • ii

    SKRIPSI

    PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN KLINIK DI

    KOTA DENPASAR SETELAH DIKELUARKANNYA

    PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

    INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG

    KLINIK

    Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

    Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana

    A.A. GDE BAYU PUTRA PEMAYUN

    NIM. 1203005030

    FAKULTAS HUKUM

    UNIVERSITAS UDAYANA

    DENPASAR

    2016

  • iii

  • iv

  • v

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,

    oleh karena atas segala petunjuk dan bimbingan Nyalah, maka penulis dapat

    menyelesaikan skripsi ini yang menjadi persyaratan untuk dapat meraih gelar

    Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Adapun skripsi ini

    berjudul “PELAKSANAAN PERIZINAN PENDIRIAN KLINIK DI KOTA

    DENPASAR SETELAH DIKELUARKANNYA PERATURAN MENTERI

    KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG

    KLINIK”.Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna

    mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu saran

    yang bersifat membangun demi sempurnanya skripsi ini penulis terima dengan

    senang hati.

    Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan arahan dan dukungan

    dari berbagai pihak baik secara materiil maupun immaterial. Melalui kesempatan

    yang terhormat ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-

    tulusnya kepada yang terhormat :

    1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH. Selaku Dekan

    Fakultas Hukum Universitas Udayana dan selaku Pembimbing I yang

    sangat sabar dalam membimbing serta member masukan-masukan kepada

    penulis dan berkenan meluangkan waktu beliau guna memberikan

    bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;

  • vi

    2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH., MH. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas

    Hukum Universitas Udayana;

    3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH., MH. Selaku Pembantu Dekan II

    Fakultas Hukum Universitas Udayana;

    4. Bapak I Wayan Suardana, SH., MH. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas

    Hukum Universitas Udayana;

    5. Bapak I Ketut Suardita, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum

    Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana;

    6. Ibu Cok Istri Anom Pemayun, SH.,MH. Selaku Pembimbing II yang telah

    membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis dengan

    baik hati dalam penyusunan skripsi ini;

    7. Ibu Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing

    Akademik yang telah memberikan petunjuk dan arahan selama penulis

    mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana;

    8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang telah

    memberikan pengajaran selama penulis mengikuti perkuliahan;

    9. Seluruh Staf Tata Usaha, Perpustakaan, Laboratorium dan seluruh pegawai

    Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang telah memberikan pelayanan

    mendukung selama perkuliahan dan penyusunan skripsi;

  • vii

    10. Ibu dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes. Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota

    Denpasar dan Bapak A.A Ngurah Bawa Nendra SH, M.Si. selaku Kepala

    Bidang Pengkajian dan Pengembangan pada Badan Pelayanan Perijinan

    Terpadu Satu Pintu & Penanaman Modal (BPPTSP&PM) Kota Denpasar,

    yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan

    skripsi ini;

    11. Kepada keluarga penulis Ayah tercinta A.A. Gde Raka Pemayun, Ibu

    tercinta Desak Nyoman Widiasih Nida, dan adik tersayang A.A. Gde Ari

    Widhiasmana Pemayun yang dengan penuh kasih mendoakan,

    memberikan dukungan, dan cinta kasih yang luar biasa sehingga penulis

    mampu menyelesaikan skripsi ini;

    12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Putu Kevin Saputra Ryadi,

    Gusti Made Triantaka, A.A Ngurah Ari Dwiatmika, Pramitha Asti, Ari

    Astuti, Ema Wulandari, Gek Mas, Tami, Ayu Purwati (kapal), Sulbianti,

    Gekin Damayanti, Dewi Lestari, Arista Wirdiantara, Putri Purnama Santhi

    (Boldes), Trisna Anggita, Maria Margaretha, Yudi Gabriel, Dayu, Leona,

    Nia, Intan, Yupit, Alit, Yeyen, Gung Ari, Nita, Ayu Purnama, Tebo,

    Bagus, Ayu Pasek, Gung Gus, Tamy, Baruna, Gung Dalem, Dedek,

    Lepok, (Teman Kelas A) serta rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas

    Udayana Angkatan 2012 yang telah menemani mulai dari awal kuliah

    hingga menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana ini

  • viii

    13. Kepada kakak-kakak senior angkatan 2011, Elcyntia, Susi Hertati, Riyani

    Kartika Sari, Yogi Prasada, Alvin Janitra, Hendra Rusliyadi, dan Cintya

    Virgyanti yang telah menemani, membantu, dan memberi arahan selama

    perkuliahan hingga menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana ini.

    14. Kepada keluarga besar Udayana Moot Court Community (UMCC) mulai

    dari angkatan 2010, 2011, dan 2012 yang senantiasa memberikan

    pengalaman berharga dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan

    skripsi ini, terutama fungsionaris tahun kepengurusan 2013-2014, Kak El,

    Kak Riyani, Kak Susi, Kak Gung Chris, Kak Nadira, Kak Usro, Kak

    Ebong Kak Alvin, Taka, Gekin, Kevin, Gung Arik, Ema, Mita, Tutik,

    Tamy, Ayu Kapal, Gek Mas (AMP), Anggi, Zaky, Balon, Dedek, Ngurah,

    dan delegasi Piala Prof. Soedarto IV, Kak Juli, Kak Apdila, Kak Riyani,

    Kak Dasri, Kak Cintya, Kak Gunggek, Kak El, Kak Aloy, Kak Yogi, Kak

    Alvin, Kak Susi, Taka, Kevin Saputra, Gung Arik, Gek In, Nisa, Tasya,

    Fachri;

    15. Kepada keluarga Besar GenBI (Generasi Baru Indonesia) Provinsi Bali

    yang senantiasa memberikan pengalaman berharga dan semangat kepada

    penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Kak Wiwik, Agus Satria, Mira,

    Widya, Purnama Wirawan, Dimas, Niza, Agus Adi, Agustin, Ayu

    Primayanti, Diah, Dian, Dirga, Hary, Iwan, Jeje, Sriani, Rangga, Warda;

    16. Kepada keluarga KKN-PPM 2015 di Desa Nyalian, Toni, Gung In, Yesi

    Dip, Agus Kage, Hendra, Agus Kesuma, Nala, Ardi, Chandra, Eka, Made

    Kurniawan (godel), Ayun, Dayu, Lina, Lisa, Opik, Putra, Gus Tris, Gung

  • ix

    Is, Widy, Windek, Yuni, Asri. yang senantiasa memberikan semangat

    kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,

    17. Seluruh pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang

    telah membantu, mendukung dan mendoakan penulis selama perkuliahan

    dan penyusunan skripsi ini.

    Semoga mereka yang mendoakan, memberikan arahan, bantuan dan

    dukungan kepada penulis, mendapatkan imbalan dan kemudahan dalam setiap

    langkah dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Akhir kata penulis ucapkan terima

    kasih dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak pada

    umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya.

    Denpasar 19 Februari 2016

    Penulis

  • x

  • xi

    DAFTAR ISI

    HALAMAN SAMPUL ........................................................................................ i

    HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM ........................... ii

    HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .................................. iii

    HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ............................ iv

    KATA PENGANTAR ........................................................................................ v

    HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ........................................... x

    DAFTAR ISI ...................................................................................................... xi

    ABSTRAK ...................................................................................................... xvi

    ABSTRACT ..................................................................................................... xvii

    BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

    1.1 Latar Belakang Masalah .............................................................. 1

    1.2 Rumusan Masalah ....................................................................... 7

    1.3 Ruang Lingkup Masalah.............................................................. 8

    1.4 Orisinalitas Penelitian ................................................................. 8

    1.5 Tujuan Penelitian ........................................................................ 9

  • xii

    1.6 Manfaat Penelitian .................................................................... 10

    1.7 Landasan Teoritis ...................................................................... 10

    1.8 Metode Penelitian ..................................................................... 19

    1.8.1 Jenis Penelitian ................................................................. 19

    1.8.2 Jenis Pendekatan ............................................................... 19

    1.8.3 Sifat Penelitian .................................................................. 20

    1.8.4 Sumber Data ..................................................................... 20

    1.8.5 Teknik Pengumpulan Data ................................................ 20

    1.8.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .............................. 22

    BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN

    PENDIRIAN KLINIK .................................................................... 25

    2.1 Perizinan .................................................................................. 25

    2.1.1 Pengertian Perizinan ......................................................... 25

    2.1.2 Unsur-Unsur Perizinan ....................................................... 27

    2.1.3 Fungsi Dan Tujuan Perizinan ............................................ 34

    2.1.4 Bentuk Dan Isi Perizinan ................................................... 35

    2.2 Klinik ....................................................................................... 39

  • xiii

    2.2.1Pengertian Klinik ............................................................... 39

    2.2.2 Jenis Klinik ....................................................................... 40

    2.2.3 Pengaturan Klinik Di Indonesia.......................................... 41

    BAB III MEKANISME PERIZINAN PENDIRIAN KLINIK DI KOTA

    DENPASAR SETELAH DIKELUARKANNYA

    PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

    INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KLINIK ......... 43

    3.1 Pengaturan Mengenai Perizinan Pendirian Klinik Di

    Kota Denpasar Sebelum dan Setelah Dikeluarkannya

    Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

    Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik ...................................... 43

    3.1.1 Pengaturan Mengenai Perizinan Pendirian Klinik di

    Kota Denpasar Sebelum Dikeluarkannya Peraturan

    Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

    Tahun 2014 Tentang Klinik .............................................. 43

    3.1.2 Pengaturan Mengenai Perizinan Pendirian Klinik di

    Kota Denpasar setelah Dikeluarkannya Peraturan

    Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

    Tahun 2014 tentang Klinik .............................................. 50

    3.2 Mekanisme Perizinan Pendirian Klinik di Kota Denpasar

    Setelah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan

  • xiv

    Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang

    Klinik ..................................................................................... 59

    3.3 Pengawasan Perizinan Pendirian Klinik di Kota

    Denpasar Setelah Dikeluarkannya Peraturan Menteri

    Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014

    Tentang Klinik ........................................................................ 62

    BAB IV HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN

    PERIZINAN PENDIRIAN KLINIK DI KOTA DENPASAR

    SETELAH DIKELUARKANNYA PERATURAN

    MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KLINIK .............................. 65

    4.1 Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perizinan

    Pendirian Klinik Di Kota Denpasar Setelah

    Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik

    Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik ...................... 65

    4.2 Usaha Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengatasi

    Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perizinan

    Pendirian Klinik Di Kota Denpasar Setelah

    Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik

    Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik .................... 75

    BAB V PENUTUP ...................................................................................... 80

  • xv

    5.1 Kesimpulan .............................................................................. 80

    5.2 Saran ........................................................................................ 81

    Daftar Bacaan ................................................................................................... 83

  • xvi

    ABSTRAK :

    Tingginya kebutuhan atas pelayanan kesehatan menimbulkan banyaknya

    pertumbuhan klinik di Kota Denpasar. Untuk mengatur pertumbuhan klinik

    tersebut diperlukan aturan-aturan perizinan yang dapat memberikan batasan dalam

    penyelenggaraan klinik. Pengaturan perizinan klinik di Kota Denpasar diatur

    dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi

    perijinan di Bidang Kesehatan, diatur lebih rinci mengenai persyaratannya dalam

    Keputusan Walikota Denpasar Nomor 339 Tahun 2003 Tentang Petunjuk

    Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang

    Retribusi perijinan di Bidang Kesehatan dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan

    Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Adanya dua aturan hukum yang sama-sama

    mengatur mengenai klinik namun memiliki persyaratan yang berbeda membuat

    masyarakat menjadi bingung dan pelaksanaan dari aturan hukum menjadi kurang

    efektif. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

    perizinan pendirian klinik, juga dapat mengetahui bagaimana hambatan dan upaya

    dalam pelaksanaan perizinan pendirian klinik setelah dikeluarkannya Peraturan

    Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

    Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam membahas permasalahan

    ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian

    hukum yang mengidentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap

    efektifitas hukum.

    Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota

    Denpasar dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu & Penanaman

    Modal Kota Denpasar bahwa aturan hukum yang dijadikan dasar pemberian izin

    pendirian klinik adalah Keputusan Walikota Denpasar Nomor 339 Tahun 2003

    Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun

    2003 tentang Retribusi perijinan di Bidang Kesehatan disempurnakan dengan

    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, sehingga

    pelaksanaannya belum berjalan efektif. Saran yang dapat diberikan adalah dengan

    melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai aturan yang ada dan

    melakukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Klinik agar

    adanya kesesuaian antara aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai perizinan

    pendirian klinik di Kota Denpasar.

    Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Perizinan, dan Klinik.

  • xvii

    ABSTRACT:

    The high demand for health care services provokes the number of health

    clinics in Denpasar. To regulate this situation, licensing rules were required to

    regulate the limitation of health clinic implementation. The regulation of clinic

    licensing in Denpasar has regulated on Local Regulation Number 4 in Year 2003

    concerning the Licensing Retribution in the field of Health, which has regulated

    in more detail on Denpasar Mayoral Decision Number 339 in Year 2003

    concerning Implementation Direction of Denpasar Local Regulation Number 4 in

    Year 2003 concerning Licensing Retribution in the field of Health and also has

    regulated in Health Ministry Regulation Number 9 in Year 2014 concerning

    Clinic. The existence of two legal rules that are equally set on clinics but have

    different requirements, it causes confusion to the community and the legal

    implementation become less effective. This research is important to know how the

    implementation of licensing the establishment of clinics, and also to find out how

    the barriers and efforts in the implementation of licensing the establishment of the

    clinic after the issuance of Health Ministry Regulation Number 9 in Year 2014

    concerning Clinic.

    This research applies legal empiric. Empiric research is a legal research

    which applies legal identify (unwritten) and research against the affectivity of

    law.

    According to the research result which has been done by the Denpasar

    Health Agency and also on Bapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan

    Penanaman Modal Kota Denpasar (Licensing Services Agency One Stop and

    Investment in Denpasar), the rule of law as the basis of granting permits the

    establishment of the clinic is Denpasar Mayoral Decision Number 339 in Year

    2003 concerning Implementation Direction of Denpasar Local Regulation

    Number 4 in Year 2003 concerning Licensing Retribution in the field of Health

    improved by Health Ministry Regulation Number 9 in Year 2014 concerning

    Clinic, so that its implementation has not been effective. The advice can be given

    is to do outreach to the community about the existing rules and does the

    establishment of Regional Regulation on Clinical Denpasar so that compatibility

    between legal rules governing the licensing establishment of clinics in the city of

    Denpasar.

    Keywords: Local Government, Licensing, and Clinic.