MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR IM 20 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untu melaksanakan tertib administrasi dalam pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas laporan keuangan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan seleksi persyaratan pada calon Pengelola Anggaran yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10
Embed
PELAKSANAAN PENETAPAN PENGELOLA …djka.dephub.go.id/uploads/201908/FILE-5d3eba93bf29e-1cd7...Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan (untuk Satker Sementara) sesuai hasil penelitian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 20 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PENETAPAN PENGELOLA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untu melaksanakan tertib administrasi dalam
pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas laporan keuangan
untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan seleksi
persyaratan pada calon Pengelola Anggaran yang terdiri dari
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Penerimaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Menteri
Perhubungan tentang Pelaksanaan Penetapan Pengelola
Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
- 2 -
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi
Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN bahwa pada
Tahun Anggaran 2020 Bendahara wajib memiliki sertifikat;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009
tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran
di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 80 tahun 2014 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6
Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi
Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1916);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK05/Tahun 2013
tentang Kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1350);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 PMK.05/2017
tentang Perubahan atas PMK Nomor 126/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
- 3 -
Kepada
Untuk
PERTAMA
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan
Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Bendahara
Pada Badan Layanan Umum Serta Verifikasi dan Monitoring
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Layanan
Umum.
MENGINSTRUKSIKAN:
: 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal PerhubunganLaut;
5. Direktur Jenderal PerhubunganUdara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
10. Para Sekretaris Direktorat Jenderal;
11. Para Sekretaris Badan;
12. Para Kepala Biro/para Kepala Pusat/Ketua MAHPEL/Kepala
Sekretariat KNKT di lingkungan Sekretariat Jenderal;
13. Para KPA di lingkungan Kementerian Perhubungan.
: Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal,
dan Kepala Badan agar :
a. Melakukan penelitian dan evaluasi persyaratan umum terhadap
calon KPA Satker Sementara sesuai Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 80 tahun 2014 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6
Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan
Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
b. Ketentuan dalam huruf a diatas tidak diberlakukan untuk
Kepala Kantor/UPT/Balai yang secara E x-O ffic io menjabat
sebagai KPA;
- 4 -
KEDUA
b. Ketentuan pada huruf a diatas tidak diberlakukan untuk Kepala
Kantor/UPT/Balai yang secara E x-O ffic io menjabat sebagai KPA;
c. Mengusulkan calon KPA Satker Sementara di lingkungan Kantor
Pusat Kementerian Perhubungan ditujukan kepada Menteri
Perhubungan Cq. Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala
Biro Keuangan dan Perlengkapan selambat-lambatnya pada
Minggu I Bulan Desember yang selanjutnya ditetapkan oleh
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Perhubungan;
d. Mengusulkan calon KPA Satker Sementara Daerah sesuai hasil
penelitian dan evaluasi persyaratan umum dengan sekurang-
kurangnya mencantumkan 2 (dua) nama calon KPA dan
disampaikan kepada Menteri Perhubungan Cq. Sekretaris
Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan
Perlengkapan selambat-lambatnya pada Minggu I Bulan
Desember;
e. KPA dan Bendahara pada Satker Sementara ditetapkan setiap
tahun anggaran dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
: KPA/KPA Satker Sementara agar :
a. Segera mengangkat Pengelola Anggaran pegawai Kementerian
Perhubungan yang terdiri dari PPK atas rekomendasi dari
Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya terkait dan PPSPM dengan
Surat Keputusan selaku KPA, dengan persyaratan sesuai
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 tahun 2014
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap
Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen
Perhubungan, bahwa persyaratan umum mutlak harus
dilaksanakan dan kriteria/persyaratan tambahan sebagai
berikut :
1) KPA/KPA Satker Sementara yang mempunyai Pagu DIPA
Belanja Modal di atas Rp. 5 Milyar harus menunjuk PPK
tersendiri (KPA tidak diperbolehkan merangkap sebagai PPK Belanja Modal);
2) Calon Pengelola Anggaran yang diangkat adalah pegawai
Kementerian Perhubungan dengan mencantumkan gelar,
unit kerja, pangkat/golongan, NIP dan Jabatan;
- 5 -
3) Pengelola Anggaran tidak diperbolehkan merangkap lebih
dari 1 (satu) DIPA (dibeberapa Kantor/UPT/Balai/Satker
Sementara);
4) Dalam hal keterbatasan SDM yang memenuhi kualifikasi
yang dipersyaratkan untuk menjadi Pengelola Anggaran di
lingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga terjadinya
perangkapan jabatan KPA dengan jabatan PPK atau P3SPM,
yang bertujuan menjaga kelancaran pelaksanaan anggaran
belanja dari Kantor/UPT/Balai bersangkutan, maka jabatan
PPK atau PPSPM pada Kantor/ UPT/Balai dengan Pagu DIPA
Belanja Modal di bawah Rp. 10 Milyar dapat dirangkap oleh
KPA setelah mendapat rekomendasi dari Eselon I terkait;
5) PPK yang ditunjuk/diangkat adalah pegawai Kementerian
Perhubungan dan/atau menduduki jabatan setinggi-
tingginya Eselon IV sepanjang tidak mengganggu kelancaran
tugas dan fungsinya;
6) PPK yang sudah menjabat selama 2 (dua) tahun berturut-
turut pada Kantor/UPT/Balai/Satker Sementara, tidak dapat
ditunjuk kembali pada Kantor/UPT/Balai/Satker Sementara
yang sama, untuk kepentingan monitoring dan evaluasi
kinerja pelaksanaan anggaran;
7) Dalam hal penunjukan/pengangkatan PPK yang sudah
menjabat 2 (dua) tahun berturut-turut pada Kantor/
UPT/Balai/Satker Sementara yang sama, dapat ditunjuk
kembali dalam 1 (satu) periode Tahun Anggaran pada
Kantor/ UPT/Satker Sementara yang sama setelah mendapat
rekomendasi dari Eselon I terkait;
8) Dalam hal penunjukan/pengangkatan PPK baru karena PPK
sebelumnya sudah menjabat 2 (dua) tahun berturut-turut
pada Kantor/UPT/Balai/Satker Sementara yang sama,
apabila menunjuk PPK dari Unit Kerja lain dapat ditetapkan
oleh KPA setelah mendapat rekomendasi dari Eselon I terkait;
9) Terhadap kegiatan Tahun Anggaran berikutnya,
PPK Tahun Anggaran berjalan dapat melakukan lelang tidak
mengikat dengan persyaratan data dukung yang lengkap.
- 6 -
b. Mengusulkan calon Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Penerimaan untuk Satker Sementara kepada Sekretaris
Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan terkait dengan
melampirkan Daftar Riwayat Hidup dan Sertifikat Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Penerimaan selambat-lambatnya pada