Kementerian ESDM Republik Indonesia 1 PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MIGAS SUBDIT PENYIMPANAN MIGAS DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MIGAS 2018 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
18
Embed
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MIGAS · 4 Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /SIUP 5 Surat Keterangan Domisili Perusahaan 8 Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Kementerian ESDM Republik Indonesia
1
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PENYIMPANAN MIGAS
SUBDIT PENYIMPANAN MIGASDIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MIGAS
2018
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
Izin Usaha adalah izin yang diberikankepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan,Pengangkutan, Penyimpanan dan/atauNiaga dengan tujuan memperolehkeuntungan dan / atau laba
Pasal 1 Butir 17 Pengertian Badan Usaha :
Badan Usaha adalah perusahaan berbentukbadan hukum yang menjalankan jenisusaha bersifat tetap, terus menerus dandidirikan sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku sertabekerja dan berkedudukan dalamwilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia
Pasal 9 :
Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilirsebagaimana dimaksud dapat dilaksanakanoleh
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Koperasi; usaha kecil;
d. Badan Usaha Swasta.
Pasal 1 butir 13 :
Penyimpanan adalah kegiatanpenerimaan, pengumpulan,penampungan, dan pengeluaranMinyak Bumi dan/atau Gas Bumi
UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Kementerian ESDM Republik Indonesia
5
Landasan Hukum
Undang – Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 5 angka 2 :Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :a. Pengolahanb. Pengangkutanc. Penyimpanand. Niaga
Pasal 23 ayat 1 :Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapatdilaksanakan oleh Badan Usaha setelahmendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah
Pasal 23 ayat 2 :Izin Usaha yang diperlukan untukkegiatan usaha minyak bumi dan/ataukegiatan usaha gas bumi sebagaimanayang dimaksud dalam ayat 1, dibedakanatas :a. Izin Usaha Pengolahanb. Izin Usaha Pengangkutanc. Izin Usaha Penyimpanand. Izin Usaha Niaga
Pasal 23 ayat 3 :Setiap Badan Usaha dapat diberi lebihdari 1 Izin Usaha sepanjang tidakbertentangan dengan peraturanperundang – undangan yang berlaku
1
Kementerian ESDM Republik Indonesia
6
Landasan Hukum
Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
Pasal 2 :Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki IzinUsaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melaluimekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
Pasal 12 :
c. Kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan,pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan BakarMinyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atasdan/atau di abawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuktujuan komersial;
2
Kementerian ESDM Republik Indonesia
7
1. Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
2. Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Menteri ESDM No. 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepala BKPM;
4. Peraturan Menteri ESDM No. 04 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi;
5. Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LiquefiedPetroleum Gas.
Peraturan – Peraturan Terkait Lainnya
Kementerian ESDM Republik Indonesia
8
KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN USAHA PENYIMPANAN MIGAS
Pe
nyi
mp
anan
Mig
as • Penyimpanan Minyak Bumi
Jenis : - darat (tangki darat)
- laut (floating storage)
• Penyimpanan Bahan Bakar Minyak
Jenis : - darat (tangki darat)
- laut (floating storage)
• Penyimpanan LPG, CNG, LNG atau BBG
Jenis : - darat (tangki darat)
- laut (floating storage)
• Penyimpanan Hasil Olahan
Jenis : - darat (tangki darat)
- laut (floating storage)
• Penyimpanan LPG dengan fasilitas bottling plant (SPBE)
Lampiran V Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017
Kementerian ESDM Republik Indonesia
9
Keterkaitan dengan Izin Usaha lainnya
Pasal 19 Butir 1 :
Dalam hal Badan Usaha (BU) melakukan kegiatanusaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan,dan/atau pengangkutan sebagai penunjangkegiatan usaha Niaganya, maka kepada BUdiberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukanIzin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin UsahaPengangkutan.
Pasal 19 Butir 2 :
Dalam hal BU melakukan kegiatan usaha Niagadengan kegiatan penyimpanan, dan/ataupengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatanusaha Niaganya, maka kepada BU wajibmemperoleh Izin Usaha Niaga Umum atau IzinUsaha Niaga Terbatas, Izin Usaha Penyimpanan,dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secaraterpisah.
Pasal 2 :
BU Niaga Migas dalarn menyalurkan BBM, BBG, dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas melalui seleksi
Pasal 6 :
BU-PIUNU dalam melaksanakan penunjukan Penyalursebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dilarang menunjukBadan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak danGas Bumi untuk kegiatan usaha pengolahan minyak bumi,Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak danGas Bumi untuk kegiatan usaha penyimpanan BBM dan BadanUsaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumiuntuk kegiatan usaha niaga umum BBM dan kegiatan usahaniaga terbatas BBM.
PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas
Atas sarana dan fasilitas yang digunakan telah terdaftar dalam saranadan fasilitas Penyalur tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan
SOP PENERBITAN IZIN USAHA PENYIMPANAN MIGAS(sesuai Permen ESDM No 29 Tahun 2017)
Kementerian ESDM Republik Indonesia
14
PERSYARATAN ADMINISTRASIPENGAJUAN IZIN USAHA PENYIMPANAN MIGAS
PERSYARATAN ADMINISTRASI Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah medapatkan
pengesahan Profil perusahaan (Company Profile) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Surat Tanda Daftar Perusahan (TDP) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Surat Pernyataan tertulis diatas Materai (sesuai format) Persetujuan Prinsip/Izin gangguan dari Pemda mengenai lokasi untuk
pembangunan fasilitas dan sarana Jaminan kecukupan pendaanaan
PERSYARATAN TAMBAHAN NPWP Komisaris dan Direksi KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) Badan Usaha berstatus VALID
Kementerian ESDM Republik Indonesia
15
PERSYARATAN ADMINISTRASIPENGAJUAN IZIN USAHA PENYIMPANAN MIGAS
PERSYARATAN TEKNIS (IZIN USAHA SEMENTARA)
Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study)
Rencana tata pelaksanaan pembangunan sarfas
Rencana sarana pengelolaan limbah
Rencana Studi Lingkungan
Rencana jenis, jumlah dan Kapasitas serta lokasi sarana penyimpanan
Rencana pembangunan fasilitas dan sarana penyimpanan
Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan disimpan
Persyaratan Lainnya Sesuai Jenis Kegiatan Usaha (BBM/LPG/LNG/dsb.)
PERSYARATAN TEKNIS (IZIN USAHA TETAP) Izin Lingkungan Laporan uji coba operasi (berita acara commissioning) yang menerangkan
sarfas layak beroperasi Persyaratan Lainnya Sesuai Jenis Kegiatan Usaha (BBM/LPG/LNG/dsb.)
Kementerian ESDM Republik Indonesia
16
http://migas.esdm.go.id/
Kementerian ESDM Republik Indonesia
17
No. Persyaratan
Ada Tidak Ada
Keterangan
1 Surat Permohonan Izin Usaha Penyimpanan LPG (sesuai format)
2 Lampiran Permohonan Surat Izin Usaha Penyimpanan LPG (sesuai format, diatas materai)
PERSYARATAN ADMINISTRASI
1 Akte pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang
2 Profil Perusahaan (Company Profile)
3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4 Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/SIUP
5 Surat Keterangan Domisili Perusahaan
8 Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana
9 Surat Pernyataan Tertulis diatas materai (Sesuai Format)
a) Kesanggupan BU memenuhi keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat
b) BU memenuhi ketentuan perundang-undangan
c) Kesediaan BU dilakukan inspeksi lapangan
d) BU bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain
e) Kesanggupan BU menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya
10. Jaminan Kecukupan Pendanaan
PERSYARATAN TEKNIS
1 Rencana standar serta mutu komoditas yang akan disimpan
2 Rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana
3 Izin Lingkungan
4 Berita Acara Commissioning yang menerangkan fasilitas layak operasi
CHECKLIST PERSYARATAN IZIN USAHA PENYIMPANAN CONTOH SURAT KETERANGAN IZIN LINGKUNGAN