Page 1
PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA HARIAN
LEPAS DI PIZZA HUT DELIVERY FATMAWATI (PT. SARI MELATI
KENCANA)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh :
MUTIARA SARI
NIM : 11140480000101
P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H / 2019 M
Page 5
iv
ABSTRAK
Mutiara Sari, NIM 11140480000101. PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP
HAK-HAK PEKERJA HARIAN LEPAS DI PIZZA HUT DELIVERY
FATMAWATI (PT. SARI MELATI KENCANA). Program studi Ilmu Hukum,
Konsentrasi Hukum Bisnis. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1439/2018 M.Isi:xiii + 67 halaman + 3
halaman daftar pustaka + 10 halaman lampiran.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum terhadap hak-
hak pekerja harian lepas pada sebuah restaurant di Jakarta. Secara khusus, skripsi
ini mencoba mendalami muatan aturan hingga keharmonisan regulasi dengan
aturan lain yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Disamping itu skripsi ini juga
mencoba mengupas beberapa aturan khusus dalam regulasi THR (Tunjangan Hari
Raya), Program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Upah Kerja Lembur.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) melalui
pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penelitian ini menggunakan
metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Melalui studi pustaka peneliti
mengumpulkan dokumen dan data untuk diolah menggunakan metode analisis isi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hak-hak pekerja
harian lepas di Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari Melati Kencana) terdapat
3 (tiga) kebijakan yang dibuat perusahaan yang bertentangan dengan Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Bahkan setiap kebijakan perusahaan tersebut
dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari si pekerja harian lepas.
Setiap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh perusahaan masih
menguntungkan satu belah pihak yakni pengusaha. Selain itu juga lebih
banyaknya kewajiban atau tanggung jawab yang harus ditanggung dibandingkan
dengan hak yang diperoleh pihak pekerja harian lepas. Isi perjanjian kerja secara
keseluruhan lebih dominan menguntungkan pihak pengusaha. Bentuk pelaksanaan
hukum terhadap hak-hak pekerja harian lepas berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu perjanjian kerja yang
dibuat secara sah dengan melihat undang-undang dan peraturan daerah dirasa
sudah optimal memberikan perlindungan hukum yang cukup kuat bagi pihak
pekerja harian lepas. Meskipun perjanjian kerja yang dibuat tersebut perjanjian
standar yang dibuat oleh pihak pengusaha, tetapi pengusaha tidak menghilangkan
hak yang mesti didapatkan pihak pekerja harian lepas.
Kata kunci : Pelaksanaan hukum, perlindungan hukum, pekerja harian lepas
Pembimbing Skripsi : Drs. Noryamin Aini, M. A.
Daftar Pustaka : Tahun 1997 sampai Tahun 2011
Page 6
v
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan
Rahmat-Nya, Penyusun Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN HUKUM
TERHADAP HAK-HAK PEKERJA HARIAN LEPAS DI PIZZA HUT
DELIVERY FATMAWATI (PT. SARI MELATI KENCANA)” dapat
diselesaikan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi saat
proses penyusunan skripsi ini.
Hal ini tidak dapat dicapai tanpa adanya bantuan, dukungan, dan
bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan
segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya ingin mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:
1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.Ag., S.H., M.H., M.A Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian S.H., M.H Ketua Program Studi Ilmu
Hukum dan Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum, Sekretaris Program Studi
Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Drs. Noryamin Aini, M.A., Dosen Pembimbing yang telah bersedia
meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah
memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Kepala dan Staff pusat perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
telah membantu dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk penulis
mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Andri Saputra dari pihak perwakilan Pizza Hut Delivery Fatmawati yang
sudah mengijinkan peneliti melakukan penelitian dan membantu memberi
data dalam skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta dan tersayang Zuwirman dan Yuli Zarni, atas
kasih sayang, motivasi, dukungan, doa, perhatian, ilmu pengetahuan, arti
kedisiplinan, serta tidak henti-hentinya menyemangati dan mendoakan
Page 7
vi
keberhasilan Peneliti dalam penyusunan skripsi. Sehingga peneliti dapat
menyelesaikan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri Strata 1.
8. Kepada saudara Peneliti, abang Muhammad Win Haekal, AMd.Ak, Toha
Win Ibrahim, dan Muhammad Win Reza Pahlevi. Terima kasih atas segala
dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang telah kalian berikan.
9. Terimakasih juga kepada kawan-kawan angkatan 2014 Ilmu Hukum,
khususnya Arfah Naila yang telah saling membantu selama perkuliahan
serta dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman terdekat peneliti Adis, Ara, Dhea, Dini, Efril, Indah, Zunah,
Kak Desi, Bang Teddy dan teman-teman lainnya yang mengenal dan
berteman baik dengan peneliti. Semoga teman-teman semua sukses dan
sejahtera serta diberikan kelancaran dalam segala hal.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi
peneliti dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan terima kasih.
Jakarta, 23 Juli 2019
Mutiara Sari
Page 8
vii
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ........................................................ i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ..................................................... ii
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iii
ABSTRAK .......................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ........................................................................................ v
DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah .................. 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 8
D. Metode Penelitian...................................................................... 8
E. Sistematika Penulisan................................................................ 12
BAB II TINJAUAN UMUM HAK-HAK PEKERJA .................................. 14
A. Kerangka Konseptual ................................................................ 14
B. Kerangka Teori.......................................................................... 16
C. Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku .......... 25
D. Tinjauan (Review)Kajian Terdahulu......................................... 28
BAB III PELAKSANAAN HAK-HAK TERHADAP PEKERJA
HARIAN LEPAS DI PIZZA HUT DELIVERY
FATMAWATI (PT. SARI MELATI KENCANA) ......................... 31
A. Gambaran Umum Pizza Hut Delivery ...................................... 31
1. Sejarah singkat ................................................................... 31
2. Visi dan Misi ...................................................................... 32
3. Struktur Organisasi dan Manajemen .................................. 32
4. Data Karyawan ................................................................... 33
B. Pengaturan tentang Perjanjian Kerja berdasarkan
Peraturan Peraturan PT. Sari Melati Kencana Tbk ................... 36
Page 9
viii
C. Pengaturan Hak-hak Pekerja di Pizza Hut Delivery
Fatmawati (PT. Sari Melati Kencana) ....................................... 39
BAB IV PENYELESAIAN MASALAH HAK PEKERJA SEKTOR
MAKANAN DI INDONESIA ......................................................... 45
A. Pelaksanaan hak-hak pekerja harian lepas di Pizza Hut
Delivery Fatmawati (PT. Sari Melati Kencana) ........................ 45
B. Analisis Peneliti Terhadap Pelaksanaann Hak-hak Pekerja
Harian Lepas di Pizza Hut Delivery Fatmawati ........................ 53
BAB V PENUTUP ........................................................................................ 61
A. Simpulan ................................................................................... 61
B. Rekomendasi ............................................................................. 62
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 64
LAMPIRAN ........................................................................................................ 67
Page 10
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata
karena dia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh
masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata
berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, meskipun setiap
orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan
kewarganegaraan yang berbeda-beda, dia tetap mempunyai hak-hak tersebut.
Inilah sifat universal dari hak asasi manusia. Selain bersifat universal, hak-hak
itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan
yang telah dialami seseorang dia tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata
lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.1
Dalam pembukaan UUD 1945 termaktub 3 (tiga) hal yang merupakan
tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu;
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Dari ketiga poin di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia wajib
melindungi negara, tanah air dan seluruh warga negara Indonesia baik yang
berada di dalam maupun di luar negeri, di kota maupun hingga pelosok daerah
sekalipun.2 Selanjutnya negara Indonesia menginginkan situasi dan kondisi
1 Satya Arinanto, et al. Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi
Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 11 2 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kata republik
berasal dari kata “respublicae” (res+publicae) yang mengandung arti hak atau kepentingan rakyat.
Konsep republik dikaitkan dengan pengertian negara sebagai penjelmaan kekuasaan dari rakyat.
Lihat Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta:
Bhuana Ilmu Populer, 2008), h. 279-280
Page 11
2
rakyat yang bahagia, sejahtera, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya.
Khusus mengenai tujuan yang kedua yaitu “memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Apabila tujuan ini dikristalisasi, maka
akan bisa dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan
kesejahteraan. Yang salah satunya adalah meningkatkan derajat penghidupan
rakyat Indonesia melalui pekerjaan yang layak. Tujuan ini kemudian
dipertegas di dalam batang tubuh Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yakni, yang
menjamin hak warganya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Pasal ini merupakan pasal yang ditujukan pada warga Indonesia
dan mengandung dasar etika, khususnya etika kemanusiaan. Oleh sebab itu,
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak
konstitusional setiap warga negara.
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peran
yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Sehingga kebijakan
dibidang ketenagakerjaan dalam program pembangunan nasional selalu
diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin diberbagai
bidang usaha yang diimbangi dengan peningkatan mutu dan peningkatan
perlindungan terhadap tenaga kerja. Dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya bahwa
setiap orang yang bekerja harus mendapat gaji yang sesuai dengan standar
kebutuhan hidup. Selain itu pekerja juga harus memperoleh hak-hak yang
sudah diatur oleh pemerintah.
Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pekerja yang belum
memperoleh hal tersebut. Sehingga timbul permasalahan antara pengusaha
dan pekerja. Persoalan-persoalan ketenagakerjaan di Indonesia merupakan
masalah nasional yang sangat kompleks, sehingga masalah terhadap hak-hak
pekerja atau buruh masih menjadi masalah utama dalam ketenagakerjaan.
Permasalahan hukum ketenagakerjaan yang lainnya adalah berkaitan dengan
globalisasi. Tenaga kerja yang tersedia di Indonesia sebagian besar adalah
Page 12
3
unskill labour. Sementara tuntutan secara universal dalam kaitannya dengan
era pasar bebas menutut adanya kesempatan dan perlakuan yang sama bagi
tenaga kerja (servis/jasa).3
Salah satu bentuk perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja diatur
Pemerintah, dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan “Bahwa setiap
Pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja”.
Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang
melindungi, memberi rasa aman, tenteram dan tertib untuk mencapai
kedamaian dan keadilan setiap orang. Pada saat ini adanya tenaga kerja harian
lepas yang bekerja di perusahaan, mengalami situasi yang dramatis.
Dikarenakan tidak adanya kontrak dan peraturan tertulis, sehingga
perlindungan Hukum terhadap hak-hak, keselamatan dan kesehatan kerja
tenaga kerja harian lepas cenderung perusahaan bersikap menganaktirikan.
Perusahaan-perusahaan kecil tumbuh dan terjadilah hubungan
penguasa/majikan dengan pekerja harian lepas yang pola dan sifatnya belum
diketahui.
Pekerja atau buruh harian lepas (part time worker) adalah seseorang yang
bekerja hanya dalam sebagian waktu dari ketentuan waktu kerja atau hari kerja
normal. Untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya beberapa perusahaan
lebih memilih memperkerjakan pekerja atau buruh harian lepas. Pentingnya
pelaksanaan hak-hak bagi pekerja atau buruh harian lepas biasanya
berhadapan dengan kepentingan pengusaha untuk tetap dapat bertahan
(survive) dalam menjalankan usahanya. Sering kali pihak yang terkait secara
langsung adalah pengusaha dan pekerja atau buruh, sehingga menarik untuk
dibahas terkait bagaimana kondisi hukum ketenagakerjaan saat ini?
Bagaimana strategi awal pemerintah dalam menangani permasalahan
3 Asri Wjayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar
Grafika,2009), h. 16
Page 13
4
ketenagakerjaan yang ada? Apakah strategi pemerintah tersebut dimuat
dalam Undang-Undang? Ataukah hanya sekedar peraturan dalam Undang-
Undang saja? Adakah hambatan-hambatan atau permasalahan baru yang
muncul pasca berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan? Bagaimana
perkembangan aturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dari waktu ke
waktu?
Selama ini pemerintah memandang masalah ketenagakerjaan hanya pada
bagaimana menangani masalah angkatan kerja yang semakin membludak.
Kenyataannya kesempatan kerja yang tersedia tetap saja masih sangat terbatas.
Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak, serta perbaikan
kesejahteraan pekerja menjadi diabaikan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUTK) sendiri tidak membedakan antara
pekerja penuh, pekerja harian lepas, pekerja sementara maupun pekerja
pengganti. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja. Tenaga
kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, berada di bawah perintah
pemberi kerja (bisa perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya)
dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lainnya.4
Dalam hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha secara normatif
pekerja atau buruh dipandang sebagai orang yang bebas. Secara sosiologis
pekerja atau buruh ini tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal
hidup yang selain tenaganya. Bahkan, pekerja/buruh terkadang terpaksa
menerima hubungan kerja dengan pengusaha meskipun memberatkan bagi
pekerja atau buruh itu sendiri. Lebih-lebih sekarang ini banyaknya jumlah
tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.
Secara sosial ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Sebagai orang
yang tidak mempunyai bekal hidup lain dari itu, ia terpaksa bekerja pada
orang lain.
4 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar), (Jakarta: Pradnya Pramita, 2007),
h. 12
Page 14
5
Pada umunya hubungan pengusaha/majikan dengan pekerja harian lepas
berbeda sekali karena sifatnya tidak ada kontrak dan peraturan tertulis.
Walaupun ada kesepakatan itu terjadi antara pihak yang kuat sebagai penentu
syarat dan pihak yang lemah sebagai penerima syarat. Karena itu
penyempurnaan terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan yang mencakup
lingkup perjanjian antar pihak namun tidak terhubung terhadap pekerja harian
lepas yang tidak mendapatkan hak-haknya dalam perlindungan hukum sebagai
pekerja. Sementara itu, pihak tenaga kerja harian lepas sendiri kurang
mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain,
pihak tenaga kerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh
pengusaha. Padahal dalam suatu hubungan kerja sama yang baik tidak ada
pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja harian lepas saling
membutuhkan.
Pelaksanaan hak-hak terhadap tenaga kerja harian lepas harus sesuai
dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan juga Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Hal yang menjadi
pertanyaan besar yakni, konsekuensi yang harus dihadapi para pelaku usaha
jika terbukti terdapat pelanggaran hak-hak pekerja harian lepasnya? Adakah
aturan atau mekanisme yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan,
DPR dan/atau pemerintah untuk menanggulangi permasalahan
ketenagakerjaan selain peraturan-peraturan tersebut?
Hukum tidak sebatas sebagai perangkat norma atau sejumlah kaidah, tetapi
hukum merupakan fakta sosial. Hukum selain dikonsepsikan sebagai law as
what it is in the books, hukum juga dikonsepsikan secara empiris sebagai law
as what is (functioning) in society.5 Dengan kata lain, hukum tidak lagi berdiri
sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem
5 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,
(Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), h. 3
Page 15
6
legitimasi yang formal. Melainkan ia merupakan gejala empiris yang teramati
di dalam pengalaman. Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu
kekuatan sosial yang nyata di dalam masyarakat dan empiris wujudnya, yang
bekerja dengan hasil: efektif atau tidak efektif. Berdasarkan hal tersebut,
penelusuran implemenasi hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh harian lepas
restoran di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yakni dengan membandingkan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan
implementasinya dengan salah satu restoran di Jakarta, penting dilakukan.
Berdasarkan berbagai irisan pemikiran tersebut, peneliti akan mengupas secara
mendalam tema yang terkait bagaimana aturan pengawasan ketenagakerjaan
dalam pelaksanaan hak-hak tenaga kerja harian lepas di Jakarta. Pembahasan
atas berbagai kompleksitas permasalahan yang sebelumnya peneliti paparkan
akan peneliti tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul
“PELAKSANAAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA
HARIAN LEPAS DI PIZZA HUT DELIVERY FATMAWATI (PT.
SARI MELATI KENCANA)”
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
a. Bagaimana kepatuhan hukum pelaku usaha dalam pemberian upah
dan pemenuhan hak-hak pekerja/buruh harian lepas terhadap
Undang-Undang Ketenagakerjaan?
b. Apa ketentuan tanggungjawab perusahaan terhadap pemberian hak
pekerja harian lepas?
c. Apakah hak-hak pekerja/buruh pekerja harian lepas dibayar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku?
d. Apakah perusahaan cenderung membuat kebijakan atau aturan
yang dimanipulasi untuk kepentingan sendiri?
e. Apakah pekerja harian lepas dapat mengajukan keberatan terhadap
kebijakan perusahaan tersebut? Jika ada bagaimana mekanisme
Page 16
7
pengajuan atas keberatan tersebut?
2. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang serta masalah yang berhasil diidentifikasi
peneliti, maka tampak begitu kompleksnya persoalan yang timbul terkait
sistem pelaksanaan hak-hak tenaga kerja. Untuk itu peneliti memberi
batasan-batasan demi mempertajam bahasan dalam penelitian ini, yakni
sebagai berikut;
a. Skripsi ini terfokus pada analisis implementasi hukum berupa
perbandingan ketentuan ketenagakerjaan yang diatur berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
dengan pelaksanaannya di Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari
Melati Kencana);
b. Skripsi ini meneliti beberapa aturan atau ketentuan pelaksanaan
hukum yang mengatur mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan
(THR), jaminan kesehatan tenaga kerja, serta peraturan mengenai
upah lembur di restoran cepat saji Pizza Hut Delivery (PHD)
cabang Fatmawati;
c. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini yakni Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011, Peraturan Presiden No 82 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, Keputusan Menteri
Tenagakerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.100/MEN/VI/
2004, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Nomor : Kep.102/MEN/VI/ 2004, Peraturan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2007.
3. Perumusan Masalah
Bedasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka peneliti
rumuskan masalah berikut : Pelaksanaan Hak-hak Pekerja Harian Lepas
di Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari Melati Kencana). Untuk
mempertegas arah dari masalah utama yang telah diuraikan di atas maka
Page 17
8
peneliti menjabarkan penulisan ini melalui rincian perumusan masalah
dalam bentuk pertanyaan :
a. Bagaimana pelaksanaan hak-hak tenaga kerja harian lepas di restoran
Pizza Hut Delivery Fatmawati yang di atur berdasarkan Undang-
Undang Ketenagakerjaan?
b. Bagaimana bentuk pelaksanaan hak-hak pekerja harian lepas di Pizza
Hut Delivery Fatmawati?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk;
a. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum terhadap hak-hak pekerja
harian lepas.
b. Untuk mengetahui dinamika yang timbul dalam pelaksanaan hak-hak
pekerja harian lepas dan cara penyelesaiannya.
2. Manfaat Penelitian
Selain tujuan yang ingin dicapai, tentunya peneliti berharap hasil
penelitian ini juga dapat memberi manfaat yang nyata untuk penguatan
aturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Adapun manfaat penelitian
yang ingin dihadirkan peneliti sebagai berikut;
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeprluas khazanah keilmuan
dalam bidang hukum, lebih spesifiknya terkait hukum
ketenagakerjaan.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis tulisan ini bertujuan menggali lebih dalam, serta
sebagai bahan rujukan di masa yang akan datang tentang pengawasan
ketenagakerjaan.
D. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Page 18
9
Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah kualitatif
eksploratif, dimana setelah seluruh data yang peneliti peroleh, data
tersebut lalu dianalisa dengan analisa kualitatif.6 yaitu suatu cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Adapun metode
yang peneliti gunakan adalah kualitatif eksploratif, yaitu
menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan
yang terjadi dilapangan secara objektif, sehingga didapatkan fakta-
fakta yang diselidiki.
Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan
Perundangan-undangan (statue approach), mengingat peneliti berusaha
menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan sebagai fokus
penelitian. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2013,
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016, Keputusan
Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.100/MEN/VI/
2004.
2. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data
Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa informasi
terkait pelaksanaan hukum terhadap hak-hak pekerja harian lepas.
Seperti rekomendasi sanki yang diberikan pemerintah kepada pelaku
usaha, tidak dilaksanakannya hak-hak pekerja harian lepas, adanya
tindakan-tindakan para pengusaha yang merugikan para pekerja dalam
pemberian hak-hak pekerja harian lepas.
Penelitian ini menggunakan informasi yang berkaitan dengan
hukum ketenagakerjaan. Informasi tersebut kemudian dikelompokkan
menjadi 2 (dua) sumber sebagai berikut:
6Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,
1986), cet. 3, h.13
Page 19
10
a. Sumber Primer
Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
yakni sejumlah peraturan pelaksana yang berisi metode
pelaksanaan undang-undang serta berupa dokumen yang berisi
pedoman pelaksanaan hukum ketenagakerjaan yang dikeluarkan
oleh lembaga resmi negara. Adapun sumber sekunder yang
dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Hubungan Industrial.
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Teanaga Kerja.
5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Tunjangan Hari Raya
6) Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi RI Nomor :
KEP.100/MEN/VI/ 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
b. Sumber Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dan melalui
studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah
peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus, dan literatur lain
yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.7
7 Digital repository unila diakses pada tanggal 29 Maret 2018 dari
http:/digilib.unila.ac.id/9214/4/Bab%20lll.pdf
Page 20
11
a. Data Non-Hukum (Tersier)
Bahasa Non-Hukum adalah yang merupakan bahan-bahan
hukum yang primer dan sekunder, seperti: Kamus Inggris-Indonesia,
Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.8
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan
data terutama data sekunder dan sebagai penunjang adalah data primer.
Sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu bentuk pengumpulan
data yang dilakukan dengan membaca buku literatur,
mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan
obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang
meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan
kepustakaan lain dari beberapa buku referensi, artikel-artikel dari
beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-
undangan, laporan, teori-teori, media masa seperti koran, internet
dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang
akan diteliti.
b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara
(interviewe) yang mnegajukan pertanyaan dan yang diwawancarai
(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyan itu.9
Wawancara dilakukan dengan cara terpimpin, yaitu wawancara
dilaksanakan dengan salah satau supervisor Pizza Hut Delivery
Fatmawati (PT. Sari Melati Kencana) serta jalan informan diberi
kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang ditentukan. Cara
8 Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet 1, (Jakarta: Badan Penerbit
Universitas Indonesia, 2005), h.1 9 Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2002), h.103
Page 21
12
tersebut digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan secara
lisan dari responden.10
5. Teknik Pengolahan Data
Interview atau wawancara yang dipakai dalam penelitian ini
adalah wawancara bebas terpimpin, hasil data interview atau wawancara
tersebut kemudian diubah dari format audio menjadi visual dalam bentuk
teks melalui transkrip data.
6. Analisis Bahan Hukum
Data yang diperoleh dari penulisan kepustakaan maupun dari
penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis normatif, kualitatif.
Normatif karena peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai
norma hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-
kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Memahami kebenaran
yang diperoleh dari hasil pengamatan dan pertanyaan kepada sejumlah
responden baik secara lisan maupun secara tertulis selama dalam
melakukan penelitian.
7. Teknik Penulisan
Teknik penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada buku
Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan pada tahun 2017.
E. Sistematika Penulisan
Masing-masing bab dalam skripsi ini terdiri atas beberapa sub bab
sesuai pembahasan dan materi yang diteliti di atas. Adapun perincian
sebagai berikut:
BAB I, Dalam Bab ini peneliti memaparkan Latar Belakang
Masalah, Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah,
Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta
10
Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h.162
Page 22
13
Sistematika Penulisan.
BAB II, Dalam Bab ini peneliti akan menjelaskan kerangka
konseptual, kerangka teori, pengaturan hak-hak pekerja
berdasarkan peraturan yang berlaku, dan tinjauan (review)
kajian terdahulu.
BAB III, Berisi tentang gambaran umum dari Pizza Hut Delivery
Fatmawati berupa sejarah, letak geografis, struktur
organisasi, serta menjelaskan gambaran mengenai
pengaturan tentang perjanjian kerja di Pizza Hut Delivery
Fatmawati (PT. Sari Melati Kencana).
BAB IV, Bab ini berisi analisis pelaksanaan hukum hak-hak pekerja
harian lepas. Bab ini merupakan inti dari penelitian skripsi.
Dalam bab ini akan dibahas duduk perkara, pelaksanaan
hukum hak-hak pekerja harian lepas, analisis peneliti
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.
BAB V, Bab ini merupakan bagian akhir, yang berisi simpulan dan
saran. Simpulan merupakan kristalisasi dari hasil penelitian
dan pembahasan, disamping itu juga merupakan landasan
untuk mengemukakan saran. Saran meliputi aspek
operasional dan aspek kebijaksanaan.
Page 23
14
BAB II
TINJAUAN UMUM HAK-HAK PEKERJA
Untuk dapat memahami sekelumit permasalahan yang dihadirkan peneliti pada
bab lanjutan dari skripsi ini, maka landasan awal berupa pemahaman teoritik akan
sangat dibutuhkan oleh pembaca. Pada Bab 2 (dua) ini, peneliti memaparkan
beberapa poin penting terkait pemahaman dasar hukum ketenagakerjaan yang
dibagi dalam 4 subbab permasalahan. Subbab pertama berisi tentang pemahaman
awal terkait definisi dan konsep ketenagakerjaan. Subbab ini dilanjutkan dengan
subbab kedua yang memaparkan tentang bebeapa informasi penting terkait
ketenagakerjaan yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli kekuasaan.
Kemudian untuk menemukan relasi antara subbab pertama dan kedua, maka
peneliti menyebutkan mengenai hak-hak pekerja berdasarkan peraturan yang
berlaku pada subbab ketiga. Pada subbab keempat, peneliti mencoba
menghadirkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh
sejumlah kalangan.
A. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual ini bertujuan untuk memberikan batasan mengenai apa
yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual pada
hakikatnya merumuskan definisi operasional yang akan digunakan untuk
menyamakan persepsi. Ada beberapa definisi yang dipakai dalam rujukan
penulisan skripsi ini. Definisi ini, karena membahas persoalan hukum peneliti
tidak mengacu pada pendapat orang perseorangan. Tetapi merujuk pada
definisi menurut peraturan perundang-undangan. Berikut ialah beberapa
definisi yang peneliti uraikan:
1. Tenaga Kerja
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa
Page 24
15
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sesorang
yang mampu bekerja dilihat dari keadaan fisik dan mentalnya. Biasanya
tenaga kerja mengikatkan dirinya kepada majikan guna menghasilkan
barang atau jasa yang dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan
masyarakat.1
2. Pekerja/Buruh
Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apa pun. Pengertian ini
agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua
orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan
hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk apa pun.2 Pekerja/buruh adalah orang yang bekerja kepada seseorang
dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang
mempekerjakan.3
3. Pekerja Harian Lepas
Mengenai pengertian pekerja harian lepas sebelumnya terjabarkan
secara jelas dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-06/MEN/1985
yaitu Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha
untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dapat berubah-ubah dalam hal
waktu maupun volume pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan
atas kehadiran pekerja secara harian. Pekerja harian lepas adalah pekerja
dengan perjanjian waktu tertentu dan mendapatkan upah berdasarkan
kehadirannya.
1 Darza Z,A, Kamus Istilah Bidang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Delima Baru, 2000), h.
114 2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), h. 35
3 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), h. 13
Page 25
16
B. Kerangka Teori
1. Hak Pekerja
a. Pengertian Hak Pekerja
Berbicara mengenai hak pekerja/buruh berarti membicarakan hak-hak
asasi, maupun hak yang bukan asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat
pada diri pekerja/buruh itu sendiri yang dibawa sejak lahir dan jika hak
tersebut terlepas atau terpisah, maka pekerja itu akan menjadi turun
derajat dan harkatnya sebagai manusia. Sedangkan hak yang bukan asasi
berupa hak pekerja atau buruh yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang sifatnya nonasasi.4 Hak dan kewajiban adalah
subjek kerja, dimana hak merupakan suatu tuntutan dan keinginan yang
diperoleh oleh subjek kerja (pengusaha dan pekerja). Sedangkan
kewajiban adalah para pihak, disebut prestasi.5
b. Jenis-jenis Hak Pekerja6
1) Hak atas pekerjaan;
2) Hak atas upah yang adil;
3) Hak untuk berserikat dan berkumpul;
4) Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan;
5) Hak untuk diproses hukum secara sah;
6) Hak untuk diperlakukan secara sama;
7) Hak atas rahasia pribadi;
8) Hak atas kebebasan suara hati.
c. Syarat Mendapatkan Hak
Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang
mengatur/memuat hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan
4 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 15
5 Basani Situmorang dkk, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun dan
Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-sumber Hukum Mengenai
Ketenagakerjaan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM,
2011), h. 35 6 Jenis-jenis Hak Pekerja, diakses pada tanggal 27 Februari 2019 dari
https://www.academia.edu/38366426/BAB_II_Etika_Profesi.docx
Page 26
17
pengusaha. Takaran hak dan kewajiban masing-masing pihak harus
seimbang. Oleh sebab itu, hakikat “hak pekerja/buruh” merupakan
kewajiban “pengusaha”, dan sebaliknya “hak pengusaha” merupakan
“kewajiban pekerja/buruh”.7 Dengan kata lain, jika isi yang tertuang
didalam perjanjian kerja tersebut menunjukan kewajiban-kewajiban yang
harus dipenuhi oleh pekerja, maka sebaliknya kewajiban tersebut bagi
pihak pengusaha adalah haknya, dan begitu pula jika isi yang tertuang di
dalam perjanjian kerja tersebut menunjukkan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh pengusaha. Maka kewajiban tersebut merupakan hak-hak
dari pekerja.
Kewajiban para pihak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut:
d. Kewajiban pekerja/buruh:
1) Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai yang diperjanjikan sebaik-
baiknya (Pasal 1603 KUHPerdata);
2) Melaksanakan pekerjaannya sendiri, tidak dapat digantikan oleh orang
lain tanpa izin dari pengusaha (Pasal 1603 a KUHPerdata);
3) Menaati peraturan dalam pelaksanaan pekerjaan (Pasal 1603 b
KUHPerdata);
4) Menaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku
dirumah/ditempat majikan bila pekerja tinggal di sana (Pasal 1603 c
KUHPerdata);
5) Melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak (Pasal
1603 d KUHPerdata); dan
6) Membayar ganti rugi atau denda (Pasal 1601 w KUHPerdata).
e. Kewajiban Pengusaha:
1) Membayar upah kepada pekerja (Pasal 1602 KUHPerdata);
2) Mengatur pekerjaan dan tempat kerja (Pasal 1602 u, v, w, dan y
KUHPerdata);
3) Memberikan cuti/libur (Pasal 1602 v KUHPerdata);
4) Mengurus perawatan/pengobatan pekerja (Pasal 1602 x KUHPerdata);
dan
5) Memberikan surat keterangan (Pasal 1602 z KUHPerdata).
7 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: Citra aditya
Bakti, 2007), h. 26.
Page 27
18
f. Perlindungan hukum hak pekerja
Secara normatif Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap pekerja berhak
dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan
yang sama dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan
kemampuan pekerja yang bersangkutan. Termasuk perlakuan yang sama
terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada
pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa
membedakana jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran
politik.
Prof Imam Soepomo, S. H. yang dilengkapi oleh Prof. Dr. Abdullah
Sulaiman, S. H., M. H menyatakan bahwa bentuk pola perlindungan
perburuhan yang meliputi antara lain;
1) Perlindugan ekonomis, sebagai perlindungan syarat-syarat kerja atau
syarat-syarat perburuhan diatur dalam peraturan mengenai hubungan
kerja atau perjanjian kerja.
2) Perlindungan Keselamatan Kerja, yakni memberikan perlindungan
kepada buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh
alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Aturan mengenai keselamatan
buruh ini dimuat dalam peraturan-peraturan yang namanya disebut
Peraturan Keselamatan Kerja.
3) Perlindungan Kesehatan Kerja, perlindungan ini akibat buruh hasil
teknologi industri dan non-industri lainnya karena kadang-kala terjadi
perlakuan majikan terhadap buruhnya yang semena-mena.
4) Perlindungan Hubungan Kerja, terhadap pekerjaan dijalankan oleh
buruh untuk majikan dalam hubungan kerja dengan menerima upah.8
8 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh),
(Jakarta: Pradya Paramita, 1980), h. 2-5
Page 28
19
5) Perlindungan Kepastian Hukum, yang berupa; perlindungan hukum
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya
hukum sanksi pelanggaran perburuhan yang sifatnya memaksa,
sekeras-kerasnya, dan setags-tegasnya terhadap sanksi pidana yang
berisi perntah atau larangan.9
Selain perlindungan tenaga kerja di atas, terdapat perlindungan lain
terhadap pekerja yaitu:
1) Norma keselamatan kerja, meliputi keselamatan kerja yang
berkaitan dengan mesin, alat-alat kerja bahan dan proses
pengerjaan, keadaan tempat kerja, lingkungan serta cara melakukan
pekerjaan.
2) Norma kesehatan kerja dan higiene kesehatan perusahaan, yang
meliputi pemeliharaan dan peningkatan keselamatan pekerja,
penyediaan perawatan medis bagi pekerja, dan penetapan standar
kesehatan kerja.
3) Norma kecelakaan kerja, berupa pemberian ganti rugi perawatan
atau rehabilitasi akibat kecelakaan kerja dan/atau menderita
penyakit akibat pekerjaan, dalam hal ini ahli waris berhak untuk
menerima ganti rugi.
4) Norma kerja, berupa perlindungan hak tenaga kerja secara umum
baik sistem pengupahan, cuti, kesusilaan, dan religius dalam rangka
memelihara kinerja pekerja.
Selain perlindungan terhadap pekerjanya, terdapat jenis perlindungan
lain di Indonesia, yaitu:
1) Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
9 Abdullah Sulaiman, Hukum Perburuhan-I, Bahan Matakuliah Hukum Perburuhan
Program Magister Ilmu Hukum UIJ, h. 38
Page 29
20
Program jamsostek pengaturannya diatur dalam Pasal 1 angka (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang menurut Jamsostek
adalah suatu perlindungan bagi bagi tenaga kerja dalam bentuk
santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan
yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa
atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan
kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Program
Jamsostek merupakan kelanjutan program Asuransi Sosial Tenaga
Kerja (ASTEK) yang didirikan menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 33 tahun 1977.
2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan
Perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja
diatur dalam Pasal 86 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap
pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan
atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta
perlakuan yang sesuai dengan harkata dan martabat manusia serta
nilai-nilai agama.
3) Perlindungan upah
Perlindungan upah merupakan aspek perlindungan yang paling
penting bagi tenaga kerja. Bentuk perlindungan pengupahan
merupakan tujuan dari pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan
untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai
kehidupannya bersama dengan keluaranya, yaitu penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan. Selama pekerja/buruh melakukan
pekerjaannya, dia berhak atas pengupahan yang menjamin
kehidupannya bersama keluarganya. Selama itu memang majikan
wajib membayar upah itu. Pengupahan merupakan aspek penting
Page 30
21
dari perlindungan pekerja/buruh sebagaimana ditegaskan pada
Pasal 88 angka (1) Undang-Undng Nomor 13 Tahun 2003 bahwa
setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak
bagi kemanusiaan.
g. Asas-asas dalam memberikan perlindungan terhadap hak pekerja
Mengacu pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, maka
norma hukum hubungan industrial di Indonesia, terutama Pasal 3
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
menganut asas-asas sebagai berikut:
1) Asas manfaat;
2) Asas usaha bersama dan kekeluargaan;
3) Asas demokrasi
4) Asas keterbukaan;
5) Asas adil dan merata;
6) Asas kemitraan kerja;
7) Asas keterpaduan; dan
8) Asas non diskriminasi.
2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja dan Hubungan Kerja
a. Perjanjian Kerja
Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan, hal yang dimaksud dengan
perjanjian atau disebut persetujuan adalah “suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Sedangkan dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13 tahun
2003 menyebutkan “perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban
para pihak”.
Page 31
22
b. Pengertian dan Unsur Hubungan Kerja
Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan
pengertian hubungan kerja. Hubungan Kerja adalah hubungan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
Hubungan kerja merupakan pondasi antara pihak pekerja dan majikan
untuk memulai dan mengatur suatu hubungan dalam pekerjaan yang akan
dilaksanakan setelah perjnjian hubungan kerja tersebut dibuat. Perjanjian
kerja dalam hubungan kerja ini dibuat dengan dasar kesepakatan antara
kedua belah pihak.
Berdasarkan pengertian perjanjian di atas, dapat ditarik beberapa unsur
dari perjanjian kerja yakni:10
1) Adanya Unsur Pekerjaan
Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan
(objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh
pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyruh orang lain. Hal
ini dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1603a yang berbunyi: “buruh
wajib melakukan sendiri pekerjaan, hanyalah dengan ijin majikan ia
dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”.
2) Adanya Unsur Perintah
Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh
pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada
perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang
diperjanjikan.
3) Adanya Waktu
10
Zainal Asikin, et al, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 55
Page 32
23
Adanya waktu yang dimaksud adalah dalam melakukan pekerjaan
harus disepakati jangka waktunya. Unsur jangka waktu dalam
perjanjian kerja dapat dibuat secara tegas dalam perjanjian kerja yang
dibuat misalnya untuk pekerja kontrak, sedangkan untuk pekerja tetap
hal itu tidak diperlukan
4) Adanya Upah
Pasal 1 Ayat (30) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
menjelaskan upah adalah hak “hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang ditetapkan atau dibayarkan
melalui perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau
dilakukan”.
Upah memiliki peran penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja),
bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja
pada pengusaha adalah untuk mendapatkan upah. Sehingga jika tidak
ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan
hubungan kerja.
c. Syarat Validitas Hubungan Kerja Antara Pekerja dan Pengusaha
Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
menjelaskan hubungan kerja. Hubungan Kerja adalah hubungan antara
majikan/pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian
kerja. Dimana perjanjian kerja tersebut mempunyai unsur pekerjaan,
upah, dan perintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat
(2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 syarat
validitas hubungan kerja adalah:
1) Kesepakatan kedua belah pihak
Page 33
24
Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan
bagi yang mengikatkan diri. Maksudnya bahwa pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat, seia-sekata
mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Pihak pekerja menerima
pekerjaan yang ditawarkan dan pihak pengusaha menerima pekerja
tersebut untuk dipekerjakan.11
2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat
perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap
membuat perjanjian. Seseorang dipandang cakap membaut
perjanjian jika yang bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan
hukum ketenagakerjaan memberikan batasan umur 18 (delapan
belas) tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun
2003).
3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
Perjanjian yang diperjanjikan merupakan oleh dari perjanjian kerja
antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya
melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang
dijanjikan tidak betentangan dengan kepentingan umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa obyek perjanjian harus halal yakni tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jenis
pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur
perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas.
4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
11
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenegakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), h. 57
Page 34
25
Pada dasarnya obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yang
artinya bahwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika pekerjaan yang diperjanjikan
merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang disebutkan secara
jelas.
Keempat syarat tersebut bersifat komulatif artinya harus dipenuhi
semua syarat, agar dapat dikatakan perjanjian kerja tersebut syah.
Perjanjian kerja yang dibuat para pihak dikatakan bertentangan
atau dibatalkan dengan ketentuan yaitu apabila adanya kesepakatan
kedua belah pihak dengan adanya kemampuan atau kecakapan
melakukan perbuatan melawan hukum. Syarat adanya pekerjaan
yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan syarat
obyektif karena menyangkut obyek perjanjian, kalau objek
perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum
artinya sejak semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.12
Perjanjian kerja maka akan menimbulkan hubungan kerja antara
pekerja/buruh dengan pengusaha yang berisi hak-hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak. Demikian pula sebaliknya
kewajiban pihak yang satu merupakan hak bagi pihak yang
lainnya.13
C. Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku
Adapun hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5);
12
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenegakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), h. 58-59 13
F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), h. 39
Page 35
26
2. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6);
3. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau menginginkan
dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai bakat, minat dan
kemmpuannya memlalui pelatihan kerja (Pasal 11);
4. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti
pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat (3));
5. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah
mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan pelatihan kerja pemerintah,
lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja (Pasal 18 ayat
(1));
6. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas
pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga
sertifikasi (Pasal 23);
7. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan
yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31);
8. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama satu setengah
bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan satu setegah bulan sesudah
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan (Pasal 82
ayat (1));
9. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak
memperoleh istirahat satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterngan
dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 ayat (2));
10. Setiap pekerja/buruh yang menggunakan waktu istirahat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (2) huruf b, c, dan d Pasal 80 dan Pasal 82
berhak mendapat upah penuh (Pasal 84);
11. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan
atas:
a) Keselamatan kerja;
b) Moral dan kesusilaan; dan
c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-
nilai agama (Pasal 86 Ayat (1));
12. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 Ayat (1));
13. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan
sosial tenaga kerja (Pasal 99 Ayat (1));
14. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat
pekerja/buruh (Pasal 104 Ayat (1));
15. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat
buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya
perundingan (Pasal 137);
16. Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam
melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh
pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapat upah (Pasal 156).
Page 36
27
Adapun hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah antara lain sebagai
berikut:
1. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 3 Ayat
(2));
2. Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak meneriman Jaminan
Kecelakaan Kerja (Pasal 8 Ayat (1));
3. Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja,
keluarganya berhak atas Jaminan Kematian (Pasal 12 Ayat (1));
4. Tenaga kerja, suami atau istri dan anak-anak berhak memperoleh Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan (Pasal 16 Ayat (1));
5. Setiap tenaga kerja atau keluarganya berhak atas Jaminan Hari Tua, faktor
usia pensiun 55 (lima puluh lima) tahun, cacat total atau beberapa alasan
lainnya (Pasal 14 dan Pasal 15).
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pekerja/buruh
dalam status apapun termasuk pekerja/buruh harian lepas sesuai dengan
ketentuan di atas berhak menerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Selanjutnya berikut adalah hak-hak pekerja dalam menerima Tunjangan
Hari Raya (THR) yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di perusahaan adalah antara lain sebagai berikut :
1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR
Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya
Keagamaan (Pasal 1);
2. Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang
telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih
(Pasal 2 Ayat (1));
3. THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu (Pasal 2 Ayat (2));
4. Besaran THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut: (Pasal 3 Ayat (1))
a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan
secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus
menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara
Page 37
28
Proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan;
Masa kerja x 1 (satu) bulan upah.
12
5. Upah 1 (satu) bulan sebagaiman dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas
komponen upah; (Pasal 3 Ayat (2))
a. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau
b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.
6. Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas,
upah 1 (satu) bulan sebagaiman dimaksud pada Ayat (1) dihitung sebagai
berikut; (Pasal 3 Ayat (3))
a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan
atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang
diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya
Keagamaan;
b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas)
bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang
diterima tiap bulan semasa kerja.
7. Apabila penetapan besaran nilai THR Keagamaan berdasarkan perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang
telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), THR Keagamaan yang dibayarkan
Pekerja/Buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan. (Pasal 4)
Pasal 23 deklarasi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) tentang Hak Asasi
Manusia 1948 menentukan bahwa:
1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, atas pilihan pekerjaan secara bebas, atas
kondis-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan serta atas perlindungan
dari pengangguran;
2. Setiap orang tanpa diskriminasi apapun berhak atas upah yang sama untuk
pekerjaan yang sama;
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas imbalan yang adil dan
menguntungkan yang menjamin suatu eksistensi yang layak bagi martabat
manusia untuk dirinya sendiri dan keluarganya dan dilengkapi, manakala
perlu oleh sarana perlindungan lainnya;
4. Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung ke dalam serikat
buruh guna melindungi kepentingan-kepentingannya.
D. Tinjauan (Review)Kajian Terdahulu
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, penelitian tentang
hukum ketenagakerjaan sudah pernah dilakukan oleh sejumlah kalangan,
Page 38
29
namun penelitian tersebut memiliki perbedaan fokus penelitian dengan skripsi
peneliti.
Adapun sejumlah penelitian yang ditemukan oleh peneliti sebagai berikut:
1. Hasan Aziz dalam skripsinya yang berjudul “KONSEP PERJANJIAN
KERJA DAN UPAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF (Analisisi Perbudakan di Pabrik CV. Cahaya Logam di
Daerah kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang: 2015)”. Skripsi ini terfokus
hanya pada konsep perjanjian kerja dan konsep upah buruh menurut hukum
Islam dan hukum positif. Skripsi ini juga membahas kedudukan hukum
perjanjian kerja dan upah buruh terkhusus di Pabrik CV. Cahaya Logam di
daerah Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang menurut hukum Islam dan
hukum positif. Berbeda dengan skripsi peneliti yang terfokus pada
implementasi hukum hak-hak pekerja harian lepas berdasarkan hukum
positif yang berlaku.
2. Siti Julaeha dalam skripsinya yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM
KESELAMATAN KERJA SEKTOR PERUSAHAAN BRIKET
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI
PROVINSI BANTEN: 2018)”. Membahas Implementasi Undang-Undang
Keselamatan Kerja Nomor 1 tahun 1970. Skripsi ini bukan hanya terfokus
pada keselamatan dan kesehatan kerja pada Perusahaan Briket, tetapi juga
membahas sistem pengupahan di Perusahaan tersebut. Berbeda dengan
skripsi peneliti yang hanya menekankan perbandingan implementasi hukum
terhadap hak-hak pekerja harian lepas berdasarkan hukum ketenagakerjaan
yang berlaku. Kemudian mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaannya di
Perusahaan yang akan peneliti teliti termasuk kekurangan dan kelebihan dari
Peraturan Perusahaan tersebut.
3. Buku berjudul HUKUM PERBURUHAN DI INDONESIA karangan
Abdul Rachman Budiono membahas tentang bidang-bidang penting di
dalam perburuhan yaitu, hubungan kerja serta subjek hukum perjanjian
Page 39
30
kerja termasuk didalamnya menguraikan tentang pekerja anak, organisasi
buruh, perselisihan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
Buku ini hanya membahas perselisihan hubungan kerja secara luas
sedangkan peneliti lebih fokus ke Pelaksanaan Hak-Hak Pekerja terutama
Hak-hak Pekerja Harian lepas.
4. Jurnal PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PARUH
WAKTU APABILA TERJADI KECELAKAAN KERJA disusun oleh
Ketut Wiwit Triani, dkk. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana bentuk
perlindungan hukum tenaga kerja harian lepas/paruh waktu dan tanggung
jawab perusahaan akibat kecelakaan yang dialami oleh pekerja paruh waktu.
Perbedaannya dengan peneliti yang akan peneliti tulis adalah pelaksanaan
hukum bagi hak-hak pekerja harian lepas bukannya hanya mengenai
kecelakaan kerja. Tetapi juga membahas mengenai upah lembur, dan juga
mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
Berdasarkan keseluruhan yang ada, skripsi peneliti berbeda dari
penelitian terdahulu. Perbedaannya, jika penelitian terdahulu yang ditulis
pokok penulisannya adalah membahas tentang bidang-bidang penting di
dalam perburuhan. Yaitu, hubungan kerja serta subjek hubungan kerja itu
sendiri. Maka berbeda dengan skripsi peneliti yang pokoknya mengkaji
lebih dalam terkait pelaksanaan hak-hak pekerja harian lepas. Selain itu
peneliti lebih terfokus hanya pada pekerja dengan status pekerja harian
lepas.
Page 40
31
BAB III
PELAKSANAAN HAK-HAK TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DI
PIZZA HUT DELIVERY FATMAWATI (PT. SARI MELATI KENCANA)
Pembahasan pada bab ini terfokus pada penjelasan muatan aturan
ketenagakerjaan di Indonesia yang dibagi ke dalam beberapa subbab pembahasan.
Pembahasan pada subbab pertama dibuka dengan sejarah singkat terkait
perkembangan Pizza Hut Delivery (PT. Sari Melati Kencana) di Indonesia.
Subbab kedua membahas terkait bagaimana bentuk perjanjian kerja yang
dilaksanakan di Pizza Hut Delivery (PT. Sari Melati Kencana). Kemudian pada
subbab ketiga ini membahas mengenai pengaturan hak-hak para pekerja
berdasarkan Peraturan Perusahaan Pizza Hut Delivery (PT. Sari Melati Kencana).
A. Gambaran Umum Pizza Hut Delivery
1. Sejarah singkat
Pizza Hut adalah restaurant berantai, waralaba makanan internasional
yang mengkhususkan dalam pizza. Pizza Hut hadir di Indonesia untuk
pertama kalinya pada tahun 1984, dan merupakan restaurant pizza pertama
di Indonesia. Pemegang hak waralaba tunggal Pizza Hut di Indonesia adalah
PT. Sari Melati Kencana, yang merupakan anak perusahaan PT. Sriboga
Raturaya, produsen tepung terigu di Indonesia. Perusahaan ini merupakan
anak perusahaan dari Yum! Brands yang juga merupakan salah satu
restaurant terbesar di dunia. Saat ini, Pizza Hut sudah dapat ditemui mudah
dikota-kota besar di seluruh Indonesia.
Sebagai salah satu produsen makanan siap saji terbesar, Pizza Hut
memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanannya. Pelayanan untuk
mengantarkan pizza langsung kepada pembeli pun menjadi agendanya.
Pizza Hut Delivery kemudian didirikan oleh PT. Sari Melati Kencana untuk
memberikan pelayanan berupa pengantaran pesanan kepada pelanggannya
(delivery service). Jadi Pizza Hut Delivery merupakan anak perusahaan PT.
Sari Melati Kencana yang memfokuskan usahanya pada take away
(pengambilan langsung) dan delivery (pengantaran) produk Pizza Hut
Page 41
32
Delivery kepada konsumen. Produk yang ditawarkan berupa pizza, pasta,
snacks, dan minuman yang dapat dibeli secara langsung ke outlet (take
away) dan dikirim ke rumah pelanggan (delivery).
2. Visi dan Misi
Visi dan Misi Pizza Hut Delivery dirangkum dalam satu kalimat, yaitu
“To be Indonesia’s leading mid casual dining restaurant, offering great
experience, and the best pizza meal at affordable value” yang artinya
menjadi pelopor kelas menengah kasual di Indonesia yang menawarkan
pengalaman luar biasa dan pizza terbaik dengan harga terjangkau. Pizza Hut
Delivery memiliki visi untuk menjadi yang terunggul pada tingkat restaurant
kelas menengah di Indonesia yang dicapai lewat misi menawarkan
kenyamanan suasana yang terbaik dan menyajikan pizza terbaik dengan
harga yang terjangkau.
3. Struktur Organisasi dan Manajemen
Struktur organisasi di Pizza Hut Delivery dapat digambarkan sebagai
berikut:
Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pizza Hut Delivery
General Manager
Purchasing
HRD
QA
R&D
Operation
Accounting
IT
Marketing
Warehouse
District Manager
Area Manager
Multi Unit Manager
Page 42
33
4. Data Karyawan
Jumlah karyawan di Pizza Hut Delivery Cabang Fatmawati ini
mengalami penurunan. Karena tidak semua karyawan mempunyai ikatan
dalam bentuk kontrak dengan Pizza Hut Delivery, maka karyawan dapat
keluar masuk dalam perusahaan ini. Sampai saat data ini dikeluarkan hanya
ada 20 orang yang bekerja pada perusahaan ini, dan yang tercatat sebagai
karyawan kontrak 2 orang, 7 orang lainnya tercatat sebagai karyawan tetap.
Berikut adalah data managemen Pizza Hut Delivery Fatmawati
bulan Januari 2018.
Tabel 3.2
Struktur Organisasi Management Pizza Hut Delivery Januari 2018
No Nama Posisi Golongan
1 AR SL IV
2 IR CT III
3 AS PIC III
4 IL PIC III
Sumber : Laporan data karyawan bulan Januari 2018 Pizza Hut Delivery
Fatmawati.
Berikut ini dijabarkan uraian singkat mengenai struktur organisasi
management di Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari Melati Kenacana):
Shift Leader
Crew
Back Of House Order Taker Delivery
Page 43
34
a. Shift Leader (SL)
Memegang penuh 1 outlet dan menjaga kelancaran aktivitas kerja.
Memimpin dan menjamin kelancaran proses kerja pada shift yang
dipimpinnya. Selain itu tugas dari shift leader adalah melakukan
pemesanan barang dan bahan baku pada supplier. Tugas lain dari shift
leader adalah memberikan laporan-laporan administrasi kepada MUM
(Multi Unit Manager) dan AM (Area Manager).
b. Crew Trainer (CT)
Memberikan pelatihan kepada calon karyawan PHD.
Berikut adalah data crew Pizza Hut Delivery Fatmawati bulan
Januari 2018.
Tabel 3.3
Struktur Organisasi Crew Pizza Hut Delivery Fatmawati Januari 2018
No Nama Posisi Golongan
1 TK BOH I
2 DK BOH I
3 SJ BOH I
4 DA OT KK
5 IAF OT KK
6 MS OT PT
7 SA OT PT
8 BDS Delman PT
9 AWM Delman PT
10 BLF Delman PT
11 MA Delman PT
12 FDS Delman PT
13 RS Delman PT
14 DR Delman PT
Page 44
35
15 MHNP Delman PT
16 MR Delman PT
Sumber : Laporan data karyawan bulan Januari 2018 Pizza Hut Delivery
Fatmawati
Berikut ini dijabarkan uraian singkat mengenai struktur organisasi crew di
Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari Melati Kenacana):
Crew menjalankan kegiatan operasional sesuai tugasnya. Terdiri
dari tiga bagian yaitu:
a. Order Taker
Pegawai yang bertugas menerima Order dari customer dan menerima
pembayaran. Tugas lainnya adalah menghitung persediaan barang dan
bahan baku.
b. Back Of The House
Pegawai yang bertugas menyiapkan dan membuat produk yang dipesan
oleh customer. Tugas lainnya adalah menghitung persediaan barang dan
bahan baku.
c. Delivery Man
Pegawai yang bertugas mengirim produk yang dipesan oleh customer
pada pembelian secara delivery. Tugas lainnya adalah menghitung
persediaan barang dan bahan baku.
5. Jam Kerja
Dalam kegiatannya, Pizza Hut Delivery menerapkan jam kerja
terbagi-bagi menjadi beberapa shift:
a. Shift Pagi (08-00 s.d 16.00)
b. Shift Middle (12.00 s.d 20.00)
c. Shift Closing (16.00 s.d 24.00)
Setiap harinya karyawan bekerja selama 9 jam dengan 1 jam
istirahat. Bagi seluruh karyawan yang sudah menyelesaikan pekerjaannya,
maka karyawan tersebut diperbolehkan pulang.
Page 45
36
B. Pengaturan tentang Perjanjian Kerja berdasarkan Peraturan Peraturan
PT. Sari Melati Kencana Tbk
1. Pengertian Perjanjian Kerja
Perjanjian Kerja diatur dalam Pasal 4 Peraturan Perusahaan PT. Sari
Melati Kencana Tbk BAB III HUBUNGAN KERJA :
“Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh
Pengusaha dan Pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban para pihak sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang menimbulakn hubungan kerja. Hubungan
kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur, upah dan perintah.”
Adapun yang diartikan dengan perjanjian perburuhan (Perjanjian Kerja
Bersama) menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 menyebutkan bahwa:
“Perjanjian Perburuhan (Perjanjian Kerja Bersama) adalah perjanjian yang
merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh atau beberapa
serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa perkumpulan
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua
belah pihak.”
Jika dilihat dari segi objeknya, maka perjanjian kerja itu mirip dengan
perjanjian pemborongan yaitu, sama-sama menyebutkan bahwa pihak
yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan bagi pihak yang lain
dengan pembayaran tertentu. Maka dengan adanya ketentuan tersebut,
pihak pekerja/buruh mau tidak mau harus tunduk pada perintah
pengusaha/majikan. Dengan demikian, dalam melaksanakan hubungan
hukum dalam perjanjian kerja ini, kedudukan hukum antara kedua belah
pihak jelas tidak dalam kedudukan yang sama dan seimbang.
Dalam hal perusahaan membuka kesempatan kerja, tentunya para tenaga
kerja yang ingin mengisinya akan selalu lebih baik daripada apa yang
ditawarkan. Sudah selayaknya pengusaha melakukan tindakan-tindakan
yang bijaksana dalam penerimaan para pekerja baru. Berdasarkan Pasal 5
Page 46
37
Penerimaan Kerja Peraturan Perusahaan PT. Sari Melati Kencana TBK,
sebagai berikut:
a. Pengusaha berwenang penuh dalam menetukan penerimaan dan
pengangkatan Pekerja baru sesuai kebutuhn usaha perusahaan.
b. Setiap calon Pekerja wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1) Warga Negara Indonesia atau Tenaga Kerja Asing,
2) Pendidikan minimal SMU atau sederajat,
3) Umur minimal 18 tahun (delapan belas) tahun,
4) Tinggi badan 150 cm bagi wanita dan 160 cm bagi pria,
5) Melampirkan data pribadi,
c. Lulus seleksi administratif, mengikuti psikotest dan/atau DISC serta
wawancara oleh Pengusaha,
d. Lulus tes kesehatan (medical test) atas penyakit menular bagi PKWT,
PKWTT, dan pekerja harian lepas minimal untuk bekerja 1 bulan,
e. Tidak menjadi anggota organisasi terlarang atau terlibat kegiatan yang
dilarang oleh Pemerintah,
f. Memenuhi kriteria persyaratan penerimaan calon Pekerja Baru yang
ditentukan oleh Pengusaha dan bersedia mengikuti semua peraturan,
tata tertib dan hal lain yang ada di Perusahaan,
g. Mematuhi persyaratan lainnya yang diatur tersendiri oleh Pengusaha.
Syarat dan ketentuan pemborongan pekerjaan diatur dan ditetapkan
berdasarkan Hukum Perjanjian, yakni kesepakatan kedua belah pihak.
Asas yang berlaku dalam Hukum Perjanjian adalah hal-hal yang telah
disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian berlaku sebagai Undang-
Undang yang mengikat. Ketentuan tersebut dikenal dengan Asas
Kebebasan Berkontrak. Namun, demikian sekalipun Undang-Undang
memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk menentukan isi
perjanjian pemborongan pekerjaan, syarat dan ketentuan perjanjian tidak
boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan norma
keadilan.
Perjanjian Kerja ada banyak jenis dan masing-masing Perjanjian Kerja
tersebut mempunyai konsekuensi berbeda bila terjadi PHK. Dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan ditentukan ada beberapa jenis perjanjian
kerja, yaitu sebagai berikut:
1. Perjanian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Page 47
38
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja
yang jangka berlakunya telah ditentukan atau disebut sebagai
karyawan kontrak. Bila jangka waktu sudah habis maka dengan
sendirinya terjadi PHK dan para karyawan tidak berhak mendapat
kompensasi PHK seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja,
uang penggantian hak dan uang pisah.
Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Perusahaan PT. Sari Melati Kenaca
Tbk, Pekerja dengan Status Perjanian Kerja Waktu Tertentu (PKWT):
a. Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang
didasarkan atas jangka waktu tertentu adalah sebagai berikut:
1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk jangka waktu
tertentu dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya
boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama
1 (satu) tahun.
2) Hubungan kerja dinyatakan putus demi hukum pada tanggal
berakhirnya PKWT, kecuali Pengusaha bermaksud
memperpanjang atau pembaharuan PKWT tersebut dan telah
disepakati oleh Pekerja paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
tanggal jangka waktu PKWT berakhir.
3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk jangka waktu
tertentu dapat dilakukan pembaharuan PKWT maksimal 2 (dua)
tahun dengan masa jeda selama 30 (tiga puluh) hari sejak
berakhirnya tanggal perpanjangan PKWT.
4) Pengusaha dan Pekerja dapat melakukan pemabahruan PKWT
sesuai kesepakatan yang diatur dalam PKWT.
b. Pekerja yang diterima dengan status PKWT, wajib melaksanakan
ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan
perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. PKWT dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahas
Indonesia dan huruf latin yang sekurang-kurangnya memuat data
pribadi.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah suatu jenis
perjanjian kerja yang umum dijumpai dalam suatu perusahaan, yang
tidak memiliki jangka waktu berlakunya. Perjanjian kerja untuk waktu
tidak tertentu tidak akan berakhir karena meninggalnya pengusaha
Page 48
39
beralihnya hak atas pengusaha yang disebabkan oleh penjualan,
pewarisan atau hibah.
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Pekerja Tetap
berdasarkan Pasal 9 Peraturan Perusahaan PT. Sari Melati Kencana
Tbk:
a. Pekerja tetap yaitu Pekerja yang bekerja di Perusahaan untuk
jangka waktu tidak tertentu dan dinyatakan lulus masa percobaan.
b. Pengusaha dapat melakukan peralihan status dari Pekerja PKWT
menjadi Pekerja tetap yang dialkukan secara selektif dan
merupakan hak penuh Pengusaha sesuai dengan kewenangan dan
kebutuhan Perusahaan.
c. Perubahan status PKWTT menjadi Pekerja Tetap terhitung sejak
diangkat menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/Pekerja
Tetap melalui form form change of status dan/atau Surat
Keputusan.
3. Perjanjian Kerja Harian Lepas
Perjanjian Kerja Harian Lepas berdasarkan Pasal 11 Peraturan
Perusahaan PT. Sari Melati Kencana Tbk:
a. Pengusaha dapat mempekerjakan Pekerja Harian Lepas untuk
pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu
tertentu dan volume pekerjaan serta upah didasrkan pada
kehadiran.
b. Perjanjian kerja Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) dilakukan dengan ketentuan Pekerja bekerja kurang dari 21
(dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
c. Perjanjian Harian Lepas dibuat secara tertulis dan dapat dibuat
berupa daftar Pekerja yang melakukan pekerjaan yang sekurang-
kurangnya memuat;
1) Nama/alamat perusahaan,
2) Nama/alamat pekerja,
3) Jenis pekerjaan yang dilakukan,
4) Besarnya upah,
5) Tanda tangan Pekerja dan Pengusaha.
C. Pengaturan Hak-hak Pekerja di Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari
Melati Kencana)
1. Pengertian Pekerja, Pengusaha dan Perusahaan
a. Pekerja
Klasifikasi bentuk tenaga kerja adalah pengelempokan ketenagakerjaan
yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.
Page 49
40
Berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Sari Melati Kencana bentuk
pekerja di perusahaan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu;
1) Pasal 9 Pekerja tetap,
2) Pasal 10 Pekerja dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT),
3) Pasal 11 Pekerja harian Lepas.
Ketiga pekerja tersebut adalah orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ketiganya merupakan bagian dari
tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, dibawah perintah
pemberi kerja.
b. Perusahaan
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) adalah PT. Sari Melati Kencana, Tbk
yaitu suatu badan hukum yang berkantor pusat (Support Center) di
jakarta dan semua cabang usahanya dalam bentuk Restoran/Outlet
yang berada di seluruh Indonesia.
c. Pengusaha
Pengusaha dalam Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan adalah Direksi
Perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan pejabat Perusahaan yang
diberi kuasa serta tanggung jawab bertindak untuk dan atas nama
Direksi dalam mengelola dan menjalankan Perusahaan.
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Berkaitan dengan Hubungan Kerja
a. Hak dan Kewajiban berdasarkan Pasal 6
1) Hak Pekerja:
(a) Segala hal yang mencakup kewajiban Perusahaan terhadap
Pekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan
Perusahaan,
(b) Kesempatan yang sama dalam mengembangkan karir, jabatan
sesuai dengan prioritas dan ketentuan yang ditetapkan
Perusahaan,
(c) Menyampaikan usula, pendapat serta saran yang konstruktif
dan beretika.
2) Hak Pengusaha:
Page 50
41
(a) Menajalankan operasional Perusahaan dan menentukan
kebijakan serta kebijaksanaan berdasarkan perkembangan
Perusahaan,
(b) Memberikan pekerjaan dan perintah yang layak sesuai kegiatan
dan kebutuhan Perusahaan,
(c) Meminta Pekerja untuk bekerja lembur,
(d) Menerima, menempatkan, memerintah Pekerjaa untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas serta
tanggungjawabnya, melakukan pemindahan karyawan (rotasi,
mutasi, promosi, dan demosi), melakukan pemutusan hubungan
kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,
(e) Menetapkan target, jadwal kerja, peraturan tata tertib, tata
kerja, sistem dan prosedur kerja,
(f) Memberhentikan dengan hormat karena usia pensiun bagi
Pekerja yang telah mencapai usia pensiun.
3) Kewajiban Pekerja
(a) Bekerja dengan jujur, disiplin, produktif, efektif, dan efisien
seta profesional,
(b) Memikirkan,memajukan, dan memperbaiki kinerja Perusahaan
serta melaporkan dengan segala kepada manajemen
berdasarkan data yang ada apabila terjadi hal-hal yang
merugikan perusahaan,
(c) Memberikan gagasan atau pendapat yang objektif dan
konstruktif dengan tata krama serta etika yang baik,
(d) Mentaati dan melaksanakan segala peraturan, tata tertib, tata
kerja, jadwal kerja, sistem dan prosedur kerja untuk memenuhi
target kerja yang telah ditetapkan,
(e) Bekerja lembur bila diperlukan,
(f) Memebrikan keterangan yang sebenarnya mengenai dirinya,
keluarga, tempat tinggal, dan informasi lain kepada Perusahaan
melalui HRD,
(g) Menggunakan dan menjaga dengan baik barang-barang miliki
Perusahaan yang dipergunakan serta bertanggungjawab penuh
terhadap segala sesuatu yang menyangkut beradaan barang
tersebut,
(h) Ikut menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan
tempat kerja hingga lingkungan Perusahaan serta aktif berperan
dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran atau Kesehatan
dan Keselamatan Kerja, juga kegiatan lain yang diadakan
Perusahaan,
(i) Menajaga nama baik Perusahaan, bertingkah laku baik, sopan
terhadap sesama Pekerja, atasan, konsumen dan relasi
Perusahaan,
(j) Mempunyai rasa memiliki Perusahaan dengan bekerja secara
proaktif, profesional, memiliki ntegritas, loyalitas, moral, dan
etika yang baik,
Page 51
42
(k) Mengikuti penempatan, mutasi, rotasi, promosi atau demosi
yang ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan prosedur yang
berlaku,
(l) Menyimpan dan menjaga kerahasiaan pekerjaan, relasi atau
konsumen, beserta data-data yang ada serta semua dokumen
atau bahan pekerjaan yang diketahui atau yang berada dibawah
penguasaannya,
(m) Melakukan serah terima yang layak sebelum tanggal efektif
pengunduran diri atau berhenti bekerja, dengan cara
menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya
kepada Perusahaan melalui atasannya atau HRD atau orang lain
yang ditunjuk oleh perusahaa, termasuk didalamnya serah
terima dokumen, data, catatan, perlengkapan kerja, fasilitas dan
juga kewajiban hutang piutang yang diberikan Perusahaan
kepadanya.
4) Kewajiban Pengusaha:
(a) Membayar upah,
(b) Memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sesuai
dengan kemampuan Perusahaan,
(c) Membantu pelaksanaan realisasi Jaminan Sosial yang menajdi
hak pekerja atau ahli warisnya,
(d) Mentaati dan melaksanakan sebaik-baiknya semua peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
(e) Memperhatikan usul, saran, dan keluh kesa Pekerja dengan
layak.
3. Hak-Hak Pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja
a) Pekerja Tetap dan Pekerja dengan Status Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT)
(1) Pekerja berhak atas upah bulanan ditambah dengan catering outlet
yang diperoleh hanya pada hari kerja Pekerja.
(2) Upah bulanan pada Ayat (1) pasal ini adalah upah yang sebelum
dipotong Pajak Penghasilan (PPh 21), Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(BPJS), dan potongan lainnya.
(3) Pengusaha mengikutsertakan pekerja pada Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN) yang bilamana
terjadi kecelakaan pada saat pekerja berangkat kerja dan pulang
kerja menuju rumahnya dan/atau pada saat jam kerja maka akan
menjadi tanggungan BPJS KETENAGAKERJAAN.
b) Pekerja Harian Lepas
Page 52
43
(1) Pekerja harian lepas akan menerima upah berdasarkan jumlah
kehadiran dari hari kerja di outlet Pengusaha serta makan dalam
bentuk Catering pada hari kerja.
(2) Apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat jam kerja dan/atau saat
pekerja bekerja, maka pihak pengusaha akan menanggung biaya
pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar Jamsostek.
4. Pengaturan Hak Upah Kerja lembur, Jamsostek, dan Tunjangan Hari Raya
Keagamaan
a) Ketentuan mengenai kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam
Pasal 14 Peraturan Perusahaan Pizza Hut Delivery (PT. Sari Melati
Kencana) yang berbunyi:
(1) Atas perintah pengusaha, pekerja wajib melakukan kerja lembur
dengan mendapat upah kerja lembur;
(2) Besarnya perhitungan upah kerja lembur dan pelaksanaannya di
hari biasa, hari besar dan hari libur resmi mengacu pada peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan;
(3) Teknis pelaksanaan kerja lembur wajib mengikuti tata cara sebagai
berikut;
(a) Atas perintah langsung langsung pekerja.
(b) Mengisi formulir yang tersedia dan wajib ditandatangani oleh
atasan langsung pekerja kemudian diserahkan kepada bagian
personalia.
(c) Melakukan absensi baik sebelum maupun setelah melaksanak
kerja lembur.
(4) Pembayaran upah kerja lembur dilakukan bersamaan dengan
pembayaran upah bulanan dengan mengacu pada data-data sesuai
dalam Ayat (3) huruf a, b, dan c yang disampaikan kepada bagian
personalia;
(5) Yang berhak atas upah kerja lembur adalah pekerja denga posisi
non manajemen (grup 4 kebawah). Para pekerja pada tingkat
manajemen tidak berhak atas upah kerja lembur;
(6) Yang dimaksud dengan pekerja pada tingkat golongan manajemen
adalah grup 5 keatas.
b) Mengenai hak jamsostek pekerja harian lepas sudah dijelaskan dalam
isi perjanjian kerja harian lepas dimana disebutkan bahwa apabila
terjadi kecelakaan kerja pada saat jam kerja dan/atau saat Pihak Kedua
pergi atau pulang bekerja, maka Pihak Pertama akan menanggung
biaya pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar Jamsostek.
Page 53
44
c) Mengenai tunjangan hari raya keagamaan ini dijelaskan dalam pada
Pasal 27 Peraturan Perusahaan Pizza Hut Delivery (PT. Sari Melati
Kencana) yaitu “Pengusaha memberikan tunjangan hari raya
keagamaan (THRK) berdasarkan peraturan perundangan
ketenagakerjaan yang berlaku.”
Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita cermati bahwa, perjanjian kerja
yang dibuat oleh kedua belah pihak telah disetujui dan diketahui oleh
masing-masing pihak. Dimana mereka mengetahui apa yang menjadi hak
dan kewajiban. Kemudian perjanjian kerja yang dibuat oleh Pizza Hut
Delivery Fatmawti (PT. Sari Melati Kencana) telah sesuai dengan aturan
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Dengan itu selayaknya perjanjian kerja maupun
peraturan perusahaan dapat digunakan sebagai perlindungan hukum yang
kuat kepada pekerjanya terutama pekerja harian lepas.
Page 54
45
BAB IV
PENYELESAIAN MASALAH HAK PEKERJA SEKTOR MAKANAN DI
INDONESIA
Sebagaimana bahasan pada bab 3 penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat
beberapa temuan-temuan yang dilakukan perusahaan untuk menghindari
tanggungjawab terhadap pelaksanaan/pemberian hak-hak pekerja harian lepas.
Sehingga pada subbab ini peneliti akan membahas hasil temuan lanjutan peneliti
yang berkaitan dengan “Adakah mekanisme lain yang dapat ditempuh oleh
perusahaan dalam pemberian hak para pekerja harian lepasnya tanpa harus
merugikan kedua belah pihak? Apa dasar hukum mekanisme tersebut? Apakah
Pizza Hut Delivery (PT. Sari Melati Kencana) juga menerapkan mekanisme
tersebut? Bagaimana hukum ketenagakerjaan di Indonesia, mengatur mekanisme
tersebut?”
A. Pelaksanaan hak-hak pekerja harian lepas di Pizza Hut Delivery
Fatmawati (PT. Sari Melati Kencana)
Pemberian hak-hak pekerja harian lepas yang diberikan Pizza Hut Delivery
(PT. Sari Melati Kencana) telah dilaksanakan. Namun, pelaksanaan tersebut
menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan serius bagi para pekerja
harian lepas, mengingat besar kerugian materiil maupun immateriil yang harus
ditanggung para pekerja harian lepas. Berdasarkan observasi yang peneliti
lakukan di Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari Melati kencana) belum
terpenuhi. 1; Kerugian materiil dapat berupa upah kerja lembur yang tidak
diberikan. Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) yang didapat
tidak sesuai dengan lamanya masa kerja para pekerja harian lepas. Perubahan
Nomer Induk Karyawan (NIK), hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan
para pekerja harian lepas. Perubahan Nomer Induk Karyawan (NIK) dilakukan
untuk mengurangi/atau menekan biaya pengeluaran perusahaan. 2; Kerugian
immateriil berupa tenaga dan waktu yang dilakukan untuk melakukan
pekerjaan. Kerugian-kerugian tersebutlah yang sangat menyulitkan dan
Page 55
46
merugikan pekerja harian lepas. Namun dalam prakteknya, pengusaha
memberikan alternatif lain kepada para pekerja harian lepas untuk tetap
mendapatkan hak-hak dasar tersebut dengan beberapa tindakan-tindakan yang
telah ditetapkan perusahaan.
1. Upah Kerja Lembur
Kedudukan kerja lembur itu pada hakikatnya adalah hak pekerja. Artinya,
pekerja tidak boleh sedikitpun dipaksa untuk mau melakukan kerja
lembur. Tentunya karena secara hukum pekerja diperbolehkan untuk
menolak kerja lembur. Dan di sisi lain pekerja/buruh harian lepas acapkali
dihadapkan pada manajemen perusahaan yang pada kebutuhan kerja
ekstra. Sehingga pada saat yang bersamaan, rentan terjadi dimana
pekerja/buruh sebenarnya sangat ingin menolak kerja lembur. Namun,
secra kontradiktif manajemen perusahaan acapkali melakukan berbagai
cara yang dapat dikategorikan sebagai penekanan terhadap buruhnya.
Tindakan sepihak tersebut telah menjadi kebiasaan di Pizza Hut Delivery
(PT. Sari Melati Kencana). Mengenai kerja lembur dan upah kerja lembur
telah diatur dalam perjanjian kerja harian lepas Pasal 1:
“Pihak kedua berhak atas lembur yang diatur oleh Pihak Pertama”
Penetapan upah dan kerja lembur dilakukan atas perintah pengusaha yang
dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Perusahaan PT. Sari Melati Kencana:
“Atas perintah Pengusaha, Pekerja wajib melakukan kerja lembur dengan
mendapat upah kerja lembur”
Dalam pelaksanaan upah kerja lembur tetap harus berdasarkan Pasal 78
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:
“Untuk membina hubungan kerja yang baik. Setiap pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, sebagaimana
dimaksud dalam peraturan yang berlaku wajib membayar upah kerja
lembur”
Permasalahan mengenai kerja lembur yang tidak diberikan Pizza Hut
Page 56
47
Delivery (PT. Sari Melati Kencana) tidak berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak sebelumnya. Hal ini secara hukum positif tidak dibenarkan
karena tidak didasari persetujuan pekerja untuk melakukan kerja lembur
tersebut. Dalam hal ini Pengusaha seringkali lebih memaksa pekerja/buruh
untuk melakukan kerja lembur tanpa mengikuti persetujuan si
pekerja/buruh. Secara lebih spesifik apabila pekerja menolak untuk bekerja
lembur atau lebih, maka akan ada konsekuensi yang diterima oleh pekerja
tersebut. Konsekuensi tersebut seperti pembagian jadwal kerja yang tidak
merata. Dalam seminggu biasanya pekerja harian lepas akan mendapatkan
jadwal kerja 3 (tiga) kali dalam seminggu atau 2 (dua) kali. Hal ini
dianggap memberatkan pekerja karena dengan bekerja yang hanya 3 (tiga)
atau 2 (dua) kali dalam seminggu tidak akan mendapatkan penghasilan
yang cukup untuk si pekerja. Selain itu apabila si pekerja menuruti saja
kemauan perusahaan untuk bekerja lembur, akan mendapatkan imbalan.
Yaitu akan mendapat jadwal kerja yang lebih banyak. Namun, tetap hal
tersebut dianggap merugikan pihak pekerja. Karena pekerja harus
mengeluarkan tenaga dan waktu lebih tanpa dibayar oleh perusahaan.
Dalam keadaan demikian, tentunya mutlak dibutuhkan aturan-aturan
hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak pekerja harian lepas yang
menolak melakukan lembur.
2. Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan merupakan balas jasa yang diberikan
pekerja/buruh sesuai dengan jasa pekerja/buruh berikan kepada
perusahaan. Jasa disini berupa pengorbanan waktu, tenaga, pikiran yang
diberikan pekerja/buruh kepada perusahaan. Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan yang diberikan harus mempunyai dasar yang rasional
dan juga mempertimbangkan faktor prikemanusiaan. Salah satu cara Pizza
Hut Delivery (PT. Sari Melati Kencana) meningkatkan laba adalah dengan
cara memangkas masa kerja pekerja/buruh harian lepas. Hal ini
menyebabkan pekerja/buruh harian lepas hanya menerima dalam jumlah
Page 57
48
yang tidak seberapa. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan perusahaan
akan melakukan kebijakan yang hanya menguntungkan perusahaan saja.
Bahkan kebijakan perusahaan tersebut biasanya diambil tanpa persetujuan
dari pihak pekerja harian lepas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa delivery man ditemukan
terdapat tindakan lain yang dilakukan perusahaan. Pada tahun 2017
perusahaan mengeluarkan kebijakan baru dengan sebutan refreshment.
Seluruh pekerja part time akan di refreshment ke Pizza Hut Delivery
cabang lainnya. Tentunya cabang terdekat dari lokasi tinggal si pekerja.
Refreshment tersebut diberitahukan kepada pekerja harian lepas 3 (tiga)
bulan sebelum menjelang Hari Raya. Dan akibat dari refreshment tersebut
banyak pekerja harian lepas yang mengundurkan diri. Sedangkan pada
tahun 2018 tidak adanya refreshment. Namun, seluruh data pekerja harian
lepas tersebut diganti menggunakan data diri dari orang lain.
Dengan mengganti data diri atau Nomer Indur Karyawan (NIK)
seharusnya perusahaan juga membuat form perjanjian kerja baru hingga
mendaftarkan si pekerja tersebut kepada instansi ketenagakerjaan yang
terkait. Namun, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pizza Hut
Delivery (PT. Sari Melati Kencana). Secara tidak langsung sebenarnya
pekerja harian lepas di perusahaan ini tidak pernah terdaftar sebagai
pekerja di intansi ketenagakerjaan manapun. Meskipun pekerja harian
lepas memiliki form perjanjian kerja.
Banyak cara ditempuh oleh pihak pengusaha untuk menghindari dari
kewajibannya untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan
(THRK), baik dengan cara terang-terangan atau terbuka maupun
terselubung. Beberapa praktek yang umum dilakukan oleh pengusaha yang
dapat disimpulkan diantaranya adalah. Pertama, pengusaha menggunakan
alasan yang sangat tidak lazim dan umum. Yaitu perusahaan tidak mampu
memberikan THR sesuai ketentuan, sehingga dengan alasan tersebut
Page 58
49
pengusaha hanya memberikan THR atas dasar kemampuan dan kemauan
dari pengusaha saja. Padahal pengusaha selama ini tidak pernah terbuka
soal keadaan perusahaan yang sebenarnya dan berapa keuntungan
perusahaan dari proses penjualan selama ini. Sehingga para pekerja harian
lepas tidak mendapatkan THR sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua,
pengusaha menggunakan pekerja harian lepas, dengan alasan tersebut
pengusaha tidak bersedia memberikan THR yang sesuai pada para pekerja
harian lepasnya. Karena setiap 3 (tiga) bulan sebelum Hari Raya
keagamaan perusahaan akan mengubah data/NIK (Nomer Induk
Karyawan) pekerja harian lepas tersebut. Meskipun pada kenyataannya
pekerja harian lepas tersebut sudah bekerja bertahun-tahun. Padahal
apabila dihitung total pemberian THR tersebut ternyata kurang bahkan
jauh dari ketentuan yang seharusnya di dapat oleh pekerja harian lepas.
3. Tunjangan Kecelakaan Kerja
Dalam bekerja tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja
bagi semua pekerja/buruh. Untuk itu diperlukan perlindungan yang jelas
bagi setiap pekerja harian lepas. Pengertian dari perlindungan tenaga kerja
adalah perlindungan yang diberikan dari dalam lingkungan kerja itu
sendiri. Dengan memberikan tuntutan, maupun dengan cara memberikan
meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan
teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Kelalaian
tenaga kerja yang terjadi di Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari Melati
Kencana) yang menimpa delivery man saat pengantaran makanan
dikarenakan keteledoran tenaga kerja. Keteledoran tersebut terjadi karena
pekerja tersebut tidak taat pada anjuran perusahaan untuk menggunakan
atau mengendarai kendaraan dengan batasan kecepatan yang ditetapkan
oleh perusahaan. Ketidakpatuhan atau keengganan sebagian pekerja harian
lepas delivery man di Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari Melati
Kencana) didasarkan berbagai alasan. Misalnya, pengantaran makanan
yang dilakukan tidak diperbolehkan lebih dari 30 menit. Karena jika
Page 59
50
melebihi dari 30 menit perusahaan harus mengeluarkan voucher
keterlambatan sebagai pengganti dari keterlambatan pengantaran tersebut.
Selain harus mengeluarkan voucher, perusahaan juga tidak menginginkan
adanya complain karena keterlambatan datangnya makanan tersebut.
Apabila terjadi complain, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap bonus
yang didapatkan oleh para pekerja tetap, maupun pekerja kontrak.
Terkadang delivery man mengantar makanan lebih dari satu bill. Hal
tersebut sangat memungkinkan untuk delivery man memacu kendaraannya
melebihi batas yang berakibat dengan kecelakaan.
Pizza Hut Delivery (PT. Sari Melati Kencana) dalam rangka untuk
menciptakan upaya agar tidak terjadi kecelakaan kerja terhadap delivery
man, perusahaan melakukan upaya-upaya yaitu dengan melaksanakan
training terhadap semua delivery man. Selain itu perusahaan juga
menyediakan alat-alat pelindung dalam berkendara seperti helm, dan jaket.
Serta perusahaan juga mewajibkan untuk delivery man merawat kendaraan
yang ada. Perawatan yang dilakukan seperti service bulanan, pengecekan
terhadap kendaraan yang seluruh biayanya ditanggung oleh perusahaan.
Mengenai jaminan kecelakaan kerja pekerja harian lepas sudah dijelaskan
dalam isi Pasal 1 Perjanjian Kerja Harian Lepas:
“Dimana disebutkan bahwa apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat jam
kerja/atau saat Pihak Kedua atau pekerja pergi atau pulang bekerja, maka
Pihak Pertama akan menanggung biaya pengobatan dan perawatan sesuai
dengan standar Jamsostek.”
Namun untuk pelaksanaannya sendiri biasanya perusahaan tidak
menanggung seluruh biaya pengobatan. Perusahaan akan bertanggung
jawab dengan biaya pengobatan atau ganti rugi akibat kecelakaan kerja.
Namun ganti rugi tersebut hanya sekedarnya saja. Tidak bertanggung
jawab sepenuhnya, karena perusahaan beranggapan tidak mungkin ada
kecelakaan kerja apabila si delivery man mengendarai kendaraannya
dengan standar kecepatan yang ditentukan perusahaan. Ataupun kendaraan
Page 60
51
yang digunakan untuk pengantaran memang layak untuk digunakan.
Karena kendaraan tersebut memang tanggung jawab masing-masing
delivery man untuk merawat dan menjaga kelayakannyaa.
4. Perjanjian Kerja
Perjanjian adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud
adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Dimana
perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang
dikehendaki oleh orang yang melakukannya. Hal ini juga diatur dalam
Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan:
“Bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja oleh
pengusaha dan pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.”
Hak-hak pekerja yang dilaksanakan di Pizza Hut Delivery (PT. Sari Melati
Kencana) tidak menggunakan perjanjian kerja baku atau kontrak baku
yang seluruh klausul-klausulnya telah ditetapkan secara sepihak dalam
bentuk Form Perjanjian Kerja. Perjanjian kerja baku sendiri telah diterima
tidak hanya oleh para pelaku usaha tetapi juga oleh para pekerja harian
lepas. Dalam hal perjanjian kerja tersebut para pekerja harian lepas tidak
diperkenankan untuk merubah isi atau menegosiasikan setiap pasal yang
ada di dalamnya. Pekerja harian lepas hanya dapat menerima perjanjian
tersebut. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran para pelaku usaha untuk
menciptakan keadaan yang adil bagi para pihak dalam hubungan
kontraktual, di dalam perjanjian tersebut memuat pertukaran yang adil
agar suatu prestasi diimbangi pula oleh kontra prestasi sehingga
menimbulkan keadaan berimbang.
Peneliti melihat dari perbuatan para pihak dalam perjanjian kerja di Pizza
Hut Delivery (PT. Sari Melati Kencana). Bahwa di dalam perjanjian kerja
tersebut terdapat perbuatan hukum yang dilarang seperti penyalahgunaan
keadaan. Penyalahgunaan keadaan dikatakan ada bila seseorang yang
Page 61
52
mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa orang lain karena keadaan
atau kondisi khusus mislanya gangguan kejiwaan, kurang pengalaman,
atau karena keadaan terpaksa (noodtoestand), ternyata telah tergerak untuk
melakukan atau mendorong (atau melanjutkan) suatu perbuatan hukum
tertentu. Jadi hanya dua alternative pilihan bagi pekerja yang lemah
bargaining position-nya di dalam perjanjian kerja yaitu untuk menerima
atau menolak perjanjian tersebut, maka pekerja tidak dapat bernegosiasi
dengan pelaku usaha mengenai isi perjanjian tersebut, atau dengan kata
lain perjanjian tersebut tidak dapat diubah lagi. Dalam hal ini tindakan
pengusaha dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan.
Dilihat dari isi perjanjiannya. Isi perjanjian/kontrak lazimnya ditentukan
oleh para pihak dinyatakan baik secara tegas namun dengan
memperhatikan aturan-aturan yang dikategorikan sebagai hukum yang
bersifat memaksa. Penentuan isi kontrak dilandasi asas kebebasan
berkontrak namun dibatasi oleh undang-undang kesusilaan dan ketertiban
umum. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan
dan ketertiban umum berdasarkan asas keseimbangan dapat menyebabkan
keabsahan perjanjian menjadi terganggu. Peneliti memandang isi
perjanjian baku dalam perjanjian kerja yang dilaksanakan masih ada
pertentangan di dalam beberapa pasalnya. Hal itu dilihat bagaimana
bentuk pelaksanaan dari isi pasal tersebut. Pertentangan itulah yang
memberatkan pihak pekerja yang membuat pekerja berada di posisi yang
lemah.
Dilihat dari pelaksanaan kontrak, dimana sudah selayaknya suatu kontrak
harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dengan itikad baik. Menurut
peneliti bahwa pelaksanaan perjanjian kerja di Pizza Hut Delivery (PT.
Sari Melati Kencana) tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan
itikad baik. Dimana terdapat beberapa pasal yang secara jelas mengatur
apa-apa saja hak yang diterima oleh para pekerja harian lepas. Namun
itikad baik tersebut tidak dilakukan pada pelaksanaan setiap pasal-pasal
Page 62
53
yang mengatur hak-hak para pekerja harian lepas. Hal itu yang dapat
menimbulkan tidak terciptanya asas keseimbangan dimana pihak
perusahaan selaku pelaku usaha tidak memberikan kesempatan kepada
pekerja untuk melakukan negosiasi.
B. Analisis Peneliti Terhadap Pelaksanaann Hak-hak Pekerja Harian Lepas
di Pizza Hut Delivery Fatmawati
Pekerja harian lepas, pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 100 Tahun 2004 Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang memiliki
hubungan kerja dengan pengusaha yang berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT). Pengaturan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) ini kemudian diatur lebih teknis dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksana
perjanjian kerja waktu tertentu. Bila merujuk kepada aturan yang berlaku,
jenis hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat
diterapkan untuk 4 (empat) jenis pekerjaan. Yaitu pekerjaan yang sekali
selesai, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan dari suatu usaha baru,
serta pekerjaan yang sifatnya tidak teratur (pekerja lepas).
Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) juga dilindungi oleh
beberapa ketentuan. Ketentuan itu seperti tidak boleh ada masa percobaan,
hak-hak normatif harus sesuai aturan tetap diberikan, tidak boleh lebih dari 2
(dua) kali pembuatan kontrak, durasi maksimum adalah kontrak 3 tahun plus
pembaharuan 2 tahun (khusus untuk pekerjaan yang sekali selesai), berhak
memperoleh uang ganti rugi bila diputus kontrak sebelum waktu kontrak
selesai.
Masalah perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaannya masih jauh dari
harapan. Kenyataan tersebut terjadi karena berbagai pemikiran inovatif yang
muncul. Termasuk pelaksanaan/pemberian hak-hak pekerja harian lepas yang
belum diberikan sepenuhnya oleh Pizza Hut Delivery (PT. Sari melati
Kencana). Pengusaha sebagai pemilik modal pada dasarnya hanya
Page 63
54
mementingkan besarnya keuntungan yang akan diterima dari hasil penjualan
produk. Kondisi yang demikian telah menyebabkan pengusaha selalu
memperhitungkan segala sesuatunya didalam pengeluaran keuangan. Salah
satunya biaya yang berkaitan dengan pekerja/buruh.
Pengusaha dapat menikmati hasil yang diperoleh tidak lepas dari peran
pekerja/buruh. Maka pihak pengusaha harus memperhatikan kesejahteraan
pekerja/buruh. Namun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh
membutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi dari pihak pengusaha. Sedangkan
kenyataannya, pihak pengusaha kebanyakan tidak menyadari bahwa mereka
mempunyai kewajiban yang lain disamping membayar upah. Yaitu dengan
memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
1. Mengenai upah kerja lembur telah diatur di dalam undang-undang.
Perusahaan yang tidak membayarkan upah kerja lembur sesuai dengan
perjanjian kerja, melanggar ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dimana
dalam pasal tersebut salah satunya menyebutkan bahwa:
“Syarat perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal
adalah isi perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang. Jika
melanggar klausula tersebut maka perjanjian dianggap menjadi batal demi
hukum."
Pengaturan mengenai upah kerja lembur, telah sesuai berdasarkan
peraturan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya masih bertentangan
dengan peraturan yang ada. Dimana, para pekerja dituntut untuk bekerja
lebih namun tidak mendapatkan upah lembur. Kemudian dalam hal ini
timbul pertanyaan. Bagaimana bisa perusahaan memaksa pekerjanya untuk
bekerja lebih tanpa kemauan dari pekerja tersebut. Atau dapat dikatakan
perusahaan memaksa pekerja untuk bekerja lembur dengan adanya daya
paksa dari pihak pengusaha. Dapat diketahui bahwa salah satu syarat
validitas hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha ialah adanya
kesepakatan kedua belah pihak. Dilihat dari keadaan ini tidak adanya
nampak kesepakatan kedua belah pihak. Dimana pekerja dibawah tekanan,
Page 64
55
apabila menolak dapat mengurangi jadwal kerja mingguan si pekerja
tersebut. Hal yang dilakukan perusahaan dapat dikatakan melanggar hak
atas upah yang adil bagi si pekerja.
Berdasarkan ketentuan di atas, kebijakan yang diterapkan oleh pihak Pizza
Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari Melati Kencana) terhadap pekerja
harian lepas jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal
tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor :
Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja
Lembur, yaitu:
“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja,
wajib membayar upah lembur. Untuk melakukan kerja lembur harus ada
perintah tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan”.
Dalam Pasal 6 buku Peraturan Perusahaan Pizza Hut Delivery (PT. Sari
Melati Kencana) menyebutkan:
“Pengusaha berhak meminta Pekerja untuk bekerja lembur”
Apabila dilihat dari kedua ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa
pertama, setiap pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang adil.
Dimana pekerja telah melakukan kewajiban bekerja dan melakukan
lembur. Kedua, pekerja berhak untuk menolak karena untuk melakukan
kerja lembur harus ada perintah tertulis yang diberikan oleh perusahaan.
Perintah tertulis tersebut dapat digunakan untuk menuntut upah lembur
karena perusahaan sendiri yang mengeluarkan surat perintah itu.
Kenyataannya perusahaan seringkali meminta pekerjanya untuk bekerja
lembur, tanpa diberikannya surat perintah tertulis. Hal ini yang
menyebabkan lemahnya posisi pekerja untuk menuntut hak upah lembur.
2. Mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Dalam hal ini
dapat ditemukan salah satu cara licik perusahaan untuk menghindari
tanggung jawab hukum. Hal tersebut adalah dengan mengganti Nomer
Induk Karyawan (NIK) pertiga bulan sebelum Hari Raya Keagamaan.
Page 65
56
Dalam Peraturan Perusahaan sendiri mengatakan bahwa Perusahaan
memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan berdasarkan peraturan
pemerintah yang berlaku. Meskipun dalam Pasal 4 Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan sendiri :
“Dalam pemberian THR Keagamaan dapat dilakukan dengan perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang
dilakukan. Hal ini sangat bertentangan dengan pelaksanaan yang ada.”
Nomer Induk Karyawan (NIK) merupakan nomer data diri dari si pekerja.
Dimana pekerja itu terdaftar sebagai pekerja di perusahaan pada tahun
tersebut, sewaktu si pekerja didaftarkan oleh perusahaan. Jadi apabila
setiap menjelang hari raya keagamaan perusahaan menukar data diri
pekerja yang terdaftar dengan pekerja lainnya, secara tidak langsung
perusahaan telah memecat si pekerja tersebut, tanpa sepengetahuan si
pekerja harian lepas. Padahal dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomer 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:
“Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tersebut merupakan hak
pendapatan yang wajib diterima oleh pekerja. Sedangkan dalam Pasal 3
Ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016
mengatakan:
“Pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas
yang mempunyai masa kerja kurang atau lebih dari 12 bulan berhak
mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan berdasarkan rata-rata upah
yang diterima tiap bulan masa kerja.”
Apabila melihat dari peraturan tersebut, tentu terdapat sebuah pelanggaran.
Dimana perusahaan berusaha untuk menghindari tanggung jawabnya
dengan membuat kebijakan baru. Dan pada kenyataannya perusahaan tidak
pernah mensosialisasikan mengenai kebijakan yang digunakan dalam
pemberian THR Keagamaan. Bahkan dalam Perjanjian Kerja pun tidak
Page 66
57
menyebutkan mengenai THR Keagamaan. Hal tersebut dapat dikatakan
merupakan salah satu cara sikap buruknya perusahaan, untuk menghindari
tanggung jawab dalam memberikan hak pekerja harian lepas. Padahal,
seharusnya THR wajib diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai
masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih dengan jumlah proposional.
Contoh perhitungan THR berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 16 Tahun 2016:
Masa kerja X Upah Perbulan
12
“Sedangkan untuk pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih,
THR 1 bulan gaji atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama antara
buruh dengan pengusaha.”
3. Mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja. Dalam bekerja tidak menutup
kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja bagi semua pekerja/buruh. Para
pekerja/buruh pun seharusnya meiliki tingkat kesadaran pula, bahwa
kecelakaan kerja terjadi tanpa dapat diduga. Para pekerja/buruh pun juga
tidak menginginkan hal itu terjadi. Karenanya sebagai tenaga kerja harus
selalu berhati-hati untuk menekan resiko kecelakaan kerja, menghindari
setiap bentuk kecelakaan sekecil apapun.
Dalam hal ini mengapa perusahaan hanya menjamin/menanggung
setengah dari biaya pengobatan? Mengapa perusahaan berdalih dengan
mengaanggap kecelakaan tersebut juga akibat dari kelalaian pekerja?
Padahal delivery man berusaha untuk mewujudkan hasil kerja yang
memuaskan dengan berupaya agar tidak adanya keterlambatan makanan.
Sehingga, tidak perlu untuk mengganti keterlambatan tersebut dengan
voucher gratis pizza.
Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan tidak mengaturnya secara jelas. Mengingat Undang-
Undang Ketenagakerjaan tidak membedakan pekerja penuh maupun
Page 67
58
pekerja harian lepas. Sehingga dalam undang-undang perlindungan hukum
bagi semua pekerja/buruh seharusnya diperlakukan sama. Jadi apabila
terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja khususnya pekerja harian lepas,
perusahaan wajib memberikan pertanggungjawaban yang sama tanpa
membedakan jenis dari pekerja itu sendiri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban yang harus
diberikan oleh perusahaan atas kecelakaan kerja yang dialami pekerja
harian lepas yaitu bisa berupa jaminan sosial tenaga kerja maupun berupa
santunan kecelakaan kerja.
Pemberian santunan/tunjangan juga telah diatur dalam Pedoman
Pembuatan Peraturan Perusahaan (Berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja
No.INS.8/DP/1980) pada Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2:
a. Apabila buruh mendapatkan kecelakaan sesuai dengan yang dimaksud
dalam Undang-Undang Kecelakaan Kerja, maka perusahaan akan
memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
b. Macam ganti kerugian seperti yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut
diatas berupa biaya pengangkutan buruh dari tempat kecelakaan ke
rumahnya atau ke rumah sakit, biaya perawatan dan pengobatan, biaya
penguburan dan tunjangan kecelakaan.
4. Mengenai Perjanjian Kerja. Syarat dalam mendapatkan hak yaitu adanya
hubungan kerja. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang
mengatur/memuat hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Dalam Form Perjanjian Kerja sudah menjelaskan apa-apa yang menjadi
hak dan kewajiban masing-masing pihak. Begitu pula dalam Buku
Peraturan Perusahaan yang sangat jelas menjelaskan hak dan kewajiban
masing-masing pihak. Form Perjanjian Kerja ataupun Buku Peraturan
Perusahaan merupakan fondasi antara pihak pekerja harian lepas dengan
pengusaha. Fondasi yang dapat melindungi pelaksanaan dari hak-hak yang
disebutkan dalam Form Perjanjian kerja maupun Buku Peraturan
Perusahaan. Karena secara normatif Undang-Undang Nomor 13 Tahun
Page 68
59
2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan hukum untuk
hak-hak para pekerja.
Dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian kerja terdapat hubungan
kerja antara pengusaha dan pekerja, adanya hubungan kerja menimbulkan
suatu perintah. Pemberian perintah oleh pengusaha kepada pekerja seperti
yang terdapat di Pizza Hut Delivery (PT. Sari Melati Kencana) dengan
melakukan perjanjian kerja waktu tertentu yang memuat dalam pasal 59
Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Hal ini juga diatur dalam Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membatasi pekerjaan tertentu.
Menurut penuturan bapak Andri Saputra salah satu perwakilan dari Pizza
Hut Delivery Fatmawati (PT Sari Melati Kencana):
“Antara perusahaan dan pekerja harian lepas sudah melakukan perjanjian
kerja kontraktual. Perjanjian kerja tersebut benar adanya. Namun, dalam
pembuatan kontrak kerja tersebut para pekerja hanya menerima kontrak
dalam bentuk sudah jadi. Lalu, dalam kontrak tersebut hanya memuat hak
seperti upah, hak upah lembur, dan tunjangan kecelakaan kerja. Untuk hak
seperti Tunjangan Hari Raya Keagamaan sendiri hanya dimuat dalam
Peraturan Perusahaan saja. Tidak ada bagian atau pasal khusus yang
membahas mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan dalam isi
Perjanjian Kerja Harian Lepas. Selain itu apabila isi dalam perjanjian
tersebut sudah ditandatangani, maka perjanjian standar ini tidak dapat
diubah. Melainkan secara mutlak seperti apa adanya yang tertuang di
dalam perjanjian tersebut.”
Apabila dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas
kebebasan berkontrak, tentu saja hal ini bertentangan. Maka dari itu, hal
ini membuat posisi pekerja harian lepas tidak dapat melakukan negoisasi
dalam pembuatan atau perancangan isi perjanjian ini. Hal ini berakibat
posisi pekerja sedikit lemah dari posisi perusahaan itu sendiri, tetapi dalam
pembuatan atau perancangan perjanjian tersebut, tentunya harus saling
menguntungkan kedua belah pihak agar terciptanya keadaan yang
berimbang antara pekerja dengan perusahaan.
Page 69
60
Perjanjian kerja harus berlandaskan itikad baik. Apabila perjanjian kerja
tersebut beritikad buruk, maka perjanjian kerja tersebut dianggap tidak sah
dan dapat dibatalkan menurut hukum. Dengan demikian asas itikad baik
mengandung pengertian bahwa kebebasan dalam membuat suatu
perjanjian kerja, tidak dapat diwujudkan atas kehendak sendiri dari salah
satu pihak tanpa dibatasi oleh itikad baiknya. Dengan adanya asas itikad
baik, setiap pihak yang membuat perjanjian akan melaksanakan kewajiban
dan hak yang timbul dari adanya perjanjian tersebut. Maka jika dilihat dari
kewajiban dan hak yang timbul dalam perjanjian kerja, dapat diambil
kesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat telah sesuai dengan apa yang
disebutkan undang-undang, dan sesuai dengan syarat yang terdapat di
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100
Tahun 2004 yaitu:
“Tentang klausula yang harus termuat di dalam suatu perjanjian kerja,
maka perjanjian yang dibuat telah cukup mempunyai perlindungan hukum
bagi masing-masing pihak yang termuat di dalamnya.”
Menurut peneliti perusahaan memang tidak melanggar kesepakatan yang
tertulis. Tetapi dari aspek moralitas, dapat dikatakan tindakan-tindakan yang
dilakukan perusahaan tersebut merupakan bentuk kenakalan untuk
menghindari beban yang berlebih dalam pelaksanaan/atau pemberian hak-hak
pekerja harian lepas. Tindakan-tindakan perusahaan tersebut memang tidak
bertentangan dengan hukum positif. Namun secara moral dianggap tidak
pantas untuk dilakukan. Apalagi mengingat para pekerja yang sudah
melakukan kewajibannya.
Page 70
61
BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Dari beberapa pemaparan pada bab-bab selanjutnya, maka peneliti dapat
mengambil kesimpulandan sekaligus sebagai jawaban atas beberapa
perumusan masalah yang peneliti berikan.
1. Bahwa pelaksanaan hukum mengenai hak-hak pekerja harian lepas dalam
perjanjian kerja di Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari Melati
Kencana) belum sepenuhnya dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari
masih adanya kebijakan-kebijakan perusahaan yang bertentang dengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan di dalam praktik pelaksanaanya.
Diantara kebijakan perusahaan yang masih bertentang dengan Undang-
Undang Ketenagakerjaan tersebut ternyata setelah peneliti teliti lebih
lanjut pada pelaksanaannya dimana pengusaha tidak pernah bernegoisasi
dengan pekerja harian lepasnya terkait setiap kebijakan-kebijakan yang
pengusaha akan laksanakan. Pelaku usaha juga tidak beritkad baik
mengenai kebijakan upah lembur dimana setiap pekerja harian lepas yang
menolak untuk bekerja lembur akan mendapatkan pengurangan jadwal
kerja setiap minggunya. Karena pekerja harain lepas dianggap tidak
memberikan loyalitasnya terhadap perusahaan. Selain itu, meskipun di
dalam peraturan menteri tenaga kerja penetapan THR Kegamaan lebih
besar dari dari nilai THR Keagamaan yang ditentukan oleh pemerintah,
THR Keagamaan yang diberikan diperbolehkan mengikuti kebiasaan yang
sudah ada. Pengusaha tetap tidak diperbolehkan mengambil kebijakan
tanpa sepengetahuan para pekerja harian lepasnya. Karena hal itu
menyebabkan kerugian kepada pekerja harian lepasnya bukan hanya
kerugian materiil. Setiap tahunnya pekerja harain lepas dianggap atau
terdaftar sebagai pekerja baru, karena tidak mempunyai Nomer Induk
Page 71
62
Karyawan yang tetap. Hal ini pula yang mengakibatkan pekerja harian
lepas tidak dapat mengikuti Program Jaminan Kesehatan.
2. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja harian lepas
apabila mengalami kerugian dari tidak dilaksanakannya hak-hak pekerja
adalah dengan cara pekerja yang bersangkutan melakukan musyawarah
dengan pihak pelaku usaha tersebut terlebih dahulu. Dan apabila hal
tersebut tidak mencapai kata sepakat maka pekerja harian lepas dapat
menempuh jalur di luar pengadilan (Non Litigasi) dan lembaga pengadilan
(Litigasi) yakni penyelesaian sengketa damai Antara Pekerja dan pihak
Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari Melati Kencana) dengan cara
adanya bipartit yang dibuat kedua belah pihak. Dimana pihak Pizza Hut
Delivery Fatmawati (PT. Sari Melati Kencana) bertanggung jawab atas
pelanggaran Upah Kerja Lembur, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Persidangan dengan cara mediasi (Win-
win Solution), adapun penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan
(Litigasi) yang ditempuh melalui Peradilan Hubungan Industrial (PHI).
B. Rekomendasi
Sebagai penutup dari kesimpulan di atas, peneliti akan memberikan
rekomendasi-rekomendasi terkait dengan pelaksanaan hukum terhadap hak-
hak pekerja harian lepas, sebagai berikut:
1. Peneliti menyarankan kepada Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari
Melati Kencana) selaku pelaku usaha untuk lebih memberikan hak kepada
pekerja terutama pekerja harian lepas dalam hal bernegoisasi terhadap
setiap kebijakan-kebijakan yang akan diambil pengusaha agar terciptanya
keseimbangan posisi antara pekerja dengan pengusaha dan tidak terjadi hal
yang akan merugikan pekerja dikemudian hari.
2. Peneliti menyarankan perlunya sanksi administrasi, perdata dan pidana
yang tegas untuk diberikan kepada pihak Pizza Hut Delivery Fatmawati
(PT. Sari Melati Kencana) kepada pihak yang lalai terhadap hak-hak
Page 72
63
pekerja harian lepasnya. Agar pertanggung jawaban pekerja lebih
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
3. Dalam pencapaian pemenuhan penerimaan Upah Kerja Lembur,
Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
disarankan menggunakan cara musyawarah secara kekeluargaan dalam
penyelesaiannya. Tidak perlu melalui Pengadilan Hubungan Industrial
(PHI) apabila melalui musyawarah dapat diselesaikan.
Page 73
64
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung:
Citra aditya Bakti, 2007.
Abdul. R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh
Kasus, Jakarta: Kencana, 2010.
Abdullah Sulaiman, Hukum Perburuhan-I, Bahan Matakuliah Hukum
Perburuhan Program Magister Ilmu Hukum UIJ.
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Asri Wjayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar
Grafika,2009.
Basani Situmorang dkk, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun
dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-sumber
Hukum Mengenai Ketenagakerjaan, Jakarta: Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2011.
Darza Z,A, Kamus Istilah Bidang Ketenagakerjaan, Jakarta: Delima Baru,
2000.
Djumadi, Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja, Jakarta: Grafindo Persada,
2004.
F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan
Buruh), Jakarta: Pradya Paramita, 1980.
Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan Edisi
Revisi, 2003.
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2003.
Maimun, Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar), Jakarta: PT Pradnya
Pramita, 2007.
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kata
republik berasal dari kata “respublicae” (res+publicae) yang
Page 74
65
mengandung arti hak atau kepentingan rakyat. Konsep republik dikaitkan
dengan pengertian negara sebagai penjelmaan kekuasaan dari rakyat.
Lihat Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
Satya Arinanto, et al. Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi
Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
Zainal Asikin, et al, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang
Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.102/MEN/VI/2004 Tentang
Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang
Jaminan Kesehatan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pendaftaran Serta Pelaksanaan Perjanjian Kerja.
C. Interview
Page 75
66
Interview Pribadi dengan Bapak Andri Saputra selaku salah satu Supervisor di
Pizza Hut Delivery Fatmawati Jakarta 1 Maret 2018.
Interview Pribadi dengan Bimo Dwi Saputro dan Bramantyo Lingga selaku
salah satu Delivery Man di Pizza Hut Delivery Fatmawati Jakarta 1
Maret 2018.
Lampiran Data Pekerja, (Annual Report) Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT
Sari Melati Kencana) Tahun 2018.
D. Internet
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Pengegakan Hukum, diakses pada
tanggal 22 Maret 2019, dari www.Slideshare.net/Lisaatwi
Jenis-jenis Hak Pekerja, diakses pada tanggal 27 Februari 2019 dari
https://www.academia.edu/38366426/BAB_II_Etika_Profesi.docx
Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 22
Maret 2019 dari https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-
hukum-menurut-para-ahli/
Page 76
67
LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA
PT. SARI MELATI KENCANA
DAN
PEKERJA HARIAN LEPAS
13 MARET 2018