perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PENGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PADA BANK JATENG CABANG PEKALONGAN Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Reza Yoga Ardana NIM. E0007043 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
108
Embed
PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN …/Pemban… · PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PENGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PADA BANK JATENG CABANG PEKALONGAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PENGAMAN
DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PADA
BANK JATENG CABANG PEKALONGAN
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Reza Yoga Ardana
NIM. E0007043
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PENGAMAN
DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PADA BANK
JATENG CABANG PEKALONGAN
Oleh
Reza Yoga Ardana
NIM. E0007043
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi)
berjudul : PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN
PENGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN
PADA BANK JATENG CABANG PEKALONGAN adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Desember 2011
yang membuat pernyataan
Reza Yoga Ardana
NIM. E0007043
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRAK
Reza Yoga Ardana. E0007043. 2011. PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN PEGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN PADA BANK JATENG CABANG PEKALONGAN . Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Bank Garansi pada Bank Jateng Cabang Pekalongan dan kedudukan hukum Bank Garansi dalam menunjang pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskripstif. Pendekatan peneltian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan langsung dalam masyarakat dengan wawancara terarah serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya dalam pemberian fasilitas Bank Garansi digunakan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy),sehingga sebelum memberikan persetujuan Bank Garansi, bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan penilaian yang pada prinsipnya sama dengan penelitian dan penilaian dalam pemberian kredit. Pelaksanaan pemberian Bank Garansi di Bank Jateng Cabang Pekalongan, harus melewati empat tahap yaitu tahap pengajuan, tahap analisa, tahap keputusan dan tahap pembuatan Bank Garansi.
Bank Garansi pada prinsipnya adalah instrument hukum yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran dalam pengadaan jasa kontruksi (proyek-proyek pembangunan) oleh pemerintah sehingga memberikan rasa kepercayaan disamping juga rasa aman kepada pemerintah yang berkedudukan sebagai pihak yang menerima garansi (jaminan) karena ada pihak yang menjamin (bank) jika nasabah/kontraktor (penyedia jasa kontruksi) tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Kata kunci : bank garansi, jaminan, proyek-proyek pembangunan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRACT Reza Yoga Ardana. E0007043. 2011. THE IMPLEMENTATION OF BANK GUARANTEE AS A GUARANTEE OF SAVING AND ASSISTING ON CONTRUCTION PROJECTS IN BANK JATENG CABANG PEKALONGAN. Faculty of Law of Sebelas Maret University.
This research has aims to find out the implemantation in giving Bank Guarantee in Bank Jateng Cabang Pekalongan and the legal standing of Bank Guarantee in assisting contruction projects.
This study uses an empirical law research having descriptive character. The datas used were primary data coming from the result of empirical research in fact by directive interview and secondary data taken from library sources.
The result of research shows that basically in giving Bank Guarantee is used principles of 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy), so before giving an approval of Bank Garantee should do analyses and notices in the way analyses and notices of credit giving. The Implementation of Bank Guarantee giving in Bank Jateng Cabang Pekalongan should pass four steps. They are proposal step, analysing step, decision step and making Bank Guarantee step.
Principally, Bank Guarantee is law instrument which can be a guarantee of compensation in government contruction service supply so it gives trust and safe passion for government as guarantee receiver because there is a party who guarantees (bank) if only the contractor did not finish the projects. Keywords: bank guarantee, guarantee, contruction projects
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan hukum (skripsi)
dengan judul “PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN
PENGAMAN DAN PENUNJANG PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN
PADA BANK JATENG CABANG PEKALONGAN” dapat diselesaikan dengan
baik dan tepat pada waktunya.
Maksud dan tujuan penulisan hukum (skripsi) ini tidak lain adalah untuk
memenuhi prasyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari semua pihak
baik moril spirituil maupun materiil, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan
dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas
hukum-garansi-bank, diakses pada tanggal 24 November 2011,
pukul 09:00 WIB).
5) Fungsi Bank Garansi
Bank Garansi sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian
kerjasama adalah merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank,
dimana bank memberikan jaminan kepada penerima garansi untuk
memenuhi kewajiban pihak yang dijamin (nasabahnya) dengan tujuan
memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan
melakukan transaksi yang tidak membutuhkan kredit dari bank (O.P.
Simorangkir, 1985:132).
Persoalan Bank Garansi ini merupakan persoalan yang hidup dan
sangat berpengaruh pada jalannya usaha dalam dunia bisnis. Secara
umum Bank Garansi mempunyai fungsi yang sama bagi masing-masing
pihak, antara lain:
a Bagi kreditur (penerima jaminan), Bank Garansi berfungsi sebagai
jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.
b Bagi debitur (terjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai sarana
pendukung untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada
kreditur bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap
terpenuhi pada waktunya, sekalipun ia sendiri berhalangan
memenuhinya Fungsi Bank Garansi seperti ini memperlancar
terjadinya transaksi yang dibuatnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
c Bagi bank (penjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai salah satu
sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan
untuk membantu memperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah
dan krediturnya dan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang
harus dibayar oleh nasabah serta dengan adanya jaminan lawan
yang diberikan, maka kredibilitas bank juga akan meningkat dimata
para nasabahnya. (O.P. Simorangkir, 1985 :133).
Berdasarkan fungsi dari Bank Garansi tersebut maka dapat
diketahui keuntungan dari penggunaan jasa Bank Garansi, yaitu:
a Meningkatkan kepercayaan yang diperlukan oleh relasi usaha.
b Memperlancar kegiatan usaha.
c Bank mengambilalih posisi kredibilitas nasabah terhadap pihak
yang dijamin (Johanes Ibrahim, 2004 :140).
6) Tujuan Pemberian Bank Garansi
Tujuan pemberian garansi oleh bank kepada penerima
jaminan/yang dijamin adalah :
a Memberi bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar
transaksi nasabah.
b Bagi penerima jaminan, adanya bank garansi dapat memberikan
keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita
kerugian jika pihak yang dijamin melalaikan kewajiban, karena
penerima jaminan akan mendapat ganti rugi dari pihak bank.
c Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang
dijamin dan yang menrima jaminan.
d Memberi rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi
pihak bank/pihak lain.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
e Bagi bank disamping keuntungan diatas, juga akan mendapat
keuntungan dari biaya-biaya yang harus di bayar nasabah serta
jaminan lawan yang diberikan (Kasmir, 2000:127-128).
7) Larangan dan Batasan dalam Pemberian Bank Garansi
Bank Garansi tidak boleh memuat hal-hal sebagai berikut:
a Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh pihak
yang dijamin untuk berlakunnya bank garansi, misalnya bank
garansi baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor
sejumlah uang.
b Ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah/dibatalkan secara
sepihak, misal oleh bank atau pihak yang dijamin.
c Kata-kata yang dapat diartikan perubahan tanggal berakhirmya
bank garansi ( Widjanarko, 1993:75).
Bank hanya diperkenankan memberi bank garansi sesuai dengan
kemampuan keuangannya, oleh karena dalam setiap pemberian bank
garansi selalu terkandung unsur resiko, BI menentukan pembatasan bank
garansi sebagai berikut:
a Pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri
henya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah
kesuluruhan pemberian garansi dimaksud tidak melebihi 20% dari
modal. Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk
pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar
negeri.
b Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya
diperkenankan apabila disertai dengan:
1. kontragaransi yang cukup dari bank luar negeri yang
bonafid, dalam pengertian bahwa bank tersebut bukan
termasuk cabang dari bank yang bersangkutan diluar
negeri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2. setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.
c Pemberian garansi dikenakan ketentuan Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal
Minimum ( KPMM) (Widjanarko. 1993:76).
c. Tinjauan Umum Tentang Bank
1) Pengertian Bank
Bagi orang awam yang tidak pernah berhubungan dengan bank,
akan sangat sukar untuk dapat membayangkan, bagaimana sesungguhnya
perusahaan yang dinamakan bank itu bekerja. Hal ini disebabkan karena
bank-bank itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat
seketika itu dapat dilihat atau diperagakan (didemonstrasikan) dalam
bentuk benda-benda atau barang-barang hasil produksinya (Samiadji
Soerjotjaroko, 1983:57).
Menurut A. Han dalam bukunya “Volkswirtschaftliche Theorie des
Bank Kredits” mengatakan bahwa tugas bank terletak pada pemberian
pinjaman dengan cara memciptakan pinjaman dari simpanan yang
dipercayakan (O.P Simorangkir, 1983:17). Sedangkan menurut Prof.
G.H. Verryn Stuart di dalam bukunya “Bank Politik” berpendapat bahwa
bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan
kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang
diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-
alat penukar baru berupa uang giral (O.P Simorangkir, 1983:17).
Seiring perkembangannya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu
jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang
cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata
uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai
tempat penyimpanan untuk benda-benda yang berharga dan membiayai
usaha-usaha perusahaan (Abdurrahman, 1991:8).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Menurut Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 di dalam Pasal 1 angka 2, dijelaskan pengertian bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.
2) Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan
bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam
melaksanakan asas demokrasi ekonomi, industri perbankan Indonesia
harus menghindarkan diri dari ciri-ciri negatif yaitu:
a. Sistem free fight liberalisme yang menumbuhkan eksploitasi
terhadap manusia dan bangsa lain.
b. Sistem etatisme di mana negara beserta aparatur ekonomi negara
bersifat dominan serta mematikan potensi dan kreasi unit-unit
ekonomi swasta.
c. Pemusatan kekuatan industri perbankan pada suatu kelompok yang
merugikan masyarakat (Malayu S.P. Hasibuan, 2002:4).
Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana yang telah diatur di
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan tujuan
perbankan telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka peningkatan, pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3) Jenis-Jenis Bank
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa
menurut jenisnya, bank terdiri dari:
a. Bank Umum
Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau bedasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya menberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Umum sering disebut juga sebagai Bank Komersial.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, menyebutkan
usaha bank Umum meliputi:
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro,
deposito, sertifikat deposito, tabungan;
b. Memberikan kredit;
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri
maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi
oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama
daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat
dimaksud;
2. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya
yang masa berlakunya tidak lebih lama dari
kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan
pemerintah;
4. Sertifikat bank Indonesia (SBI)
5. obligasi;
6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1
(satu) tahun;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu
sampai dengan 1 (satu) tahun.
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan nasabah;
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun
dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga
dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak
ketiga;
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga;
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak
lain berdasarkan suatu kontrak;
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada
nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak
tercatat di bursa efek;
k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun
sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya
kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli
tersebut wajib dicairkan secepatnya;
l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan
kegiatan wali amanat;
m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan
prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Ketentuan Pasal 6 huruf k telah dihapus dan ketentuan pasal
6 huruf m diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Sesuai yang diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang
Perbankan disebutkan bahwa selain melakukan kegiatan usaha
sebagimana dimaksud dalam pasal 6, Bank Umum dapat pula:
a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Bamk Indonesia
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara
perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna
usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta
lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk
mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
Ketentuan pasal 7 huruf c diubah sehingga berbunyi:
Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaanya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu
dari:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
a. Perseroan Terbatas;
b. Koperasi;
c. Perusahaan Daerah.
Hal ini di atur di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan kepemilikan Bank Umum di
atur di pasal 22 ayat (1), yang berisi bahwa Bank Umum hanya
dapat didirikan oleh:
a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
dengan narga negara asing dan/atau badan hukum asing
secara kemitraan.
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Pasal 1 angka 4
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada mulanya
tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan
modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek
ijon dan para pelepas uang ( Malayu S.P. Hasibuan, 2002:38).
Sama halnya degan Bank Umum, BPR juga memiliki
kegiatan usaha sebagaimana di atur dalam Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang meliputi:
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan
Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia;
d. Menenpatkan dananya dalam Sertifikat Bank Indonesia
garansi-bank, diakses pada tanggal 24 November 2011, pukul
09:00 WIB).
Berdasarkan penelitian penulis di Bank Jateng Cabang Pekalongan,
ternyata pada prinsipnya dalam pemberian fasilitas Bank Garansi
digunakan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral,
Condition of Economy),sehingga sebelum memberikan persetujuan Bank
Garansi, Bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan penilaian
yang pada prinsipnya sama dengan penelitian dan penilaian dalam
pemberian kredit. Analisa Pemberian Bank Garansi di Bank Jateng
Cabang Pekalongan ditugaskan kepada Tim Analisa yang terdiri dari
Ketua dan 4 Anggota yang merupakan bagian dari Unit Kredit
(Wawancara dengan Bapak Ramadhan selaku anggota Tim Analisa Bank
Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 1 November 2011 pukul 10:15
WIB).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Penilaian pemberian Bank Garansi yang dilakukan Bank Jateng
Cabang Pekalongan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Bank
Pembangunan Jateng Nomor: 0371/HT.01.01/2011 tentang Bank Garansi
yang menyebutkan bahwa untuk setiap permohonan Bank Garansi dari
Nasabah, agar dilakukan analisa umum yang difokuskan pada hal-hal
sebagai berikut:
a. Penelitian mengenai bonafiditas dan reputasi pihak Nasabah.
b. Meneliti kewajaran dari sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin.
c. Penilaian mengenai keabsahan Surat Penunjang Lelang/Surat
Perintah Kerja (SPK)/Kontrak Kerja.
d. Penilaian mengenai nominal Bank Garansi yang akan diberikan
menurut kemampuan Bank dan sesuai dengan batasan nominal
Bank Garansi (maksimal 70% dari nilai proyek dan khusus Bank
Garansi yang dijamin dengan cash collateral sebesar 100% dari
nilai proyek).
e. Penilaian mengenai kemampuan untuk membayar kembali dari
Nasabah kepada Bank, dalam hal Bank Garansi tersebut
direlisir/dicairkan oleh Penerima Bank Garansi.
f. Penilaian mengenai kemampuan untuk memberi kontra garansi
sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko.
g. Khusus pemberian:
Bank Garansi Penawaran ; atau
Bank Garansi Pelaksanaan/Uang Muka/Pemeliharaan/Lainnya
sampai dengan Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah); atau
Bank Garansi yang dijamin dengan Cash Collateral atau Kontra
Garansi 100% (Full Cover) Dilakukan analisa kelayakan usaha
menyangkut 5 aspek (watak, kemampuan, modal, agunan, dan
prospek usaha) secara singkat.
h. Pemberian Bank Garansi Pelaksanaan, Uang Muka,
Pemeliharaan/Lainnya di atas Rp. 100.000.000,-(seratus juta
rupiah) wajib dilakukan analisa kelayakan usaha menyangkut 5
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
aspek (watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha)
secara lengkap dan mendalam.
Bank Jateng Cabang Pekalongan juga meminta counter garantee
atas pemberian Bank Garansi kepada nasabah/kontraktor yang besarnya
minimal sebesar nilai Bank Garansi. Jaminan tersebut berupa:
a. Jaminan Fisik
Misalkan bangunan, tanah dan kendaraan bermotor.
b. Jaminan Non Fisik
Berupa cash collateral (jaminan tunai berupa Cover Tunai/setoran
jaminan, giro, Tabungan dan Deposito) atau Kontra Garansi(
pemberian jaminan di Perusahaan Asuransi/Lembaga Penjaminan
atas penerbitan Bank Garansi yang diberikan kepada
nasabah/kontraktor).
Jaminan berupa benda bergerak dan tidak bergerak (bangunan yang
tidak dibebeni hak tanggungan) akan diikat dengan fidusia sedangkan
jaminan berupa tanah akan diikat dengan Akta Pemegang Hak
Tanggungan (APHT) jika Bank Garansi bernilai lebih dari Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jika kurang dari Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibuatkan Surat Kuasa
Memegang Hak Tanggungan (SKMHT). Mayoritas jaminan yang terima
oleh Bank Jateng Cabang Pekalongan adalah berupa kontra garansi yaitu
pemberian jaminan di Perusahaan Asuransi yang ditunjuk langsung oleh
Bank Jateng Pusat ( Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota
Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan , pada tanggal 10
November, pukul 09: 15 WIB).
3..Tahap Keputusan Pemberian Bank Garansi
Berdasarkan penelitian di Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada
tahap keputusan pemberian Bank Garansi hanya ada 2 kemungkinan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
yang akan diterima oleh nasabah yaitu ditolak atau diterima.
Pengambilan keputusan ini didasarkan pada analisa Tim Analisa dan
putusan pemberian Bank Garansi diberikan maksimal 3 hari setelah
pengajuan Bank Garansi. Jika Bank Garansi mencapai Rp. 250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta) atau dibawahnya maka yang berwenang
mengambil keputusan adalah Wakil Pimpinan Bank Jateng Cabang
Pekalongan, sedangkan apabila nilai Bank Garansi mencapai jumlah Rp.
750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta), pengambilan keputusan
dilakukan oleh Pimpinan Bank Jateng Cabang Pekalongan ( Wawancara
dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang
Pekalongan , pada tanggal 9 November 2011 pukul 10 55 WIB).
Apabila permohonan pemberian Bank Garansi ditolak maka Tim
Analisa akam mengirimkan surat jawaban secara tertulis kepada
nasabah/kontraktor yang bersangkutan dan jika permohonan tersebut
diterima maka akan dibuatkan perjanjian Bank Garansi oleh Tim Analisa
(Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank
Jateng Cabang Pekalongan , pada tanggal 9 November 2011, pukul 11;00
WIB).
4. Tahap Pembuatan Perjanjian Bank Garansi
Menurut hasil penelitian penulis, di tahap pembuatan Perjanjian
Bank Garansi, Bank Jateng Cabang Pekalongan ada syarat-syarat
minimum yang harus dipenuhi yaitu :
a. Judul
(Dalam hal Bank mengeluarkan Bank Garansi dalam bahasa asing,
maka di bawah judul dalam bahasa asing yang dikehendaki
tersebut diberi judul di dalam kurung “Bank Garansi’).
b. Nama dan alamat Bank pemberi Garansi.
c. Nama dan alamat terjamin.
d. Nama dan alamat penerima jaminan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
e. Tanggal penerbitan Bank Garansi.
f. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima Garansi.
g. Jumlah uang yang dijamin oleh bank.
h. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi.
i. Penegasan batas waktu pengajuan klaim.
j. Pernyataan bahwa penjamin (Bank) melepaskan hak istimewanya
untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita
dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal
1832 KitabUndang-Undang Hukum Perdata.
k. Tanda Tangan pihak bank pemberi Bank Garansi.
Pembuatan Bank Garansi atau pengisian formulir Bank Garansi
harus dilakukan dengan jelas dan tidak boleh mengandung coret-coretan
dan penggantian. Nama-nama yang dicantumkan dalam Bank Garansi
harus ditulis lengkap dan jelas. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh
Penerima Jaminan kepada Pemegang Garansi yang menjadi objek yang
dijamin oleh Bank harus disebutkan secara rinci dan jelas, sehingga yang
menjadi tanggung jawab Bank serta kapan kewajiban membayar yang
harus dipenuhi Bank juga harus jelas (Wawancara dengan Bapak Teguh
selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada
tanggal 9 November 2011, pukul 11:10 WIB).
Guna melindungi kepentingan masyarakat dan bank dalam
melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, serta untuk menjaga
kepercayaan terhadap Bank Garansi itu sendiri, maka Bank Garansi tidak
boleh memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi
Bank Pembangunan Jateng Nomor: 037i//HT.01.01/2011 tentang Bank
Garansi yaitu :
a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya
Bank Garansi misal Bank Garansi baru berlaku setelah pihak
penerima jaminan menyetor sejumlah uang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
b. Ketentuan bahwa Bank Garansi dapat diubah/dibatalkan secara
sepihak, misal oleh bank atau pihak penerima jaminan.
c. Kata-kata yang dapat diartikan sebagai perubahan tangal
berakhirnya Bank Garansi.
Bank hanya diperkenankan memberikan Bank Garansi sesuai
dengan kemampuan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut dan
mengingat bahwa dalam setiap pemberian Bank Garansi selalu
terkandung unsur risiko, maka ada penentuan pembatasan dalam
pemberian Bank Garansi. Pemberian Bank Garansi dalam rangka
penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan
jumlah 20% dari modal. Pemberian Bank Garansi kepada bukan
penduduk harus disertai kontra garansi yang cukup dari bank di luar
negeri yang bonafid dan setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang
diberikan dan pemberian Bank Garansi terkena ketentuan batas
maksimum pemberian kredit dan kewajiban pemenuhan modal minimum
(Wawancaea dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank
Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 10 November 2011, pukul
10:00 WIB).
Bank Garansi merupakan perjanjian accessoir atau perjanjian
tambahan, yang mana harus ada perjanjian pokok, yaitu perjanjian
pemborongan bangunan yang dilakukan oleh nasabah/kontraktor dengan
pihak ketiga (pemilik proyek/pekerjaan) atau bouwheer. Perjanjian Bank
Garansi antara Bank Jateng Cabang Pekalongan melalui Pimpinan Bank
Jateng Cabang Pekalongan dengan nasabah/kontraktor dibuat secara
tertulis dan dilakukan di bawah tangan. Dalam Pembuatan Bank Garansi
dikenakan biaya Provisi 1% per hari dan biaya administrasi Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah). Jika Bank Garansi mencapai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) atau kurang akan dikenakan biaya 100.000.,-(seratus ribu rupiah)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dan apabila lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan
dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
serta juga ada bea materainya ( Wawancara dengan Bapak Teguh selaku
anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 10
November 2011, pukul 10:30 WIB).
3. Kedudukan Hukum Bank Garansi dalam Menunjang Proyek-Proyek
Pembangunan
Menurut Esther Dwi Magfirah, salah satu jasa lembaga perbankan dalam
menunjang aktivitas bisnis adalah Bank Garansi. Penerbitan Bank Garansi
merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk
membantu kelancaran dunia usaha (Djoni S. Gazali, 2010:77). Bank jateng
Cabang Pekalongan, sebagai lembaga perbankan juga menyediakan fasilitas
Bank Garansi guna menunjang proyek-proyek pembangunan yang ada di
wilayah Pekalongan.
Kata Garansi berasal dari bahasa Belanda “Garantie” yang
artinya.jaminan. Bank Garansi artinya garansi atau jaminan yang diberikan
oleh bank, maksudnya bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban
apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban
kepada pihak lain sebagaimana telah diperjanjikan (Thomas Suyatno, 1997:59).
Dengan perkataan lain, pihak yang dijamin ternyata cidera janji (wanprestasi)
terhadap pihak lain. Banyak nasabah/kontraktor pada Bank Jateng Cabang
Pekalongan lebih mengenal istilah Bank Garansi dengan istilah Jaminan Bank.
Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11 /
110 / Kep / Dir / UPPB tanggal 28 maret 1979 tentang pemberian Jaminan oleh
Bank dan Pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan Bank,
menyebutkan :
Jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi) (http://herman-notary.blogspot.com/2009/07/bank-garansi.html, diakses pada tanggsl 24 November 2011, pukul 08:20 WIB ).
Menurut Pasal 1 ayat (35) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Surat Jaminan
yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah
dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh
Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK/)/Unit
Layanan Pengadaan (ULP) untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia
Barang/Jasa. Jaminan dalam pengadaan jasa kontruksi (proyek-proyek
pembangunan) oleh konraktor sebagai penyedia jasa kontruksi harus atau
wajib diberikan kepada pemerintah dan jaminan yang diterbitkan oleh bank ini
disebut dengan Bank Garansi dimana pihak bank bertindak sebagai pihak
penjamin ( Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim Analisa Bank
Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 30 November 2011, pukul 09:30
WIB).
Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa:
1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna
Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan
dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. Jaminan Penawaran;
b. Jaminan Pelaksanaan;
c. Jaminan Uang Muka;
d. Jaminan Pemeliharaan; dan
e. Jaminan Sanggahan Banding.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai
Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah
surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit
Jaminan.
4) ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap
keabsahan Jaminan yang diterima.
5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
6) Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah
Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
7) Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual
produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
Menurut Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa:
1) Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang
besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari
total HPS.
2) Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan
untuk penandatanganan Kontrak.
3) Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan
Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.
Disebutkan juga dalam Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1) Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
2) Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk
Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3) Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan
sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.
4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
a Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh
perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total
HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari
nilai Kontrak; atau
b Untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh
perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5%
(lima perseratus) dari nilai total HPS.
5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima
Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
a. Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau
b. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari
nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya.
Menurut Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa:
1) Jaminan Pemeliharaan wajib diberikan oleh Penyedia Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan
selesai 100% (seratus perseratus).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak
harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan.
3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas)hari kerja
setelah masa pemeliharaan selesai. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau
memberikan retensi.
4) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.
Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Jateng Nomor:
0371/HT.01.01/2011 tentang Bank Garansi mengartikan Bank Garansi adalah:
a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga
keuangan bukan bank yang mewajibkan membayar terhadap pihak yang
menerima jaminan jika pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
b. Garansi dalam bentuk penandatanganan atas surat-surat berharga seperti
aval dan endosemen dengan hak regerss yang dapat menimbulkan
kewajiban membayar bagi bank, jika pihak yang dijamin cidera janji
(wanprestasi).
c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat, sehingga
menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.
Menurut hasil penelitian penulis di Bank Jateng Cabang Pekalongan,
bahwa di dalam Bank Garansi akan timbul perdata jika terjadi apa yang disebut
dengan cidera janji atau wanprestasi ( Wawancara dengan Bapak Teguh selaku
anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan , pada tanggal 9
November 2011, pukul 10:20 WIB).
Sebelum kita mengenal istilah wanprestasi, sebaiknya kita mengetahui
terlebih dahulu istilah prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek
perikatan.(Wawan Muhwan Hariri, 2011:99).
Bentuk- bentuk prestasi menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata adalah:
a. Memberikan sesuatu.
b. Berbuar sesuatu.
c. Tidak berbuat sesuatu.
Perikatan yang objeknya berbuat sesuatu, debitur wajib melakukan
perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya
membangun jembatan, jalan raya, gedung dan sebagainya. Untuk melakukan
perbuatan itu, debitur tidak bebas melakukannya, tetapi diatur oleh berbagai
kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Artinya debitur harus mematuhi
semua ketentuan dalam perikatan dan bertanggung jawab apabila terdapat
perbuatan yang menyimpang dari ketentuan perikatan (Wawan Muhwan Hariri,
2011: 100).
Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti
yang telah ditetapkan dalam perikatan . Tidak dipenuhinya kewajiban oleh
debitur disebabkan dua kemungkinan yaitu:
a. Karena kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiaban
maupun karena kelalaian.
b. Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, artinya di luar
kemampuan debitur. Dengan kata lain, wanprestasi terjadi karena:
1 Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
2 Debitur terlambat memenuhi perikatan.
3 Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan ( Wawan
Muhman Hariri, 2011: 103).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Penentuan seorang debitur melakukan wanprestasi, perlu ditentukan
keadaan sesungguhnya yang dialami oleh debitur, apakah debitur sengaja
melakukan ingkar janji atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan
debitur yang dapat dikatakan wanprestasi adalah:
a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
c. Debitur memenuhi prestasi, tetap tidak tepat pada waktunya atau
terlambat (Wawan Muhman Hariri, 2011: 104).
Suatu pemberian fasilitas Bank Garansi, setidaknya terdapat tiga pihak
yaitu:
a. Pihak pemberi garansi (jaminan) dalam hal ini adalah bank.
b. Pihak yang digaransi (dijamin) dalam hal ini adalah nasabah bank.
c. Pihak penerima garansi (jaminan) dalam hal ini adalah pihak ketiga
(bouwheer). H.R. Daeng Naja, 2005:92).
Bank (Bank Jateng Cabang Pekalongan) dalam pemberian fasilitas Bank
Garansi berkedudukan sebagai pihak pemberi garansi/jaminan, apabila
nasabah/kontraktor tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan
proyek-proyek pembangunan dari penerima garansi/ jaminan/ pemilik proyek
(pekerjaan) karena cidera janji/wanprestasi, maka ketika pemilik proyek
(pekerjaan) tersebut meminta Bank Garansi maka pihak Bank (Bank Jateng
Cabang Pekalongan) sebagai pihak pemberi garansi/jaminan akan membayar
Bank Garansi kepada pemilik proyek (pekerjaan) tersebut..(Wawancara dengan
Bapak Ramadhan selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng Cabang
Pekalongan, pada tanggal 16 November 2011, pukul 09:16 WIB).
Guna menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung
mempunyai “Hak istimewa “ yang diberikan undang-undang, yaitu untuk
memilih salah satu, menggunakan pasal 1831 Kita Undang-Undang Hukum
Perdata atau pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1831
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa si penanggung
tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang
lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual
untuk melunasi utangnya”. Sedangkan pasal 1832 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata menjelskan bahwa si penanggung tidak dapat menuntut supaya
benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.
Perbedaan kedua pasal tersebut menjelaskan, bahwa jika Bank menggunakan
pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila timbul cidera janji,
si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih
dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan
segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi) dan menerima tuntutan
garansi.html, diakses pada tanggsl 24 November 2011, pukul 08:20 WIB).
Dengan demikian Bank menerbitan Garansi Bank sebagaimana yang
diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU tanggal 18 Maret
1991 jo SK Direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang
Pemberian Garansi oleh Bank termasuk penggantian atau perubahannya. Disisi
lain Surety Company juga mengikat Principal untuk menandatangani
Indemnity Agreement to Surety guna proses claim’s recovery. Adanya
kerjasama antara Asuransi dan Bank dalam penerbitan Kontra Garansi Bank ini
memberikan keuntungan bagi kedua pihak.
a Keuntungan bagi pihak Asuransi :
1. Menjaga maintenance portofolio nasabah.
2. Meningkatkan portofolio nasabah melalui pelayanan bersama
dengan bank.
3. Peningkatan bisnis melalui kerjasama timbal balik.
b Keuntungan bagi pihak Bank :
1. Lebih terjamin dan sesuai dengan Undang-Undang.
2. Fee base income.
3. Risiko kredit relatif rendah karena ada penjamin(http:/herman-
notary.blogspot.com/2009/07/bank-garansi.html, diakses pada
tanggsl 24 November 2011, pukul 08:20 WIB).
Pihak penerima garansi (jaminan) di Bank Jateng Cabang Pekalongan
mayoritas adalah pemerintah. Pihak ketiga meminta diterbitkan Bank Garansi
kepada nasabah/nontraktor setelah mengadakan perjanjian pokok yaitu
perjanjian kontrak kerja untuk mengerjakan proyek bangunan..Bank Garansi
memberi pihak ketiga suatu kepercayaan dan rasa aman karena dana yang
berasal dari APBD atau yang berasal dari sumber lainnya, yang digunakan
untuk membiayai proyek pembangunan dijamin oleh bank jika proyek tersebut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
tidak terselesaikan oleh kontraktor atau dengan kata lain terjadi wanprestasi
(Wawancara dengan Bapak Ramadan selaku anggota Tim Analisa Bank Jateng
Cabang Pekalongan, pada tanggal 16 November 2011, pukul 9:45 WIB).
Dari uraian dan hasil penelitian penulis di Bank Jateng Cabang
Pekalongan dapat diketahui bahwa Bank Bank Garansi memberikan rasa
kepercayaan disamping juga rasa aman kepada pihak ketiga yang
berkedudukan sebagai pihak yang menerima garansi (jaminan) karena ada
pihak yang menjamin (bank) jika nasabah/kontraktor tidak melaksanakan
kewajibannya (wanprestasi).
Penyelesaian Bank Garansi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
penyelesaian Bank Garansi tanpa klaim dan penyelesaian Bank Garansi dengan
klaim (timbul masalah dalam Bank Garansi). Apabila Bank Garansi berakhir
tanpa klaim , maka satu hari setelah batas waktu pengajuan klaim, bank
penerbit Bank Garansi harus membuat surat pemberitahuan tentang
berakhirnya Bank Garansi, dan batas waktu waktu pengajuan klaim kepada
pemegang surat asli Bank Garansi (pihak penerima Bank Garansi) dan nasabah
pemohon Bank Garansi/kontraktor (pihak yang dijamin). Surat asli Bank
Garansi harus dikembalikan kepada bank penerbit Bank Garansi untuk
mencegah penyalahgunaan Bank Garansi tersebut oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab. Sedangkan jika Bank Garansi berakhir dengan klaim,
maka klaim pembayaran jaminan bank hanya dapat diajukan oleh pihak
pemegang warkat jaminan bank jika tidak melebihi jangka waktu sesuai
dengan klausula yang tercantum dalam Bank Garansi yaitu 14 hari atau
maksimal 30 hari sejak berakhirnya Bank Garansi. Dalam hal ini penerima
Bank Garansi harus menyerahkan dokumen asli jaminan bank kepada bank
penerbit Bank Garansi Sejauh ini Bank Jateng Cabang Pekalongan belum
pernah mengalami klaim atas Bank Garansi untuk pengadaan jasa kontruksi
oleh pemerintah (Wawancara dengan Bapak Teguh selaku anggota Tim
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Analisa Bank Jateng Cabang Pekalongan, pada tanggal 30 November 2011,
pukul 9:30 WIB).
B. Pembahasan
2. Proses pemberian Bank Garansi pada Bank Jateng Cabang Pekalongan
Pelaksanaan pemberian Bank Garansi di Bank Jateng Cabang
Pekalongan harus melewati beberapa tahap yaitu:
1. Tahap Pengajuan/Permohonan Bank Garansi
Kedudukan nasabah sebagai subjek hukum, dapat berwujud dalam
dua bentuk , yaitu:
a. Orang
Nasabah bank terbagi menjadi orang dewasa dan orang yang
belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk
nasabah kredit atau nasabah giro. Sedangkan nasabah simpanan
dan/atau jasa diperuntukan bagi orang yang belum dewasa,
misalnya nasabah tabungan atau nasabah lepas (walk in customer)
untuk transfer dan lain sebagainya.
Perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah yang belum
dewasa tersebut telah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda
yang diakibatkannya. Konsekuensi hukumnya adalah perjanjian itu
tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu
syarat perjanjian itu dilaksanakan oleh pihak yang cakap untuk
membuat perjanjian. Dalam hukum perdata, perjanjian yang
dilakukan oleh pihak yang belum dewasa berarti tidak memenuhi
persyaratan subjektif. Ancamam atas pelanggran tersebut adalah
perjanjian batal demi hukum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
b. Badan hukum
Nasabah berupa badan hukum, perlu diperhatikan aspek
legalitas hukum tersebut, serta kewenangan bertindak dari pihak
yang berhubungan dengan bank. Hal ini terkait dengan aspek
hukum perseroan (corporate law). Adapun jenis-jenis badan hukum
adalah sebagai berikut:
1. Badan hukum publik, seperti negara atau pemerintah
daerah.
2. Perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, termasuk perseroan terbuka yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal.
3. Badan Usaha Miiik Daerah (BUMD), sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemda.
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara. BUMN ini terdiri dari: perusahaan
persero, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan.
5. Koperasi, diatur dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan
pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pesyaratan dan
Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
6. Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2001, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004.
7. Badan Hukum Milik Negara (BHMN), diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang
BHMN Universitas Indonesia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8. Dana Pensiun, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Tri Widyono,
2006:28).
Guna mengurangi resiko usaha, bank diwajibkan untuk
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian itu adalah
peneraparn prinsip mengenal nasabah (know your customer) . Prinsip
mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk
mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah,
termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. (Djoni S. Gazali dan
Rachmadi Usman, 2010:32).
Prinsip mengenal nasabah tidak sekadar berarti mengenal nasabah
secara harfiah. Bagaimana mungkin karyawan bank tidak mengenal
nasabah atau calon nasabahnya. Prinsip mengenal nasabah menginginkan
lebih dari sekadar mengenal nasabah secara harfiah. Prinsip mengenal
nasabah menginginkan informasi lebih menyeluruh di samping jati diri
atau identitas nasabah, juga hal-hal yang berkaitan dengan profil dan
karakter transaksi nasabah, yang dilakukan dalam jasa perbankan
(Nindyo Pramono, 2006: 218-219).
Adanya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi
oleh nasabah atau calon nasabah dalam pengajuan Bank Garansi pada
Bank Jateng Cabang Pekalongan, menandakan bahwa Bank Jateng
Cabang Pekalongan telah menerapkan prinsip mengenal nasabah ( know
your customer).
2. Tahap Analisa Pemberian Bank Garansi
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
menyebutkan bahwa perbankan di Indonesia menggunakan prinsip kehati
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
hatian. Menurut Ashar Sinelele dalam Aspek Hukum Bank Garansi
menjelaskan bahwa eksistensi lembaga keuangan seperi perbankan dalam
sistem perekonomian adalah untuk menghimpun dari dan untuk
masyarakat termasuk kalangan bisnis. Namun dalam pelaksanaanya
pihak perbankan harus tetap tehas pada prinsip prudential banking
(prinsip kehati-hatian) untuk meminimalisasi resiko bagi pihak bank
tanpa harus mengurangi efesiensi dan efektifitas penyaluran dana
termasuk dalam penerbitan Bank Garansi bagi pelaku bisnis yang
memerlukan fasilitas tersebut (Ashar Sinilele, 2009:1). Penerapan prinsip
5 C dalam pemberian Bank Garansi menandakan bahwa Bank jateng
Cabang Pekalongan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah
menggunakan prinsip kehati-hatian.
Pada tahap permulaan sebelum adanya kontrak diadakan
evaluasi/penilaian terlebih dahulu terhadap para pemborong/kontraktor
untuk menilai kualifikasi pemborong apakah dapat menyelesaikan
kontrak. Proses evaluasi/penilaian ini lazim disebut proses prakualifikasi
/prequalification ( Sri Soedawi Masjchun Sofwan, 1982: 23).
Guna meminimalkan risiko, dalam memberikan suatu bank
garansi, pihak perbankan mensyaratkan semacam pembayaran dari
debitur yang digaransikannya kepada bank berupa pembayaran yang
disebut dengan counter garantee (jaminan lawan). Yang nilainya
berbeda-beda tergantung dengan policy dari masing-masing bank dan
sesuai dengan keadaan debitur yang digaransikan. Pembayaran counter
garantee dimaksud, tidak perlu dalam bentuk uang tunai, tetapi dapat
saja dalam bentuk giro yang dibekukan, deposito, surat-surat berharga,
dan lain-lain bentuk yang dianggap bank aman (Munir Fuady, 1997:202).
Menurut Tensie Steijvers dalam Collateral and Credit Rationing:
A Review of Recent Empirical Studies As A Guide for Future Research.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Center of Entrepreneurship and Innovation menerangkan bahwa “The
NSSBF of 1998 and 2003 indicate that collateral has become a major
tool to obtain bank finance. Nowadays, one of two loans granted seems
to be collateralized” (Tensie Steijvers. 2009: 942). Diterangkan bahwa
antara tahun 1998 sampai dengan 2003 jaminan menjadi instrumen
penting dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank.
Bank Jateng Cabang Pekalongan juga meminta counter garantee
atas pemberian Bank Garansi kepada nasabah/kontraktor yang besarnya
minimal sebesar nilai Bank Garansi.
3..Tahap Keputusan Pemberian Bank Garansi
Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit
harus mampu memastikan hal-hal berikut:
a Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan
yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya.
b Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisa kredit
yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan 5C’s
principles) serta independent.
c Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur
(Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2003 :51).
Pemberian Bank Garansi yang pada prinsipnya sama dengan
penelitian dan penilaian dalam pemberian kredit, maka para pejabat
pemutus pemberian fasilitas Bank Garansi di Bank Jateng Cabang
Pekalonagan juga harus memperhatikan hal-hal di atas, selain juga
memperhatikan hasil analisa dari Tim Analisa Bank Jateng Cabang
Pekalongan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4. Tahap Pembuatan Perjanjian Bank Garansi
Seperti halnya dalam pemberian kredit, kesepakatan pemberian
bank garansi ini pun juga dituangkan dalam suatu perjanjian yang
lazimnya disebut dengan perjanjian Bank Garansi, sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 1824 Kitab Undang-Undamg Hukum Perdata,
yang menetapkan bahwa penanggunagn (penjaminan) tidak
dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas,
yang tidak semestinya dituangkan secara tertulis (Djoni S Gazali dan
Rachmadi Usman, 2010 :409).
Salah satu unsur dari penanggungan utang adalah bahwa utang
yang ditanggumg tersebut haruslah suatu kewajiban, prestasi, atau
perikatan yang sah demi hukum. Ketentuan Pasal 1821 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menentukan lebih jauh. Pasal 1821 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiada
penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Unsur ini
membedakannya dari perikatan tanggung menanggung (pasif) yang
eksistensinya tidak bergantung pada keabsahan suatu perikatan lain.
Perikatan tanggung menanggung sebagaimana definisi yang diberikan
adalah suatu perikatan yang berdiri sendiri dan tidak bersifat accessoir
sebagaimana halnya penanggungan utang yang diatur dala Pasal 1820
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Gunawan Widjaja dan Kartini
Muljadi, 2003:18).
Perjanjian Borongan merupakam perjanjian pokok dari Perjanjian
Bank Garansi. Sebagai bentuk perjanjian tertentu, maka perjanjian
pemborongan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan umum perjanjian
yang diatur dalam title Isampai dengan IV Buku III KUH Perdata. Dalam
Buku III KUH Perdata, diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum yang
berlaku terhadap semua perjanjian yaitu perjanjian-perjanjian yang diatur
dalam KUH Perdata maupun jenis perjanjian baru yang belum ada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
aturannya dalam Undang-undang. Sebagai dasar perjanjian pemborongan
bangunan KUHPerdata mengatur dalam Pasal 1601 butir (b) yang
berbunyi:
Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, sipemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.
Menurut Subekti, pemborongan pekerjaan (aanneming van werk)
ialah suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk keperluan
pihak lainnya, melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran
upah yang ditentukan pula. Pemborongan pekerjaan merupakan
persetujuan antara kedua belah pihak yang menghendaki hasil dari suatu
pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya, atas pembayaran sejumlah
uang sebagai harga hasil pekerjaan. Disini tidakla penting bagi pihak
yang memborongkan pekerjaan bagaimana pihak yang memborong
pekerjaan mengerjakannya, karena yang dikehendaki adalah hasil dari
pekerjaan tersebut, yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik
(mutu dan kualitas/kuantitas) dalam jangka waktu yang telah
ditentukandalam perjanjian (Subekti, 1987:!74).
Perjanjian pemborongan bangunan dapat dilaksanakan secara
tertutup, yaitu antar pemberi tugas dan kontraktor atau terbuka yaitu
melalui pelelangan umum atau tender. Lain halnya dengan pemborongan
bangunan milik pemerintah dimana harus diadakan pelelangan. Kontrak
kerja bangunan dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu:
1. Kontraktor hanya melakukan pekerjaan saja, sedangkan bahan-
bahannya disediakan oleh pemberi tugas.
2. Kontraktor melakukan pekerjaan dan juga menyediakan bahan-
bahan bangunan. Dalam hal kontraktor hanya melakukan
pekerjaan saja, jika barangnya musnah sebelum pekerjaan
diserahkan, maka ia bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut
harga yang diperjanjikan kecuali musnahnya barang itu karena
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
suatu cacat yang terdapat di dalam bahan yang disediakan oleh
pemberi tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1606 dan 1607
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Subekti, 1987:175).
Menurut Subekti, Undang – Undang Membagi perjanjian untuk
melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu :
1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu:
Adalah perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari pihak
lainnya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan, untuk
mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali tergantung
pada pihak lainnya.
2. Perjanjian kerja / perburuhan
Adalah perjanjian dimana pihak yang satu, si buruh mengikatkan
dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lainnya yaitu si
majikan, untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan
menerima upah.
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan
Adalah perjanjian dimana pihak yang satu, si pemborong
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi
pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang
ditentukan (Subekti, 1995:57).
Dilihat dari obyeknya, perjanjian pemborongan bangunan mirip
dengan perjanjian lain yaitu perjanjian kerja dan perjanjian melakukan
jasa, yaitu sama-sama menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui
untuk melaksanakan pekerjaan pihak lain dengan pembayaran tertentu.
Perbedaannya satu dengan yang lainnya ialah bahwa pada perjanjian
kerja terdapat hubungan kedinasan atau kekuasaan antara buruh dengan
majikan. Pada pemborongan bangunan dan perjanjian melakukan jasa
tidak ada hubungan semacam itu, melainkan melaksanakan pekerjaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
yang tugasnya secara mandiri. Ketentuan pemborongan pada umumnya
diatur dalam Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1617 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Perjanjian pemborongan bangunan juga
memperhatikan berlakunya ketentuan-ketentuan perjanjian untuk
melakukan pekerjaan, khususnya bagi bangunan yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku sebagai hukum pelengkap
peraturan tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak dan
kewajiban pemborong yang harus diperhatikan baik pada pelaksanaan
perjanjian, dan berakhirnya perjanjian (Sri Soedewi Masjchun Sofwan,
1982:52).
Pemborong bertanggungjawab dalam jangka waktu tertentu, pada
masa ini pemborong wajib melakukan perbaikan jika terbukti adanya
cacat ataupun kegagalan bangunan. Dalam prakteknya pemborong
bertanggungjawab sampai masa pemeliharaan sesuai dengan yang tertulis
dikontrak ( Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982:52).
Besarnya utang (kewajiban,prestasi) yang ditanggung oleh
penanggung (bank) diatur dalam Pasal 1822 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang berbunyi :
Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat , dan pada perikatannya debitur. Adapun penanggung boleh diadakan untuk hanya sebagiab saja dari utangnya atau dengan syarat-syarat yang kurang. Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari utangnya, atau dengan kata syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama sekali batal , melainkan adalah sah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatannya pokoknya.
Hubungan hukum antara nasabah dan bank timbul dari perjanjian
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan .
Segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu nasabah dan bank,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
didasarkan atas perjanjian yang mereka buat (Lukman Santoso, 2011:70).
Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa Perjanjian Bank
Garansi antara Bank Jateng Cabang Pekalongan dengan
nasabah/kontraktor dibuat secara tertulis dan dilakukan di bawah tangan.
Suatu perikatan atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum
antara dua orang atau dua pihak , berdasarkan mana pihak yang satu
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 1995: 75).
Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan
bahwa Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau
undang-undang. Artinya bahwa persetujuan atau perjanjian merupakan
salah satu timbulnya suatu perikatan.( Lukman Santosa, 2011:71) Jika
dikaitkan dengan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
maka pihak Bank (Bank Jateng Cabang Pekalongan) bersedia
mengikatkan diri untuk kepentingan kreditur( pemilik pekerjaan/proyek)
untuk memenuhi suatu kewajiban jika nasabah/kontraktor tidak
melaksanakan kewajibannya karena cidera janji/wanprestasi kepada
kreditur (pemilik pekerjaan/proyek) dan pengikatan diri tersebut
dituangkan melalui perjanjian Bank Garansi.antara Bank Jateng Cabang
Pekalongan dengan nasabah/kontraktor.
Perjanjian tersebut telah dibuat dengan bentuk tertulis sebagaimana
yang dicetak dan berbentuk satu formulir, di mana perjanjian tersebut
memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah
satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian nasabah hanya tinggal
memilih untuk menerima atau menolak menggunakan jasa perbankan di
bank tersebut. Nasabah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan
syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut juga perjanjian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
standard atau perjanjian baku yang sifatnya “ take it or leave it'”
(Gunawan Widjaya, 2001:53).
Perjanjian Baku adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan
dituangkan dalam suatu bentuk formulir . Dapat juga dikatakan bahwa
perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang berlaku dan akan mengikat
antara pihak yang saling berkepentingan dan yang isinya dituangkan
dala suatu bentuk tertentu yang dijadikan tolak ukur oleh pihak yang satu
tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu dengan pihak yang lain ,
tetapi para pihak dianggap telah menyetujuinya (Badrulzaman, 1996 :37).
Adapun ciri-ciri perjanjian baku yaitu :
a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi debiturnya
dapat lebih kuat.
b. Pihak yang menjadi debitur sama sekali tidak turut menentukan isi
perjanjian.
c. Bentuknya tertulis.
d. Telah terlebih dahulu dipersiapkan secara massal (Sudaryatmo.
1999: 102).
Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan
bahwa Suatu Penanggungan adalah suatu persetujuan di mana seorang
pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk
memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi
perikatannya. Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa
penanggungan utang adalah suatu bentuk perjanjian, yaitu perjanjian
yang dibuat oleh pihak ketiga ( jadi bukan debitor yang berkewajiban
untuk memenuhi perikatan yang telah ada) dengan kreditor ( yang berhak
atas pemenuhan perikatan oleh debitor). Penanggungan utang tidak
terlepas dari syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Gunawan Widjaja dan Kartini
Mulyadi, 2003: 14).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
. Bank Garansi yang dilihat dari segi hukum merupakan perjanjian
penanggungan hutang , maka dalam pembuatan Bank Garansi juga harus
memenuhi syarat syahnya perjanjian yang diatur di pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c. Suatu pokok persoalan tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.
Keempat unsur yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, dala doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam
a. Unsur subjektif, yang meliputi dua unsur pertama berhubungan
dengan subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian.
b. Unsur objektif, terhadap dua unsur yang disebutkan terakhir dalam
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berkaitan
lansung dengan objek perjanjian dibuat (Gunawan Widjaya dan
Kartini Muljadi, 2003:14).
Kesepakatan dari pihak-pihak untuk membuat perikatan, yaitu
Bank Jateng Cabang Pekalongan melalui Pimpinan Cabang sebagai pihak
yang pemberi jaminan dengan nasabah/kontraktor sebagai pihak
penerima jaminan. Bentuk kesepakatan dari nasabah/kontraktor adalah
dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut.
Adanya kecakapan dari pihak-pihak untuk membuat perikatan
ditunjukan oleh kedua belah pihak yaitu Bank Jateng Cabang Pekalongan
yang diwakili oleh pimpinannya dengan nasabah/kontrakor yang telah
cakap melakukan suatu perbuatan hukum. Kecakapan nasabah ini
dibuktikan dengan dasar identitas nasabah/kontraktor pada saat
penandatanganan perjanjian Bank Garansi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Adanya suatu hal tertentu bahwa objek perjanjian pemberian
fasilitas Bank Garansi oleh pihak Bank Jateng Cabang Pekalongan pada
pihak nasabah/kontraktor jelas berupa pemberian fasiltas Bank Garansi
dengan nilai terentu.
Adanya suatu sebab yang halal berarti bahwa tidak dilarang oleh
undang-undang. Tujuan tersebut tidak merugikan salah satu pihak bahkan
saling menguntungkan, yaitu adanya hubungan timbal balik. Tujuan yang
hendak dicapai dalam perjanjian Bank Garansi yaitu Bank Jateng Cabang
Pekalongan memberikan fasiltas Bank Garansi kepada
nasabah/kontraktor sebagai pihak yang dijamin untuk pengadaan jasa
kontruksi oleh pemerintah dan bank menerima imbalan jasa dari yang
dijamin atau terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi,
yang dihitung atas dasar presentase tertentu dari jumlah Bank Garansi
untuk jangka waktu tertentu pula.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka Perjanjaian Bank
Garansi antara nasabah/kontraktor dengan Bank Jateng Cabang
Pekalongan merupakan perjanjian baku. Meskipun demikian perjanjian
tersebut sah karena telah memenuhi dan patuh terhadap unsur-unsur
perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.
3. Kedudukan Hukum Bank Garansi dalam Menunjang Proyek-Proyek
Pembangunan
Menurut Sri Soedawi Masjchun Sofwan, pengertian jaminan bank (bank
garansi) adalah suatu jenis penanggungan, di mana yang bertindak sebagai
penanggung adalah bank (Sri Soedawi Masjchun Sofwan, 1980:106).
Sedangkan Muhamad Djumhana berpendapat bahwa bank garansi adalah
jaminan yang diberikan oleh bank maksudnya bank menyatakan suatu
pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima
jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila di kemudian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima
jaminan (Muhamad Djumhana, 2000:356-357).
Bank Garansi merupakan perjanjian buntut/ikat/mengikat/accessoir dan
ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan utang
(borgtocht), yang diatur dalam Buku Ketiga, Bab XVII, pasal 1820 sampai
dengan pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana bank
bertindak sebagai penanggung (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman,
2010:77).
Ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam buku III Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, termasuk ketentuan mengenai perjanjian jaminan (
penaggungan hutang ) dalam pasal 1820 – 1850 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata menganut sistem terbuka. Para pihak bebas menentukan sendiri isi
perjanjian diantara mereka. Peraturan dalam hukum perjanjian bersifat
pelengkap yang berarti ketentuan tersebut disediakan oleh pembentuk undang –
undang untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila
ternyata mereka kurang lengkap atau belum mengatur hal tertentu
bank, diakses pada tanggal 24 November 2011, pukul 09:00 WIB).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Persoalan Bank Garansi ini merupakan persoalan yang hidup dan sangat
berpengaruh pada jalannya usaha dalam dunia bisnis. Secara umum Bank
Garansi mempunyai fungsi yang sama bagi masing-masing pihak, antara lain:
a Bagi kreditur (penerima jaminan), Bank Garansi berfungsi sebagai
jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.
b Bagi debitur (terjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai sarana
pendukung untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada kreditur
bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada
waktunya, sekalipun ia sendiri berhalangan memenuhinya Fungsi Bank
Garansi seperti ini memperlancar terjadinya transaksi yang dibuatnya.
c Bagi bank (penjamin), Bank Garansi berfungsi sebagai salah satu sarana
untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan untuk membantu
memperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah dan krediturnya dan
memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh
nasabah serta dengan adanya jaminan lawan yang diberikan, maka
kredibilitas bank juga akan meningkat dimata para nasabahnya. (O.P.
Simorangkir, 1985 :133).
Berdasarkan fungsi dari Bank Garansi tersebut maka dapat diketahui
keuntungan dari penggunaan jasa Bank Garansi, yaitu:
a Meningkatkan kepercayaan yang diperlukan oleh relasi usaha.
b Memperlancar kegiatan usaha.
c Bank mengambilalih posisi kredibilitas nasabah terhadap pihak yang
dijamin (Johanes Ibrahim, 2004 :140).
Pemberian fasilitas Bank Garansi oleh bank kepada penerima
jaminan/yang dijamin mempuyai tujuan. Tujuan tersebut yaitu:
a Memberi bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi
nasabah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
b Bagi penerima jaminan, adanya bank garansi dapat memberikan
keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian jika
pihak yang dijamin melalaikan kewajiban, karena penerima jaminan akan
mendapat ganti rugi dari pihak bank.
c Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijamin
dan yang menrima jaminan.
d Memberi rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi pihak
bank/pihak lain.
e Bagi bank disamping keuntungan diatas, juga akan mendapat keuntungan
dari biaya-biaya yang harus di bayar nasabah serta jaminan lawan yang
diberikan (Kasmir, 2000;127-128).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Bank Jateng
Cabang Pekalongan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai
berikut:
1 Pemberian fasilitas Bank Garansi pada prinsipnya menggunakan prinsip 5
C(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy),
sehingga sebelum memberikan persetujuan Bank Garansi, bank harus
terlebih dahulu melakukan penelitian dan penilaian yang pada prinsipnya
sama dengan penelitian dan penilaian dalam pemberian kredit.
Pelaksanaan pemberian Bank Garansi di Bank Jateng Cabang Pekalongan,
harus melewati empat tahap yaitu tahap pengajuan, tahap analisa, tahap
keputusan dan tahap pembuatan Bank Garansi.
2 Bank Garansi pada prinsipnya adalah instrument hukum yang dapat
dijadikan sebagai jaminan pembayaran dalam pengadaan jasa kontruksi
(proyek-proyek pembangunan) oleh pemerintah, yang memberikan rasa
kepercayaan disamping juga rasa aman kepada pemerintah yang
berkedudukan sebagai pihak yang menerima garansi (jaminan) sejak
proses tender, pembayaran uang muka, pelaksanaan proyek sampai dengan
massa pemeliharaan, karena ada pihak yang menjamin (bank) jika
nasabah/kontraktor (penyedia jasa kontruksi) tidak melaksanakan
kewajibannya (wanprestasi).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
B. Saran
1. Mengingat bahwa di Bank Jateng Cabang Pekalongan belum ada masalah
terkait jaminan berupa Bank Garansi (klaim) dalam pengadaan jasa
kontruksi oleh pemerintah, maka hal ini menandakan bahwa Tim Analisa
Bank Jateng Cabang Pekalongan dalam menentukan kelayakan pemberian
fasilitas Bank Garansi kepada nasabah/kontraktor sudah baik dan perlu
dipertahankan.
2. Mengingat bahwa Bank Jateng Cabang Pekalongan merupakan salah satu
lembaga keuangan yang ditunjuk untuk memberikan fasilitas Bank
Garansi, maka sangatlah penting untuk menyebarluaskan pengertian Bank
Garansi ini kepada masyarakat. Penyebarluasan ini bisa melalui media
massa, internet, brosur-brosur ataupun melalui penerangan langsung oleh
pihak bank.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhamamad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra
Aditya Bakti. Abdurrahman. 1991. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta:
Pradya Paramita. Arikunto. 2000. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proyek. Yogyakarta:
Rineka Cipta. Ashar Sinelele. 2009. Aspek Hukum Bank Garansi. Jurnal Hukum Bisnis Vol.1
No. 1. Barru, David J. 2005. How to Guarantee Contractor Performance on
International Construction Project: Comparing Surety Bonds with Bank Guarantees and Standby Letters Of Credit. The George Washington International Law Review Vol. 5 No. 1.
Djoni S. Gazali. 2010. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika. Gunawan Widjaya. 2001. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama. Hartono Hadisoeprapto. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Yogyakarta: Liberty. Hermansyah. 2011. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana. H.R. Daeng Naja. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi. Bandung: Citra Aditya
Bakti. Johanes Ibrahim. 2004. Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum
Positif. Bandung: CV Utomo. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya. 2010. Perikatan yang Lahir dari
Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. . . 2003. Penanggunagn Utang dan
Perikatan Tanggung Menanggung. Jakarta: Raja Garfindo Persada. Kasmir. 2000. Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Lukman Santoso. 2011. Hak dan Kewajiban Nasabah Bank. Yogyakarta :Pustaka
Yustisia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Malayu S.P. Hasibuan. 2002. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara. Mariam Darus Badrulzaman. 1996. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Alumni. Maryanto Supriyono. 2011. Buku Pintar Perbankan. Yogyakarta: Andi. Moelang. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Muhamad Djumhana.2000. Hukum Perbankan Di Indonesia.Bandung: Citra
Aditya Bakti. M.G.Sri Witarti Suyonto.1990.Metode Penelitian Hukum.Surakarta: UNS Press. Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. Penelitian Hukum: Normatif dan
Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Munir Fuady. 1997. Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktk Buku Keempat.
Bandung: Citra Aditya Bakti. Nindyo Pramono. 2006. Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual. Bandung: Citra
Aditya Bakti. O.P. Simorangkir. 1983. Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan. Jakarta:
Yagrat. . 1985. Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan. Jakarta:
Aksara Persada Press. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti.2003. Manajemen Perkreditan Bank.
Bandung:Alfabeta. Samiadji Soerjotjaroko. 1983. Peranan Uang dan Bank. Semarang: Seksi Hukum
Dagang Fakultas Hukum Undip. Soedharyo Soimin. 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar
Grafika. Soemitro. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Semarang: Ghalia
Indonesia. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
. .2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. Sri Rejeki Hartono dan Paramita Prananingtyas. 2010. Kamus Hukum Ekonomi. Bogor: Ghalia Indonesia. Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1982. Hukum Bangunan: Perjanjian
Pemborongan Bangunan. Yogyakarta: Liberty. Steijvers, Tensie dan Wim Voordeckers. 2008. Collateral and Rationing : A
Review of Recent Empirical Studies as A Guide of Future Research . Center of Enterpreneurship and Innovation (KIZOK), Hassel University, and Research Foundation-Flanders (FWO).
. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Bandung: Intermasa. Subekti. 1995. Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni. Sudaryatmo. 1999. Hukum dan Advokasi Konsumen. Bandung: Citra Aditya
Bakti. Thomas Suyatno. 1997. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama. Tri Widyono. 2006. Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia.
Bogor: Ghalia Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undng-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Wawan Muhwan Hariri. 2011. Hukum Perikatan. Bandung: Pustaka Setia. Widjanarto.1993. Perbankan Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Dari Internet Anonim. Bank Garansi atau Kafalah pada Bank Syariah.
http://esharianomics.com/esharianomics/bank/garansi-bank-atau-bank-garansi-atau-kafalah-pada-bank-syariah, diakses pada tanggal 5 Juli 2011, pukul 18:35 WIB.
Anonim. Sejarah Bank Jateng. http://www.bankjateng.co.id/sites/?page_id=5,
diakses pada tanggal 8 Oktober 2011, pukul 14.00 WIB. Anonim. Visa dan Misi Bank Jateng. http://www.bankjateng.co.id/sites/, diakses
pada tanggal 20 Novenber 2011, pukul 10:00 WIB.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Anonim. Bank Jateng. http://www.bankjateng.co.id/sites/?page_id=7, diakses
pada tanggal 20 Novemberi 2011, pukul 10:15 WIB. Anonim. Propenas. http//id.wikipedia.org/wiki/propenas, diakses pada tanggal
25 juli 2011 pukul 17:30 WIB Anonim. Subrograsi. http://forum.detik.com/subrogasi-t238897.html, diakses
pada tanggal 5 Desember 2011, pukul 10:45 WIB. Anonim. Subrograsi pada Perusahaan Asuransi. http://asuransi-umum-
indo.blogspot.com/2010/11/subrogasi.html, diakses pada tanggal 5 Desember 2011, pukul 11:00 WIB.
Edratna. Bank Garansi Apa dan Bagaimana Kegunaanya.
http://edratna.wordpress.com/ bank-garansi-apa- dan- bagaimana- kegunaannya, diakses pada tanggal 2 Juli 2011, pukul 17:45 WIB
Edratna. Bank Garansi Berguna untuk Mendukung Modal Kerja Usaha.
http://edratna.wordpress.com/ bank-garansi-berguna- untuk- mendukung- modal kerja -usaha, diakses pada tanggal 3 Juli 2011, pukul 19:33 WIB.