PEKAN KONSTITUSI XI Term of References “Menabur Nilai-Nilai Konstitusi” Kerjasama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Padang, 23-26 September 2018
30
Embed
PEKAN KONSTITUSI XIpekankonstitusi.pusako.or.id/wp-content/uploads/2018/07/PEKAN-KONS... · terhadap demokrasi yang merupakan jalan mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa ini. Faktanya,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEKAN KONSTITUSI XI Term of References
“Menabur Nilai-Nilai
Konstitusi”
Kerjasama
Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum
Universitas Andalas
dengan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
dan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Padang, 23-26 September 2018
2 2
PEKAN KONSTITUSI XI “Menabur Nilai-nilai Konstitusi”
Padang, 23-26 September 2018
Sekretariat : Lt. II Gedung Bersama Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas Email : [email protected]; Website : http//: pusako.or.id; Telp/ Fax : 0751-775692
A. Latar Belakang
Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah melahirkan
perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan melalui perubahan terhadap
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD 1945) yang merupakan salah satu tuntutan reformasi. Desain
ketatanegaraan Indonesia dirombak secara bertahap melalui amandemen UUD
1945 yang terjadi dalam kurun waktu 1999-2002. Salah satu komitmen penting
dalam amandemen UUD 1945 tersebut adalah mempertahankan atau tidak
mengubah bagian pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat Pancasila
sebagai dasar negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi
Indonesia. Perubahan UUD 1945 tersebut berdampak pada sistem ketatanegaraan
yang lebih demokratis dibandingkan era Orde Baru dan Orde Lama. Lembaga-
lembaga negara baru dihadirkan, proses demokrasi baru dijalankan, serta hak-hak
konstitusional dibernaskan.
Namun dalam perjalananya dipandang masih menyisakan problematika dan
inkonsistensi dalam implementasinya, sehingga dibutuhkan peninjauan kembali
dan penyempurnaan materi ayat, pasal, dan/atau bagiannya berserta kaidah-
kaidahnya. Di samping itu adanya tumpang tindih pemahaman warga negara
terhadap konsep ketatanegaraan dan hak konstitusional yang telah diatur dalam
UUD 1945. Padahal, semua substansi dalam konstitusi tersebut semestinya harus
diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia sebagai wujud penegasan
terhadap demokrasi yang merupakan jalan mewujudkan cita-cita kemerdekaan
bangsa ini.
Faktanya, tidaklah mudah untuk membumikan paradigma kehidupan yang
konstitusional kepada seluruh warga negara Indonesia khususnya dalam
3 3
membumikan Pancasila sebagai dasar negara dalam seluruh aspek kehidupan
yang ada. Kondisi kultural dan sosial masyarakat yang begitu kompleks dengan
persoalannya masing-masing serta tingkat pendidikan yang tidak merata dinilai
menjadi jurang penghalang untuk membumikan kesadaran berkonstitusi tersebut.
Kehadiran Mahkamah Konstitusi yang dititahkan untuk menjaga konstitusi (The
Guardian of Constitution) dan sebagai penafsir konstitusi (the sole interpreter of
constitution) belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh
warga negara yang terlanggar hak-hak konstitusionalnya.
Sehingga peran berbagai pihak, baik yang merupakan unsur negara maupun
unsur non negara sama-sama memegang tanggung jawab untuk menjaga dan
menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara tanpa terkecuali serta
membumikan kesadaran dalam berkonstitusi. Dengan begitu seluruh nilai-nilai
yang terkandung di dalam konstitusi dapat dituai pada seluruh aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sayangnya tidak semua unsur yang ada
mau atau mampu untuk menjalankan tanggung jawab untuk menjaga dan
menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara tanpa terkecuali serta
membumikan kesadaran berkonstitusi.
Kehadiran Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas
(PUSaKO FHUA) sebagai lembaga yang fokus melakukan pengkajian dan
penelitian mengenai sistem ketatanegaran, konstitusi dan aktif dalam
memperjuangkan hak- hak konstitusional warga negara merupakan salah satu
wujud dan upaya menjalankan tanggung jawab sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya. Dalam perjalanannya sebagai mitra strategis dari Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, PUSaKO FHUA selalu berusaha untuk menjembatani berbagai problema
konstitusional tersebut.
Sejalan dengan itu, dalam rangka menaburkan nilai-nilai konstitusi, PUSaKO
FHUA juga terus konsen dalam melakukan pengkajian dan mensosialisasikan
kesadaran berkonstitusi bagi seluruh warga negara, serta bagi pelajar beserta
guru-guru pada khususnya. Pekan Konstitusi XI ini meliputi pelbagai acara
interaktif yang dapat membangun suasana berbagi informasi dan pengetahuan
mengenai hukum dan konstitusi, serta mengkampanyekan kegiatan-kegiatan yang
mengarah kepada peran dari institusi-institusi lokal maupun nasional dalam
4 4
membumikan nilai-nilai konstitusi dan kesadaran berkonstitusi. Hal ini tentu saja
dilakukan dalam rangka membangun budaya yang sadar berkonstitusi. Kegiatan
ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi akselerasi semua organ
negara dan juga warga negara dalam menjaga agar nilai-nilai konstitusi dapat
tetap hidup dalam semua aspek kehidupan yang ada.
B. Nama dan Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini dinamakan : PEKAN KONSTITUSI XI, dengan tema: ”Menabur
Nilai-nilai Konstitusi” yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan berupa
perlombaan :
a. Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Tingkat SMA/Sederajat
Lomba ini merupakan seruan bagi Siswa/i agar menuangkan buah
pikir dalam sebentuk karya tulis yang diharapkan menjadi
rekomendasi untuk membangun Indonesia dalam rangka memaknai
konstitusi. Lomba ini diadakan bagi Pelajar SMA/sederajat se-
Sumatera. Lomba Karya Tulis Ilmiah ini mengangkat tema mengenai
“Hak Menjadi Kandidat dalam Pemilihan Umum bagi Mantan
Terpidana”.
b. Lomba Debat Konstitusi Tingkat SMA/Sederajat
Lomba ini merupakan sarana bagi Siswa/i dalam mempertahankan
argumentasi ilmiah yang dikemas dalam debat yang terdiri dari dua
regu yang membahas terkait isu-isu hukum dan konstitusi. Lomba ini
diadakan bagi siswa SMA/sederajat se-Sumatera. Adapun mosi dalam
lomba debat hukum dan konstitusi ini, antara lain:
1. Pengangkatan Perwira Tinggi TNI/POLRI aktif Sebagai Penjabat
Kepala Daerah;
2. Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Pemilihan Umum
Serentak;
3. Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
4. Pencabutan Hak Dipilih Mantan Terpidana Korupsi;
5. MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara;
6. Evaluasi Peraturan Daerah oleh Kemendagri;
7. Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru;
8. Anggota DPD berasal dari Partai Politik;
5 5
9. Masa Jabatan Hakim Konstitusi Seumur Hidup;
10. Penghapusan Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
c. Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA/Sederajat
Lomba ini merupakan wadah untuk menguji pengetahuan dan
pemahaman Siswa/i yang dimilikinya terkait dengan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang termaktub dalam konstitusi. Lomba ini
diadakan bagi siswa SMA/sederajat se-Sumatera.
d. Lomba Pidato Berbahasa Inggris Tingkat SMA/Sederajat
Lomba ini merupakan ajang kompetisi bagi Siswa/i dalam
menuangkan keilmuannya melalui pidato berbahasa inggris dengan
tema: “Political Party Reform for Advancement of Constitutional
Democracy in Indonesia” yang bertujuan untuk menggali potensi-
potensi generasi muda untuk kebaikan bangsa Indonesia khususnya
pemahaman terkait hukum dan konstitusi. Lomba ini diadakan bagi
siswa SMA/sederajat se-Sumatera.
e. Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Untuk Guru PKn dan IPS
Lomba ini karya tulis antar guru PKn dan IPS SMA/sederajat se-
Sumatera ditujukan untuk merangsang semangat menulis para guru
sekaligus menyediakan sarana bagi para guru untuk mempublikasikan
karyanya kepada khalayak. Adapun Tema yang diangkat adalah
“Pemindahan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan
Menengah Atas dari Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada
Pemerintahan Provinsi”.
C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 hari yaitu:
Hari/Tanggal : 23-26 September 2018
Tempat : Convention Hall dan Dekanat Fakultas Hukum Univ. Andalas
6 6
D. Tujuan Kegiatan
1. Menyebarluaskan kesadaran mengenai hak-hak konstitusional warga
Negara Indonesia.
2. Mempublikasikan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada masyarakat dan
khalayak umum.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan civitas
akademika seputar persoalan hukum dan konstitusi.
E. Peserta
Kegiatan ini diikuti oleh Siswa/i dan Guru PKn dan IPS SMA/Sederajat se-
Sumatera.
F. Penyelenggara
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas
Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Padang, 10 Juli 2018 PANITIA PEKAN KONSTITUSI XI
PUSAT STUDI KONSTITUSI (PUSaKO) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
iii. Berkas dapat diantar langsung ke Sekretariat PUSaKO Lt.II Dekanat
Fakultas Hukum UNAND paling lambat 3 September 2018 pukul
15.00 WIB.
iv. Naskah yang diserahkan dalam bentuk hardcopy dijilid rapi dengan
sampul warna merah.
v. Panitia akan melakukan seleksi/penjurian terhadap naskah yang
dikirimkan hingga terpilih 10 naskah terbaik yang akan ditampilkan
pada babak final LKTI.
vi. Panitia akan mengumumkan 10 naskah terbaik pada tanggal 14
September 2018.
vii. Berkas yang diterima panitia setelah lewat batas waktu pengiriman
dinyatakan gagal.
viii. Keputusan juri baik dari babak seleksi hingga final adalah mutlak
dan tidak dapat diganggu-gugat.
b. Ketentuan Penulisan
1. Naskah bertemakan “Hak Menjadi Kandidat dalam Pemilihan Umum
bagi Mantan Terpidana” (dapat ditinjau dari aspek hukum, konstitusi,
politik, dll) dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk publikasi ilmiah
apapun.
2. Makalah yang dikirim merupakan karya ilmiah original yang tidak
mengandung unsur plagiarisme.
3. Makalah ditulis dalam bahasa Indonesia sepanjang 4000-6000 kata,
tidak termasuk abstrak dan footnotes, kertas A4, jenis font Cambria,
ukuran 12, spasi 1, margin atas 3 cm, bawah 2.5 cm, kiri 3 cm, dan
kanan 2.5 cm.
4. Judul artikel spesifik dan tegas, maksimum 12 kata atau 90 ketuk
pada papan kunci yang menggambarkan isi artikel secara
komprehensif.
5. Abstrak ditulis secara gamblang, utuh dan lengkap
menggambarkan isi kesuluruhan makalah dalam dua bahasa
(bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) yang ditulis dalam satu
16
paragraf paling banyak 200 kata.
6. Kata kunci abstrak yang dipilih harus mencerminkan konsep yang
dikandung artikel terkait sejumlah 3-5 istilah dalam dua bahasa
(bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).
7. Sistematika penulisan sebagai berikut:
• Judul • Nama Penulis (disertai/tidak disertai gelar) • Institusi penulis, alamat lembaga penulis dan email penulis • Abstrak bahasa Indonesia, kata kunci bahasa Indonesia, abstrak
bahasa Inggris, kata kunci bahasa Inggris • Pendahuluan (berisikan latar belakang masalah dan
permasalahan yang akan diulas dalam bab pembahasan) • Pembahasan (berisikan ulasan sub tema yang dipilih secara
jelas dan komprehensif) • Penutup (berisikan kesimpulan dan penutup) • Daftar pustaka • Biografi singkat penulis
8. Tata cara penulisan catatan kaki (footnotes) sebagai berikut:
• Penulisan catatan kaki (footnotes) dimulai satu Tap setelah
penulisan urutan angka
• Kutipan buku (nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, nama penerbit, halaman kutipan):
o Dicey, A.V.. (1968). An Introduction to Study of The Law of The Constitution, 10th ed.. London : English Language Book Society. h. 65.
o Jimly, Asshiddiqie. (2005). Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, cetakan pertama. Jakarta : Konstitusi Press. h. 87.
• Kutipan jurnal (nama penulis, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor, bulan dan tahun, halaman tulisan):
o Bagir Manan. Penghinaan Terhadap Peradilan Versusu Kebebasan Pers. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 04 Nomor 2 Juli 2015. h. 195.
o Paul Sherman. Occupational Speech and the First Amendment. Harvard Law Review, Volume 128 Nomor 05 Maret 2015, h. 202.
o M. Jusuf Kalla. Penegakan Hukum Indonesia Selama Reformasi, Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Andalas Dalam Rangka 60 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 6 September 2011. h. 9.
o Saldi Isra. Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang- Undang. Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas
17
Hukum Universitas Andalas, Padang, 11 Februari 2011. h. 15.
• Kutipan media massa cetak (nama penulis, judul tulisan, nama media, tanggal):
o Syamsudin Haris, Cawapres Untuk Jokowi, Harian Kompas, Senin 12 Maret 2018.
o Elaina Pailot, Trump Says a Democrat Won in Pennsylvania Because He’s ‘Like Trump’, https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/03/trump-on-the- lamb/555668/ diakses pada tanggal 15 Maret 2018.
9. Tata cara penulisan daftar pustaka sebagai berikut:
- Dicey, A.V.. (1968). An Introduction to Study of The Law of The Constitution, 10th, ed.. London : English Language Book Society.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, cetakan pertama. Jakarta : Konstitusi Press.
- Bagir Manan. Penghinaan Terhadap Peradilan Versus Kebebasan Pers.
- Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 04 Nomor 2 Juli 2015. - Paul Sherman. Occupational Speech and the First Amendment.
Harvard Law Review, Volume 128 Nomor 05 Maret 2015. - M. Jusuf Kalla. Penegakan Hukum Indonesia Selama
Reformasi.Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Andalas Dalam Rangka 60 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 6 September 2011.
- Saldi Isra. Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang- Undang. Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 11 Februari 2011.
- Syamsudin Haris. Cawapres Untuk Jokowi. Harian Kompas, Senin 12 Maret 2018.
- Elaina Pailot. Trump Says a Democrat Won in Pennsylvania Because He’s ‘Like Trump’, https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/03/trump-on-the- lamb/555668/ diakses pada tanggal 15 Maret 2018.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100.
Pendidikan Menengah Atas dari Pemerintahan Kabupaten/Kota
kepada Pemerintahan Provinsi”. (dapat ditinjau dari aspek hukum,
konstitusi, kesejarahan, politik, dll) dan belum pernah diterbitkan dalam
bentuk publikasi ilmiah apapun.
2. Makalah yang dikirim merupakan karya ilmiah original yang tidak
mengandung unsur plagiarisme.
3. Makalah ditulis dalam bahasa Indonesia sepanjang 4000-6000 kata,
tidak termasuk abstrak dan footnotes, kertas A4, jenis font Cambria,
ukuran 12, spasi 1, margin atas 3 cm, bawah 2.5 cm, kiri 3 cm, dan
kanan 2.5 cm.
4. Judul artikel spesifik dan tegas, maksimum 12 kata atau 90 ketuk
pada papan kunci yang menggambarkan isi artikel secara
komprehensif.
5. Abstrak ditulis secara gamblang, utuh dan lengkap
menggambarkan isi kesuluruhan makalah dalam dua bahasa
(bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) yang ditulis dalam satu
paragraf paling banyak 200 kata.
6. Kata kunci abstrak yang dipilih harus mencerminkan konsep yang
dikandung artikel terkait sejumlah 3-5 istilah dalam dua bahasa
21
(bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).
7. Sistematika penulisan sebagai berikut:
• Judul • Nama Penulis (disertai/tidak disertai gelar) • Institusi penulis, alamat lembaga penulis dan email penulis • Abstrak bahasa Indonesia, kata kunci bahasa Indonesia, abstrak
bahasa Inggris, kata kunci bahasa Inggris • Pendahuluan (berisikan latar belakang masalah dan
permasalahan yang akan diulas dalam bab pembahasan) • Pembahasan (berisikan ulasan sub tema yang dipilih secara
jelas dan komprehensif) • Penutup (berisikan kesimpulan dan penutup) • Daftar pustaka • Biografi singkat penulis
8. Tata cara penulisan catatan kaki (footnotes) sebagai berikut:
• Penulisan catatan kaki (footnotes) dimulai satu Tap setelah
penulisan urutan angka
• Kutipan buku (nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, nama penerbit, halaman kutipan):
o Dicey, A.V.. (1968). An Introduction to Study of The Law of The Constitution, 10th ed.. London : English Language Book Society. h. 65.
o Jimly, Asshiddiqie. (2005). Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, cetakan pertama. Jakarta : Konstitusi Press. h. 87.
• Kutipan jurnal (nama penulis, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor, bulan dan tahun, halaman tulisan):
o Bagir Manan. Penghinaan Terhadap Peradilan Versusu Kebebasan Pers. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 04 Nomor 2 Juli 2015. h. 195.
o Paul Sherman. Occupational Speech and the First Amendment. Harvard Law Review, Volume 128 Nomor 05 Maret 2015, h. 202.
o M. Jusuf Kalla. Penegakan Hukum Indonesia Selama Reformasi, Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Andalas Dalam Rangka 60 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 6 September 2011. h. 9.
o Saldi Isra. Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang- Undang. Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 11 Februari 2011. h. 15.
• Kutipan media massa cetak (nama penulis, judul tulisan, nama media, tanggal):
22
o Syamsudin Haris, Cawapres Untuk Jokowi, Harian Kompas, Senin 12 Maret 2018.
o Elaina Pailot, Trump Says a Democrat Won in Pennsylvania Because He’s ‘Like Trump’, https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/03/trump-on-the- lamb/555668/ diakses pada tanggal 15 Maret 2018.
9. Tata cara penulisan daftar pustaka sebagai berikut:
- Dicey, A.V.. (1968). An Introduction to Study of The Law of The Constitution, 10th, ed.. London : English Language Book Society.
- Asshiddiqie, Jimly. (2005). Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, cetakan pertama. Jakarta : Konstitusi Press.
- Bagir Manan. Penghinaan Terhadap Peradilan Versus Kebebasan Pers.
- Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 04 Nomor 2 Juli 2015. - Paul Sherman. Occupational Speech and the First Amendment.
Harvard Law Review, Volume 128 Nomor 05 Maret 2015. - M. Jusuf Kalla. Penegakan Hukum Indonesia Selama
Reformasi.Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Andalas Dalam Rangka 60 Tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 6 September 2011.
- Saldi Isra. Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang- Undang. Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 11 Februari 2011.
- Syamsudin Haris. Cawapres Untuk Jokowi. Harian Kompas, Senin 12 Maret 2018.
- Elaina Pailot. Trump Says a Democrat Won in Pennsylvania Because He’s ‘Like Trump’, https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/03/trump-on-the- lamb/555668/ diakses pada tanggal 15 Maret 2018.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100.
5. Panitia akan menghubungi peserta yang lolos seleksi naskah dan
video.
6. 10 video dan naskah terbaik akan ditampilkan pada babak final di depan
juri untuk dipresentasikan Pekan Konstitusi XI.
7. Pengiriman video dan naskah pidato dalam bahasa inggris disertai dengan
kartu pengenal/kartu pelajar.
8. Video dan naskah pidato diserahkan dalam bentuk hard copy dijilid rapi
dengan sampul warna merah) dan softcopy pada CD-R.
9. Video dapat diantar langsung ataupun dikirim melalui pos.
10. Berkas yang diterima panitia setelah lewat batas waktu pengiriman
dinyatakan gagal.
b. Ketentuan Pelaksanaan Final Lomba Pidato Konstitusi
1. Lomba Pidato diikuti oleh 10 Peserta yang terlebih dahulu dinyatakan
lulus pada tahap awal.
2. Seluruh tahapan lomba pidato akan dinilai oleh Juri yang terdiri dari 3
orang yang ahli dibidangnya.
3. Pada tahap final, masing-masing peserta akan diberi waktu untuk
menyampaikan pidatonya dalam rentang waktu minimal 7 dan maksimal
10 menit.
4. Rentang nilai yang diberikan 0-100.
5. Apabila peserta berpidato melebihi batas waktu atau kurang dari waktu
minimal yang diberikan, maka kepada peserta dikenakan penalti berupa
pengurangan nilai.
6. Sistem penalti berlaku sebagai berikut:
• Lebih atau kurang dari waktu yang ditentukan selama 30 detik
dijatuhkan penalti 50 poin
• Lebih atau kurang dari waktu yang ditentukan selama 31-60
detik di jatuhkan penalti 100 poin
• Lebih dan kurang dari waktu yang ditentukan selama lebih dari
61 detik dijatuhkan 200 poin
7. Penilaian terdiri atas empat kriteria yaitu: substansi, pemahaman tema,
artikulasi, dan etika dan estetika.
8. Bobot masing-masing kriteria adalah sebagai berikut: Subtansi (40%),
29
pemahaman tema (30%), artikulasi (20%), dan etika dan estetika
(10%).
9. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.
c. Hadiah
Juara I memperoleh Trofi, Sertifikat, dan Hadiah sebesar Rp. 3.000.000,-
Juara II memperoleh Trofi, Sertifikat, dan Hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-
Juara III memperoleh Trofi, Sertifikat, dan Hadiah sebesar Rp. 1.000.000,-
d. Tiket, Akomodasi danPembiayaan
1. Tiket (PP) angkutan darat/udara peserta dan Guru Pendamping
ditanggung oleh panitia (actualcost).
2. Akomodasi peserta dan guru pembimbing selama kegiatan berlangsung
ditanggung oleh panitia (actualcost).
3. Peserta dan Guru Pendamping akan menginap di Penginapan yang
telah ditentukan Panitia.
4. Panitia menyediakan alat Transportasi untuk mengantarkan Peserta
dan Guru Pendamping dari Penginapan ke Lokasi
perlombaan dan sebaliknya.
LAMPIRAN II:
PEMBERKASAN DAN NARAHUBUNG
a. Semua berkas dimasukan kedalam satu amplop yang dialamatkan kepada:
Panitia Acara Pekan Konstitusi XI Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Lt. II Gedung Bersama Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Limau Manis, Padang
b. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi bagianHumas
▪ Beni (081267316812)
▪ Purnama (082391583395)
▪ Ifziwarti (081266703391)
▪ Sekretariat PUSaKO (0751-775692)
30
SUSUNAN KEPANITIAAN
Penasehat : Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas) Penanggung Jawab : Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. (Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Univ. Andalas) Steering Commitee : Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. Ilhamdi Taufik, S.H., M.H. Charles Simabura, S.H., M.H. Khairul Fahmi, S.H., M.H. Edita Elda, S.H., M.H. Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I., LL.M. Ketua Panitia : Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H.
Wakil Ketua Panitia : M. Nurul Fajri, S.H., M.H.
Sekretaris : Ifziwarti
Bendahara : Wenny Purnama Yantje, S.H.
1. Lomba Karya Tulis Ilmiah Guru PKn dan Siswa SMA/Sederajat