32 MPA 286 / Juli 2010 Pengertian Aparatur Negara Pengertian pegawai sebagai aparatur negara dijelaskan dalam UU No. 8/’74 terdiri dari: 1. Pejabat Negara Yang dikatakan Pejabat Negara adalah mereka yang diangkat atau du- duk memegang jabatan pada Lemba- ga-lembaga Tinggi dan Tertinggi Ne- gara termasuk para Kepala Daerah Tk. I dan Tk. II serta para Duta Besar ser- ta para Pejabat lainnya yang ditetap- kan dengan Undang-Undang. Sesuai dengan penjelasan pasal 11 UU 8/’74: yang termasuk Pejabat Negara adalah: Presiden dan Wakil Presiden, Anggota MPR dan DPR, Anggota Pengawas Keuangan, Ketua/Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Para Menteri, Para Gubernur, Bupati, Walikota Kepala Daerah, para Duta Besar, Para Pejabat lain yang ditetap- kan dengan Peraturan Perundang-un- dangan. 2. Pegawai Negeri Pengertian Pegawai Negeri me- nurut Pasal 1 (1) UU 8/’74 adalah me- reka yang telah memenuhi syarat-sya- rat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam statu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu pera- turan perundang-undangan yang berlaku, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 1 UU 8/’74 dijelas- kan bahwa Pegawai Negeri itu terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), terbagi lagi menjadi 3 yaitu: 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah: · Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Ang- garan Pendapatan dan Belanja Nega- ra dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departe- men, Kesekretariatan Lembaga Ter- tinggi/Tinggi Negara, mstansi Ver- tikal di Daerah-daerah dan Kepanite- raan Pengadilan. · Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawat- an. · Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerja- kan pada Daerah Otonom. · Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan Perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, se- perti Perusahaan Umum, Yayasan, dan lain-lain. · Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Nega- ra lainnya, seperti Hakim pada Penga- dilan Negeri danPengadilan Tinggi dan lain-lain. 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom. 3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Peme- rintah. b. Angkatan Bersenjata Repu- blik Indonesia (ABRI) Selanjutnya dalam pasal 3 dika- takan bahwa Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang penuh ke- setiaan dan ketaatan kepada Panca- sila, Undang Undang Dasar 1945, Ne- gara dan Pemerintah, menyelengga- rakan tugas pemerintehan dan pem- bangunan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri adalah Unsur Aparatur Negara. Se- bagai unsur Aparatur Negara Pega- wai Negeri merupakan alat Negara dan sebagai alat negara Pegawai Ne- geri diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas Negara yaitu tugas- tugas Pemerintahan dan Pembangu- nan, disamping itu Pegawai Negeri Si- pil adalah pelaksana Peraturan Perun- dang-undangan, oleh sebab itu wajib berusahasagar setiap peraturan per- undang-undangan ditaati oleh ma- syarakat, yang berhubungan dengan itu Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk memberi contoh yang baik da- lam mentaati dan melaksanakan se- gala peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya kebijakan-ke- bijakan pimpinan atau atasan sepan- jang tidak bertentangan dengan per- undang-undangan yang berlaku. Agar Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dapat melak- sanakan tugas dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ke- taatan penuh terhadap Pemerintah sehingga dengan demikian dapat me- musatkan segala perhatian dan fikiran serta mengerahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas kedinasan, disamping itu ke- Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Unsur Aparatur Negara Oleh M. Burhanuddin *) Agar Pegawai Ne- geri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dapat melaksana- kan tugas dengan baik, maka ia ha- rus mempunyai kesetiaan dan keta- atan penuh terha- dap Pemerintah