-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 1
PEDOMAN UMUM SISTEM PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR
I. PENDAHULUAN Sejak tahun 2003 dengan diberlakukannya
Undang-Undang No. 20
Tahun 2003 tentan Sistem Pendidikan Nasional, terdapat banyak
perubahan substansial dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia
yang antara lain otonomi perguruan tinggi dan perubahan tanggung
jawab pengawasan pendidikan tinggi. Otonomi perguruan tinggi
tersebut mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi harus
mengelola secara mandiri pengawasan atas pendidikan tinggi yang
diselengarakannya. Agar hasil pengawasan yang dilakukan oleh
perguruan tinggi dapat memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat,
telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 91 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2005 diamanatkan bahwa setiap
satuan pendidikan pada jalur formal maupun non formal wajib
melakukan penjaminan mutu, dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa
penjaminan mutu dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar
Nasional Pendidikan. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan
tinggi yang dimaksud tersebut, paling tidak terdapat 3 (tiga) macam
kegiatan (sub sistem) yang menjadi satu kesatuan dalam Sistem
Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yaitu (Buku I SPM-PT,
2010) : A. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang dahulu
disebut Evaluasi
Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED). Kegiatan ini
merupakan kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan
data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan
hasilnya akan menjadi alat dan tolak ukur pengawasan yang dilakukan
oleh pemerintah sesuai amanat Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU No.
20 Tahun 2003.
B. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu kegiatan
sistemik yang dilakukan secara internal untuk mengawasi
penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi
bersangkutan secara berkelanjutan sesuai amanat Pasal 50 ayat (6)
UU No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005.
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 2
C. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yaitu kegiatan
sistemik yang dilakukan oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar
perguruan tinggi bersangkutan (untuk dan atas nama masyarakat)
untuk menilai kelayakan program dan atau perguruan tinggi dalam
menyelenggarakan pendidikan yang disebut akreditasi sesuai amanat
Pasal 60 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 86 ayat (3) PP No.
19 Tahun 2005
Sehubungan hal tersebut di atas, UIM sebagai salah satu lembaga
penyelenggara pedidikan tinggi agar dapat mempertahankan citra dan
wujud tanggung jawabnya dalam keikutsertaan mencerdaskan kehidupan
bangsa, maka dibentuklah satu lembaga yang diberi nama Lembaga
Jaminan Mutu Universitas Islam Makassar (LJM-UIM).
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 3
II. SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR
Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan di Universitas Islam
Makassar tetap mengacu pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 dan Statuta UIM 2011.
Khususnya Sistem Penjaminan Mutu Internal dan PDPT dilebur dalam
satu kesatuan lembaga internal UIM yang disebut Lembaga Jaminan
Mutu Universitas Islam Makassar (LJM-UIM).
Implementasi sistem penjaminan mutu di UIM diperlukan
seperangkat dokumen dan aturan dasar dalam rangka pencapaian atau
melampaui Standar Nasional Pendidikan yang sejalan dengan visi,
misi dan pola ilmiah pokok UIM yaitu sebagai berikut : A. DEFINISI
SPM-UIM
SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi
yang dilakukan oleh Universitas Islam Makassar untuk mengawasi
penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan. Penjaminan mutu
dapat diartikan sebagai suatu aktifitas sistem yang meliputi
perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu
secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders, baik di
internal maupun eksternal terpuaskan.
B. TUJUAN SPM-UIM Tujuan SPM-UIM adalah untuk memelihara dan
meningkatkan mutu
pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara
mandiri untuk mewujudkan visi, serta memenuhi kebutuhan
stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
Apabila tujuan ini dapat dicapai, dengan sendirinya dapat diperoleh
pengakuan dari lembaga eksternal baik oleh BAN-PT maupun lembaga
lain yang syah.
C. STRATEGI SPM-UIM 1. UIM senantiasa menggalang komitmen untuk
menjalankan SPM 2. UIM harus mampu merencanakan, menerapkan,
mengendalikan dan
mengembangkan SPM 3. UIM senantiasa melakukan benchmarking
penjaminan mutu pendidikan
secara berkelanjutan, baik di dalam maupun ke luar negeri
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 4
D. STANDAR MUTU UIM dinyatakan bermutu apabila memenuhi berbagai
kriteria sebagai
berikut : 1. Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya 2. Mampu
menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar pendidikan
yang dipersyaratkan sesuai PP No. 19 tahun 2005 3. Mampu
menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sejumlah
standar tersebut untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Ada
delapan standar mutu yang wajib dilaksanakan oleh setiap
perguruan tinggi sesuai PP No. 19 Tahun 2005. Di samping itu UIM
dapat menjabarkan standar turunan yang bersifat lebih spesifik
dalam rangka pencapaian visi, misi dan pola ilmiah pokoknya sebagai
Universitas Islami dalam bingkai Ahlusunnah Wal Jamaah An Nahdiyah.
Pedoman pelaksanaan dari masing-masing standar mutu tersebut akan
dibuat tersendiri dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Pedoman Umum SPM-PT ini. Di samping itu, oleh Fakultas/PPs/Prodi
menindak-lanjuti standar yang telah ditetapkan dalam bentuk pedoman
operasional pelaksanaan sesuai dengan ciri khas masing-masing unit
kerja.
Ke delapan standar wajib dan standar turunan yang dimaksud
tersebut dapat dikelompokkan masing-masing ke dalam dua kelompok
standar mutu yaitu : 1. Standar Mutu Akademik dan Tridharma
a. Standar Isi b. Standar Proses Pembelajaran c. Standar
Kompetensi Lulusan d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan e.
Standar Penilaian Pendidikan f. Standar Penelitian*) g. Standar
Pengabdian kepada Masyarakat*) h. Standar Kemahasiswaan*)
2. Standar Mutu Non Akademik dan PDPT a. Standar Sarana dan
Prasarana b. Standar Pengelolaan
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 5
c. Standar Pembiayaan d. Standar Identitas*) e. Standar
Kesejahteraan*) f. Standar Suasana Akademik*) g. Standar Sistem
Informasi*) h. Standar Kerjasama*)
E. MANAJEMEN KENDALI MUTU Manajemen kendali mutu yang
dipraktekkan di UIM adalah mengikuti
model PDCA (Plan, Do, Chek dan Action) yang diharapkan dapat
menghasilkan pengembangan mutu berkelanjutan (continuous
improvement) atau kaisen. Model kendali mutu tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut :
Gambar 1. Manajemen Kendali Mutu Berbasis PDCA
Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak
semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PDCA adalah : 1.
Quality first, yaitu semua pikiran dan tindakan pengelola
pendidikan di
UIM harus memprioritaskan mutu
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 6
2. Stakeholder- in, yaitu semua pikiran dan tindakan pengelola
pendidikan di UIM harus ditujukan pada kepuasan stakeholders
3. The next prosess in our stakeholders, yaitu setiap orang yang
melaksanakan tugas dalam proses pendidikan di UIM harus menganggap
orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai
stakehorlders-nya yang harus dipuaskan
4. Speak with data, yaitu setiap orang pelaksana dan atau
pengelola pendidikan tinggi di UIM harus melakukan tindakan dan
mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah
diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau
rekayasa
5. Upstream management, yaitu semua pengambilan keputusan di
dalam proses pendidikan di UIM dilakukan secara partisipatif, bukan
otoritatif
Pelaksanaan check pada manajemen kendali mutu berbasis PDCA
terdapat titik-titik kendali mutu (quality check points) yaitu
setiap orang pelaksana pendidikan tinggi di UIM harus mengaudit
hasil pelaksanaan tugasnya sesuai standar mutu yang telah
ditetapkan.
Sebagai contoh, tindakan test formatif yang dilaksanakan pada
setiap akhir pokok bahasan merupakan titik kendali mutu dalam
proses pembelajaran sebagaiman yang telah dirumuskan dalam bentuk
Tujuan Instruksional Khusus (TIK). Apabila hasil audit ternyata
positif, berarti telah mencapai standar mutu (S dalam SDCA).
Langkah selanjutnya adalah merencanakan atau Plan (P dalam PDCA)
standar berikuitnya harus ditinggikan sehingga terjadi kaisen mutu
pendidikan tinggi yang dilaksanakan. Apabila hasil audit negatif,
berarti TIK tidak tercapai sehingga harus segera dilakukan tindakan
atau Action (A dalam PDCA) yang dapat berupa pengulangan pembahasan
pokok bahasan sampai TIK tercapai. Oleh sebab itu penetapan
titik-titik kendali mutu adalah suatu keharusan.
Secara skematis manajemen kendali mutu dapat pula digambarkan
sebagai berikut :
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 7
Gambar 2. Manajemen Kendali Mutu
F. IMPLEMENTASI SPM-UIM Implementasi SPM-UIM dilaksanakan secara
terintegrasi baik
dikalangan internal maupun dikalangan eksternal. Secara
organisatoris, SPM-UIM dikoordinasikan oleh suatu lembaga internal
mandiri yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara
langsung kepada Rektor Universitas Islam Makassar.
Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan SPM
di UIM dapat mencapai tujuan yaitu sabagai berikut : 1.
Komitmen
Para pelaksana pendidikan tinggi UIM, baik yang memimpin maupun
yang dipimpin harus memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa
menjamin dan berusaha meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang
diselenggarakan.
Penentuan Standar
Mutu
Audit butir mutu
Kesenjangan Standar
Mutu dengan Hasil Audit
YA
Identifikasi action untuk
memenuhi standar mutu
TID
AK
Pelaksanaan action
Gabungkan pada proses
PDCA berikutnya
Evaluasi standar
mutu dan kaisen
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 8
2. Perubahan Paradigma Paradigma lama penjaminan mutu perguruan
tinggi yang
dilakukan secara vertikal oleh pemerintah (Ditjen Dikti), harus
dirubah menjadi paradigma baru yaitu UIM yang wajib berinisiatif
sendiri memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang
diselenggarakannya dengan berorientasi pada pencapaian visi dan
misi serta terpuaskannya stakeholders.
3. Sikap Mental Sikap mental yang harus dibangun adalah
merencanakan
pekerjaan sebelumnya, sehingga dengan demikian kegiatan yang
dilaksanakan adalah kegiatan yang telah direncanakan.
4. Pengorganisasian SPM bukanlah merupakan tanggung jawab
sepenuhnya
Lembaga Jaminan Mutu, akan tetapi merupakan tanggung jawab
seluruh komponen civitas akademika UIM sesuai tugas pokok dan
fungsinya masing-masing. Setiap insan civitas akademika UIM dalam
menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa mengutamakan untuk
kepentingan UIM, karena dengan demikian mutu pendidikan tinggi yang
kita laksanakan di UIM bisa tercapai sesuai atau melampaui SPN.
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 9
III. LEMBAGA JAMINAN MUTU UIM A. DASAR PEMIKIRAN
Lembaga Jaminan Mutu UIM (LJM-UIM) dibentuk berdasarkan amanat
peraturan perundangan dan Statuta UIM 2011. Suatu lembaga resmi
internal, LJM dalam mengembang amanat tersebut memiliki visi dan
misi yang jelas untuk memperkuat usaha pencapaian dan atau
melampaui SPN dan selaras dengan terwujudnya visi, misi serta pola
ilmiah pokok UIM . 1. VISI UIM
Menjadi universitas Islami terkemuka, berkualitas, berbudaya
diminati dan berorientasi pada kepentingan bangsa berdasarkan
ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah An Nahdiyah
2. MISI UIM a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islami yang
berkualitas dalam
rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter
kebangsaan untuk memelihara integritas nasional.
b. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak,
berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang
Islami.
c. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan
lokal yang mandiri dan Islami.
d. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung
jawab sosial demi kepentingan bersama.
e. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga
pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat.
f. Mengembangkan organisasi universitas yang sesuai dengan
tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan
berkualitas secara berkelanjutan.
g. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu
pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam Ahlusunnah
Wal Jamaah.
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 10
3. POLA ILMIAH POKOK UIM Pola ilmiah pokok UIM adalah
aktualisasi IPTEKS dan
kepemimpinan Islami dengan jiwa kewirausahaan yang berazaskan
Islam Ahlusunnah Wal Jamaah An Nahdiyah
B. VISI LJM-UIM Visi Lembaga Jaminan Mutu Universitas Islam
Makassar adalah
Menjadi lembaga internal mandiri terkemuka dalam mengawal mutu
Universitas Islam Makassar sebagai lembaga perguruan tinggi yang
berdaya saing berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam Ahlusunnah Wal
Jamaah An Nahdiyah pada tahun 2020
C. MISI LJM-UIM 1. Menyelenggarakan sistem jaminan mutu terpadu
dan berkelanjutan di
bidang akademik dan non akademik dalam rangka mewujudkan visi
dan misi UIM dengan Pola Ilmiah Pokoknya yang akan
mengatualisasikan IPTEKS dan Kepemimpinan Islami, berjiwa
kewirausahaan dan berazaskan ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah An
Nahdiyah
2. Mengintegrasikan Pusat Data Perguruan Tinggi dan atau dengan
mengembangkan sistem informasi akademik/non akademik Universitas
Islam Makassar yang berbasis teknologi informasi
3. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga terkait sesuai
kebutuhan dan peningkatan manajemen LJM-UIM yang transparan,
berkualitas dan berkelanjutan
D. TUJUAN 1. Terwujudnya LJM-UIM sebagai lembaga penyelenggara
sistem
jaminan mutu untuk menjadikan UIM sebagai lembaga penyelenggara
Tridharma Perguruan Tinggi yang berdaya saing berdasarkan ajaran
Islam Ahlusunnah Wal Jamaah An Nahdiyah
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 11
2. Terselenggaranya sistem informasi manajemen akademik dan non
akademik yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan
PDPT
3. Terbangunnya kerjasama yang lebih luas dalam rangka
peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan Tridarma Perguruan
Tinggi dan berkelanjutan
4. Mengawal Prodi untuk mencapai Akreditasi minimal B dan
Institusi memperoleh akreditasi dan atau sertifikat ISO
E. SASARAN 1. Terbangunnya sistem jaminan mutu terpadu dan
berkelanjutan di
bidang akademik dan non akademik 2. Terintegrasinya Pusat Data
Perguruan Tinggi dan sistem informasi
manajemen UIM berbasis teknologi informasi dalam pelayanan
akademik dan non akademik
3. Adanya kerjasama LJM-UIM dengan lembaga terkait dalam rangka
terselenggaranya sistem jaminan mutu terpadu di UIM
4. Minimal 80 % program studi terakreditasi B dan Institusi
memperoleh akreditasi minimal B serta memperoleh sertifikat ISO
9001 pada tahun 2020
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 12
IV. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA A. STRUKTUR
ORGANISASI
Sesuai pasal 41 Statuta UIM 2011 disebutkan bahwa Lembaga
Jaminan Mutu adalah unit akademik yang dipimpin oleh seorang Ketua
dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris dan dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Mengingat
lembaga ini sangat strategis dalam mengawal UIM untuk mencapai Visi
dan Misinya, selain Ketua dan Sekretaris lembaga tesebut sangat
dibutuhkan pula suatu desentralisasi pelaksanaan kegiatan di
internal lembaga untuk dapat mensinergikan 3 sub sistem dalam SPM
PT sesuai amanat PP No. 19 Tahun 2005 pasal 91 ayat (1) dan ayat
(3), bentuk organisasi LJM-UIM adalah :
TINGKAT UNIVERSITAS
10
TINGKAT FAK./PPs & PRODI
B. TATA KERJA LEMBAGA JAMINAN MUTU UIM 1. Tata Kerja LJM-UIM
Tata kerja LJM-UIM didasarkan atas amanat UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan dan Statuta UIM 2011 yaitu sebagai
berikut : a. Pasal 50 ayat 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan
Nasional dan Pasal 91 ayat 1 dan 3 PP No. 19 Tahun 2005
tentang
KETUA LJM-UIM
MANAJER MUTU AKADEMIK/ TRIDHARMA MANAJER MUTU NON AKADEMIK DAN
PDPT
GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS/PASCASARJANA
SEKRETARIS LJM-UIM
UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 13
Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan perlunya ada lembaga
internal dan mandiri di Perguruan Tinggi untuk mengawasi
penyelenggaraan pendidikan sesuai atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan
b. Pasal 41 ayat 1 Statuta UIM Tahun 2011 disebutkan bahwa
lembaga jaminan mutu adalah unit akademik yang bertugas
merencanakan, menyiapkan akreditasi, dan melaksanakan monitoring,
evaluasi mutu dan kinerja institusi, serta pelaporan
EPSBED/PDPT
c. Untuk tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi, sesuai
pasal 42 dan 43 Statuta UIM 2011 dibentuk pula masing-masing Gugus
Jaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana dan Unit Jaminan Mutu Program
Studi sebagai lembaga terpadu dan tak terpisahkan dari LJM-UIM.
Kedua lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Ketua LJM-UIM sesuai amanat pasal 42 dan 43
masing-masing pada ayat 4 Statuta UIM 2011
2. Tugas dan Fungsi LJM-UIM a. Tugas Pokok LJM-UIM
Sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003, PP No. 19 Tahun 2005 dan
Statuta UIM Tahun 2011, LJM-UIM bertugas sebagai lembaga internal
mandiri yang membantu Rektor UIM dalam melaksanakan Sistem
Penjaminan Mutu secara tertib dan berkelanjutan.
b. Fungsi LJM-UIM Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,
LJM-UIM
berfungsi untuk : 1) Merencanakan, melaksanakan, memonitor dan
mengevaluasi
serta mengembangkan sistem penjaminan mutu. 2) Menyusun
perangkat pelaksanaan penjaminan mutu. 3) Merencanakan dan
menyiapkan akreditasi dan standardisasi
institusi 4) Mengembangkan Sistem Manajemen Informasi Penjaminan
Mutu
Terpadu dengan Pusat Data Perguruan Tinggi yang berbasis
Teknologi Informasi.
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 14
5) Melaksanakan dan mengembangkan audit internal atas
pelaksa-naan akademik dan non akademik.
6) Menyiapkan SDM, sarana dan prasarana penjaminan mutu 7)
Melaksanakan fungi pelayanan, pendampingan dan menjalin
kerjasama dengan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar
lingkungan UIM dalam rangka penjaminan mutu
c. Uraian Tugas 1) Ketua Lembaga
a) Mengelola dan memimpin LJM UIM dalam mewujudkan visi dan
misinya
b) Mengkoordinasikan dan mesinergikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretaris dan Manajer Mutu
c) Mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan fungsi LJM-UIM
dengan Gugus Jaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu
d) Melaporkan dan memberi saran kepada pimpinan atas hasil
pelaksanaan tugas dan fungsi LJM-UIM
e) Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh pimpinan dan
dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor
2) Sekretatis Lembaga a) Membantu Ketua LJM-UIM dalam mengelola
dan memimpin
fungsi ketatausahaan dan keuangan LJM-UIM b) Membantu Ketua
LJM-UIM dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi lembaga dalam mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Manajer Mutu, Gugus Jaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu
c) Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan atas pelaksanaan tugas
dan fungsi LJM-UIM
d) Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh pimpinan dan
dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua
LJM-UIM
3) Manajer Mutu Akademik/Tridharma a) Memabantu Ketua LJM-UIM
dalam melaksanakan tugas dan
fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 15
serta pengembangan sistem penjaminan mutu di bidang akademik dan
tridharma lainnya
b) Menyiapkan, menyusun, merencanakan, menyiapkan,
melaksa-nakan, memonitor, mengevaluasi dan mengembangkan seluruh
tugas dan fungsi lembaga di bidang akademik dan tridharma
lainnya
c) Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi dan laporan serta
memberi saran atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua
LJM-UIM
d) Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan pimpinan dan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua
LJM-UIM
4) Manajer Mutu Non Akademik dan PDPT a) Memabantu Ketua LJM-UIM
dalam melaksanakan tugas dan
fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta
pengembangan sistem penjaminan mutu di bidang non akademik dan
PDPT
b) Menyiapkan, menyusun, merencanakan, menyiapkan,
melaksa-nakan, memonitor, mengevaluasi dan mengembang-kan seluruh
tugas dan fungsi lembaga di bidang non akademik dan PDPT
c) Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi dan laporan serta
memberi saran atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua
LJM-UIM
d) Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan pimpinan dan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua
LJM-UIM
5) Gugus Jaminan Mutu a) Mengelola, memimpin dan
mengkoordinasikan pelaksanaan
sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan di tingkat
Fakultas/Pascasarjana dalam bingkai LJM-UIM
b) Menyiapkan, menyusun, merencanakan, menyiapkan,
melaksa-nakan, memonitor, mengevaluasi dan
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 16
mengembangkan seluruh tugas dan fungsi LJM-UIM di tingkat
Fakultas/Pascasarjana
c) Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi dan laporan serta
memberi saran atas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang
dipimpinnya kepada Ketua LJM-UIM
d) Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan pimpinan dan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua
LJM-UIM
6) Unit Jaminan Mutu a) Mengelola, memimpin pelaksanaan sistem
penjaminan mutu
secara berkelanjutan di tingkat Program Studi dalam bingkai
LJM-UIM
b) Menyiapkan, menyusun, merencanakan, menyiapkan,
melaksa-nakan, memonitor, mengevaluasi dan mengembang-kan seluruh
tugas dan fungsi LJM-UIM di tingkat Program Studi
c) Menyiapkan dan menyusun laporan dan memberi saran atas
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang dipimpinya kepada Ketua
Gugus Jaminan Mutu
d) Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan pimpinan dan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua
Gugus Jaminan Mutu
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 17
V. PENUTUP
LJM-UIM di awal berdirinya ini diharapkan dapat meletakkan
dasar-dasar implementasi Sistem Jaminan Mutu Terpadu bidang
Akademik/ Tridharma dan Non Akademik/PDPT yang berkualitas,
transparan, mandiri, dan berkelanjutan.
Untuk menyelenggarakan sistem jaminan mutu tersebut diperlukan
sinergitas antar unit dan lembaga dalam satu kesatuan bingkai
organisasi UIM sesuai tata kerja dan struktur organisasi yang
dinamis. Oleh sebab itu pedoman ini dibuat untuk memenuhi harapan
jangka pendek tersebut dan akan dikembangkan sesuai kebutuhan di
masa akan datang.
-
Pedoman Umum Pelaksanaan SPM-PT UIM 2012 (Dok.
001/LPMI-UIM/2012) Page 18
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentan
Perguruan Tinggi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat
Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2011
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010. Sistem Penjaminan
Mutu Pergu-ruan Tinggi (SPM-PT).