Pedoman Umum Padat Karya

Pedoman Umum Padat Karya

KATA PENGANTAR Kegiatan Padat Karya pada berbagai kegiatan lingkup Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air adalah merupakan salah satu kebijakan tentang cara pelaksanaan kegiatan, khususnya komponen kegiatan pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air, pada tahun anggaran 2008. Kebijakan ini merupakan salah satu wujud kepedulian dan keberpihakan Departemen Pertanian, khususnya Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, kepada para petani pelaksana pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air di lapangan berupa penciptaan lapangan kerja sekaligus pemberian insentif atau upah tenaga kerja. Insentif atau upah padat karya ini, berbeda pola dan tujuannya dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi orang miskin, bukan saja untuk memberikan tambahan penghasilan kepada para petani tetapi juga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap infrastruktur pengelolaan lahan dan air yang telah mereka bangun. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai acuan pelaksanaan bagi para pelaksana kegiatan baik di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota ataupun lapangan dan semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan padat karya ini. Diharapkan petugas dapat memahami dan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan dan sasaran kegiatan itu dapat terwujud.

Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008 i


Demikian, semoga dengan mengacu pada pedoman ini, pekerjaan konstruksi sarana dan prasarana lahan dan air yang ada dapat dilaksanakan oleh para pelaksana di daerah dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jakarta, Januari 2008

Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air

Ir. Hilman Manan Dipl. HE NIP. 110 018 140

Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008 ii


DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar .............................................................................. i Daftar Isi......................................................................................... ii BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................ 1 B. Tujuan Penyusunan Pedoman Umum ................................... 3 C. Pengertian-Pengertian ............................................................ 3 BAB II. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN A. Tujuan Kegiatan ...................................................................... 7 B. Sasaran Kegiatan.................................................................... 8 BAB III. KRITERIA, SIFAT DAN MACAM BANGUNAN A. Kriteria dan Sifat Kegiatan ...................................................... 9 B. Macam Bangunan Infrastruktur Pengelolaan Lahan dan Air .. 10 BAB IV. TAHAPAN KEGIATAN A. Persiapan (Sosialisasi)............................................................ 17 B. Perencanaan ........................................................................... 17 C. Pelaksanaan............................................................................ 18 D. Pengawasan dan Pengendalian ............................................. 22 E. Pembiayaan ............................................................................ 23 BAB V. ORGANISASI A. Tingkat Pusat .......................................................................... 24 B. Tingkat Propinsi....................................................................... 25 C. Tingkat Kabupaten/Kota.......................................................... 26

Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008 iii


BAB VI. MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL SARANA PADATKARYA MELALUI POLA TRANSFER KE REKENING KELOMPOK A. Pembuatan Rekening........................................................................ 29 B. Mekanisme Transfer Dana Bantuan Social....................................... 29 C. Alur Pencairan Dana Bantuan Sosial................................................ 30 BAB VII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN PADAT KARYA A. Administrasi Keuangan Padat Karya ................................................ 33 B. Pertanggungjawaban Keuangan Padat Karya ................................. 36 BAB VIII. PELAPORAN DAN EVALUASI A. Pelaporan ......................................................................................... 45 B. Evaluasi ............................................................................................ 47 BAB VIII. PENUTUP................................................................................ 49 LAMPIRAN

Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008 iv

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air

merupakan bagian integral dan merupakan salah satu

pendukung penting bagi pembangunan pembangunan sektor

pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan,

hortikultura, peternakan maupun perkebunan. Namun

demikian, infrastruktur yang telah dibangun dengan biaya tidak

murah tersebut seringkali kurang dimanfaatkan secara optimal

oleh para petani. Hal ini karena peran petani selama ini dalam

pembangunan infrastruktur tersebut relative pasif dan seakan

hanya merupakan obyek pembangunan dimana pelaksanaan

konstruksi umumnya dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Keterlibatan petani yang kurang dalam proses pengambilan

keputusan baik pada tahap awal saat pra survey, investigasi,

desain, maupun konstruksi cenderung mengakibatkan rasa

tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap bangunan yang

ada sangatlah minim.

Sementara itu disisi lain sebagian kalangan menyatakan,

seperti pernah dilansir dalam media cetak baru-baru ini, bahwa

hanya sebagian kecil saja dana pembangunan dari pemerintah

yang dapat menyentuh dan dinikmati rakyat kecil seperti

petani dan buruh tani. Sangat disadari bahwa selama ini hanya

kalangan pengusaha saja yang menikmati sebagian besar kue

pembangunan itu. Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008

1

Bertolak dari kenyataan tersebut diatas maka untuk tahun

anggaran 2008 ini diambil suatu kebijakan bahwa pelaksanaan

konstruksi infrastruktur pengelolaan lahan dan air untuk

beberapa kegiatan lingkup Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air,

sejauh tidak memerlukan teknologi canggih dan alat-alat berat,

dilakukan dengan pola padat karya produktif. Infrastruktur

pengelolaan lahan dan air tersebut misalnya jalan usaha tani,

jalan produksi, sumur resapan, embung, bangunan konservasi

tanah, jaringan irigasi tingkat usaha tani, dam parit.

Berbeda dengan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang

ada saat ini, kebijakan ini disamping merupakan wujud

kepedulian dan keberpihakan sector pertanian terhadap petani

dan buruh tani juga merupakan upaya untuk mereposisikan

petani sebagai pelaku atau subyek pembangunan. Diharapkan

kebijakan ini akan menciptakan kebersamaan dan rasa

tanggung jawab secara kolektif terhadap infrastruktur

pengelolaan lahan dan air yang telah mereka bangun.

Disamping itu, dengan padat karya akan membuka lapangan

pekerjaan baru pada saat tidak ada kegiatan atau pekerjaan

yang berarti di lahan usaha taninya (“off-season job

opportunity”).

Pada gilirannya kegiatan padat karya produktif ini tidak hanya

memberikan tambahan penghasilan dan nilai tambah bagi

peserta padat karya saja namun juga bermanfaat bagi

masyarakat perdesaan setempat dengan dampak multiplie

effeknya baik secara ekonomi maupun sosial. Melalui kegiatan

Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008

2

ini diharapkan infrastruktur pengelolaan lahan dan air, yang

telah dibangun atau direhabilitasi yang merupakan buah karya

petani dan buruh tani atau warga masyarakat perdesaan yang

lemah perokonomiaannya, dapat berfungsi lebih optimal dan

lestari dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan

bukan saja subsektor tanaman pangan tetapi juga subsektor

hortikultura, perkebunan maupun peternakan di lokasi

setempat.

B. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN UMUM

Penyusunan Pedoman umum ini bertujuan untuk :

1. Memberikan acuan atau pedoman kerja bagi para

pelaksana padat karya sehingga dapat memahami dan

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan

sebaik-baiknya.

2. Menyamakan persepsi, langkah dan kejelasan tentang

mekanisme pelaksanaan padat karya sejak persiapan,

pelaksanaan hingga pengawasan dan monitoring agar

sasaran kegiatan padat karya dapat tercapai sebagaimana

yang diharapkan.

C. PENGERTIAN - PENGERTIAN

Dalam petunjuk pelaksanaan ini akan dijumpai istilah-istilah

yang memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Padat Karya


Suatu kegiatan produktif yang mempekerjakan atau

menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak. 3

2. Padat Karya Pertanian bidang pengelolaan Lahan

dan Air Suatu kegiatan padat karya yang melibatkan atau

mepekerjakan petani, buruh tani atau warga perdesaan

miskin lainnya pada kegiatan pembangunan infrastruktur

pengelolaan lahan dan air untuk tujuan produktif di sektor

pertanian.

3. Penanggung Jawab Kegiatan Padat Karya (PKP)

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang bertanggung

jawab untuk wilayah kerjanya masing-masing.

4. Koordinator Lapangan Padat Karya (Korlap)

Petugas/staf teknis Dinas Pertanian Kabupaten yang

ditunjuk oleh PKP, yang berfungsi sebagai sekretaris

dengan tugas mengatur, mengkoordinasikan dan memberi

arahan teknis kepada petugas lapangan padat karya.

5. Bendaharawan

Petugas adminsitrasi sebagai pemegang uang kegiatan

yang diangkat oleh PKP dan berasal atau merupakan staf

pada Satuan Kerja (Satker) pada Dinas Pertanian

Kabupaten/ Kota.

6. Juru Bayar/Pembantu Bendaharawan Staf bendaharawan pada Satuan Kerja (Satker) pada Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota atau petugas yang ditunjuk

yang bertugas membayar upah kerja padat karya. Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008

4

7. Petugas Lapangan Padat Karya (PLP) Mantri Tani/Petugas Pertanian Kecamatan/KCD yang

ditugaskan oleh PKP untuk melakukan pelaksanaan

kegiatan seperti CP/CL, pembagian kelompok kerja, jadwal

pelaksanaan, pengawasan kegiatan fisik di lapangan,

pengerahan tenaga kerja dll.

8. Pengawas Padat Karya

Pengawas Padat Karya adalah petugas yang bertugas

mengawasi pelaksanaan padat karya agar tidak terjadi

penyimpangan. Pengawas padat karya dapat dilakukan

oleh perangkat desa, LSM, atau lembaga lainnya.

9. Petani/ Buruh Tani/ Pekerja Tenaga kerja yang direkrut dari petani pemilik, petani

penggarap, petani pemilik dan penggarap lahan, buruh

tani, atau warga miskin setempat yang karena kondisi

sosial dan ekonominya layak untuk diproiritaskan

mengikuti padat karya.


10. Kelompok Padat Karya (PK) Kelompok peserta padat karya yang terdiri dari

petani/buruh tani/warga miskin dengan jumlah anggota

sebanyak 20 orang.

5

11. Infrastruktur pengelolaan lahan dan Air Bangunan di tingkat desa/tingkat usaha tani baik berupa

jalan usaha tani, jalan produksi, Jaringan Irigasi Tingkat

Usaha Tani/Desa, sumur resapan, bangunan konservasi

tanah dll yang berguna untuk mendukung pembangunan

pertanian baik subsektor tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, maupun peternakan.

12. Hari Orang Kerja (HOK)

Jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan

pekerjaan pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan

dan air yang besarnya bervariasi tergantung macam

Bangunannya.

13. Jam Kerja

Jumlah jam kerja per orang per hari (per HOK) yang besar

atau jumlah jam kerjanya disesuaikan dengan upah tenaga

kerja harian pada umumnya atau berlaku di lokasi padat

karya yang bersangkutan.


6

BAB II TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

A. TUJUAN KEGIATAN

1. Menyediakan lapangan kerja produktif bagi tenaga kerja

baik petani, buruh tani, warga miskin lainnya di lokasi

pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pengelolaan lahan

dan air.

2. Memberikan kompensasi kepada para petani maupun

buruh tani yang berkurang atau bahkan kehilangan

pendapatan akibat kekeringan/serangan hama/over

produksi dll.

3. Mendayagunakan tenaga kerja petani, buruh tani, atau

warga miskin lainnya yang menganggur karena tidak ada

kegiatan usaha tani/lapangan pekerjaan yang mampu

menyerap tenaga kerja setempat (“ off season job

opportunity”).

4. Meningkatkan kinerja infrastruktur pengelolaan lahan dan

air serta sekaligus meningkatkan kebersamaan, tanggung

jawab dan rasa memiliki petani setempat terhadap

bangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air yang

telah mereka bangun.

5. Memberdayakan ekonomi masyarakat perdesaan dan

meningkatkan daya beli masyarakat.


7

B. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan padat karya ini adalah para petani dan atau

buruh tani serta warga miskin lainnya (tergantung kebijakan

dan kearifan kepala desa setempat) yang umumnya lemah

tingkat kesejahteraan sosial maupun ekonominya.


8

BAB III KRITERIA, SIFAT DAN MACAM BANGUNAN

INFRASTRUKTUR PENGENGELOLAAN LAHAN DAN AIR YANG DIPADATKARYAKAN

A. KRITERIA DAN SIFAT KEGIATAN

1. KRITERIA

Kriteria yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ini adalah :

a. Banyak menyerap tenaga kerja dan tidak

memerlukan teknologi tinggi maupun alat-alat

berat.

b. Kegiatan bersifat produktif dan bermanfaat baik

bagi pekerja (petani/buruh tani/warga miskin)

maupun masyarakat luas.

c. Pekerjaan yang dikerjakan merupakan fasilitas

umum (public facility) berupa infrastruktur

pengelolaan lahan dan air yang berguna untuk

kepentingan masyarakat luas dan bukan untuk

kepentingan golongan maupun perseorangan.

d. Mempunyai dampak yang berkelanjutan

e. Upah tenaga kerja dibayarkan langsung kepada

pekerja.

f. Pekerja adalah orang dewasa (bukan anak-anak)

dan pekerjaan tidak boleh diborongkan.


g. Kegiatan mempunyai dampak bagi

pemberdayaan perekonomian petani. 9

h. Kegiatan bersifat mendukung program

pembangunan daerah, tidak merusak lingkungan

dan tidak merugikan masyarakat luas.

i. Tidak ada ganti rugi tanah, tanaman dan

lainnya.

j. Kegiatan menggunakan teknologi sederhana,

tepat guna dan dapat dikelola dengan

manajemen sederhana sesuai dengan kondisi

masyarakat setempat.

2. SIFAT KEGIATAN

Kegiatan padat karya yang dilaksanakan bersifat

produktif, berdampak positip di sektor pertanian,

mendukung program pemberdayaan ekonomi

masyarakat, mendukung program ketahanan pangan

nasional serta bermanfaat bagi petani khususnya

dan masyarakat luas pada umumnya. Kegiatan ini

diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki (sense

of ownership belonging) para petani terhadap aset

bangunan sarana dan prasaranan lahan dan air yang

memang menjadi tanggung jawab petani untuk

mengelola dan melestarikannya.

B. MACAM BANGUNAN INFRASTRUKTUR

PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR Macam infrastruktur pengelolaan lahan dan air yang dapat dikerjakan secara padat karya adalah sebagai berikut :


10

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT). Scheme irigasi dari JITUT ini meliputi irigasi teknis,

semi teknis maupun sederhana yang fungsi dan

kinerjanya mengalami penurunan sehingga perlu

upaya rehabilitasi baik untuk saluran tersier,

subtersier, maupun kuarter. Adapun bentuk

kegiatannya dapat berupa :

a. Normalisasi dan peningkatan saluran tersier,

sub tersier dan kuarter yang telah menglami

kerusakan atas sedimentasi.

b. Membuat atau melengkapi saluran sub tersier,

kuarter, sub kuarter dan melining saluran.

c. Memperbaiki dan membuat bangunan

terjunan, gorong-gorong, bangunan bagi,

pintu air, siphon, talang, alat ukur debit, dsb.

Jumlah hari kerja yang dibutuhkan per hektar

adalah 14 HOK/ha dengan unit cost Rp 25.000.-

/HOK.

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)

Jenis-jenis kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi

Desa (JIDES) mirip dengan kegiatan rehabilitasi

JITUT dan bila diperlukan dapat dilakukan

perbaikan peningkatan bangunan penangkap air,

baik berupa bendung dan pengambilan bebas

lainnya serta bangunan kelengkapannya.


11


adalah 21 HOK/ha dengan unit cost Rp 25.000.-

/HOK.

3. Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) Bentuk kegiatannya dapat berupa:

a. normalisasi dan peningkatan saluran, saluran

tersier, sub tersier dan kuarter yang telah

mengalami kerusakan atau sedimentasi.

b. Membuat/melengkapi saluran sub tersier,

kuarter, sub kuarter dan melining saluran.

c. Membuat bangunan bagi, pintu air (stoplog),

gorong-gorong dan siphon, dll


adalah 14 HOK/ha dengan unit cost Rp 25.000.- /

HOK.

4. Pembuatan bangunan konservasi lahan Bentuk kegiatannya dapat berupa :

a. Pembersihan dan penyiapan lahan

b. Pembuatan lubang tanaman tahunan baik

untuk tanaman buah-buahan, pangan

(misalnya sukun), ataupun tanaman

perkebunan

c. Pembuatan teras atau gulud yang tergantung

pada kondisi kemiringan, jenis tanah,

kedalaman tanah setempat dll

d. Pembuatan saluran pembuang

e. Pembuatan rorak (“silt pit”) atau got buntuk dll


12


adalah 80 HOK/Ha dengan unit cost Rp 25.000.- /

HOK.

5. Pembuatan sumur resapan Bentuk kegiatannya dapat berupa :

a. Pengukuran ulang, pemprofilan dan

pembersihan lahan

b. Pembuatan lubang sumur sampai kedalaman

lapisan aquifer

c. Penimbunan dan pembuangan tanah

d. Pemasangan buis beton

e. Pembuatan bak penyaring

f. Pembuatan saluran pemasukan dan pembuang

g. Pembuatan dinding atau bibir sumur dll

Jumlah hari kerja yang dibutuhkan perhektar

adalah 100 HOK/unit dengan unit cost Rp 25.000.-

/ HOK.

6. Pembuatan embung (farm pond)

Bentuk kegiatannya dapat berupa :

a. Pengukuran ulang, pemprofilan dan

pembersihan lahan

b. Penggalian tanah dan penimbunan di sekeliling

embung

c. Memperkokoh dinding dan lantai embung

d. Pembuatan saluran pemasukan dan pintu

pembuang


13

e. Pemagaran embung dll


adalah 1.000 HOK/unit dengan unit cost Rp

25.000.- /HOK.

7. Pekerjaan Optimasi Lahan

Bentuk kegiatannya berupa :

a. Pengolahan lahan/ penyiapan bidang olah

b. Perbaikan kesuburan lahan

c. Perbaikan jalan / saluran / gorong – gorong /

talang / prasarana pertanian lain yang

diperlukan.

d. Perbaikan bangunan konservasi yang

diperlukan


adalah 80 HOK/Ha dengan unit cost Rp 25.000.-

/HOK.

8. Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) Bentuk kegiatannya berupa :

a. Perbaikan badan jalan

b. Perbaikan saluran kiri/kanan bahu jalan

c. Pembuatan gorong-gorong

d. Penanaman rumput penguat pada tebing jalan

dan tebing saluran


14


adalah 1.000 HOK/Km dengan unit cost Rp

25.000.- /HOK.

9. Pembuatan DAM Parit a. Pengukuran ulang, pemrofilan dan

pembersihan parit / anak sungai/ sungai

b. Penggalian pondasi

c. Pembuatan talud/free board

d. Pembangunan bendung dan bangunan

kelengkapannya

e. Pembuatan dan pemasangan pintu air.


adalah 600 HOK/unit dengan unit cost Rp 25.000.-

/HOK.

10. Pembuatan Bangunan Reklamasi Lahan

a. Land clearing dan land leveling

b. Rehabilitasi penahan banjir

c. Rehabilitasi jaringan pengaturan drainase

d. Pembuatan petak dan galengan sawah

e. Konstruksi teras dan bangunan penyadap air

f. Pembuatan teras dan guludan

g. Pembangunanpengendalian erosi dan

sedimentasi

h. Pembuatan saluran dan buangan air

i. Pembuatan sumur renteng dan jaringan

pengairan


15

j. Konstruksi system surjan

k. Pengaturan bentuk lahan

Kegiatan ini tergantung pada tipologi lahan dan

kebutuhan/jenis bangunan yang akan dibangun.

Jumlah hari kerja yang dibutuhkan per hektar adalah

80 HOK/Ha dengan unit cost Rp 25.000.- /HOK.

11. Jalan Kebun

Letak dan panjang jalan sesuai SID yang mengikuti

kontur

a. Pembersihan bahu dan badan jalan minimal 5

meter

b. Pengupasan top soil

c. Pembuatan saluran pembuangan di kiri –

kanan jalan dengan ukuran 40 – 60 cm

dengan kedalaman 50 cm.

d. Pembentukan badan jalan berupa cembungan.

e. Pemadatan jalan apabila dimungkinkan


16

BAB IV TAHAPAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang

berdayaguna dan berhasil guna, maka kegiatan padat

karya dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan

antara lain persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian /pengawasan.

A. PERSIAPAN (SOSIALISASI)

Salah satu kegiatan persiapan yang sangat penting untuk

dilakukan adalah sosialisasi program padat karya.

Sosialisasi dilakukan ke seluruh instansi terkait, aparat

daerah termasuk desa dan masyarakat luas termasuk

lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tujuan sosialisasi

agar masyarakat luas mengetahui dengan jelas tentang

program padat karya yang akan diadakan sehingga

diharapkan kegiatan ini menjadi transparan dan bebas dari

KKN. Disamping itu sosialisasi bertujuan untuk

menghimpun/ menerima masukan dari masyarakat

tentang pemilihan lokasi, jenis kegiatan serta prioritas-

prioritas sasaran kegiatan.

B. PERENCANAAN

Perencanaan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan antara

lain :


17

1). Pemilihan calon lokasi (CL)

Sesuai dengan norma, standard teknis dan kriteria

macam bangunan sarana dan prasarana lahan dan air

yang akan dibangun, Penanggung jawab kegiatan

padat karya dengan didampingi oleh petugas/staf

teknis terkait, menetapkan calon lokasi bangunan yang

akan dikonstruksi.

2). Pemillihan bentuk/jenis kegiatan.

Bentuk kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan kondisi

lapangan dan ditetapkan oleh petugas teknis Dinas

Pertanian Kabupaten dan lapangan berkoordinasi

dengan PLP, Korlap, aparat Kecamatan/desa setempat

serta instansi teknis terkait lainnya.

3). Pendataan/ Pendaftaran petani/buruh tani/warga

miskin lainnya (CP)

Dari calon lokasi infrastruktur pengelolaan lahan dan

air didaftar petani/buruh tani/warga miskin lainnya

yang memenuhi criteria untuk menjadi calon peserta

padat karya.

C. PELAKSANAAN

1. TAHAP PERSIAPAN Pada tahap persiapan ini kegiatan-kegiatan yang perlu

dilakukan meliputi:


18

a. Penunjukkan personil pelaksana

Dengan memperhatikan ketentuan yang ada,

penanggung jawab kegiatan yang didalam hal ini

adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

menunjuk: koordinator lapangan (Korlap), PLP,

dan Pengawas atau tim pemantau.

b. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan

Penanggung jawab kegiatan menyusun rencana

pelaksanaan kegiatan yang menyangkut aspek

lokasi, jenis pekerjaan, pembiayaan, jadwal waktu

pelaksanaan dll (Rencana Operasional/RO).

c. Penyediaan biaya

Agar kegiatan yang direncanakan tersebut diatas

dapat terlaksana tepat pada waktunya maka

bendaharawan sebagai pemegang uang kegiatan

harus menyediakan biaya yang diperlukan sesuai

jadwal yang telah ditetapkan.

1. Biaya dalam pelaksanaan padat karya ini

adalah merupakan bantuan pemerintah pusat

melalui dana Tugas Perbatuan ke kabupaten

langsung. Dana ini sepenuhnya dialokasikan

untuk upah tenaga kerja kepada para petani

dan buruh tani atau warga miskin peserta

padat karya.

2. Diharapkan untuk kegiatan penyediaan

kebutuhan fisik berupa pasir, semen, batubata


19

dan lain-lain serta untuk biaya operasional dan

administrasi kegiatan seperti honorarium /

perjalanan Penanggung Jawab Kegiatan,

Pengawas Lapangan, Petugas Pelaksana

Lapangan dan lain-lain disediakan melalui

APBD I/II.

3. Sebagai bagian integral dari laporan

pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan

air yang ada di kabupaten maka kabupaten

pelaksana wajib melaporkan kemajuan

pelaksanaan fisik maupun keuangan ke

Propinsi dan kompilasi atau rekapitulasinya

dikirimkan ke Pusat oleh Propinsi.

d. Pendaftaran seleksi peserta padat karya

Dari sekian banyak petani, buruh tani, warga

miskin yang ada dilakukan pendaftaran/seleksi

calon peserta padat karya yang benar-benar layak

sesuai dengan criteria yang ada (FORMULIR A).

e. Pematokan

Sebelum kegiatan fisik dimulai perlu dilakukan

pengecekan kembali keadaan lokasi. Selanjutnya

dipasang profile dari kayu atau bambu sesuai

dengan kondisi bangunan infrastruktur

pengelolaan lahan dan air yang akan dibangun

atau direhabilitasi. Pemasangan profile dilakukan

oleh petugas lapangan padat karya (PLP) bersama

dengan petani atau warga setempat. Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008

20

2. TAHAP PELAKSANAAN Pada tahap pelaksanaan fisik, kegiatan yang perlu

dilakukan meliputi :

a. Pencatatan Tenaga Kerja

Pada hari pertama sebelum pekerjaan dimulai

petugas lapangan padat karya (PLP) wajib

mengecek daftar nama petani, buruh tani, dan

warga miskin lainnya sebagai peserta padat karya.

b. Pengaturan Pembagian Kerja

Petugas lapangan padat karya (PLP) dan petugas

lapangan membagi dan mengatur pekerja dalam

beberapa kelompok yang beranggotakan sekitar 20

orang. Kemudian PLP tersebut membagi tugas dan

pekerjaan pada kelompok-kelompok padat karya

sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

jadwal kegiatan fisik yang ditentukan (FORMULIR

B).

c. Koordinator lapangan padat karya bertugas

mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan

arahan teknis kepada petugas lapangan padat

karya.

d. Setiap pekerja berhak mendapatkan pekerjaan

padat karya selama + 10 HOK (Hari Orang Kerja)

atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.


21

e. Pembayaran Upah Tenaga Kerja

Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan oleh

pembantu bendaharawan atau juru bayar yang

sebelumnya harus mengajukan permohonan uang

muka kerja bagi upah tenaga kerja minggu yang

sedang berjalan (FORMULIR C). Upah tenaga

tenaga kerja per Hari Orang Kerja (HOK) adalah

seragam untuk seluruh kabupaten pelaksana padat

karya yaitu Rp. 25.000 per HOK.

f. Setiap pengajuan uang muka kerja harus disertai

dengan keterangan atau pernyataan dari Petugas

lapangan padat karya tentang jumlah pekerja

proyek yang harus dibayar selama minggu yang

bersangkutan (FORMULIR D).

D. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pada dasarnya pengawasan dan pengendalian padat

karya dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan

baik masyarakat maupun instansi pemerintah yang

berkepentingan terhadap pembangunan atau wilayah

desa yang bersangkutan.

2. Pengendalian terhadap pelaksanaan padat karya

sehari-hari dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan

padat karya (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten)

berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.


22

3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan

keuangan harus dilakukan secara intensif dan efektif

untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan

penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara.

4. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik dan

pembagian upah dilakukan oleh pengawas lapangan

padat karya.

E. PEMBIAYAAN

1. Upah tenaga kerja pembangunan infrastruktur

pengelolaan lahan dan air bersumber dari dana Tugas

Pembantuan yang berada di masing-masing

Kabupaten/ Kota pelaksana padat karya.

2. Biaya operasional kegiatan persiapan, pelaksanaan,

pembinaan dan pemantauan serta kegiatan terkait

lainnya menjadi beban Dinas Pertanian

Propinsi/Kabupaten/Kota.

3. Bila tidak tersedia dana pengadaan material bangunan,

dananya dapat disediakan dari sumber APBD I/APBD

II/ Swadaya masyarakat petani sendiri.


23

BAB V ORGANISASI

Untuk mendukung pelaksanaan padat karya diperlukan adanya

organisasi pelaksana yang memadai baik kualitas maupun

kuantitasnya. Agar dapat dicapai hasil yang maksimal

diharapkan adanya koordinasi, keterpaduan dan persepsi serta

pola pikir yang sama.

A. TINGKAT PUSAT

1. Pembina

Sebagai pembina adalah Menteri Pertanian yang

fungsinya adalah memberikan bimbingan dan arahan

kebijaksanaan umum agar sasaran dan tujuan kegiatan

padat karya dapat tercapai.

2. Penangggung jawab kegiatan padat karya

Sebagai penanggungjawab kegiatan padat karya

adalah Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air. Tugas dan

fungsinya memberikan petunjuk dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian agar tujuan padat

karya dapat tercapai dengan baik.

3. Penanggungjawab Teknis

Sebagai penanggungjawab teknis adalah Direktur

lingkup Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air yang tugas

dan fungsinya memberikan arahan dan pedoman

teknis pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan

dan air.


24

4. Pelaksana Padat Karya

Yang dimaksud pelaksana padat karya adalah para

petugas struktural dan Satker yang tugas dan

fungsinya melaksanakan dan bertanggungjawab

terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan padat karya

serta hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah

ditetapkan.

B. TINGKAT PROPINSI

1. Dinas Pertanian Propinsi bertugas mengkoordinasikan,

memonitor serta melaksanakan bimbingan teknis

terhadap pelaksanaan padat karya di semua

kabupaten pelaksana padat karya di wilayah kerjanya.

2. Dari hasil monitoring dan juga pelaporan pelaksanaan

padat karya dari tingkat Kabupaten, Dinas Pertanian

Propinsi wajib menyusun pelaporan untuk disampaikan

ke tingkat Pusat (dalam hal ini penanggung jawab

teknis tingkat Pusat). Pelaporan pelaksanaan padat

karya ini merupakan bagian integral dari laporan

pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air yang

ada di Kabupaten/Propinsi ybs.


25

C. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Penanggungjawab Kegiatan

Sebagai penanggungjawab kegiatan di Kabupaten/Kota

adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten. Tugas dan

fungsi penanggungjawab kegiatan adalah melakukan

perencanaan kegiatan padat karya, pembinaan dan

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan di kabupaten/kota serta melaporkan

pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada

penanggungjawab teknis di pusat dengan tembusan ke

Dinas Pertanian Pertanian Propinsi.

2. Bendaharawan

Bendaharawan bertanggungjawab atas pengelolaan

keuangan, pencairan, penerimaan, pengeluaran,

pencatatan serta menyelenggarakan adminsitrasi

keuangan yang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sekretariat/KORLAP

Tugas dan fungsi sekretariat adalah membantu PKP

dalam rangka pelaksanaan program padat karya di

lapangan.

4. Pekerja/petani dan buruh tani serta warga miskin

peserta padat karya

Pekerja/petani peserta padat karya bertugas

mengerjakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk ketua

kelompok.


26

5. Petugas Lapangan Padat Karya, bertugas memberikan

arahan teknis terhadap ketua dan kelompok

petani/buruh tani peserta padat karya dan melakukan

pengawasan agar hasil kegiatan sesuai dengan

ketentuan/sasaran kegiatan

6. Ketua kelompok, bertugas mengkoordinasikan

kesatuan pekerjaan dari para pekerja yang mendapat

arahan dari Petugas Lapangan Proyek

7. Juru Bayar/pembantu bendaharawan, bertugas

membayarkan upah peserta padat karya serta

bertanggungjawab atas pekerjaannya yang berkaitan

dengan masalah keuangan dan administrasinya kepada

bendaharawan.

8. Pengawas Padat Karya, bertugas mengawasi

pelaksanaan padat karya agar tidak terjadi

penyimpangan yang dapat dilakukan oleh perangkat

desa, LSM, atau lembaga lainnya.

9. Bagan Organisasi Pelaksanaan kegiatan program padat

karya sebagaimana tersaji dalam halaman berikut :


27


28

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM PADAT KARYA

: Jalur

Koordi

DIREKTUR LINGKUP DITJEN PLA

PEMBINA

MENTERI PERTANIAN

DINAS PERTANPROPINSI

IAN

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS

SEKRETARIAT/ KORLAP

SATKER/ BENDAHARAWAN

Kelompok PK Kelompok PK Kelompok PK

PETANI / BURUH TANI PELAKSANA PADAT KARYA

JURU BAYAR/ PEMBANTU BENDAHARA

INSTANSI TERKAIT

SATKER PUSAT

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

DIRJEN PENGELOLAAN LHN DAN AIR

PLP PADAT KARYA

PENGAWAS PADKARYA

AT

PLP PADAT KARYA PLP PADAT KARYA

: Jalur Komando

: Jalur Monitoring dan Pelaporan

: Jalur Koordinasi

: Jalur Pengawasan

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL

SARANA PADAT KARYA MELALUI POLA TRANSFER

KE REKENING KELOMPOK

Pencairan dana bantuan sosial untuk pengadaan sarana padat karya

kepada kelompok pelaksana padat karya di lapangan. Pencairan dana

bantuan sosial tersebut dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai

berikut :

A. Pembuatan Rekening

1. Ketua Kelompok Pelaksana Padat Karya membuka rekening

pada Bank Pemerintah terdekat untuk menerima transfer

bantuan sosial pengadaan sarana padat karya;

2. Dana transfer yang masuk, nantinya dapat dicairkan melalui

cek yang ditandatangani bersama oleh Penanggungjawab

Padat Karya (Kepala Dinas lingkup Pertanian

Kabupaten/Kota) dan Ketua Kelompok Pelaksana Padat

Karya.

B. Mekanisme Transfer Dana Bantuan Sosial

Transfer dana bantuan sosial untuk pengadaan sarana padat

karya dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Ketua kelompok pelaksana kegiatan padat karya mengusulkan

pengadaan sarana padat karya ke Koordinator Lapangan

(Korlap).

2. Korlap mengajukan usulan pengadaan sarana tersebut kepada

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilengkapi dengan

rencana kegiatan padat karya dan spesimen tandatangan


29

pencairan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok

Pelaksana Padat Karya dan Kepala Dinas.

3. PPK melakukan penelaahan terhadap usulan pengadaan

sarana padat karya dan apabila telah memenuhi syarat,

usulan tersebut diajukan kepada KPA untuk dibuatkan SPP

yang dilengkapi dengan rencana pelaksanaan padat karya

dimana rencana tersebut minimal memuat lokasi, target

areal/fisik, waktu pelaksanaan, peserta padat karya, dll.

4. SPP tersebut diajukan kepada Tim Penguji dan apabila SPP

dinyatakan memenuhi syarat maka diterbitkan SPM.

5. SPM diteruskan ke KPPN untuk dilakukan penelitian dan

diverifikasi kebenaran dokumen untuk diterbitkan SP2D,

untuk itu dana bantuan sosial akan segera ditransfer

langsung kepada rekening ketua kelompok pelaksana padat

karya.

6. Pencairan dana bantuan sosial padat karya dapat dilakukan

melalui pengajuan ketua kelompok kepada Kepala Dinas

melalui PPK yang dilampiri dengan rencana kegiatan di

lapangan.

C. Alur Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk Pengadaan Sarana Padat Karya melalui Mekanisme Transfer ke Rekeneing Ketua Kelompok


30

PPPP(Pejabat Penguji dan

Perintah

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

KPA(Kuasa Pengguna

Anggaran)

KORLAP (Koordinator Lapangan)

KPPN Bendahara

Ketua Kelompok Pelaksana Kegiatan Padat Karya

2 (UPS)

3 (UPS)

4 (SPP)

5 (SPM)

1 (UPS)

6 (SP2D dan Transfer Dana Bansos)

Keterangan:

1. Ketua kelompok pelaksana padat karya mengajukan usulan

pengadaan sarana (UPS) kepada Koordinator Lapangan

(Korlap).

2. Koordinator Lapangan (Korlap) meneruskan usulan pengadaan

sarana (UPS) Padat Karya ke Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK).

3. Oleh PPK, usulan pengadaan sarana (UPS) dipelajari dan

ditelaah yang selanjutnya diajukan ke Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) yaitu Kepala Dinas Kabupaten.

4. Apabila usulan pengadaan sarana (UPS) Padat Karya yang

diajukan dianggap lengkap, maka KPA memerintahkan kepada

Bendahara untuk mempersiapkan SPP guna diajukan ke

Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, sebagai dasar

penerbitan SPM. Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008

31

5. Oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, SPM diajukan

ke KPPN guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D).

6. SP2D tersebut sebagai dasar transfer dana bantuan sosial guna

pengadaan sarana Padat Karya kepada Ketua Kelompok

Pelaksana Padat Karya.


32

BAB VII MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN PADAT KARYA

A. ADMINISTRASI KEUANGAN PADAT KARYA Pencapaian fisik kegiatan padat karya sangat penting diikuti

dengan penyelesaian administrasinya. Untuk itu tertib administrasi

termasuk didalamnya adalah menyangkut dasar

pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam rangka

pelaksanaannya. Pelaksanaan administrasi padat karya mulai dari

tahap persiapan/perencanaan sampai dengan penyerahan hasil

pekerjaan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Langkah–langkah administrasi pada tahap persiapan /

perencanaan antara lain :

1. Penetapan Personil Lapangan

Sesuai dengan organisasi pelaksanaan sebagaimana

tertuang dalam Pedoman Umum Padat Karya, perlu

ditetapkan personil lapangan melalui Keputusan KPA yang

minimal memuat uraian tugas dan tanggung jawab

masing-masing personil tersebut dan besarnya

honorarium/tunjangan kompensasi kerja sepanjang

teralokasi dananya. Personil lapangan yang perlu

ditetapkan melalui Keputusan KPA antara lain :

a. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku

Penanggungjawab Padat Karya Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008

33

b. Koordinator Lapangan (Sekretaris Padat Karya)

c. Petugas Lapangan Padat Karya (PLP)

d. Juru Bayar Padat Karya

e. Petugas Pengawas Padat Karya

2. Penetapan Calon Lokasi Dan Jenis Pekerjaan Padat Karya

Tahap perencanaan pekerjaan Padat Karya yang

terpenting adalah penetapan calon lokasi kegiatan sesuai

dengan jenis pekerjaan yang akan dipadatkaryakan.

Identifikasi calon lokasi setidaknya memuat secara jelas

menyangkut hamparan lahan pertanian yang digarap, jenis

dan volume pekerjaannya.

3. Penetapan lokasi dan petani/buruh tani peserta padat

karya

Setelah identifikasi lokasi padat karya telah jelas, maka

perlu segera ditetapkan pesertanya yang meliputi petani,

buruh tani atau keluarga miskin berdomisili di sekitar lokasi

kegiatan. Penetapan peserta padat karya ini penting

sabagai dasar pemberian upah atau honor kepada mereka

sesuai alokasi dananya. Penetapan peserta padat karya ini

sekaligus dengan penetapan lokasi dan jenis pekerjaan

padat karya melalui Keputusan KPA.

4. Penyiapan Daftar absensi dan pembayaran upah

Daftar yang perlu dipersiapkan pada padat karya ini antara

lain:

a. Daftar Absensi Peserta Padat Karya b. Daftar pembayaran upah bagi peserta Padat Karya


34

2. Tahap Pelaksanaan Administrasi pada tahap pelaksanaan meliputi:

1. Pengisian daftar absensi dan pembayaran upah

a. Daftar absensi yang ditandatangani oleh Petugas

Lapangan Padat Karya (PLP) serta pengawas padat

karya.

b. Pembayaran upah padat karya kepada peserta.

2. Pencatatan hasil pekerjaan padat karya

a. Pencatatan jumlah pekerja, jenis pekerjaan, volume

pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

b. Pencatatan kejadian penting dalam pelaksanaan padat

karya.

3. Dokumentasi

a. Dokumentasi lokasi sebelum dikerjakan.

b. Dokumentasi pada tahap pekerjaan.

c. Dokumentasi pada pasca pekerjaan.

3. Tahap Penyelesaikan Pekerjaan Administrasi pada tahap penyelesaian pekerjaan meliputi:

1. Pembuatan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. 2. Pembuatan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Pelaksanaan Padat Karya antara lain memuat: a. Lokasi Padat Karya

b. Jenis dan volume pekerjaan

c. Jumlah Peserta Padat Karya

d. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan


35

e. Pembayaran Upah (jumlah jam/hari/orang)

f. Jumlah dana dan realisasi

g. Foto dan dokumentasi

B. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADAT KARYA

1. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Melalui Pola LS Dasar hukum mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP-

LS/GU), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan aturan yang berlaku

sebagaimana dalam Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER.66/PB/2005, tanggal 28 Desember

2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu pada Bab III

pasal 4 butir 5 menyangkut SPP-LS untuk pembayaran gaji,

upah/honor dan vakasi.

1. Mekanisme Pembayaran

Pembayaran pelaksanaan Padat Karya dilakukan melalui

mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan tahapan

sebagai berikut:

a. KPA mengajukan SPP-LS kepada Pejabat Penguji dan

Penerbit SPM dilengkapi dengan SK tentang Pemberian

Honor/Upah, Surat Setoran Pajak (SSP) kalau ada dan

Daftar Penerima Pembayaran honor/upah sesuai CP/CL


36

yang dikerjakan dan ditandatangani oleh KPA/Pejabat

yang ditunjuk.

b. Tim Penguji melakukan pengujian dan penelitian atas

SPP-LS dan dokumen pendungkungnya yang diajukan

untuk dasar Penerbitan SPM.

c. SPM dikeluarkan oleh Pejabat Penguji dan Penerbit

SPM untuk selanjutnya diajukan ke KPPN dengan

daftar penerima pembayaran guna penerbitan SP2D

yang dilampiri Surat-surat Keputusan tersebut diatas

(point a) dan ditandatangani oleh KPA (PER

66/PB/2005 yaitu Bab V Pasal 9 butir 2).

d. Setelah SPM diterima KPPN kemudian diteliti dan

diverifikasi kebenaran dokumen untuk diterbitkan

SP2D, untuk itu uang akan segera ditransfer kepada

Bendahara.

e. Bendahara satker menyerahkan uang tersebut kepada

Juru Bayar Pelaksana Kegiatan Padat Karya sesuai

dengan jumlah yang diajukan

f. Juru Bayar melakukan pembayaran pada

petani/peserta padat karya dengan disertai daftar

rincian pembayaran yang ditandatangani

petani/peserta padat karya dan juru bayar serta

diketahui Petugas Lapangan Padat Karya sebagai

tanda bukti pembayaran, untuk melengkapi dokumen

LS.


37

2. Dokumen-dokumen SPP- LS Padat Karya sebagai arsip,

antara lain meliputi :

a. Daftar hadir/absen Peserta Padat Karya yang

ditandatangani oleh Petugas Lapangan Padat Karya

dan diketahui Pengawas Lapangan Padat Karya;

b. Daftar Tanda Terima Upah Tenaga Kerja yang

ditandatangani oleh Juru Bayar dan diketahui oleh

Petugas Lapangan Padat Karya;

c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang

ditandatangani oleh Petugas Lapangan dan

Penanggung Jawab Kegiatan dalam hal ini Kepala

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ;

d. Kuitansi pembayaran upah/honor yang disetujui oleh

Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

e. Daftar rincian pembayaran yang ditandatangani




kontrak.

f. Serta dokumen penting lainnya yang diperlukan.


38


PPPP (Pejabat Penguji

dan

PPK (Pejabat Pembuat

Komitmen)

39

KPA (Kuasa Pengguna nggaran)

KORLAP (Koordinator Lapangan)

3 (SPP-

4

3. Alur pencairan Upah Padat Karya Melalui LS

KPPN Bendahara

Juru Bayar

Petani/ Peserta Padat

1 (UK)

(SPM)

5

7

2 (UK)

6 (Uang

P k j )

(Upah Padat

Keterangan: 1. Koordinator Lapangan (KorLap) mengusulkan usulan

kegiatan (UK) Padat Karya ke Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK),

2. Oleh PPK, usulan kegiatan ditelaah yang selanjutnya

diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kepala

Dinas Kabupaten,

3. Apabila usulan kegiatan Padat Karya yang diajukan

dianggap lengkap maka KPA memerintahkan kepada

Bendahara untuk mempersiapkan SPP-LS guna diajukan ke

Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4),

4. Oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran SPP-LS

diproses sebagai dasar penerbitan SPM

5. SPM diajukan ke KPPN guna diterbitkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D),

6. SP2D sebagai dasar pencairan anggaran oleh Bendahara,

7. Dana yang sudah cair diteruskan kepada Juru Bayar Padat

karya untuk pembayaran upah kepada petani/peserta

padat karya

2. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Melalui Pola Transfer

Pembayaran pelaksanaan padat karya dapat dilakukan dengan

transfer dana belanja pegawai (upah padat karya) kepada

ketua kelompok pelaksana padat karya di lapangan.

Pembayaran pelaksanaan Padat Karya melalui mekanisme

transfer dapat mengurangi beban pekerjaan Bendahara dan

tidak mengganggu Uang Persediaan (UP) sehingga tidak

menghambat kegiatan lainnya. Dengan demikian uang yang

ditransfer sesuai dengan jumlah nominal yang diajukan.

1. Mekanisme Pembayaran

Pembayaran pelaksanaan Padat Karya dilakukan melalui

mekanisme transfer dengan tahapan sebagai berikut:

a. Ketua kelompok pelaksana kegiatan padat karya

mengusulkan daftar peserta padat karya ke

Koordinator Lapangan (Korlap).


40

b. Korlap mengajukan usulan kegiatan padat karya ke

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

c. PPK melakukan penelaahan terhadap usulan kegiatan

dan apabila telah memenuhi syarat, usulan tersebut

diajukan kepada KPA untuk dibuatkan SPP yang

dilengkapi dengan SK tentang Pemberian Honor/Upah,

Daftar Penerima Pembayaran honor/upah sesuai CP/CL

yang dikerjakan dan ditandatangani oleh KPA/Pejabat

yang ditunjuk serta spesimen tanda tangan pencairan

dana padat karya, yang ditandatangani oleh ketua

kelompok pelaksana kegiatan padat karya dan Kepala

Dinas

d. Tim Penguji melakukan pengujian dan penelitian atas

SPP dan dokumen pendungkungnya yang diajukan

untuk dasar Penerbitan SPM.

e. SPM dikeluarkan oleh Pejabat Penguji dan Penerbit

SPM untuk selanjutnya diajukan ke KPPN dengan

daftar penerima pembayaran guna penerbitan SP2D

yang dilampiri Surat-surat Keputusan tersebut diatas

(point c).

f. Setelah SPM diterima KPPN kemudian diteliti dan

diverifikasi kebenaran dokumen untuk diterbitkan

SP2D, untuk itu uang akan segera ditransfer langsung

kepada rekening ketua kelompok pelaksana padat

karya.


41

g. Pencairan dana padat karya dapat dilakukan secara

bertahap sesuai dengan pengajuan ketua kelompok

pelaksana kegiatan kepada Kepala Dinas melalui PPK

yang dilampiri dengan rencana kegiatan di lapangan.

2. Dokumen-dokumen Padat Karya sebagai arsip, antara lain

meliputi :

a. Daftar hadir/absen Peserta Padat Karya yang

ditandatangani oleh Petugas Lapangan Padat Karya

dan diketahui Pengawas Lapangan Padat Karya;

b. Daftar Tanda Terima Upah Tenaga Kerja yang

ditandatangani oleh Juru Bayar dan diketahui oleh

Petugas Lapangan Padat Karya;

c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang

ditandatangani oleh Petugas Lapangan dan

Penanggung Jawab Kegiatan dalam hal ini Kepala

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ;

d. Kuitansi pembayaran upah/honor yang disetujui oleh

Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

e. Daftar rincian pembayaran yang ditandatangani




kontrak.

f. Serta dokumen penting lain yang diperlukan.


42

3. Alur Pencairan Upah Padat KaryaMelalui Transfer

PPPP

(Pejabat Penguji dan

Perintah

PPK (Pejabat Pembuat

Komitmen)

KPA (Kuasa Pengguna

Anggaran)

KORLAP(Koordinator Lapangan)

KPPN

Bendahara

Ketua Kelompok pelaksana

kegiatan Padat Karya

2 (UK)

3 (UK)

4 (SPP)

5 (SPM)

1 (UK)

6 (SP2D dan Transfer Upah Kegiatan)

Keterangan:

1. Ketua kelompok pelaksana kegiatan mengajukan usulan

kegiatan (UK) kepada Koordinator Lapangan (Korlap)

2. Koordinator Lapangan (Korlap) mengajukan usulan kegiatan

(UK) Padat Karya ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),


43

3. Oleh PPK, usulan kegiatan ditelaah yang selanjutnya diajukan

ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaiu Kepala Dinas

Kabupaten, dilampiri dengan dokumen yang dibutuhkan.

4. Apabila usulan kegiatan Padat Karya yang diajukan dianggap

lengkap maka KPA memerintahkan kepada Bendahara untuk

mempersiapkan SPP guna diajukan ke Pejabat Penguji dan

Perintah Pembayaran (P4), sebagai dasar penerbitan SPM,

5. Oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4) SPM

diajukan ke KPPN guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D).

6. SP2D tersebut sebagai dasar transfer upah kegiatan Padat

Karya kepada ketua kelompok pelaksana Padat Karya.


44

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

A. PELAPORAN Pelaporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan dan merupakan bahan evaluasi untuk perencanaan

dan langkah tindak lanjut. Adapun macam laporan adalah

laporan pelaksanaan mingguan, bulanan dan laporan akhir.

Laporan ini berisi antara lain data dan informasi tentang

perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan

tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, pembayaran tenaga

kerja, hasil kerja fisik dan lain-lain.

2. Laporan Mingguan

Petugas Pelaksana Lapangan berkewajiban membuat laporan

mingguan yang memuat data dan informasi tentang macam

pekerjaan, perkembangan fisik dan kemajuan pekerjaan,

penyerapan tenaga kerja, dan pembayaran upah kerja

selama pelaksanaan padat karya (FORMULIR PK-I).

Disamping itu juga perlu dilaporkan hambatan pelaksanaan

lapangan serta upaya pemecahan yang telah dilakukan

(FORMULIR PK-II).

3. Laporan bulanan

Walaupun setiap peserta memiliki hak untuk bekerja selama

10 hari kerja, namun pelaksanaan di suatu kabupaten tidak

otomatis selesai dalam waktu 10 hari. Hal ini karena awal Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008

45

pelaksanaan masing-masing lokasi yang belum tentu

seragam. Berdasarkan kompilasi laporan mingguan,

penanggung jawab kegiatan di tingkat kabupaten wajib

membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan padat

karya. yang dikirim ke masing-masing Penanggungjawab

Teknis (Direktur di tingkat Pusat) sesuai dengan bidang

pekerjaan yang dipadatkaryakan dan tembusannya dikirim ke

Kepala Dinas Pertanian Propinsi sebagai coordinator

pelaksanaan padat karya di tingkat Propinsi (FORMULIR PK-

III).

4. Laporan akhir / paripurna

Setelah pelaksanaan padat karya selesai, penanggung jawab

teknis kegiatan di tingkat kabupaten wajib menyiapkan

laporan akhir pelaksanaan padat karya baik dari segi fisik

maupun keuangan. Laporan ini merupakan bagian integral

dari pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lahan dan

Air (misalnya: Optimasi Lahan, Pengembanga Usaha tani

Konservasi, Reklamasi Lahan, Rehabilitasi JITUT dll) sesuai

dengan jenis kegiatannya yang mungkin dapat berbeda

antara kabupaten satu dengan lainnya. Laporan akhir ini

dikirim ke masing-masing Penanggungjawab Teknis (Direktur

di tingkat Pusat) sesuai dengan bidang pekerjaan yang

dipadatkaryakan dan tembusannya dikirim ke Kepala Dinas

Pertanian Propinsi sebagai coordinator pelaksanaan padat

karya di tingkat Propinsi.

5. Setiap kegiatan telah selesai dikerjakan agar supaya

diserahterimakan dari kelompok tani kepada Kepala Dinas


46

Pertanian Kabupaten setempat selaku penanggung jawab

kegiatan padat karya. Namun demikian, seperti halnya

pekerjaan konstruksi yang dipihak ketigakan, petani sebagai

pelaksana padat karya wajib untuk melakukan pemeliharaan

untuk kelestarian fungsi bangunan infrastruktur pengelolaan

lahan dan air yang telah dibangun. Adapun berita acara

serah terima pelaksanaan pekerjaan tersebut dibuat dengan

menggunakan FORMULIR E. Berita acara dilengkapi dengan :

a. Pernyataan penyelesaian kegiatan padat karya

(FORMULIR F).

b. Pernyataan Instansi/Dinas Pertanian Kabupaten

mengenai hasil fisik kegiatan padat karya (FORMULIR

G).

c. Pernyataan kesanggupan peserta padat karya / petani /

kelompok tani untuk mengadakan upaya pemeliharaan

bangunan yang telah dikonstruksi (Formulir H)

B. EVALUASI Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan kegiatan padat karya

yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian dan pengawasan.

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan

meliputi antara lain pemilihan lokasi, jenis kegiatan,

sosialisasi, rencana pembiayan, dukungan dari pemerintah

daerah setempat dan lain-lain.


47

2. Evaluasi terhadap pelaksanaan meliputi kegiatan

persiapan, penyusunan rencana kegiatan, penyuluhan,

pengerahan tenaga kerja, organisasi, tugas dan fungsi

pelaksana, pengadaan dan penggunaan bahan/alat,

pelaksanaan kegiatan fisik, produktivitas pekerjaan,

manfaat kegiatan bagi masyarakat petani, buruh tani dan

warga miskin lainnya.

3. Evaluasi terhadap pengendalian dan pengawasan meliputi

peranan pengawasan, peranan masyarakat/lembaga

masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan, seperti

pembayaran UPK, pengerahan tenaga kerja, teknis

pelaksanaan pekerjaan fisik dan lain-lain.


48

BAB IX PENUTUP

1. Mengingat kegiatan padat karya ini merupakan wujud

kepedulian dan keberpihakan Departemen Pertanian

kepada rakyat kecil khususnya petani dan buruh tani serta

warga miskin lainnya, maka seluruh jajaran yang terkait

baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan

dapat bekerja dengan penuh tanggungjawab yang

berorientasi kepada kepentingan masyarakat kecil.

2. Untuk terwujudnya pelaksanaan yang efisien dan efektif,

setiap penanggungjawab kegiatan menyusun rencana

pelaksanaan kegiatan secara terinci.

3. Apabila terjadi perubahan-perubahan rencana fisik dan hal-

hal yang belum jelas, dan belum tertuang dalam pelaporan

teknis ini agar segera berkonsultasi kepada koordinator

tingkat Propinsi (Dinas Pertanian Propinsi) atau

Penanggung jawab Teknis di tingkat Pusat.


49

FORMULIR : A DEPARTEMEN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PENGENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN 2008

Desa : …………………………………………..

Kecamatan : …………………………………………..

Kabupaten/Kota : …………………………………………..

DAFTAR REGISTER PETANI/BURUH TANI CALON PESERTA PADAT KARYA

NO. N A M A UMUR L/P ALAMAT KET

1 2 3 4 5 6

…………………., ……….. 2008

MENGETAHUI :

KEPALA DESA/LURAH PETUGAS LAPANGAN PADAT KARYA

( ……………………….. ) ( ……………………………………. )


50

FORMULIR : B DEPARTEMEN PERTANIAN


PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN 2008

DAFTAR KELOMPOK KERJA Desa / Kelurahan : …………………………………………..

Kecamatan : …………………………………………..

Kabupaten/Kota : …………………………………………..

Propinsi : …………………………………………..

Nama Kelompok : …………………………………….

Jenis Kegiatan : …………………………………….

NO. N A M A P/K*) HARI/ TANGGAL JUMLAH

HOK

*) P = Pekerja K = Ketua Kelompok …………………………., ……….. 2008

MENGETAHUI :

KEPALA DESA/LURAH PETUGAS LAPANGAN PADAT KARYA

( ……………………….. ) ( ……………………………………. )


51

FORMULIR : C DEPARTEMEN PERTANIAN


PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN 2008

DAFTAR TANDA TERIMA UPAH TENAGA KERJA Desa / Kelurahan : …………………………………………..

Kecamatan : …………………………………………..

Kabupaten/Kota : …………………………………………..

Propinsi : …………………………………………..

Nama Kelompok : …………………………………….

Jenis Kegiatan : …………………………………….

NO. N A M A P/K JUMLAH HOK

BESARNYA UTK YG DI

TERIMA (Rp)

TANDA TANGAN

*) P = Pekerja K = Ketua Kelompok UTK = Upah Tenaga Kerja ……………………., ……….. 2008

MENGETAHUI : PETUGAS LAPANGAN PADAT

KARYA

(………………………….)

JURU BAYAR

(………………………………)


52

FORMULIR : D DEPARTEMEN PERTANIAN



DAFTAR PERMINTAAN UANG MUKA

NO. TGL. BEKERJA JUMLAH JUMLAH

HOK UTK (Upah Tenaga

Kerja) (RP)

JUMLAH

Jumlah Upah Tenaga Kerja (UTK) sebesar Rp. : ……………………………………………

(…………………………………………………………………… ) tersebut diatas harus sudah

di-SPJ-kan sebelum/bersamaan pada waktu menyampaikan permintaan uang

muka berikutnya.

………..,………….………….. 2008

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

Bendaharawan Juru Bayar

(………………….) (…………………)

Mengetahui, Mengetahui,

Penanggung Jawab Kegiatan Petugas Lapangan Padat Karya

Padat Karya

(……………………) (……………………) Pedoman Umum Padat Karya Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2008

53

FORMULIR : E BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini Tanggal …………………………….Bulan……………….. Tahun…………………….. Kami yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama : ………………………………………………. Jabatan : ……………………………………………….

Di ……………………………………………. Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (pihak yang

menyerahkan) II. Nama ………………………………………………. Jabatan ……………………………………………….

Di ……………………………………………. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Pihak yang menerima)

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Hasil Pelaksanaan Padat

Karya dengan identitas sebagai berikut : Lokasi : ……………………………….. Jenis kegiatan : ……………………………….. Tahun Anggaran : ………………………………..

2. PIHAK KEDUA telah menerima sepenuhnya penyerahan dari PIHAK PERTAMA Hasil Pelaksanaan Padat Karya dengan penuh tanggung jawab. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 5 (lima) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

YANG MENERIMA YANG MENYERAHKAN

(Kpl Dns Pertanian Kab./Kota) (Ketua Kelompok Tani)


54

FORMULIR : F PERNYATAAN PENYELESAIAN

KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN ANGGARAN 2008

LOKASI/DESA KECAMATAN KABUPATEN PROPINSI JENIS PEKERJAAN TANGGAL MULAI TANGGAL SELESAI

:::::::

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan :

I. Penyelesaian Proyek Padat Karya dengan :

(Target) (Realisasi)

1. Total orang yang ikut kerja (KK)

2. Total Hari orang kerja (HOK)

3. Jumlah rata-rata orang kerja hari (HOK)

4. Jumlah Uang Tenaga Kerja

5. Volume (ha/m/m2/m3/……….)

6. Rincian Vol pekerjaan lainnya:

a. ………. b. ……….

……………………

…………………

……………..………………………

……………………

……………………

……………………

………………….

.…………………

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

II. Manfaat kegiatan padat karya (misalnya disebutkan nama-nama desa

dengan jumlah KK-nya dan luas lahan yang dikonservasi diairi dioptimasi

direklamasi/memperoleh manfaat)

III. Keterangan/Komentar: Proyek dapat dipertanggungjawabkan dan dapat

diserahkan dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada Pemerintah

Kab/Kota.

…………………………, ………….., 2008

Penanggung Jawab Kegiatan/ Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota (………………………………..)


55

FORMULIR : G PERNYATAAN

MENGENAI HASIL FISIK KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR


LOKASI/DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROPINSI

JENIS PEKERJAAN

TANGGAL MULAI

TANGGAL

SELESAI

:

:

:

:

:

:

:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa kegiatan

Padat Karya Pembangunan infrastruktur pengelolaan lahan dan air

tahun 2006, fisik konstruksinya telah selesai dikerjakan 100 % dan

dapat diserah terimakan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan

dipergunakan seperlunya.

…………………, ………………….2008

Hormat Kami, Penanggung Jawab Kegiatan/

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

(……………………………………)


56

FORMULIR : PK-I LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TAHUN 2008

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

MINGGU KE ........

TANGGAL MULAI

TANGGAL SELESAI

:

:

:

:

:

:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Dari tgl ………………………..s/d ………………………………

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

REALISASI

NO. KEGIATAN TARGET S/D

MINGGU LALU

MINGGU INI

KUMULATIF S/D

MINGGU INI

%

1. a.Pengerahan TK per- hari

b. Penyerapan TK Riil c. HOK d. Biaya Upah e. Jenis Kegiatan - Optimasi - JITUT - Konservasi - Lainnya

Jumlah .................., ………………………..2008

KOORDINATOR LAPANGAN PADAT KARYA

(…………………………………………)


57

FORMULIR : PK-II LAPORAN HAMBATAN PELAKSANAAN


Laporan Hambatan

Pelaksanaan Untuk Hal

Luar Biasa dari Petugas

Koordinasi Lapangan

Nama Petugas Koord.

Lap.

: ……………………….

Tanggal : .....................

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Propinsi :

1. Bila ada masalah atau hambatan yang tidak dapat diselesaikan oleh

Petugas Lapangan Padat Karya, harap menguraikan masalahnya secara

singkat :

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

2. Usaha-usaha apa uang telah dilakukan oleh Petugas Lapngan Padat

Karya untuk memecahkan masalah tersebut :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

3. Tulis apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah/hambatan

tersebut, misalnya saran teknis, saran non teknis, keperluan bahan dan

alat kerja lapangan, dll.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….


58

Catatan.

Laporan ini harus dibuat untuk hal-hal yang luar biasa, setelah Petugas

Lapangan Padat Karya tidak berhasil memecahkan masalah/hambatan

dalam pelaksanaan fisik proyek.

Koordinator Lapangan Padat Karya

Tanda tangan : …………………….

Pembagaian : Satu salinan masing-masing kepada arsip Petugas Pelaksana

Lapangan


59

FORMULIR : PK-III LAPORAN BULANAN


DINAS PERTANIAN KAB. MINGGU KE… JUMLAH LOKASI TANGGAL MULAI

: : : :

…………………………………………………………… Dari tgl ………………………..s/d ………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………

REALISASI NO KEGIATAN TARGET S/D BULAN

LALU BULAN

INI KUMULATIF S/D

BULAN INI %

1.

2.

a. Pengerahan TK per- hari b. Penyerapan TK Riil c. HOK d. Dana Bantuan e. Jenis Kegiatan - Optimasi Lahan: ……………. - JITUT: ……………. -Konservasi: …………. Lokasi desa : ……….. Kec. : ..……… Dst.

Jumlah

.................., ………………………..2008 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

(KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA)

(………………………………………)


60

Pedoman Umum Padat Karya

Documents