SA-l'[i'tAid KOIUIISI PEMIT IHAN Ui'UM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 04 TAHUN 2011. TENTANG PEDOMAN STANDAR GEDUNG KAI{TOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROi'INSL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA Menimbang : a. Mengingat :L. b. KOMISI PEMILTHAN UMUM, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan penrilihan umum di Komisi pemilihan umum, Komisi Pemilihan umum provinsi, Komisi Lrdepend.en pemilihan Frovinsi, Komisi Pemiiihan umum Kabupaten /Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota-dilakukan penataan prasarana dan sarana kerja; bahwa prasarana dan sarana kerja Komisi pemilihan umum provinsi, Komisi Lrdependen Pemilihan provinsi, Komisi pemilihan umum Kabupaten /Kota da,n Komisi Lrdependen pemilihan Kabupaten/Kota merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum di daerah] sehingga diperlukan per loman standar prasar'rna dan sarana kerla; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Komisi pemilihan umum tentang Pedom;rn standar Gedung Kantor Komisi perrrilihan umum, Kornisi Pemilihan umum provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten /Kota; lnda1s-undang Nomcr 2L Tahun 2001 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tamt,ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157); u_ndang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentartg Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13[, Tambahan Lembaran N*gara Republik Indonesia Nomor 4247); undang-unciang lrlomcr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran N,:tiara Republik Indonesia Nomor 42g6); Undang-undang Nomor L Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 'Iambahan Lembaran Nr:gara Repubtik Indonesia Nomor 4355); J.
25
Embed
Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SA-l'[i'tAid
KOIUIISI PEMIT IHAN Ui'UM
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR 04 TAHUN 2011.
TENTANGPEDOMAN STANDAR GEDUNG KAI{TOR KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHANPROi'INSL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
Menimbang : a.
Mengingat :L.
b.
KOMISI PEMILTHAN UMUM,
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaranpenyelenggaraan penrilihan umum di Komisi pemilihan umum,Komisi Pemilihan umum provinsi, Komisi Lrdepend.en pemilihanFrovinsi, Komisi Pemiiihan umum Kabupaten /Kota dan KomisiIndependen Pemilihan Kabupaten/Kota-dilakukan penataanprasarana dan sarana kerja;
bahwa prasarana dan sarana kerja Komisi pemilihan umum provinsi,Komisi Lrdependen Pemilihan provinsi, Komisi pemilihan umumKabupaten /Kota da,n Komisi Lrdependen pemilihanKabupaten/Kota merupakan faktor penting dalam mendukungterlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum di daerah]sehingga diperlukan per loman standar prasar'rna dan sarana kerla;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Komisi pemilihanumum tentang Pedom;rn standar Gedung Kantor Komisi perrrilihanumum, Kornisi Pemilihan umum provinsi dan Komisi pemilihanUmum Kabupaten /Kota;
lnda1s-undang Nomcr 2L Tahun 2001 tentang otonomi KhususBagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 135, Tamt,ahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4157);
u_ndang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentartg Bangunan Gedung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13[,Tambahan Lembaran N*gara Republik Indonesia Nomor 4247);
undang-unciang lrlomcr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran N,:tiara Republik Indonesia Nomor 42g6);
Undang-undang Nomor L Tahun 2004 tentang perbendaharaanNegara (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,'Iambahan Lembaran Nr:gara Repubtik Indonesia Nomor 4355);
J.
$lb.3"j'jl';l&,H'{ i
undang-undang Nomor L0 Tahun 2004 tentang pembentukanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 53, Tambnhan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4389'1;
uldang-undang Nomor 1s rahun 2004 tentang pemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negira (LembaranNegara Republik Lrdonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor M00);
Uldang-undang Nomor'32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubfi terakhir dengan undang-undang Nomor12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indoiesia Tahun 200gNomor 5% Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora8u);
Undang-un{ang Nomor t1 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$e;
!_na3g-UlfanS Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraF'emithan umum (Lemharan Negara Republik Indoiesia Tahun 2007Nomor 5% Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4721);
Peraturan Pemerintah Ncmor 40 Tahun L994 tentang Rumah Negara,sebagaimana telah diubJr dengan peraturan pemeiintah Nomor 3LTahun 2005 tentang Penrhahan Atas peraturan pemerintah Nomor 40Tahun 1.994'tentang Rrrmah Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomot &, Tambahan Lem6aran NegaraRepublik Indonesia Non.,or aS15);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan |asa Konstruksi (Lembaran Negara Republdrndonesia Tahun 2000 Nomot 64, Tambahan Lern'baran NegaraRepublik Lrdonesia Nonor 3i9S6);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaanBarang Milik Negara/])-aerah sebagaimana telah di"ubah i*,gu.Peraturan Pemerintah iNomor 38 Tahun 200g (Lembaran NegLaRepublik hdonesia Talrun 2008 Nomor zg, Tambahan Lembiranl.iegara Republik Indonesia Nomor a855);
Peraturan Presiden Nornor s4 Tahun 2010 tentang pedomanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
Peraturan Menteri Pekerjean umum Nomor 45 Tahun 2002 tentangPedoman Teknis Pembalrgunan Bangunan Gedung Negara;
Peraturan Komisi Pemililran umum Nomor 05 Tahun 200g tentangT'ata Kerja Komisi Psnilihan lJmum, Komisi pemilihan umumProvinsi, dan Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kotasebagaimana diubah dr)rrgiln Peraturan Komisi pemjlihan umumNomor 21 Tahun 2008, Feraturan Komisi pemilihan umum Nomor 37Tahun 2008 dan Peraturi.n Komisi pemilihan umum Nomor 01 Tahun2010;
Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 200g tentangsusunan organisasi di,n Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi
8.
9.
6.
7.
11.
12.
13.
74.
15.
10.
16.
KP. &N'r
j)emilihan Umurrr, Sekretr.'iat Komisi Pemilihan Umum Provinsi danSekretariat Komisi Pemililran Umum Kabupaten /Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturarr Komisi Pemilihan Umum Nomor Z2Tafuart2008;
Memperhatikan : Kepuhrsan Rapat Pieno Kcm:.si Pemilihan Umum tanggal 20Mei2011
Menetapka::
MEMUTT.ISKAN:
TIERATURAN KOMISI PENTILIHAN UMUM TENTANGI'EDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISIPEMILIHAN UMUM, I iOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,KOMISI INDEPENDIiN PEMILIHAN PROVINSI, KOMISIPEMITIHAN UMUD.{ KABUPATENIKOTA, DAN KOMISIINDEPENDEN PEI{ILIFI AN KABUPATENIKOTA.
BAE IKETENTUAI\I UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pedomari stanCar gedung kantcr'Koriiisi I'Jemilihan lJmum, Komisi Pemilihan
Ui:;rum Provinsi, Komisi Inriepr-nden Pernilitran Provinsi, Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota dan Komisi Indepenclen Pemilihan Kabupaten/Kota adalah
pembakuan gedung kantor, dan perlengl:;tpan kantor.
2. Ged-crng kant'or aclalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas
dan alat-alat perlengkapannya disesuaillan dengan kebutuhan serta memenuhi
persyaratan estetika.
3. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhanclan mcnurut jenis pekerjaan )'ang dilaksanakan.
4. i(o-:risi Pernilihar: LJrnrrm, selanjuirrya d.sebut KPU, adalah lembaga penyelenggaraPerni.lu yang bersifat nasional, tetap da.rt mandili, sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 22'','ah:n2fJC7. *'ntang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Komisi Penrilihan lJmum Prcvilrri, Korr,isi InCependen Pemilihan Provinsi, Komisi'Pcrnili.han Umurn Kabupalenf Y.ota, dan Komisi Independen PemilihanIGbupaten/Kola selanjutnya disebu; KPU Provinsi, KIP Provinsi, KPUKa.bupaten/Kota, cian KIP KaiiupaterrT'Kota adalah Penyelenggara Pemilu diprovinsi dan kabupaten/kota, sebagahnana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 22' I ahun ?-007 tentan g Penyelcn gJara Pemilihan Umum.
(1)
(2)
I .r'. ."r -il' 1 l:'.i' fl 'e'i' I
i *r'fLL-'''' i' ; ;'r i': j
?'-''il---
LRH -
Identitas Gedung Kantor KPU, KPU Prorinsi, I(IP Provinsi, KPU Kabupaten/Kot4dari l(IP Kabupaten/Kota adalah ciri khas bangunan gedung KPU, KPU Provinsi,KIP Prorrinsi, KPU Kabupatenf Kota, Can I(IP .Kabupater,fKotu berupa bentukbangunan tertentu dengan Logo KPU dis:rtai warna bangunan tertentu.
BAB ItMAKSUD DAN TU}I.IAN PEDOMAN
Pasai 2
Mai:sud dari Fedornan Standar Geclung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIp provinsi,KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota agar penyelenggaraanpenrbangunan bangunan gedung Komisi Pemilihan Umurn, dapat dilakJinakansecara tertib, efektif dan efisien.
Tuir.-rn dari Pedoman Standar Gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIP provinsi,KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten /Kota.agar pembangunan Ged.ung KpU,KPIJ Provinsi, KIP Ptovinsi, KPU Kabupatenf Kota, KIP Kibupaten/Kota sesuai
kemudaharl' efisien dalam perlggunaan sumber d,aya, serasi dan selaras denganlingkcngarmya.
BAB tIISTANDAR GEDUNG KANTOR KOIVilSI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI U..IDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSIKOMISi PEMIT.IHAN UMUM KABUPATENIKOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN
PEMII,IHAN I(ABUPATEN/KOTA
BAGIAN KESATUpasal 3
. KANTOR KOMISI PE\,flLIHAN UMUM
(1) Kantor Komisi Pemilihan Umrrm berkedudukan di ibu kota negara.
(2) Kantor Komisi Pemilihan Umum dapat menampung sekurang kurangnya 670karyawan.
(3) Gedung kantor Komisi Pemilihan Umum terdiri dari:a. Ruang Ketua KPU dan ruang Sekretaris jenderal KPU dengan luas total masing
- masing 147 rrr2,terdiri dari:1)'Ruang Kerja dengan luas L6 m2;
2) Ruang Tamu dengan luas L4 m2;
3; Ruang Rapat dengan luas 60 m2;
4) Ruang Staf dengan luas 20 m2;
5) Ruang Tunggir dengan luas 18 m2;
6) Ruang Arsip dengan luas 5 m2;
Q Ruang Istirahat dengan luas 10 m2; dan8) Ruang Toilet dengan luas 4 m2.
b. I{uang 6 Anggota KPU dan Ruang Wa.kil Sekretaris }enderal dengan total luasmasing - masing 88 m2, terdiri dari :
1) Ruang Kerja dengan luas L6 m2;
2) Ruang Tamu dengan luas L4 m2;
3) Ruang Rapat dengan luas 30 m2;
4) Ruang Staf dengan luas 9 m2;
5) Ruang Arsip dengan luas 5 m2;
6) Ruang Istirahat dengan luas 10 m2;,Jan
7) Ruang Toilet dengan luas 4 m2.
c. Ruang Kepala Biro, terdiri dari :
i) Ruang Kerja dengan luas L4 m2;
2) Ruang Tamu dengan luas L2 m2; l
l!) Ruang Rapat dengan luas 30 m2;
4) Ruang Staff dengan luas L0 m2;
5) Ruang Tunggu dengan luasl?m2;6) Ruang Arsip dengan luas 3 m2;'7) Ruang Istirahat dengan luas 9 m2; dan8) Ruang Toilet dengan luas 3 m2.
d. Ruang Kepala Bagiarg terdiri dari:1) Ruang Kerja dengan luas L2 m2;
2) Ruang Tamu dengan luas 6 m2.
Ruang Kepala Sub tsagian, terdiri dari:1) Ruang Kerja dengan luas 8 m2;
2) Ruang Arsip dengan luas 2 m2.
F.uang Staff terdiri dari:1) Ruang Kerja dengan luas 3 m2;
2) Ruang Ar-sip dengan luas 1 m2.
g. Ruang Kerja untuk Tenaga ProfesioruI dengan luasl2m2;h. Ruang Rapat Pleno dengan luas ruangiin 800 m2;
i. Gudang atau Ruang Arsip dengan lui,s 60 m2;
j. Gudang Induk atau Ruang Arsip sebanyak 2 ruartg dengan luas masing-masing150 m2;
k. Ruang Data Center sebanyak 2 ruang dengan luas masing-masing 50 m2;
l. Ruang Media Center dengan luas L20 m2;
m.Ruang Confrence Press dengan luas 120 m2;
n. Ruang Perpustakaan dengan luas L20 rn2;
o. Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 120 m2;
e.
f.
p. Ruang LPSE/ULP dengan luas 60 m2;
q. 30% x luas (sebagai selasar,toilet dan nrushola dan lain-lain) dengan luas 428 m2.
(4) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemililran Umum minimal 7000 m2.
(5) Bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum dilengkapi dengan bangunanpagar yang disesuaikan dengan kondisi clan lokasi bangunan.
BAGIAN KEDUAPasal 4
KAI{TOR KOMISI PEMILIHAN UMUM TPOVINSI DAN KOMISI INDEPENDENPEMILIHAN I'ROVINSI
(1) Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen PemilihanProvinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(2) Tipe Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen PemilihanProvinsi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan KPU ini.
(3) Kanror Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Independen PemilihanProvinsi dapat mbnampung eekurang kurangnya 51 karyawan.
(4) Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi IndependenPemilihan Provinsi terdiri dari Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV.a. Tipe I terdiri dari:
1) Ruang Ketua KPU dan Ruang Seketaris KPU Provinsi dan KIP Provinsidengan luas total masing - masing; 43 n:P, terdiri dari:a) Ruang Kerja dengan luas 14 rn2;
b) Ruang Tamu dengan l:uas 12 rrt;c) Ruang Rapat dengan luas L4 m2; dand) Ruang Toilet dengan luas 3 m2.
2) Rtrang Kerja Anggota dan KPU dirr anggota KIP dengan luas masing-masing'l..4m2;
3) Ruang Kerja. Kepala Bagian dengan luas masing-masing 72m2;4) Ruang Ke4a Sub Bagian dengan hras masing-masing 72m2;5) B.uang Kerja Staff dengan luas maling-masing 3 m2 dan Ruang Arsip 7 m}5'| Ru.ang KutJu Tenaga Profesional deegan luas L2 m 2;
n Ruang Rapat Pleno dengan luas L,1() m2;
8) Gudang atau Ruang Arsip dengarr luas rnasing-masing 50 m2;
9) Ruang Data Center dengan luas nri.sing-masing 6m2;
10) Ruang Media Center dengan lrras 5l m2;
il) Rtrang Perpustakaan Can Ruang LIf E riengan lrras 50 m2;
12\ 40% x lttas (sebagai selasar,toilet de n mushola dan lain-lain) dengan luas L33
rnz.
b. Trpe II terdiri dari :
1) Ruang Ketua Komisioner dan Ruang Sekretaris dengan luas total masing -masing 43 n:'?, terdiri da;i:a) Ruang Kerja dengan luas 14 nt2;
b) Iltrang'famu dengan iuas L2 rnL
c) F.uang Rapat dengan luas L4 rnf dand) ftuang Toil-et dengan luas 3 nr2.
21 Ruang Kerla Anggota KPU Provin-qi dan anggota KIP Provinsi dengan luas].4m2;
3) Ruang Kerja KeBafa Bagian dengan luas L2- m 2;
4) Ruang Kerja 3ub Bagiln dengan luas 12 m 2;
5) Rrrang Kerja Staff dengan luas 3 mi <lan Ruang Arsip 1m2;6) Ruang Kerja'Ienaga Profesional de:rgan luas 12 m 2;
7) Ruang Rapat Pleno dengan luas 160 m2;
8) Gudang atau Ruang Arsip dengan l:rras 50 m2;
9) Ruang Data Center dengan luas 6 m:;10) Ruang Media Center Cengan luas 5C m2;
L1) Ruang Perpustakaan dan Ruang LI'SE dengan luas 50 m2;
1')) 35i6 x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lainJain) dengan luas117m2.
j
c. Tipe III t'ercliri riari :
1) Ruang Ketua Koinisioner d,an Ruang Sekretaris dengan luas total masing -masing 43,m2, terdiri dari:a) Ruang tlerja dengan luas L4 nr2;
b) Rrra4g Tamu dengan lu?s L2 rnz;
c) Ruang Rapat dengan luas L4 r rr21 dan
d) Ruang Toilet dengan luas 3 m2.
2) Ruang Ke.*Ja Anggota KPU. Provirsj Can anggota KIP Provinsi dengan luas14m2;
3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengan luas 12. m 2;
4) Rtrang Kerja Sub Bagian Cengan lues12m2;5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m? tlan Ruang Arsip t rrf;6) lttrang Kerja Tenaga Irrofesional der,gan luasl2m2;n Rrrang Rapat Pleno dengan luas 16J m2;
8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 rn2;
9) Ruang Data Center dengan luas 6 rn2;
10\ Ruang Media Center dengan luas 50 rn2;
---";rl-i, #A.T,,jl ll*ri'l1,il'i i
IiI RH __-.-
11i) Ruang Perpustakaan dan Rirang [,i'SE dengan luas 50 m2;
12) 30'/" x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) dengan luas L00
m2.
d. Trpe IV terdiri clari :
1) Ruang Ketua Komisioner dan Rua,ng Sekretaris dengan luas total masing -rnasing 43 m2, tercliri dari:a) Ruan.g Kerja dengan luas 14 r,r';
b) Ruang Tamu dengan luas L2 rn2;
c) Ruang Rapat dengan luas L4 in2; dan
d) Ruang Toilet dengan luas 3 rr,2.
2) Ruang Kerj;i Anggota KPU Provinsi dan anggota KIP Provinsi dengan luas'1"4 m2;
3) Ruang Kerja Kepala Bagian dengarr luas 1.2 m 2;
4) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas12m2;5) Ruang Kerja Staff dengan luas 3 m2 dan Ruang Arsip 1m2;6) Ruang Kerja Tenaga Profesiona.l dengan Luas12lr.2;7) Ruang Rapat Pleno dengan luas L60 m2;
8) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas 50 m2;
9) Ruang Data Center dengan luas 6 rn2;
10) Ruang Media Center dengan luas liO m2;
11) Ruang Perpustakaan dan Ruang L15E dengan luas 50 m2;
12) 25% x luas (sebagai selasar,toilet clan mushola dan lain-lain) dengan luas 83
m2.
(5) Luas tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KomisiIndependen Pemilihan Provinsi Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV minimal1.200 m2
maksimal2 kali luas lahan tersebut.
(6) Bangunan gedung kantor Komisi Pernilihan Umum Provinsi dan KomisiIndependen Pemilihan Provinsi dilengkapi dengan bangunan pagar yangdisesuaikan dengan kondisi dan lokasi bangunan.
BAGIAN.KETIGAPas;.I5
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUIVI KABUPATEN/KOTA DAN KOMISIINDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/ KOTA
(1) Ka:rtor Komisi Pemilihan Umum Krbupaten/Kota dan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota berkedudul an di ibu kota Kabupaten/Kota.
(2) Tipe Kantor Komisi Pemilihan Umum l.abupaten/Kota dan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimanr terlampir dengan Lampiran Peraturan
KPU ini.
(3) Kantor Komisi Pemilihan Umum KabttpatanfKota dan Komisi Independen
Perrriiihan Kabupaten/ Kota dapat menarrpung minimal 39 karyawan.
(4) Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota terdiri dari Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe
IV.
a. Tipe I terdiri dari :
1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang
Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan
luas masing - masing1,4rfi;2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12rr*;3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m2 dan Ruang Arsip 1m2;
4) Ruang Rapat Pleno dengan Luas96 rl:2;
5) Gudang atau Ruang Arsip dengan lttas masing-masing 30 m2;
6) Gudang induk dengan luas 60 m2;
7) Ruang Data Center dengan luas 6 rn2;
8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m2;
9) Ruang Perpustakaan dengan luas 72m2;
1C)' 40% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lainlain) dengan luas 99
m2.
b. Tipe II terdiri dari :
1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang
Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan
luas masing - masing1.Am2;
2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan lu.as masing-masing 12m2;
3) Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m2 dan Ruang Arsip 1m2;
4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m2;
5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m2;
6) Gudang induk dengan luas 60 m2i
n Ruang Data Center dengan luas 6 m2;
S) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m2;
9) Ruang Perpustakaan dengan luas L2m2;
i0) 35% x luas (sebagai selasar,toilet Jan mushola dan lain-lain) dengan luas 87
m2.
c. Tipe III terdiri dari :
1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kcta dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang
Kerja Sekretaris KPU Kabupaterr/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan
luas masing - masingl'4rnz;
2) Ruang Kerja Sub Bagian dengan lu;rs masing-masing 12rr.:2;
3) Ruang Kerja Sta{f dengan luas masing-masing 3 m2 dan Ruang Arsip 1m,;4) Ruang Rapat Pleno dengan luas96 nP;
5) Gudang atau Ruang Arsip dengan,.uas masing-masing 30 m2;
6) Gudang induk dengan luas 60 m2;
7) Ruang Data Center dengan luas 6 nrz;
8) Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m2;
9) Ruang Perpustakaan dengan luas 1)-m2;1'0'; 30Y" x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) denganluas 47
m2.
d. Tipe IV terdiri dali :
1) Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan RuangKerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota denganluas rnasing -. masing1.4m2;
2\ Ruang Kerja Sub Bagian dengan lurs masing-masing 12m2;3) Ruang Kerja Staff dengan ltras mas.ng-masing 3 m2 dan Ruang Arsip 1m2;4) Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m2;
5) Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m2;
6) Gudang induk dengan luas 60 m2;
7) Ruang Data Center dengan luas 6 rn2;
8) Ruang Media Center dan Ruang Pr'r,didikan Pemilih dengan luas 50 m2;
9) Ruang Perp:rstakaan dengan luas 12nt;10) 25% x luas (sebagai selasar,toilet ian mushola dan lainlain) dengan luas 62
m2.
(5) Lue"e tanah Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan KomisiIndependen Pemilihan Kabupaten/Koti''. Tipe I, Tipe II , Tipe III dan Tipe IVmirrimal 1.000 m2 maksimal2kaliluas lalran tersebut.
(6) Bangunarr gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan KomisiInclependen Pemilihan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan bangunan pagat yangdisesuaikan dengan kondisi dan lokasi bitngunan.
BAB IVIDENTITAS BANGUNAN GEDUI\]G KOMISI PEMILIHAN UMUM
Pasa I 6
(1) Gedung kantor Komisi Pemilihar.. TJmr;rn Plovinsi dan Komisi Pemilihan UmumKalrupaten/ Kota rnemiliki ta.mpak depan bangunan y ang seragam,
t0
(2)
(3)
(1)
Keseragaman tampak depan dimaksuC pada ayat (L) dicirikan dengan penempatan
Logo. Komisi Pemiiihan Umum pada pintu masuk utama gedung sebagaimana
terlarrpir pada Lampiran II.Spesi{ikasi Logo Komisi Pernilihan Unrrrrn sebagaimana dimaksud ayat (2)
berukuran 2,2x'J.,.8 m.
BAB VPENYELENGGARAAN PEMBANGUhI AN GEDUNG KANTOR KOMISIPEMILIHAN UMUM, KOMISI I'EMILI}IAN UMUM PROVINSI, KOMISIINDEPENDEN PEMILIHAN PITOVII\I$L KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENIKOTA DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHANI(ABUPATENIKOTA
asai 7
Teknis nenyelenggataan pembangunan gedung Kantor KPU, KPU Provinsi, KIPProvinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KIP K:rbupaten/Kota mempedomani ketentuanPerunda?ig-undangan yang berlaku.
BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- pasa,tB
KPU melaksanakan pembinaan dan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraanpembanrp-rnan Geclung Kantor KPU Provinsi, KIP Provinsi KPU Kabupaten/Kota, danKIP Kabupaten/Kota
BAB VIIKETENTUAN LAIN
Pasal 9
Ka:-rfor KPU Provir:rsi, KIP Provinsi, Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor KIPProvinsi dan Kantor KIP Kabupaten/Kir'La yang sudah berdiri dibangun sebelumKeputusan ini ditetapkan dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Peraturan ini, dapat menyesuaikair sepanjang terdapat ketersediaan lahandan anggaran.
Penganggaran pemeliharaan lahan bangunan gedung kantor, ditentukan seluasbatas maksimal lal;ran yangdiah:r dalam l'eraturan ini.
1l
(2)
SA?.?F'r /i nr
BAB \TIUKETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memelintahkan Pengundangan Perafuran inidengen penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di ]akartapada tanggal l Juli 2011
KETUA,
Ttd
H.A. HAFIZ ANSHARY AZ
Diundangkan di |akartaPada tanggal l Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Ttd
PATRIAI,IS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONT|SIA TAHUN 2011 NOMOR 376
Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT IENDERAL KPU
ff9Ai$.\
i:S"'owardono
t2
SAL,f,H{ANKOMISI PEMILIHAN UMUM,
PESISIR SELAT PainanSOLOK Arosuka
PEDOMAN STANDAR GEDUNG
KPU PR )VINsI, KIP PROVINSI, KPU KABUPATE
KAB. SW.
NO PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
JUMLAiI
KAB/KO-, A
JUMLAH
KECAMATAN
JUMLAH
PENDUDUK
ryPE KANTOR KPU
PROVINSI
tl Itl IV
TYPE KANTOR KPU
KABUPATEN/KOTA
|ililt rv
ACEH SEIATAN Tapak TuanKAB. ACEH TENGGARA Kutacane