PEDOMAN REVIEW RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-KL) SATUAN PENGAWASAN INTERNAL IAIN SALATIGA 2020
PEDOMAN REVIEW RENCANA KERJA
ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
(RKA-KL)
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
IAIN SALATIGA
2020
SAM.BUTAN REKTOR IAIN SALATIGA
Assalam11'alaik11111 Wr. Wb.
Puji dan syukur kita pa11jatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang
dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.
Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita.
Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya Buku
Pedoman Review RKA-KL. Buku merupakan salah satu wujud keseriusan IAIN Salatiga dalam merespon
lahirnya PMA Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Negeri.
Buku ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam Review RKA-KL di IAIN Salatiga .. Semua pihak
yang terkait dengan persoalan ini diharapkan memahami isi buku ini dan dijadikan sebagai pedornan
dalam melakukan review RKA-KL. Melalui pedoman ini kami berharap akan terwujud tata kelola
lembaga yang profesional , transparan, dan akuntabel menuju terciptanya Good University Governance
(GUG).
Kami ucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang dengan keseriusan dan kerja kerasnya
mampu menyelesaikan pedoman ini. Semoga hadirnya buku pedoman ini memberi manfaat bagi pihak
pihak yang berkepentingan, khususnya SPI IAIN Salatiga.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.
21 Desember 2020
uddin, M.Ag ~
3 Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
DAFTAR ISI
SAMBUTAN REKTOR IAIN SALATIGA .............................................................. 2
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................... 4
A. Latar Belakang .................................................................................... 4
B. Dasar Hukum ...................................................................................... 4
C. Tujuan Penyusunan Pedoman ............................................................. 5
D. Sasaran dan Ruang Lingkup ............................................................... 6
E. Pengguna Pedoman ............................................................................. 6
BAB II. GAMBARAN UMUM OBYEK REVIU ..................................................... 7
A. Konsep Dasar Perencanaan ................................................................. 7
B. Tujuan Reviu RKA KL .......................................................................... 8
C. Waktu Pelaksanaan Reviu RKA KL....................................................... 8
D. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA-K/L ................................ 9
E. Metodologi Reviu RKA-KL .................................................................... 9
BAB III. TAHAPAN REVIU RKA-K/L ............................................................... 11
A. Tahap Perencanaan Reviu RKA KL ......................................................... 11
B. Tahap Pelaksanaan Reviu RKA KL ..................................................... 13
C. Tahap Tindak Lanjut Hasil Reviu Anggaran RKA-KL .......................... 16
BAB IV. PELAPORAN HASIL REVIU ............................................................... 18
Lampiran 1. Berita Acara Review Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)-
RKA/KL ........................................................................................................ 19
Lampiran 2. Lampiran Berita Acara Review Rencana Penggunaan Anggaran
(RPA) ............................................................................................................. 21
4 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen
rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh pereviu yang
kompeten, untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance)
anggaran yang disusun telah sesuai dengan aturan dan perundang-
undangan yang berlaku, serta memenuhi semua unsur efektif, efisien dan
ekonomis. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari perencanaan
penganggaran.
Reviu RKA-K/L memberikan penilaian kelayakan anggaran untuk
menghasilkan keselarasan pencapaian arah kebijakan Direktorat
Pendidikan Tinggi Islam dengan IAIN Salatiga, dan unit kerja yang ada di
lingkungannya.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 mengenai Penyusunan
Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
Perpres 70 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden mengenai rencana kerja pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 mengenai petunjuk
penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian
negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 mengenai
5 Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 mengenai
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan
Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2015 mengenai
Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2015 mengenai Tata Cara
Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract)
Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tahun 2015
tentang petunjuk dan penelahaan rencana kerja dan anggaran
kementerian Negara / Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan
Akun Standar.
15. Peraturan Menteri Keuagan mengenai Standar Struktur Biaya;
16. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan;
17. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran;
18. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pagu anggaran
kementerian negara/lembaga dan langkah-langkah penyelesaian rencana
kerja anggaran kementerian negara/lembaga; dan
19. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pagu alokasi
anggaran kementerian negara / lembaga.
C. Tujuan Penyusunan Pedoman
Tujuan disusunnya pedoman reviu Anggaran RKA-K/L ini adalah
untuk memberikan panduan umum bagi pereviu, dalam melakukan
penelaahan Anggaran yang tertuang dalam RKA-KL di lingkungan IAIN
Salatiga.
6 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga
D. Sasaran dan Ruang Lingkup
1. Sasaran reviu RKA-KL adalah terwujudnya RKA-K/L sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Ruang Lingkup reviu RKA-K/L adalah penelahaan atas penyusunan
program kegiatan dan rencana keuangan yang bersifat tahunan di IAIN
Salatiga
E. Pengguna Pedoman
Pengguna pedoman reviu RKA-K/L adalah tim yang ditugasi untuk
melakukan revieu RKA-KL, yaitu Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro,
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Satuan Pengawasan Internal (SPI), Kabag
Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, sebagai
pereviu yang dipandang memiliki kompetensi yang cukup untuk memahami
seluruh aturan yang berlaku.
Pedoman ini dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas Reviu RKA-
K/Ldan/atau monitoring/pengawasan dan/atau konsultansi oleh Satuan
Pengawasan Internal (SPI) dan/atau pereviu dengan kompetensi memadai.
Dalam hal penyusunan, maka pedoman ini juga dapat dijadikan bahan
rujukan bagi pimpinan dan/atau pelaksana teknis penyusun Anggaran di
lingkungan IAIN Salatiga.
7 Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
BAB II. GAMBARAN UMUM OBYEK REVIU
A. Konsep Dasar Perencanaan
Reviu RKA-K/L pada IAIN Salatiga dimaksudkan untuk meyakinkan
bahwa perencanaan kegiatan dilakukan secara efisien dan efektif. Hal ini
mencakup penilaian bahwa semua proses perencanaan kegiatan yang terjadi
benar-benar telah mendukung pencapaian tujuan IAIN Salatiga. Semua
program kegiatan dirancang secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
secara benar.
Reviu pada dasarnya adalah sebuah penilaian yang sistematis dan
objektif yang dilakukan SPI terhadap operasi dan pengendalian yang berbeda-
beda dalam organisasi untuk menentukan bahwa informasi keuangan dan
operasi telah akurat dan dapat diandalkan, risiko yang dihadapi organisasi telah
diidentifikasi dan diminimalisasi, peraturan eksternal serta kebijakan dan
prosedur internal yang bisa diterima telah dipenuhi, kriteria operasi (kegiatan)
yang memuaskan telah dipenuhi, sumberdaya telah digunakan secara efisien
dan ekonomis. SPI akan menentukan juga bahwa tujuan organisasi telah
dicapai secara efektif, semua kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk
dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam
menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.
Reviu RKA-K/L, lebih menekankan pada ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan, efisiensi dan efektivitas alokasi sumber dana dan risiko
yang dihadapi organisasi terkait perencanaan dan penganggaran telah ditangani
dengan baik. Efisiensi berhubungan dengan kegiatan merencanakan alokasi
dana secara hemat tanpa mengabaikan pencapaian tujuan, sedangkan
efektivitas perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan penetapan
kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan dana sesuai target ataupun
sasaran yang telah ditetapkan.
Proses Reviu RKA-K/Ltidak berbeda dengan Reviu RKA-K/Llainnya, yaitu
meliputi langkah-langkah:
1. Perumusan Tujuan Reviu RKA-K/L
8 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga
2. Penyusunan Program Kerja Reviu
3. Pelaksanaan Program Kerja Reviu
4. Penyusunan Kertas Kerja Reviu
5. Penyimpulan dan atau Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR).
Reviu RKA-K/L akan memberikan manfaat yang sangat besar jika
dilaksanakan dengan peruntukannya. Dengan dilakukannya Reviu RKA-
K/Lperencanaan, diharapkan akan diperoleh manfaat antara lain adalah
peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern atas perencanaan, risiko
atas perenanaan telah ditangani dengan baik, perencanaan dilakukan yang
sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, perencanaan yang efisien
dan efektif.
B. Tujuan Reviu RKA KL
Tujuan reviu RKA-KL oleh tim perevieu adalah untuk memberi keyakinan
terbatas (limited assurance) bahwa bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan:
1. Pagu Anggaran K/L dan/ atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan,
2. Rencana Kerja Kementerian Lembaga,
3. Standar Biaya Masukan dan keluaran, standar struktur biaya
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing unit kerja
5. Bagan Akun Standar, serta
6. Kebijakan Institut lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan
penganggaran dalam upaya membantu menteri/pimpinan lembaga
untukmenghasilkan RKA-K/L yang berkualitas suatu audit.
C. Waktu Pelaksanaan Reviu RKA KL
Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dilaksanakan pada saat penyusunan
Anggaran tingkat Institut, reviu tidak dilakukan pada saat penyusunan
anggaran oleh unit kerja masing-masing. Reviu RKA-KL dilakukan sebelum
penetapan pagu definitif dari Kementerian Agama RI.
9 Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
D. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA-K/L
Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu. Prinsip
objektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu RKA-K/L melaksanakan reviu
terhadap RKA-K/L dengan jujur, integritas, dan tidak mengkompromikan
kualitas.
Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas RKA-K/L, perlu
dipertimbangkan kompetensi pereviu Tim Reviu RKA-K/ L yang akan
ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu RKA-K/L, maka Tim Reviu RKA-K/L
secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut:
1. Memahami Renstra IAIN Salatiga
2. Memahami Tahapan Renstra IAIN Salatiga pada tahun berjalan
3. Memahami program prioritas IAIN Salatiga pada tahun berjalan
4. Memahami Tata cara penyusunan RKA-K/L;
5. Memahami Standar Biaya yang berlaku;
6. Memahami bagan akun standar;
7. Memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang direviu
8. Memahami analisis basis data;
E. Metodologi Reviu RKA-KL
1. Pengujian Dokumen: Pengujian dokumen dapat dilakukan dengan beberapa
teknik meliputi sebagaiberikut:
a. Membandingkan dokumen yakni membandingkan dokumen
anggaran yang ditetapkan dengan dokumen anggaran yang
disusun
b. Membandingkan program kegiatan yang dibuat dengan Indikator
Kinerja Utama Institut dan Unit kerja
c. Menganalisis satuan tarif dan nomenklatur yang dibuat dengan
standar satuan biaya yang berlaku
d. Menganalisis akun pada belanja tertentu dengan bagan akun
standar yang berlaku
e. Menganalisis harga satuan untuk belanja yang tidak diatur dalam
10 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga
standar biaya dengan mengacu pada harga pasar
f. Menganalisis kesesuaian kegiatan yang disusun dengan
TOR/proposal kegiatan
g. Menganalisis kecukupan dana kegiatan yang disusun
2. Observasi: Observasi dilakukan dengan survey/tinjauan langsung terhadap
item rincian anggaran yang memerlukan informasi langsung sehingga
simpulan hasil reviu menjadi lebih relevan dan andal.
3. Wawancara: Wawancara terhadap penyusun kegiatan dan program untuk
memastikan semua komponen anggaran yang disusun telah sesuai dengan
maksud dan tujuan disusunnya program dan kegiatan tersebut. Hal ini juga
dapat membantu penyusun dalam melakukan konsultansi langsung dengan
auditor/pereviu untuk mendapatkan program/kegiatan yang ideal dan
sesuai ketentuan yang berlaku.
11 Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
BAB III. TAHAPAN REVIU RKA-K/L
Pedoman pelaksanaan reviu Anggaran RKA-KL dimaksudkan sebagai
bahan rujukan/acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan
kegiatan reviu Anggaran RKA-KL. Pedoman pelaksanaan reviu anggaran RKA-
KL ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan
reviu, termasuk di dalamnya prosedur reviu anggaran RKA-KL yang berisi
serangkaian langkah/tata cara yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksa
Intern (SPI) dan/atau pereviu dalam mereviu dokumen perencanaan
penganggaran. Dalam melakukan reviu RKA KL terdapat 3 (tiga) tahapan reviu,
meliputi:
A. Tahap Perencanaan Reviu RKA KL
Tahap perencanaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh auditor/pereviu dengan memetakan kondisi umum untuk kemudian
dituangkan dalam dokumen perencanaan reviu anggaran. Hal ini dilaksanakan
untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses reviu dapat berjalan
dengan efektif dan efisien. Terdapat 2 persiapan utama dalam proses
perencanaan ini, yakni meliputi:
1. Persiapan Internal
a. Penelaahan Dokumen Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
Dalam dokumen PKPT idealnya mencakup analisis risiko Reviu RKA-
K/Lyang akan dihadapi pada Tahun Anggaran berjalan, sehingga
menentukan dalam hal penetapan jumlah personil dan kompetensi
personil yang akan ditugaskan.
b. Melakukan permohonan kepada pimpinan tertinggi (dalam hal ini
Rektor) untuk melaksakan kegiatan reviu anggaran. Hal ini untuk
mendapatkan legalitas penugasan reviu anggaran.
c. Menyusun dan menetapkan susunan tim reviu. Tim reviu paling
sedikit 1 (satu) ketua tim dan anggota tim. Personil pada tim yang
ditugaskan untuk melakukan reviu anggaran merupakan personil
yang memiliki kompetensi yang cukup sekurangnya-kurangnya
12 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga
mencakup 3 bidang yakni perencanaan anggaran, standar biaya dan
bagan akun standar. Prinsipnya persyaratan kompetensi teknis yang
secara kolektif harus dipenuhi. Jumlah personil yang
ditugaskandisesuaikan dengan besaran nominal pagu anggaran.
Sebagai dasarpelaksanaan reviu anggaran, pimpinan SPI menerbitkan
surat tugas reviu anggaran. Surat tugas tersebut paling sedikit
menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim, ruang lingkup
reviu, lokasi, serta waktu pelaksanaan reviu.
d. Menyusun dan menetapkan program dan prosedur reviu. Dari hasil
penelaahan PKPT auditor/pereviu menetapkan luas ruang lingkup
reviu dan melakukan scoring kegiatan anggaran prioritas termasuk
dokumen Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
e. Menuangkan program reviu yang telah ditetapkan untuk kemudian
mempersiapkannya dalam instrumen/dokumen Kertas kerja Reviu
(sama halnya dengan Kerta Kerja Audit).
f. Mempersiapkan instrumen peraturan teknis penyusunan anggaran
sebagai bahan rujukan utama sekurang-kurangnya PMK 136 Tahun
2014 mengenaipetunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja
dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar
isian pelaksanaan anggaran, PMK tentang Standar Biaya Masukan dan
Standar Biaya Masukan Lainnya, PMK Bagan Akun Standar, PMK
Standar Struktur Biaya, PMK Standar Biaya Keluaran, dan Perpres
Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Persiapan Koordinasi lintas sektoral
a. Berkomunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan (dalam hal ini Rektor)
terkait Arah kebijakan umum Pemerintah dan Universitas. Hal ini
menyangkut tentang apakah terdapat program/kegiatan prioritas, hal-hal
yang dikhususkan, alokasi terpusat dan terdesentralisasi, program
unggulan, serta hal-hal yang dibatasi.
b. Berkoordinasi dengan pimpinan teknis penyusun anggaran (Biro PK dan
Subbag perencanaan dan program) untuk mendapatkan dokumen RKA-
13 Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
KL beserta RPA/RBA masing-masing unit penyusun anggaran.
c. Berkoordinasi dengan pimpinan teknis penyusun anggaran (Biro PK dan
Subbag perencanaan dan program) untuk penetapan jadwal reviu dan
auditor/pereviu yang menjadi PIC.
d. Memastikan surat undangan dari Biro PK telah disusun dan disampaikan
kepada unit penyusun anggaran untuk dapat hadir pada jadwal yang
ditetapkan. Mengingat dalam proses reviu perlu ada penjelasan
komprehensif terkait program dan kegiatan unit penyusun, maka
kehadiran tim pengelola anggaran unit kerja/penyusun anggaran dapat
hadir dalam proses reviu sehingga maksud dan tujuan program kegiatan
dapat disinkronisasi.
e. Berkoordinasi dengan pihak lainnya untuk mendapatkan dokumen
pendukung seperti Renstra (Rencana Strategis) Pemerintah dan
Universitas, Indikator Kinerja Utama (IKU), pagu indikatif dan rancangan
awal RKP, hasil temuan BPK dan compliance/operational Reviu RKA-
K/Latas realisasi belanja tahun lalu.
f. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jendral dan dapatkan hasil reviu
anggaran yang dilakukan Itjen baik tahun lalu maupun tahun berjalan
sebagai acuan kebijakan umum.
B. Tahap Pelaksanaan Reviu RKA KL
Pelaksanaan reviu anggaran RKA-KL yang dilakukan oleh PereviuSPI
dan/atau pereviu dapat dilakukan secara paralel dalam 1 lokasi/tempat
dengan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan kick off meeting dengan unit penyusun anggaran dengan
menyampaikan tujuan dan ruang lingkup, sasaran serta metodologi
reviu;
2. Menyampaikan informasi umum, jadwal pelaksanaan reviu, dokumen
yang harus disiapkan, auditor/pereviu yang menjadi PIC dalam proses
reviu, serta tata cara tindaklanjut hasil reviu;
3. Menampilkan informasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Rektor dan
14 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga
menjadi PAGU anggaran Indikatif;
4. Menampilkan informasi kebijakan umum dan khusus terkait anggaran
(merupakan hasil koordinasi dengan Biro PK), termasuk hal-hal yang
prioritas dan dibatasi;
5. Menyampaikan peraturan dan kebijakan yang menjadi bahan
rujukan/acuan utama dalam proses penyusunan anggaran yang menjadi
RKA-KL.
Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan reviu anggaran RKA-KL
sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Dapatkan dokumen anggaran yang disusun oleh unit kerja, meliputi:
a. Surat pengantar dan/atau pernyataan yang ditandatangani oleh
pimpinan tertinggi unit kerja penyusun anggaran, yang isinya
mencakup nilai nominal anggaran total, anggaran per sumber
anggaran, dan pernyataan bahwa anggaran telah disusun berdasarkan
basis kinerja dan kebutuhan prioritas yang menunjang IKU;
b. Daftar rincian Pagu anggaran per unit kerja per sumber anggaran;
c. Rekapitulasi Rincian Bisnis Anggaran (RBA) dan item RBA per unit
kerja per sumber anggaran;
d. Arsip Data Komputer (ADK) RBA per unit kerja per sumber anggaran;
e. Data SIMAK-BMN per unit kerja;
f. Term of Refference (TOR)/Proposal per program dan kegiatan anggaran,
yang sekurang-kurangnya mencakup informasi/penjelasan umum,
maksud dan tujuan, sasaran, waktu pelaksanaan dan Rencana
Anggaran Biaya (RAB).
2. Pengujian dan analisis kepatuhan (compliance) dalam penerapan kaidah-
kaidahpenganggaran sesuai peraturan dan kebijakan umum/khusus,
antara lain:
a. Membandingkan jumlah anggaran yang disusun oleh unit kerja dalam
RBA telah sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh
universitas;
b. Penggunaan kegiatan dan output telah sesuai dengan jenis dan
15 Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
klasifikasi kegiatan belanja;
c. Penggunaan akun belanja telah sesuai dengan ketentuan Bagan Akun
Standar (BAS);
d. Penggunaan nomenklatur dan satuan tarif dengan Standar Biaya
Masukan, Standar biaya masukan lainnya, dan standar harga pasar;
e. Penempatan program dan kegiatan pada sumber anggaran (RM
Operasional, RM Rencana kerja Pemerintah, BOPTN dan BLU) telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Pemaketan pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan ketentuan
pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam hal ini pengadaan barang
dan jasa harus disinkronisasikan dengan RUP (Rencana Umum
Pengadaan) Universitas;
g. Memastikan anggaran bukan merupakan kontrak tahun jamak (multi
years contract), apabila ada maka harus dikaji perizinannya dari
Menteri Keuangan.
h. Memastikan program dan kegiatan telah di scoring untuk menentukan
prohram dan kegiatan prioritas, baik ditingkat Universitas muput unit
kerja;
i. Memastikan konsistensi pencantuman sasaran kinerja Indikator
Kinerja Utama (IKU) meliputi volume keluaran dan indikator kinerja
kegiatan dalam RBA sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renstra
satuan kerja dan RKP.
j. Memastikan kepatuhan dalam pencantuman tematik pada level
Keluaran.
3. Wawancara dengan cara berdiskusi dengan penyusun anggaran meliputi:
a. Membedah dan mengkaji Term of Refference (TOR) atau proposal
kegiatan anggaran untuk memastikan maksud dan tujuan kegiatan
telah sesuai dengan pengalokasian anggaran.
b. Mengetahui formulasi penghitungan volume kegiatan. Apakah
kegiatan menggunakan jumlah riil atau menambahkan jumlah
cadangan.
16 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga
c. Memastikan formulasi telah dilakukan secara memadai yang
mempertimbangkan unsur efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
program dan kegiatan.
d. Mengetahui pola penganggaran yang dilakukan pada saat
penyusunan anggaran di unit kerja. Apakah telah mengakomodir dan
mencakup semua kebutuhan pada setiap elemen bagian dan prioritas
kegiatan untuk mencapai IKU.
4. Menuangkan hasil reviu dalam Kertas Kerja Hasil Reviu Anggaran. Dalam
KKRA menitikberatkan pada hal-hal sebagai beriku:
a. Kelengkapan dokumen anggaran yang telah disusun oleh unit kerja
b. Kesesuaian Pagu anggaran yang disusun dengan pagu anggaran
indikatif yang ditetapkan pimpinan universitas
c. Kelengkapan legalitas berupa otorisasi dokumen anggaran yang
ditandatangani oleh pimpinan unit kerja
d. Kondisi/temuan/catatan terkait ketidaksesuaian dan/atau
ketidakpatuhan penyusunan anggaran dengan kaidah-kaidah
penyusunan anggaran, Standar biaya masukan, Standar biaya
keluaran, harga pasar, Bagan Akun Standar, termasuk kesalahan
dalam perhitungan volume dan satuan.
e. Penjelasan temuan dari hasil wawancara atau diskusi dengan
penyusun anggaran.
f. Hipotesis awal atas temuan dengan mengajukan opsi-opsi yang
menjadi alternatif solusi yang relevan atas kondisi/temuan/catatan
yang terjadi
g. Tandatangan sebagai bukti bahwa hasil reviu diketahui oleh
sekurang-kurangnya auditor/pereviu, penyusun reviu, atasan
langsung auditor/pereviu dan Biro PK sebagai pimpinan teknis
penyusunan anggaran.
C. Tahap Tindak Lanjut Hasil Reviu Anggaran RKA-KL
SPI atau periviu harus melakukan monitoring/pemantauan atas
17 Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
tindaklanjut hasil reviu. SPI harus memastikan bahwa hasil reviu telah
dibahas secara internal baik tingkat univeristas maupun tingkat unit kerja,
untuk kemudian diputuskan dan dipilih opsi yang direkomendasikan.
Setelah Anggaran RBA telah diperbaiki atau disesuaikan, kemudian
disampaikan kepada Rektor c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan/Bagian
Perencanaan Universitas untuk dapat direkapitulasi dan finalisasi menjadi
RBA lingkup Satuan Kerja PTKIN dengan tembusan SPI.
SPI atau Tim Pereviu RBA wajib mendokumentasikan seluruh KKRA
dan dokumen RBA fakultas/ unit beserta TOR/RAB/dokumen pendukung
lainnya, serta Anggaran/RBA yang telah ditindaklanjuti sebagai bagian dari
pertanggungjawaban kegiatan reviu.
18 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga
BAB IV. PELAPORAN HASIL REVIU
Untuk pelaksanaan pelaporan reviu anggaran RKA-KL mencakup hal-hal
harus diperhatikan yaitu, melaksanakan diinventarisasi, direkapitulasi dan
dituangkan dalam format laporan. Dalam laporan diharuskan menuangkan
analisis apa yang terjadi, sebab dan akibat serta kelemahan-kelemahan yang
ada sehingga berpotensi menjadi permasalahan dikemudian hari. Kemudian
dari hasil analisis dapat dibuatkan rekomendasi yang beriisi opsi/alternatif
solusi yang dapat dilakukan oleh Biro PK dan unit kerja penyusun anggaran.
Opsi/alternatif solusi juga harus mempertimbangkan risiko material universitas
dan unit kerja, dan menitikberatkan prinsif efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
Laporan hasil reviu anggaran juga menginformasikan bahwa pelaksanaan
reviu anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja reviu anggaran
yang telah disusun pada tahap perencanaan oleh SPI atau Pereviu. Pelaksanaan
reviu telah dilaksanakan sesuai prosedu reviu yang disepakati internal dan
pedoman reviu yang berlaku. Dimana hasil pelaksanaan prosedur reviu
dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu Anggaran (KKRA) dan direviu kembali
secara berjenjang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis (Kepala/Sekretaris
SPI).
Laporan hasil reviu dibahas dan disampaikan kepada Rektor untuk
segera ditindaklanjuti diambil keputusan khususnya apabila terdapat
kondisi/catatan yang bersifat strategis yakni yang berpotensi menghambat
tidak tercapainya IKU Univeritas. Biro Perencanaan dan keuangan dan/atau
Bagian Perencanaan sebagai penanggungjawab teknis penyusunan anggaran
memastikan penyelesaian tindak lanjut segera dilakukan oleh unit penyusun
anggaran.
19 Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Lampiran 1. Berita Acara Review Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)-
RKA/KL
BERITA ACARA REVIEW RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN (RPA)-RKA/KL
DANA: (sumber anggaran)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
TAHUN ANGGARAN: /
Tanggal pengajuan :
Direview tanggal :
Unit Satuan Kerja :
RPA TA :
PAGU : Rp
Pada hari ini, …………….. tanggal ……. bulan ……………. tahun ……………. pukul
…………. WIB bertempat di ………………… telah dilakukan review RPA tahun
anggaran …………….pada unit kerja …………………IAIN Salatiga.
Berikut informasi dan kondisi hasil review RPA TA …….. unit kerja …………..
Perihal catatan dan rekomendasi atas hasil review menjadi wilayah
kewenanganpengelola keuangan IAIN Salatiga berserta unit kerja untuk
menindaklanjutinya.
(BERI) TANDA "√" PADA KOTAK BERKENAAN 1. Berkas Review RPA
SK KPA penetapan pagu anggaran
Surat pengajuan dari unit kerja
Rekap RPA (hard copy dan soft copy)
Rincian RPA (hard copy dan soft copy)
Term of reference (TOR) per kegiatan
Kontrak Kinerja Unit Kerja / IKU
Dokumen pendukung lainnya
2. Catatan PAGU Anggaran BOPTN:
REKAPITULASI PAGU PER MAK (disesuaikan dengan usulan RPA masing-
masing)
Jenis Belanja Sumber Anggaran
Rupiah %
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Belanja Bahan
Honor Output Kegiatan
Belanja Sewa
Belanja Jasa Profesi
Belanja Perjalanan Biasa
20 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
TOTAL
Keterangan: Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran terdapat ketidaksesuain Pagu/jumlah belanja perjalanan yang dianggarkan dengan kuota/jumlah maksimum belanja perjalanan yang ditetapkan oleh bagian Perencanaan. PAGU Belanja Perjalanan yang ditetapkan oleh Rektor Rp. ……………………………. PAGU Belanja Perjalanan yang dianggarkan oleh Unit Kerja Rp. ……………………………. - Rp. …………………………….. Penjelasan:
Pelaksanaan review ini selesai pada pukul …….. pada hari ……. tanggal ….. bulan …….. tahun……
Salatiga,………………………
Mengetahui Direviu oleh Disetujui oleh
Wakil Rektor/Dekan/Bidang
AUPK
Anggota SPI Kepala SPI
NIP. NIP. NIP.
21 Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Lampiran 2. Lampiran Berita Acara Review Rencana Penggunaan Anggaran
(RPA)
A. 2132 (Peningkatan Akses Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi
Islam)
a. Kesesuaian terhadap Pagu Anggaran
1. Catatan dan Temuan
2. Rekomendasi
b. Kesesuaian dengan Standar Biaya dan Peraturan Lainnya
1. Catatan dan Temuan
Penjelasan Catatan dan temuan Berikut catatan terinci terkait standar biaya diantaranya yaitu:
No Output Kegiatan Kegiatan Catatan
1.
2.
3.
2. Rekomendasi
Penyampaian Opsi/alternatif solusi sebagai rekomendasi konstruktif
Rekomendasi atas Catatan/temuan diatas adalah sebagai berikut:
No Output Kegiatan Kegiatan Rekomendasi
1.
2.
3.
c. Kesesuaian dengan Kontrak Kinerja/IKU
1. Catatan dan Temuan
Penjelasan Catatan dan temuan
Berikut catatan terinci terkait kesesuaian IKU diantaranya yaitu:
No Output Kegiatan Kegiatan Catatan
1.
2. Rekomendasi
Penyampaian Opsi/alternatif solusi sebagai rekomendasi konstruktif
Rekomendasi rinci atas Catatan/temuan diatas adalah sebagai berikut:
No. Output Kegiatan Kegiatan Rekomendasi
1.
d. Kesesuaian terhadap Kode Kegiatan, Output, Mata Anggaran Jenis Belanja
22 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga
1. Catatan dan Temuan
Penjelasan Catatan dan temuan
Berikut catatan terinci terkait kesesuaian Kode kegiatan, Output dan Mata Anggaran
diantaranya yaitu:
No Output Kegiatan Kegiatan Catatan
1.
2. Rekomendasi
Penyampaian Opsi/alternatif solusi sebagai rekomendasi konstruktif
Rekomendasi rinci atas Catatan/temuan diatas adalah sebagai berikut:
No. Output Kegiatan Kegiatan Rekomendasi
1.
e. Kelengkapan TOR
1. Catatan dan Temuan
Penjelasan Catatan dan temuan
Berikut catatan terinci terkait kelengkapan TOR diantaranya yaitu:
No Output Kegiatan Kegiatan Catatan
1.
2. Rekomendasi
Penyampaian Opsi/alternatif solusi sebagai rekomendasi konstruktif
Rekomendasi rinci atas Catatan/temuan diatas adalah sebagai berikut:
No. Output Kegiatan Kegiatan Rekomendasi
1.
f. Catatan Lainnya
1. Catatan dan Temuan [Penjelasan Catatan dan temuan]
2. Rekomendasi [Penyampaian Opsi/alternatif solusi sebagai rekomendasi konstruktif]
23 Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
KOP SURAT
Nomor
: ........................................ .........., .....................
Lamp. : 1 laporan
Hal : Penyampaian Hasil Review RPA-Revisi
Tahun Anggaran ......
Kepada Yth.
Rektor
Universitas .........................
di Tempat
Assalamu’alaikum Wr.Wb. Sehubungan dengan pelaksanaan review Rencana Penggunaan Angaran (RPA) Tahun Anggaran ................oleh SPI yang dilaksanakan dari tanggal………… s.d …………. dengan ini kami sampaikan Laporan hasil Review/Penelaahan RPA TA ........ unit Kerja di lingkungan Universitas .................... temuan/catatan/kondisi atas komponen dan rincian anggaran pada masing-masing RPA unit kerja yang kemudian kami rekomendasikan untuk proses tindaklanjut. Selanjutnya laporan ini dapat memberikan informasi umum bagi pimpinan dalam hal pengambilan keputusan strategis. Demikianlah penyampaian Laporan hasil review ini kami buat. Atas Perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI)
................................................ NIP. ......................................
24 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
LAPORAN HASIL REVIEW RENCANA PENGGUNAAN ANGARAN (RPA) - RKA-KL
UNIVERSITAS ........................................
Untuk RPA- RKA KL Tahun Anggaran ...............
I. PENDAHULUAN
Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............... tanggal ..............,
Universitas .......................... secara resmi ditetapkan sebagai Pengelola
Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Sebagai PK-BLU, UIN Jakarta
diberikan keleluasaan oleh Pemerintah dalam hal penggunaan anggaran yang
bersumber langsung dari masyarakat non-pajak (PNBP), namun dengan catatan
bahwa Universitas .......................... harus dapat mengelola dana tersebut
secara transparan, terbuka, profesional, efektif dan efisien berdasarkan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Dalam hal pelaksanaan anggaran, Universitas .................... dituntut untuk
melaksanakan pengelolaan anggaran secara profesional, mulai dari
perencanaan, proses pelaksanaan, hingga tahap monitoring dan evaluasi. Oleh
karena itu seyogyanya baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran
selalu memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan anggaran dengan cara
merujuk pada aturan terkait pedoman penyusunan anggaran. Sesuai amanat
PMK 136 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan dan
penelaahan anggaran, intansi pemerintah diamanatkan untuk menyusun
anggaran sesuai kaidah perencanaan anggaran sebagai berikut (pasal 5):
1. Mencantumkan sasaran kinerja
2. Menjamin total Pagu Anggaran sesuai dengan Porsi Anggaran yang
ditetapkan K/L
3. Menjamin rincian sumber dana sesuai dengan sumber dana yang
ditetapkan K/L
4. Menjamin kelayakan anggaran dan mematuhi ketentuan yang berlaku
5. Memastikan pencantuman tematik APBN pada level keluaran
Dan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran, maka
anggaran perlu dilakukan reviu atau penelitian anggaran yang telah disusun.
Pasal 7 PMK 136/2013 menjelaskan bahwa pelaksanaan reviu anggaran
dilaksanakan oleh Sekjen Kementerian dan APIP K/L. Sebelum pelaksanaan
reviu anggaran oleh pihak eksternal, maka khusus UIN Syarif Hidayatulah
jakarta melakukan tindakan prevenif dengan melaksanakan review anggaran
pada tingkat unit satuan kerja.
25 Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
Untuk menjalankan peran, tugas dan fungsi APIP K/L, berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 pasal 35 tentang Perangkat
pemeriksa/pengawas internal Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum (BLU)
serta PMA Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 1 tentang SPI sebagai unit pemeriksa
internal UIN/IAIN/STAIN: …………….., maka proses reviu anggaran
UIN/IAIN/STAIN: …………….., dapat dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksa
Intern (SPI). Dengan demikian, secara tugas dan fungsi, SPI melakukan tugas
dan fungsi menelaah, menganalisis, dan melakukan penilaian atas penyusunan
anggaran unit satker UIN/IAIN/STAIN: …………….., untuk kemudian
memberikan rekomendasi terkait proses perbaikan dalam rangka pemenuhan
kaidah-kaidah penyusunan anggaran.
Secara umum SPI melaksanakan reviu atas penyusunan belanja setiap unit
satker dilingkungan UIN/IAIN/STAIN: …………….., a yang meliputi semua jenis
belanja yang bersumber dari dana BLU, RM. Aspek-aspek yang diriviu oleh SPI
atas anggaran belanja unit satker diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Aspek Kelayakan Anggaran untuk menghasilkan sebuah Output
Yakni menelaah, mengukur dan menganalis atas kesesuaian penyusunan
kegiatan/program pada mata anggaran/output. Hasil reviu atas aspek ini
secara umum menggambarkan kondisi faktual atas anggaran akan
dilaksanakan, untuk kemudian merekomendasikan sesuai dengan
kaidah-kaidah penyusunan anggaran yang berlaku.
2. Aspek kesesuaian Peraturan yang berlaku
Merujuk pada PMK No. 136 Tahun 2013, tentang pedoman/juknis
penyusunan Anggaran dan penelahaan RKA-KL maka fokus penelaahan
anggaran atas RPA Unit satker UIN/IAIN/STAIN: …………….., diantaranya
yaitu:
a. Alokasi Anggaran yaitu porsi anggaran unit satker UIN/IAIN/STAIN:
…………….., yang telah ditetapkan oleh KPA (Kuasa Pengguna
Anggaran)
b. RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yaitu hasil kesepakatan Pemerintah
dan DPR dalam pembicaraan Pendahuluan rancangan APBN
c. Penggunaan Standar Biaya Masukan yaitu penerapan tarif
biaya/harga satuan yang menjadi acuan atas rincian anggaran
d. Klasifikasi akun yaitu pengelompokan belanja pada rincian anggaran
berdasarkan kode akun, output, suboutput, serta komponen belanja
e. Kebijakan pemerintah lainnya yaitu kebijakan-kebijakan dengan
lingkup nasional yang sifatnya membatasi, memaksimalkan, dan
mengoptimalisasi dalam hal kegiatan/belanja dan/atau standar biaya
26 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga
acuan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran
pemerintah
f. Kebijakan Universitas lainnya yaitu kebijakan-kebijakan dengan
lingkup Universitas yang sifatnya membatasi, memaksimalkan, dan
mengoptimalisasi dalam hal kegiatan/belanja dan/atau standar biaya
acuan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran
Universitas
Peraturan yang kami gunakan dalam proses review anggaran (RPA) revisi
tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut.
a. PMK No. 136 Tahun 2013, tentang pedoman/juknis penyusunan
Anggaran dan penelahaan RKA-KL
b. PMK No. 71 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya dan
indeksasi dalam penyusunan RKAKL
c. Permendikbud nomor 108 Tahun 2013 tentang penggunaan dana
BOPTN
d. PMK No. 53 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya 2015
e. PMK No. 57 Tahun 2015 Tentan Revisi SBM 2015
f. SMK S-39 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Masukan Lainnya PTKN
Kemenag
g. Permenpan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pembatasan pertemuan luar
kantor
h. PMK Nomor 57 tahun 2015 tentang Bagan Akun Standar
i. Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
3. Aspek kesesuaian dengan kontrak Kinerja (IKU).
Yakni menelaah, mengukur dan menganalis atas kesesuaian penyusunan
kegiatan/program pada mata anggaran/output setiap unit satker
UIN/IAIN/STAIN: …………….., dengan Sasaran Kinerja atau Kontrak
Kinerja yang telah ditandatangani pimpinan unit masing-masing. Kontrak
kinerja tersebut menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing
unit satker UIN/IAIN/STAIN : …………….., yang aka
dipertanggungjawabkan tingkat pencapaiannya diakhir tahun anggaran.
Peraturan yang kami gunakan dalam proses review anggaran (RPA) revisi
tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut.
a. Permenpan nomor 09 tahun 2007 tentang pedoman umum penetapan
Indikator Kinerja Utama dilingkungan intansi pemerintah.
b. Permenpan nomor 20 tahun 2008 tentang petunjuk penyusunan
Indikator Kinerja Utama
27 Pedoman Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
c. Keputusan Rektor UIN/IAIN/STAIN: …………….., tentang
Implementasi Sistem Manajemen Strategis UIN/IAIN/STAIN:
……………..,
4. Aspek kelengkapan Administratif
Yakni memastikan dan menelaah dokumen administratif pendukung atas
anggaran yang disusun/dimasukkan dalam RPA unit satker. Dokumen
pendukung dantaranya adalah TOR (Term of Reference), Juknis dan atau
Pedoman pelaksanaan kegiatan, SOP pelaksanaan anggaran, serta aturan
lainnyadalam hal pelaksanaan anggaran internal.
Peraturan yang kami gunakan dalam proses review anggaran (RPA) revisi
tahun anggaran 2015 adalah PMK No. 136 Tahun 2013, tentang
pedoman/juknis penyusunan Anggaran dan penelahaan RKA-KL.
II. LAPORAN HASIL REVIU
Pada tanggal .............. s.d.............., kami telah melaksanakan review RPA/RKA-KL
seluruh unit kerja Universitas..........................., dengan metode review penelaahan
dokumen dan wawancara, pelaksaaan review dilaksanakan secara langsung dengan
pengelola keuangan unit kerja.
Pelaksanaan review dilaksanakan di ruang....................................., dengan jadwal
dan Pagu yang direview adalah sebagai berikut:
No. Tanggal Unit Kerja Pagu Anggaran
1.
2.
3.
4.
5.
CATATAN DAN REKOMENDASI
Secara umum temuan hasil review atas seluruh RPA/RKA-KL pada unit kerja
Universitas ............................ sejenis sehingga hasil catatan dapat kami inventarisir
adalah sebagai berikut:
No. Unit Kerja Catatan/Kondisi/Temuan Rekomendasi
1.
2.
3.
4.
5.
Dari hasil penelaahan dan rekapitulasi per rincian anggaran, berikut nilai/nominal
anggaran yang memuat catatan/temuan yang perlu ditindaklanjuti:
28 Satuan Pengawasan Internal Institut Agama Islam Negeri Salatiga
No. Unit Kerja Pagu Anggaran Nilai Catatan % Catatan atas
Pagu
1.
2.
3.
4.
5.
Demikian hasil review yang dapat kami laporkan, semoga informasi hasil review ini
dapat dijadikan informasi tambahan bagi pimpinan universitas dalam pengambilan
keputusan strategis. Terima Kasih
..............,
...............................
Kepala SPI
............................................
NIP. ....................................