PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 9 TAHUN 2011 BUKU 3 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI buku 3.indd 1 3/2/11 6:44:09 PM
28
Embed
PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI ... · Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Dokumen usulan secara lengkap dapat dilihat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAHPERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 9 TAHUN 2011
BUKU 3
KEMENTERIANPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
buku 3.indd 1 3/2/11 6:44:09 PM
ii
buku 3.indd 2 3/2/11 6:44:09 PM
iii
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
buku 3.indd 3 3/2/11 6:44:10 PM
iv
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor: 33 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH.
buku 3.indd 4 3/2/11 6:44:10 PM
v
PERTAMA : Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah digunakan untuk :
a. memberikan kesamaan pemahaman mengenai roadmap reformasi birokrasi;
b. memberikan panduan penyusunan roadmap reformasi birokrasi bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
KEDUA : Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 25 Februari 2011
buku 3.indd 5 3/2/11 6:44:10 PM
vi
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 11.1 Latar belakang 11.2 Tujuan 2
BAB II GAMBARAN UMUM 32.1 Pengertian 32.2 Prinsip Dasar 32.3 SistematikaRoadMapReformasiBirokrasi 4
BAB III LANGKAH-LANGKAH KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentangGrand DesignReformasiBirokrasidanPeraturanMenteriNegaraPendayagunaanAparaturNegaradanReformasiBirokrasiNomor20tahun2010tentangRoadmap Reformasi Birokrasi, ditegaskan bahwa pada tahun 2011diharapkanseluruhinstansipusattelahberprosesmelaksanakanreformasibirokrasiinstansidansecarabertahapmencapaipeningkatankinerjayangsesuai dengan indikator keberhasilan yang telahdigariskanpada tahun2014.
Salah satu tonggak penting yang menandai mulai berprosesnyaKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakanreformasi birokrasi, adalah tersedianya dokumen usulan yang didalamnya terdapat roadmap reformasi birokrasi Kementerian/Lembagadan Pemerintah Daerah. Dokumen usulan adalah langkah awal bagiKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakanreformasibirokrasi.
Dokumen usulan secara lengkap dapat dilihat pada PedomanPengajuanDokumenUsulanReformasiBirokrasi Kementerian/LembagadanPemerintahDaerah.Salahsatubagianpentingdaridokumenusulanadalah roadmap. Dalam konteks ini, yang dimaksud roadmap adalahrencanakerjarincidanberkelanjutanyangmenggambarkanpelaksanaanreformasibirokrasisampaidengantahun2014.Selainrencanapelaksanaankegiatan, roadmapmenjelaskan informasipenting lainyangmencakup:penanggungjawab,pelaksana,dukunganyangdiperlukan,anggarayangdiperlukansertatargetatauindikatorpencapaiannya.
Roadmap reformasi birokrasi akan menjadi alat bantu bagiKementerian/Lembaga dan PemerintahDaerah untukmencapai tujuanpenyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.Mengingat pentingnya informasi yang dicakup dalam roadmap sebagai
buku 3.indd 1 3/2/11 6:44:10 PM
BAB IPendahuluan
Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
2
basis pelaksanaan reformasi birokrasi, maka disusunlah pedoman ini.Pedoman ini diharapkan akan mempermudah Kementerian/LembagadanPemerintahDaerahdalammerancang roadmapdanmelaksanakanreformasi birokrasi sesuai dengan kesiapan, tahapan dan karakteristikmasing-masingKementerian/LembagadanPemerintahDaerah.
1.2 Tujuan
a. Memberikan kesamaan pemahaman mengenai roadmap reformasibirokrasi;
b. Memberikanpanduanpenyusunanroadmap reformasibirokrasibagiKementerian/LembagadanPemerintahDaerah.
buku 3.indd 2 3/2/11 6:44:10 PM
Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
3PermenPANdanRBNo:9Tahun2011
BAB I IGAMBARAN UMUM
2.1 Pengertian
Secara harfiah, roadmap dapat diartikan sebagai peta penentu ataupenunjukarah.Dalamkonteksupayapencapaianhasilsuatukegiatan,roadmap adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruhrencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktutertentu.
Informasi lain yang minimal harus dijelaskan dalam roadmap adalahtahapanatauaktivitas-aktivitasyangharusdilakukanuntuksetiapprogramdankegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggungjawab, dukungan yangdibutuhkan,dananggaranyangdiperlukan.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, roadmap dapat digunakansebagaialatbantudalampengukuranpencapaiankinerjasertamonitoringdanevaluasi.
2.2 Prinsip Dasar
a. Jelas. Roadmap harus mudahdipahamidandapatdilaksanakan;b. Ringkas. Roadmap harusdisajikansecararingkasdanpadatsesuaiformat
yangditentukan;c. d. Terukur. Program,kegiatan,target,waktu,outputsdanoutcomes harus
hasildarikegiatantersebut;g. Komitmen. Roadmap harus merupakan kesepakatan bersama yang
memberikan gambaran kesadaran akan tanggungjawab yang harusdiselesaikan;
h. Dokumen resmi. Roadmap harus menjadi dokumen resmi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinanKementerian/LembagadanPemerintahDaerahbersangkutan.
a. RingkasanEksekutifBerisi uraian singkat substansi roadmapreformasibirokrasiKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisisaat ini, kondisi yang diharapkan, program, kegiatan, anggaran, rencanapenghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteriakeberhasilanyangditetapkan.
b. PendahuluanBerisi paparan kondisi nyata birokrasi pada Kementerian/Lembaga danPemerintahDaerah yangmencakupmasalah-masalah yangdihadapi danlangkah-langkahpembenahanyangakandilakukan.
c. Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi.• Pencapaian.Berisipaparanprogramdankegiatanreformasibirokrasi
yang sudah dicapai oleh Kementerian/Lembaga dan PemerintahDaerah.
• Rencana. Berisi paparan program dan kegiatan reformasi birokrasiyang sedang dan akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga danPemerintah Daerah, termasuk quick winsyangditetapkan.
• Kriteria keberhasilan.Berisipaparanmengenaihasilyangakandicapaiuntuksetiapprogramdankegiatanreformasibirokrasimasing-masingKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kriteria keberhasilaninimengacu pada Kriteria danUkuran Keberhasilan yang diterbitkanolehKementerianPANdanreformasibirokrasi.
• Agenda prioritas. Berisi paparan mengenai program dan aktivitasreformasi birokrasi yang sedang dan akan dilaksanakan berdasarkanskalaprioritasmasing-masingKementerian/LembagadanPemerintahDaerah.
• Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja. Berisi paparan mengenai jangka waktu pelaksanaan program dan aktivitas reformasi birokrasiyangsedangdanakandilaksanakanolehmasing-masingKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah beserta tahap-tahap pelaksanaanprogramdankegiatannya.
• Penanggungjawab.Berisi informasi tentang unit kerja atau sumberdaya manusia yang menjadi penanggungjawab setiap pelaksanaanprogramdankegiatan reformasibirokrasi Kementerian/LembagadanPemerintah Daerah terkait.
• Rencana anggaran. Berisi informasi mengenai rencana besarananggaranyangakandialokasikanuntukmendukungpelaksanaansetiapprogramdankegiatanreformasibirokrasi.
buku 3.indd 4 3/2/11 6:44:10 PM
Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
5PermenPANdanRBNo:9Tahun2011
d. Lampiran.Lampiranyangdimaksudadalahkelengkapanyangmendukungisidariroadmapyangdisampaikan.
3.1 Memahami Substansi, Outcomes, dan Outputs Setiap Programdan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Substansi, outcomes, dan outputs dari setiap program dan kegiatanreformasibirokrasidapatdilihatdalamPeraturanMenteriNegaraPendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentangRoadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2010 – 2014 pada Bab III Tabel 4.Memahami substansi, outcomes, dan outputs darisetiapprogramdankegiatanakanmembantutimreformasibirokrasiKementerian/LembagadanPemerintahDaerah untuk mengidentifikasi tahapan program dan kegiatan reformasibirokrasi.
3.2 Memahami Keterkaitan Antar Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Seluruh program dan kegiatan reformasi birokrasi memiliki keterkaitansatudenganlainnya.KeterkaitanantarprogramdankegiatanreformasibirokrasidapatdilihatpadaGambar1berikut:
3.3 Menetapkan Tingkat Penyelesaian Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Ada berbagai kegiatan pembenahan yang sudah, sedang dan akandilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dapatdijadikan sebagai program dan kegiatan reformasi birokrasi. Oleh karena itu,Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu mengenali pelaksanaanreformasi birokrasi di instansinya masing-masing, kemudian membandingkanantarahasilyangtelahdicapaidenganhasilyangdiharapkandalamRoadmap Reformasi Birokrasi dimasing-masing Kementerian/Lembaga dan PemerintahDaerah.
Jika sesuai, maka kegiatan tersebut bisa dinyatakan dalam dokumenusulansebagaikegiatanyang-sudahselesai.Sebaliknyajikabelumsesuai,makakegiatan tersebutdinyatakandalamdokumenusulan sebagai kegiatanyang–sedangdanakandilaksanakan.
1. Menginventarisasisetiapprogramdankegiatanreformasibirokrasi.Lakukaninvetarisasiprogramdankegiatandalamsuatudokumeninvetarisasi.Data hasil inventarisasi yang terkumpul selanjutnya digunakan untukmenyimpulkan tingkat penyelesaian program dan kegiatan yang dilakukanoleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk memudahkanprosespengambilansimpulan,datayangdikumpulkanharusdisertaidengandokumentasi yang secara obyektif dapat digunakan sebagai alat bantu,sebagaimanaFormulir1berikutini.
pelaksanaansepertipedoman,kurikulum,danjuklak.• Dokumen unsur pelaksana adalah dokumen yangmenjelaskan unit kerja/
unitorganisasi/timyangditunjukmelaksanakanprogram/kegiatanreformasibirokrasi. Dokumen dapat berupa Surat Keputusan (SK) pembentukan/penunjukantimpelaksanaprogram/kegiatanreformasibirokrasi.
• Dokumen peraturan adalah dokumen yang menjadi acuan pelaksanaansepertiSK,pedoman,juklak,danjuknis.
• Dokumenpenerapanadalahseluruhdokumenyangmerupakanbuktitelahditerapkannyasistemperbaikanyangdimandatkanolehreformasibirokrasi.Bentuk: Laporan kegiatan (bulanan, triwulan dan tahunan), dan hasilmonitoringdanevaluasi.
2. Mengumpulkan dokumen yang telah ditulis dalam formulir inventarisasi Mengumpulkan dokumen sesuai dengan hasil invetarisasi untuk
dikategorisasikan sesuai dengan program dan kegiatan reformasi birokrasiKementerian/LembagadanPemerintahDaerah.
buku 3.indd 12 3/2/11 6:44:15 PM
Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
13PermenPANdanRBNo:9Tahun2011
3. Memahami substansi dokumen yang telah dikumpulkanKegiatan ini untukmemahamidanmenganalisis substansidokumenuntukmencocokan keterkaitan antara dokumen yang ada dengan program dankegiatanreformasibirokrasiKementerian/LembagadanPemerintahDaerah.
4. Menilaikondisisetiapprogramdankegiatanreformasibirokrasi.Penilaiandilakukansekurang-kurangnyadaridokumenyangtelahdiidentifikasidandipahami.Selanjutnyadokumentersebutdibandingkandenganoutcomesyang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam roadmap reformasibirokrasi2010–2014masing-masingKementerian/LembagadanPemerintahDaerah (langkah 1). Formulir 2 di bawah ini digunakan sebagai alat bantuuntukmenilaikondisisetiapprogramdankegiatanreformasibirokrasi.
Kolom4 : keberadaan dokumen dalam bentuk laporan, foto ataudokumentasi lain,yangterekamdalambentukhardcopyatausoftcopy
Kolom5 : nilai dokumen yang didapat dari membandingkan indikatorpenilaiandengankondisi/keadaandokumen.
buku 3.indd 14 3/2/11 6:44:15 PM
Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
15PermenPANdanRBNo:9Tahun2011
Kolom6 : statusakhirdari dokumenyangditandaidenganwarnahijau,kuningdanmerah.Simbolisasiwarnayangdituliskaninisekaligusdapat diinterpretasikan untuk menetapkan status dokumen.Simbolisasiwarnatersebutadalahsebagaiberikut:
•Warna Hijau berartiprogramdan kegiatan yangdinilai sudahselesai dilaksanakan, dengan hasil yang sesuai dengan yangdimandatkandalamprogramdankegiatanreformasibirokrasi.
•Warna Merah berartibahwaprogramdankegiatanyangdinilaibelumatauakandilaksanakan.
Untuk program dan kegiatan yang mendapat status kuningdanmerah selanjutnya akan dibuat rencana kerja rinci untukmenyelesaikannya.Pemberianstatustersebutmerupakantitikawal pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/LembagadanPemerintahDaerah.Dengandemikian,setiapKementerian/LembagadanPemerintahDaerahakanmemilikititikawalyangberbeda-beda terhadap pelaksanaan 9 (sembilan) programreformasibirokrasi.
3.4 Membuat Rencana Aksi untuk Setiap Program dan KegiatanReformasi Birokrasi
Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan PemerintahDaerahberisikegiatan-kegiatanreformasibirokrasiyangsudah,sedangdanakandilaksanakan.Dalampenyusunanroadmap harusdiperhatikanketerkaitanantarkegiatan beserta outcomesnya,perkiraanwaktupenyelesaian setiapkegiatan,anggaranataubiayayangdibutuhkandansumberdayamanusiayangtersediauntuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
Berdasarkansemuapertimbangandiatas,makadikembangkanlahtargetkegiatan-kegiatan reformasi birokrasi yang akandilaksanakan sertahasil yangakandicapaiKementerian/LembagadanPemerintahDaerahsetiaptahun.AlatbantuyangdigunakanuntukmenyusunrencanaaksisetiapprogramdankegiatanreformasibirokrasidapatdilihatpadaFormulir3.
Kolom1 : nomorurutaktivitas.Kolom2 : tahapanprogramdankegiatanyangharusdilakukan.Kolom3 : hasilyangdiharapkandarisetiapaktivitasyangdilakukan.Kolom4 : pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
aktivitasyangdimaksud.Kolom5 : waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan
menyelesaikansetiapaktivitas(dalambulan).Kolom6 : detil waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan
menyelesaikan setiap aktivitas. Sebaran bulan yang adadalamformulirdiatas,menggambarkankapandimulaidankapanselesainyasuatuaktivitas.
Kolom7 : dukungan sumber daya dan teknis lainnya untukmelaksanakandanmenyelesaikan setiap aktivitas. Bentukdukungan, antara lain: komitmen pimpinan, SK pimpinanorganisasi,timdengananggotayangkompeten,20%alokasiwaktukerjadarisetiapanggotatim.
• Sebelum masuk ke langkah berikutnya, kenali kegiatan-kegiatan yang independen(tidakbergantungpadakegiatanlain)dankegiatan-kegiatanyangdependen(bergantungpadakegiatanlain).Contohkegiatanyangindependen, antara lain program penataan peraturan perundang-undangan,programpenguatanpengawasanbesertakegiatan-kegiatanyangadadidalamnya.Contohkegiatanyangdependenadalah:hampirseluruh kegiatan pada program penataan sistem manajemen SDMaparatur, bergantung pada ketersediaan profil kompetensi. Demikianpulaanalisabebankerjaakansempurnadilakukansetelahuraianjabatanselesaidilaksanakan.
• Untuk kegiatan-kegiatan yang independen akan dapat dilaksanakansecarabersamaan(paralel)sejauhdukunganyangdiperlukantersedia.
• Untuk kegiatan-kegiatan yang dependen harus dilaksanakan secaraberurutan(sekuensional).
3.5 Mengkonsolidasikan Semua Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Setelahmelaluilangkah-langkahdiatasdanmemahamirencanaaksisemuakegiatanreformasibirokrasi,selanjutnyatimreformasibirokrasiKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melakukan konsolidasi rencana aksiseluruhrencanaaksiyangsudahdibuat.
Konsolidasi rencanaaksi ini akanmemperlihatkan keterkaitan kegiatan,prioritaspelaksanaandantargetpenyelesaianprogramdankegiatanreformasibirokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah hingga tahun2014.
buku 3.indd 18 3/2/11 6:44:16 PM
Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
19PermenPANdanRBNo:9Tahun2011
BAB IVPENUTUP
Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian/LembagadanPemerintahDaerahinidiharapkandapatmembantuKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun roadmap reformasibirokrasi padamasing-masing Kementerian/Lembaga dan PemerintahDaerahsehingga instansi tersebut memiliki rencana kerja rinci dan berkelanjutanyang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu2010-2014.Sebagairencanakerjarincidanberkelanjutan,Roadmapreformasibirokrasijugamemberiinformasipentingterkaitdenganpelaksanaanprogram/kegiatan, seperti: penanggung jawab tiap program/kegiatan, perkiraan biayayangdiperlukansertatargetdanindikatorpencapaiannya.