Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP Kabupaten/Kota 1
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 2
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Merujuk pada amanat UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi Pemerintah Daerah
Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta dalam rangka
melaksanakan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang
sebagian telah diubah pada UU Nomor 8 Tahun 2005, dimana pelaksanaan
otonomi dimaksud dapat melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan. Pemerintah telah menerapkan sistem Desentralisasi, yaitu
penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam NKRI.
Selanjutnya salah satu penerapan kebijakan desentralisasi yang diterapkan
adalan Desentralisasi Fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di area tanggung
jawab finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan
sendiri. Hal ini dilaksanakan dengan memperhatikan dan melaksanakan UU
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah, yaitu suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional,
demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan
daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang adil
dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah secara signifikan,
maka pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menerapkan otonomi dan
desentralisasi secara optimal dipandang perlu, juga untuk menumbuhkan
kemandirian dan meningkatkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan
sumberdaya dan potensi di wilayahnya secara mandiri.
Penerapan kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan dalam rangka
melaksanakan pembangunan perikanan budidaya di daerah dilaksanakan untuk
mendukung percepatan pembangunan perikanan budidaya di daerah, yang
disesuaikan dengan potensi wilayah/daerah, kemampuan dan komitmen
pemerintah daerah, serta prioritas kebijakan.
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 3
Kemudian disadari bahwa tahun 2015 merupakan tahun pertama
pelaksanaan RPJMN ke-3 (2015-2019), dimana pada lima tahun ke depan
kebijakan pembangunan nasional akan difokuskan pada pembangunan ekonomi
kompetitif yang berbasis sumberdaya alam, pengembangan sumberdaya manusia
dan inovasi teknologi. Untuk itu arah kebijakan pembangunan perikanan
budidaya diarahkan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kelautan dan
perikanan yang ditujukan untuk menjawab isu-isu strategis yaitu ketahanan
pangan, daya saing, serta kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Selanjutnya postur anggaran Ditjen Perikanan Budidaya akan lebih berpihak
pada masyarakat, untuk mendukung secara langsung pelaksanaan strategi
kebijakan pengentasan kemiskinan (pro-poor), pertumbuhan (pro-growth),
pembukaan lapangan kerja (pro-job), dan pelestarian lingkungan (pro-
environment).
Suatu tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan
anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan suatu negara. Sebagai bagian
dari sistem perencanaan pembangunan, sejak tahun 2003 Pemerintah telah
melaksanakan sistem pelaksanaan anggaran yang baru atau reformasi kebijakan
penganggaran negara melalui penerapan UU Nomor 17 Tahun 2003, yaitu UU
Keuangan Negara. Salah satu upaya untuk mengimplementasikan secara
konsisten UU keuangan negara tersebut adalah dengan melaksanakan
perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja (performance-based budget), yang
menuangkan hubungan antara aspek keuangan dari seluruh kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja
dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan.
Walaupun selama lebih dari satu dekade pelaksanaan UU keuangan negara
tersebut telah dilaksanakan, namun pada implementasinya masih ditemui
beberapa kendala. Salah satu upaya untuk meminimalisasi masalah dan kendala
tersebut, maka dipandang perlu untuk menyusun petunjuk penyusunan rencana
kerja dan anggaran (RKA) Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2016 Satker Tugas
Pembantuan Kabupaten/Kota.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari petunjuk penyusunan RKA-K/L Ditjen Perikanan Budidaya
tahun 2016 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah sebagai panduan
pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 4
pembantuan sub bidang perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh Satuan
Kerja (Satker) dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dalam
rangka implementasi anggaran berbasis kinerja.
Tujuan dari buku petunjuk penyusunan RKA-K/L ini adalah untuk: 1)
memastikan pencapaian indikator kinerja melalui komponen kegiatan satker
pusat dan daerah; 2) pedoman pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
sub bidang perikanan budidaya agar sesuai dengan prinsip pelimpahan
kewenangan kepada daerah; 3) meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam
pengalokasian anggaran, serta 4) menghindari penggunaan/pelaksanaan
komponen kegiatan yang telah menjadi urusan daerah menjadi dana transfer
(DAK).
1.3 Sasaran
Sasaran petunjuk penyusunan RKA-K/L Ditjen Perikanan Budidaya tahun
2016 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah pelaksana kegiatan
tugas pembantuan pada Satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, yang
meliputi: Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Minapolitan Rumput Laut.
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup buku petunjuk penyusunan RKA-K/L Ditjen Perikanan
Budidaya tahun 2016 meliputi:
1. Pendahuluan;
2. Indikator Kinerja Pembangunan Perikanan Budidaya;
3. Petunjuk Penyusunan Kegiatan Tugas Pembantuan (TP);
4. Penutup.
5. Lampiran
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 5
BAB 2. INDIKATOR KINERJA
Program dan kegiatan perikanan budidaya yang akan dilaksanakan sebagai
implementasi dari arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya,
disusun berdasarkan tugas dan fungsi setiap setiap unit kerja pendukung
pembangunan perikanan budidaya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti
yang tercantum dalam Permen PAN Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 Pasal 11
bahwa keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan
organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama. Selanjutnya,
indikator kinerja ditetapkan dalam rangka pengukuran kinerja dan untuk
meningkatkan akuntabilitas suatu instansi/unit kerja. Indikator Kinerja Utama
(IKU) pembangunan perikanan budidaya adalah peningkatan produksi perikanan
budidaya yang pada tahun 2016 ditetapkan sebesar 19,46 juta ton dan 1,9 milyar
ekor ikan hias.
Indikator kinerja kegiatan yang merupakan indikator output dari setiap
komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Daerah, merupakan
nilai indikator pencapaian dari setiap komponen kegiatan dalam rangka
mendukung pencapaian indikator kinerja utama pembangunan perikanan
budidaya. Pada tahun anggaran 2016, setiap satker pelaksana baik di tingkat
Pusat dan Daerah akan melaksanakan setiap komponen kegiatan untuk
mencapai indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut.
2.1 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
2016
1 Jumlah RSNI-3 sub bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan
yang disusun (judul; non kumulatif)
5
2 Jumlah laboratorium penyakit ikan, kualitas air, pakan dan
residu yang memenuhi standar teknis (unit; kumulatif)
57
3 Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
(sampel; non kumulatif)
29025
4 Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang sistem
keskanling (paket teknologi; non kumulatif)
18
5 Jumlah paket desiminasi teknologi terapan bidang sistem
keskanling (paket; non kumulatif)
18
6 Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya 100
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 6
2.2 Pengelolaan Perbenihan Ikan
N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
2016
1 Jumlah produksi calon induk dan induk unggul di
UPT/UPTD (ribu ekor, non kumulatif)
1000
2 Jumlah unit pembenihan yang menggunakan induk unggul
(unit; kumulatif)
600
3 Jumlah unit pembenihan ikan air tawar siap sertifikasi; (unit;
non kumulatif)
140
4 Jumlah unit pembenihan ikan air payau siap sertifikasi;
(unit; non kumulatif)
10
5 Jumlah unit pembenihan ikan air laut siap sertifikasi; (unit;
non kumulatif)
10
6 Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut; (kawasan,
kumulatif)
300
7 Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara
Pembenihan Ikan yang Baik) ; (unit, kumulatif)
678
8 Jumlah RSNI 3 yang tersedia; (Judul, non kumulatif) 9
9 Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang
perbenihan (paket teknologi)
27
2.3 Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
2016
1 Jumlah perencanaan penataan kawasan perikanan budidaya
(kab/kota; non kumulatif)
20
2 Jumlah perencanaan detail dan/atau pembangunan kawasan
perikanan budidaya (kawasan;non kumulatif)
34
3 Jumlah hasil perekayasaan sub bidang pembangunan kawasan
budidaya (paket teknologi; non kumulatif)
3
4 Jumlah diseminasi sub bidang pembangunan kawasan
budidaya (paket; non kumulatif)
13
dilakukan survailan dan atau monitoring (kab/kota; non
kumulatif)
7 Jumlah kawasan budidaya yang mendapat penanganan
kualitas lingkungannya (kawasan; non kumulatif)
100
8 Jumlah Obat Ikan yang terjamin, mutu, keamanan dan
khasiatnya (obat; kumulatif)
272
9 Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diambil
minimal 96% bebas residu (sampel; non kumulatif)
4300
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 7
5 Jumlah kawasan budidaya yang prasarananya mampu
operasional secara tepat guna (kawasan; non kumulatif)
34
6 Jumlah kelompok partisipatif yang melakukan pemeliharaan
infrastrukturnya secara efektif (kelompok; non kumulatif)
235
7 Jumlah penerima manfaat peralatan dan mesin perikanan
budidaya (kelompok; non kumulatif)
700
8 Jumlah RSNI 3 bidang sarana dan prasarana perikanan
budidaya yang disusun (judul; non kumulatif)
9
9 Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan
berbasis perikanan budidaya (Kab/kota; kumulatif)
100
10 Jumlah stakeholder utama yang terlibat mendukung kawasan
minapolitan (stakeholder; kumulatif)
2
2.4 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan
N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
2016
1 Jumlah RSNI3 bidang pembesaran ikan yang disusun (judul;
non kumulatif)
7
2 Jumlah analisis dan publikasi data statistik perikanan
budidaya (laporan)
6
3 Jumlah hasil perekayasaan teknik pembudidayaan ikan sub
bidang pengelolaan produksi dan usaha budidaya (paket
teknologi)
14
4 Jumlah lokasi percontohan teknologi (lokasi, non kumulatif) 124
5 Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan
skala besar (unit; kumulatif)
9200
6 Jumlah kelompok masyarakat yang tingkatkan skala usahanya
di bidang perikanan budidaya (kelompok)
700
7 Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan
melalui fasilitasi (ORANG; non kumulatif)
500
8 Jumlah unit usaha budidaya yang mendapat layanan perizinan
(unit; kumulatif)
700
9 Jumlah Paket Promosi Perikanan Budidaya (Paket; non
komulatif)
15
10 Prosentase pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di
Dit.Produksi dan Usaha (persen)
100
2.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Perikanan Budidaya
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 8
N0 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
2016
1 Indeks kesenjangan kompetensi pejabat struktural dan
fungsional lingkup DJPB (%)
<14%
2 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen PNS lingkup DJPB 100
3 Indeks Pemanfaatan Informasi DJPB Berbasis TI (%) >75%
4 Nilai Penerapan RB DJPB A
5 Nilai SAKIP DJPB A
6 Nilai efisiensi anggaran DJPB >95%
7 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai
DJPB (%)
100
8 Persentase pemenuhan layanan perkantoran DJPB (%) 100
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 9
BAB 3. PETUNJUK PENYUSUNAN RKA-K/L
KEGIATAN TP KAB/KOTA
3.1 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
NO KOMPONEN SUB
KOMPONEN
PENJELASAN
DETAIL KEGIATAN
1. Indikator/ Output : Jumlah laboratorium penyakit ikan, kualitas air,
pakan dan Residu yang memenuhi standar teknis (unit; kumulatif)
Operasional
POSIKANDU
Operasional
POSIKANDU
Pengertian
POSIKANDU mempunyai peran yang
sangat penting dalam hal pengendalian
penyakit ikan di sentra-sentra budidaya.
POSIKANDU merupakan unit pelayanan
kesehatan ikan dan lingkungan yang
berfungsi memberikan pelayanan
kesehatan ikan dan lingkungan di sentra-
sentra budidaya secara cepat dan tepat.
Oleh karena itu Laboratorium senantiasa
dituntut untuk meningkatkan kapasitas
dan kapabilitasnya, sehingga dapat
memberikan pelayanan kesehatan ikan
dan lingkungan disentra budidaya sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Berkaitan
dengan hal tersebut, perlu ada
pembangunan dan dukungan biaya
operasional laboratorium seperti
pengadaan bahan uji, monitoring penyakit
ikan dan kualitas air, pemeliharaan
peralatan laboratorium termasuk kalibrasi
eksternal (kalibrasi yang tidak dapat
dilakukan sendiri melainkan oleh pihak
ketiga) serta peningkatan kompetensi
petugas Laboratorium.
Tujuan
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan
ikan dan lingkungan secara tepat
sasaran, efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kualitas petugas
laboratorium dalam melakukan
pengujian.
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 10
NO KOMPONEN SUB
KOMPONEN
PENJELASAN
DETAIL KEGIATAN
Sasaran
POSIKANDU di 40 Kabupaten/Kota yaitu
(1) Bireun, (2) Aceh Tenggara, (3) Pidie
Jaya, (4) Serdang Bedagai, (5) Agam, (6)
Pesisir Selatan, (7) Kampar, (8) Bintan, (9)
Muaro Jambi, (10) Kota Jambi, (11) Kota
Palembang, (12) Musi Rawas, (13) Ogan
Ilir, (14) Banyuasin, (15) Tulang Bawang,
(16) Pesawaran, (17) Tangerang, (18)
Serang, (19) Bogor, (20) Subang, (21)
Indramayu, (22) Gunung Kidul, (23)
Brebes, (24) Klaten, (25) Pati, (26)
Banyumas, (27) Boyolali, (28) Pekalongan,
(29) Kendal, (30) Lamongan, (31)
Banyuwangi, (32) Gresik, (33) Sidoarjo,
(34) Banjar, (35) Kapuas, (36) Klungkung,
(37) Sumbawa, (38) Sumba Timur, (39)
Pinrang dan (40) Maros
Detail Kegiatan
1. Sub Komponen/ detail:
2. Honor tenaga kerja yang berstatus
tenaga kontrak (Non PNS). Honor
diberikan kepada 26 Kabupaten/Kota.
Setiap kabupaten mengalokasikan 1
(satu) orang tenaga honorer sebanyak
12 OB. Besarnya honor setiap bulan
disesuaikan dengan standard biaya
Umum Daerah masing-masing
kabupaten/kota , meliputi :
3. (1) Bireun, (2) Agam, (3) Kampar, (4)
Kota Jambi, (5) Kota Palembang, (6)
Musi Rawas, (7) Tulang Bawang, (8)
Pesawaran, (9) Tangerang, (10) Serang,
(11) Bogor, (12) Subang, (13)
Indramayu, (14) Gunung Kidul, (15)
Pati, (16) Banyumas, (17) Boyolali, (18)
Pekalongan, (19) Kendal, (20) Gresik,
(21) Sidoarjo, (22) Banjar, (23) Kapuas,
(24) Sumbawa, (25) Pinrang dan (26)
Maros.
4. Kegiatan pemantauan kawasan
industrialisasi perikanan Budidaya
bagi 26 Kabupaten/Kota.
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 11
NO KOMPONEN SUB
KOMPONEN
PENJELASAN
DETAIL KEGIATAN
5. Output kegiatan pemantauan: untuk
mengetahui kondisi/status kesehatan
ikan dan lingkungan di wilayah
masing-masing. Volume pemantauan
maksimal 48 x 2 org dalam satu tahun
(96 OT).
6. Laporan pemantauan dimasukkan
sebagai laporan kegiatan POSIKANDU,
yang disampaikan ke Direktur
Kesehatan Ikan dan Lingkungan dan
ditembuskan ke Kepala Dinas KP
Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali.
Biaya disesuaikan dengan biaya
perjalanan lokal di Kab/Kota masing-
masing.
7. Penyediaan bahan uji/kit untuk
pengujian kualitas air.
8. Pengadaan bahan uji water quality
analysis dan buffer pH. Biaya
penyediaan kit dialokasikan untuk
memenuhi kebutuhan pengujian
kualitas air sebesar Rp20 juta di 26
Kab/Kota. Jenis bahan uji disesuaikan
dengan kebutuhan.
9. Perjalanan dinas menghadiri
pertemuan Evaluasi POSIKANDU di
Jawa Barat (2 OT) dari 26
Kabupaten/Kota. Biaya sesuai SBM.
10. Biaya pengujian sampel, maksimal 20
sampel. Harga per sampel maksimal Rp
Rp 500.000 atau disesuaikan dengan
biaya yang berlaku di daerah masing-
masing.
11. Biaya pembuatan laporan maksimal 3
paket laporan. (@ Rp 250 ribu).
12. Biaya Pembangunan POSIKANDU
sebesar Rp 400 juta meliputi
bangunan, teralis jendela, mebeler,
listrik, untuk 14 (empat belas)
Kabupaten/Kota yakni (1) Aceh
Tenggara, (2) Pidie Jaya, (3) Serdang
Bedagai, (4) Pesisir Selatan, (5) Bintan,
(6) Muaro Jambi, (7) Ogan Ilir, (8)
Banyuasin, (9) Brebes, (10) Klaten, (11)
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 12
NO KOMPONEN SUB
KOMPONEN
PENJELASAN
DETAIL KEGIATAN
Lamongan, (12) Banyuwangi, (13)
Klungkung, dan (14) Sumba Timur.
13. Biaya pengadaan 1 paket peralatan
kualitas air portabel untuk (empat
belas) Kabupaten/Kota yakni (1) Aceh
Tenggara, (2) Pidie Jaya, (3) Serdang
Bedagai, (4) Pesisir Selatan, (5) Bintan,
(6) Muaro Jambi, (7) Ogan Ilir, (8)
Banyuasin, (9) Brebes, (10) Klaten, (11)
Lamongan, (12) Banyuwangi, (13)
Klungkung, dan (14) Sumba Timur
dengan senilai maksimal Rp 200 juta
rupiah.
14. Biaya pengadaan 1 unit kendaraan
roda dua untuk (empat belas)
Kabupaten/Kota yakni (1) Aceh
Tenggara, (2) Pidie Jaya, (3) Serdang
Bedagai, (4) Pesisir Selatan, (5) Bintan,
(6) Muaro Jambi, (7) Ogan Ilir, (8)
Banyuasin, (9) Brebes, (10) Klaten, (11)
Lamongan, (12) Banyuwangi, (13)
Klungkung, dan (14) Sumba Timur
dengan senilai maksimal Rp 30 juta
rupiah.
3.2 Pengelolaan Perbenihan Ikan
NO KOMPONEN SUB
KOMPONEN
PENJELASAN
DETAIL KEGIATAN
1. Indikator/Output : Jumlah Kawasan Kebun Bibit Rumput Laut
Paket Sarana
Perbenihan
Kebun Bibit
Rumput Laut
Unit Sarana
Kebun Bibit
Rumput Laut
Pengertian
Pengadaan Unit Sarana Kebun Bibit Rumput
Laut untuk diserahkan ke Masyarakat
Tujuan
Menghasilkan bibit rumput laut yang unggul
Sasaran
Kelompok Pembibit Rumput Laut
Detail Kegiatan
a. 1 kawasan 20 unit kebun bibit rumput
laut dan bila diperlukan 1 kawasan
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 13
kebun bibit dapat dilengkapi dengan
perahu motor;
b. Biaya termasuk identifikasi, monitoring ,
administrasi pengadaan dan honor tim.
c. Bibit rumput laut yang digunakan:
-Bibit rumput laut hasil kultur jaringan
(BBPBL Lampung, BPBL Lombok, BPBAP
Takalar);
- Bibit Rumput Laut spesifik lokal
d. Pelaksanaan kebun bibit rumput laut
mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan
3.3 Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya
NO KOMPONEN SUB
KOMPONEN
PENJELASAN
DETAIL KEGIATAN
1. Indikator/ Output : Jumlah kawasan yang pemeliharaan irigasinya
difasilitasi secara partisipatif (kelompok)
Fasilitasi
pemeliharaan
irigasi
perikanan
budidaya
partisipatif
(PITAP)
Dukungan
Manajemen
Pelaksanaan
Kegiatan
Pengelolaan
Irigasi
Perikanan
Partisipatif
(PITAP)
Pengertian
Dukungan manajemen pelaksanaan
kegiatan pengelolaan irigasi
perikanan partisipatif adalah
seluruh kegiatan dalam rangka
mendukung pelaksanaan PITAP yang
efektif, efisien dan sesuai ketentuan
Tujuan
1. Terkoordinasi program
pengelolaan saluran irigasi
perikanan budidaya
2. Tersedianya data calon lokasi
dan calon poklina yang sudah
diverifikasi untuk diusulkan ke
Dinas KP Provinsi dan
ditembuskan kepada Dit.
Prasarana dan Sarana Budidaya
3. Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan PITAP
Sasaran
Terlaksananya kegiatan PITAP
secara efektif dan efisisen di
kab/kota telah ditetapkan
sebagaimana terlampir
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 14
NO KOMPONEN SUB
KOMPONEN
PENJELASAN
DETAIL KEGIATAN
Detail Kegiatan
1. Koordinasi program pengelolaan
saluran irigasi perikanan
budidaya :
a) Sosialisasi program kegiatan
pengelolaan saluran irigasi
perikanan partisipatif
2. Identifikasi dan verifikasi usulan
lokasi dan kelompok pelaksana
(Poklina) :
a) Perjalanan dinas dalam
rangka identifikasi calon
lokasi dan calon poklina
b) Perjalanan dinas dalam
rangka verifikasi persyaratan
dan kelengkapan dokumen
ke lokasi yang diusulkan
untuk kegiatan Pitap
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola
PITAP
4. Honor Tim Teknis dan Konsultan
pendamping PITAP
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan
Pitap :
a) Perjalanan dinas dalam
rangka pendampingan dan
pembinaan kegiatan Pitap
b) Penyusunan laporan hasil
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan PITAP
2. Indikator/ Output : Jumlah penerima manfaat peralatan dan mesin
perikanan budidaya (kelompok)
Fasilitasi
pengembangan
peralatan dan
mesin di
kawasan
perikanan
budidaya
Dukungan
Manajemen
Pelaksanaan
Kegiatan
perencanaan
dan
pelaksanaan
pengembangan
peralatan dan
mesin di
kawasan
perikanan
Pengertian
Merupakan seluruh kegiatan
dukungan manajemen dalam rangka
perencanaan dan pelaksanaan
fasilitasi pengembangan peralatan
dan mesin dalam mendukung
pengembangan kawasan perikanan
budidaya
Tujuan
1. Tersebarnya informasi mengenai
pelaksanaan kegiatan fasilitasi
pengembangan peralatan dan
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 15
NO KOMPONEN SUB
KOMPONEN
PENJELASAN
DETAIL KEGIATAN
budidaya mesin dalam mendukung
pengembangan kawasan
perikanan budidaya
2. Tersedianya data calon lokasi
dan calon kelompok penerima
manfaat yang sudah diverifikasi
untuk diusulkan ke Dinas KP
Provinsi dan ditembuskan
kepada Dit. Prasarana dan
Sarana Budidaya
3. Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan fasilitasi
pengembangan peralatan dan
mesin dalam mendukung
pengembangan kawasan
perikanan budidaya
Sasaran
1. Pelaksana kegiatan
pengembangan peralatan dan
mesin di kawasan PB (provinsi
dan kabupaten terlampir)
2. Kelompok pembudidaya ikan di
kawasan perikanan budidaya
(kabupaten terlampir)
Detail Kegiatan
1. Pengadaan Excavator dan/atau
KJA ramah lingkungan
2. Honor Tim pengadaan
3. Honor Tim Pemeriksa dan
Penerima barang
4. Perjalanan dinas dalam rangka
identifikasi calon lokasi dan
calon penerima manfaat
kegiatan pengembangan
peralatan dan mesin perikanan
budidaya
5. Perjalanan dinas dalam rangka
mengikuti kegiatan Bimbingan
teknis operasional peralatan dan
mesin perikanan budidaya
6. Perjalanan dinas dalam rangka
monitoring, dan evaluasi
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 16
NO KOMPONEN SUB
KOMPONEN
PENJELASAN
DETAIL KEGIATAN
pelaksanaan kegiatan fasilitasi
pengembangan peralatan dan
mesin dalam mendukung
pengembangan kawasan
perikanan budidaya
7. Penyusunan laporan hasil
kegiatan
3. Indikator/ Output : Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai
minapolitan berbasis perikanan budidaya (Kab/kota; kumulatif)
Pengembangan
kawasan
minapolitan
Koordinasi dan
Operasional
Pokja
Minapolitan
Pengertian
Pelaksanaan koordinasi dan
operasional Kelompok Kerja (POKJA)
Minapolitan dalam rangka
mendorong pengembangan kawasan
Minapolitan berbasis perikanan
budidaya di daerah untuk
meningkatkan perekonomian dan
pertumbuhan wilayah dengan
kegiatan perikanan budidaya
sebagai penggerak utamanya.
Tujuan
1. Terlaksananya pembangunan di
kawasan perikanan budidaya
yang terintegrasi dan
meningkatnya koordinasi lintas
sektor dalam mendukung
pembangunannya
2. Melakukan verifikasi data potensi
pengembangan kawasan
minapolitan
3. Sinkronisasi program
pengembangan kawasan
minapolitan perikanan budidaya
Sasaran
1. Kab/kota yang telah ditetapkan
sebagai kawasan minapolitan
melalui Kepmen N0 35/2013
2. Terlaksananya koordinasi dan
operasional kegiatan Tim
Kelompok Kerja Minapolitan
Detail Kegiatan
1. Operasional POKJA Minapolitan
dengan tahapan sebagai berikut
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 17
NO KOMPONEN SUB
KOMPONEN
PENJELASAN
DETAIL KEGIATAN
a) Persiapan pelaksanaan rapat
koordinasi Kelompok Kerja
Minapolitan tingkat
Kabupaten/Kota
b) Pelaksanaan rapat koordinasi
yang mengundang semua
anggota POKJA untuk
melihat perkembangan
pelaksanaan pengembangan
kawasan minapolitan dan
komitmen dari masing-
masing SKPD anggota POKJA
dalam mendukung
pelaksanaan pengembangan
kawasan minapolitan/Rapat
triwulanan (4 paket)
c) Pembayaran Honorarium Tim
POKJA Minapolitan (15
orang; 11 bulan)
2. Penyusunan laporan tentang
pelaksanaan koordinasi dan
operasional POKJA Minapolitan
(4 paket) dan disampaikan
kepada Ditjen Perikanan
Budidaya cq. Dit. Prasarana dan
Sarana Budidaya.
3.4 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
NO KOMPONEN SUB
KOMPONEN
PENJELASAN
DETAIL KEGIATAN
1 Indikator/ Output : Jumlah hasil perekayasaan teknik pembudidayaan
ikan sub bidang pengelolaan produksi dan usaha budidaya (paket
teknologi)
Percontohan
dan
Sosialisasi
penerapan
teknologi
Budidaya Air
Tawar Payau
dan Laut
Identifikasi lokasi
dan kelompok
pembudidaya
ikan
Pengertian
Kegiatan identifikasi lokasi dan
kelompok pembudidaya yang sudah
siap baik lokasi dan management
kelompok dalam menerapkan
tekhnologi anjuran budidaya sesuai
SNI dan prinsip-prinsip CBIB dalam
satu kawasan atau hamparan
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 18
NO KOMPONEN SUB
KOMPONEN
PENJELASAN
DETAIL KEGIATAN
Tujuan
Menentukan lokasi dan kelompok
pembudidaya yang sudah siap baik
lokasi dan management kelompok
dalam menerapkan tekhnologi
anjuran budidaya sesuai SNI dan
prinsip-prinsip CBIB dalam satu
kawasan atau hamparan
Sasaran
Lokasi dan pelaku pembudidaya ikan
yang berada pada Kabupaten/Kota
yang mendapatkan alokasi TP
Detail kegiatan
Perjalanan dinas dalam rangka
identifikasi lokasi dan kelompok
pembudidaya ikan oleh Dinas KP
atau yang membidangi
Persiapan lokasi
dan Pelaksanaan
percontohan
Pengertian
Kegiatan percotohan perikanan
budidaya yang menerapkan
tekhnologi anjuran budidaya sesuai
SNI dan prinsip-prinsip CBIB dalam
satu kawasan atau hamparan
Tujuan
1. Mensosialisasikan model
percontohan penerapan
tekhnologi anjuran budidaya
2. Mengoptimalkan pengelolaan
sumberdaya melalui manajemen
kawasan berbasis kelompok
3. Meningkatkan efektifitas dan
evisiensi usaha perikanan
budidaya sehingga produk
mempunyai daya saing yang lebih
baik
Sasaran
Lokasi dan pelaku pembudidaya ikan
yang berada pada Kabupaten/Kota
yang mendapatkan alokasi TP
Detail kegiatan
1. Perjalanan dinas dalam rangka
Persiapan lokasi
2. Pelaksanaan percontohan
budidaya sesuai SNI dan prinsip-
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 19
NO KOMPONEN SUB
KOMPONEN
PENJELASAN
DETAIL KEGIATAN
prinsip CBIB
Temu Lapang Pengertian
Pertemuan yang melibatkan
kelompok pembudidaya ikan yang
berada di Kabupaten/Kota yang
mendapatkan alokasi TP
Tujuan
Untuk menghasilkan persamaan
presepsi dalam menerapkan
tekhnologi anjuran budidaya sesuai
SNI dan prinsip-prinsip CBIB dalam
satu kawasan atau hamparan
Sasaran
kelompok pembudidaya ikan yang
berada di Kabupaten/Kota yang
mendapatkan alokasi TP
Detail Kegiatan
Pertemuan yang dilakukan di
Kabupaten/Kota yang mendapatkan
alokasi TP
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pengertian
Kegiatan monitoring dan evaluasi
yang dilakukan secara sistematis
untuk menjamin bahwa percontohan
penerapan tekhnologi budidaya ikan
berjalan sesuai dengan ketentuan
yang telah ada
Tujuan
Untuk memantau dan mengevaluasi
percontohan budidaya yang
menerapkan tekhnologi anjuran
budidaya sesuai SNI dan prinsip-
prinsip CBIB
Sasaran
Pelaku usaha pembudidaya ikan
terutama dikawasan monapolitan,
sentra-sentra produksi dan wilayah
perbatasan
Detail Kegiatan
Perjalanan Dinas dalam rangka
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 20
3.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya
No Komponen Sub Komponen Uraian Petunjuk Teknis
1. Indikator/Output : Terselenggaranya Reformasi Birokrasi
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 21
No Komponen Sub Komponen Uraian Petunjuk Teknis
Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran
Konsultasi dan Koordinasi dalam Rangka Perencanaan Program dan Anggaran.
Pengertian Kegiatan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2016 dengan difokuskan pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan
Tujuan Mengidentifikasi rencana kerja dan kebutuhan anggaran, melakukan sinkronisasi dengan Kab./Kota serta menyusun dokumen perencanaan dan anggaran untuk selanjutnya dituangkan dalam dokumen RKA-K/L
Sasaran Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran pada satker TP kab./kota.
Penjelasan Kegiatan konsultasi dan koordinasi perencanaan program dan anggaran dilaksanakan dalam bentuk menghadiri kegiatan Ratekcan dan Finalisasi RKAKL Tahun 2016. Tujuannya adalah tersusunnya dokumen RKA-K/L beserta TOR, RAB, dan data dukung antara lain: (i)
rencana konstruksi yang telah disahkan Dinas Pekerjaan Umum dan anggaran biaya yang telah dihitung oleh konsultan pelaksana; (ii) surat penawaran harga barang dari pihak ketiga; (iii) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran; (iv) Daftar Pejabat Pengelola Satker; (v) data dukung lainnya. Peserta yang diundang sebanyak 4 orang/tahun dengan rencana waktu pelaksanaan Ratekcan pada bulan Mei-Juni 2016 dan Finalisasi RKAKL pada bulan September 2016 di Jawa Barat.
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 22
No Komponen Sub Komponen Uraian Petunjuk Teknis
Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1. Temu Koordinasi Program/Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Tahun 2015.
2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ditjen Perikanan Budidaya
3. Penyusunan Laporan Bulanan Satker
4. Penyusunan Laporan Tahunan Satker
5. Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat
Pengertian Proses pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian serta pelaporan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan secara triwulanan.
Tujuan - Melakukan koordinasi
dan menghimpun informasi kemajuan kegiatan TP
- Melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan
- Mengevaluasi dan membuat rekomendasi untuk perbaikan
- Menyusun laporan kegiatan setiap tiga bulan.
Sasaran Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada satker Kab./Kota penerima dana Tugas Pembantuan.
Penjelasan 1) Temu Koordinasi Program
Kegiatan Pembangunan Perikanan Budidaya Tahun 2015 merupakan acara yang diselenggarakan oleh DJPB Pusat dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja tahun 2014, pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dan rencana kebijakan pembangunan perikanan budidaya tahun 2016. Masing-masing satker kabupaten mengirimkan 1 orang (Kepala Dinas atau Kabid Perikanan Budidaya). Pertemuan ini dilaksanakan pada Bulan Maret 2015 di Jawa Barat.
2) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ditjen Perikanan
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 23
No Komponen Sub Komponen Uraian Petunjuk Teknis
Budidaya Tahun 2014 dan 2015 dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas lokal ke daerah binaan.
3) Masing-masing Satker
Kabupaten diwajibkan menyusun dan mengirimkan Laporan Bulanan tiap satu bulan dan disampaikan
kepada Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya. Laporan bulanan mencakup: realisasi anggaran (form DA), capaian Indikator Kinerja Utama (produksi) dan Indikator Kinerja Kegiatan, progres pelaksanaan kegiatan pokok di daerah
4) Masing-masing Satker Kabupaten diwajibkan menyusun dan mengirimkan Laporan Tahunan pada akhir tahun dan disampaikan kepada Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya. Laporan tahunan mencakup: capaian Indikator Kinerja Utama (produksi) dan Indikator Kinerja Kegiatan, realisasi anggaran (form DA), progres pelaksanaan kegiatan pokok di daerah selama satu tahun.
5) Koordinasi dan konsultasi ke
Pusat merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke DJPB Pusat (Jakarta) utamanya terkait pelaksananaan kegiatan, perencanaan, revisi kegiatan dan anggaran dan pelaporan.
2 Indikator/Output : Anggaran Pembangunan yang Efisien
Pengelolaan Keuangan dan Aset Milik Negara
Nama Output di RKA-K/L Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Aset Milik Negara (SAI, SABMN, PNBP) dan Administrasi Persuratan
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 24
No Komponen Sub Komponen Uraian Petunjuk Teknis
Pengertian Merupakan kegiatan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan aset milik negara di satker lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang sesuai peraturan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.
Tujuan - Menertibkan pengelolaan
keuangan dan asset Pemerintah Pusat dan Daerah melaui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standard dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
- Menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan
- Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar
penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
Sasaran Tersusunnya laporan keuangan dan aset yang berkualitas sesuai peraturan dan akuntabel pada unit kerja KKP pada umumnya dan DJPB pada khususnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sub Komponen/ detail:/ detail:
1) Penyusunan laporan SAI
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 25
No Komponen Sub Komponen Uraian Petunjuk Teknis
semester II TA. 2014 2) Penyusunan laporan SAI
semester I TA. 2015 3) Transport Lokal ke Kanwil
DJPb dan KPPN 4) Honorarium Pengelola SAI
dan SABMN
Penjelasan 1) Penyusunan laporan SAI
semester II TA. 2014
bertujuan untuk menyajikan laporan SAI semester II tahun 2014 dan melakukan sosialisasi aplikasi SAI terbaru di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Masing-masing Satker Kabupaten mengirimkan 2 orang yaitu Operator SAK dan Operator SABMN. Pertemuan ini rencananya dilaksanakan pada Bulan Januari 2015 di Surabaya.
2) Penyusunan laporan SAI semester I TA. 2015 bertujuan untuk menyajikan laporan SAI semester I tahun 2015. Masing-masing satker kabupaten mengirimkan 2 orang yaitu Operator SAK dan Operator SABMN. Pertemuan ini rencananya dilaksanakan pada Bulan Juli 2015 di
Jakarta.
3) Setiap satker kabupaten diharapkan menganggarkan bantuan transportasi bagi petugas keuangan yang melakukan rekonsiliasi dan konsultasi keuangan ke Kanwil DJPb dan KPPN dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM). Jika lokasi kabupaten berjauhan dengan Kantor Kanwil di ibukota provinsi, maka satker dapat menggunakan standar biaya perjalanan dinas di daerahnya masing-masing
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 26
No Komponen Sub Komponen Uraian Petunjuk Teknis
berdasarkan asas kewajaran.
4) Honorarium untuk Pengelola SAI dan SABMN diberikan selama 12 bulan dengan besaran sesuai dengan Standar Biaya Masukan.
3 Indikator/Output : Belanja Aparatur dan Belanja Operasional Perkantoran
Pengelolaan Satker
Nama Output di RKA-K/L Pengelolaan Satker
Pengertian Kegiatan dukungan manajemen dalam rangka pengelolaan satuan kerja tugas pembantuan.
Tujuan - Menetapkan pengelola
satuan kerja yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- Menyusun pelaksanaan kegiatan dan laporan pencapaian kinerja tahunan.
Sasaran Terkelolanya kegiatan tugas pembantuan dan di satker
provinsi sesuai ketentuan yang berlaku
Sub Komponen: 1) Honorarium Pengelola
Satker 2) Bahan Adminsitrasi
Satuan kerja
f. Penjelasan 1) Honorarium pengelola satker
diberikan kepada KPA, PPK, pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM, bendahara, staf pengelola, pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat penerima hasil pekerjaan. Honorarium dialokasikan untuk kegiatan
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 27
No Komponen Sub Komponen Uraian Petunjuk Teknis
dekonsentrasi dan tugas pembantuan selama 12 bulan.
2) Bahan administrasi satuan kerja merupakan bahan yang mendukung administrasi satuan kerja berupa alat tulis kantor (ATK), komputer supplies, penggandaan
dokumen.
BAB 4. PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan RKA-KL Satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya
Tahun Anggaran 2016 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh
satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Tersedianya pedoman ini
diharapkan mempermudah pelaksanaan RKA-KL agar tepat sasaran,
efektif dan efisen dalam mengawal pencapaian program peningkatan
produksi perikanan budidaya.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi
dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan RKA-KL Satker lingkup Ditjen
Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2016.Saran dan masukan sangat
kami harapkan dalam upaya melakukan penyempurnaan.
Jakarta,
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 28
LAMPIRAN Lampiran 2. Lokasi Kabupaten/Kota Target Monitoring penyakit ikan penting di
Kawasan Budidaya
NO
PROVINSI KABUPATEN/
KOTA
NO
PROVINSI KABUPATEN/KOT
A
1 Aceh 1
Aceh Tenggara
54 Banyuwangi
2 Bireun
55 Blitar
3 Aceh Timur
56 Sumenep
4 Aceh Selatan
57 Tulung Agung
2 Sumatera
Utara 5
Serdang
Bedagai
58 Situbondo
3 Sumatera
Barat 6 Agam
1
7
Kalimanta
n Barat 59 Sambas
7 Pasaman
1
8
Kalimanta
n Tengah 60 Kapuas
8 Pesisir
Selatan
1
9
Kalimanta
n Selatan 61 Banjar
4 Riau 9 Kampar
62 Hulu Sungai
Utara
1
0
Kuantan
Singingi
63 Hulu Sungai
Selatan
5 Kepulauan Riau
11
Bintan
20
Kalimantan Timur
64 Penajam Paser Utara
6 Jambi 12
Muaro Jambi
65 Kutai Kertanegara
13
Batanghari
21
Kalimantan Utara
66 Bulungan
7 Bengkulu 14
Bengkulu Utara
67 Kota Tarakan
15
Bengkulu Selatan
22
Sulawesi Utara
68 Minahasa Utara
8 Sumatera Selatan
16
OKU Timur
69 Minahasa Tenggara
17
OKI
23
Gorontalo 70 Gorontalo Utara
18
Ogan Ilir
24
Sulawesi Tengah
71 Parigi moutong
19
OKU Selatan
72 Morowali
2 Banyuasin
73 Donggala
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 29
NO
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
NO
PROVINSI KABUPATEN/KOTA 0
21
Musi Rawas
74 Tojo Una-Una
22
Musi Banyuasin
25
Sulawesi Selatan
75 Pangkajene Kepulauan
9 Kep. Bangka Belitung
23
Bangka Selatan
76 Pinrang
10
Lampung 24
Pesawaran
77 Maros
25
Tulang Bawang
78 Bone
2
6
Lampung
Selatan
79 Takalar
1
1 DKI Jakarta
2
7
Kepulauan
Seribu
2
6
Sulawesi
Barat 80
Polewali
Mandar
2
8
Jakarta
Barat
81 Mamuju
2
9
Jakarta
Timur
2
7
Sulawesi
Tenggara 82 Bombana
1
2 Banten
3
0 Tangerang
83 Kolaka
3
1 Serang
84 Muna
13
Jawa Barat 32
Karawang
85 Konawe Selatan
33
Subang
28
Bali 86 Tabanan
34
Indramayu
87 Klungkung
35
Bogor
29
NTB 88 Sumbawa
14
Jawa Tengah
36
Brebes
89 Lombok Tengah
37
Pemalang
90 Sumbawa Barat
38
Demak
91 Bima
39
Jepara
30
NTT 92 Sumba Timur
40
Pati
93 Rote Ndao
4
1 Rembang
94 Lembata
4
2 Klaten
95 Sikka
4
3 Boyolali
3
1 Maluku 96
Seram Bagian
Barat
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 30
NO
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
NO
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
44
Banyumas
32
Maluku Utara
97 Kepulauan Sula
45
Banjarnegara
98 Halmahera Selatan
15
D.I. Yogyakarta
46
Gunung Kidul
33
Papua 99 Kota Jayapura
47
Sleman
34
Papua Barat
100
Sorong
16
Jawa Timur 48
Tuban
49
Lamongan
50
Gresik
5
1 Sidoarjo
5
2 Pasuruan
5
3 Probolinggo
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 31
Lampiran 3. Lokasi Kabupaten/Kota Target Monitoring penyakit ikan penting di
Kawasan Budidaya
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 34
Lampiran 4. Lokasi Kabupaten/Kota Target Monitoring Lingkungan
NO
PROVINSI KABUPATEN/
KOTA
NO
PROVINSI KABUPATEN/KOT
A
1 Aceh 1
Aceh Tenggara
54 Banyuwangi
2 Bireun
55 Blitar
3 Aceh Timur
56 Sumenep
4 Aceh Selatan
57 Tulung Agung
2 Sumatera Utara
5 Serdang Bedagai
58 Situbondo
3 Sumatera Barat
6 Agam
17
Kalimantan Barat
59 Sambas
7 Pasaman
1
8
Kalimanta
n Tengah 60 Kapuas
8 Pesisir
Selatan
1
9
Kalimanta
n Selatan 61 Banjar
4 Riau 9 Kampar
62 Hulu Sungai
Utara
1
0
Kuantan
Singingi
63 Hulu Sungai
Selatan
5 Kepulauan
Riau
1
1 Bintan
2
0
Kalimanta
n Timur 64
Penajam Paser
Utara
6 Jambi 1
2
Muaro
Jambi
65 Kutai
Kertanegara
13
Batanghari
21
Kalimantan Utara
66 Bulungan
7 Bengkulu 14
Bengkulu Utara
67 Kota Tarakan
15
Bengkulu Selatan
22
Sulawesi Utara
68 Minahasa Utara
8 Sumatera Selatan
16
OKU Timur
69 Minahasa Tenggara
17
OKI
23
Gorontalo 70 Gorontalo Utara
18
Ogan Ilir
24
Sulawesi Tengah
71 Parigi moutong
19
OKU Selatan
72 Morowali
20
Banyuasin
73 Donggala
21
Musi Rawas
74 Tojo Una-Una
2 Musi
2 Sulawesi 75 Pangkajene
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 35
NO
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
NO
PROVINSI KABUPATEN/KOTA 2 Banyuasin 5 Selatan Kepulauan
9 Kep. Bangka Belitung
23
Bangka Selatan
76 Pinrang
10
Lampung 24
Pesawaran
77 Maros
25
Tulang Bawang
78 Bone
26
Lampung Selatan
79 Takalar
11
DKI Jakarta 27
Kepulauan Seribu
26
Sulawesi Barat
80 Polewali Mandar
2
8
Jakarta
Barat
81 Mamuju
2
9
Jakarta
Timur
2
7
Sulawesi
Tenggara 82 Bombana
1
2 Banten
3
0 Tangerang
83 Kolaka
3
1 Serang
84 Muna
1
3 Jawa Barat
3
2 Karawang
85 Konawe
Selatan
3
3 Subang
2
8 Bali 86 Tabanan
34
Indramayu
87 Klungkung
35
Bogor
29
NTB 88 Sumbawa
14
Jawa Tengah
36
Brebes
89 Lombok Tengah
37
Pemalang
90 Sumbawa Barat
38
Demak
91 Bima
39
Jepara
30
NTT 92 Sumba Timur
40
Pati
93 Rote Ndao
41
Rembang
94 Lembata
42
Klaten
95 Sikka
4
3 Boyolali
3
1 Maluku 96
Seram Bagian
Barat
4
4 Banyumas
3
2
Maluku
Utara 97
Kepulauan
Sula
4
5
Banjarnega
ra
98 Halmahera
Selatan
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 36
NO
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
NO
PROVINSI KABUPATEN/KOTA 1
5 D.I. Yogyakarta
46
Gunung Kidul
33
Papua 99 Kota Jayapura
47
Sleman
34
Papua Barat
100
Sorong
16
Jawa Timur 48
Tuban
49
Lamongan
50
Gresik
51
Sidoarjo
52
Pasuruan
5
3 Probolinggo
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 37
Lampiran 5. lokasi identifikasi/invenstigasi kekerangan 2016
Lokasi Jenis kerang Status
1 NAD 1 Aceh Besar (kec
Meuraksa)
Kerang darah Blm ada
data
2 Aceh Besar (kec
Krueng Cut)
Oyster Blm ada
data
3 Bireun Blm ada data Blm ada
data
4 Aceh Utara Blm ada data Blm ada
data
5 Aceh Timur (Kec
Birim Bayeun & Kec. Darul Alam)
Kerang darah &
Kerang bakau
Blm ada
data
2 SUMUT 6 Sergei Blm ada data Blm ada data
3 JAMBI 7 Tj Barat Kerang darah Blm ada
data
8 Tj Timur Kerang darah Blm ada
data
4 KEPRI 9 Natuna Siput gonggong Blm ada
data
10 Bintan Singking; Siput
gonggong
Blm ada
data
11 Lingga Singking; Siput
gonggong
Blm ada
data
12 Anambas Singking; Siput gonggong
Blm ada data
5 BABEL 13 Bangka Barat K. hijau B
6 LAMPUNG 14 Lampung Selatan K. hijau Blm ada
data
15 Lampung Timur K. hijau Blm ada
data
16 Pesawaran (Ketapang)
K. hijau Blm ada data
7 BANTEN 17 Pandeglang K. hijau B
18 Serang K. hijau B
19 Kota Serang K. hijau B
8 DKI 20 Jakarta K. hijau T
9 JABAR 21 Bekasi K. hijau Blm ada data
22 Karawang K. hijau Blm ada data
23 Cirebon K. Hijau & K. T
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 38
Lokasi Jenis kerang Status
darah
10 JATENG 24 Brebes Blm ada data Blm ada
data
25 Cilacap Blm ada data Blm ada
data
26 Demak Blm ada data Blm ada
data
27 Pemalang Blm ada data Blm ada
data
28 Purworejo Blm ada data Blm ada data
11 JATIM 29 Gresik Kerang hijau T
12 BALI 30 Badung K. hijau B
13 NTB 31 Lombok Utara Blm ada data Blm ada
data
32 Lobar Blm ada data Blm ada
data
33 Lotim Blm ada data Blm ada
data
34 Sumbawa Blm ada data Blm ada
data
35 Sumbawa Barat Blm ada data Blm ada data
36 Dompu Blm ada data Blm ada data
37 Bima Blm ada data Blm ada data
14 KALBAR 38 Kab Pontianak K. Darah; Kerang tahu
Blm ada data
39 Kab Kubu Raya K. Darah; Kerang tahu
Blm ada data
40 Kab Bengkayang K. Darah; Kerang tahu
Blm ada data
41 Kab. Sambas K. Darah; Kerang tahu
Blm ada data
42 Kab. Kayung utara K. Darah; Kerang tahu
Blm ada data
43 Kab. Ketapang K. Darah; Kerang tahu
Blm ada data
15 KALTIM 44 Blm ada data ? Blm ada
data
16 SULSEL 45 Maros K. Darah &
Kerang ?
B
46 Makassar Kerang ? B
47 Takalar Kerang ? B
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 39
Lokasi Jenis kerang Status
17 SULTERA 48 Blm ada data Blm ada data Blm ada
data
18 SULUT 49 Minut Blm ada data Blm ada data
50 Bolaang Monongodow
Blm ada data Blm ada data
51 Bolaang M. Timur Blm ada data Blm ada data
19 MALUKU 52 Blm ada data Blm ada data Blm ada data
20 PAPUA BARAT
53 Raja Ampat Blm ada data Blm ada data
54 Kab Sorong Blm ada data Blm ada data
Keterangan:
B = Bersih T = Tercemar
= Monapolitan
Pedoman Penyusunan RKA-KL TA. 2016 Ditjen Perikanan Budidaya Satker TP
Kabupaten/Kota 40
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN ..................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................ 2
1.2 Maksud dan Tujuan ......................................................... 3
1.3 Sasaran ........................................................................... 4
1.4 Ruang Lingkup ................................................................ 4
BAB 2. INDIKATOR KINERJA ............................................................ 5
2.1 Visi .................................... Error! Bookmark not defined.
2.2 Misi ................................... Error! Bookmark not defined.
2.3 TUJUAN ............................. Error! Bookmark not defined.
2.4 SASARAN STRATEGIS ....... Error! Bookmark not defined.
2.5 PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Error! Bookmark not defined.
2.6 KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)Error! Bookmark not defined.
BAB 3. PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN TP KAB/KOTA ........... 9
3.1 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan Dan Lingkungan ....................... Error! Bookmark not defined.
3.2 Pengembangan Sistem Prasarana Dan Sarana Pembudidayaan Ikan ......... Error! Bookmark not defined.
3.3 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya .......... 20
3.4 PENGEMBANGAN SISTEM PRODUKSI
PEMBUDIDAYAAN IKAN ................................................ 17
BAB 4. PENUTUP ............................................................................ 27
LAMPIRAN.............................................................................................
................20