PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI - fh.ulm.ac.idfh.ulm.ac.id/id/wp-content/uploads/2015/06/Ebook-Pedoman-Skripsi...prosedur administratif dan aspek teknis dalam ... mata kuliah Metode Penelitian

PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM BANJARMASIN

2014

iii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWT buku pedoman penulisan

skripsi ini dapat disusun dan diterbitkan.

Pedoman penelitian skripsi ini dibuat dalam rangka memberikan tuntunan

kepada mahasiswa Fakultas Hukum Unlam dan bagi dosen dalam memberikan

pembimbingan, agar tercipta keseragaman dalam prosuder penelitian, bentuk,

teknis dan membimbing kepada pola pikir yang runtun dan sistematis bagi

mahasiswa yang akan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unlam. Dengan

terbitnya pedoman ini diharapkan dapat mempermudah mahasiswa memahami

prosedur administratif dan aspek teknis dalam penulisan skripsi.

Dalam prosedur penelitian dan teknis penulisan skripsi ini

menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan mahasiswa fakultas

hukum unlam dalam menyusun skripsi. Metode penelitian hukum merupakan cara

ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum dengan tujuan tertentu.

Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. Kegiatan

penelitian secara umum dilakukan dengan tujuan tertentu, dan pada umumnya

tujuan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga hal utama yaitu untuk menemukan,

membuktikan dan mengembangkan pengetahuan tertentu. Dengan ketiga hal

tersebut, maka implikasi dari hasil penelitian akan dapat digunakan untuk

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Terima kasih kepada Tim Penyusun yang bekerja dengan dedikasi tinggi

untuk merampungkan Pedoman ini. Namun tak ada curahan karya sempurna

seperti Sang Maha Karya. Untuk itu Fakultas Hukum Unlam dengan senang hati

dan terbuka menerima kritik konstruktif untuk penyempurnaannya pedoman

penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, November 2014

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Dr. H. Moh. Effendy, S.H,. M.Hum.

NIP. 19580320 198503 1 001

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT Nomor : 1145/H8.1.11/PS/2008

Tentang BUKU PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Menimbang : a. bahwa sebagai petunjuk dalam penyusunan dan penulisan skripsi,

maka dipandang perlu menyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

b. Bahwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat telah selesai menyusun dan merevisi Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sehingga perlu untuk disebarluaskan kepada seluruh civitas Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

c. Bahwa sehubungan dengan itu dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 61 Ayat (4) Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lammbung Mangkurat Nomor 1088/H8.1.11/PS/2008 tentang Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, maka dipandang perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian

Universitas Lambung Mangkurat; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan

Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan; 6. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor

1365/J08/KR/2003 tentang Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

7. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 852/J08/PP/2006 tentang Peraturan Akademik Universitas Lambung Mangkurat;

8. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 515/H8/PS/2008 tentang Kurikulum Program Sarjana (S1) Bidang Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1088/H8.1.11/PS/2008 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

10. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Nomor 1089/H8.1.11/PS/2008 tentang Buku Pedoman Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Bersama antara Tim Revisi Buku Pedoman

Penulisan Skripsi, Dekan, Ketua dan Sekretaris Bagian Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 28 April 2008 di Banjarmasin;

2. Hasil Pembahasan Bersama antara Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Sripsi, Dekan, Ketua dan Sekretaris Bagian Fakultas Hukum Uinversitas Lambung Mangkurat pada tanggal 5 Juni 2008 di Banjarmasin;

3. Hasil Rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 9 Agustus 2008 di Banjarmasin.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

LAMBUNG MANGKURAT TENTANG BUKU PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

Pertama : Mengesahkan berlakunya Naskah Buku Pedoman Penulisan Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sebagai acuan bagi civitas akademika dalam penyusunan dan pembimbingan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana terlampir dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua : Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini berlaku sejak tahun akademik

2008/2009 dan selanjutnya. Ketiga : Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan dalam Buku Pedomana

Penulisan Skripsi ini dinyatakan tidak berlaku dan akan diadakan penyesuaian seperlunya sesuai dengan kebutuhan.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan tetap mempedomani Buku Pedoman Penulisan Sripsi Fakultaas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini.

Ditetapkan di : Banjarmasin Pada tanggal : 19 Agustus 2008 Dekan, Rosita Saifuddin, SH. NIP. 130 802 843 Tembusan : 1. Yth. Rektor UNLAM; 1. Yth. Para Pembantu Rektor UNLAM; 2. Yth. Para Pembantu Dekan UNLAM; 3. Yth. Para Ketua Bagian Fakultas Hukum UNLAM; 4. Yth. Dekan di lingkungan UNLAM; 5. Pertinggal.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................................. iii

DAFTAR ISI ................................................................................................ vii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ ix

BAB I KETENTUAN UMUM TENTANG USULAN PENELITIAN

DAN PENULISAN SKRIPSI....................................................... 1

A. Pengertian dan Tujuan Penulisan Skripsi................................. 1

B. Persyaratan Mengajukan Usulan Skripsi.................................. 1

C. Prosedur Pengajuan Usulan Penulisan Skripsi......................... 2

D. Penilaian Usulan Penulisan Skripsi.......................................... 2

E. Pembimbingan.......................................................................... 3

1. Syarat Untuk Menjadi Dosen Pembimbing.......................... 3

2. Tanggung Jawab Pembimbing.............................................. 4

3. Penggantian Dosen Pembimbing.......................................... 5

BAB II KERANGKA USULAN SKRIPSI DAN PENULISAN

SKRIPSI........................................................................................ 6

A. Kerangka Usulan Penulisan Skripsi/Proposal........................... 6

B. Langkah-Langkah Pembuatan Proposal Penelitian.................. 6

C. Kerangka Penulisan Skripsi...................................................... 9

D. Penjelasan Tentang Bagian Skripsi........................................... 13

1. Judul.................................................................................... 13

2. Latar Belakang Masalah..................................................... 14

3. Permasalahan...................................................................... 15

4. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan........................................ 15

5. Tinjauan Pustaka................................................................. 16

6. Metode Penelitian............................................................... 16

a. Penelitian Hukum Normatif............................................ 16

b. Penelitian Hukum Sosiologis/Empiris............................ 16

7. Sistematika Penulisan......................................................... 18

8. Tinjauan Pustaka................................................................. 18

9. Hasil Penelitian................................................................... 19

10. Pembahasan Dan Analitis................................................... 19

11. Penutup............................................................................... 20

12. Daftar Pustaka..................................................................... 20

BAB III TEKNIS PENULISAN DAN PENGETIKAN.......................... 21

A. Kertas dan Sampul.................................................................... 21

B. Penomoran................................................................................ 21

C. Pembagian Bab dan Sub Bab.................................................... 23

D. Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar (Grafik, Gambaran,

Lampiran) dan Daftar Pustaka.................................................. 24

1. Daftar Isi............................................................................... 24

2. Daftar Tabel.......................................................................... 25

3. Daftar Grafik, Daftar Gambaran, Dan Daftar Lampiran....... 26

4. Daftar Pustaka....................................................................... 26

E. Kutipan dan Footnote................................................................ 29

1. Kutipan................................................................................ 29

2. Footnote.............................................................................. 31

a. Buku................................................................................ 33

b. Jurnal............................................................................... 35

c. Majalah............................................................................ 35

d. Surat Kabar..................................................................... 36

e. Hasil Penelitian............................................................... 36

f. Wawancara...................................................................... 37

g. Ensiklopedi..................................................................... 37

h. Artikel Sebuah Buku Yang Bunga Rampai.................... 38

i. Buku Terjemahan............................................................. 39

j. Compact Disk................................................................... 39

k. International Network (Internet)..................................... 40

F. Mempercepat Pengutipan Dengan Footnote............................. 41

1. Pemakaian Ibid...................................................................... 41

2. Pemakaian Op.cit.................................................................. 41

3. Pemakaian Loc.cit................................................................. 41

G. Pengetikan................................................................................. 42

1. Bahasa yang Digunakan....................................................... 43

2. Jarak Tepi Kertas.................................................................. 44

3. Tipe Huruf............................................................................ 45

4. Mengatur Jarak Baris............................................................ 45

5. Awal Paragraf....................................................................... 45

H. Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penulisan Skripsi.................. 45

I. Hal-Hal Lain............................................................................. 50

BAB IV PENGUJIAN SKRIPSI............................................................... 55

A. Prosedur Administrasi Ujian Skripsi........................................ 55

B. Penguji...................................................................................... 55

C. Pelaksanaan Ujian Skripsi......................................................... 56

D. Penilaian.................................................................................... 58

E. Penyerahan Tulisan Skripsi Setelah Ujian................................ 61

F. Sanksi Akademis....................................................................... 61

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Hlm.

1. Lampiran 1 : Contoh Surat Permohonan Proposal Skripsi ....................... 1

2. Lampiran 2 : Halaman Sampul Depan Proposal Skripsi ........................... 2

3. Lampiran 3 : Halaman Pernyataan Keaslian Proposal Skripsi ................. 3

4. Lampiran 4 : Lembar Persetujuan Proposal Skripsi ................................. 4

5. Lampiran 5 : Contoh Surat Permohonan Ujian Skripsi ............................ 5

6. Lampiran 6 : Contoh Surat Undangan Ujian Skripsi ................................ 6

7. Lampiran 7 : Halaman Sampul Depan Penulisan Skripsi ........................... 7

8. Lampiran 8 : Punggung Sampul Penulisan Skripsi ..................................... 8

9. Lampiran 9 : Halaman Judul ....................................................................... 9

10. Lampiran 10 : Halaman Prasyarat Gelar ....................................................... 10

11. Lampiran 11 : Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi ................................... 11

12. Lampiran 12 : Halaman Persetujuan Penulisan Skripsi ................................. 12

13. Lampiran 13 : Halaman Persetujuan Penulisan Skripsi Setelah Ujian ........... 13

14. Lampiran 14 : Halaman Pengesahan .............................................................. 14

15. Lampiran 15 : Halaman Susunan Panitia Penguji Skripsi .............................. 15

16. Lampiran 16 : Contoh Abstrak ....................................................................... 16

17. Lampiran 17 : Contoh Ringkasan ................................................................... 17

18. Lampiran 18 : Contoh Halaman Daftar Isi ..................................................... 19

19. Lampiran 19 : Contoh Halaman Daftar Tabel ................................................ 20

20. Lampiran 20 : Contoh Halaman Daftar Gambar/Skema/Diagram ................. 21

21. Lampiran 21 : Daftar Lampiran ..................................................................... 22

22. Lampiran 22 : Contoh Daftar Pustaka ........................................................... 23

23. Lampiran 23 : Contoh Kutipan ...................................................................... 25

24. Lampiran 24 : Contoh Daftar Riwayat Hidup................................................ 26

Ketentuan Umum Penulisan Skripsi

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat - 1

BAB I

KETENTUAN UMUM PENULISAN SKRIPSI

A. Pengertian dan Tujuan Penulisan Skripsi

Skripsi hukum adalah suatu karya tulis ilmiah, yang disusun mahasiswa

berdasarkan hasil penelitian hukum yang membahas suatu masalah dalam bidang

ilmu hukum, dengan menggunakan pengertian hukum dan kaidah-kaidah yang

berlaku, untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1).

Unsur utama skripsi hukum adalah hasil penelitian hukum.

Tujuan penulisan skripsi hukum ini bertujuan untuk mengembangkan

kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dalam

membuat karya ilmiah mandiri sesuai dengan karakteristik umum penulisan.

B. Persyaratan Mengajukan Usulan Skripsi

1. Terdaftar sebagai mahasiswa dalam tahun akademik yang bersangkutan.

2. Telah menempuh minimal 114 SKS dari 153 SKS dan telah menempuh

mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Kurikulum 2008).

3. Usulan Skripsi yang ditulis harus sesuai dengan Program Kekhususan (PK).

4. Dapat memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan berupa

pemecahan masalah, atau setidaknya dapat menyajikan deskripsi ilmiah

dari suatu objek penelitian, dan bukan merupakan duplikasi/pengulangan

dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

5. Telah mengikuti Pelatihan Penulisan Hukum yang diselenggarakan oleh

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang dibuktikan dengan

menyerahkan sertifikat pelatihan.

6. Melengkapi persyaratan akademik, yaitu:

a. Fotocopy KHS dari awal kuliah sampai KHS terakhir (termasuk

PAT);

b. Pasphoto 3x4 (2 lembar);



c. Fotocopy Kartu Mahasiswa terakhir 1 lembar;

d. Transkrip Sementara Nilai keseluruhan yang telah diambil;

e. Kartu Rencana Studi semester akhir;

C. Prosedur Pengajuan Usulan Penulisan Skripsi

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan Usulan/Proposal Penulisan

Skripsi (Contoh Lampiran 1)

2. Usulan/Proposal Penulisan Skripsi diajukan oleh mahasiswa dalam bentuk

proposal singkat yang berisi kerangka Skripsi.

3. Melampirkan surat pernyataan keaslian penelitian yang menyatakan bahwa

proposal skripsi yang ditulis adalah tulisan asli (original) bukan plagiat

atau dibuatkan oleh orang lain dan siap menerima sanksi akademis apabila

dapat dibuktikan sebaliknya.

4. Usulan/Proposal Penulisan Skripsi tersebut ditujukan kepada Dekan c.q.

Pembantu Dekan I yang diajukan, dimasukkan melalui Bagian Akademik.

D. Penilaian Usulan Penulisan Skripsi

1. Usulan Penulisan Skripsi yang telah masuk ke Bagian Akedemik diteruskan

kepada Pembantu Dekan I.

2. Usulan Penulisan Skripsi yang telah masuk ke Pembantu Dekan I kemudian

diteruskan ke Bagian Hukum (Perdata/Pidana/HTN/Acara) sesuai dengan

topik atau materi dari rencana Penulisan Skripsi, kemudian diseminarkan di

Bagian Hukum masing-masing.

3. Setiap proposal skripsi harus diseminarkan di bagian masing-masing sesuai

dengan Program Kekhususan yang dipilih mahasiswa, dengan tujuan

memberikan saran perbaikan terhadap proposal yang diajukan mengingat

mahasiswa sering kesulitan dalam menuangkan pikirannya sehingga apa

yang ditulis tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh mahasiswa.

4. Prosedur seminar Proposal Penulisan Skripsi yaitu :



a. Mahasiswa diminta untuk mempresentasikan proposal skripsi, dengan

melakukan presentasi akan terlihat arah atau maksud topik yang ditulis

sehingga memudahkan dalam penunjukan pembimbing;

b. Mahasiswa diminta memperlihatkan literatur yang digunakan dalam

penulisan skripsi.

5. Setelah Usulan Penulisan Skripsi tersebut diseminarkan oleh Bagian

Hukum (Perdata, Pidana, HTN, atau Acara), dan Usulan Penulisan Skripsi

tersebut telah dinilai dari sisi Judul dan permasalahan dan metode

penelitian, sekaligus menentukan 2 (dua) orang Dosen Pembimbing (Ketua

dan Pembimbing) Penulisan Skripsi serta usul tim Penguji akhir Penulisan

Skripsi tersebut. Hasil penilaian terhadap Usulan Penulisan Skripsi tersebut

berupa “diterima” atau “diterima dengan dikonsultasikan” atau

“ditolak”.

6. Usulan Penulisan Skripsi yang telah dinilai kemudian dikembalikan kepada

Pembantu Dekan I yang akan diteruskan ke Bagian akademik untuk

diberitahukan kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

7. Usulan Penulisan Skripsi yang dinyatakan “diterima”, wajib

dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing (Ketua dan Pembimbing) yang

telah ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak surat

pemberitahuan diterima oleh mahasiswa yang bersangkutan.

E. Pembimbingan

1. Syarat Untuk Menjadi Dosen Pembimbing

Syarat untuk menjadi dosen pembimbing adalah:

a. Dosen tetap;

b. Dosen luar biasa dapat menjadi pembimbing berdasarkan pertimbangan

kompetensi;

c. Pembimbing ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang (Ketua dan Pembimbing) :



1) Pembimbing Ketua: minimal Lektor Kepala dengan jenjang

pendidikan S-1 atau Lektor dengan jenjang pendidikan S-2 atau S-3

(III d);

2) Pembimbing: minimal Lektor dengan jejang pendidikan S-1 atau

Asisten Ahli dengan jenjang pendidikan S2 atau S-3.

d. Tugas dan tanggung jawab Pembimbing:

1) Tugas: mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam Penulisan

Skripsi;

2) Tanggung jawab:

a) Pembimbing Ketua: Membimbing mahasiswa dari aspek

materi/subtansi Penulisan Skripsi;

b) Pembimbing: Membimbing mahasiswa dari aspek metode dan

cara/teknis penulisan.

e. Proses Bimbingan

1) Bimbingan dimulai sejak tanggal penunjukan dosen pembimbing, yang

dimulai dengan bimbingan usulan penelitian skripsi.

2) Bimbingan dilakukan dengan menggunakan Kartu Bimbingan.

3) Setelah usulan penelitian skripsi disetujui oleh pembimbing mahasiswa

wajib menyerahkan ke bagian sesuai Program Kekhususan (PK)

sebanyak satu eksemplar.

4) Batas waktu penyelesaian Penulisan Hukum Skripsi paling lama 2

(dua) semester sejak proposal disetujui, kecuali adanya alasan-alasan

yang sah dapat dipertanggungjawabkan. Apabila belum selesai, maka

rencana Penulisan Skripsi dinyatakan gugur, setelah diberikan

peringatan oleh Fakultas, dan mahasiswa yang bersangkutan harus

mengajukan rencana Penulisan Skripsi yang baru.

5) Cara dan teknik penulisan sebagaimana terlampir (mengikuti pedoman

penulisan skripsi ini).



2. Tanggung Jawab Pembimbing

a. Mengingat dalam melakukan bimbingan memerlukan penyediaan waktu,

tenaga dan perhatian yang cukup kepada mahasiswa, maka beban bagi

seorang dosen pembimbing ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh)

mahasiswa tiap semester, kecuali berdasarkan pertimbangan kompetensi;

b. Mengatur waktu bimbingan dengan mempertimbangkan kesempatan

masing-masing sehingga waktu penulisan skripsi yang tersedia dapat

dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

c. Pembimbing tetap bertanggung jawab terhadap pembimbingan sampai

dengan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus atau selesai

memperbaiki.

3. Penggantian Dosen Pembimbing

Pembimbing tidak dapat melanjutkan tugas pembimbingan dimungkinkan

oleh beberapa sebab, antara lain :

a. Meninggal dunia;

b. Berhalangan Sementara;

c. Tugas Fakultas/Universitas di luar daerah melampaui batas waktu 3 bulan.



BAB II

KERANGKA USULAN SKRIPSI DAN PENULISAN SKRIPSI

A. Kerangka Usulan Penulisan Skripsi/Proposal

Usulan Penulisan Skripsi, terdiri dari:

Bagian Awal, yang meliputi:

1. Halaman Judul;

2. Halaman Daftar Isi;

3. Halaman Daftar Tabel (jika ada);

4. Halaman Daftar Grafik, Daftar Diagram, Daftar Gambar, dan Daftar

Lampiran (jika ada).

Bagian Isi, yang meliputi:

1. Latar Belakang Masalah;

2. Permasalahan;

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian;

4. Tinjauan Pustaka;

5. Metode Penelitian;

6. Sistematika Penulisan.

Bagian Akhir, yang meliputi:

1. Daftar Pustaka;

2. Daftar Istilah (jika ada);

3. Lampiran (jika ada).

B. Langkah-langkah Pembuatan Proposal Penelitian

1. Judul Penelitian

a. Menentukan Bidang yang diteliti, menemukan masalah yang akan

diteliti, membuat Judul Penelitian/Skripsi.



b. Dalam pemilihan bidang yang dijadikan objek penelitian, perlu

diperhatikan:

1) Relevansi dan urgensi dari masalah atau bidang yang diteliti dengan

keadaan masyarakat;

2) Waktu, tenaga dan dana yang tersedia.

c. Perumusan Judul Penelitian

1) Menggambarkan/merefleksikan masalah yang ingin diteliti;

2) Perumusan judul penelitian senantiasa harus dikaitkan dengan tujuan

dari penelitian hukum yang ingin dilakukan;

3) Judul dapat dihubungkan dengan tipe/macam penelitian.

d. Syarat Judul:

1) Judul dirumuskan secara singkat, sederhana dan jelas;

2) Judul menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak

menggunakan kiasan-kiasan/istilah yang muluk-muluk.

2. Penyusunan Latar Belakang Masalah

Sebelum merumuskan masalah dalam penelitian hukum, terlebih

dahulu harus disusun latar belakang masalahnya. Maksudnya adalah untuk

memperoleh gambaran yang lengkap tentang Latar Belakang dari

permasalahan yang akan diteliti. Dengan memperoleh bahan-bahan yang

relatif lengkap tentang latar belakang masalah, maka akan dapat diperoleh

suatu pegangan yang mantap, untuk dapat merumuskan persoalan yang akan

diteliti.

Isi Latar Belakang Masalah

a. Alasan yang mendasari sehingga dilakukannya penelitian;

b. Segala sesuatu yang telah diketahui berkaitan dengan masalah yang

diteliti;

c. Permasalahan-permasalahan apa yang ada dalam penelitian ini;

d. Pentingnya penelitian ini dilakukan.



3. Perumusan Masalah Penelitian

a. Perumusan masalah harus tegas, agar dapat dihindari pengumpulan data

yang tidak diperlukan, sehingga menghemat biaya dan penelitian akan

lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai.

b. Sederhana tetapi cukup jelas, sehingga mudah dimengerti dan tidak

bertele-tele/berlebihan.

c. Perumusan masalah disusun dalam kalimat tanya atau pernyataan.

d. Hendaknya perumusan masalah dibuat sekhusus mungkin, dengan syarat

masih tetap mencerminkan adanya hubungan antara berbagai variabel.

e. Perumusan masalah yang baik dan jelas akan didapat kesimpulan hasil

penelitian yang baik dan tidak mengambang.

4. Tinjauan Pustaka

a. Tujuan Tinjauan Pustaka adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan

dan mempertajam konsep penelitian.

b. Tinjauan Pustaka terdiri dari:

1) Kerangka Teoritis

2) Kerangka Konsepsional

3) Tinjauan Yuridis

c. Fungsi Tinjauan Pustaka yang baik dan mendalam, nanti akan diperoleh

bukan saja suatu usulan penelitian skripsi yang baik, tetapi juga hasil

penelitian yang valid pula.

d. Penyusunan Kerangka Teoritis di dalam Penelitian, mempunyai

kegunaan:

1) Untuk lebih mempertajam/mengkhususkan fakta yang hendak

diuji/diteliti kebenaran;

2) Untuk mengembangkan klasifikasi fakta, membina struktur konsep-

konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;



3) Merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta

diuji kebenarannya;

4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang;

5) Teori memberi petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada

pengetahuan peneliti.

e. Kerangka Konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan

hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti

(definisi dalam penelitian), yang terdiri dari:

1) Kerangka konsepsional dari peraturan perundang-undangan; dan

2) Metode-metode untuk merumuskan pengertian (rechtsbegrip) adalah

definisi-definisi operasional diluar perundang-undangan.

5. Metode Penelitian

Penyusunan metode atau cara penelitian amat penting bagi setiap

penelitian. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu

penelitian itu dilakukan.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan berisi keseluruhan proses perencanaan dan

pelaksanaan dari penelitian skripsi. Dari Bab I Pendahuluan sampai dengan

Bab Penutup yang berisi Simpulan dan saran.

C. Kerangka Penulisan Skripsi

Kerangka Penulisan Skripsi, terdiri dari:

Bagian Pendahuluan

Bagian Pendahuluan terdiri dari :

a. Abstrak

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, yang berisi tujuan penelitian,

metode penelitian dan hasil penelitian, disertai dengan kata kunci dari



judul skripsi. Terdiri dari 2 – 3 paragraf dan paling banyak 250 kata.

(Lihat contoh lampiran 16)

b. Ringkasan

Ringkasan merupakan ulasan singkat yang berisi latar belakang

masalah/alasan memilih judul, tujuan penelitian, metode penelitian dan

hasil penelitian yang telah diperoleh. Pada umumnya terdiri dari 4 alinea

yang ditulis dengan spasi tunggal dengan jumlah kata antara 750 – 1000

kata. (Lihat contoh lampiran 17).

Bagian awal, meliputi:

1. Halaman Sampul Depan;

2. Punggung Sampul Depan;

3. Halaman Judul;

4. Halaman Prasyarat Gelar;

5. Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi;

6. Halaman Persetujuan;

7. Halaman Pengesahan;

8. Halaman Ucapan Terima Kasih;

9. Halaman Abstrak;

10. Halaman Ringkasan;

11. Halaman Daftar Isi;

12. Halaman Daftar Tabel (jika ada);

13. Halaman Daftar Grafik, Daftar Diagram, Daftar Gambar, Daftar Lampiran

(jika ada).



Bagian Isi, meliputi:

PENELITIAN HUKUM NORMATIF

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Permasalahan C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian 2. Sifat Penelitian 3. Tipe Penelitian 4. Jenis Bahan Hukum 5. Pengumpulan Bahan Hukum 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

E. Sistematika Penulisan BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB III PEMBAHASAN BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan B. Saran

PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah; B. Permasalahan C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian D. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian B. Sifat Penelitian C. Jenis Data D. Populasi/Objek Penelitian E. Sampel dan Teknik Sampling F. Teknik Pengumpulan Data G. Pengolahan dan Analisis Data



BAB IV HASIL PENELITIAN BAB V PENUTUP


PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan B. Masalah Hukum C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian D. Metode Penelitian E. Sistematika Penulisan

BAB II PUTUSAN PENGADILAN BAB III TINJAUAN PUSTAKA BAB IV PEMBAHASAN BAB V PENUTUP


Keterangan :

Untuk Penelitian Studi Kasus Putusan Pengadilan sistematika pada Bab II Kasus

Posisi, yaitu :

a. Putusan Pengadilan Perkara Pidana berisi :

1. Dakwaan

2. Fakta hukum (termasuk pertimbangan hukum yang ada didalamnya)

3. Amar putusan

b. Putusan Pengadilan Perkara Perdata berisi :

1. Posita

2. Duduk perkara

3. Pertimbangan hukum



4. Amar Putusan

c. Putusan Pengadilan Perkara Tata Usaha Negara berisi :

1. Para pihak dan objek sengketa

2. Pertimbangan hukum

3. Amar putusan

Bagian Akhir, meliputi :

1. Daftar Pustaka

2. Daftar Istilah (jika ada);

3. Lampiran (jika ada);

4. Riwayat Hidup Penulis.

D. Penjelasan Tentang Bagian Skripsi

1. Judul

Judul penelitian dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan menunjukkan

dengan tepat masalah yang hendak diteliti, dan tidak membuka peluang

penafsiran yang beraneka ragam.

Contoh Penelitian Hukum Normatif : “Perlindungan Hukum Terhadap

Debitur Yang Dinyatakan Pailit Tanpa Mempertimbangkan Kemampuan

Debitur”

Contoh Penelitian Hukum Empiris : “Efektifitas Perda Nomor 6 Tahun

2001 dan Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Gelandangan dan

Pengemis di Kota Banjarmasin”.

2. Latar Belakang Masalah

Bagian ini memuat ide yang mendasari penulisan skripsi secara

keseluruhan, diuraikan tentang apa yang menjadi masalah penelitian, alasan

mengapa masalah tersebut penting dan perlu diteliti.



3. Permasalahan

Permasalahan memuat rumusan secara konkrit masalah dalam bentuk

pertanyaan atau pernyataan yang akan diteliti (ditulis dengan kalimat

tanya).

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bagian ini memuat tujuan penelitian yang dilakukan sesuai dengan

tema/masalah penelitian. Tujuan penelitian harus jelas dan tegas. Setelah

tujuan penelitian, selanjutnya dikemukakan pula kegunaan yang diharapkan

atas hasil penelitian yang telah dilakukan, baik kegunaan yang bersifat

teoritis maupun praktis.

5. Tinjauan Pustaka

Memuat landasan teoritik yang akan dijadikan kerangka berfikir ilmiah dan

kerangka operasional penelitian. Kerangka pemikiran ini memuat teori

yang dijadikan pijakan peneliti. Pada tahap ini peneliti dituntut untuk

terampil, mengiventarisir, memilih (memilah) teori mana yang dapat

dijadikan kerangka teoritik.

6. Metode Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan tentang perspektif pendekatan penelitian hukum

yang dilakukan. Dalam metode penelitian ini sangat tergantung pada data

yang diperoleh, apakah diperoleh langsung dari masyarakat atau diperoleh

dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat

dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari

bahan-bahan pustaka umumnya dinamakan data sekunder. Dan penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder disebut dengan penelitian hukum normatif. Dan penelitian

hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer (masyarakat)

dinamakan penelitian hukum sosiologis atau empiris.



a. Penelitian Hukum Normatif

Di sini dijelaskan perspektif pendekatan penelitian hukum normatif,

kemudian dijelaskan jenis bahan hukum dan menyebutkan bahan

hukumnya, prosedur atau teknik pengumpulan bahan hukum,

bagaimana mengolah dan menganalisis bahan bahan hukum tersebut.

Penelitian hukum normatif ini mencakup:

1) Penelitian terhadap asas-asas hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin

hukum positif yang berlaku. Dan penelitian tipe ini biasa disebut

sebagai “studi dogmatik” atau “doctrinal research”.

Penelitian terhadap sistematika hukum

2) Penelitian ini bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap

pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yakni

masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa

hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.

3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum positif

tertulis yang ada itu serasi satu sama lainnya. Penelitian terhadap

sinkronisasi hukum ini bisa bersifat vertikal dan horizontal.

4) Penelitian terhadap sejarah hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap tahap-

tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang

lingkupnya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan. Juga

dapat digunakan untuk mengidentifikasi terhadap faktor-faktor

yang mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga hukum,

seperti masalah perkawinan, waris, dan seterusnya.

5) Penelitian terhadap perbandingan hukum



Titik tolak perbandingan dalam penelitian ini umumnya mencakup

tiga unsur pokok, yaitu :

a) Struktur hukum, yang mencakup lembaga-lembaga hukum;

b) Substansi hukum, yang mencakup perangkat kaidah atau

perilaku teratur;

c) Budaya hukum, yang mencakup perangkat nilai-nilai yang

dianut.

b. Penelitian Hukum Sosiologis/Empiris

Di sini dijelaskan perspektif pendekatan penelitian hukum sosiologis

kemudian dijelaskan lokasi penelitian; populasi dan sampel; variabel

penelitian/fenomena yang diamati; jenis dan sumber data; teknik

pengumpulan data; pengolahan data dan teknik analisis data.

Pada bagian metode penelitian dari Penulisan Skripsi, unsur-

unsur yang harus termuat dalam bagian ini adalah:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian meliputi jenis penelitian Hukum Empiris atau

penelitian Hukum Normatif.

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian terbagi dalam 3 sifat penelitian, yakni penelitian

eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris.

Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang

suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan

tidak ada. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan data

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala

lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris dilakukan untuk

menguji hipotesa-hipotesa tertentu, terutama setelah mendapat

informasi atau data dari penelitian deskriptif.

3) Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data umumnya terdiri dari tiga jenis alat

mengumpulkan data, yakni studi dokumen atau bahan pustaka,

pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Dan

penggunaan ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut sangat

bergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian

hukum normatif, teknik pengumpulan data umumnya dilakukan

melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan jenis

penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data umumnya

dilakukan melalui pengamatan (observasi), dan atau wawancara

(interview).

4) Populasi/Objek Penelitian

Untuk penelitian hukum empiris, populasi penelitian meliputi

objek atau pihak yang akan diteliti serta tempat penelitian

dilakukan. Sedangkan untuk penelitian hukum normatif, istilah

“populasi” diganti dengan istilah “objek” penelitian. Dalam

penelitian hukum normatif, objek penelitian ditujukan kepada

materi atau hal yang akan diteliti, seperti inventarisasi hukum

perundang-undangan yang berlaku, inventarisasi hukum adat,

asas-asas hukum positif, dan lain-lain.

5) Sample (untuk penelitian hukum empiris)

Sample digunakan apabila populasi yang diteliti terlalu besar,

sedangkan ketersediaan waktu dan dana sangat terbatas serta

kendala-kendala lainnya yang tidak memungkinkan dilakukan

pengambilan data terhadap seluruh populasi (universe).

Proses penarikan sample, biasanya disebut sampling (tata cara)

atau sampling procedure, umumnya terbagi dalam dua macam tata

cara sampling, yakni probability sampling design dan non

probability sampling design.



Inti probability sampling design adalah bahwa setiap orang atau

unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk

terpilih sebagai unsure dalam sample. Sedangkan non probability

sampling design tidak mengikuti dasar-dasar probabilita, yakni

sample yang diambil sudah dipilih.

6) Analisis Data

Analisa data dalam penelitian hukum umumnya sangat terkait

dengan data yang didapat, apakah diperoleh dari penelitian hukum

normatif atau penelitian hukum empiris. Umumnya data yang

diperoleh dari penelitian hukum normatif bersifat kualitatif,

sedangkan data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris

umumnya bersifat kuantitatif. Dan dalam penelitian hukum,

umumnya pengolahan serta penganalisisan data-data tersebut

dianalisis secara kualitatif. Oleh karenanya data-data kuantitatif

yang diperoleh tersebut dipindahkan ke data kualitatif, yang

umumnya menggunakan teknik tabulasi.

7. Sistematika Penulisan

Pencantuman sistematika ini dimaksudkan agar pembaca dapat

mengetahui urutan pembahasan di dalam Penulisan Skripsi. Cara

mengemukakan sistematika tersebut adalah : semua Bab yang dimulai

dari pendahuluan sampai Kesimpulan dan Saran dikemukakan nomor

Bab dan judulnya, dengan disertai urutan singkat mengenai isi Bab yang

bersangkutan. Penulisan sistematika itu harus sedemikian rupa, sehingga

rangkaian (sequense) pembahasan itu terlihat jelas dan mudah dipahami.

8. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematik secara teoritis, hasil

penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat



teori, proposisi, konsep, atau pendekatan terbaru yang ada hubungannya

dengan penelitian.

Dalam Tinjauan Pustaka objek bahasan harus di introdusir kedalam judul

bab. Bagian ini memuat teori-teori atau doktrin, konsep-konsep yang

relevan dengan tema skripsi dan permasalahan hukum yang akan diteliti.

Teori ini memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran, namun bukan

kerangka pemikiran. Teori-teori harus bersumber dari buku teks, jurnal,

atau seri penerbitan sains lainnya, termasuk kedalamnya hasil-hasil

penelitian. Uraian teori-teori harus memiliki keterkaitan dengan masalah

yang diteliti.

9. Hasil Penelitian

Memuat data yang diperoleh dari penelitian, dapat berupa data sekunder

maupun data non hukum. Data sekunder (data kepustakaan) diperoleh

apabila penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum normatif,

sedangkan data non hukum, diperoleh apabila mahasiswa menggunakan

penelitian hukum empiris. Mahasiswa dapat pula menggunakan keduanya

(data sekunder dan data non hukum), dengan klasifikasi bahwa salah satu

data tersebut merupakan data penunjang.

10. Pembahasan dan Analisis

Bagian ini merupakan inti skripsi, memuat seluruh permasalahan (hukum)

yang telah diidentifikasi, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas

dan sistematis, dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka. Oleh

karena itu sebaiknya uraian ini terbagi dalam beberapa sub-bab sesuai

dengan identifikasi masalah pada bab I (satu). Pada bagian analisis juga

harus konsisten dengan kerangka pemikiran yang dijadikan landasan

berpijak serta konsisten dengan metode penelitian yang digunakan.



11. Penutup

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban peneliti

terhadap permasalahan hukum yang tergambar dalam permasalahan.

Kesimpulan harus menunjukkan benang merah antara permasalahan dan

analisis pembahasan.

Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai

persoalan yang tidak dapat dijawab oleh simpulan, saran dapat merupakan

usulan atau tanggapan (komentar) terhadap persoalan untuk dicarikan

jalan keluarnya. Oleh karena itu saran bersifat lebih prediktif (mengarah

kepada perbaikan dimasa akan datang).

12. Daftar Pustaka

Dalam daftar pustaka dicantumkan secara lengkap semuas kepustakaan

yang dipergunakan, baik yang terdiri dari “bahan hukum primer” (seperti

Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) atau bahan

hukum sekunder (hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku ilmiah

termasuk buku Metode Penelitian Hukum) juga dapat dari bahan hukum

tersier (seperti kamus, biblografi dan indeks). Susunan sumber yang

digunakan harus dilakukan secara sistematis sebagaimana dalam tatacara

penulisan footnote.



BAB III

TEKNIS PENULISAN DAN PENGETIKAN

A. Kertas dan Sampul

1. Jenis kertas yang digunakan untuk menyusun penelitian Penulisan Hukum

Skripsi adalah kertas 80 Gram, ukuran 21,5x 29,7 cm, warna putih dan

ukuran kwarto (A4S).

2. Sampul

a. Warna kertas sampul proposal penulisan Skripsi adalah warna merah;

b. Jenis kertas sampul penelitian Penulisan Hukum Skripsi adalah Buffalo

atau Linnen dengan warna merah;

c. Penulisan Hukum Skripsi disampul dengan sampul kertas (hard cover)

dan setiap bab dibatasi kertas HVS berwarna merah muda, dijilid

langsung (tidak dengan plester atau lakban).

d. Format sampul (contoh lihat lampiran 7)

e. Tulisan yang dicetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada

halaman judul.

f. Tulisan pada sampul dicetak dengan menggunakan tinta warna hitam.

3. Punggung sampul

Berisi lambang Unlam, tulisan Skripsi, tahun pembuatan, judul Skripsi,

Nama dan NIM Penulis (contoh lihat lampiran 8).



4. Warna pita pembatas skripsi dibedakan menurut bagian Program

Kekhususan (PK), yaitu :

a. Pidana pita pembatas warna merah;

b. Perdata pita pembatas warna biru;

c. Tata Negara pita pembatas warna kuning;

d. Acara pita pembatas warna hitam;

e. Ekonomi pita pembatas warna hijau.

B. Penomoran

1. Halaman bagian awal skripsi (sebelum Bab Pendahuluan) diberi nomor

urut menggunakan huruf Romawi kecil (contoh : i, ii, iii dan seterusnya),

ditulis pada bagian bawah tengah halaman, 4 (empat) spasi dibawah teks.

2. Halaman bagian isi diberi nomor urut dengan angka latin (contoh : 1, 2, 3

dan seterusnya), ditulis pada sudut kanan atas, 2 (dua) spasi dari baris

pertama dibawahnya dan 3 (tiga) cm dari garis tepi kertas.

3. Halaman pertama setiap Bab nomor halamannya ditempatkan pada bagian

bawah tengah halaman, simetris kiri-kanan.Untuk halaman selanjutnya

nomor diletakan pada bagian kanan atas.

4. Setiap Bab harus bernomor urut dengan angka Romawi besar (seperti : I,

II, III dan seterusnya).

5. Daftar Pustaka, daftar istilah dan daftar riwayat hidup tidak diberi nomor

halaman.



6. Setiap macam lampiran diberi nomor urut dengan angka Romawi.

C. Pembagian Bab dan Sub Bab

1 Setiap Penulisan Hukum Skripsi terbagi dalam beberapa Bab. Untuk tulisan

bab yang ditulis sebagai awal bab, ditempatkan ditengah pada bagian atas

kertas, dengan menggunakan huruf kapital, ditulis BAB I, BAB II, BAB

III, dan seterusnya;

2 Bab yang besar dapat diperinci lebih lanjut dalam kesatuan-kesatuan

bertingkat lebih kecil yang disebut anak Bab atau Sub Bab;

3 Untuk membedakan Bab, sub Bab, sub-sub dan seterusnya, maka cara

penulisan bagian tersebut dilakukan dengan penomoran berbentuk angka,

huruf secara berturut-turut sebagai berikut :

a. Angka Romawi besar untuk Bab tingkat 1;

b. Huruf besar untuk Sub Bab (Bab tingkat 2);

c. Angka Arab untuk Sub-sub Bab (Bab tingkat 3);

d. Huruf kecil untuk Bab tingkat 4;

e. Angka Arab dengan satu tanda kurung dibelakang untuk Bab tingkat 5;

f. Huruf kecil dengan satu tanda kurung dibelakang untuk Bab tingkat 6;

g. Angka Arab diantara dua tanda kurung untuk Bab tingkat 7;

h. Huruf kecil diantara dua tanda kurung untuk Bab tingkat 8;



Contoh :

I. Bab Pertama (Bab tingkat 1)

A. Sub Bab (Bab Tingkat 2)

1. Sub-sub Bab (Bab tingkat 3)

a. Bab Tingkat 4

1) Bab tingkat 5

a) Bab Tingkat 6

(1) Bab tingkat 7

(a) Bab tingkat 8

4. Sub Judul/Anak Bab diketik mulai dari batas tepi kiri pada setiap tingkatan.

Setiap kata dimulai dengan huruf kapital (kecuali kata penghubung dan

kata depan), tanpa tanda baca titik, tanpa garis bawah dan diketik tebal.

5. Sub-sub Judul/Bagian anak Bab diketik dengan menggunakan huruf kapital

untuk huruf pertama pada kalimat saja dan tidak diakhiri dengan titik, serta

diketik mulai dari tepi kiri pada tingkatannya dan diketik tebal.

D. Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar (Grafik, Gambar, Lampiran) dan Daftar

Pustaka

1. Daftar Isi

a. Daftar Isi Penulisan Hukum Skripsi memuat Bab-bab Skripsi dimulai

dengan Ucapan Terima Kasih dan diakhiri dengan Lampiran-lampiran

sesuai dengan kerangka Penulisan Hukum Skripsi.



b. Daftar Isi dicantumkan sesudah Ucapan Terima Kasih.

c. Daftar Isi memuat Bab dan Sub-sub Bab.

d. Daftar Isi disusun sebagai berikut :

1) Istilah “Daftar Isi” ditulis pada garis paling atas di tengah-tengah

halaman simetris kiri-kanan, seluruhnya huruf besar, tanpa tanda

titik, tanpa garis bawah.

2) Abstrak, Ringkasan, Ucapan Terima Kasih, Daftar Isi, Daftar

Tabel (kalau ada) merupakan bagian awal Penulisan Skripsi

dituliskan dari garis margin sebelah kiri.

3) Semua nomor halaman yang menunjuk masing-masing item ditulis

pada garis margin sebelah kanan item yang bersangkutan dengan

masing-masing nomor halaman dihubungkan dengan tanda titik

yang rapi (……………).

4) Perkataan “Bab” ditulis sebelah kiri pada garis margin.

Selanjutnya sejajar nomor-nomor bab dan judul-judul bab.

5) Antara bab dengan sub bab, dan antara sub bab dengan sub bab,

diberi jarak 1 spasi. Sedangkan antara bab diberi jarak 2 spasi.

2. Daftar Tabel

a. Daftar Tabel memuat seluruh judul/kepala tabel.

b. Daftar Tabel dicantumkan setelah daftar isi

c. Daftar Tabel disusun sebagai berikut :



1) Pada garis paling atas, ditengah-tengah halaman,ditulis istilah

“Daftar Tabel” (seluruhnya huruf besar, tanpa tanda baca titik,

tanpa garis bawah dan sebagainya);

2) Istilah “nomor” dituliskan pada garis margin sebelah kiri dan

istilah “halaman” (ditulis sejajar dengan nomor) dituliskan pada

garis margin sebelah kanan (tanpa tanda baca apapun);

3) Nomor-nomor tabel ditulis secara berurutan di bawah perkataan

nomor tersebut, tanpa menyebutkan perkataan nomor lagi;

4) Antara judul tabel dan nomor halaman sebelah kanan dihubungkan

dengan tanda titik-titik;

5) Antara judul tabel dengan judul tabel yang lain diberi jarak 1½

(satu setengah) spasi.

3. Daftar Grafik, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran

Daftar grafik, daftar Gambar dan Daftar lampiran pada dasarnya

disusun dengan mengikuti cara penyusunan daftar tabel.

4. Daftar Pustaka

a. Isi

Daftar pustaka berisi sumber-sumber yang benar-benar dipergunakan

untuk membuat Penulisan Hukum Skripsi. selain buku dapat juga

dimasukan jurnal atau majalah ilmiah atau akses disitus internet

sumber tertulis lainnya.



b. Susunan

1) Daftar Pustaka disusun menurut urutan abjad nama penulis.

Urutan secara abjad ini berlaku tidak hanya pada huruf pertama

saja tetapi juga pada huruf kedua dan seterusnya;

2) Apabila ada satu atau lebih dari seorang penulis, maka nama

penulis tidak dicantumkan 2 (dua) kali, tetapi cukup dibuat garis

mendatar sepanjang 8 (delapan) karakter dari margin sebelah kiri

yang berfungsi sebagai nama pengganti penulis tersebut;

3) Pencantuman masing-masing pustaka tidak didahului dengan

pencantuman nomor urut;

4) Jarak masing-masing baris dalam setiap kepustakaan adalah 1

(satu) spasi, dan jarak antara masing-masing kepustakaan adalah 2

(dua) spasi;

5) Huruf pertama dari masing-masing kepustakaan diketik tepat pada

garis tepi kiri (tanpa edensi) dan untuk-untuk garis-garis

berikutnya masuk ke dalam dan mulai pada ketukan/karakter

ketujuh (1,1 cm).

c. Bentuk

1) Nama pengarang yang terdiri dari dua unsur atau lebih, nama

akhir (nama belakang) dicantumkan lebih dahulu (terbalik);



2) Apabila nama pengarang lebih dari satu, maka semua nama

pengarang ditulis. Hanya nama pengarang pertama dibalik;

3) Gelar, pangkat, dan sebagainya tidak dicantumkan;

4) Susunan nama daftar pustaka secara berurutan memuat nama

penulis titik, tahun terbit titik, judul buku (kata perkata ditulis

huruf miring) titik, edisi atau volume atau cetakan buku titik, kota

penerbit titik dua, nama penerbit titik;

5) Apabila sumber kepustakaan adalah sumber atau majalah ilmiah,

maka susunan pengetikan secara berurutan memuat nama penulis

artikel atau tulisan titik, judul artikel atau tulisan (kata perkata

ditulis huruf miring) titik, tahun penerbitan titik, nama jurnal atau

majalah ilmiah (diantara tanda petik) titik, nomor atau isi atau

periode penerbitan dan tahun penerbitan titik;

6) Apabila sumber kepustakaan adalah merupakan terjemahan,

maka susunan pengetikan secara berurutan memuat nama

penterjemah titik, kata “trans” dalam tanda kurung titik, nama

pengarang buku asli sebelum diterjemahkan titik, tahun publikasi

buku titik, judul buku terjemahan (kata perkata ditulis huruf

miring) titik, edisi atau volume buku titik, kota penerbit titik dua,

nama penerbit titik.

(Contoh lihat lampiran 22)



E. Kutipan Dan Footnote

1. Kutipan

Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung atau

tidak langung. Kutipang Langsung adalah kutipan yang sesuai dengan yang

aslinya, karangan/tulisan yang dikutip, yaitu yang mengambil secara

lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari teks asli (baik kutipan

bahasan Indonesia maupun bahasa asing). Sedangkan Kutipan tidak

langsung adalah kutipan yang hanya mengambil isinya saja, yaitu berupa

intisari atau ikhtisar dari karangan/tulisan yang dikutip.

1) Cara Penulisan Kutipan Langsung

a. Kutipan langsung pendek, ditulis tidak melebihi dari 5 (lima) baris

ketikan, diketik 2 (dua) spasi. Kutipan ini cukup dijalin ke dalam teks

dan diberi tanda petik, pada awal dan akhir kutipan tersebut.

b. Kutipan langsung panjang, ditulis melebihi dari 5 (lima) baris ketikan.

Kutipan ini tidak boleh dijalin dalam teks, akan tetapi diberi tempat

tersendiri. Kutipan langsung panjang diketik denga jarak 1 spasi (spasi)

tunggal. Tanpa diberi tanda petik. Pada paragraf pertama masuk ke

dalam 7 ketukan (1,1 cm) dari garis margin sebelah kiri dan baris

kedua dan seterusnya menjorok ke dalam 5 ketukan (1,01 cm).

c. Jika dalam kutipan tersebut perlu dihilangkan berapa bagian

kalimatnya, maka bagian tersebut perlu diberi tanda titik 3 (tiga) kali

Lampiran Penulisan Hukum Skripsi

Pedoman Penulisan Hukum Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

1

Lampiran 1 : Contoh Surat Permohonan Proposal Skripsi Banjarmasin, .......................... Kepada Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Di Banjarmasin Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………………………. NIM : ……………………………. Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : ……………………………. Dengan ini mengajukan Proposal Skripsi dengan judul : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... Sebagai bahan pertimbangan maka bersama saya lampirkan Proposal dan Transkrip Nilai Sementara. Demikian surat permohonan saya sampaikan dengan harapan semoga Dekan dapat menyetujuinya. Atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih. Hormat Saya, Pemohon ……………………(NAMA) NIM. ……………………….


Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 2

Lampiran 2 : Halaman Sampul Depan Proposal Skripsi

PROPOSAL SKRIPSI*)

.....................................................................(Judul Proposal Skripsi)**

……………………………………(NAMA)*** NIM. ………………………

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM

2014 Keterangan : *) Ukuran Huruf 15 Cetak Tebal **) Ukuran Huruf 18 Cetak Tebal ***) Ukuran Huruf 14 Cetak Tebal ****) Ukuran Huruf 16 Cetak tebal Logo Unlam ukuran 3 cm.



3

Lampiran 3 : Halaman Pernyataan Keaslian Proposal Skripsi

PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ...........................................................................

NIM : ...........................................................................

Tempat/Tgl.Lahir : ...........................................................................

Program Kekhususan : ...........................................................................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Proposal Skripsi saya yang berjudul:

“……………………………………………………………….………………….......”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan

sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Proposal Skripsi ini

bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar

kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

Nama Terang

Materai Rp.6.000,



Lampiran 4 : Lembar Persetujuan Proposal Skripsi Judul : ...........................................................................................................

Nama : …………………………….

NIM. : …………………………….

PROPOSAL PENULISAN SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL ……......................

PEMBIMBING KETUA,

………………………..(NAMA)

NIP. ..............................

PEMBIMBING

…………………….……(NAMA)

NIP. ............................



5

Lampiran 5 : Contoh Surat Permohonan Ujian Skripsi Perihal : Permohonan Ujian Skripsi Banjarmasin,……………….. Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum Unlam c.q. Bagian Akademik Di Banjarmasin Sehubungan dengan telah selesainya penelitian Skripsi saya, Nama : ............................................................................ NIM : ............................................................................ Judul Skripsi : ............................................................................ Pembimbing Ketua : ............................................................................ Pembimbing : ............................................................................ Maka dengan ini saya serahkan 5 (lima) eksemplar penelitian Skripsi yang telah disetujui Pembimbing, dan mohon dijadwalkan untuk diuji. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui, Pembimbing Ketua, Pemohon, ……………….(NAMA) ………………(NAMA) NIP………………. NIM ………………



Lampiran 6 : Contoh Surat Undangan Ujian Skripsi

Banjarmasin,………............... Nomor : Lampiran : Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Kepada Yth. Bapak/Ibu ……………… Di Banjarmasin

Dengan ini diberitahukan bahwa seminar hasil penelitian Skripsi a. n. Saudara : Nama : …………………… NIM : …………………… Judul Skrisi : …………………… Dijadwalkan pada Hari/tanggal : …………………… Pukul : …………………… Tempat : …………………… Dengan susunan Penguji sebagai berikut : Ketua : …………………… Sekretaris : …………………… Anggota : 1. ………………… 2. ………………… 3. ………………… Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Hukum,

…………...........(NAMA) NIP. …………………..



7

Lampiran 7 : Halaman Sampul Depan Penulisan Skripsi

SKRIPSI*)

................................................................ (Judul Skripsi)**

………………………..(NAMA)*** NIM……………………



BANJARMASIN 20..

Keterangan : *) Ukuran Huruf 15 Cetak Tebal **) Ukuran Huruf 18 Cetak Tebal ***) Ukuran Huruf 14 Cetak Tebal ****) Ukuran Huruf 16 Cetak tebal Logo Unlam ukuran 3 cm.



Lampiran 8 : Punggung Sampul Penulisan Skripsi

Lambang Unlam

Skripsi

……..(Tahun)

J U D U L SKRIPSI

......................................................................

……………(Nama) NIM……………...



9

Lampiran 9 : Halaman Judul Skripsi

SKRIPSI*)

…………………………………………… (Judul Skripsi)**

………………………….(NAMA)*** NIM………………………



BANJARMASIN 20..

Keterangan : *) Ukuran Huruf 15 Cetak Tebal **) Ukuran Huruf Cetak 18 Cetak Tebal ***) Ukuran Huruf 14 Cetak Tebal ****) Ukuran Huruf 16 Cetak tebal Logo Unlam ukuran 3 cm.



Lampiran 10 : Halaman Prasyarat Gelar

...............................................................................(Judul Skripsi)*

SKRIPSI**)

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***) Fakultas HukumUniversitas

Lambung Mangkurat

Oleh: ......................................................(NAMA)****

NIM................................



BANJARMASIN 20..

Keterangan : *) Ukuran Huruf 15 Cetak tebal **) Ukuran Huruf 18 Cetak tebal ***) Ukuran Huruf 12 Cetak tebal ****) Ukuran Huruf 12 Cetak tebal *****) Ukuran Huruf 16 Cetak tebal



11

Lampiran 11 : Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ...........................................................................

NIM : ...........................................................................

Tempat/Tgl.Lahir : ...........................................................................

Program Kekhususan : ...........................................................................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“……………………………………………………………….………………….......”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan

sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil

penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya

dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

Nama Terang

Materai Rp.6.000,



Lampiran 12 : Halaman Persetujuan Penulisan Skripsi

PENULISAN SKRIPSI INI DISETUJUI UNTUK DIUJI TANGGAL………………….

PEMBIMBING KETUA

…………………(NAMA) NIP………….....

PEMBIMBING

…………………(NAMA) NIP………….....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

…………………(NAMA) NIP…………..... Keterangan : Ukuran Huruf 12(Times New Roman)



13

Lampiran 13 : Halaman Persetujuan Penulisan Skripsi (Setelah Ujian)

PENULISAN SKRIPSI INI TELAH DIUJI TANGGAL………………….

PEMBIMBING KETUA

…………………(NAMA) NIP………….....

PEMBIMBING …………………(NAMA) NIP………….....

Mengesahkan :


…………………(NAMA) NIP…………..... Keterangan : Ukuran Huruf 12 (Times New Roman)



Lampiran 14: Halaman pengesahan

NOMOR :

BANJARMASIN :

Mengesahkan :


…………………(NAMA) NIP………….....



15

Lampiran 15 : Halaman Susunan Panitia Penguji Skripsi

TELAH DIUJI PADA

PADA TANGGAL……………………….

TIM PENGUJI KETUA :……………………… SEKRETARIS :……………………… ANGGOTA : 1. ………………….. 2. …………………. 3. ………………… Keterangan : Tim Penguji dimaksud adalah yang berhadir pada saat Ujian



Lampiran 16 : Contoh Abstrak

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR

MULTI LEVEL MARKETING (MLM)

Kornelius PSP. Nadeak

ABSTRAK Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para distributor Multi Level Marketing dalam menjalankan kegiatan usahanya dan juga untuk mengetahui sarana yang dapat ditempuh sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa antara distributor dirugikan karena adanya perusahaan yang berkedok Multi Level Marketing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai MLM, identifikasi masalah dan menganalisa secara kualitatif. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, mengenai perlindungan hukum terhadap distributor MLM yang terlibat dalam persengketaan money game dan skema piramida, dalam pengaturannya masih dirasakan belum jelas. Pengaturan MLM biasanya diatur dalam perjanjian MLM yang dibuat, sepihak dan baku oleh suatu perusahaan MLM, bukan merupakan kesepakatan bersama antara distributor dengan perusahaan MLM, sehingga menimbulkan ketidakadilan mutlak dan jaminan kepastian hukum. Kedua, sarana dalam menyelesaikan persengketaan distributor MLM masih belum diatur secara jelas dalam peraturan khusus mengenai MLM, sehingga upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara litigasi dan nonlitigasi. Di kenal juga Lembaga Code Administrator yang menjembatani konflik antara distributor dengan perusahaan yang berkedok MLM tersebut, dengan pertimbangan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan perkaranya. Pada penyelesaian sengketa MLM terdapat juga organisasi BANI yang mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Distributor, Multi Level Marketing.



17

Lampiran 17 : Contoh Ringkasan

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISTRIBUTOR MULTI LEVEL MARKETING (MLM)

(Kornelius PSP. Nadeak : 2006, 79 hlm)

Dalam rangka upaya mengawasi dan mengatasi penyimpangan yang terjadi di dalam kegiatan usaha Multi Level Marketing (disingkat, MLM), pemerintah mengeluarkan ketentuan sementara sebagai perlindungan hukum bagi distributornya melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor 73/MPP/Kep/3/2000, yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang. Akan tetapi pada kenyataannya Surat Keputusan Menteri Perindag dalam tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi distributor, masih dirasakan kurang maksimal dalam penerapannya secara langsung karena tidak ada pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi para distributor MLM dan dalam menyelesaikan sengketa antara perusahaan yang berkedok MLM dengan distributor yang terkena sengketa penipuan. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para distributor Multi Level Marketing dalam menjalankan kegiatan usahanya dan juga untuk mengetahui sarana yang dapat ditempuh sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa antara distributor yang dirugikan karena adanya perusahaan yang berkedok Multi Level Marketing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan Peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa deduktif dan induktif. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap distributor Multi Level Marketing yang mengalami persengketaan money game dan skema piramida dalam ketentuan MLM masih dirasakan belum terlaksana sepenuhnya karena ketidakjelasan perumusan ketentuan peraturan tentang perlindungan hukum bagi distributor MLM secara adil dan nyata. Oleh karena itu hak



distributornya belum mendapatkan keadilan mutlak serta jaminan kepastian hukum. Dalam pembentukan Rancangan Undang-undang terhadap persengketaan perusahaan yang berkedok MLM atau dapat disebut Randangan UU Anti Piramida, dalam pemberlakuannya dapat menindaklanjuti persengketaan MLM agar berdampak positif bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi paham dan sadar dalam memberikan batasan jelas mengenai praktik penipuan MLM itu. Dalam hal perlindungan ini yang sangat terlibat adalah peranan dari Depperindag. Maka sebelum pembentukan perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha yang berkedok MLM tersebut, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha di bidang Penjualan Langsung Berjenjang, sebagai pengaturan sementara dalam menjalankan usaha MLM.

2. Sarana dalam penyelesaian persengketaan distributor Multi Level Marketing masih belum diatur secara jelas dalam ketentuan MLM, sehingga upaya penyelesaian persengketaannya dapat diselesaikan melalui cara proses litigasi dan nonlitigasi. Adapun beberapa cara yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa adalah melalui upaya di luar pengadilan (ADR), seperti Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase, dan melalui jalur pengadilan. Di kenal juga Lembaga Code Administrator yang menjembatani konflik antara distributor dengan perusahaan yang berkedok MLM tersebut, dengan pertimbangan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan perkaranya. Pada penyelesaian sengketa MLM terdapat juga organisasi BANI yang mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.



19

Lampiran 18 : Contoh Halaman Daftar Isi

DAFTAR ISI

Hlm ABSTRAK ............................................................................................................. i RINGKASAN ........................................................................................................ ii UCAPAN TERIMA KASIH……………………………………………………... iii DAFTAR ISI……………………………………………………………………... iv DAFTAR TABEL………………………………………………………………... v DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………….. vi DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………… vii BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………… 1 A. Latar Belakang Masalah……………………………………………. 1 B. Permasalahan..........………………………………………………..... 6 C. Tujuan dan kegunaan Penelitian…………………………………….. 6 D. Tinjauan Pustaka*)………………………………………………..… 8

E. Metode Penelitian**)…………..…………………………… 15 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 17

BAB III PEMBAHASAN .................................................................................. 40

BAB IV PENUTUP……...……………………………………………………… 50 A. Simpulan…......……………………………………………… 51 B. Saran…………...………………………………………………… 53 DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP

*} Catatan

**} Bila jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris/sosiologis, maka metode penelitian diletakan pada BAB tersendiri setelah BAB II.



Lampiran 19 : Contoh Halaman Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Nomor

Hlm

1. Keadaan Penduduk Kalimantan Selatan ...........................................................1

2. Karakteristik Narapidana Lembaga Permasyarakatan Banjarmasin .....................2

3. Jenis dan Jumlah Tindak Pidana di Kalimantan Selatan Tahun 2000 ....................4

4. Jenis dan Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Banjarmasin ...............................6



21

Lampiran 20 : Contoh Halaman Daftar Gambar/Skema/Diagram

DAFTAR GAMBAR/SKEMA/DIAGRAM

Nomor

Hlm

1. Keterkaitan antar Komponen Sistem Hukum……………………………… 1

2. Model-model Teori Sistem Hukum………………………………………... 3

3. Bagan Struktur ilmu Hukum……………………………………………….. 7

4. Diagram…………………..………………………………..……………….. 9



Lampiran 21 : Contoh Halaman Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Hlm

1. Data Hasil penelitian…………………………………………………………...1

2. Undang-undang……………………………………………………………… ..5

3. Peraturan Pemerintah…………………………………………………………. 9

4. Daftar Riwayat Hidup………………………………………………………….15



23

Lampiran 22 : Contoh Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA Literatur Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. Pengantar Hukum Internasional. Bandung :

Binacipta. --------. 2003. Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung:

Binacipta. Rahardjo, Satjipto. 1998. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Rajagukguk, Erman. Peran Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi.

1999. Artikel Dalam ”Jurnal Hukum”. No.11. Vol. 6. Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Cet. I.

Bandung : Remaja Rosdakarya. Sidharta, Arief. (Trans). J.J.H Bruggink. 1996. Refleksi Tentang Hukum. Edisi I.

Bandung: Citra Aditya Bakti. Zahra. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. 2004. http//:www.hukumonline.com,

hlm. 2. Diakses 26 Maret 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan (THR).



Lampiran 23 : Contoh Kutipan a. Contoh Kutipan Langsung Pendek

Mentang-mentang talak itu sah dijatuhkan tanpa alasan maka banyak laki-

laki yang menjatuhkannya. Sehingga sabda Nabi yang menyatakan,”tidak ada

sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah selain daripada talak”1 telah dilupakan.

Dan sabda Nabi mengingatkan, ”perempuan yang meminta kepada suaminya supaya

dijatuhkan talak atasnya tanpa sebab, maka haram baginya bau surga”2 , tidak sama

sekali direnungkan. Padahal hadits Nabi tersebut tidak lain dari pada larangan

bercerai.

b. Contoh Kutipan Langsung Panjang

Dalam praktik pengambilalihan (akuisisi) Perseroan Terbatas merupakan

fenomena kompleks seperti yang diungkapkan oleh T.Mulya Lubis sebagai berikut:

Di Indonesia kita pernah terperangah dengan praktik internal acquisition yang pada hakikatnya merupakan cara masuk bursa melalui pintu belakang (backdoor listing) yang terhindar dari berbagai audit professional dan keterikatan pada prinsip keterbuaan (disclosure). Belakangan setelah rasa cemas itu membesar, beberapa peraturan itu dibuat, agaknya hal ini sukar dihindarkan karena dalam tarik menarik antara bisnis dengan peraturan,sering bisnis lebih jeli, dan ini mungkin takdir yang menimpa semua pasar modal di dunia. Disini kita harus mengakui bahwa dinamika bisnis begitu luar biasa.3

1 Mahmud Yunus. 1960. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Cet.II. Jakarta: Pustaka Mahmudiah,hlm.113

2 Ibid.

3 T.Mulya Lubis. “UUPT,RUU Pasar Modal dan Hostile Take Over”. Kompas. 7 Juni 1995, hlm.2



25

c. Contoh Kutipan dari Kutipan

Hazairin dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Mengenai UU Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ”suatu unifikasi yang unit untuk menghormati secara

penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan ber-Ketuhanan Yang

Maha Esa”4

d. Contoh Kutipan bunyi pasal/ayat yang pendek

Meskipun banyak kecaman-kecaman yang ditujukan terhadap KUH Pidana

yang dikatakan sebagai hukum peninggalan kolonial Hindia Belanda yang sudah

usang, namun tidak berarti semua asas dan kaidah yang terkandung didalamnya

tidak bisa dipakai untuk pembinaan hukum pidana nasional yang akan datang. Pasal

1 ayat (1) KUH Pidana itu umpamanya, yang berbunyi, ”Tidak ada perbuatan yang

boleh dihukum, selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang

diadakan pada waktu sebelumnya perbuatan itu terjadi”,mengandung asas yang

penting dalam menegakkan kepastian hukum dalam masyarakat.

e. Contoh Kutipan bunyi pasal/ayat panjang

Adanya kegiatan pengambilalihan perseroan menyebabkan suatu kondisi

kemungkinan pengurangan karyawan perseroan yang diambil alih, maka untuk

upaya perlindungan karyawan agar hak-haknya tetap terjaga diperlukan landasan

4 Wantjik Saleh, 1976. Hukum Perkawinan Indonesia. Cet.IV. Jakarta :

Ghalia Indonesia, hlm.3



yuridis yang mengatur tentang itu. Di dalam KUH Perdata secara eksplisit mengatur

eksistensi karyawan pada PT yang mengambil alih pada Pasal 1603 k yang diperluas

pengertiannya. Pasal 1603 k KUH Pidana berbunyi sebagai berikut:

(1) Hubungan kerja tidak berakhir dengan meninggalnya majikan, kecuali jika perjanjian menghendaki sebaliknya.

(2) Akan tetapi baik para ahli waris majikan maupun buruh berwenang mengakhiri hubungan kerja yang diadakan untuk waktu tertentu, dengan pernyataan pengakhiran sesuai dengan ketentuan pada pasal 1603 h dan 1603 i, seolah-olah hubungan kerja tersebut diadakan untuk waktu tak tertentu (ps.1575, 1603 j, KUHD ps.433,450, Ontslagrecht ps.12,Kepailitan ps.39,237)



27

Lampiran 24 : Contoh Daftar Riwayat hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : NIM : TEMPAT TANGGAL LAHIR : JENIS KELAMIN : AGAMA : PEKERJAAN :

ALAMAT : KOTA/KAB. : PROVINSI : e-mail : Nomor Telp./Hp. : JUDUL SKRIPSI : Pembimbing Ketua : Pembimbing : ASAL SEKOLAH SD/TAHUN : ASAL SEKOLAH SMP/TAHUN : ASAL SEKOLAH SMU/TAHUN : NAMA ORANG TUA : AYAH : IBU : PEKERJAAN : ALAMAT : Banjarmasin, Yang Membuat, .............................



pada awal pengetikannya. Demikian juga jika ditiadakan satu kalimat

atau lebih dalam kutipan tersebut, maka bagian tersebut perlu diganti

dengan titik-titik sepanjang baris.

2) Cara Penulisan Kutipan Tidak Langsung

a. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang hanya mengambil isinya

saja, yaitu berupa intisari/ikhtisar dari karangan/tulisan yang dikutip.

Dengan kata lain, kalimatnya disusun sendiri oleh penulis skripsi, tapi

isinya merupakan kutipan dari suatu karangan/tulisan.

b. Kutipan tidak langsung panjang maupun kutipan tidak langsung

pendek cukup dijalin langsung ke dalam teks dengan tidak usah

memberi tanda petik dan diketik 2 (dua) spasi.

3) Setiap kutipan harus diberi tanda kutipan dengan urutan “angka latin”, yang

ditulis secara berurutan yang diletakkan agak ke atas sedikit dari baris

biasa.

4) Kutipan dari Kutipan

Apabila ingin mengutip suatu kutipan yang telah dikutip oleh orang lain,

maka dalam teks disebut penulis awal/penulis asal.

6). Kutipan terhadap bunyi pasal/ayat dari suatu peraturan perundang-

undangan.

a. Cara penulisan kutipan dari bunyi pasal/ayat dari suatu peraturan

perundang-undangan pada dasarnya sama dengan kutipan langsung.



Bedanya adalah pada bunyi kutipan pasal/ayat dari suatu peraturan

perundang-undangan ini tidak perlu diberi nomor kutipan, sehingga

tidak perlu diberi footnote, tetapi nomor peraturan perundang-

undangan yang dikutip harus disebut dengan jelas.

b. Cara penulisan penjelasan umum atau pasal demi pasal dari suatu

peraturan perundang-undangan pada dasarnya sama dengan penulisan

kutipan bunyi pasal/ayat dari suatu peraturan perundang-undangan.

Contoh lihat lampiran 21.

2. Footnote

Sistem pengutipan yang digunakan adalah sistem footnotes, tidak

menggunakan sistem runingnotes. Footnotes, adalah catatan kaki halaman

untuk menyatakan sumber suatu kutipan, buah fikiran fakta-fakta atau

ihktisar. Footnotes juga dapat berupa komentar atas suatu teks yang

dikemukakan oleh Penulis. Footnote atau catatan kaki, berisi keterangan

tambahan tentang sumber kutipan, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul

buku/tulisan, tempat/kota penerbit, nama penerbit, dan halaman yang

dikutip.

a. Nama penulis ditulis menurut urutan namanya (tidak dibalik), gelar

dan pangkat tidak perlu dicantumkan dalam footnote maupun dalam

teks.



b. Pengarang 2 atau 3 orang harus dicantumkan semuanya, kalau lebih

dari 3 maka yang dicantumkan hanya nama pengarang pertama dan

dibelakangnya ditulis (“et al”) diantara tanda petik dan tanda kurung.

c. Bila tidak ada nama pengarang, maka sebagai pengarang disebutkan

badan, lembaga, perkumpulan, organisasi, dan sebagainya.

d. Tahun terbit, tempat terbit, nama penerbit harus ditulis dengan jelas.

e. Judul buku/tulisan, harus dicetak miring kata per kata.

f. Halaman yang dikutip sesuai dengan halaman buku/tulisan yang

dikutip.

g. Nomor footnote disusun sesuai dengan nomor kutipan.

h. Apabila kutipan diambil dari dua atau lebih dari halaman buku/tulisan,

maka nomor-nomor halaman yang dikutip itu dicantumkan semuanya.

i. Susunan pengetikan footnote sama dengan susunan pengetikan Daftar

Pustaka (lihat bagian pengetikan Daftar Pustaka) kecuali tentang nama

Penulis dan pencantuman halaman. Meskipun pada umunya footnote

berisi keterangan tambahan tentang sumber kutipan, namun footnote

juga berisi penjelasan tambahan untuk memberi tekanan atau

kelanjutan uraian. Hal ini dicantumkan dalam footnote biasanya karena

pertimbangan, apabila dimasukan ke dalam alinea karangan, maka

alinea karangan menjadi rusak susunannya.



a. Nomor footnote disusun sesuai dengan nomor kutipan, diletakkan

agak ke atas sedikit dari baris biasanya.

b. Penomoran footnote dimulai dengan nomor 1 dari Bab I, secara

berlanjut. Untuk Bab berikutnya, setiap awal Bab diberi nomor

footnote dari nomor 1 lagi.

c. Jarak antara baris akhir teks dengan garis footnote sekitar 2 (dua)

cm, yang diberi garis batas gari 15 (lima belas) ketukan dari tepi

kiri margin (untuk komputer ada program otomatis membuat

footnote, ketik insert pilih footnote).

d. Jarak antara baris footnote 1 (satu) spasi, jarak antar footnote yang

satu dengan footnote yang lain/berikutnya adalah 2 (dua) spasi.

Bentuk footnotes adalah sebagai berikut:

a. Buku :

1. Nomor footnotes untuk yang menggunakan komputer sistem ini

akan berlangsung otomatis. Nomor footnotes jauhnya 7 pukulan

tik (1,1 cm) dari garis margin teks sebelah kiri. Kalau footnotes

lebih dari dua baris, baris kedua dan seterusnya dimulai pada

margin teks;

2. Pangkat atau gelar tidak dicantumkan, pemuatan nama dimulai

dari nama (depan) kecil kemudian nama akhir;

3. Judul buku dicetak miring;



4. Penulisan footnotes dengan urutan-urutan sebagai berikut: nama

pengarang titik, tahun terbit titik, judul buku dicetak miring titik,

nomor cetakan titik, kota penerbit titik dua, nama penerbit koma,

dan nomor halaman titik;

5. Pengarang lebih dari satu (misalnya dua atau tiga), maka nama

pengarang harus dicantumkan seluruhnya;

6. Untuk pengarang lebih dari tiga orang, dicantumkan pengarang

pertama dan dibelakangnya ditulis dalam kurung (“et. al”)

singkatan dari et alii artinya “dengan orang lain”.

7. Kumpulan karangan, yang dicantumkan cukup nama editornya

saja, dibelakangnya (ed);

8. Untuk buku yang tidak terdapat nama pengarangnya, cukup

disebut (ditulis) nama badan, lembaga, perkumpulan, perusahaan,

dan seterusnya;

9. Bila buku tersebut terjemahan, pengarang asli harus dicamtumkan

kemudian dibelakangnya nama penterjemah.

Contoh :

---------------

1 Anthon F. Susanto. 1998. Mengenal Hukum Adat Jawa. Bandung: Alumni, hlm. 25.



2 Robert W. Hamilton. 1991. The Law of Corporations. Third Edition. Nutshell Series. West Publising Company, hlm. 17-18.

3 Philipus M. Hadjon (“et. al”). 1991. Pengantar Hukum

Administrasi Indonesia. Cet. I. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm. 7.

4 Assafa Endeshaw. 2001. Internet and E-Commerce Law: With

A Focus on Asia-Pacific. Singapura: Prentice Hall, hlm. 3. 5 Fakultas Hukum Unlam. 2005. Buku Pedoman Penulisan

Skripsi. Banjarmasin : Pustaka Banua, hlm. 5.

b. Jurnal

Untuk sumber kutipan berupa jurnal, urutan unsur-unsur dalam

penulisan footnotes adalah: nama pengarang titik, judul artikel dicetak

miring titik, tahun terbit titik, nama majalah/jurnal diberi tanda petik

rangkap titik, nomor jurnal titik, volume jurnal titik, bulan koma, dan

nomor halaman titik.

Contoh:

---------------

1 Atip Latifulhayat. Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce). 2002. Artikel dalam “Jurnal Hukum Bisnis”. No. 1. Vol. 18. Maret, hlm. 24.

2 Erman Rajagukguk. Peranan Hukum Dalam Pembangunan

Pada Era Globalisasi. 1999. Artikel dalam “Jurnal Hukum”. No. 11. Vol. 6, hlm. 15.

c. Majalah



Untuk sumber kutipan berupa majalah, urutan unsur-unsur

dalam penulisan footnotes adalah: nama pengarang titik (kalau tidak

ada nama pengarang, tulis Anonim), judul artikel dicetak miring titik,

nama majalah diberi tanda petik rangkap titik, Edisi Majalah titik,

tanggal, bulan, tahun terbitan titik, dan nomor halaman titik.

Contoh:

--------------- 1 Restu Wijaya Ariyanto dan Dedi Setiawan. Konsep CSR

Dalam UUPT. Majalah “Trust”. No. 40 Tahun V. 30 Juli – 5 Agustus 2007, hlm. 10 -12.

d. Surat Kabar

Untuk sumber kutipan berupa berita dari surat kabar, urutan

unsur-unsur dalam penulisan catatan kaki adalah: nama penulis titik,

judul tulisan atau rubrik dicetak miring titik, nama surat kabar diberi

tanda petik rangkap titik, tanggal, bulan, dan tahun terbit titik, tempat

terbit koma, dan nomor halaman titik.

Contoh:

---------------

5 A.Setiadi. Corporate Social Responsibility Dalam RUU Perseroan Terbatas. Surat Kabar “Bisnis Indonesia”. 15 April 2007, hlm. 6.

e. Hasil Penelitian (Disertasi, Tesis dan Skripsi) yang tidak dipublikasi



Untuk sumber kutipan berupa karangan yang tidak diterbitkan,

baik berupa skripsi, tesis atau disertasi, urutan unsur-unsur dalam

penulisan catatan kaki adalah: nama penulis titik, judul karangan yang

ditulis diantara dua tanda petik rangkap (“………”) titik, tahun

penulisan titik, hasil penelitian berupa disertasi, tesis dan skripsi titik,

kota dibuat hasil penelitian titik dua, nama universitas tempat

menyimpan dokumentasi koma , nomor halaman titik, dan keterangan

tidak diterbitkan yang disingkat t.d.

Contoh:

---------------

7Ainaya Kiftia. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara”. 2007. Skripsi. Banjarmasin : Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam, hlm. 30. t.d.

8 Syahrida. “Perlindungan Hukum Terhadap Stakeholder Apabila Terjadi Penyalahgunaan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas”. 2003. Tesis. Surabaya : Universitas Airlangga, hlm. 20. t.d.

f. Wawancara

Untuk sumber kutipan dari wawancara, urutan unsur-unsur dalam

penulisan catatan kaki adalah: nama yang diwawancarai titik, identitas

jabatan titik, bentuk wawancara titik, tanggal, bulan dan tahun

wawancara titik. Contoh:

---------------



9Brigjen. Pol. Anton Bachrul Alam. Kapolda Kalimantan Selatan. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 27 Mei 2008.

g. Ensiklopedi

Untuk sumber kutipan dari ensiklopedi, urutan unsur-unsur

dalam penulisan catatan kaki adalah: nama editor diikuti dengan

singkatan ed. Didalam kurung titik, nama entri dituliskan diantara dua

tanda petik rangkap (“……”) titik, tahun terbit titik, nama ensiklopedi

dicetak miring titik, jilid titik, kota penerbit titik dua, nama penerbit

koma, nomor halaman titik.

Contoh:

---------------

10H. A. R. Gibb dan J. H. Kramers (ed.). “Khamr”. 1998. Shorter Encyclopedia of Civil Law. Jilid 3. Leiden: E. J. Brill, hlm. 123.

h. Artikel Sebuah Buku yang Merupakan Bunga Rampai

Untuk sumber kutipan dari Artikel sebuah Buku yang

merupakan bunga rampai, urutan unsur-unsur dalam penulisan catatan

kaki adalah: nama penulis titik, judul artikel yang ditulis diantara dua

tanda petik rangkap (“……”) koma, nama editor diikuti dengan

singkatan ed. didalam kurung titik, tahun terbit titik, nama buku

dicetak miring titik, cetakan dan jilid (jika ada) titik, nama tempat

penerbit titik dua, nama penerbit koma, nomor halaman titik.



Contoh:

---------------

11Ifrani. “Kejahatan di Dunia Maya”, dalam Mirza (ed.). 2008. Bunga Rampai Tindak Pidana Ekonomi. Cet. I. Bandung: Nusamedia, hlm. 231.

i. Buku Terjemahan

Untuk sumber kutipan dari buku terjemahan, urutan unsur-

unsur dalam penulisan catatan kaki adalah nama penerjemah diikuti

dengan singkatan Trans didalam kurung titik, nama penulis asli titik,

tahun terbit titik , judul buku dicetak miring titik, kota penerbit titik dua,

nama penerbit koma, nomor halaman yang difootnote titik.

Contoh :

---------------

12 Sri Purwandari. (Trans). Assafa Endeshaw. 2007. Hukum E-Commerce dan Internet: Dengan Fokus di Asia Pasifik. 2007. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 3.

j. Compact Disk (CD)

Untuk sumber kutipan dari compact disk (CD), urutan unsur-

unsur dalam penulisan catatan kaki adalah: nama program CD titik,

judul program ditulis diantara dua tanda petik rangkap (“……”) titik,

tahun pemrograman (jika ada) titik, nama buku yang ditunjuk dicetak

miring titik, informasi pelengkap lainnya (jika ada).



Contoh:

---------------

13 CD Law. “An Overview of Consumer Reporting Service”. 2008. National Law Publishing Corporation. Artikel Nomor 9.

Untuk sumber kutipan dari Compact disk (CD) dalam bentuk

Electronic Book, maka urutan unsur-unsur dalam penulisan catatan kaki

sama dengan ketentuan untuk sumber kutipan dari buku, dengan

ditambahkan bahwa informasi tersebut diperoleh dari Compact disk

(CD) Electronic Book.

Contoh:

--------------- 14 Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Dikutip

dari “CD”. Jakarta : Pasacasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 98.

k. International Network (Internet)

Untuk sumber kutipan berupa informasi yang diperoleh dari

Internet, urutan unsur-unsur dalam penulisan catatan kaki adalah: nama

penulis/informan (kalau tidak ada namanya cukup dicantumkan kata

Anonim) titik, judul karangan dicetak miring titik, situs web diberi garis

bawah koma, halaman web (jika ada) titik, diakses pada tanggal, bulan,

dan tahun titik.

Contoh:



---------------

15Schultz, T. Online Arbitration: Binding or Non-Binding. 2002.www.ombuds.org/center/adr2002-11-schultz.html, hlm 34. Diakses pada tanggal 23/3/2007.

F. Mempercepat Pengutipan dengan Footnote

1. Pemakaian Ibid

Ibid kependekan dari ibidem yang artinya pada tempat yang sama, dipakai

apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang

langsung mendahuluinya dengan tidak disela dengan sumber lainnya.

2. Pemakaian Op.cit

Op.cit singkatan dari opere citato artinya “dalam karangan yang telah

disebut”’ dipakai untuk menunjuk kepada suatu buku yang telah disebut

sebelumnya lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber

lain.

3. Pemakaian Loc.cit

Loc.cit singkatan dari loco citato artinya “pada tempat yang telah disebut”.

Digunakan untuk menunjuk kepada halaman yang sama atau persoalan

yang sama dari suatu sumber yang telah disebut dan telah diselingi oleh

sumber lain.

Contoh:

----------------

1 Erman Rajagukguk. 2000. Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan. Jakarta : Chandra Pratama, hlm 62.



2 Ibid, hlm. 67. 3 Ibid. 4 E. Katsh dan J. Rifkin. 2001. Online Dispute Resolution,

Resolving Conflicts in Cyberspace. San Francisco: Jossey-Bass, hlm. 129. 5 Gabrielle Kaufmann-Kohler dan Thomas Schultz. 2004.

Online Dispute Resolution: Challenges For Contemporary Justice. The Netherlands : Kluwer Law Internasional, hlm. 11.

6 Erman Rajagukguk. Op.cit., hlm 43

7 Paustinus Siburian. 2004. Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik. Jakarta: Djambatan, hlm 110.

8 Erman Rajagukguk. Loc.cit.

G. Pengetikan

1. Bahasa yang Digunakan

a. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

b. Setiap kata atau istilah yang bukan berasal dari bahasa Indonesia

(Bahasa Asing termasuk kata atau istilah yang berasal dari Bahasa

Daerah) harus dicetak miring atau Italic.

c. Kata ganti orang pertama (seperti kami, saya, aku dan sebagainya)

untuk menerangkan diri penulis diganti dengan kata ganti “Peneliti”

atau “Penulis”.



d. Ucapan Terima Kasih mengenai substansi skripsi tidak perlu merendah

secara berlebihan supaya tidak timbul kesan pada pembaca bahwa

skripsi anda ”tidak ada apa-apanya”.

e. Hindari sejauh mungkin penggunaan:

1) Kalimat-kalimat yang panjang.

2) Kata-kata”...yang mana...””sejauh mana....”...oleh karena

mana...”,dan kata-kata lain semacam itu.

f. Penggunaan kata penghubung, kata depan, awalan,akhiran dan tanda

baca secara tepat, antara lain:

1) Tidak membutuhkan koma untuk kata

”bahwa”,”karena”,”sebab”,”supaya”.

2) Membutuhkan koma sebelum kata ”akan

tetapi”,”tetapi”,”melainkan”,”maka”.

3) Membutuhkan koma sebelum dan setelah kata

”misalnya”,”contohnya”,”yaitu”,”ialah”

g. Singkatan atau akronim tidak boleh digunakan pada awal kalimat.

2. Jarak Tepi Kertas

a. 4 (empat) cm atau ukuran 1,5 inchi dari tepi tepi atas kertas pada page

set up komputer.

b. 4 (empat) cm atau ukuran 1,5 inchi dari tepi kiri kertas pada page set

up komputer.



c. 3 (tiga) cm atau ukuran 1 inchi dari tepi kanan kertas pada page set up

komputer

d. 3 (tiga) cm atau ukuran 1 inchi dari tepi bawah kertas pada page set up

komputer.

3. Tipe Huruf

Naskah harus diketik menggunakan komputer dengan tipe huruf yang

dipakai tipe “Times New Romawi” ukuran 12 (dua belas).

4. Mengatur Jarak Baris

a. Ukuran spasi yang digunakan dalam tulisan skripsi pada umumnya

digunakan 2 spasi.

b. Jarak 1 (satu) spasi digunakan untuk mengetik kutipan langsung

panjang (lebih dari lima baris), untuk mengetik footnote. Dan untuk

Abstrak dan Ringkasan digunakan 1 (satu) spasi juga.

c. Jarak 1 1/2 (satu setengah) spasi digunakan untuk Ucapan Terima

Kasih.

d. Jarak 2 (dua) spasi digunakan antara footnote yang satu dengan

footnote yang berikutnya.

e. Jarak 3 (tiga) spasi digunakan antara Sub Judul dengan baris

berikutnya.

f. Jarak 4 (empat) spasi digunakan antara nomor Bab dengan judul Bab,

antara judul Bab dengan baris pertama dari Bab itu dengan Sub judul.



5. Awal Paragraf

a. Awal paragraf dimulai pada ketukan ke 7 (tujuh) pada garis margin kiri

atau 1,1 cm dari rulerbar.

b. 7 (tujuh) ketukan atau 1,1 cm dari rulerbar pada garis margin kiri

berlaku juga untuk awal paragraf dalam kutipan langsung panjang

dalam footnote.

c. 5 (lima) ketukan atau 1,01 cm dari rulerbar pada garis margin kiri

digunakan pada baris kedua dan seterusnya dari kutipan langsung

panjang dan ditampilkan 1 (satu) spasi.

H. Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penulisan Skripsi

1. Nama undang-undang tertulis lengkap sesuai dengan judulnya

2. Penulisan pasal : contoh Pasal 5 ayat (1), P besar serta angka ayat di antara

tanda kurung. Mengingat Pasal 1 umumnya merupakan pasal berisikan

pengertian, maka pasal tersebut tidak mempunyai “ayat” akan tetapi

“butir”.

3. Peraturan perundangan, seharusnya peraturan perundang-undangan

4. Penulisan “di” digabung apabila merupakan awalan kata kerja seperti

“diatasi”. “Di atas” dilepas karena bukan awalan kata kerja.

5. Penulisan kata majemuk “aneka ragam” dilepas, akan tetapi

“keanekaragaman” digabung. Karena ada awalan “ke” dan akhiran “an”.



6. Kata “analisa” seharusnya “analisis”, karena yang diambil dalam

transformasi ke dalam bahasa Indonesia adalah pengucapannya dalam

bahasa Inggris : analysis, bukan bahasa Belanda : analyse. Demikian pula

“sistem” (bahasa Inggris : system), bukan “sistim” (bahasa Belanda :

systeem)

7. Kata “praktek” seharusnya “praktik”, karena diambil dalam transformasi ke

dalam bahasa Indonesia adalah pengucapannya dalam bahasa Inggris :

practice.

8. Penulisan “..ir seperti “diinventarisir” dari kata Belanda “inventariseren”

harus diganti menjadi menjadi “diinventarisasi” dari kata Inggris

“inventarization”. Demikian juga dengan introdusir menjadi introduksi,

eksploitir menjadi eksploitasi dan sebagainya.

9. Penulisan “kwalitas” menjadi “kualitas”, karena tidak boleh ada dua huruf

mati berurutan, dengan beberapa pengecualian,diantaranta kata “sanksi”

tidak boleh sangsi, yang mempunyai pengertian lain.

10. Penulisan “resiko” menjadi “risiko”, “tehnik”, menjadi “teknik”, ”azas”

menjadi “asas”.

11. Penulisan “efektip, produktip, negatip” huruf “p” nya diganti dengan “f”

menjadi “efektif, produktif, negatif” karena bangsa Indonesia mengenal dan

dapat mengucapkan huruf “f”.



12. Kata “f” memakai “f”, akan tetapi apabila berubah menjadi “aktivitas”

huruf “f” berubah menjadi “v”

13. Kata “peruntukan” ditulis dengan satu “k” , yaitu awalan pe dan akhiran an,

akan tetapi “diperuntukkan” ditulis dengan dua “k” karena disini dengan

awalan di dan akhiran kan.

14. Kata “data-data” adalah keliru, karena “data” adalah jamak dari kata

“datum” yang tunggal.

15. Kata “yang mana, di mana” perlu diganti.

16. Perlu diperhatikan bentuk kalimat aktif dengan menggunakan kata kerja

dengan awalan “me” serta kalimat pasif dengan menggunakan awalan “di”,

seperti “Dalam Pasal 5 dinyatakan….” Dan “Pasal 8 menyatakan…”, jadi

bukan “Dalam Pasal 5 menyatakan…”.

17. Penulisan “nonhayati” digabung karena kata “non” tidak berdiri sendiri.

18. Dalam karya ilmiah dihindari kata seperti “tidak karuan, seenaknya” yang

digunakan sebagai ungkapan sehari-hari.

19. Penggunaan “adalah merupakan” perlu dipilih satu, karena kedua-duanya

adalah predikat.

20. Penulisan referensi dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem catatan

kaki (footnote).

21. Hindari kata seperti “sangat perlu sekali” yang bersifat berlebihan.



22. Kata “konsepsional” adalah dari kata Balenda “conceptioneel”,

sebagaimana juga kata “konsepsi” dari kata Belanda “conceptie”. Adalah

lebih tepat mengunakan kata “konseptual” dari kata Inggris “conceptual”,

sebagaimana juga kata “konsep” dari kata Inggris “concept”.

23. Penggunaan bentuk jamak “saran-saran” tidak perlu, karena ”saran”

mengandung makna tunggal maupun jamak.

24. Penggunaan tanda baca – hanya untuk pemenggalan kata. Dengan demikian

tidak digunakan untuk Meluruskan garis kanan dari atas ke bawah

{“kosmetik”), juga tidak digunakan untuk penomoran.

25. Mengingat program komputer pada umumnya adalah program bahasa

Inggris, perlu diperhatikan pemenggalan kata bahasa Indonesia yang tidak

dikenal oleh program komputer. Caranya adalah dengan menggeser kata

kedua, kata ketiga dan seterusnya dari baris yang mengandung kesalahan

pemenggalan sampai diperoleh pemenggalan yang benar menurut bahasa

Indonesia.

26. Kata “sedangkan, sehingga, dan” tidak dapat digunakan sebagai awal

kalimat, karena merupakan kata penghubung.

27. Sub-judul tidak boleh ditulis dibagian bawah halaman, akan tetapi harus

dipindahkan ke halaman berikutnya.

28. Kata “daripada” hanya digunakan apabila ada tandingannya, tidak boleh

untuk menyatakan kepunyaan.



29. Tidak perlu memulai kalimat dengan kata “bahwa” yang hanya dipakai

sebagai permulaan konsiderans.

30. Antara sumber kutipan dalam naskah dan daftar pustaka, harus ada

hubungan timbal balik; yang ada dalam daftar pustaka ditemukan sebagai

sumber dalam naskah dan yang dikutip dalam naskah terdapat sumbernya

dalam daftar pustaka.

31. Guna menggunakan kalimat lengkap, perlu senantiasa diadakan “analisis

kalimat” yang berarti bahwa perlu dalam benak pikiran diadakan

penyederhanaan kalimat, agar terlihat dengan jelas apa yang menjadi

predikat dan apa yang menjadi subjek. Yang dapat menjadi predikat adalah

selalu kata kerja yang berjumlah satu. Yang dapat menjadi subjek adalah

selalu kata benda yang berjumlah satu.

32. Perlu dihindari pembuatan kalimat yang panjang-panjang, sehingga

menjadi tidak jelas makna kalimat karena mengandung berbagai pikiran

menjadi satu. Seyogyanya satu pokok pikiran dituangkan dalam satu

kalimat.

33. Penempatan tanda baca selalu “menempel” pada huruf atau angka, tidak

berdiri sendiri, seperti (“ekolabel”), tidak boleh ditulis dengan spasi seperti

“(ekolabel)”, atau “tahun 1996”.Tidak boleh ditulis dengan spasi “1996”.

Dengan demikian dihindarkan adanya tanda baca yang pindah ke baris

berikutnya, terlepas dari kata atau angka sebelumnya. Sebaliknya,



penggunaan tanda baca, selalu diikuti dengan spasi, seperti setelah titik,

koma, kurung tutup dan sebagainya.

I. Hal-hal lain

1. Halaman Skripsi minimal 40 (empat puluh) halaman.

2. Gelar, pangkat dan sebagainya seperti Prof. Mr., S.H., Dr., dan atribut-atribut

lain semacam itu terutama dalam footnote dan Daftar Pustaka tidak usah

dicantumkan. Perkecualian hanya dalam lembar Ucapan Terima Kasih yang

berisi pernyataan terimakasih (unknowledgements), dan dengan alasan-alasan

tertentu, dalam teks.

3. Dengan pengetikan menggunakan komputer, garis pemisah antara naskah

dengan footnote tidak memanjang memenuhi lebar naskah, melainkan sesuai

dengan format komputer.

4. Hal-hal yang tidak diuraikan dalam pedoman ini (seperti penyusunan kartu

biografi, daftar tabel, dan lain-lain) harap dipelajari dari buku berikut ini:

Winarno Surakhmad. 1978. Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi (Buku Pegangan

Cara Merencanakan, Cara Menulis, Cara Menilai). Cet.I. Bandung : Tarsito

(atau cetakan yang baru).

Gorys Keraf. Komposisi (Sebuah Pengantar Kepada Kemahiran Bahasa).

Ende : Nusa Indah.



Apabila dalam pedoman ini terdapat uraian yang tidak sesuai atau

bertentangan dengan isi kedua buku tersebut, maka yang digunakan adalah

pedoman ini.

5. Daftar Singkatan

Dalam daftar singkatan berikut ini dimasukkan juga singatan-singkatan yang

belum biasa digunakan oleh para penulis Indonesia, tetapi yang perlu

diketahui untuk memahami tulisan-tulisan dalam bahasa asing, khususnya

bahasa Inggris

anon anoniem, tanpa nama (t.n);no name (n.n)

ante di atas, di muka, supra

a.o among others, antara lain (a.l);inter alia (i.a)

a quo dalam hal ini (dhi.)

art (s) article (s); ayat (-ayat)

c.atau ca circa, kira-kira, sekitar (ttg.tahun)

cf. confer, bandingkan (bdk)

chap (s) chapter(s), bab (-bab)

col (s) colum (s), kolom (-kolom); lajur (-lajur)

cont. continued, bersambung

c.q casu qua, dalam perkara/kejadian ybs

c.s cum suis, dan kawan-kawan (dkk);et alii (et al)

def definition, definisi, batasan



diss dissertation, disertasi

ed(s) editor (s), penyunting,editor

e.g. exempli gratia, umpama (ump), missal (mis.)

et al. et alli, dan kawan-kawan (dkk); cum suis (c.s)

ets etcetera, dan lain-lain (dll.)

et seq. et sequentia, dan selanjutnya dan seterusnya

(dst); lihat

f. atau ff. following (page, halaman berikutnya; following

(pages), halaman-halaman berikutnya.

fig (s) figure (s), gambar (-gambar)

hlm halaman

i.a inter alia, antara lain (a.l); among others (a.o)

ibid ibidem, pada tempat yang sama

id idem, sama (tentang orang)

i.e id est, yaitu, yakni, ialah; that is, namely, viz

infra dibawah; post

jis juncties,berhubungan dengan (jamak)

jo juncto, berhubungan dengan (tunggal)

I.atau II line(s),baris (-baris)

loc.cit loco citato, pada tempat yang telah

disebut/dikutip



N.B nota bene, harap diperhatikan; let well; post

scriptum (P.S.umunya dalam surat) .

n.d no date, tanpa tanggal (t.t) atau tahun penerbit

n.n nomen nisco, tanpa nama (t.n); anou

no (s) numero (s), nomor (-nomor), no.

op.cit. opera citato, dalam karya yang telah

disebut/dikutip

p. (pp.) page(s), halaman(h.), halaman-halaman

passim tersebar dalam suatu karya-

post dibawah; infra

P.S post.Scriptum, catatan akhir

q.q qualitate qua, dalam kedudukan (kualitas)

sebagai wakil

qua non pada hal tidak

resp. respectively, berturut-turut

sec (s) section(s), pasal (-pasal)

ser. series, jilid, volume (s), vol (s)

sic memang begitu dalam naskah asli

supra di atas, ante

t.n tanpa nama

t.p tanpa penulis



t.t. tanpa tanggal/tahun

trans translation, terjemahan

v. (vs) versus,lawan

vide lihat

vol (s) volume (sj.jilid, series (ser))



BAB IV

PENGUJIAN SKRIPSI

A. Prosedur Administrasi Ujian Skripsi

1. Mengajukan surat permohonan ujian Skripsi kepada Dekan c.q. Pembantu

Dekan I.

2. Telah lulus semua mata kuliah dan telah memenuhi persyaratan

administratif. Syarat administrasi tersebut adalah:

a. Melampirkan transkrip akademis, KHS awal dan akhir, serta KRS

yang memuat Rencana Skripsi;

b. Membuat Daftar Riwayat Hidup 3 rangkap;

c. Fotocopy Ijazah SLTA 3 lembar;

d. Menyerahkan Pas Photo pakaian Sipil Lengkap/Kebaya 4x6 sebanyak

3 lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar;

e. Menyerahkan sertifikat magang, pelatihan Penulisan Hukum dan

Program Persiapan Belajar (PPB) ;

f. Membayar Administrasi keuangan ke Bagian Keuangan;

g. Menyerahkan Kartu Konsultasi/Bimbingan;

h. Menyerahkan Kartu Mahasiswa yang asli;

i. Menyerahkan 5 eksemplar skripsi yang akan diuji (belum dijilid) dan

telah disetujui oleh Pembimbing dan disahkan oleh Dekan. Naskah

tulisan hukum dimasukkan dalam map jepit plastik warna merah,

yang dilengkapi lembar pernyataan keaslian skripsi yang

ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

B. Penguji

1. Untuk pelaksanaan ujian skripsi, dibentuk panitia penguji yang terdiri atas

Ketua, Sekretaris dan Anggota beserta Pembimbing Ketua dan



Pembimbing. Pembimbing tidak diperbolehkan menjadi Ketua Penguji,

Panitia Penguji diusulkan oleh Ketua Bagian kepada Pembantu Dekan I.

2. Syarat Penguji dengan pangkat minimal IIIb;

3. Ujian dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 2 (dua) orang penguji

bukan pembimbing dan 1 (satu) pembimbing.

4. Ketua dan Sekretaris Panitia Penguji adalah penguji yang bukan

pembimbing yang paling senior jabatan akademiknya.

5. Tugas dan kewajiban ketua dan sekretaris panitia penguji Penulisan

Skripsi :

a. Ketua panitia penguji bertugas mengatur jalannya ujian skripsi;

b. Ketua panitia menguji berkewajiban membuka acara ujian,

mengumumkan hasil ujian dan menutup acara ujian;

c. Sekretaris panitia ujian mengumpulkan dan menghitung hasil

penilaian masing-masing penguji sebagai dasar dalam pengambilan

keputusan ujian.

7. Penetapan penguji oleh Ketua Bagian didasarkan pada :

a. Bidang keahlian yang sesuai dengan skripsi

b. Pemerataan kesempatan menguji.

C. Pelaksanaan Ujian Skripsi

Setelah memenuhi prosedur administrasi tersebut di bagian A, maka

pelaksanaan untuk ujian penulisan skripsi (hukum) adalah sebagai berikut :

1. Ujian Skripsi dilaksanakan paling cepat 2 (dua) bulan sejak proposal penulisan

skripsi disetujui oleh Pembimbing.

2. Tanggal ujian dan Tim Penguji Skripsi ditetapkan oleh Dekan. Hari dan tanggal

ujian Skripsi dibertahukan kepada Tim Penguji dan Mahasiswa melalui surat

pemberitahuan penetapan ujian Skripsi (contoh lihat lampiran 5). Dan batas

akhir ujian Skripsi adalah (satu) minggu sebelum Yudisium.



3. Ujian penulisan skripsi (hukum) dilaksanakan secara terbuka untuk menilai

penulisan skripsi (kualitas penulisan skripsi dan penguasaan penulisan) dan

penyajian penulisan skripsi (kemampuan menyajikan dan kemampuan

berdiskusi)

4. Ujian dilaksanakan antara 1 sampai dengan 2 jam (60 sampai dengan 120

menit) dengan pembagian sebagai berikut :

a. Pembukaan oleh ketua panitia : 5 menit

b. Presentasi skripsi oleh mahasiswa : 20 menit

c. Tanya jawab oleh panitia penguji (masing-masing

15 menit) : 75 menit

d. Rapat penilaian : 10 menit

e. Kesimpulan akhir dan penutup : 10 menit

5. Ujian bersifat open book, dengan proses ujian Skripsi sebagai berikut :

a. Pembukaan

1) Ketua Panitia penguji mempersilahkan mahasiswa memasuki

ruangan;

2) Ketua panitia penguji membuka sidang;

3) Ketua panitia penguji dibantu oleh sekretaris memeriksa

kelengkapan administrasi.

Catatan :

Ketua/Sekretaris panitia penguji membagikan formulir lembar

penilaian sebelum ujian skripsi dimulai kepada anggota panitia

penguji.

b. Paparan Mahasiswa

1) Ketua panitia penguji mempersilahkan mahasiswa memaparkan

penulisan skripsi;



2) Mahasiswa mempresentasikan ringkasan skripsi dalam bentuk

presentasi maksimal 10 halaman harus dengan media OHP atau

LCD yang disediakan Fakultas.

c. Tanya Jawab dengan Panitia Penguji

1) Ketua panitia penguji mempersilahkan masing-masing anggota

bertanya kepada mahasiswa;

2) Mahasiswa dapat langsung menjawab pertanyaan panitia penguji.

d. Penilaian Hasil Ujian

1) Ketua panitia penguji mempersilahkan mahasiswa meninggalkan

ruangan;

2) Sekretaris panitia penguji mengumpulkan dan menghitung hasil

ujian masing-masing penguji.

e. Kesimpulan akhir dan penutup

1) Ketua panitia penguji mempersilahkan mahasiswa masuk kembali

ke ruangan;

2) Ketua panitia mengumumkan hasil ujian, apabila mahasiswa

dinyatakan tidak lulus, akan diadakan ujian ulangan;

3) Hasil ujian dibuat dalam berita acara;

4) Ketua panitia penguji menutup acara ujian Penulisan Skripsi.

6. Mahasiswa mempunyai hak untuk menempuh ujian skripsi

selambat-lambatnya selama 2 (dua) semester terhitung mulai

tanggal penyelesaian penulisan skripsi selama masa studinya

masih memungkinkan. Apabila masa studinya kurang dari waktu

tersebut, maka sisa masa studinya menjadi batas waktu dalam

menggunakan hak untuk menempuh ujian.

7. Kecurangan dalam ujian skripsi pada hakekatnya kecurangan

dalam penulisan skripsi itu sendiri, yang bentuknya antara lain :



a. Dinyatakan merupakan kutipan dari sumber tertentu

tetapi tidak benar

b. Plagiat sebagian atau seluruhnya.

Jika kecurangan tersebut ditemukan selama ujian berlangsung,

maka ujian dibatalkan dan mahasiswa yang bersangkutan

dinyatakan tidak lulus serta diwajibkan menempuh ujian ulangan.

Kecurangan tersebut dicantumkan dalam berita acara ujian.

Namun, jika kecurangan tersebut diketahui oleh siapapun setelah

mahasiswa dinyatakan lulus, maka sanksinya ditetapkan oleh

Rektor berdasarkan laporan Dekan.

D. Penilaian

1. Dasar penilaian :

a) Aspek A, meliputi:

1) Kualitas penulisan hukum (materi, teknik penulisan, dan metode

penelitian) diberi bobot 50%;

2) Penguasaan presentasi diberi bobot 15%;

3) Penguasaan materi (Tanya jawab dan argumentasi) diberi bobot

35%;

Sehingga jumlahnya 100%.

b) Aspek B, yakni sikap pada saat sidang : baik/cukup/kurang.

c) Aspek C, yakni pertimbangan Pembimbing : baik/cukup/kurang.

2. Kualifikasi Penilaian :

No Skor Nilai Huruf Bobot 1. 80 – 100 A 4 2. 75 – 79 B+ 3,5 3. 70 – 74 B 3



4. 65 – 69 C+ 2,5 5. 60 – 64 C 2 6. 55 – 59 D+ 1,5 7. 50 – 54 D 1 8. 0 - 49 E 0

3. Mahasiswa dinyatakan lulus, apabila mencapai nilai mininmal 2.

4. Untuk menjamin objektifitas maka sistem penilaian dilakukan dengan cara

membuang nilai tertinggi dan nilai terendah untuk mencari nilai rata-rata

atau medium.

Contoh :

A B C D E

50 46 40 38 22

34 32 32 30 18

24 20 20 19 10

5. Pengumuman hasil ujian dilakukan pada saat berlangsungnya ujian dalam

sidang terbuka.

6. Apabila mahasiswa pada ujian Skripsi dinyatakan tidak lulus maka

dilaksanakan ujian ulang, yang jadualnya ditetapkan oleh Fakultas dalam

waktu paling lambat 1 bulan sejak Pelaksanaan Ujian pertama.

7. Pakaian :

a. Mahasiswa:

1) Laki-laki : Kemeja putih, celana hitam, jas almamater dan

berdasi warna gelap.

2) Perempuan : Kemeja putih, rok hitam dan jas almamater.

b. Panitia Penguji : Pakaian Pantas dan Sopan



E. Penyerahan Tulisan Skripsi Setelah Ujian

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus tanpa perbaikan, menyerahkan

skripsi sebanyak 5 eksemplar sesuai dengan format yang ditentukan dalam

pedoman penulisan skripsi ini ke Bagian Akademik. 3 (tiga) eksemplar

untuk Perpustakaan Fakultas Hukum dan 2 (dua) eksemplar untuk

Pembimbing Ketua dan Pembimbing.

2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dengan perbaikan, wajib

memperbaiki sesuai dengan petunjuk penguji. Setelah diperbaiki,

diserahkan sebanyak 5 eksemplar.

3. Perbaikan skripsi harus selesai dan diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum yudisium sarjana pada semester tersebut.

4. Mahasiswa juga wajib menyerahkan tulisan hukum Skripsi dalam bentuk

CD dengan format yang ditentukan ke Bagian Akademik.

5. Surat bebas pinjam buku perpustakaan Fakultas.

F. Sanksi Akademis

1. Apabila Proposal Penulisan Skripsi terindikasi Plagiat, atau dibuatkan oleh

pihak lain maka akan diberikan sanksi mengganti judul baru dan membuat

pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Apabila diketahui adanya pelanggaran tersebut pada saat Ujian Skripsi,

maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi sebagai berikut:

a. Dinyatakan tidak lulus ujian;

b. Harus mengulang dengan skripsi yang baru, dan nilai kelulusan

maksimal C, selama masa studinya masih ada.

3. Apabila diketahui pelanggaran tersebut setelah dinyatakan lulus, maka

gelar kesarjanaannya akan dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI - fh.ulm.ac.idfh.ulm.ac.id/id/wp-content/uploads/2015/06/Ebook-Pedoman-Skripsi...prosedur administratif dan aspek teknis dalam ... mata kuliah Metode Penelitian

Documents