Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

1.1

PENGERTIAN Peninjauan Rencana kembali Tata dan/atau penyempurnaan Kabupaten

Ruang

Wilayah

(RTRWK) merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala selama jangka waktu perencanaan berjalan agar selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang berfungsi seperti yang ditetapkan dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Fungsi dari RTRWK tersebut adalah sebagai pedoman untuk : a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah kabupaten. b. Mewujudkan keseimbangan wilayah keterpaduan, perkembangan keterkaitan, antar dan

kawasan keserasian

kabupaten,

serta

pembangunan antar sektor. c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat. d. e. Penyusunan rencana rinci tata ruang Kabupaten. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

1.2

RUANG LINGKUP Materi yang diatur dalam peninjauan kembali RTRWK meliputi :

Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten

I-1

a.

Kriteria untuk menentukan bahwa RTRWK perlu ditinjau kembali.

b.

Kriteria

untuk

menentukan

tipologi

penijauan

kembali RTRWK. c. Kajian terhadap kinerja dan kemampuan RTRWK dalam mengakomodasi perubahan kebijaksanaan, tujuan/sasaran pembangunan, dinamika

perkembangan dan sebagai alat perencanaan. d. Analisis hubungan faktor-faktor eksternal dengan kebijaksanaan pembangunan serta struktur

pemanfaatan ruang. e. Tipologi RTRWK. f. Tata cara pengesahan rencana yang telah dan tata cara peninjauan kembali

diperbaiki.

1.3

KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI RTRWK DALAM SISTEM PENATAAN RUANG Walaupun sebuah RTRWK yang baru disusun setiap 10 tahun sekali, proses perencanaan tidak berhenti pada dihasilkannya dokumen atau produk RTRWK. Proses perencanaan merupakan proses yang terus berlanjut seperti suatu siklus. Dalam pengertian tersebut, peninjauan kembali

merupakan bagian dari proses yang memperbaiki rencana tata ruang yang telah disusun.


I-2

BAB II

KONSEP DASAR PENINJAUAN KEMBALI

2.1

PERLUNYA PENINJAUAN KEMBALI Faktor yang sebenarnya menjadikan kegiatan peninjauan kembali menjadi suatu aktivitas yang penting untuk dilakukan secara berkala dalam proses penataan ruang adalah karena adanya ketidaksesuaian rencana dengan dan/atau simpangan yang antara di

kenyataan

terjadi

lapangan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.

2.1.1

Faktor Eksternal Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perlunya peninjauan kembali, yaitu: i. Adanya perubahan dan/atau penyempurnaan peraturan dan/atau rujukan sistem penataan ruang. ii. Adanya perubahan kebijaksanaan

pemanfaatan ruang dan/atau sektoral dari tingkat propinsi maupun kabupaten yang berdampak pada pengalokasian memerlukan kegiatan ruang

pembangunan berskala besar. iii.

yang

Adanya ratifikasi kebijaksanaan global yang mengubah paradigma sistem pembangunan


II-1

dan

pemerintahan

serta

paradigma

perencanaan tata ruang. iv. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan seringkali radikal dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam meminimalkan kerusakan lingkungan. v. Adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola

pemanfaatan ruang, dan memerlukan relokasi kegiatan budidaya maupun lindung yang ada demi pembangunan pasca bencana.

2.1.2

Faktor Internal Beberapa faktor internal yang mempengaruhi perlunya peninjauan kembali adalah: i. Rendahnya dipergunakan kualitas untuk RTRWK penertiban yang perizinan

lokasi pembangunan, sehingga kurang dapat mengoptimalisasi perkembangan dan

pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang cepat dan dinamis. ii. Rendahnya kualitas ini dapat disebabkan karena tidak diikutinya proses teknis dan prosedur ruang. iii. Terbatasnya pengertian dan komitmen kelembagaan perencanaan tata

aparatur yang terkait dengan tugas penataan ruang, mengenai fungsi dan kegunaan

RTRWK dalam pelaksanaan pembangunan.


II-2

iv. Adanya

perubahan

atau

pergeseran

nilai/norma dan tuntutan hidup yang berlaku di dalam masyarakat. v. Lemahnya kemampuan aparatur yang

berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

2.2

PROSES PENINJAUAN KEMBALI Proses peninjauan kembali merupakan suatu bagian dari keseluruhan mekanisme dari

rangkaian penataan ruang, dan dilakukan secara konsisten terhadap proses pemanfaatan ruang yang menerima pengaruh dari faktor internal dan eksternal. rangkaian Proses peninjauan ruang kembali secara dalam

penataan

skematis

dijelaskan pada Gambar 2.1. Proses peninjauan kembali RTRWK dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu : i. Evaluasi data dan informasi dari hasil kegiatan pengendalian, dan pemanfaatan ruang. ii. Penentuan perlu atau tidaknya peninjauan kembali. iii. Penentuan tipologi peninjauan kembali

berdasarkan kriteria tipologi. iv. Kegiatan peninjauan berupa analisis, kajian dan evaluasi/penilaian. v. Kegiatan penyempurnaan RTRW.

vi. Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RTRW.


II-3

vii. Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan legitimasi hukum pada materi RTRW hasil peninjauan kembali.


II-4

BAB III

KRITERIA TIPOLOGI PENINJAUAN KEMBALI

Peninjauan

kembali

RTRWK

lebih

mudah

ditindaklanjuti dengan membuat dan mengikuti suatu tipologi peninjauan kembali. Adapun kriteriakriteria yang yang membentuk tipologi tersebut adalah: 1. 2. 3. Kelengkapan dan keabsahan data; Relevansi metoda dan hasil analisis; Kesesuaian perumusan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; 4. 5. Prosedur penyusunan RTRWK; Kesahan produk RTRWK.

3.1

KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DATA Data dikatakan lengkap jika minimal terdapat: a. Data Kebijaksanaan Pembangunan Daerah

(sasaran dan tujuan) dan Data Regional: Data kesimpulan arahan Pola Dasar

Pembangunan Daerah dan Propeda Propinsi terhadap Kabupaten. Data kesimpulan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Propeda Kabupaten. Data kebijaksanaan pembangunan sektor

lainnya yang berpengaruh.


III-1

Data atau informasi arahan RTRWN, RTR Pulau atau Perwilayahan, RTRWP terhadap Kabupaten.

b.

Data

karakteristik

ekonomi

wilayah

dan

perkembangannya, yang meliputi: Data PDRB Kabupaten (time series 5 tahun) Data mobilitas orang dan barang di

kabupaten. Data sistem jaringan transportasi jalan. Data produksi per sektor pembangunan total kabupaten. Data produksi per sektor pembangunan dirinci per kecamatan. Data APBD Kabupaten (time series 5 tahun) Data realisasi penerimaan dan pengeluaran rutin. Data realisasi penerimaan dan pengeluaran pembangunan. Data investasi pembangunan per sektor yang terkait dengan penataan ruang. c. Data dan kondisi perkembangan kependudukan / demografi, yang meliputi: Data jumlah penduduk kabupaten, dan

kecamatan, perdesaan. Data

kota-kota

(perkotaan),

kepadatan

penduduk

kabupaten,

kecamatan dan kota.


III-2

Data

rate

pertumbuhan

kabupaten,

kecamatan, desa. Data lapangan pekerjaan penduduk

kabupaten, dirinci per kecamatan. d. Data sumber daya buatan, meliputi: e. Data sarana ekonomi tiap kecamatan dan perkotaan. Data sarana sosial tiap kecamatan dan perkotaan. Data dan peta sarana dan prasarana

transportasi di kabupaten. Data dan peta prasarana pengairan. Data dan peta sumber air baku. Data dan peta sistem jaringan listrik. Data dan peta sistem telekomunikasi.

Data sumber daya alam, meliputi: Data dan peta penggunaan lahan/tanah Data dan peta hidrologi/sumberdaya air Data dan peta topografi dan morfologi Data dan peta geologi dan jenis tanah Data dan peta sumberdaya mineral Data dan peta unsur-unsur iklim Data dan peta kehutanan Data dan peta kawasan rawan bencana

Peta dibuat dengan kedalaman skala 1:100.000 sampai dengan 1:50.000.


III-3

3.2

METODE DAN HASIL ANALISIS Metoda dan hasil analisis yang telah digunakan dalam penyusunan RTRWK dianggap lengkap jika minimal terdapat: a. Analisis untuk melihat kedudukan Kabupaten dalam sistem perwilayahan nasional, sistem tata ruang pulau, sistem perwilayahan propinsi, dan keterkaitannya dengan kabupaten lainnya. Analisis ini dinyatakan lengkap jika minimal memiliki : Analisis mengenai jaringan transportasi

nasional, pulau, propinsi Analisis mengenai arahan kebijakan RTRWN, RTR Pulau, Perwilayahan, RTRWP, dan kebijaksanaan sektoral. Analisis sistem perkotaan, regional yang berpengaruh terhadap kabupaten. Analisis fungsi dan peranan kabupaten dalam lingkup nasional, pulau, propinsi dilihat dari aspek ekonomi, transportasi dan pencapaian pembangunan umum. Analisis sektor-sektor unggulan yang menjadi prime mover di kabupaten, propinsi, pulau maupun nasional. b. Analisis Demografi Analisis tingkat perkembangan penduduk Analisis penduduk kabupaten mengenai antar pergerakan/mobilitas dan dalam nasional/ regional secara

kabupaten


III-4

Analisis

distribusi/kepadatan

penduduk

kecamatan, perkotaan, dan perdesaan Analisis struktur pekerjaan penduduk

kecamatan, perkotaan dan perdesaan Analisis strukltur umur dan tingkat partisipasi angkatan kerja per kecamatan, perkotaan dan perdesaan. c. Analisis Sosial Kemasyarakatan Analisis adat-istiadat yang menghambat dan mendukung pembangunan Analisis tingkat partisipasi/peran serta

masyarakat dalam pembangunan Analisis kepedulian masyarakat terhadap

lingkungan Analisis pergeseran nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat Analisis kinerja tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas sosial d. Analisis Ekonomi Analisis mengenai ekonomi dasar Analisis mengenai struktur ekonomi wilayah kabupaten Analisis ekonomi Analisis pergerakan barang dan jasa intra dan inter wilayah Analisis pola persebaran ekonomi dalam wilayah mengenai peluang pertumbuhan


III-5

e.

Analisis mengenai potensi investasi.

Analisis Fisik dan Daya Dukung Lingkungan Analisis kendala fisik pengembangan

kawasan budidaya (rawan gempa, banjir, longsor, dll) Analisis lokasi dan kapasitas sumber daya alam Analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung maupun budidaya. f. Analisis Sarana dan Prasarana Analisis kondisi, jenis dan jumlah sarana sosial dan ekonomi. Analisis sarana dan prasarana transportasi Analisis sarana dan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi. g. Analisis struktur dan pola ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya. Analisis ini dinyatakan lengkap apabila dapat dirangkum faktor-faktor pembentuk struktur dan pola pemanfaatan ruang dari kesimpulan analisis pola sebaran penduduk, pola sebaran kegiatan pembangunan (kegiatan budidaya), dan pola sebaran jaringan sarana-prasaran. h. Analisis potensi dan kondisi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia Potensi sumber daya dan alam yang ada,

kemungkinan pengembangannya.

keterbatasan

Potensi pengembangan sumber daya buatan


III-6

Kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk mengelola sumber-sumber di atas.

i.

Analisis Keuangan dan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah Analisis mengenai jumlah dan proporsi

pembiayaan pembangunan kabupaten serta arahan dari tingkat propinsi. Analisis PAD, subsidi pemerintah pusat, dan subsidi dari tingkat propinsi. Analisis sumber-sumber pembiayaan lainnya (swasta, BLN, dsb).

3.3

PERUMUSAN PEMANFAATAN KABUPATEN

KONSEP

DAN

STRATEGI WILAYAH

RUANG

Bagian-bagian perumusan konsep dan strategi pemanfaatan meliputi: a. b. Perumusan tujuan pemanfaatan ruang Perumusan masalah pembangunan kabupaten dan keterkaitannya dengan masalah pemanfaatan ruang c. Perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten d. Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten ke dalam langkahlangkah berikut : Strategi pengelolaan kawasan kawasan yang diperiksa kesesuaiannya

lindung dan budidaya


III-7

Strategi pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan tertentu. Strategi pengembangan serta sistem kegiatan

pembangunan

sistem

permukiman

perdesaan dan perkotaan. Strategi pengembangan sarana dan

prasarana wilayah. Strategi pengembangan kawasan prioritas Strategi pemanfaatan ruang. Strategi pengendalian pemanfaatan ruang,

3.4

KESAHAN PRODUK RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN RTRW Kabupaten dinyatakan sah sesuai UUPR, apabila memiliki: Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten serta konsep dan strategi pengembangannya untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Rencana struktur pemanfaatan ruang : a. b. Rencana sistem kegiatan pembangunan Rencana sistem permukiman perkotaan dan perdesaan c. Rencana sistem prasarana wilayah yang terdiri dari : i) Rencana transportasi ii) Rencana energi/listrik sistem prasarana sistem prasarana


III-8

iii)

Rencana pengelolaan

sistem

prasarana

iv) Rencana lingkungan v)

sistem

prasarana

Rencana sistem prasarana lainnya

Rencana pola pemanfaatan ruang.

3.5

PROSEDUR PENYUSUNAN RTRWK Penyusunan RTRWK umumnya mengikuti

prosedur yang berciri sebagai berikut: Disusun berdasarkan pedoman penyusunan yang berlaku Melibatkan seluruh tim koordinasi penataan ruang wilayah kabupaten bersangkutan serta masyarakat dan pakar termasuk swasta Melalui suatu proses dari konsensus pihak dan dan

musyawarah

semua

mengalokasikan ruang sesuai dengan arahan dari rencana tata ruang yang lebih tinggi.


III-9

BAB IV

TATA CARA BAKU PENINJAUAN KEMBALI

4.1

TAHAP EVALUASI DATA DAN INFORMASI Pada tahap ini dikumpulkan data mengenai pemanfaatan ruang kabupaten yang sudah berlangsung strategi dan dan dibandingkan struktur dengan dan pola

rencana

pemanfaatan ruang kabupaten. Data mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan eksternal, dan evaluasi adanya perubahan terhadap asumsi faktor-faktor eksternal yang ada, serta kajian mengenai pengaruhnya terhadap strategi, struktur dan pola

pemanfaatan ruang Kabupaten Melakukan kajian terhadap keabsahan

RTRWK dengan memperhatikan perubahan pemanfaatan dan adanya perubahan faktorfaktor eksternal

Kegiatan pada tahap ini akan menghasilkan : Profil, kualitas dan kesahan RTRWK Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang, berupa simpangan-simpangan pemanfaatan ruang dan lokasi pembangunan Perubahan-perubahan kebijaksanaan diluar sistem penataan ruang


IV-1

4.2

TAHAP

PENENTUAN

PERLU/TIDAKNYA

DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI RTRWK Penentuan perlu/tidaknya dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRWK dilakukan dengan

melihat beberapa kriteria berikut: Terjadi perubahan untuk kebijaksanaan pembangunan

pemerintah/sektor

berskala besar atau kegiatan penting yang tidak dapat ditampung oleh struktur dan pola pemanfaatan ruang dalam RTRWK yang ada Terjadi perubahan faktor-faktor internal dalam pembangunan daerah karena adanya

perubahan prioritas, perkembangan kawasan atau sektor yang tidak dipertimbangkan

sebelumnya Terjadinya simpangan-simpangan besar

dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang

Jika sekurang-kurangnya salah satu dari kriteria tersebut dipenuhi, maka diperlukan proses

peninjauan kembali atau penyempurnaan terhadap seluruh proses penataan ruang yang ada.

4.3

TAHAP PENENTUAN TIPOLOGI PENINJAUAN KEMBALI Setelah dari tahapan (2) diperoleh ketentuan perlu dilakukan peninjauan kembali, selanjutnya

ditentukan tipologi peninjauan kembali, yaitu :


IV-2

Tipologi A

RTRWK sah, simpangan kecil, faktor eksternal tetap.

Tipologi B

RTRWK sah, simpangan kecil, faktor eksternal berubah.

Tipologi C

RTRWK sah, simpangan besar, faktor eksternal berubah.

Tipologi D

RTRWK sah, simpangan besar, faktor eksternal tetap.

Tipologi E

RTRWK tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternal berubah.

Tipologi F

RTRWK tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternal tetap.

Tipologi G

RTRWK tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal berubah.

Tipologi H

RTRWK tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal tetap.

Ciri-ciri dari masing-masing tipologi adalah : Tipologi A RTRWK berlaku untuk digunakan sebagai acuan pembangunan dan memenuhi ketentuan prosedur dan proses penyusunan rencana dan terpenuhi substansi RTRWK. Simpangan yang terjadi pada prinsipnya tidak merubah mempengaruhi

perubahan tujuan, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang.


IV-3

Tipologi B Pada tipologi B, terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK, sehingga tidak dapat sepenuhnya

dijadikan acuan pembangunan karena tidak dapat mengakomodasi perkembangan yang ada. Secara mendasar, RTRWK ini memerlukan perubahan dalam tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Tipologi C Dalam pemanfaatan RTRWK terjadi simpangansimpangan yang menyalahi ketentuan yang

diinginkan dalam RTRWK yang disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor eksternal secara signifikan. Dalam hal ini perlu dilakukan perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola

pemanfaatan ruang.

Tipologi D Dalam pelaksanaan RTRWK telah terjadi

simpangan dalam pemanfaatan dan pengendalian yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam

RTRWK, walaupun kondisi RTRWK sendiri telah memenuhi prosedur dan ketentuan

penyusunannya.


IV-4

Tipologi E, F, G, dan H Keempat tipologi ini pada dasarnya memiliki kondisi yang sama, yaitu RTRWK yang

bersangkutan tidak sah. Oleh karena itu, pada keempat tipologi ini perlu dilakukan

penyempurnaan RTRWK atau perubahan tujuan, sasaran, strategi ruang yang serta struktur dan pola

pemanfaatan ketentuan penyusunan

wilayah

sesuai dalam sesuai

dengan pedoman dengan

berlaku dan

rencana,

perubahan yang diakibatkan oleh faktor eksternal.

4.4

TAHAP KEGIATAN PENINJAUAN KEMBALI Setelah ditentukan salah peninjauan satu tipe kembali,

keadaan/penanganan selanjutnya dilakukan :

a.

Kajian/penilaian dan/atau evaluasi RTRWK Kegiatan ini berupa : Kajian/penilaian terhadap RTRWK dari sisi kelengkapan materi dan proses penyusunan dengan mengacu pada UUPR serta standar dan pedoman teknis penyusunan RTRWK Evaluasi kemampuan RTRWK sebagai alat perencanaan, khususnya dalam identifikasi

pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang terkait dengan penataan ruang Penyesuaian terhadap materi RTRWK untuk mengakomodasi perubahan kebijaksanaan,


IV-5

tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang. Evaluasi kemampuan dinamika RTRWK untuk

mengakomodasi

perkembangan

pemanfaatan ruang serta sekaligus melakukan penyesuaian mampu RTRWK, jika dianggap tidak

menampung

aspirasi,

tuntutan

pembangunan dan perkembangan masyarakat. Evaluasi kesesuaian antara perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan pada RTRWK yang dituju, dan mencari

tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk menanggulangi penyimpangan yang terjadi.

b.

Penyempurnaan RTRWK Tergantung pada tipologinya, yaitu berupa : i. Pembakuan materi RTRWK jika berdasarkan hasil peninjauan ditemukan bahwa materi RTRWK yang ditinjau tidak memenuhi

persyaratan minimal sebagai RTRWK yang baku ii. Penyesuaian terhadap materi RTRWK agar mampu mengakomodasi perubahan

kebijaksanaan, tujuan, sasaran, dan dinamika pembangunan, serta untuk mengkoreksi

struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Bentuk dari kegiatan ini adalah : Penambahan komponen-komponen rencana


IV-6

Perbaikan sebagai komponen rencana Perumusan kembali kebijaksanaan dan

strategi pengembangan wilayah serta tujuan dan sasaran pembangunan Revisi total seluruh komponen rencana atau penyusunan kembali rencana

c.

Pemantapan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan RTRWK Kegiatan ini anatar lain berupa diseminasi RTRWK ke setiap sektor, pemanfaatan RTRWK sebagai alat koordinasi, sebagai acuan pembangunan, penyempurnaan kegiatan pemantauan dan

pelaporan evaluasi dan sebagainya. Proses peninjauan kembali untuk masing-masing tipologi di atas, adalah : 1) Tipologi A Tidak perlu dilakukan tindakan tertentu karena RTRWK-nya masih sah, tidak perlu dilakukan penyempurnaan, dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten. 2) Tipologi B Perlu dilakukan oleh peninjauan faktor-faktor kembali eksternal yang yang

disebabkan

menyebabkan RTRWK tidak berlaku lagi. Tatacara yang harus dilakukan adalah : a. Masukan Identifikasi faktor-faktor eksternal yang

mempengaruhi kinerja RTRWK


IV-7

b. Proses Analisis hubungan faktor eksternal

terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah Analisis terhadap hubungan rencana faktor struktur eksternal dan pola

pemanfaatan ruang Apabila faktor eksternal tidak lagi sejalan dengan strategi pengelolaan, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, dilanjutkan dengan : 1) Pemutakhiran tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2) Perumusan pembangunan ruang 3) Perumusan kembali strategi dan permasalahan pemanfaatan

pengembangan wilayah c. Keluaran Rumusan wilayah baru Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang baru strategi pengembangan

3)

Tipologi C (1) Penyesuaian terhadap faktor eksternal a. Masukan Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK


IV-8

b.

Proses Analisis hubungan faktor eksternal

terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah Analisis terhadap hubungan rencana faktor struktur eksternal dan pola

pemanfaatan ruang Apabila faktor eksternal tidak lagi sejalan dengan strategi pengelolaan, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, dilanjutkan dengan : 1) Pemutakhiran tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2) Perumusan pembangunan ruang 3) Perumusan kembali strategi dan permasalahan pemanfaatan

pengembangan wilayah c. Keluaran Rumusan strategi pengembangan

wilayah baru Rumusan struktur dan pola

pemanfaatan ruang yang baru

(2) Pemantapan pengendalian

pemanfaatan

dan

Penyempurnan/peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai acuan pembangunan


IV-9

Peningkatan

diseminasi

RTRWK

ke

setiap sektor dan menyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan Peningkatan pemanfaatan RTRWK

sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program-program implementasi ruang Penyempurnaan terhadap kegiatan evaluasi program pembangunan dan

pelaksanaan

implementasi ruang dan perizinan.

4)

Tipologi D Pada tipologi D ini tidak perlu dilakukan

pemutakhiran RTRWK karena rencana masih sah dan tidak terjadi perubahan eksternal seperti halnya pada tipologi A, namun karena

permasalahannya adalah terjadinya simpangan pada pemanfaatannya dan pengendalian, maka aspek-aspek peninjauan dilakukan yang perlu diperhatikan dalam

kembali pemantapan dan

adalah pada

sebagaimana tipologi yang C. perlu

Pemanfaatan

pengendalian

dilakukan adalah: a. Penyempurnaan/peningkatan pemanfaatan

RTRWK sebagai acuan pembangunan.


IV-10

b.

Peningkatan diseminasi RTRWK

ke setiap

sektor dan menyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan c. Peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat

Koordinasi Pembangunan d. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program pembangunan dan implementasi ruang e. Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan

5)

Tipologi E Dilakukan peninjauan kembali karena

ketidaksahan rencana ditinjau dari aspek substansi yang tidak memenuhi ketentuan prosedur dan proses penyusunan faktor rencana, eksternal dan yang adanya perlu dalam

perubahan terakomodasi.

Dengan

demikian,

peninjauan kembali diperlukan langkah-langkah menyeluruh terhadap perbaikan substansi rencana dan penyesuaian terhadap aspek-aspek eksternal. Tatacara yang dilakukan : a. Masukan Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK Identifikasi kinerja RTRWK


IV-11

Identifikasi pemanfaatan yang sedang berjalan


terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah Analisis hubungan faktor eksternal

terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan faktor eksternal yang faktor-

mengalami

perubahan Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah Perumusan kembali strategi

pengembangan wilayah c. Keluaran Rumusan RTRWK yang disempurnakan Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang baru

6)

Tipologi F Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah revisi atau peninjauan kembali secara menyeluruh dengan melakukan rencana. Tatacara yang perlu dilakukan : a. Masukan pemutakhiran data, analisis dan


IV-12

Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK Identifikasi pemanfaatan ruang yang

sedang berjalan b. Proses (menggunakan pedoman penyusunan RTRWK) Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan

pemanfaatan ruang yang sedang berjalan yang mengalami perubahan Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang Perumusan kembali konsep dan strategi pengembangan wilayah c. Keluaran RTRWK yang baru

7)

Tipologi G Melakukan revisi secara menyeluruh kinerja

produk RTRWK yang berupa pemutakhiran data, analisis dan rencana dengan menyesuaikannya pada faktor-faktor eksternal yang mengalami perubahan. Tatacara yang dilakukan : (1) Pemutakhiran Rencana dan Penyesuaian terhadap faktor-faktor eksternal a. Masukan Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK


IV-13

Identifikasi kinerja RTRWK Identifikasi pemanfaatan yang sedang berjalan


terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah Analisis hubungan faktor eksternal

terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan faktor eksternal yang faktor-

mengalami

perubahan Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah Perumusan kembali konsep strategi

pengembangan wilayah c. Keluaran RTRWK yang baru

(2) Pemantapan Pengendalian

Pemanfaatan

dan

Penyempurnan/peningkatan pemanfaatan RTRW sebagai acuan pembangunan Peningkatan diseminasi RTRWK ke

setiap sektor dan menyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan


IV-14

Peningkatan

pemanfaatan

RTRWK


pelaksanaan


8)

Tipologi H Yang perlu dilakukan adalah peninjauan kembali secara menyeluruh dengan melakukan

pemutakhiran data, analisis dan rencana, baik dalam proses penyusunan maupun substansi yang ada dalam produk RTRWK, serta pemantapan pemanfaatan dan pengendalian. Tatacara yang dilakukan : (1) Pemutakhiran Rencana a. Masukan Identifikasi kinerja RTRWK Identifikasi pemanfaatan yang sedang berjalan b. Proses Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan faktor eksternal yang faktor-

mengalami

perubahan


IV-15

Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah Perumusan kembali konsep strategi

pengembangan wilayah Penyusunan kembali RTRWK

c. Keluaran RTRWK yang baru

(2) Pemantapan Pengendalian

Pemanfaatan

dan

Penyempurnan/peningkatan pemanfaatan RTRW sebagai acuan pembangunan Peningkatan diseminasi RTRWK ke

setiap sektor dan menyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan Peningkatan pemanfaatan RTRWK


pelaksanaan


4.5

PENGESAHAN RENCANA Masing-masing tipologi mempunyai tingkat

kedalaman aspek yang perlu di tinjau kembali dan


IV-16

secara prinsip menentukan tata cara pengesahan dari hasil peninjauan kembali tersebut, yang disimpulkan pada tabel 4.1. Penjelasan untuk masing-masing jenis pengesahan adalah : a. Tanpa Pengesahan Apabila peninjauan kembali mempunyai kondisi tidak mempengaruhi isi kesahan suatu RTRWK. Tipologi yang sesuai dalam katgori ini adalah tipologi A, dan D. b. Pengesahan dengan SK Bupati Apabila RTRWK masih sah dan faktor eksternal berubah, tetapi tidak merubah tujuan, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang. Dalam hal dapat dilakukan peninjauan kembali dengan

menyampaikan aturan tambahan dalam rangka penyesuaian rencana. Tipologi yang sesuai dalam kategori ini adalah tipologi B, dan C. c. Pengesahan oleh Gubernur Propinsi Apabila terjadi perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang

wilayah, maka prosedur pengesahan akan melalui proses yang utuh yang dimulai dengan penetapan oleh Pemerintah Daerah, dan pengesahana oleh Gubernur Propinsi. Tipologi yang sesuai dalam katgori ini adalah tipologi E, hingga H.


IV-17

Tabel 4.1 Proses peninjauan kembali RTRW Kabupaten sesuai tipologiNo. 1 Tipologi A RTRWK sah Simpangan kecil Faktor eksternal tetap Proses Tidak perlu dilakukan penyempurnaan RTRWK Masih digunakan sebagai acuan pembangunan daerah kabupaten Perlu perubahan dan penyempurnaan rencana (pola dan struktur diubah) Perlu perubahan dan penyempurnaan rencana Perlu perubahan dan penyempurnaan RTRW Perlu perubahan dan penyempurnaan RTRW (rumusan pola dan struktur yang baru) Revisi total (pemutakhiran data, analisis, dan rencana) Revisi total (pemutakhiran data, analisis, dan rencana) Revisi total (pemutakhiran data, analisis, dan rencana)

2

B

RTRWK sah Simpangan kecil Faktor eksternal berubah RTRWK sah Simpangan besar Faktor eksternal berubah RTRWK sah Simpangan besar Faktor eksternal tetap RTRWK tidak sah Simpangan kecil Faktor eksternal berubah RTRWK tidak sah Simpangan kecil Faktor eksternal tetap RTRWK tidak sah Simpangan besar Faktor eksternal berubah RTRWK tidak sah Simpangan besar Faktor eksternal tetap

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

8

H


IV-18

Tabel 4.2 Proses, produk, dan tindak lanjut penanganan peninjauan kembali RTRW sesuai tipologiNo Kegiatan A MASUKAN Identifikasi faktor ekst yg berpengaruh thd 1 kinerja RTRW 2 Identifikasi kinerja RTRW 3 Identifikasi pemanfaatan ruang B PROSES Analisa hub faktor ekst thd kebijaksanaan 1 pemb daerah Analisa hub faktor ekst thd struktur dan pola 2 pemanf ruang Pemutakhiran data, analisa & produk 3 rencana (berdsrkan faktor ekst) Pemutakhiran data, analisa & produk 4 rencana (pemanf ruang) Pemutakhiran tujuan dan sasaran 5 pembangunan Perumusan permasalahan pembangunan 6 dan pemanf ruang Perumusan kembali konsep dan strategi 7 pengemb wilayah perumusan dan penyusunan kembali 8 RTRW C KELUARAN Rumusan strategi pengemb wilayah yang 1 baru Rumusan struktur dan pola pemanfaatan 2 ruang wilayah yang baru 3 Rumusan RTRW yang baru PEMANTAPAN RTRW DAN D PENGENDALIAN PEMANFAATAN Penyempurnaan pedoman pemanf RTRW 1 sbg acuan pembangunan Peningkatan diseminasi RTRW ke setiap 2 sektor & menyepakati RTRW Peningkatan pemanfaatan RTRW sbg dok 3 acuan dlm forum rapat Penyempurnaan kegtn pemantauan & 4 pelaporan scr kontinu x x Tipologi AB C D E F GH

x x

x

x

x x x x x x

x x x x

x x x

x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x x x

x x x x


IV-19

Penyempurnaan kegtn evaluasi thd 5 pelaksanaan prog implementasi E PENGESAHAN RENCANA 1 Tanpa pengesahan 2 Pengesahan dengan SK Gubernur/Bupati 3 Pengesahan oleh Mendagri/Gubernur

x x

x x x x x

x

x x x

x x x

Keterangan: Tipologi B dan C yang mengalami perubahan mendasar dalam tujuan, sasaran, strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui pengesahan oleh Gubernur. Tipologi B dan C yang mengalami perubahan mendasar dalam tujuan, sasaran, strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang, cukup pengesahannya dengan SK Bupati.


IV-20

Pedoman Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten

Documents