Page 1
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 1/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan UU No. 24/1992 pengertian penataan ruang tidak terbatas pada
dimensi perencanaan tata ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang
merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan
pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas mekanisme
perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai
dengan rencana tata ruangnya.
Pada prinsipnya perencanaan tata ruang berfungsi untuk mengatur pemanfaatan
ruang guna meningkatkan kemakmuran dan mencegah serta menanggulangi
dampak negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan
sosial, meningkatkan fungsi wilayah secara serasi, selaras dan seimbang,
meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan, dan
mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat
termasuk dunia usaha dalam proses pembangunan ini.
Pemanfaatan ruang eksisting seringkali tidak sesuai dengan arahan
pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Beberapa hal
yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut :
1
Page 2
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 2/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
berada dalam kondisi yang mencemaskan sehingga mengancam
keberlanjutan pembangunan itu sendiri.
• Berbagai penyimpangan terhadap rencana tata ruang yang mengakibatkan
terjadinya kerusakan lingkungan disebabkan adanya faktor-faktor seperti :
lemahnya good governance (tata laksana), juga lemahnya kesadaranmasyarakat terhadap pentingnya penataan ruang, lemahnya kemampuan
pengawasan dan pengendalian pembangunan, baik oleh pemerintah
maupun oleh masyarakat, lemahnya penegakan hukum serta belum
terciptanya semangat dan mekanisme kerjasama lintas wilayah dalam
pembangunan yang sinergis.
• Dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini, perencanaan dan
pembangunan yang berjalan serentak membuat pemanfaatan ruang
berjalan terlebih dulu sebelum perencanaan selesai dilakukan. Oleh karena
itu pengawasan dan pengendalian pemanfaatan menjadi sangat mendesak
untuk dilakukan terutama di basis masyarakat, yakni level desa dan
kecamatan. Walaupun pedoman penataan gampong sudah dikeluarkan
BRR, namun belum tentu secara benar diterapkan oleh berbagai pihak yang
berkontribusi dalam village planning dan dalam pemanfaatan ruang.
• Bahkan sebelum BRR didirikan, sudah ada berbagai pihak yang secara
cepat melakukan pembangunan rumah, namun tanpa ada perencanaan
desa/gampong sama sekali sehingga perlu dilakukan verifikasi dan penataan
ulang agar prinsip membangun menjadi lebih baik (Build Back Better ) dapat
direalisasikan.
Sampai batas tertentu, ketidak sesuaian ini dapat dipandang sebagai bentuk
pelanggaran atas rencana sehingga perlu ditertibkan lebih lanjut Dengan kata
Page 3
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 3/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Sesuai dengan UU Penataan Ruang pasal 17 dan 18, lingkup pengendalian
pemanfaatan ruang mencakup kegiatan pengawasan dan penertiban. Secara
lebih rinci pengawasan mencakup kegiatan pelaporan, pemantauan, dan
evaluasi. Adapun penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksisesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain hal tersebut, dalam UU Penataan Ruang tidak terdapat ketentuan spesifik
yang mengatur kewenangan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang.
Namun dengan mempertimbangkan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari
penataan ruang maka dapat disarikan bahwa Menteri bertugas
mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang di tingkat nasional, lintas
provinsi, dan kawasan strategis. Gubernur melakukan pengendalian
pemanfaatan ruang provinsi dan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.
Untuk penataan ruang yang berbasis desa, tentunya memiliki mekanisme
pengendalian pemanfaatan yang berbeda di tingkat desa sejalan dengan proses
Village Planning yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama di antara
warganya.
Peran serta masyarakat dalam penataan ruang merupakan suatu keharusan
agar berbagai ide dan aspirasi orisinil dapat terakomodasi secara adil danseimbang. Pelibatan masyarakat perlu dikembangkan berdasarkan konsensus
yang disepakati bersama serta dilakukan dengan memperhatikan karakteristik
sosial-budaya setempat (local unique) dan model kelembagaan setempat. Dalam
masyarakat Aceh terdapat kelembagaan Mukim yang dikepalai oleh seorang
Page 4
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 4/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Pengendalian pemanfaatan ruang di tiap tingkatan perencanaan memiliki
mekanisme yang berbeda-beda. Sampai saat ini, belum ada pedoman khusus
tentang pengendalian pemanfaatan ruang di daerah bencana NAD dan Nias,
yang tentu saja memiliki hakekat persoalan yang berbeda dengan di daerah
lainnya.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
1.2.1. Maksud
Maksud pekerjaan ini adalah membantu menyusun pedoman bagi Pemerintah
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa) dan masyarakat dalam
mengendalikan pemanfaatan ruang yang secara intensif dilakukan di daerah,
terutama pasca kejadian bencana tsunami dan gempa bumi.
1.2.2. Tujuan
Tujuannya adalah menyusun Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana ; Masa Rehabilitasi-Rekontruksi dan Pasca Rehabilitasi-
Rekontruksi di Provinsi NAD dan Nias pada berbagai tingkatan penataan ruang.
1.3. SASARAN
Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan pedoman ini adalah :
1. Tersusunnya Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca BencanaNAD-Nias untuk tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota/Perkotaan, Kawasan/
Kecamatan, dan Gampong/desa.
2. Terciptanya pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana pada
berbagai tingkatan penataan ruang terutama pada level mikro (desa dan
Page 5
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 5/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
6. Terpadunya pendekatan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis
masyarakat dengan kebijakan atas-bawah dan bawah-atas (bottom up-top
down).
7. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan keterbatasan ruang sebagai
sumber daya.
1.4. LINGKUP WILAYAH DAN LINGKUP KEGIATAN
1.4.1. Lingkup Wilayah
Pedoman ini mencakup pengendalian pemanfaatan ruang di semua tingkat
penataan ruang mulai tingkat desa, kecamatan/kawasan, kota, kabupaten, dan
Provinsi di wilayah NAD-Nias. Untuk tingkat desa dan kecamatan dipilih
beberapa pilot sebagai studi kasus.
1.4.2. Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan mencakup beberapa tahapan kegiatan, seperti :
1. Persiapan dasar (mobilisasi personil, peralatan, pengetahuan, dll).
2. Pengumpulan data (primer dan sekunder).
3. Analisis data dan informasi.
4. Melakukan studi kasus terutama di tingkat desa dan kecamatan guna
memotret penerapan rencana dan pemanfaatan ruang di lapangan5. Diskusi dan konsultasi intensif dengan stakeholder (dilakukan berkali-kali dan
intensif).
6. Formulasi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang (beberapa kali
penyempurnaan).
Page 6
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 6/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
1.5.2. Pasca Rehabil itasi dan Rekontruksi
Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang pasca rehabilitasi dan rekontruksi
mencakup pedoman dalam menunjang terselenggaranya rencana tata ruang
pasca rehabilitasi dan rekontruksi pada berbagai jenjang tata ruang.
1.6. METODOLOGI
1.6.1. Umum
Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana di Provinsi NAD
dan Nias dipandang sangat perlu dan mendesak untuk disusun sehingga dapat
memberikan informasi kebijakan, dan input teknikal dalam proses pengambilan
keputusan baik oleh pemerintah daerah setempat, usaha swasta, dan
masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya upaya membangun
kembali roda perekonomian maupun kegiatan fisik lainnya pasca bencana yang
melanda wilayah Aceh, Nias maupun sekitarnya.
Dalam kondisi saat ini pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi yang pentingdalam kegiatan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik dimana dalam
proses pengaturan dan manajemen pelayanan publik tersebut “instrumen
pedoman pembangunan kembali” sangat penting untuk mengantisipasi kondisi
masa depan. Selain itu juga diharapkan dapat mengarahkan masyarakat, dan
mendorong proses pembangunan yang tidak saja menyangkut sosial-ekonomi
saja, tetapi menyangkut pertumbuhan dan perkembangan fisik dan lingkungan
yang sinergis serta melihat keterbatasan sumber daya yang ada.
Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang pasca bencana diharapkan dapat
mensinkronkan berbagai kepentingan para pelaku berkepentingan dan bekerja
Page 7
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 7/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Secara khusus, kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang diharapkan dapat
dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif (sebagai perwujudan
prinsip “good governance”) yang dapat memberikan dukungan pencapaian
tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah,
dan kelestarian lingkungan hidup.
1.6.2. Metodologi Penyusunan Pengendalian Pemanfaatan Ruang PascaBencana Provinsi Nad Dan Nias
Secara umum metodologi pelaksanaan yang akan dilakukan mencakup
beberapa tahapan proses kegiatan, yaitu :
Melakukan review terhadap dokumen rencana pola pemanfaatan ruang yang
ada di wilayah Provinsi NAD dan Nias.
Menelaah pola-pola pemanfaatan ruang (existing) yang terjadi di Provinsi
NAD dan Nias Pasca bencana, sesuai jenjang rencana,
Menggali adanya peran aktif masyarakat NAD dan Nias dalam pemanfaatan
ruang pasca bencana agar sejalan dengan arahan rencana tata ruangMendorong peran kelembagaan dalam pemanfaatan ruang dan upaya
pengendalian pemanfaatan ruang.
Tersediannya pedoman pola pemanfaatan ruang yang diharapkan, sesuai
jenjang rencana dan dapat digunakan oleh pemerintah, masyarakat dan
stakeholder
Berikut di bawah ini akan diuraikan secara umum masing-masing tahapan
proses metodologi tersebut. Sementara tahapan pelaksanaan kegiatannya
sendiri secara umum dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut, dimana pada
b i t b t d t dilih t t h l k k i t i i
Page 8
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 8/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
G A M B A
R 1 . 1 .
M E T O D O L O G I P
E L A K S A N A A N
N A N P E D O M A N P E N G E N D A L I A N D A N P E M A N
F A A T A N R U A N G P A S C A B
E N C A N A N A D D A N N I A S
P E R A N
S E R T A
M A S
Y A R A K A T D A L A M P
E M A N F A A T A N
R U A N G
P E N Y I M P A N G A N
P O L A
P E M A N F A A T A N R U A N G
P O L A
P E M A N F A A T A N
R U A N G
Y A N G
D I H A R A P K A N
P O L A
P E M A N F A A T A
N
R U A N G
Y A N G
T E R J A D I
- S T U D I K A S U S P O T
R E T P E M A N F A A T A N
R U A N G
D I 3 K E C A
M A T A N
- S T U D I K A S U S P O T
R E T P E M A N F A A T A N
R U A N G
D I 3 D E S A
A R A H A N
D A N
R E G U L A S I P E N G E N D A L I A N
P E M A N F A A T A N
R U A N G
K E S E S U A I A N A R
A H A N
P E M A N F A A T A N R U A N G
P E N G E N D A L I A N P E M
A N F A A T A N
R U A N G
Page 9
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 9/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
1.6.3. Rencana dan Pola Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana
Pasca bencana gempa bumi dan gelombang tsunami khususnya, rencana dan
pola pemanfaatan ruang yang relatif aman dari kemungkinan bencana yang
sama telah disiapkan pemerintah maupun pemerintah setempat. Pemerintah
melalui BRR telah menggariskan bahwa perencanaan dan pembangunan tata
ruang di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Administratif Provinsi NAD
disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan ;
nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,
keadilan dan pemerataan serta sesuai dengan kebutuhan. Rencana-rencana dan
pembangunan tata ruang tersebut mengedepankan terjaminnya keterikatan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan serta
masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun
tulisan dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui penjaringan
aspirasi dari bawah.
Apabila dikaji secara substansi, rencana dan pola pemanfaataan ruang pasca
bencana di Provinsi NAD dan Nias baik secara makro maupun mikro tetap
mengacu kepada kaidah pemanfaatan ruang yaitu pemanfaatan ruang bagi
kawasan budaya dan kawasan non budidaya serta ditunjang dengan
pemanfaatan ruang mitigasi bencana alam.
1.6.4. Pola Pemanfaatan Ruang Yang Terjadi Pasca Bencana
Pola pemanfaatan ruang yang terjadi di Provinsi NAD khususnya, dapat dilihat
berdasarkan potret tumbuh dan berkembangnya perumahan (kawasan
Page 10
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 10/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Dalam konteks sesudah bencana gempa bumi dan gelombang tsunami sangat
jelas sekali terlihat telah tejadi beberapa kasus penyimpangan pemanfaatan
ruang “secara darurat”. Pada saat itu muncul adanya pola-pola pemanfaatan
ruang yang mengindikasikan, pada satu sisi secara prinsip masyarakat
menghendaki dan memprioritaskan adanya pembangunan perumahan sebagaiskala prioritas dan ini diperkuat dengan terbangunannya permukiman-
permukiman yang dibangun oleh masyarakat maupun NGO dan pada sisi
lainnya pemerintah terkendala oleh penyediaan lahan maupun pendanaan.
Pembangunan saat pasca bencana alam (implementasi pembangunan) di
Provinsi NAD dan Nias, mekanismenya saat itu beriringan dengan berbagai
penyusunan rencana tata ruang dan ini memberikan peluang terjadinya
penyimpangan-penyimpangan di lapangan dan umumnya banyak tidak sesuai
dengan arahan pemanfaatan ruang yang telah disusun dan dibuat pasca
bencana, seperti yang termuat dalam :
Pedoman Penataan Gampong (Village Planning) dari BRR yang dijabarkan
sebagai Pedoman Perencanaan Desa (Village Planning Guidelines).
Village planning di desa-desa percontohan BRR (Village planning untuk 17
desa yang didanai USAID).
RDTR untuk kecamatan di Banda Aceh, Calang, Meulaboh (kegiatan yang
didanai Departemen PU).
Kecamatan planning di Lhoong, Lhoknga, dan Baitussalam (kegiatan yang
didanai ADB dan dikerjakan konsultan SKM).
Masterplan untuk kota Banda Aceh yang dikerjakan oleh pihak JICA-URRP.
RTRW Kabupaten yang sudah ada dan digunakan oleh pihak daerah.
Page 11
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 11/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Dalam pemanfaatan tata ruang simpangan-simpangan yang terjadi adalah
apabila ada perbedaan antara program-program pembangunan yang dilakukan
tidak sesuai dengan arahan, tujuan dan sasaran penataan ruang, atau ada
perbedaan antara pola dan struktur rencana tata ruang dengan wujud pola dan
realisasi struktur tata ruang. Penyimpangan penggunaan atau pemanfaatanruang pasca bencana alam dan gelombang tsunami di Provinsi NAD dan Nias
banyak terjadi umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam membangun kembali
tempat tinggalnya.
Penyimpangan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dan kawasan non
budidaya yang terjadi, sangat disadari dapat terjadi karena beberapa hal seperti ;
• belum tersedianya pedoman pengendalian khusus menyangkut pemanfaatan
ruang,
• lemahnya pengendalian di lapangan dalam menentukan fungsi dan
pemanfaatan ruang seperti yang direncanakan,
• belum berjalannya mekanisme pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pada
setiap jenjang rencana,
• belum tersedianya perangkat hukum perdata dan pidana yang diterapkan
dalam,
• pemerintah, masyarakat dan stakeholder kurang menyadari pentingnya
pengendalian pemanfaatan ruang yang telah ada.
1.6.6. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pengertian rencana pemanfaatan ruang
dapat diartikan tidak terjadinya penyimpangan fungsi dan pemanfaatan ruang
Page 12
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 12/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Dalam kondisi pasca bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami,
kesesuaian pemanfaatan ruang lebih mengarah dan disesuaikan dengan arahan
pemanfaatan ruang pasca bencana terutama bagi kawasan-kawasan yang
bersifat formal, seperti perkantoran, perdagangan, pemerintahan, kawasan
tertentu yang bersifat monumental, bernilai historis dll.
Dalam konsep rehabilitasi dan rekontruksi, arahan dalam menciptakan
kesesuaian pemanfaatan ruang kemudian dijabarkan antara lain dengan
menyusun beberapa rencana tata ruang dari jenjang makro hingga mikro dengan
membuat arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan skala perencanaannya
masing-masing. Dalam hal ini, studi Penyusunan Pedoman Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana di Provinsi NAD dan Nias diharapkan
merupakan suatu perangkat yang dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan
adanya kesesuaian pemanfaatan ruang.
1.6.7. Peran Akti f Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana
Pola pemanfaatan ruang yang terjadi di NAD dan Nias, khususnya pasca
bencana lebih banyak didominasi oleh pembangunan permukiman oleh
masyarakat yang dibantu oleh LSM atau NGO dari luar. Masyarakat lebih
cenderung untuk membangun permukimannya di tempat semula, walaupun
pemerintah sudah mengarahkan kawasan-kawasan permukiman atau lainnya
yang lebih aman berdasarkan kajian mitigasi bencana, khususnya tsunami.
Percepatan pembangunan fisik oleh masyarakat yang dibantu oleh LSM/NGO,
khususnya permukiman jauh lebih cepat dibandingkan dengan kebijakan
pembangunan yang diarahkan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah
Page 13
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 13/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Dari tahapan ini akan dilihat juga aspirasi masyarakat mengenai harapan dan
keinginan mereka, ksususnya yang terkait dengan pola pemanfaatan ruang.
Untuk tahap ini, konsultan akan melakukan beberapa In Depth Interview dengan
masyarakat setempat maupun dengan wakil-wakil mereka.
1.6.8. Peran Kelembagaan Dalam Pemanfaatan Ruang
Peran kelembagaan ataupun instansi pemerintah pusat maupun daerah sangat
diperlukan, bencana yang terjadi di wilayah NAD dan Nias merupakan bencana
nasional, sehingga mencadi kewajiban pemerintah bersama untuk melakukan
rekonstruksi dan rehabilitasi fisik maupun kondisi sosial-ekonomi wilayah NAD
dan Nias.
Nampaknya banyak terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi di
tingkat basis atau masyarakat. Hal ini secara faktual memungkinkan, karena
adanya keterbatasan kemampuan biaya dalam penyediaan lahan maupun biaya
dalam mengalokasikan ruang sebagai pengganti wilayah yang terkena bencana
tsunami khususnya. Sementara dipihak lain, masyarakat sangat membutuhkan
tempat tinggal maupun tempat usaha untuk tetap melanjutkan kehidupannya.
Dengan kondisi seperti hal ini, maka banyak terjadi kawasan-kawasan yang
pemanfaatan ruangnya di wilayah yang potensial terkena bencana seperti yang
terjadi sebelumnya.
1.6.9. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana
Dengan melihat kondisi yang terjadi di tingkat basis tersebut, dimana masyarakat
sedikit sekali untuk mengindahlan arahan pola pemanfaatan ruang (terutama
Page 14
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 14/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
pemanfaatan ruang yang dihasilkan dari studi ini lebih menekankan pada
pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengeliminasi penyimpangan-
penyimpangan yang akan terjadi serta memberikan arahan pemanfaatan ruang
aspiratif.
1.6.10. Pemanfaatan Ruang Yang Diharapkan
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana di
NAD dan Nias, pada dasarnya mengharapkan terciptanya pemanfaatan ruang di
NAD dan Nias yang menjauhkan dari kemungkinan bahaya bencana yang
mungkin terulang kembali. Diharapkan juga pola pemanfaatan ruang yang
tercipta didasarkan kepada :
Terbangunnya tata laksana (good governance) yang baik.
Pengendalian pemanfaatan ruang yang didasarkan kepada aspirasi ataupun
berbasis masyarakat dan sinergis dengan kebijakan yang ada,
Terciptanya mekanisme pengendalian (pengawasan, evaluasi dan
penertiban) yang dapat diterapkan pada pemerintah, masyarakat dan
stakeholder,
Dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang ini, diharapkan juga
masyarakat mengerti akan keterbatasan sumber daya yang ada, baik secara
fisik maupun financial pemerintah.
Lebih jelasnya mengenai metodologi pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada
Gambar 1.2 berikut ini.
Page 15
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 15/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
G A M B A R
1 . 2
K O N S E P U M U M R E N C A N
A P E L A K S A N A A N
L a p o r a n
A n t a r a
L a p o r a n D r a f t F i n a
l
L a p o r a
n A k h i r
U S U N A N P E D O M A N P
E N G E N D A L I A N D A N P E M A N F A A T A N R U A N G P A S C A B E N C A N A N A D D A N N I A S
I D E N T I F I K A S I P O L A
P E M A N F A A T A N R U A N G D I
3 K E C A M A T A N D A N 3 D E S A
( S E B A G A I P O T R E T
P E M A N F A A T A N R U A N G
S U R V E Y
A P A N G A N
F G D D E N G A N
T O K O H M A S Y A R A K A T /
M A S Y A R A K A T
P R O S E S
A N A L I S I S
P E N G U M P U L A N D A T A P R I M E R
D A N D A T A S E K U N D E R
W O R K S H O P
F O R M
U L A S I P E D O M A N
P E
N G E N D A L I A N
P E M A N F A A T A N R U A N G
W
O R K S H O P
P E D O M A N P E N G E N D A L I A N
P E M A N F A A T A N R U A N G
D R A
F T F O R M U L A S I
P E D O M A N
P E
N G E N D A L I A N
P E M A N F A A T A N R U A N G
Page 16
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 16/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
1.7. METODE PENJARINGAN ASPIRASI
Dalam kegiatan ini dilakukan pengumpulan data dan informasi melalui
pendekatan parsitipatif pada wilayah studi kasus dengan metode FGD dan In-
depth interview. Dalam penerapan di lapangan, pemilihan penggunaan metode
FGD atau In-depth interview akan disesuaikan dengan kondisi di lapangandengan mempertimbangkan efektifitas untuk memperoleh hasil sesuai yang
diharapkan. Gambaran umum, kondisi ideal yang dibutuhkan, kelebihan dan
kekurangan dari kedua metode pendekatan ini diuraikan pada sub bab berikut
ini.
Gambar 1.3
Konsep Umum Penjaringan Aspirasi
1.7.1. Metode FGD
Salah satu metode untuk memperolah data kualitatif, dimana FGD dilakukan
Persiapan WorkshopI
Identifikasi pola
pemanfaatan ruangpada wilayah studi
kasus
ProsesAnalisa
Inv. data primer
& sekunder
PenjaringanAspirasi stake
holder pada wilstudi kasus
SurveyLapang
Formulasi
Pedoman Peng.Pemanfaatan
Ruang
WorkshopII
Page 17
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 17/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
yang ingin digali oleh pelaksana bisa diperoleh. Agar FGD yang dilakukan
berjalan sesuai dengan tujuan, maka disusun panduan teknis (SOP) untuk
pelaksanaan di lapangan. Adapun persyaratan dalam mengunakan metode ini
adalah sebagai berikut :
Persyaratan Ideal Kelebihan Kekurangan
a. Peserta homogen (memilikipengetahuan tertentu danmemiliki keterkaitan dengantopik diskusi)
b. Dilakukan pada tempat yangcukup nyaman dan tertutup.
c. Peserta tidak berubah-ubah/bergantian dan harusmemenuhi jumlah minimalyang hadir
d. Memerlukan beberapatahapan
e. Penyiapan bahan, mediakomunikasi, alat dan saranapenunjang lainnya,Pelaksanaan diskusi
kelompok, Notulensi,Menganalisis hasil danMenyimpulkan hasil diskusi.
f. Memerlukan tenagapelaksana, seperti : Penyaji,Pemandu diskusi,Penyemangat (energizer),Pengalih suasana (icebreaking), Notulis, dan
Pengamat suasana.g. Memerlukan bahan dan alat
seperti ; Kertas plano, Spidolwarna, Kartu metaplan, Papantulis, dan Media komunikasi(film, gambar, peta, dll).
a. Penjaringan aspirasidan masukan dapatdilakukan pada waktuyang cepat
b. Biaya relatif murah
a. Memerlukan waktu dantahap yang panjang untukpelaksanaan
b. Stakeholder harus tetap adadan pelaku yang sama, danmengikuti kegiatan dari awalsd selesai kesepakatan.
c. Memerlukan bahan dan alatyang lebih kompleks
d. Memerlukan tempat yangcukup nyaman (tertutup)dan pemilihan waktu yangtepat.
e. Diskusi dapat didominasioleh segelintir individu yangvokal
f. Hanya menghasilkan datakualitatif, dan sulitmemperoleh data kuantitatifyang dapat digunakan untukgeneralisasi informasi
Page 18
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 18/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
responden). Adapun persyaratan dalam mengunakan metode ini adalah sebagai
berikut :
Persyaratan Ideal Kelebihan Kekurangan
a. Dilakukan interview langsungdengan mendatangi stake
holder yang terkait langsungdengan topik bahasan.
b. Dapat dilakukan wawancaradimana saja (rumah, warungkopi, restoran dll)
c. Tidak memerlukan waktu dantempat khusus.
d. Memerlukan beberapatahapan
e. Personel pelaksana interviewbisa dilakukan bersamaan danmenyebar
f. Tiap team pelaksana interviewteridiri dari pewawancara,perekam dan notulis.
g. Memerlukan bahan dan alat :
• Alat tulis
• Quisioner
•
Alat Rekam
a. Pelaksanaan interviewtidak memerlukan
tempat dan waktukhususb. Dapat diperoleh
informasi dan aspirasiyang lebih mendalamdari stake holder
c. Bahan dan alat yangdiperlukan sederhana(alat tulis dan quisioner)
d. Tahapan persiapan
untuk pelaksanaancukup singkat
e. Dapat diperoleh datakuantitatif dan kualitatif
a. Penjaringan aspirasi tidakdapat diperoleh pada waktu
yang bersamaanb. Personel pewawancaraharus memiliki keahliandalam bidang yang dibahas/ topik interview
1.8. STUDI KASUS
Studi kasus akan dilakukan di 3 desa dan 3 kecamatan, dengan substansi
kegiatan sejalan dengan batasan-batasan yang termuat dalam pemanfaatan
ruang terutama dengan membandingkan antara rencana tata ruang yang telah
ada pada masing-masing jenjang rencana dengan implementasi di lapangan.
1.8.1. Dasar Pertimbangan Penentuan Studi Kasus Desa
• Telah memiliki hasil pemetaan desa (village mapping) yang dilaksanakan
Page 19
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 19/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
• Untuk studi kasus akan dipilih minimal 3 desa pilot (desa bercorak perkotaan,
desa bercorak pedesaan nelayan, desa bercorak pedesaan pertanian/
perkebunan).
1.8.2. Dasar Pertimbangan Penentuan Studi Kasus Kecamatan
• Telah memiliki Rencana Tindak Kecamatan (Kecamatan Action Plan)
berbasis komuniti dengan 4 usulan program rehabilitasi dan rekonstruksi
strategis :
a. Perumahan.
b. Perbaikan infrastruktur.
c. Pemberdayaan ekonomi rumah/tangga/rakyat.
d. Perbaikan lingkungan termasuk mitigasi multi bencana.
• Telah teridentifikasinya refleksi pemanfaatan ruang yang menjadi
kesepakatan warga lintas-desa, yaitu :
a. Rencana jaringan jalan.
b. Rencana relokasi penduduk.
c. Rencana tata guna lahan.
d. Rencana permukiman baru.
e. Rehabilitasi lingkungan termasuk promosi mitigasi multi-bencana.
• Mayoritas desa-desa dalam kecamatan tersebut telah memiliki Rencana
Desa (Village Plan) yang partisipatif.
•
Dari desa-desa tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 1 desa yang memilikikasus resetlement penduduk.
• Letak geografis desa-desa dalam kecamatan tersebut bervariasi, yaitu
berlokasi di pesisir, daratan rendah perkotaan, pegunungan.
U t k t di k di ilih i i l 3 k t k d k t
Page 20
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 20/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Satu kecamatan sisanya akan ditentukan melalui diskusi dengan berbagai
pihak.
Adapun berdasarkan desk studi dan pertimbangan-pertimbangan seperti
tersebut diatas, maka telah ditentukan lokasi studi seperti terlihat pada Tabel
1.1.
Tabel 1.1Desa dan Kecamatan Sebagai Studi Kasus
No Nama Desa Kecamatan Kabupaten/*Kota
1 Gampong Lam Dingin Kuta Alam *Banda Aceh
2 Gampong Mon Ikeun Lhok Nga Aceh Besar
3 Gampong Darat Johan Pahlawan Aceh Barat
1.9. OUT PUT PEDOMAN
1.9.1. Masa Rehabil itasi Dan Rekontruksi
Adapun output pedoman pengendalian pemanfaatan ruang masa rehabilitasi-
rekontruksi terdiri dari :
a. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi
b. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten
c. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
d. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kecamatan
e. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Desa
1.9.2. Pasca Rehabil itasi dan Rekontruksi
Output pedoman pengendalian pemanfaatan ruang pasca rehabilitas-
rekontruksi meliputi :
Page 21
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 21/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
1.10. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Akhir Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca
Bencana di Provinsi NAD dan Nias, antara lain dapat diuraikan seperti berikut di
bawah ini :
BAB I PENDAHULUAN
Bab Pendahuluan memberikan bahasan menyangkut latar belakang
perlunya Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada berbagai
jenjang rencana tata ruang baik masa rehabilitasi dan rekontruksi
serta pasca rehabilitasi dan rekontruksi, khususnya wilayah Provinsi
NAD dan Nias.
Pada bagian ini juga memberikan informasi tentang maksud dan
tujuan, sasaran, lingkup wilayah dan pedoman serta diakhiri dengan
hasil kegiatan berupa tersedianya dokumen pedoman pengendalian
pemanfaatan ruang pada berbagai jenjang rencana dalam konteks
masa rehabilitasi dan rekontruksi dan pasca rehabilitasi dan
rekontruksi.
BAB II PEDOMAN NORMATIF
Bab ini memberikan bahasan-bahasan terkait dengan acuan normatif
rencana tata ruang pada berbagai jenjang penataan ruang serta
acuan normatif menyangkut penentuan pemanfaatan ruang yang
direncanakan. Pemahaman terhadap acuan normatif tersebut
dilakukan untuk memperlihatkan adanya keterikatan legalitas antar
Page 22
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 22/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
batasan-batasan pengaturan pemanfaatan ruang yang digunakan
sebagai perangkat pendukung operasionalisasi wujud struktur tata
ruang yang direncanakan.
BAB III KETENTUAN UMUM DAN KRITERIA TEKNIS PERENCANAAN
TATA RUANG
Rencana tata ruang makro dan mikro umumnya telah memberikan
kaidah-kaidah dasar dalam menentukan kedalaman rencana yang
disusun atas pertimbangan karakteristik wilayah yang direncanakan
baik dari aspek fisik, sosial, budaya, dan ekonomi serta kebutuhan
prasarana dan sarana, menentukan rencana stuktur tata ruang danpola pemanfaatan, serta tersedianya arahan kebijakan dan atau
acuan dasar bagi pemanfaatan ruang skala makro dan mikro.
Kesamaan ketentuan dalam menentukan kriteria umum dan kriteria
teknis dalam pemanfaatan ruang pada berbagai jenjang rencana tata
ruang, memperlihatkan adanya kesamaan persepsi bahwa wujud
pemanfaatan ruang yang direncanakan diupayakan memenuhi
persyaratan-persyaratan optimal dalam menentukan batasan-batasan
pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, batasan-batasan
dalam menentukan fungsi kawasan dan kelayakan teknis prasarana
dan sarana wilayah, lingkungan dan persil.
BAB IV PEDOMAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
f
Page 23
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 23/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Sedangkan untuk pasca rehabilitasi - rekontruksi, konteks
pembahasannya meliputi mekanisme pengendalian pemanfaatan
ruang berdasarkan ketentuan umum dan kriteria teknis (Bab II dan III)
dalam mekanisme pelaporan, pengawasan, evaluasi, dan penertiban
pengendalian pemanfaatan ruang jenjang Provinsi, Kabupaten, Kota,
Kecamatan, dan Desa.
BAB V PERANSERTA DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pada bab ini dibahas peran kelembagaan formal dalam pengendalian
pemanfaatan ruang antara lain mencakup tugas dan fungsi dalam
kaitannya dengan mekanisme pelaporan, pengawasan, evaluasi, dan
penertiban.
Tugas dan fungsi tersebut menyangkut tugas dan fungsi dalam
pengendalian pemanfaatan ruang masa rehabilitasi-rekontruksi danpasca rehabilitasi-rekontruksi serta bagaimana bentuk-bentuk
mekanisme koordinasi untuk menjembatani sinkronisasi kebijakan
penataan ruang dari jenjang makro hingga jenjang mikro.
Selain memberikan bahasan tugas dan fungsi lembaga formal, pada
bab ini juga dibahas tugas dan fungsi masyarakat sesuai kewajiban
yang diatur dalam mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang
berdasarkan peran sertanya dalam pelaporan, pemantauan, evaluasi,
dan penertiban. Pembahasan peran serta masyarakat dalam
Page 24
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 24/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
2.1. PERENCANAAN TATA RUANG
Berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 24 Tahun 1992 dan
dengan tetap menyadari adanya batasan wilayah secara administratif, rencana
tata ruang dibedakan menjadi 3 macam sesuai kedalaman teknis dan menurut
fungsinya mulai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) di tingkat
nasional, kemudian di tingkat Provinsi dengan RTRW Provinsi, selanjutnya di
tingkat Kabupaten/Kota dengan RTRW Kabupaten/Kota. Ketiganya harus
terpadu dan tidak terpisah–pisahkan (UU Nomor 24 tahun 1992 Pasal 8, Pasal
17, dan Pasal 18) : Penataan Ruang Wilayah Nasional , Wilayah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak Terpisah-pisahkan.
Tata Ruang merupakan suatu artian harafiah dari ‘spatial’ , yaitu segala sesuatu
yang mendasarkan kepada pertimbangan dan kaidah keruangan. Chadwick
mengartikan suatu tatanan ruang (‘spatial arrangement’) sebagai suatu tatanan
berbagai unsur kegiatan pada atau di dalam ruang. McLoghlin mengemukakan
pengertian tata ruang atau spatial planning sebagai perwujudan perilaku
manusia ke dalam tatanan kegiatan atau aktivitas yang satu sama lain
mempunyai hubungan fungsional di dalam ruang.
2
Page 25
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 25/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
components) sebagai pembentuk tatanan ruang. Jadi tata ruang merupakan
penataan segala sesuatu yang berhubungan dengan peri kehidupan manusia di
dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan dan penghidupan
secara fisik maupun secara fungsional. Dalam wawasan ini akan terjadi suatu
hubungan organisatoris antara berbagai macam obyek dan manusia didalam
ruang tertentu. Di dalam tatanan ruang akan terdapat suatu alokasi berbagai
tindakan dan kegiatan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan
atau merupakan suatu penjabaran dari suatu produk perencanaan fisik dan non
fisik.
2.1.1. PengertianPengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam penataan ruang secara
umum meliputi, tata ruang, penataan ruang, rencana tata ruang, wilayah,
kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan,
dan kawasan tertentu.
2.1.1.1 Pedoman
Pedoman adalah acuan bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan
dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.
2.1.1.2 Pemerin tah Daerah
Adalah Kepala Daerah berserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai
badan eksekutif daerah.
2.1.1.3 Ruang
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan ruang lautan dan ruang
Page 26
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 26/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
2.1.1.5 Penataan Ruang
Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian ruang.
2.1.1.6 Rencana Tata Ruang
Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan
ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah
susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling
berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola
pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam
lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air,udara, dan sumber daya alam lainnya.
2.1.1.7 Wilayah
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan atau aspek fungsional.
2.1.1.8 Kawasan
Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, yang
dijelaskan sebagai berikut:
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam
Page 27
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 27/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional
mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
Adapun terkait dengan dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah
sebagai berikut :
1. Bab I, pasal 1 ayat 2 ; Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan
kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
tahun 1945, yang dipinpin oleh seorang Gubernur.
2. Bab I, pasal 1 ayat 3 ; Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi
sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang
dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Bab V, pasal 16 ayat 1 ; Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah
Aceh meliputi ; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
serta perencanaan dan pengendalian pembangunan, -penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dst
4. Bab V, pasal 17 ayat 1 ; Urusan wajib yang menjadi kewenangan
Pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi ; perencanaan pemanfaatan dan
Page 28
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 28/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
2.2. PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG BERDASARKAN JENJANGRENCANA DI PROVINSI NAD
2.2.1. Rencana Induk Rehabil itasi Rekontruksi , RTRW Provinsi, RTRWKabupaten/Kota serta Rencana Tindak Kecamatan
Rencana Induk rehabilitasi dan rekontruksi sesuai dengan Peraturan Presiden
No. 30 Tahun 2005 adalah upaya dalam penataan kembali Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dan Nias khususnya. Pemerintah telah mengeluarkan
kebijakan membangun kembali wilayah, kota, kawasan, dan lingkungan
permukiman yang rusak sehingga masyarakat dapat segera melakukan
aktivitasnya dalam kondisi yang lebih baik dan aman dari bencana.
Prinsip pembangunan tetap menerapkan pembangunan yang berkelanjutan
dengan mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Pelaksanaan berbagai aspek pembangunan bidang sumberdaya
alam dan lingkungan hidup berkelanjutan ini juga mempertimbangkan aspek
pendukung lainnya seperti teknologi terkini, tepat guna, dan ramah lingkungan
serta mempertimbangkan aspek-aspek kemungkinan bencana yang akan
datang.
Selanjutnya tujuan penataan ruang wilayah Provinsi NAD adalah ; 1) menyusun
kebijakan penataan ruang pasca bencana, 2) menentukan prioritas penanganan
pasca bencana pada tahap rehabilitasi dan rekontruksi, 3) arahan struktur ruang
wilayah provinsi, termasuk arahan fungsi/sistem kota dan sistem infrastruktur
wilayah.
Page 29
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 29/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Kota dimaksud adalah Banda Aceh, Sabang, Meulaboh, Langsa, dan
Lhokseumawe yang tersebar di daerah pesisir; dan Takengon di wilayah
pedalaman. Sementara itu pusat-pusat pertumbuhan skala lebih kecil adalah
Sigli, Bireuen, Singkil, Tapak Tuan, Blangpidie, Calang di wilayah pesisir; dan
Blangkejeren dan Jantho di wilayah pedalaman.
2.2.1.1 Konsep Acuan Penataan Ruang Wilayah Kota
Penataan fungsi-fungsi kota pasca bencana gempa bumi dan tsunami dilakukan
dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :
A. Sistem Kota
1. Meminimalisasikan perubahan struktur, hirarki, kepadatan dan tata guna
lahan eksisting
2. Mengembangkan jalan eksisiting dan menambah jalan baru sebagai jalur
penyelamatan
3. Rehabilitasi /rekonstruksi kawasan kota yang terkena tsunami
4. Meningkatkan aksesibilitas kota dari arah laut maupun udara dalamrangka evakuasi, distribusi logistik maupun rehabilitasi kota /kawasan,
B. Strategi Struktur Ruang Kota
1. Mempertahankan kerangka kota yang ada yang merangkai keseluruhan
wilayah kota
2. Merehabilitasi kerangka kota yang ada
3. Membangun Kota dan Kawasan yang tahan menghadapi gempa
4. Memanfaatkan alur sungai sebagai kerangka kota
5. Meningkatkan fungsi dan peran ruang-ruang struktural utama
Page 30
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 30/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
- Mengkonservasi dan memproteksi kawasan hutan lindung, hutan kota
dan hutan mangrove sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap
bencana (tsunami),
- Menambah dan mengembangkan kawasan sabuk hijau sebagai
fungsi pertahanan terhadap bencana dan konservasi alam,
- Memanfaatkan kawasan sabuk hijau dan escape hill untuk ruang
terbuka hijau
• Kawasan Pantai dan Pesisi r
- Mengembangkan kawasan tambak sebagai salah satu kawasan
sabuk hijau.
- Mengatur tingkat kerapatan vegetasi disesuaikan dengan fungsi
kawasan, tingkat keamanan terhadap bencana dan lokasi
- Menetapkan kawasan sabuk hijau sebagai kawasan konservasi
melalui qanun
- Mengembalikan permukiman di kawasan pantai / pesisir
• Kawasan sungai
- Mengembangkan kawasan tepi sungai sebagai salah satu kawasan
sabuk hijau
- Mengatur tingkat kerapatan vegetasi disesuaikan dengan fungsi
kawasan, tingkat keamanan terhadap bencana dan lokasi
- Menetapkan kawasan sabuk hijau sebagai kawasan konservasi
melalui PERDA
D. Kawasan Budidaya
Page 31
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 31/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
- Menciptakan kawasan permukiman baru
E. Kawasan Bersejarah
Mengkonservasi dan merevitalisasi kawasan bersejarah yang masih
ada, dengan strategi antara lain :
1) Menetapkan batas deliniasi kawasan (permukiman dan bangunan)
bersejarah dan tradisional adat
2) Menyelamatkan dan merekonstruksi kawasan dan bangunan peninggalan
bersejarah yang masih ada setelah bencana tsunami (seperti makam
Syah Kuala, Masjid Agung Baiturrahman dll)
3) Mengkonservasi kawasan bersejarah
4) Menetapkan qanun perlindungan kawasan dan bangunan bersejarah
2.2.1.2 Unsur-Unsur Tata Ruang Wilayah Rawan Bencana Gempa dan Tsunami
Unsur-unsur tata ruang di wilayah yang berpotensi terkena bencana gempa dan
tsunami meliputi:
(A) bangunan penyelamatan,
(B) jalur penyelamatan,
(C) sabuk pohon,
(D) sistem peringatan dini, dan
(E) kesadaran publik tentang penyelamatan dari bencana.
2.2.2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
RTRW Provinsi yang saat ini sedang disusun akan ditetapkan sebagai peraturan
Page 32
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 32/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
4. Penataan ruang wilayah kabupaten / kota yang merupakan dasar dalam
pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.
Penetapan RTRW Provinsi menjadi Qanun dilakukan oleh DPRD Provinsi.
Langkah awal dari proses penetapan RTRW Provinsi dimulai dengan
mempresentasikan konsep akhir rencana tata ruang oleh tim penyusun di
hadapan DPRD Provinsi untuk dibahas sebagai rancangan Qanun. Selanjutnya,
konsep rencana tata ruang yang telah disempurnakan ditetapkan sebagai suatu
Qanun melalui sidang paripurna DPRD Provinsi.
2.2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
RTRW Kabupaten/Kota yang saat ini sedang dan sudah disusun akan
ditetapkan sebagai peraturan daerah (Qanun) dan menjadi pedoman untuk :
1. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten /
kota.
2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseim-bangan perkembangan
antar wilayah Kabupaten / kota serta keserasian antar sektor.
3. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan peme-rintah dan atau
masyarakat di kabupaten / kota.
4. Penyusunan rencana rinci tata ruang di kabupaten / kota.
5. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan
pembangunan.6. Rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota menjadi dasar untuk
penerbitan perijinan lokasi pembangunan.
Page 33
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 33/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
2.2.4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, berdasarkan pasal 22 ayat (1) UU No.
24/1992 tentang Penataan Ruang, merupakan rencana umum tata ruang
sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan ke dalam strategi pelaksanaan
pemanfaatan ruang wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Rencana Umum Tata
Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan adalah kebijakan yang menetapkan
lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang
akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan merupakan rencanapemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang disusun untuk
menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan
pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka panjang.
Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan bagian dari
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
2.2.5. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, merupakan penjabaran dari
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten ke dalam rencana
pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang
dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan.
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan juga merupakan rencana yang
Page 34
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 34/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Dalam hal terjadi perubahan fungsi kawasan sebagai akibat dari dinamika
perkembangan perkotaan yang cukup tinggi, maka Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan DPRD
dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi
peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten.
Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan, perlu adanya suatu upaya penetapan rencana tata ruang dalam
bentuk Surat Keputusan Walikota/Bupati dalam hal Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan sebagai penjabaran RTRW Kota/Kabupaten. RDTRditetapkan sebagai pedoman :
1. Pemberian advis planning;
2. Pengaturan bangunan setempat;
3. Penyusunan rencana teknik ruang kawasan perkotaan atau rencana tata
bangunan dan lingkungan;
4. Pelaksanaan program pembangunan.
2.2.6. Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan
Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan merupakan penjabaran dari
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan berupa rencana geometrik
pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan yang disusun untuk perwujudan ruang
Kawasan Perkotaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan kota.
Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan dikenal pula sebagai Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Page 35
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 35/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
listrik, telepon dan sampah; pra rencana teknik jaringan jalan berisikan arahan
letak dan penampang jaringan jalan; pra rencana teknik bangunan gedung
berisikan arahan letak, penampang dan arsitektur lingkungan bangunan dan
gedung; pra rencana teknik bukan bangunan gedung.
Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan dilakukan bagi lingkungan yang mempunyai sifat khusus sehingga
diperlukan pengaturan khusus dan bersifat final (misalnya kawasan konservasi,
kawasan tepi air/waterfront city, permukiman di atas air, lingkungan
bersejarah/urban heritage, dl).
Dalam hal pengembangan yang bersifat individual dan tidak mempunyai hal
yang spesifik untuk ditangani secara khusus, maka dapat digunakan Rencana
Umum atau Rencana Detail dengan menggunakan standar teknik yang sudah
baku dan umum digunakan. Jangka waktu rencana teknik tata ruang kawasan
perkotaan adalah 1 tahun dan dituangkan ke dalam peta rencana dengan skala
1 : 1.000 atau lebih.
Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan,
perlu adanya suatu upaya penetapan rencana teknik ruang dalam bentuk Surat
Keputusan Walikota/Bupati dalam hal Rencana Teknik Ruang Kawasan
Perkotaan sebagai penjabaran Rencana Detail tata Ruang Kawasan Perkotaan.
Apabila terjadi perubahan fungsi kawasan sebagai akibat dari dinamika
perkembangan perkotaan yang cukup tinggi, maka Rencana Teknik Ruang
Kawasan Perkotaan yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan DPRD
Page 36
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 36/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
2.2.7. Kecamatan Act ion Planning
Rencana Tata Ruang Kecamatan sebagai acuan bagi para perencana dan
pengelola tingkat pemerintahan kecamatan (dan Lembaga Mukim) dalam
menyusun rencana tata ruang kawasan kecamatan yang menggunakan
pendekatan perpaduan kebijakan atas-bawah.
Rencana Tindak Kecamatan (KAP) merupakan hasil perumusan kegiatan masa
rehabilitasi dan rekonstruksi serta program pembangunan yang bersifat strategis
dan prioritas pada skala wilayah kecamatan. Analisis dan perumusan kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi serta program pembangunan tersebut yang
kemudian dituangkan dalam Rencana Tindak Kecamatan harus mampumemaduserasikan tujuan pemanfaatan ruang antara kepentingan pelestarian
sumberdaya alam dan sosio-economi sehingga terwujud pencapaian
pembangunan yang berkelanjutan, meminimalisir konflik sosial yang
berkepanjangan, dan sekaligus mampu mengurangi potensi bahaya dampak
yang diakibatkan bencana alam.
Proses penyusunan KAP dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders
yang ada baik dari unsur pemerintah, NGO, maupun masyarakat yang
dimaksudkan agar terjadi suatu proses perencanaan rencana tindak yang
berkualitas ditingkat kecamatan yang pada akhirnya dapat menjadi landasan
awal bagi penyusunan rencana tata ruang di wilayah kecamatan dan
kabupaten/kota. Melalui proses penyusunan KAP ini pula diharapkan dapat
teridentifikasi indikasi desa-desa priortias yang memerlukan disusunnya
Perencanan Desa/Gampong (Village Planning) dalam wilayah administratif
Kecamatan yang terpilih
Page 37
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 37/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
(a) strategis dan prioritas yaitu dengan mengidentifikasi potensi dan
permasalahan strategis dan prioritas sehingga dapat dirumuskan strategi-
strategi untuk mengantisipasinya,
(b) dinamis yaitu mengandung arti bahwa suatu rencana mampu mengantisipasi
perkembangan pelayanan kebutuhan internal serta dorongan perkembangan
regional,
(c) partisipatif dan aspiratif yaitu perencanaan yang melibatkan peran serta
masyarakat pada setiap tahapan perencanaan.
Pendekatan partisipatif dan aspiratif yang dilakukan dalam perencanaan tata
ruang pasca tsunami dan gempa bumi telah dirumuskan dalam Perpres No. 30
tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan
Nias Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dipertegas lagi dengan UU 10/2005
dan terakhir dengan UU-PA versi terakhir Bab XX tentang ”Perencanaan
Pembangunan dan Tata Ruang”. Skema proses penyusunan Kecamatan Action
Planning dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Page 38
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 38/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Gambar 2.1.Proses penyusunan Kecamatan Act ion Planning
Page 39
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 39/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
2.2.8. Village Planning
Untuk membantu memberikan pedoman dalam rekonstruksi kepada masyarakat
korban bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi lebih dari setahun yang
lalu, BRR telah memastikan sejak awal bahwa para korban bencana yang
selamat akan memiliki peranan terbesar dalam menentukan masa depan mereka
sendiri. Perencanaan Desa yang berdasarkan pada aspirasi masyarakat, adalah
langkah pertama yang harus dilakukan, tidak hanya dalam pembangunan
kembali atas segala sesuatu yang telah hancur, tetapi juga dalam
“pembangunan kembali untuk menjadi lebih baik” atas kehidupan masyarakat,
desa dan lingkungan sekitarnya.
Perencanaan Desa adalah suatu unit dasar dalam khirarki perencanaan tata
ruang regional, dan jika dilaksanakan sesuai dengan pedoman ini, maka hal
tersebut akan membantu masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam proses
yang mengutamakan kepentingan mereka dalam skenario-skenario perencanaan
pembangunan termasuk ide-ide baru dan inovatif dalam bidang perumahan,
pelayanan masyarakat, infrastruktur, mitigasi bencana alam dan konservasi
lingkungan. Pada akhirnya, masyarakat yang akan memilih bagaimana
kehidupan akan dibangun kembali dengan pemahaman dan pertimbangan
teknis, pembiayaan dan manfaat yang didapatkan dari perencanaan yang baik.
Perencanaan permukiman yang baik, diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan
tersebut. Pedoman Perencanaan Desa ini diperlukan untuk mengarahkan proses
dan standar pembangunan yang harus dipakai untuk membantu masyarakat
mencapai kehidupan yang lebih baik. Perencanaan Desa adalah suatu proses
perencanaan bersama masyarakat Dalam proses tersebut warga dan wakil
Page 40
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 40/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
mendapat pilihan yang realistis dan sesuai untuk rancangan kehidupannya di
masa mendatang, dan bahwa penerapan dan dampak pilihan tersebut
dibicarakan secara terbuka dan dipahami sepenuhnya. Perencanaan tersebut
dianggap final dan resmi apabila sudah ditandatangani oleh wakil-wakil warga.
A. Konsep Dasar Perencanaan Desa
Proses Perencanaan Desa diusahakan dapat mencapai :
• kemandirian masyarakat.
• perumahan, prasarana dan fasilitas masyarakat yang berkelanjutan.
• perlindungan maksimal dari bencana alam, terutama gempa bumi dan
tsunami.• pelestarian kawasan bersejarah, budaya, dan alam lingkungan.
Tingkat Perencanaan Desa yang dilaksanakan harus mempertimbangkan
ukuran dan kompleksitas rekonstruksi yang direncanakan. Untuk suatu
kelompok kecil perumahan (misal: 20 unit atau kurang), sebuah
“Perencanaan Kawasan Perumahan” sudah mencukupi. Untuk desa
berukuran sedang (20-150 rumah), dapat menggunakan pendekatan
“Perencanaan Permukiman Minimum”. Untuk komunitas yang lebih besar,
perlu memiliki “Perencanaan Permukiman yang Lebih Baik”.
B. Skenario Pengembangan Tata Guna Lahan/ Development Land Use
Scenario
1. Pemetaan Tanah Warga
2. Perencanaan Kawasan Perumahan
3 Perletakan Rumah
Page 41
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 41/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
2.2.9. Penin jauan Kembali
Peninjauan kembali dalam konteks penataan ruang secara keseluruhan
merupakan bagian dari proses “perencanaan tata ruang” yang dalam hal ini
diartikan sebagai proses untuk memperbaiki rencana tata ruang yang telah ada.
Oleh karena itu, peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas bukan berartipenyusunan rencana baru secara totalitas sebagaimana digariskan pada pasal
13 ayat (2) UU No.24/1992.
Harus diingat bahwa kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang tersebut
merupakan bagian dari kegiatan perencanaan yang prosesnya terjadi setelah
suatu siklus kegiatan penataan ruang yang terdiri dari perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu,
peninjauan kembali rencana tata ruang ini merupakan kegiatan peninjauan
kembali secara total terhadap keseluruhan kinerja penataan ruang, termasuk
mengakomodasikan dan pemutakhiran yang dirasakan perlu akibat kemungkinan
adanya paradigma serta peraturan/rujukan baru pembangunan dan perencanaan
tata ruang.
Mengingat kinerja penataan ruang dipengaruhi bukan hanya faktor internal
wilayah dan kualitas rencana dan ketepatan tata cara pemanfaatan, tapi juga
faktor eksternal seperti adanya paradigma baru dalam pembangunan atau
penataan ruang nasional, perubahan peraturan atau rujukan baru, perencanaantata ruang, maka penyempurnaan rencana tata ruang dilakukan setelah juga
memperhatikan faktor eksternal wilayah.
Page 42
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 42/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
2.2.9.1 Peninjauan RTRW Prov ins i
Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala agar daerah
selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang dapat berfungsi sebagaimana
ditetapkan dalam UU No.24/1992.
Peninjauan kembali yang dilakukan secara berkala didasarkan informasi yang
diperoleh dari proses pengawasan pemanfaatan ruang (pelaporan, pemantauan
dan evaluasi) yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah provinsi. Peninjauan
secara berkala hanya dapat dilakukan apabila kegiatan pengendalian
pemanfaatan ruang yang meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi
dilakukan secara konsisten terhadap proses pemanfaatan ruang dan faktor
eksternal.
Materi yang diatur dalam peninjauan kembali RTRWP meliputi :
• Kriteria untuk menentukan bahwa RTRWP perlu ditinjau kembali.
• Kriteria untuk menentukan jenis (tipologi) dan kedalaman peninjauan yang
perlu dilakukan.
• Kajian kinerja RTRWP.
• Evaluasi kemampuan RTRWP dalam mengakomodasi perubahan
kebijaksanaan, tujuan/sasaran pembangunan, mengakomodasi dinamika
perkembangan dan kemampuan sebagai alat perencanaan.
• Analisis hubungan faktor-faktor eksternal dengan kebijaksanaan
pembangunan serta dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
• Tata cara untuk peninjauan kembali RTRWP untuk masing-masing tipologi.
T t h t l h di b iki
Page 43
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 43/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Tipologi tersebut adalah sebagai berikut ;
No. Tipologi Proses
1 A
RTRWP sahSimpangan kecilFaktor eksternal tetap
Tidak perlu dilakukanpenyempurnaan RTRWKMasih digunakan sebagai acuan
pembangunan provinsi
2 BRTRWP sahSimpangan kecilFaktor eksternal berubah
Rumusan strategi baruPenyempurnaan rencanapola dan struktur yang baru
3 CRTRWP sahSimpangan besarFaktor eksternal berubah
Rumusan strategi baruPenyempurnaan rencanapola dan struktur yang baru
4 DRTRWP sahSimpangan besar
Faktor eksternal tetap
Perlu perubahan danpenyempurnaan RTRW
5 E
RTRWP tidak sahSimpangan kecilFaktor eksternal berubah
Perlu perubahan danpenyempurnaan RTRW(rumusan pola dan struktur yangbaru)
6 FRTRWP tidak sahSimpangan kecilFaktor eksternal tetap
Revisi total (pemutakhiran data,analisis, dan rencana)
7 G
RTRWP tidak sah
Simpangan besarFaktor eksternal berubah
Revisi total (pemutakhiran data,
analisis, dan rencana)
8 HRTRWP tidak sahSimpangan besarFaktor eksternal tetap
Revisi total (pemutakhiran data,analisis, dan rencana)
Pengesahan hasil perbaikan pada dasarnya harus berdasarkan pada tingkat
perubahannya, yaitu apakah suatu perubahan yang dilakukan dalam peninjauan
kembali secara mendasar mengubah arti dari Peraturan Daerah yang lama atau
tidak.
Berdasarkan tingkat perbaikan dari masing-masing tipologi, tata cara
Page 44
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 44/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Pada tipologi A tindak penanganannya adalah perbaikan kecil pada proses
pemanfaatan dan pengendalian, sedangkan tipologi D adalah tindak
penanganan besar pada proses pemanfaatan dan pengendalian sehingga
yang diperlukan dalam tindak penanganannya adalah pemantapan
pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaan RTRW dalam peningkatan
pemanfaatan RTR sebagai dokumen pembangunan daerah dan melakukan
pemantauan dan penertiban.
B. Pengesahan dengan SK Gubernur
Apabila RTRWP masih sah dan faktor eksternal berubah. Namun, perubahan
faktor-faktor eksternal tidak selalu secara signifikan akan berpengaruh
terhadap perubahan mendasar substansi rencana tata ruang seperti
perubahan tujuan, strategi maupun arahan pola dan struktur pemanfaatan
ruang wilayah.
RTRWP yang wilayahnya terjadi perubahan faktor eksternal namun tidak
mengubah tujuan, strategi dan struktur/pola tata ruang dapat dilakukan
peninjauan kembali dengan menyampaikan aturan tambahan dalam rangka
penyesuaian rencana. Dengan demikian pengesahan aturan tambahan tidak
memerlukan birokrasi yang panjang namun dapat disahkan dengan SK
Gubernur sebagai pejabat yang berwenang dalam pengesahan RTRWP.
Tipologi B dan C yang tidak mengalami perubahan mendasar strategi, pola
dan struktur pemanfaatan ruang bisa termasuk dalam katagori ini.
C. Pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri
Apabila terjadi perubahan-perubahan secara mendasar mengenai tujuan,
Page 45
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 45/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Tipologi B dan C dapat masuk kategori prosedur pengesahan ini apabila
terjadi perubahan mendasar mengenai strategi, pola dan struktur
pemanfaatan ruang, sedangkan tipologi E hingga H merupakan RTRWP hasil
peninjauan yang memerlukan revisi secara total, sehingga proses peninjauan
ini akan terjadi perubahan secara mendasar mengenai tujuan, sasaran
strategi serta pola dan struktur tata ruang wilayah.
2.2.9.2 Peninjauan RTRW Kabupaten
Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten (RTRWK) merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala
selama jangka waktu perencanaan berjalan agar selalu memiliki suatu rencana
tata ruang yang berfungsi seperti yang ditetapkan dalam UU No. 24 Tahun 1992
tentang Penataan Ruang. Fungsi dari RTRWK tersebut adalah sebagai pedoman
untuk :
a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang di
wilayah kabupaten.
b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembanganantar kawasan wilayah kabupaten, serta keserasian pembangunan antar
sektor.
c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau
masyarakat.
d. Penyusunan rencana rinci tata ruang Kabupaten.
e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan
pembangunan.
Materi yang diatur dalam peninjauan kembali RTRWK meliputi :
Page 46
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 46/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
e. Tipologi dan tata cara peninjauan kembali RTRWK.
f. Tata cara pengesahan rencana yang telah diperbaiki.
Faktor-faktor yang menyebabkan perlunya peninjauan kembali antara lain
disebabkan faktor ekternal dan internal. Faktor-faktor eksternal yang dapat
mempengaruhi perlunya peninjauan kembali, yaitu:
i. Adanya perubahan dan/atau penyempurnaan peraturan dan/atau rujukan
sistem penataan ruang.
ii. Adanya perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau sektoral dari
tingkat propinsi maupun kabupaten yang berdampak pada pengalokasian
kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang berskala besar.
iii. Adanya ratifikasi kebijaksanaan global yang mengubah paradigma sistem
pembangunan dan pemerintahan serta paradigma perencanaan tata ruang.
iv. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan
seringkali radikal dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam meminimalkan
kerusakan lingkungan.
v. Adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur danpola pemanfaatan ruang, dan memerlukan relokasi kegiatan budidaya
maupun lindung yang ada demi pembangunan pasca bencana.
Sedangkan beberapa faktor internal yang mempengaruhi perlunya peninjauan
kembali adalah:
i. Rendahnya kualitas RTRWK yang dipergunakan untuk penertiban perizinan
lokasi pembangunan, sehingga kurang dapat mengoptimalisasi
perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang cepat dan
dinamis.
Page 47
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 47/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Proses peninjauan kembali merupakan suatu bagian dari keseluruhan
mekanisme dari rangkaian penataan ruang, dan dilakukan secara konsisten
terhadap proses pemanfaatan ruang yang menerima pengaruh dari faktor
internal dan eksternal.
Proses peninjauan kembali RTRWK dilakukan dengan melalui beberapatahapan, yaitu :
i. Evaluasi data dan informasi dari hasil kegiatan pengendalian, dan
pemanfaatan ruang.
ii. Penentuan perlu atau tidaknya peninjauan kembali.
iii. Penentuan tipologi peninjauan kembali berdasarkan kriteria tipologi.
iv. Kegiatan peninjauan berupa analisis, kajian dan evaluasi/penilaian.
v. Kegiatan penyempurnaan RTRW.
vi. Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RTRW.
vii. Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan legitimasi hukum pada materi
RTRW hasil peninjauan kembali.
Sama seperti dalam RTRW Provinsi, maka dalam peninjauan RTRW
Kabupatenpun dikenal adanya tipologi simpangan sebagai berikut :
No. Tipologi Proses
1 A
RTRWK sahSimpangan kecil
Faktor eksternal tetap
Tidak perlu dilakukanpenyempurnaan RTRWK
Masih digunakan sebagai acuanpembangunan daerah kabupaten
2 BRTRWK sahSimpangan kecilFaktor eksternal berubah
Perlu perubahan danpenyempurnaan rencana(pola dan struktur diubah)
RTRWK sah Perlu perubahan dan
Page 48
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 48/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
7 GRTRWK tidak sahSimpangan besarFaktor eksternal berubah
Revisi total (pemutakhiran data,analisis, dan rencana)
8 HRTRWK tidak sahSimpangan besarFaktor eksternal tetap
Revisi total (pemutakhiran data,analisis, dan rencana)
Masing-masing tipologi memiliki tata cara pengesahan rencana atas hasilpeninjauan kembali sebagai berikut ;
A. Tanpa Pengesahan
Apabila peninjauan kembali mempunyai kondisi tidak mempengaruhi isi
kesahan suatu RTRWK. Tipologi yang sesuai dalam katgori ini adalah
tipologi A, dan D.
B. Pengesahan dengan SK Bupati
Apabila RTRWK masih sah dan faktor eksternal berubah, tetapi tidak
merubah tujuan, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang. Dalam
hal dapat dilakukan peninjauan kembali dengan menyampaikan aturan
tambahan dalam rangka penyesuaian rencana. Tipologi yang sesuai dalam
kategori ini adalah tipologi B, dan C.
C. Pengesahan oleh Gubernur Provinsi
Apabila terjadi perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah, maka prosedur pengesahan akan melaluiproses yang utuh yang dimulai dengan penetapan oleh Pemerintah Daerah,
dan pengesahana oleh Gubernur Propinsi. Tipologi yang sesuai dalam
katgori ini adalah tipologi E, hingga H.
Page 49
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 49/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan
pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Berdasarkan pasal
17 Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR), agar pemanfaatan ruang sesuai
dengan rencana Tata Ruang dilakukan pengendalian melalui kegiatan
pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.
Yang dimaksud pengawasan (Pasal 18(1)) dalam ketentuan ini adalah usaha
untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang
ditetapkan dalam rencana tata ruang dan meliputi :
• Pelaporan, yaitu kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai
pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang.
• Pemantauan, yaitu usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan
memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
• Evaluasi, yaitu usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang
dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.
Yang dimaksud penertiban (Pasal 18(2)), yaitu usaha untuk mengambil tindakan
terhadap pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana melalui pemeriksaan
dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan
terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, agar
pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud, yang meliputi sanksi
administrasi, sanksi pidana (kurungan atau denda), dan sanksi perdata terhadap
terhadap pelanggaran/kejahatan yang diatur dalam peraturan perundangan yang
berlaku
Page 50
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 50/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, kegiatan perijinan diperlukan
untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan (atau kegiatan
pemanfaatan ruang) oleh masyarakat, dunia usaha atau swasta, dan pemerintah
dengan arahan pengembangan/pemanfaatan ruang menurut rencana tata ruang.
Jaminan ini penting untuk menjaga ketercapaian tujuan pemanfaatan pada suatu
lokasi, dengan mempertimbangkan kualitas ruang yang ada. Kemudian melalui
perijinan, kegiatan pelaksanaan pembangunan oleh ketiga pihak tadi
memperoleh kepastian hukum.
Dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, perijinan terkait pada
kegiatan pemantauan terhadap macam kegiatan pelaksanaan pembangunan
yang merupakan maksud dari pemberian ijin. Misalnya jika macam kegiatan
pelaksanaan pembangunan yang terkait ke penerbitan ijin lokasi di lingkup
pemanfaatan ruang adalah melaksanakan kegiatan perolehan tanah, maka
kegiatan pengawasan yang dilakukan lembaga/instansi penerbit ijin adalah
melihat seberapa jauh kegiatan perolehan tanah ini telah dilaksanakan sesuai
ketentuan yang ada dalam ijin lokasi tersebut. Penertiban kemudian dilihatsebagai pengenaan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang
ada.
Sejak pemberlakuan UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ,
terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
Hubungan antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang
semula bersifat hirarkis menjadi bersifat Koordinatif, yaitu hanya kewenangan
dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas sektoral (pasal 9 UU Nomor 22
tahun 1999) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi ini merupakan
Page 51
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 51/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga tahapan
tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu
dengan yang lainnya, mengingat selesainya satu kegiatan harus diikuti
dengan kegiatan berikutnya, atau seluruh tahapan kegiatan harus
dilaksanakan secara bersama-sama (simultan),
2. Petunjuk teknis terhadap pola pengelolaan kawasan lindung dan budidaya
tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1997 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTWN).
3. Penjabaran pola pengelolaan kawasan lindung dan budidaya tertuang pada
masing-masing jenjang rencana tata ruang tertuang didalam rencana tata
ruang yang telah disusun dan memiliki kekuatan hukum berupa Peraturan
Daerah.
2.3.1. Sistem Pemanfaatan Lahan
A. Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional
Klasifikasi pemanfaatan lahan menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional didasarkan pada
pertimbangan pada kriteria daya dukung lahan terutama berkaitan dengan
daya dukung fisik lingkungan. Sistem penggunaan lahan berdasarkan
peraturan pemerintah ini terdiri atas dua bagian besar, yaitu kawasan lindung
dan budidaya. Masing-masing didetailkan jenis penggunaan lahan sampai
pada hirarki ke-3.
Tabel 2.1Hirarki Pemanfaatan Lahan
Berdasarkan PP N0. 47 Tahun 1997 tentang RTRWN
Page 52
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 52/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Klasif ikasi Pemanfaatan Tanah
Khirarki 1 Khirarki 2 Khirarki 3
dalamnya hutan kotaKawasan suaka alam cagar alam
suaka margasatwaKawasan pelestarianalam
taman nasional
taman hutan raya
taman wisata alam
Kawasan cagar budaya -
Kawasan rawan bencanaalam
kawasan rawan letusan gunung berapi.
gempa bumi,
tanah longsor,
gelombang pasang dan banjirKawasan lindung lainnya. taman buru;
cagar biosfir;kawasan perlindungan plasma nutfah;kawasan pengungsian satwa;kawasan pantai berhutan bakau.
Budidaya kawasan hutan produksi. kawasan hutan produksi terbatas;
kawasan hutan produksi tetap;
kawasan hutan yang dapat dikonversi
kawasan hutan rakyat. -
kawasan pertanian. kawasan pertanian lahan basah;
kawasan pertanian lahan kering;kawasan tanaman tahunan/perkebunan;
kawasan peternakan;kawasan perikanan
kawasan pertambangan. golongan bahan galian startegis,
golongan bahan galian vital,golongan bahan galian yang tidaktermasuk dalam kedua golongan di atas.
kawasan peruntukanindustri.
tergantung penatapan oleh daerah
kawasan pariwisata.
kawasan permukiman.
Page 53
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 53/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
geologi, geografi, daerah banjir, data pantai dan sungi untuk menetapkan
kawasan bergambut, kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan
bencana. Klasifikasi pemanfaatan lahan menurut Keputusan Presiden No. 32
Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Tabel 2.2Hirarki Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Klasifi kasi Pemanfaatan Tanah
Khirarki 1 Khirarki 2 Khirarki 3
KawasanLindung
kawasan yang memberikanperlindungan kawasan
bawahannya
kawasan hutan lindung
kawasan bergambut
kawasan resapan airKawasan perlindungansetempat
sempadan pantai
sempadan sungaikawasan sekitar danau/waduk
kawasan sekitar mata air
Kawasan suaka alam dan cagarbudaya
Suaka alam
Suaka alam laut dan perairanlainnya
Kawasan pantai berhutan bakauTaman nasional, Taman hutanraya dan taman wisata alam
Kawasan cagar budaya dan ilmupengetahuan
Kawasan rawan bencana alam kawasan rawan letusan gunungberapi.
gempa bumi,
tanah longsor
2.3.2. Pedoman Normatif Pengelolaan Lingkungan
Beberapa pedoman normatif lainnya yang umum dijadikan acuan dalam
Page 54
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 54/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851)
d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian
Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952)
f. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022)
g. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4027)
h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090)
i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan dan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor
Page 55
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 55/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4165)
l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2001 tentang
Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
m. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001.
2.3.3. Pedoman Normatif Gedung dan Bukan Gedung
Pedoman normatif ini umumnya dipergunakan dalam tingkat rencana tata ruang
skala detail. Dalam pedoman tersebut bangunan gedung dan bukan gedung
merupakan wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, dalam pengaturan
bangunan tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban
hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan bukan gedung, setiap
bangunan gedung dan bukan gedung harus memenuhi persyaratan administratif
dan teknis bangunan gedung dan bukan gedung sehingga mampu menunjang
perwujudan bangunan gedung yang fungsional, andal yang dapat menjamin
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan penggunaserta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Landasan Hukum yang umum digunakan adalah ;
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
• Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
Undang Undang No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Permukiman
Page 56
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 56/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
• Keputusan Menteri PekerjaanUmum Nomor 441/KPTS/1998 tentang
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 Lampiran
Nomor 23 tentang Petunjuk Perencanaan Bangunan dan Lingkungan untuk
Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung
• Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang
Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan
2.4. KEDUDUKAN PEDOMAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGDALAM KONTEKS RENCANA TATA RUANG
2.4.1. Umum
Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dalam kedudukannya sebagai
perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penjabaran pengelolaannya
serta dalam pengembangan kawasan pada berbagai jenjang RTR antara lain
akan menunjang ;
1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
2. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan
tertentu.
3. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan
perkotaan.
4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, danprasarana pengelolaan lingkungan.
5. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan
penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan
Page 57
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 57/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
UU No. 24 Tahun 1992
PP No. 47 Tahun 1997
Kepres No. 32 Tahun 1990
Peraturan Pemerintah Terkait
Kepmen KimpraswilNo. 327/KPTS/M/2002
Pedoman Penyusunan danPeninjauan Kembali RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota
RTRWProvinsi/Kabupaten/Kota
Pedoman PengendalianPemanfaatan Ruang
Kawasan BudidayaKawasan Non Budidaya
Gambar 2.2Kedudukan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dalam Konteks Jenjang Rencana Tata Ruang
.
Page 58
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 58/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
• Prinsip-prinsip kompensasi, serta pemberian insentif dan pengenaan dis-
insentif;
• Mekanisme pengawasan (pelaporan, pemantauan, dan evaluasi) dan
mekanisme penertiban (termasuk pengenaan sanksi).
Untuk tingkat penataan ruang kota kedudukan pedoman pengendalian
pemanfaatan ruang lebih didetailkan dalam peraturan zonasi penataan ruang
kota. Secara skematis dapat dilihat pada Gambar 2.3
Gambar 2.3Kedudukan Peraturan Zonasi
PERATURAN ZONASI
RTRW KOTA
RTRK / RTBL
INSTANSI
INSTANSI
RDTRK
Page 59
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 59/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
KEGIATAN
INTENSITAS
TATA MASA BANGUNAN
SARANA DAN
PRASARANA
INDIKASI PROGRAM
MANAJEMEN LAHAN
(KAWASAN)
LAND DEVELOPMENT
(PERSIL, BLOK, SEKTOR
UNDANG-UNDANG
MANEJEMEN LAHAN
PERATURAN ZONASI :
PERATURAN DAN PETA
KELEMBAGAAN DAN
ADMINISTRASI
PERATURAN, PERIJINAN,
PENGAWASAN,
PENERTIBAN,KELEMBAGAAN
Gambar 2.4Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Sistem Penataan Ruang Kota
Page 60
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 60/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
. Gambar 2.5Kedudukan Peraturan Bangunan
Dari gambar tersebut terlihat bahwa pedoman zoning regulation berada pada
tatanan jenjang rencana tata ruang wilayah kota, rencana detail perkotaan dan
rencana tata bangunan/lingkungan (rencana teknik ruang kota). Walaupun
demikian pedoman zonning regulaton tetap mengacu kepada arahan-arahan
yang termuat dalam rencana tata ruang provinsi. Dengan demikian terlihat
bahwa dalam setiap kebijakan yang mengatur ruang (zoning) di tingkat kota,
kriteria umum dan teknisnya senantiasa terkait deng rencana tata ruang wilayah
RTRW PROVINSI NAD
RTRW Kota
RDTR di Kota
RTBL/RTRKKawasan
PeraturanBangunan
PeraturanLingkungan
Zoning Regulation
Page 61
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 61/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Gambar 2.6Struktur Perundang-Undangan Bangunan
Page 62
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 62/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
UU No. 24 Tahun 1992
PP No. 47 Tahun 1997(RWTN)
Kepres No. 32 Tahun 1990(Kawasan Lindung)
Peraturan Pemerintah Terkait
Kepmen KimpraswilNo. 327/KPTS/M/2002
Perpres No 30 Tahun 2005(Rencana Induk Rehab-Rekon)
2.4.3. Kedudukan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di ProvinsiNAD Masa Rehabilitasi Rekontruksi
Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di Wilayah Provinsi NAD disusun
dalam keterkaitannya dengan kondisi pasca bencana alam gempa bumi dan
gelombang tsunami. Mekanisme pedoman pengendalian pemanfaatan ruang
tentunya tetap memiliki keterkaitan denan RTRW Provinsi /Kabupaten /Kota.
Adapun selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.7.
Gambar 2.7Kedudukan Pedoman
Pengendalian
Pemanfaatan RuangDalam Berbagai JenjangPenataan Ruang di
Provinsi NAD
Page 63
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 63/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai beberapa ketentuan umum dan
kriteria teknis substansi tata ruang pada berbagai jenjang rencana tata ruang.
Selain Kepmen Kimpraswil No.327/KPTS/2002 yang sering digunakan sebagai
pedoman penyusunan tata ruang, biasanya juga mengacu kepada UU No. 24
Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. Berikut pada bagian ini akan diuraikan
kriteria-kriteria masing-masing tingkatan penataan ruang, yaitu menyangkut
substansi RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RTRW Kota, RDTR Kawasan,
RTRK atau RTBL, serta penyusunan tata ruang pada tingkatan yang lebih
rendah yaitu Penyusunan Tata Ruang Desa, atau di wilayah Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) dikenal sebagai Village Planning.
Secara umum substansi masing-masing tingkatan penataan ruang menurut UU
No 24 tahun 1992 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1Substansi Masing-Masing Tingkatan Perencanaan Tata Ruang Berdasarkan
Undang-Undang No.24/1992.
SUBSTANSIRTRW NASIONAL
SUBSTANSIRTRW PROVINSI
SUBSTANSIRTRW KABUPATEN / KOTA
RTRW Nasional RTRW Provinsi merupakan RTRW Kabupaten / kota meru-
3
P P d P d li P f t R
Page 64
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 64/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
keamanan.2. Struktur dan pola
pemanfa-atan ruangwilayah nasional.
3. Kriteria dan polapengelo-laankawasan lindung,kawasan budi daya,
dan kawasantertentu.
3. Pedoman Pengendalianpemanfaatan ruang.
4. Pedoman Pengendalianpemanfaatan ruang.
RTRW Nasional berisi :1. Penetapan kawasan
lindung, kawasanbudi daya, dankawasan tertentuyang ditetapkansecara nasional.
2. Norma dan kriteriapeman-faatan ruang.
3. Pedomanpengendalianpemanfaatan ruang
RTRW Provinsi, berisi :1. Arahan Pengelolaan kawas-
an lindung dan kawasanbudidaya.
2. Arahan pengelolaan kawas-an perdesaan, kawasanperkotaan, dan kawasantertentu.
3. Arahan pengembangankawasan sistem pusatpermukiman, kehutanan,pertanian, pertambangan,perindustrian, pariwisata, dankawasan lainnya.
4. Arahan pengembangan sis-tem pusat permukiman
perdesaan dan perkotaan.5. Arahan pengembangan
sistem prasarana wilayahyang meliputi prasaranatransportasi, telekomunikasi,energi, pengairan, danprasarana pengelolaanlingkungan.
6. Arahan pengembangan
kawasan diprioritaskan.7. Arahan kebijaksanaan tataguna tanah, tata guna air,tata guna udara, dan tataguna sumber daya alamlainnya, serta memperhatikan
RTRW Kabupaten / kota, berisi :1. Pengelolaan kawasan lindung
dan kawasan budi-daya.2. Pengelolaan kawasan per-
desaan, kawasan perkotaan, dankawasan tertentu.
3. Sistem kegiatan pembangunandan sistem permu-kimanperdesaan dan perkotaan.
4. Sistem prasarana transportasi,telekomunikasi, energi,pengairan, dan prasaranapengelolaan lingkungan.
5. Penatagunaan tanah, pena-tagunaan air, penata-gunaanudara, dan penatagunaan sumber
daya alam lainnya, sertamemperhatikan keter-paduandengan sumber daya manusiadan sumber daya buatan.
Pen s nan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan R ang
Page 65
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 65/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
keterkaitan, dankeseimbanganperkembangan antarwilayah sertakeserasian antarsektor.
3. Pengarahan lokasiinvestasi yang
dilaksanakan peme-rintah dan ataumasyarakat.
4. Penetapan ruangwilayah Provinsi danwilayah kabupaten /kota.
wilayah Provinsi sertakeserasian antar sektor.
3. Pengarahan lokasi investasiyang dilaksanakan pemerin-tah dan atau masyarakat.
4. Penataan ruang wilayahkabupaten / kota yangmerupakan dasar dalam
pengawasan terhadapperijinan lokasipembangunan.
Kabupaten / kota sertakeserasian antar sektor.
3. Penetapan lokasi investasi yangdilaksanakan peme-rintah danatau masyarakat di kabupaten /kota.
4. Penyusunan rencana rinci tataruang di kabupaten / kota.
5. Pelaksanaan pembangunandalam memanfaatkan ruang bagikegiatan pemba-ngunan.
Rencana tata ruang wilayahkabupaten / kota menjadi dasaruntuk penerbitan perijinan lokasipembangunan.
Jangka waktu RTRWNasional adalah 25tahun.
Jangka waktu RTRW Provinsiadalah 15 tahun.
Jangka waktu RTRW Kabupaten /kota adalah 10 tahun.
RTRW Nasionalditetapkan denganPeraturan Pemerintah.
RTRW Provinsi ditetapkandengan peraturan daerah.
RTRW Kabupaten / Kotaditetapkan dengan peraturandaerah.
Sumber : UU No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
3.1. KETENTUAN UMUM DAN KRITERIA TEKNIS PERENCANAANRUANG PROVINSI
Dalam jenjang perencanaan, RTRW Provinsi tidak hanya berbeda dalam hal
tingkat ketelitian (skala) peta dan jangka waktu perencanaannya namun jugadalam hal substansi yang terkandung di dalamnya. Apabila RTRW
Kabupaten/Kota adalah berupa rencana dan indikasi program pembangunan
internal kabupaten/kota, maka RTRW Provinsi pada jenjang di atasnya
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Page 66
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 66/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Tabel 3.2Kriteria Umum, Teknis, dan Aturan Normatif Bagi Substansi RTRW Provinsi
KRITERIA TEKNIS KETERANGAN NORMATIF
I. KAWASAN LINDUNG A. Kawasan yang member ikan per lindungan
bawahannya.
a. Kawasan Hutan Lindung :- Kelas lereng, jenis tanah dan intensitas
hujan setelah masing-masing dikalikandengan angka penimbang mempunyai
jumlah nilai 175 atau lebih.- Kelerengan lapangan 40 % atau lebih.- Ketinggian diatas permukaan laut 2000 m
atau lebih.- Tanah sangat peka terhadap erosi dengan
lereng lapangan lebih dari 15 %- Merupakan daerah resapan air.- Merupakan daerah perlindungan pantai.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997
tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197No. 68, Tambahan Lembaran NegaraNo. 3699).
- PP No. 47 tahun 1997 TentangRTRWN
- PP No. 44 tahun 2004 TentangPerencanaan Hutan
- Keputusan Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteriadan Tata Cara Penetapan HutanLindung.
b. Kawasan Bergambut :- Kawasan tanah bergambut dengan
ketebalan 3 meter atau lebih yangterdapat dibagian hulu sungai dan rawa.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197No. 68, Tambahan Lembaran NegaraNo. 3699).
- PP 47 tahun 1997
c. Kawasan Resapan Air :- Bercurah hujan tinggi, struktur tanah
mudah meresapkan air dan mempunyaigeomorfologi yang mampu meresapkanair hujan secara besar-besaran.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197No. 68, Tambahan Lembaran NegaraNo. 3699).
- PP 47 tahun 1997
B. Kawasan Perlindungan Setempata. Kawasan Sempadan Pantai
- Daratan sepanjang tepian yang lebarnyaproporsional dengan bentuk dan kondisifisik pantai minimal 100 meter dari titik
- Undang-undang No. 23 tahun 1997tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197No 68 Tambahan Lembaran Negara
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Page 67
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 67/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
- Garis sempadan sungai yang bertangguldan tidak bertanggul yang berada diwilayah perkotaan dan sepanjang jalanditetapkan tersendiri oleh pejabat yangberwenang.
- Sekurangnya 100 meter dai kiri kanansungai besar dan 50 meter di kiri kanananak sungai yang berada diluar
pemukiman.- Di kawasan pemukiman berupasempadan sungai yang diiperkirakancukup untuk dibangun jalan inspeksiantara 10 – 15 meter
c. Kawasan Sekitar Mata Air KawasanSekitar Danau / Waduk- Daratan sepanjang tepian danau / waduk
yang lebarnya proporsional denganbentuk dan kondisi fisik danau / waduk
antara 50 – 100 meter dari titik pasangtertinggi kearah darat.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197No. 68, Tambahan Lembaran Negara
No. 3699).- PP 47 tahun 1997
d. Kawasan Sekitar Mata Air- Kawasan di sekeliling mata air yang
mempunyai manfaat penting untukmempertahankan kelestarian fungsi mataair dengan kriterian jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197No. 68, Tambahan Lembaran NegaraNo. 3699).
- PP 47 tahun 1997
e. Kawasan Terbuka Hijau Kota - Terletak didalam wilayah perkotaan atau
sekitar kota denganluas hutan minimal0,25 hektar.
- Terbentuk dari komunitas tumbuhan yangberbentuk kompak pada satu hamparan,berbentuk jalur atau merupakan kombinasi
dari bentuk kompak dan bentuk jalur.- Jenis tanaman hutan kota adalah tanamantahunan berupa pohon-pohonan, bukantanaman hias atau herba, dari berbagai
jenis baik jenis asing maupun jenis asliatau domestik.
PP No. 47 tahun 1997- Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau
kota termasuk didalamnya hutan kotaantara lain dikawasan pemukiman,industri, tepi sungai/pantai/jalan yangberada dikawasan perkotaan.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Page 68
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 68/174
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
manusia.- Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar
manunjang pengelolaan yang efektifdengan daerah penyangga yang luas.
- Ciri khas dan satu-satunya contoh disuatudaerah yang memerlukan konservasi.
3419).
- Undang-undang No.5 tahun 1992tentang Benda Cagar Budaya.
- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun1993 tentang Benda Cagar Budaya.
- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun1998 tentang Kawasan Suaka Alamdan Kawasan Pelestarian Alam.
b. Kawasan Suaka Margasatwa- Sebagai tempat hidup dan
perkembangbiakan satu jenis satwa yangperlu dikonservasi.- Keanekaragaman satwanya tinggi.
- Tempat dan kehidupan bagi jenis satwamigran tertentu.
- Luasnya cukup sebagai tempat habitat
D. Kawasan Pelestarian Alam a. Kawasan Taman Nasional
- Mempunyai luas yang cukup untuk
kelangsungan proses ekologi secaraalami.
- Satu atau beberapa ekosistemdidalamnya secara materi atau fisik tidakdapa diubah oleh eksploitasi maupunpendudukan oleh manusia.
- Keadaan alam asli dan alami untukdikembangkan sebagai wisata alam.
- Kawasan yang dapat dibagi dalam zona
inti, zona pemanfaatan dan zona lainnyayang mendukung pelestarian alam danekosistemnya
b. Kawasan Taman Hutan Raya1. Wilayah dengan ciri khas baik asli
maupun buatan yang ekosistemnyamasih utuh ataupun sudah berubah.
2. Memiliki keindahan alam, tumbuhan,satwa dan gejalan alam.
3. Mudah dijangkau dan dekat dengan pusatpemukiman penduduk.4. Luas wilayah memungkinkan untuk
pembangunan koleksi tumbuhan / satwabaik jenis asli atupun tidak asli.
- PP No. 47 tahun 1997 TentangRTRWN
- PP No. 44 tahun 2004 TentangPerencanaan Hutan
c. Kawasan Taman Wisata Alam
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Page 69
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 69/174
yPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
pemukiman penduduk
d. Kawasan Cagar Budaya- Tempat dan ruang disekitar bangunan
bernilai budaya tingi, situs purbakala dankawasan yang bentuk geologinyamempunyai manfaat yang tinggi untukilmu pengetahuan.
- Undang-undang No. 5 tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya(Lembaran Negara Tahun 1990 No.49, tambahan Lembaran Negara No.3419).
1. Kawasan Rawan Bencana Alam- Kawasan yang berpotensi tinggi
mengalami bencana alam seperti letusangunung berapi, gempa bumi, tanahlongsor serta gelombang pasang danbanjir
- Undang-undang No. 23 tahun 1997tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197No. 68, Tambahan Lembaran NegaraNo. 3699).
2. Kawasan Lindung Lainnyaa. Kawasan Taman Buru
- Areal luasnya cukup dan tidakmembahayakan.
- Terdapat satwa buru yangdikembangbiakkan untuk perburuansecara teratur yang mengutamakan segirekreasi, olah raga, dan kelestarian satwa.
- Undang-undang No.5 tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya.- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun
1993 tentang Benda Cagar Budaya.- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun
1998 tentang Kawasan Suaka Alamdan Kawasan Pelestarian Alam.
b. Kawasan Cagar Biosfer- Kawasan yang keperwakilan
ekosistemnya masih alami dan kawasan
yang sudah mengalami degradasi,modifikasi atau binaan.
- Komunitas alamnya unik, langka danindah.
- Bentang alamnya luas agar interaksiantara komunitas alami dengan manusiadapat harmonis.
- Tempat pemantauan perubahan ekologimelalui kegiatan penelitian dan
pendidikan.
- Undang-undang No.5 tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya.- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun
1993 tentang Benda Cagar Budaya.- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun
1998 tentang Kawasan Suaka Alamdan Kawasan Pelestarian Alam.
c. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah- Memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang
tidak terdapat dikawasan konservasitertentu.
- Luasnya harus memungkinkan untuk
- Undang-undang No.5 tahun 1992tentang Benda Cagar Budaya.
- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun1993 tentang Benda Cagar Budaya.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Page 70
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 70/174
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau- Minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan
air pasang tertinggi dan terendah tahunandiukur dari garis air surut terendah kearahdarat
Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998tentang Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam.
II. KAWASAN BUDIDAYA A. Kawasan Hutan Produksi1. Kawasan Hutan Produksi terbatas
- Faktor kelas lereng, jenis tanah daninternsitas hujan setelah dikalikan denganangka penimbang mempunyai nilai (skor)125-174, diluar hutan Suaka alam danHutan Pelestarian Alam.
- Digunakan untuk budi daya hutan alamyang bermanfaat
- Keputusan Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteriadan Tata Cara Penetapan Hutan
Lindung.- Keputusan Menteri Pertanian No.682/Kpts/Um/8/1981 tentangPengertian dan Tata Cara PenentuanLuas Hutan Optimal dan HutanProduksi yang dapat Dikonversi sertaHutan Produksi Tetap.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria danTata Cara Penetapan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan No. 170/Kpts-II/2000tentang Penunjukan Kawasan Hutandan Perairan di Wilayah PropinsiDaerah Istimewa Aceh.
- Keputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria danStandar Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan No.
70/Kpts-II/2001 tentang PenetapanKawasan Hutan, Perubahan Statusdan Fungsi Kawasan Hutan.
- PP No. 47 tahun 1997 TentangRTRWN
- PP No. 44 tahun 2004 TentangPerencanaan Hutan Pemanfaatannya untuk
menunjang kepentinganpembangunan dengan produksisecara terbatas dan untukkepentingan umum terbatas.
Pemanfaatannya untukmenunjang kepentingan
2. Kawasan Hutan Produksi Tetap- Faktor kelas lereng, jenis tanah dan
intensitas hujan, setelah masing-masing
dikalikan dengan angka penimbangmempunyai nilai (skor) 124 atau kurang,diluar Hutan Suaka Alam dan HutanPelastarian Alam.
- Digunakan untuk budi daya hutan alamdan tanaman yang memberi manfaat.
3. Kawasan Hutan Rakyat- Luas minimal 0,25 ha berfungsi
hidrologis/pelestarian ekosistem, luas
penutupan tajuk minimal 50 % danmerupakan tanaman cepat tumbuh.
- Digunakan untuk kegiatan hutan rakyatyang bermanfaat
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangP B Di P i i NAD d NIAS
Page 71
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 71/174
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
B. Kawasan Pertaniana. Kawasan Pertanian Lahan Basah
- Ketinggian < 1000 meter (daerah rendah)- Kelerengan < 40 %- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm- Curah hujan antara 1500 – 4000 mm pertahun.- Berada pada daerah endapan aluvial/endapan
banjir dan batuan lunak dengan muka air tanahdangkal
PP No. 47 tahun 1997 TentangRTRWN e.1.Kawasan pertanian dengan
sistem pengelolaan yangmemerlukan air (gilir musimatau terus menerus sepanjangtahun) dengan tanaman utamapadi/sagu dan ataudibudidayakan untuk usaha taniperikanan.
e.2.Areal lahan yang keadaan dansifat fisiknya mempunyai tingkatkesesuaian yang tinggi bagitanaman palawija danholtikultura (kebun rakyat,tanaman holtikultura, palawija,padi ladang, dan dapat
dibudidayakan untuk usaha tanipeternakan.
e.3Areal yang diperuntukkanuntuk jenis tanamankeras/tahunan sebagaitanaman utama yang dikeloladengan teknologi sederhanasampai tinggi danmemperhatikan asas
konservasi tanah dan air(perkebunan besar atau rakyatdan hutan produksi). Dalamkawasan ini dimungkinkanadanya budidaya permukimanterbatas.
b. Kawasan Pertanian Lahan Kering - Ketinggian < 1000 meter- Kelerengan < 40 %- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm- Curah hujan antara 1500 – 4000 mm per tahun
c. Kawasan Perkebunan - Ketinggian < 2000 meter- Kelerengan < 40 %
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm- Curah hujan > 1500 mm per tahun
C. Kawasan Pertambangan- Memberikan dampak perkembangan terhadap
pusat pengolahan hasil pertanian sepertikawasan industri dan peternakan.
- Memiliki akses terhadap pasar lokal, regional,nasional dan internasional (pelabuhan laut,angkutan sungai, jalan raya dan kereta api).
- Didukung ketersediaan tenaga kerja.
PP No. 47 tahun 1997 TentangRTRWN - Kawasan Pertambangan
Terbuka (surface mining):kawasan pertambangandimana semua kegiatanpenggaliannya dilakukan
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Be ca a Di P o i si NAD da NIAS
Page 72
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 72/174
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
D. Kawasan Industri- Memberi dampak perkembangan terhadap pusat
produksi seperti kawasan pertanian,pertambangan, perikanan dan peternakan.
- Mempunyai akses terhadap pasar lokal, regional,nasional dan internasional
PP No. 47 tahun 1997 TentangRTRWN - Kawasan Industri yang
Mendekati Bahan Baku :industri kimia dasar (ammonia,semen, clinker, kaca, pulp dankertas, industri organik dananorganik) industri mesin danlogam dasar (besi baja,aluminium, tembaga, timah,kereta api, pesawat terbang,kapal, alat-alat berat lainnya)Kawasan Industri yangMendekati Pasar : Industrianeka pangan, industri anekatekstil dan kimia, industri anekalistrik dan logam, industri
aneka bahan bangunan danumum.
E. Kawasan Pariwisata- Memberi dampak perkembangan terhadap pusat
produksi seperti kawasan pertanian, perikanandan perkebunan.
- Mempunyai akses terhadap pasar lokal, regional,nasional dan internasional (pelabuhan laut,
terminal kargo, angkutan sungai, bandar udara, jalan raya dan kereta api)
- Didukung ketersediaan tenaga kerja.- Jauh dari kegiatan yang memproduksi polusi
tinggi (industri, tambang, TPA, pasarternak/ikan).
- Didukung sarana dan prasarana pendukung(pasar/kios hasil kerajinan, akomodasi, energilistrik, telepon, air bersih, persampahan, sanitasi
jaringan jalan).- Mempunyai hubungan yang erat dengan
kawasan industri kecil (handycraft), pusatbudaya masyarakat/kesenian, bangunanpertunjukan
PP No. 47 tahun 1997 TentangRTRWN - Kawasan Wisata Alam : lebih
menonjolkan panorama alam,dilengkapi dengan jasa
pelayanan makan, minum,akomodasi. Wisata alam dibagilagi menjadi dua yaitu wisatapegunungan dan wisata bahari.
- Kawasan Wisata Buatan :terdiri dari wisata sejarah danbudaya, dan taman rekreasi.
A. RENCANA SISTEM PRASARANA WILAYAH
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 73
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 73/174
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
- Rencana pembangunan/pengembanganpelabuhan sesuai dengan rencana tata ruangdan kelayakannya.
- Rencana pembangunan/pengembangan bandarudara, sesuai dengan rencana tata ruang dankelayakannya.
pengembangan semuawilayah di tingkat nasional,dengan menghubungkansemua simpul jasa distribusiyang berwujud pusat-pusatkegiatan.
(3) Sistem jaringan jalansekunder sebagaimanadimaksud pada ayat (1)merupakan sistem jaringan
jalan dengan perananpelayanan distribusi barangdan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.
(4) Ketentuan lebih lanjutmengenai sistem jaringan
jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dalamperaturan pemerintah.
b. Rencana Sistem Prasarana PengairanDirumuskan dalam rangka pengembangan sistemprasarana pengairan untuk, penyediaan air bakubagi kebutuhan domestik dan industri, dan untukpengembangan pertanian. Isi Rencana SistemPrasarana Pengairan adalah sistem jaringanpengairan, fungsi dan pelayanan prasarana
pengairan
Peraturan Daerah Provinsi DaerahIstimewa Aceh No. 9 tahun 1995tentang Rencana Tata RuangWilayah Provinsi (RTRWP)Daerah Istimewa Aceh.
c. Rencana Sistem Prasarana TelekomunikasiRencana Sistem Prasarana Telekomunikasidirumuskan untuk meningkatkan kemudahanpelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha danmasyarakat.
Peraturan Daerah Provinsi DaerahIstimewa Aceh No. 9 tahun 1995tentang Rencana Tata RuangWilayah Provinsi (RTRWP)Daerah Istimewa Aceh.
d. Rencana Sistem Prasarana Energi
Rencana Sistem Prasarana Energi dirumuskanuntuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhanenergi dan kelistrikan bagi kegiatan permukiman,produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Aceh No. 9 tahun 1995tentang Rencana Tata RuangWilayah Provinsi (RTRWP)Daerah Istimewa Aceh.
e Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 74
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 74/174
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
B. RENCANA PENATAGUNAAN TANAH, AIR,UDARA, HUTAN DAN SUMBERDAYA ALAMLAINNYA
a. Rencana Penatagunaan TanahRencana Penatagunaan Tanah adalah upaya-upaya penguasaan, penggunaan, danpemanfaatan tanah agar sesuai dengan RencanaStruktur dan Pola Pemanfaatan Ruang yangmeliputi pengaturan antara hak dan kewajibanmasing-masing pemegang hak atas tanah
Undang-undang No. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran NegaraTahun 1960 No. 104, TambahanLembaran Negara No. 2034)
b. Rencana Penatagunaan AirRencana Penatagunaan Air meliputi pengaturanpenguasaan, penggunaan dan pemanfaatan airdan sumber air yang berwujud lokasi, kuantitas,kualitas, dimensi waktu, jenis dan variasipemanfaatan air untuk menjamin kebutuhan akanair dan menserasikan penggunaan air untukkegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, pengendalian
banjir dan usaha-usaha pelestarian air. Isi RencanaPenatagunaan Air antara lain adalah:
− Pengaturan kebutuhan air untuk masing-masingkegiatan dalam rangka menjaga neraca air;
− Penetapan prioritas kebutuhan air berdasarkanrencana tata ruang;
− Pengaturan tata cara dan prosedur pengelolaansumber-sumber air;
− Pengaturan tata cara dan prosedur pengolahan
air serta teknologi yang diterapkan;− Pengaturan tata cara dan prosedur
pengusahaan air.
- Undang-undang No. 5 tahun1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (LembaranNegara Tahun 1990 No. 49,tambahan Lembaran NegaraNo. 3419).
- Undang-undang No. 23 tahun1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup (LembaranNegara tahun 197 No. 68,Tambahan Lembaran NegaraNo. 3699).
- Peraturan Pemerintah No. 68tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan KawasanPelestarian Alam.- Peraturan Pemerintah No. 68
tahun 1998 tentang KawasanSuaka Alam dan KawasanPelestarian Alam.
c. Rencana Penatagunaan UdaraRencana Penatagunaan Udara dirumuskan untukdapat menjamin keselamatan penerbangan danmenjaga kualitas udara.
- PP No. 47 tahun 1997 TentangRTRWN
d. Rencana Penatagunaan HutanRencana Penatagunaan Hutan meliputi pengaturanpengendalian kegiatan-kegiatan permukiman dan
- Peraturan Pemerintah No. 34tahun 2002 tentang Tata Hutandan Penyusunan Rencana
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 75
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 75/174
Pasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
- Keputusan Menteri PertanianNo. 837/Kpts/Um/11/1980tentang Kriteria dan Tata CaraPenetapan Hutan Lindung.
e. Rencana Penatagunaan Sumberdaya AlamLainnyaRencana Penatagunaan Sumberdaya AlamLainnya meliputi pengaturan penguasaan,pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alamlainnya dalam rangka mewujudkan RencanaStruktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten.
Undang-undang No. 5 tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya(Lembaran Negara Tahun 1990No. 49, tambahan LembaranNegara No. 3419).
3.2. KETENTUAN UMUM DAN KRITERIA TEKNIS PERENCANAANRUANG KABUPATEN
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai beberapa ketentuan umum dan
kriteria teknis substansi tata ruang pada jenjang RTRW Kabupaten. Selain
Kepmen Kimpraswil No.327/KPTS/2002 yang sering digunakan sebagai
pedoman penyusunan tata ruang, biasanya juga mengacu kepada UU No. 24
Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. Berikut pada bagian ini akan diuraikan
kriteia-kriteria umum dan teknis yang dipergunakan dalam substansi RTRW
Kabupaten.
Secara umum substansi RTRW Kabupaten menurut UU No 24 tahun 1992
adalah merupakan penjabaran RTRW Provinsi dalam strategi pelaksanaan
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten / kota, yang meliputi :
• Tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan
keamanan.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 76
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 76/174
• Pengelolaan kawasan per-desaan, kawasan perkotaan, dan kawasan
tertentu.
• Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permu-kiman perdesaan dan
perkotaan.
• Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan
prasarana pengelolaan lingkungan.• Penatagunaan tanah, pena-tagunaan air, penata-gunaan udara, dan
penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keter-
paduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
RTRW Kabupaten, menjadi pedoman untuk :
• Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten
/ kota.
• Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseim-bangan perkembangan
antar wilayah Kabupaten / kota serta keserasian antar sektor.
• Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan peme-rintah dan atau
masyarakat di kabupaten / kota.• Penyusunan rencana rinci tata ruang di kabupaten / kota.
• Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan
pembangunan.
Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan
perijinan lokasi pembangunan. Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 10
tahun. RTRW Kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun rincian
kriteria teknis substansi RTRW Kabupaten dapat dilihat lebih jelas pada
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 77
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 77/174
Tabel 3.3Kriteria Umum, Teknis, dan Aturan Normatif Bagi Substansi RTRW Kabupaten
KRITERIA TEKNIS KETERANGAN NORMATIF
I. KAWASAN LINDUNG A. Kawasan yang member ikan per lindungan
bawahannya.
a. Kawasan Hutan Lindung :- Kelas lereng, jenis tanah dan intensitas
hujan setelah masing-masing dikalikandengan angka penimbang mempunyai
jumlah nilai 175 atau lebih.- Kelerengan lapangan 40 % atau lebih.- Ketinggian diatas permukaan laut 2000 m
atau lebih.- Tanah sangat peka terhadap erosi dengan
lereng lapangan lebih dari 15 %- Merupakan daerah resapan air.- Merupakan daerah perlindungan pantai.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997
tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197No. 68, Tambahan Lembaran NegaraNo. 3699).
- PP No. 47 tahun 1997 TentangRTRWN
- PP No. 44 tahun 2004 TentangPerencanaan Hutan
- Keputusan Menteri Pertanian No.
837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteriadan Tata Cara Penetapan HutanLindung.
b. Kawasan Bergambut :- Kawasan tanah bergambut dengan
ketebalan 3 meter atau lebih yangterdapat dibagian hulu sungai dan rawa.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197No. 68, Tambahan Lembaran NegaraNo. 3699).
- PP 47 tahun 1997
c. Kawasan Resapan Air :- Bercurah hujan tinggi, struktur tanah
mudah meresapkan air dan mempunyaigeomorfologi yang mampu meresapkanair hujan secara besar-besaran.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197No. 68, Tambahan Lembaran NegaraNo. 3699).
- PP 47 tahun 1997
B. Kawasan Perlindungan Setempata. Kawasan Sempadan Pantai
- Daratan sepanjang tepian yang lebarnyaproporsional dengan bentuk dan kondisif
- Undang-undang No. 23 tahun 1997tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 78
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 78/174
yang berwenang.- Garis sempadan sungai yang bertanggul
dan tidak bertanggul yang berada diwilayah perkotaan dan sepanjang jalanditetapkan tersendiri oleh pejabat yangberwenang.
- Sekurangnya 100 meter dai kiri kanansungai besar dan 50 meter di kiri kanananak sungai yang berada diluar
pemukiman.- Di kawasan pemukiman berupa
sempadan sungai yang diiperkirakancukup untuk dibangun jalan inspeksiantara 10 – 15 meter
c. Kawasan Sekitar Mata Air KawasanSekitar Danau / Waduk- Daratan sepanjang tepian danau / waduk
yang lebarnya proporsional dengan
bentuk dan kondisi fisik danau / wadukantara 50 – 100 meter dari titik pasangtertinggi kearah darat.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197
No. 68, Tambahan Lembaran NegaraNo. 3699).
- PP 47 tahun 1997
d. Kawasan Sekitar Mata Air- Kawasan di sekeliling mata air yang
mempunyai manfaat penting untukmempertahankan kelestarian fungsi mataair dengan kriterian jari-jari sekurang-
kurangnya 200 meter.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197No. 68, Tambahan Lembaran Negara
No. 3699).- PP 47 tahun 1997
e. Kawasan Terbuka Hijau Kota - Terletak didalam wilayah perkotaan atau
sekitar kota denganluas hutan minimal0,25 hektar.
- Terbentuk dari komunitas tumbuhan yangberbentuk kompak pada satu hamparan,berbentuk jalur atau merupakan kombinasidari bentuk kompak dan bentuk jalur.
- Jenis tanaman hutan kota adalah tanamantahunan berupa pohon-pohonan, bukantanaman hias atau herba, dari berbagai
jenis baik jenis asing maupun jenis asli
PP No. 47 tahun 1997- Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau
kota termasuk didalamnya hutan kotaantara lain dikawasan pemukiman,industri, tepi sungai/pantai/jalan yangberada dikawasan perkotaan.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 79
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 79/174
masih asli dan tidak atau belum diganggumanusia.
- Mempunyai luas dan bentuk tertentu agarmanunjang pengelolaan yang efektifdengan daerah penyangga yang luas.
- Ciri khas dan satu-satunya contoh disuatudaerah yang memerlukan konservasi.
49, tambahan Lembaran Negara No.3419).
- Undang-undang No.5 tahun 1992tentang Benda Cagar Budaya.
- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun1993 tentang Benda Cagar Budaya.
- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun1998 tentang Kawasan Suaka Alamdan Kawasan Pelestarian Alam.
b. Kawasan Suaka Margasatwa- Sebagai tempat hidup dan
perkembangbiakan satu jenis satwa yangperlu dikonservasi.
- Keanekaragaman satwanya tinggi.
- Tempat dan kehidupan bagi jenis satwamigran tertentu.
- Luasnya cukup sebagai tempat habitat
D. Kawasan Pelestarian Alam a. Kawasan Taman Nasional
- Mempunyai luas yang cukup untukkelangsungan proses ekologi secaraalami.
- Satu atau beberapa ekosistemdidalamnya secara materi atau fisik tidakdapa diubah oleh eksploitasi maupunpendudukan oleh manusia.
- Keadaan alam asli dan alami untukdikembangkan sebagai wisata alam.
- Kawasan yang dapat dibagi dalam zonainti, zona pemanfaatan dan zona lainnyayang mendukung pelestarian alam danekosistemnya
b. Kawasan Taman Hutan Raya- Wilayah dengan ciri khas baik asli maupun
buatan yang ekosistemnya masih utuhataupun sudah berubah.
- Memiliki keindahan alam, tumbuhan,satwa dan gejalan alam.
- Mudah dijangkau dan dekat dengan pusatpemukiman penduduk.
- Luas wilayah memungkinkan untukpembangunan koleksi tumbuhan / satwabaik jenis asli atupun tidak asli.
- PP No. 47 tahun 1997 TentangRTRWN
- PP No. 44 tahun 2004 TentangPerencanaan Hutan
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 80
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 80/174
- Mudah dijangkau dan dekat denganpemukiman penduduk
d. Kawasan Cagar Budaya- Tempat dan ruang disekitar bangunan
bernilai budaya tingi, situs purbakala dankawasan yang bentuk geologinyamempunyai manfaat yang tinggi untukilmu pengetahuan.
- Undang-undang No. 5 tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya(Lembaran Negara Tahun 1990 No.49, tambahan Lembaran Negara No.3419).
3. Kawasan Rawan Bencana Alam- Kawasan yang berpotensi tinggi
mengalami bencana alam seperti letusangunung berapi, gempa bumi, tanahlongsor serta gelombang pasang danbanjir
- Undang-undang No. 23 tahun 1997tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197No. 68, Tambahan Lembaran NegaraNo. 3699).
4. Kawasan Lindung Lainnyaa. Kawasan Taman Buru
- Areal luasnya cukup dan tidakmembahayakan.
- Terdapat satwa buru yangdikembangbiakkan untuk perburuansecara teratur yang mengutamakan segirekreasi, olah raga, dan kelestarian satwa.
- Undang-undang No.5 tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya.- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun
1993 tentang Benda Cagar Budaya.- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun
1998 tentang Kawasan Suaka Alamdan Kawasan Pelestarian Alam.
b. Kawasan Cagar Biosfer- Kawasan yang keperwakilan
ekosistemnya masih alami dan kawasan
yang sudah mengalami degradasi,modifikasi atau binaan.- Komunitas alamnya unik, langka dan
indah.- Bentang alamnya luas agar interaksi
antara komunitas alami dengan manusiadapat harmonis.
- Tempat pemantauan perubahan ekologimelalui kegiatan penelitian danpendidikan.
- Undang-undang No.5 tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya.- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun1993 tentang Benda Cagar Budaya.
- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun1998 tentang Kawasan Suaka Alamdan Kawasan Pelestarian Alam.
c. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah- Memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang
tidak terdapat dikawasan konservasitertentu.
- Luasnya harus memungkinkan untuk
- Undang-undang No.5 tahun 1992tentang Benda Cagar Budaya.
- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun1993 tentang Benda Cagar Budaya.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 81
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 81/174
e. Kawasan Pantai Berhutan Bakau- Minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan
air pasang tertinggi dan terendah tahunandiukur dari garis air surut terendah kearahdarat
Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998tentang Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam.
II. KAWASAN BUDIDAYA A. Kawasan Hutan Produksi1. Kawasan Hutan Produksi terbatas
- Faktor kelas lereng, jenis tanah dan
internsitas hujan setelah dikalikan denganangka penimbang mempunyai nilai (skor)125-174, diluar hutan Suaka alam danHutan Pelestarian Alam.
- Digunakan untuk budi daya hutan alamyang bermanfaat
- Keputusan Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteriadan Tata Cara Penetapan HutanLindung.
- Keputusan Menteri Pertanian No.682/Kpts/Um/8/1981 tentangPengertian dan Tata Cara PenentuanLuas Hutan Optimal dan HutanProduksi yang dapat Dikonversi sertaHutan Produksi Tetap.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria danTata Cara Penetapan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan No. 170/Kpts-II/2000tentang Penunjukan Kawasan Hutandan Perairan di Wilayah PropinsiDaerah Istimewa Aceh.
- Keputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria danStandar Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Keputusan Menteri Kehutanan No.
70/Kpts-II/2001 tentang PenetapanKawasan Hutan, Perubahan Statusdan Fungsi Kawasan Hutan.
- PP No. 47 tahun 1997 TentangRTRWN
- PP No. 44 tahun 2004 TentangPerencanaan Hutan Pemanfaatannya untuk
menunjang kepentingan
pembangunan dengan produksisecara terbatas dan untukkepentingan umum terbatas.
Pemanfaatannya untukmenunjang kepentingan
2. Kawasan Hutan Produksi Tetap- Faktor kelas lereng, jenis tanah dan
intensitas hujan, setelah masing-masing
dikalikan dengan angka penimbangmempunyai nilai (skor) 124 atau kurang,diluar Hutan Suaka Alam dan HutanPelastarian Alam.
- Digunakan untuk budi daya hutan alamdan tanaman yang memberi manfaat.
3. Kawasan Hutan Rakyat- Luas minimal 0,25 ha berfungsi
hidrologis/pelestarian ekosistem, luas
penutupan tajuk minimal 50 % danmerupakan tanaman cepat tumbuh.- Digunakan untuk kegiatan hutan rakyat
yang bermanfaat
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 82
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 82/174
C. Kawasan Pertaniana. Kawasan Pertanian Lahan Basah
- Ketinggian < 1000 meter (daerah rendah)- Kelerengan < 40 %- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30
cm- Curah hujan antara 1500 – 4000 mm
pertahun.- Berada pada daerah endapan
aluvial/endapan banjir dan batuan lunakdengan muka air tanah dangkal
PP No. 47 tahun 1997 Tentang RTRWN e.1.Kawasan pertanian dengan sistem
pengelolaan yang memerlukan air(gilir musim atau terus menerussepanjang tahun) dengan tanamanutama padi/sagu dan ataudibudidayakan untuk usaha taniperikanan.
e.2.Areal lahan yang keadaan dan sifatfisiknya mempunyai tingkatkesesuaian yang tinggi bagi tanamanpalawija dan holtikultura (kebunrakyat, tanaman holtikultura, palawija,padi ladang, dan dapat dibudidayakanuntuk usaha tani peternakan.
e.3Areal yang diperuntukkan untuk jenistanaman keras/tahunan sebagai
tanaman utama yang dikelola denganteknologi sederhana sampai tinggidan memperhatikan asas konservasitanah dan air (perkebunan besar ataurakyat dan hutan produksi). Dalamkawasan ini dimungkinkan adanyabudidaya permukiman terbatas.
b. Kawasan Pertanian Lahan Kering - Ketinggian < 1000 meter- Kelerengan < 40 %- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30
cm- Curah hujan antara 1500 – 4000 mm per
tahun
c. Kawasan Perkebunan - Ketinggian < 2000 meter- Kelerengan < 40 %- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30
cm- Curah hujan > 1500 mm per tahun
D. Kawasan Pertambangan
- Memberikan dampak perkembanganterhadap pusat pengolahan hasilpertanian seperti kawasan industri danpeternakan.
- Memiliki akses terhadap pasar lokal,regional, nasional dan internasional(pelabuhan laut, angkutan sungai, jalanraya dan kereta api).
- Didukung ketersediaan tenaga kerja.- Diluar wilayah permukiman penduduk dan
hutan lindung minimal jarak 3 – 20 kmdengan batas yang jelas, dapatdipisahkan oleh hutan atau perkebunan.
- Tidak menimbulkan dampak negatifterhadap kualitas sumber daya air, seperti
PP No. 47 tahun 1997 Tentang RTRWN - Kawasan Pertambangan Terbuka(surface mining) :kawasanpertambangan dimana semuakegiatan penggaliannya dilakukanditempat terbuka, langsungberhubungan dengan udara luar.
Kawasan Pertambangan Bawah Tanah(underground mining) : kawasan
pertambangan dimana kegiatanpenggaliannya dilakukan dibawahtanah dengan menggunakan sistem
tambang bawah tanah.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 83
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 83/174
Kawasan Industri yang MendekatiPasar : Industri aneka pangan,industri aneka tekstil dan kimia,industri aneka listrik dan logam,industri aneka bahan bangunan danumum.
F. Kawasan Pariwisata- Memberi dampak perkembangan terhadap
pusat produksi seperti kawasan pertanian,perikanan dan perkebunan.
- Mempunyai akses terhadap pasar lokal,regional, nasional dan internasional(pelabuhan laut, terminal kargo, angkutansungai, bandar udara, jalan raya dankereta api)
- Didukung ketersediaan tenaga kerja.- Jauh dari kegiatan yang memproduksi
polusi tinggi (industri, tambang, TPA,pasar ternak/ikan).
- Didukung sarana dan prasaranapendukung (pasar/kios hasil kerajinan,akomodasi, energi listrik, telepon, airbersih, persampahan, sanitasi jaringan
jalan).- Mempunyai hubungan yang erat dengan
kawasan industri kecil (handycraft), pusat
budaya masyarakat/kesenian, bangunanpertunjukan
PP No. 47 tahun 1997 Tentang
RTRWN - Kawasan Wisata Alam : lebih
menonjolkan panorama alam,dilengkapi dengan jasa pelayananmakan, minum, akomodasi. Wisataalam dibagi lagi menjadi dua yaituwisata pegunungan dan wisata bahari.
- Kawasan Wisata Buatan : terdiri dariwisata sejarah dan budaya, dan
taman rekreasi.
A. RENCANA SISTEM PRASARANA WILAYAHa. Rencana Sistem Prasarana Transportasi
- Penentuan fungsi jalan, yang meliputi jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal baik primer maupun sekunder.
- Rencana pembangunan jalan dan jembatan, yang meliputi jalan/jembatanbaru untuk membuka kawasan terisolasi
atau untuk meningkatkan kemampuanpemasaran hasil-hasil produksi.
- Rencana lokasi terminal sesuai dengankelas pelayanan sebagai terminal wilayahdan terminal sub-wilayah.
Undang-Undang nomor 38 tahun 2004(1) Sistem jaringan jalan terdiri atas
sistem jaringan jalan primer dansistem jaringan jalan sekunder.
(2) Sistem jaringan jalan primersebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan sistem jaringan jalan
dengan peranan pelayanandistribusi barang dan jasa untukpengembangan semua wilayah ditingkat nasional, denganmenghubungkan semua simpul
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 84
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 84/174
dan ayat (3) diatur dalam peraturan
pemerintah.
b. Rencana Sistem Prasarana PengairanDirumuskan dalam rangka pengembangansistem prasarana pengairan untuk,penyediaan air baku bagi kebutuhandomestik dan industri, dan untukpengembangan pertanian. Isi RencanaSistem Prasarana Pengairan adalah sistem
jaringan pengairan, fungsi dan pelayananprasarana pengairan
Peraturan Daerah Provinsi DaerahIstimewa Aceh No. 9 tahun 1995 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi(RTRWP) Daerah Istimewa Aceh.
c. Rencana Sistem PrasaranaTelekomunikasiRencana Sistem Prasarana Telekomunikasidirumuskan untuk meningkatkan kemudahanpelayanan telekomunikasi bagi dunia usahadan masyarakat.
Peraturan Daerah Provinsi DaerahIstimewa Aceh No. 9 tahun 1995 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi(RTRWP) Daerah Istimewa Aceh.
d. Rencana Sistem Prasarana Energi
Rencana Sistem Prasarana Energidirumuskan untuk meningkatkan pelayananterhadap kebutuhan energi dan kelistrikanbagi kegiatan permukiman, produksi, jasa,dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Aceh No. 9 tahun 1995 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi(RTRWP) Daerah Istimewa Aceh.
e. Rencana Sistem Prasarana PengelolaanLingkunganRencana Sistem Prasarana PengelolaanLingkungan dirumuskan untuk meningkatkan
pelayanan terhadap kebutuhan sanitasilingkungan bagi kegiatan permukiman,produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomilainnya melalui pengembangan sistemprasarana pengelolaan lingkungan yangterdiri dari Tempat Pembuangan Sementara(TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA),serta sistem pengelolaan limbah cair danlimbah udara.
- Undang-undang No. 5 tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya(Lembaran Negara Tahun 1990 No.49, tambahan Lembaran Negara No.3419).
- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun1998 tentang Kawasan Suaka Alamdan Kawasan Pelestarian Alam.
B. RENCANA PENATAGUNAAN TANAH, AIR,UDARA, HUTAN DAN SUMBERDAYA ALAM LAINNYA
a. Rencana Penatagunaan TanahRencana Penatagunaan Tanah adalahupaya upaya penguasaan penggunaan
Undang-undang No. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 85
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 85/174
menserasikan penggunaan air untukkegiatan-kegiatan ekonomi, sosial,pengendalian banjir dan usaha-usahapelestarian air. Isi Rencana Penatagunaan
Air antara lain adalah:
− Pengaturan kebutuhan air untuk masing-masing kegiatan dalam rangka menjaganeraca air;
− Penetapan prioritas kebutuhan air
berdasarkan rencana tata ruang;− Pengaturan tata cara dan prosedur
pengelolaan sumber-sumber air;
− Pengaturan tata cara dan prosedurpengolahan air serta teknologi yangditerapkan;
− Pengaturan tata cara dan prosedurpengusahaan air.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara tahun 197No. 68, Tambahan Lembaran NegaraNo. 3699).
- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun1998 tentang Kawasan Suaka Alamdan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun1998 tentang Kawasan Suaka Alamdan Kawasan Pelestarian Alam.
c. Rencana Penatagunaan Udara
Rencana Penatagunaan Udara dirumuskanuntuk dapat menjamin keselamatanpenerbangan dan menjaga kualitas udara.
- PP No. 47 tahun 1997 TentangRTRWN
d. Rencana Penatagunaan HutanRencana Penatagunaan Hutan meliputipengaturan pengendalian kegiatan-kegiatanpermukiman dan pertanian yang terletak dikawasan hutan, pengaturan hutan produksi,
hutan konversi dan hutan lindung sertapengaturan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- Peraturan Pemerintah No. 34 tahun2002 tentang Tata Hutan danPenyusunan Rencana PengelolaanHutan, Pemanfaatan dan PenggunaanKawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah No. 44 tahun2004 tentang PerencanaanKehutanan.
- Peraturan Pemerintah No. 45 tahun2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Keputusan Presiden No. 32 tahun1990 tentang Pengelolaan KawasanLindung.
- Keputusan Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteriadan Tata Cara Penetapan HutanLindung.
e. Rencana Penatagunaan SumberdayaAlam Lainnya
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 86
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 86/174
3.3. KETENTUAN UMUM DAN KRITERIA TEKNIS PERENCANAANRUANG KOTA
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, berdasarkan pasal 22 ayat (1) UU
No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, merupakan rencana umum tata ruang
sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi atau Rencana
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan ke dalam strategi pelaksanaan
pemanfaatan ruang wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Rencana Umum Tata
Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan adalah kebijakan yang menetapkan
lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah
yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan merupakan rencana
pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang disusun untuk
menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan
pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka
panjang. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan bagian
dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang
Kawasan Perkotaan adalah 10 tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan dituangkan ke dalam
peta dengan ketelitian skala 1: 50.000 hingga 1: 20.000.
Secara umum substansi RTRW Kota dapat diuraikan berdasarkan beberapa
komponen seperti fungsi rencana, manfaat rencana, muatan rencana, proses
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
R D t il T t R K P k t k j b
Page 87
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 87/174
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan , merupakan penjabaran
dari Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten ke dalam rencana
pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang
dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan.
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan juga merupakan rencana
yang menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan,
sebagai penjabaran “kegiatan” ke dalam wujud ruang, dengan memperhatikan
keterkaitan antara kegiatan dalam kawasan fungsional, agar tercipta
lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang
dalam kawasan fungsional tersebut. Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan ini adalah 5 tahun dan dituangkan ke dalam peta rencana
dengan skala 1 : 5.000 atau lebih. Adapun pedoman RDTR antara lain :
Tabel 3.4.Kriteria umum dan kr iteria teknis Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota/Kawasan Perkotaan
SUBSTANSIMATERI YANG
DIATURKEDALAMAN
MATERIPENGELOMPOKAN MATERI
ArahanKepadatanBangunan
Perbandingan luaslahan yangtertutup bangunandan bangunan-
bangunan dalamtiap petakperuntukandibandingkandengan luas petak
t k
Kepadatanbangunan yangdirinci untuksetiap blok-blok
peruntukan.
• Blok peruntukan dengan koefisiendasar bangunan sangat tinggi (lebihbesar dari 75 %);
• Blok peruntukan dengan koefisien
dasar bangunan menengah (20 %- 50 %);
• Blok peruntukan dengan koefisiendasar bangunan rendah (5 % -20 %);
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
d b b ti k t
Page 88
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 88/174
dengan bangunan bertingkatmaksimum 4 lantai ( KLBmaksimum = 4 x KDB) dengantinggi puncak bangunan maksimum20 m dan minimum 12 m dari lantaidasar;
ArahanKetinggian
Bangunan
Rencanaketinggian
maksimum ataumaksi-mum danminimum ba-ngunan untuksetiap blokperuntukan (koefi-sien lantaibangunan), lihatGambar 5.3.
Ketinggianbangunan yang
dirinci untuk se-tiap blokperuntukan
• Blok peruntukan ketinggianbangunan sedang adalah blok
dengan bangunan bertingkatmaksimum 8 lantai (KLBmaksimum = 8 x KBD) dengantinggi puncak bangunan maksimum36 m dan minimum 24 m dari lantaidasar;
• Blok peruntukan ketinggianbangunan tinggi bangunan tinggiadalah blok dengan bangunan
bertingkat minimum 9 lantai (KLBmaksimum= 9 x KDB) dengan tinggi puncak
bangunanminimum 40 m dari lantai dasar;
• Blok peruntukan ketinggianbangunan sangat tinggi adalah blokdengan bangunan bertingkatminimum 20 lantai (KLB maksimum
= 20 x KDB) dengan tinggi puncakbangunan minimum 80 m dari lantaidasar.
ArahanPerpetakanBangunan
Luas petak-petakperuntukan yangterdapat padasetiap blokperuntukan dalamkawasan.
Luas petakperuntukan padasetiap blokperuntukan danpada setiappenggal jalan.
• Blok peruntukan dan penggal jalandengan petak klasifikasi I (diatas2500 m2);
• Blok peruntukan dan penggal jalandengan petak klasifikasi II (1000 –2500 m2);
• Blok peruntukan dan penggal jalandengan petak klasifikasi III (600 –1000 m2);
• Blok peruntukan dan penggal jalandengan petak klasifikasi IV (250
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Blok peruntukan dan penggal jalan
Page 89
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 89/174
• Blok peruntukan dan penggal jalandengan petak klasifikasi VIII(rumah susun/flat).
ArahanGarisSempadan
Jarak antara as jalan denganbangunan maupundengan pagarhalaman, dan
jaringan bangunandengan bataspersil.
Berbagai garissempadan yangdirinci sampaidengan blokperuntukan untuk
tiap penggal jalan.
− Sempadan muka bangunan;
− Sempadan pagar;
− Sempadan sampinganbangunan.
RencanaPenangananBlokPeruntukan
Penanganan blokperuntukan dan
jaringanpergerakan sertautilitas yang akan
dilaksanakandalam kawasan,baik kebutuhanakan konservasi,pengembanganbaru pemugaranatau penanganankhusus.
Penangananblok peruntukandan jaringanpergerakan yangdirinci untuk
setiap blokperuntukan danpenggal jalan.
• Bangunan/jaringan baru yang akandibangun;
• Bangunan/jaringan yang akanditingkatkan;
• Bangunan/jaringan yang akan
diperbaiki;• Bangunan/jaringan yang akan
diperbaharui;
• Bangunan/jaringan yang akandipugar;
• Bangunan/jaringan yang akandilindungi.
RencanaPenangananPrasaranadan Sarana
Penangananprasarana dansarana yang akandilaksanakandalam kawasan,baik kebutuhanakan konservasi,pengembanganbaru pemugaranatau penanganan
khusus.
Penangananprasarana dansarana yangdirinci untuksetiap blokperuntukan danpenggal jalan.
•
jaringan prasarana dan saranabaru yang akan dibangun;
• jaringan prasarana dan saranayang akan ditingkatkan;
• jaringan prasarana dan saranayang akan diperbaiki;
• jaringan prasarana dan saranayang akan diperbaharui;
• jaringan prasarana dan saranayang akan dipugar.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN KRITERIA ZONNING REGULATION DALAM RDTR KAWASAN KOTA
ZONA 1A KAWASAN PANTAI
Page 90
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 90/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
I I I
-
2 8
ZONA 1A KAWASAN PANTAI
• Ketentuan Peruntukan
PeruntukanKDBMaks
KLBMaks
KDHMin
GSBDepan
Min
GSBSamping
Min
GSBBelakang
Min
TinggiLantai
Bangunan
Sea Wall 0 % 0 % - - - - -
Buffer Tanaman Penyangga 0 % 0 % 100%
- - - -
ZONA 1B KAWASAN KHUSUS
• Ketentuan Peruntukan
Peruntukan
KDB
Maks
KLB
Maks
KDH
Min
GSB
DepanMin
GSB
SampingMin
GSB
BelakangMin
Tinggi
LantaiBangunan
Taman Pendidikan Tsunami 30% 90% 61% R - - 3
Catatatan :1. R adalah besaran meter panjang yang ditentukan dengan rumus setengah dari lebar Ruang Milik Jalan (Rumija/ROW). Untuk jalan yang rumija lebih
besar dari 8 m, GSB depan adalah setengah dari rumija ditambah 1 meter.2. GSB samping atau GSB belakang untuk kavling persil yang bersentuhan dengan jalan mengikuti ketentuan GSB depan jalan di mana bangunan
tersebut bersentuhan.3. Besaran KDH minimum dihitung sebagai 100% - (KDB + 30% x KDB).
• Ketentuan Tambahan- Selain fasilitas kegiatan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang Tsunami pada zona 1B dimungkinkan adanya kegiatan lain,
seperti fasilitas pariwisata, musium, monumen, perdagangan, fasilitas peribadatan dan perkantoran yang sifatnya pelayanan pelengkappada kawasan khusus.
- Ketentuan peruntukan bagi kegiatan tersebut di atas akan diatur tersendiri sesuai dengan sektornya
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
ZONA 1C KAWASAN PENYANGGA PANTAI
•
Ketentuan Peruntukan
Page 91
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 91/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
I I I
-
2 9
Ketentuan Peruntukan
PeruntukanKDBMaks
KLBMaks
KDHMin
GSBDepan
Min
GSBSamping
Min
GSBBelakang
Min
TinggiLantai
Bangunan
Buffer Tanaman Penyangga 0% 0% 100% - - - -
Kawasan Wisata Terbatas 5% 5% 95% - - - 1
Catatatan :
1. Besaran KDH minimum dihitung sebagai 100% - (KDB + 30% x KDB).
• Ketentuan Tambahan- Jenis tanaman penyangga disesuaikan dengan kondisi tanah setempat dan berupa tanaman tinggi yang ditanam dengan kerapatan
tertentu sebagai peredam gelombang tsunami.- Selain sebagai buffer, Zona 1C dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata terbatas (a.l. jogging track, pemandangan pantai) yang
dilengkapi dengan fasilitas bangunan pelengkap terbatas (peturasan, pos jaga) dan bangunan penyelamat (escape building).
ZONA 3A RUANG TERBUKA HIJAU
• Ketentuan Peruntukan
PeruntukanKDBMaks
KLBMaks
KDH MinGSB
DepanMin
GSBSamping
Min
GSBBelakang
Min
TinggiLantai
Bangunan
Taman Kota 0% 0% 90% - - - -
Jalur Hijau / SempadanSungai
0% 0% 95% - - - -
• Ketentuan Tambahan- Selain kegiatan taman kota pada zona 3A dimungkinkan juga adanya kegiatan lain yang bersifat untuk menunjang kegiatan tersebut
seperti taman bermain/rekreasi, lapangan olah raga, boulevard, sculupter, land mark/tugu/air mancur dan pedestrian/jogging track yangsifatnya pelayanan masyarakat.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
- Ketentuan peruntukan bagi kegiatan tersebut di atas di luar kegiatan taman kota/jalur hijau akan diatur tersendiri sesuai dengankebutuhannya.
• Ketentuan Khusus
Page 92
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 92/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
I I I
-
3 0
Ketentuan Khusus- Khusus untuk jalur hijau/sempadan sungai pada zona 3A sebagai kawasan lindung tidak diperkenankan dialihfungsikan menjadi
kawasan budidaya dalam bentuk apapun. Namun demikian bisa sebagian areal bisa dimanfaatkan untuk jalan inspeksi.
ZONA 3B PEMAKAMAN
• Ketentuan Peruntukan
PeruntukanKDBMaks
KLBMaks
KDHMin
GSBDepan
Min
GSBSamping
Min
GSBBelakang
Min
TinggiLantai
Bangunan
Pemakaman 10% 0% 85% - - - -
Catatatan :- Besaran KDH minimum dihitung sebagai 100% - (KDB + 50% x KDB).
• Ketentuan Tambahan1. Peruntukan pada kawasan pemakaman zona 3B dapat berupa pemakan umum atau pemakaman khusus untuk Taman Makam
Pahlawan, seperti yang terdapat di desa Rundeng.
• Ketentuan Perubahan- Kawasan pemakaman pada zona 3B dalam jangka pendek tidak dapat dialihfungsikan menjadi penggunaan lain.- Namun demikian dalam jangka panjang dengan alasan ekonomis akibat intensitas penggunaan ruang kota yang semakin meningkat
dapat direlokasi dan digunakan untuk penggunaan lain yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
• Ketentuan PerubahanKegiatan Industri/pergudangan dapat dialih fungsikan menjadi kegiatan lain dengan ketentuan sebagai berikut :- i = diijinkan b = bersyarat x = tidak diperbolehkan
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Perdagangan & JasaFas.
KesehatanFas.
PendidikanFas. Umum Industri
n
Page 93
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 93/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
I I I
-
3 1
R u m a
h S u s u
n
W a r u n g
/ T o k o
K e
l o n
t o n g
W a r u n g
N a s
i
S a
l o n
/ T u
k a n g
C u
k u r
K o p r a s
i / B a n
k
B i r o J a s a
/ A g
e n
P e r j a
l a n a n
B e n g
k e
l E l e k
t r o n
i k
W a r u n g
T e l k
o m
B e n g
k e
l S e p
e d a
M o
t o r
P r a
k t e k D o k
t e r
/ B i d a n
P r a
k t e k D o k
t o r
B e r s a m a
A p o
t i k / T o
k o O b a
t / L a
b K l i n i s
T a m a n
k a n a
k - k a n a
k / p l a y g r o u p
K u r s u s
K e t e r a m p
i l a n
K a n
t o r
k e
l u r a
h a n
/ k e c a m a
t a n
T e m p a
t
B a
l a i P e r t e m
u a n
W a r g a
H o m e
I n d u s
t r i
b b b b b b b b b b b b x b x b x i
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
ZONA 4A PERUMAHAN TERBATAS
• Ketentuan Peruntukan
GSBGSB GSB Tinggi
Page 94
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 94/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
I I I
-
3 2
Peruntukan KDB Maks KLB Maks KDH MinGSB
Depan
GSBSampingMin (M)
GSBBelakangMin (M)
TinggiBangunan
(lantai)
Perumahan Kavling > 360 m2 50% 100% 40% R 2 m 4 m 2
Perumahan Kavling 150 – 360 m2 50% 100% 40% R 2 m 3 m 2
Perumahan Kaving < 150 m2 60% 120% 28% R 1.5 m 2 m 2
Catatatan :- R adalah besaran meter panjang yang ditentukan dengan rumus setengah dari lebar ruang milik jalan (Rumija/ROW). Untuk jalan yang
rumija lebih besar dari 8 m, GSB depan adalah setengah dari rumija ditambah 1 m.- GSB samping atau GSB belakang untuk kavling persil yang bersentuhan dengan jalan mengikuti ketentuan GSB depan jalan dimana
bangunan tersebut bersentuhan.- Besaran KDH minimum dihitung sebagai 100% - (KDB + 20% x KDB)
• Ketentuan Tambahan
- Selain kegiatan perumahan pada zona 4A dimungkinkan juga adanya kegiatan lain yang bersifat untuk menunjang kegiatan perumahanseperti perdagangan skala lokal, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan dan perkantoran yang sifatnya pelayananmasyarakat
- Ketentuan peruntukan bagi kegiatan tersebut di atas di luar kegiatan perumahan akan diatur tersendiri sesuai dengan sektornya
• Ketentuan KhususZona 4A perumahan terbatas merupakan bagian kota Meulaboh yang sangat rentan terhadap bahaya tsunami, sehubungan dengan itu zonaini diperkenankan untuk dihuni kembali dengan kembali dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
- Semua bangunan harus mengikuti ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa yang dicontohkan oleh Pusat Penelitian danPengembangan Permukiman Departement PU- Harus ada rekonsolidasi lahan untuk mengatur ulang pola tata letak dan jaringan jalan yang memungkinkan tersedianya prasarana untuk
menyelamatkan diri (escape road) pada saat terjadinya tsunami.- Pada setiap kelompok perumahan harus dibangun suatu fasilitas umum, seperti halnya masjid atau geduang pertemuan warga, yang
berfungsi ganda segai escape building yang dapat melindungi warga dari bencana tsunami.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
• Ketentuan PerubahanKegiatan perumahan di zona 4A Perumahan Terbatas dapat dialih fungsikan menjadi kegiatan lain dengan ketentuan sebagai berikut :- i = diijinkan b = bersyarat x = tidak diperbolehkan
Page 95
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 95/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
I I I
-
3 3
Perdagangan & JasaFas.
KesehatanFas.
PendidikanFas. Umum Industri
R u m a
h S u s u n
W a r u n g
/ T o
k o
K e l o n
t o n g
W a r u n g
N a s
i
S a
l o n
/ T u
k a n g
C u
k u r
K o p r a s
i / B a n
k
B i r o J a s a
/ A g e n
P e r j a
l a n a n
B e n g
k e
l E l e k t r o n
i k
W a r u n g
T e
l k o m
B e n g
k e
l S e p e
d a
M o t o r
P r a
k t e k D o
k t e r
/ B i d a n
P r a
k t e k D o
k t o r
B e r s a m a
A p o
t i k / T o
k o
O b a
t / L a
b K l i n i s
T a m a n
k a n a
k - k a n a k
/ p l a y g r o u p
K u r s u s
K e
t e r a m p
i l a n
K a n
t o r
k e
l u r a
h a n
/ k e c a m a
t a n
T e m p a
t
B a
l a i P e r t e m u a n
W a
r g a
H o m e
I n d u s
t r i
b b b b b b b b b i b b b b i i i b
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
ZONA 4B PERUMAHAN KOTA
• Ketentuan Peruntukan
KDB KLB KDH GSBGSB GSB Tinggi
Page 96
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 96/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
I I I
-
3 4
PeruntukanKDBMaks
KLBMaks
KDHMin
GSBDepan
SampingMin
BelakangMin
ggBangunan
(lantai)
Perumahan kavling > 360 m2 50 % 100% 40 % R 2 m 4 m 2
Perumahan kavling 150 m2-360 m2 50 % 100% 40 % R 2 m 2 m 2
Perumahan kavling < 150 m2 60 % 120% 28 % R 1.5 m 2 m 2
Catatatan :1. R adalah besaran meter panjang yang ditentukan dengan rumus setengah dari lebar ruang milik jalan (Rumija/ROW). Untuk jalan yang
rumija lebih besar dari 8 m, GSB depan adalah setengah dari rumija ditambah 1 m.2. GSB samping atau GSB belakang untuk kavling persil yang bersentuhan dengan jalan mengikuti ketentuan GSB depan jalan dimana
bangunan tersebut bersentuhan.3. Besaran KDH minimum dihitung sebagai 100% - (KDB + 20% x KDB)
• Ketentuan Tambahan- Selain kegiatan perumahan pada zona 4B dimungkinkan juga adanya kegiatan lain yang bersifat untuk menunjang kegiatan perumahan
seperti perdagangan skala lokal,fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan dan fasilitas perkantoran yang sifatnya
pelatanan masyarakat- Kegiatan perdagangan/komersial hanya diperkenankan pada lokasi ditepi jalan lintas baik berbentuk Rumah Toko (ruko) maupun bukan
ruko- Bangunan toko hanya diperkenankan berada pada jalan lintas dan tetap harus memiliki GSB depan sesuai dengan ketentuan di atas
• Ketentuan PerubahanKegiatan perumahan di zona 4B Perumahan kota dapat di alih fungsikan menjadi kegiatan lain dengan ketentuan sebagai berikut :- i = diijinkan b = bersyarat x = tidak diperbolehkan
- perubahan pemanfaatan ruang menjadi kegiatan lain diluar yang tertulis di atas tidak diperbolehkan. Adapaun syarat yang harus dipenuhidalam perubahan pemanfaatan ruang di atas dapat diikuti pada Lampiran Persyaratan Sektoral
- perubahan perumahan menjadi rumah susun harus mengikuti ketentuan khusus yang dapat di ikuti pada lampiran rumah susun- c. perubahan perumahan menjadi salah satu kegiatan didalam tabel di atas hanya dapat dipertimbangkan bila rumah bersangkutan
terletak pada tepi jalan lintas yang tidak mengganggu lingkungan perumahan disekitarnya dan tidak mengakibatkan aglomerasi kegiatanyang tidak terkendali di masa mendatang.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Perdagangan & JasaFas.
KesehatanFas.
PendidikanFas. Umum Industri
p a n
Page 97
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 97/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
I I I
-
3 5
R u m a
h S u s u
n
W a r u n g
/ T o k o
K e
l o n
t o n g
W a r u n g
N a s
i
S a
l o n
/ T u
k a n
g C u
k u r
K o p r a s
i / B a n
k
B i r o J a s a
/ A g
e n
P e r j a
l a n a n
B e n g
k e
l E l e k t r o n
i k
W a r u n g
T e l k
o m
B e n g
k e
l S e p
e d a
M o
t o r
P r a
k t e k D o k
t e r
/ B i d a n
P r a
k t e k D o k
t o r
B e r s a m a
A p o
t i k / T o
k o
O b a
t / L a
b K l i n i s
T a m a n
k a n a
k - k a n a
k / p l a y g r o u
K u r s u s
K e t e r a m p
i l a n
K a n
t o r
k e
l u r a
h a n
/ k e c a m a
t a
T e m p a
t
I b a
d a
h / m e s j
i d / m e u n a s a
h
B a
l a i P e r t e m
u a n
W a r g a
H o m e
I n d u s
t r i
b b b b b b b b b i b b b b i i b
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
ZONA 4C PERUMAHAN BARU
• Ketentuan Peruntukan
GSB Ti i
Page 98
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 98/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
I I I
-
3 6
Catatatan :- R adalah besaran meter panjang yang ditentukan dengan rumus setengah dari lebar ruang milik jalan (Rumija/ROW). Untuk jalan yang
rumija lebih besar dari 8 m, GSB depan adalah setengah dari rumija ditambah 1 m.- GSB samping atau GSB belakang untuk kavling persil yang bersentuhan dengan badan jalan mengikuti ketentuan GSB depan jalan
dimana bangunan tersebut bersentuhan- Besaran KDH minimum dihitung sebagai 100%-(KDB + 20 % x KDB)
• Ketentuan tambahan- Zona perumahan baru yang khusus diperuntukan bagi kegiatan perumahan. Kegiatan lain harus dialokasikan pada blok yang secara
khusus sudah direncanakan untuk kegiatan yang bersangkutan- kegiatan lain yang sudah terlanjur ada di kawasan ini tidak perlu digusur, namum pada perubahan selanjutnya seluruh pemanfaatan ruang
harus mengikuti ketentuan yang berlaku
• Ketentuan Perubahan- Kegiatan perumahan di zona perumahan baru tidak dapat dialih fungsikan menjadi kegiatan lain. Kegiatan selain perumahan dapat berada
di kawasan perumahan baru terbatas dilokasi (blok-blok) yang sudah diperuntukan untuk itu .
Peruntukan KDBmaks
KLBmaks
KDH min GSB
Depanmin
GSBSamping min
GSBBelakang min
TinggiBangunan
(lantai)
Perumahan kavling >= 360 m2 50% 100% 40% R 2 4 2
Perumahan kavling < 150-360 m2 50% 100% 40% R 2 2 2
Perumahan kavling < 150 m2 60% 120% 28% R 1.5 2 2
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
ZONA 5A PERDAGANGAN DAN KOMERSIAL / JASA
• Ketentuan Peruntukan
GSB GSB Ti i
Page 99
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 99/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
I I I
-
3 7
PeruntukanKDBMaks
KLBMaks
KDHMin
GSBDepan
GSBSamping
Min
GSBBelakang
Min
TinggiBangunan
(lantai)
Pertokoan 80 % 240 % 10 % R 0 0 3
Pusat Perbelanjaan/ShoppingCenter/Mall
70 % 280 % 16 % R 6 6 4
Pasar Tradisional (Luas lahan min
10,000 m2)
70% 210% 16% R 5 5 3
Hotel (Luas lahan min 5,000 m2) 60% 400% 28% R
1/3 x tinggibangunan
1/3 x tinggibangunan
8
Rumahmakan
Bangunan sendiri(500m2)
50% 120% 40% R 2 2 2
Ruko 60% 120% 28% R 0 0 2
Salon\Tukang cukur\ Wartel dll(lahan minimum 100 m2)
60% 120% 28% R 0 0 2
Bangunan komersial lain, lahn <1,000 m2
60% 120% 28% R 1 2 2
Catatatan :- R adalah besaran meter panjang yang ditentukan dengan rumus setengah dari lebar ruang milik jalan (Rumija/ROW). Untuk jalan
yang rumija lebih besar dari 8 m, GSB depan adalah setengah dari rumija ditambah 1 m.- GSB samping atau GSB belakang untuk kavling persil yang bersentuhan dengan jalan mengikuti ketentuan GSB depan jalan
dimana bangunan tersebut bersentuhan.- Besaran KDH minimum dihitung sebagai 100% - (KDB + 20% x KDB)
• Ketentuan Tambahan1. Selain kegiatan perdagangan di zona inidiperkenankan adanya kegiatan lain seperti jasa, perhotelan dan rumah makan2. Kegiatan perkantoran yang mengambil tempat di zona ini harus mengikuti ketentuan zona perkantoran yang berpadanan / sesuai3. Di zona ini diperkenankan adanya kegiatan perdagangan berbagai suku cadang kendaraan bermotor dan mesin-mesin umum, namun
\demikian tidak diperkenankan adanya bengkel reparasi mesin
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
• Ketentuan PerubahanKegiatan di zona perdagangan dan jasa/ komersil dapat dialih fungsikan menjadi kegiatan lain selama kegiatan tersebut masih bercirikankegiatan komersial, seperti halnya hiburan dan rekreasi dalam ruangan (in door recreation). Namun demikian kegiatan komersial yangbersifat polutif dan mengganggu seperti halnya perbengkelan dan industri, baik skala besar maupun kecil tidak diijinkan.
Page 100
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 100/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
I I I
-
3 8
ZONA 5B PERKANTORAN
• Ketentuan Peruntukan
Catatatan :1. R adalah besaran meter panjang yang ditentukan dengan rumus setengah dari lebar ruang milik jalan (Rumija/ROW). Untuk jalan yang
rumija lebih besar dari 8 m, GSB depan adalah setengah dari rumija ditambah 1 m.1. GSB samping atau GSB belakang untuk kavling persil yang bersentuhan dengan jalan mengikuti ketentuan GSB depan jalan dimana
bangunan tersebut bersentuhan.2. Besaran KDH minimum dihitung sebagai 100% - (KDB + 20% x KDB)
• Ketentuan Tambahan1. Zona perkantoran hanya di peruntukan bagi kegiatan perkantoran, baik pemerintahan, militer/polisi , maupun swasta2. kegiatan perkantoran dibedakan yang bersifat melayani masyarakat dengan yang tidak atau yang hanya melayani urusan dinas.
Perkantoran yang bersifat melayani masyarakat harus memiliki ruang parker yang cukup bagi konsumen yang dilayani3. kegiatan perkantoran yang mengambil tempat di zona perdagangan / komersial harus mengikuti ketentuan perkantoran yang berada
pada bangunan ruko / rukan diatas
Peruntukan KDB
maks
KLB
maks
KDH
min
GSBDepan
min
GSB Samping
min
GSB Belakang
min
Tinggi Bangunan
(lantai) Perkantoran umum yang berdirisendiri
60% 180% 28% R 5 5 3
Perkantoran umum pada bangunanderet / rumah kantor / ruko
60% 180% 28% R 0 0 3
Perkantoran dinas dengan gedungtersendiri. Lahan < 1.000 m2
60% 400% 28% R1/3 x tinggibangunan
1/3 x tinggibangunan
8
Perkantoran dinas di ruko / rukan
60% 180% 28% R 0 0 3
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
• Ketentuan PerubahanKegiatan perkantoran hanya boleh di alih fungsikan menjadi kegiatan perdagangan / komersial, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, danfasilitas pendidikan yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kegiatan lain yang bersifat polutif atau mengganggu lingkungandisekitarnya tidak diperkenankan .
Page 101
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 101/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
I I I
-
3 9
ZONA 7 KAWASAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
• Ketentuan Peruntukan
PeruntukanKDBMaks
KLBMaks
KDHMin
GSBDepan
Min
GSBSamping
Min
GSBBelakang
Min
Tinggi LantaiBangunan
7 . Depo/Pergudangan 60% 120% 28% R 5 5 2
Catatatan :1. R adalah besaran meter panjang yang ditentukan dengan rumus setengah dari lebar ruang milik jalan (Rumija/ROW). Untuk jalan yang
rumija lebih besar dari 8 m, GSB depan adalah setengah dari rumija ditambah 1 m.
2. GSB samping atau GSB belakang untuk kavling persil yang bersentuhan dengan jalan mengikuti ketentuan GSB depan jalan dimanabangunan tersebut bersentuhan.
3. Besaran KDH minimum dihitung sebagai 100% - (KDB + 20% x KDB)
• Ketentuan Tambahan- Pada zona 7 diperuntukan khusus untuk depo pengilangan pertamina beserta fasilitas penunjangnya seperti kantor, gudang, dan
sebagainya.- Namun demikian pada zona ini masih dimungkinkan digunakan untuk kegiatan lain seperti industri kerajinan, industri kecil dan industri
non-polutif lainnya asalkan tidak bertentangan dengan penggunaan utamanya.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
ZONA 9D KAWASAN PELABUHAN/TERMINAL PENYEBERANGAN
• Ketentuan Peruntukan
PeruntukanKDB KLB KDH
GSBDepan
GSBSamping
GSBBelakang
TinggiLantai
Page 102
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 102/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
I I I
-
4 0
PeruntukanMaks Maks Min
DepanMin
SampingMin
BelakangMin
LantaiBangunan
Pelabuhan / Terminal 50% 150% 25% - - - 3
Catatatan :1. Besaran KDH minimum dihitung sebagai 100% - (KDB + 50% x KDB).
•
Ketentuan Tambahan- Pada Kawasan Pelabuhan / Terminal Penyeberangan termasuk di dalamnya berbagai fasilitas bangunan yang berkaitan dengankegiatan pelabuhan/penyeberangan (pergudangan, kantor pelabuhan, bangunan terminal, tempat penimbunan barang dll).
- Ketentuan peruntukan fasilitas pelabuhan/penyeberangan tersebut di atas akan diatur tersendiri sesuai dengan standar teknis sektoryang bersangkutan.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Page 103
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 103/174
4.1. UMUM
Pada dasarnya Penataan Ruang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfatan ruang. Kegiatan perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian ruang membutuhkan proses yang
berkesinambungan dan sinergis antar tahapan perencanaan sampai dengan
pengendalian, dengan demikian keseluruhan proses pembangunan
(pemanfaatan ruang) dapat berjalan terpadu dan berkelanjutan, serta konsisten.
Permasalah yang sangat klasik dalam penataan ruang, adalah masalah
pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang, seperti
yang telah diuraikan dalam laporan sebelumnya, memiliki banyak permasalahan
terutama di lapangan. Tidak saja permasalahan pengendalian pemanfaatan
ruang pada skala makro, namun di tingkat mikro, yang berhubungan denganmasyarakat juga memiliki permasalahan yang sulit untuk diselesaikan.
Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan
pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Di dalam UU maupun
kaidah-kaidah yang menyangkut perencanaan sampai dengan pengendalian
pemanfaatan ruang, selalui dinyatakan bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai
dengan Perencanaan Tata Ruang yang telah “disepakati atau di-qanunkan”,
dengan cara melaksanakan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan
4
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
pemanfaatan ruang. Sedangkan penertiban pemanfaatan ruang adalah usaha
Page 104
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 104/174
untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat
terwujud.
4.2 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MASA REHABILITASI DANREKONSTRUKSI
4.2.1 Latar Belakang Pasca Bencana di NAD Dan Nias
Gempa bumi dengan skala besar pada tanggal 26 Desember 2004 yang diikuti
dengan gelombang tsunami mengakibatkan banyaknya korban jiwa maupun
kerusakaan fisik bangunan dan infrastruktur yang begitu besar. Sementara itu
tanggal 28 maret 2005 terjadi gempa susulan yang juga cukup besar di Nias dan
mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan yang luar biasa di berbagai
kehidupan masayarakat dan pemerintahan.
Kerusakan fisik bangunan tidak saja perumahan penduduk yang luluh lantak,
tetapi juga bangunan-bangunan publik lainnya juga hancur, seperti sekolahan,
rumah sakit, kawasan perdagangan, hotel / penginapan, tempat peribadatan, dan
bangunan lainnya. Halnya dengan infrastruktur juga banyak yang hancur,
prasarana jalan dan jembatan terutama di wilayah barat sebagian besar hancur.
Pada saat itu banyak kawasan permukiman menjadi terisolir. Begitu besarnya
dampak yang terjadi akibat tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi NAD maupun
di sebagian wilayah Sumatera Utara (terutama Nias), mengakibatkan perlunya
penanganan yang bersifat cepat dan segera.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupaan
Page 105
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 105/174
masyarakat di wilayah pasca bencana.
• Sementara kegiatan dan penanganan masa rekonstruksi adalah
pembangunan kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan di wilayah
pasca bencana, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan
sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian
Berdasarakan beberapa pertimbangan tersebut, maka dibuat perpu tentang BRR
Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD. Berdasarkan Perpu No. 2
tahun 2005 tersebut, penanganan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi harus
dilaksanakan dengan khusus, sistematis, terarah, dan terpadu serta menyeluruh
dengan melibatkan partisipasi dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan
masyarakat provinsi NAD dan Kep.Nias. Dalam masa rehabilitasi dan
rekonstruksi ini, perencanaan dan pembangunan yang terjadi berjalan serentak,
sehingga membuat pemanfaatan ruang berjalan terlebih dulu sebelum
perencanaan selesai dilakukan.
Untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan pengaturan secara
khusus termasuk pembentukan kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan
tanggung jawab yang menyeluruh, terpusat dan terkoordinasi, untuk
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan berdasarkan asas tata kepemrintahan yang baik, berhasil guna,
transparan dan akuntabilitas.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
4.2.2 Kebijakan Penanganan Pasca Bencana
Page 106
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 106/174
Penanganan pasca bencana di NAD dan Nias dilaksanakan oleh Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi
NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang lebih dikenal sebagai
BRR. Di dalam pelaksanaannya, BRR didampingi Dewan Pengarah dan Dewan
Pengawas Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
• Dewan Pengarah adalah kelengkapan organisasi yang mewakili berbagai
pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
aspirasi berbagai pihak menjadi acuan dalam proses rehabilitasi dan
rekonstruksi. Dewan Pengarah bertugas untuk memberikan arahan dalam
perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan
rekonstruksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden terdiri
dari :
- Seorang ketua merangkap anggota.
- Seorang sekretaris merangkap anggota.
- 15 (lima belas) anggota.
Dalam tugasnya, Dewan Pengarah berwenang, untuk :
o Meminta penjelasan mengenai segala yang berkaitan dengan
pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Dewan Pengawas dan
Badan Pelaksana (BRR).
o Meminta masukan dan atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak
lain yang dipandang perlu.
o Melakukan kerjasama dengan para ahli atau konsultan sesuai dengan
kebutuhan.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
- Pemuka Agama/Ulama dan Pemuka Adat.
T k h M k t
Page 107
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 107/174
- Tokoh Masyarakat.
- Akademisi.
Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan
dengan Keputusan Presiden.
Tugas Dewan Pengawas, antara lain :
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan
rekonstruksi.
- Menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan
oleh masyarakat.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden.
Dalam tugasnya, Dewan Pengawas berwenang untuk :
- Menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau
tenaga ahli lainnya.
- Meminta penjelasan Badan Pelaksana dan Pihak Lain yang terkait
dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Memberikan rekomendasi hasil pengawasan dalam pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Presiden.
• Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR adalah pengelola
dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah
Pasca Bencana. Badan Pelaksana terdiri atas :
- Kepala Badan Pelaksana.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
o Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputi-deputi diangkat dan
dib h tik d K t P id t l K l
Page 108
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 108/174
diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usulan Kepala
Badan Pelaksana.
o Badan Pelaksana dilengkapi dengan struktur organisasi sesuai
dengan kebutuhan, yang diisi dengan tenaga profesional dan
tenaga ahli.
Kepala dan Wakil Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan
dengan Keputusan Presiden. Wakil Kepala Badan Pelaksana diangkat dan
dijabat secara jabatan (ex-officio) oleh Gubernur NAD.
Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputi-deputi diangkat dan diberhentikan
dengan Keputusan Presiden atas usulan Kepala Badan Pelaksana. Badan
Pelaksana dilengkapi dengan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan,
yang diisi dengan tenaga profesional dan tenaga ahli.
Tabel 4.1
Tugas dan Fungsi Dewan Pengarah, Dewan Pengawas,dan Badan Pelaksana (BRR)
DEWAN PENGARAH DEWAN PENGAWAS BADAN PELAKSANA(BRR)
• Meminta penjelasan
mengenai segala yangberkaitan denganpelaksanaan rehabilitasidan rekonstruksi kepada
• Pengawasan terhadap
pelak-sanaan prosesrehabilitasi danrekonstruksi.
• Mengelola pelaksanaan
Rehabi-litasi danKonstruksi.
• Mengelola sumber dayayang ada (SDM, SDA,
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
kebutuhan. • Mendapat dukungandan infor-masi dari
Page 109
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 109/174
pemerintah pusat,pemerintah daerah, danpihak lain yang terkait.
Sumber : Perpu No. 2 Tahun 2005.
Tabel 4.2Organisasi Dewan Pengarah, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana (BRR)
DEWAN PENGARAH DEWAN PENGAWAS BADAN PELAKSANA(BRR)
• Ketua merangkap
anggota.• Seorang sekretaris
merangkap anggota.
• 15 (lima belas)anggota.
• Pemerintah Pusat.
•
Pemerintah Daerah.• Pemuka Agama/Ulama
dan Pemuka Adat.
• Tokoh Masyarakat.
• Akademisi.
• Kepala Badan
Pelaksana.• Wakil Kepala Badan
Pelaksana.
• Sekretaris BadanPelaksana.
• Deputi-Deputi.Sumber : Perpu No. 2 Tahun 2005.
4.2.3 Insti tus i Yang Terlibat Masa Rehabil itasi Dan Rekonstruksi.
Beberapa institusi atau lembaga yang terkait langsung maupun tidak langsung
terhadap penanganan pasca bencana di Provinsi NAD dan Nias, antara lain :
- Pemerintah pusat melalui BRR
- Pemerintah Provinsi NAD Serta Satuan Kerja Sementara (SKS)
- Pemerintah Kabupaten / Kota
- Pemerintah Kecamatan
- Pemerintah Kelurahan / Desa
M ki d k Ad t l i
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Untuk itu pemerintah daerah yang tidak terlibat langsung seperti Pemerintah kota
dan kabupaten tetap harus diikutsertakan dalam tim teknis perencanaan Hal ini
Page 110
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 110/174
dan kabupaten, tetap harus diikutsertakan dalam tim teknis perencanaan. Hal ini
dikarenakan, setelah masa rehabilitasi dan rekonstruksi selesai, merekalah yang
akan melanjutkan kegiatan, seperti masa pemulihan.
4.2.4 Kegiatan Masa Rehabil itasi Dan Rekontruksi .Kegiatan yang dilakukan pada masa rehabilitasi meliputi perbaikan dan
pemulihan :
1. Prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik.
2. Prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan
serta duania usaha khususnya usaha kecil dan menengah.
3. Prasarana dan sarana kesehatan dan psiko-sosial.
4. Prasarana dan sarana kehidupan keagamaan serta adat istiadat.
5. Prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan.
6. Hak-hak atas tanah dan bangunan.
7. Prasarana tempat tinggal sementara yang memadai dan manusiawi.
8. Prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan
pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan.
Kegiatan pada masa Rekonstruksi, meliputi :
1. Penataan ruang.
2. Penataan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.
3. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan serta permukiman.
4. Pembangunan prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik.
5. Pembangunan prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
9. Pembangunan prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan
normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dan
Page 111
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 111/174
normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dan
10. Pelaksanaan rekonstruksi lainnya sesuai dengan rencana induk dan rencana
rinci.
Tabel 4.4Tabel Kegiatan BRR Masa Rehabilitasi dan Rekonstruks i
KEGIATAN BADAN PELAKSANA (BRR)
KEGIATAN REHABILITASI KEGIATAN REKONSTRUKSI
Meliputi kegiatan perbaikan dan
pemulihan semua aspek pelayanan publikatau masyarakat sampai tingkat yangmemadai pada wilayah pasca bencana
1. Prasarana dan sarana umum sertapelayanan publik.
2. Prasarana dan sarana perekonomianyang mencakup perbankan, keuanganserta duania usaha khususnya usahakecil dan menengah.
3. Prasarana dan sarana kesehatan danpsiko-sosial.
4. Prasarana dan sarana kehidupankeagamaan serta adat istiadat.
5. Prasarana dan sarana pendidikan dankebudayaan.
6. Hak-hak atas tanah dan bangunan.
7. Prasarana tempat tinggal sementarayang memadai dan manusiawi.
8. Prasarana dan sarana yang terkaitlangsung dengan normalisasik i t i t h d k hid
Kegiatan pada masa Rekonstruksi,
meliputi :1. Penataan ruang.2. Penataan lingkungan hidup dan
pengelolaan sumber daya alam.3. Pembangunan prasarana dan sarana
perumahan serta permukiman.4. Pembangunan prasarana dan sarana
umum serta pelayanan publik.5. Pembangunan prasarana dan sarana
perekonomian yang mencakupperbankan, keuangan serta duniausaha khususnya usaha kecil danmenengah.
6. Pembangunan prasarana dan saranakehidupan keagamaan dan adatistiadat.
7. Pembangunan prasarana dan sarana
pendidikan dan kebudayaan.8. Penciptaan tenaga kerja yang
menunjang kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi.
9 P b d
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Dalam melaksanakan kegiatannya, tentunya BRR sebagai pelaksana utama
harus mengacu kepada pedoman maupun kaiidah-kaidah yang menyangkut
Page 112
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 112/174
g p p p y g y g
pembangunan yang masih berlaku. Namun demikian dalam pelaksanaannya
BRR dapat juga menyusun pedoman tersendiri selama berada di wilayah
penanganan (Provinsi NAD maupun Nias). Pedoman maupun kaidah yang
dibuat, tentunya juga harus ditentukan bersama pemerintah setempat maupunlembaga legislatif yang ada. Sehingga kaidah ataupun aturan tersebut tetap
dapat dilanjutkan nantinya oleh pemerintah setempat. Selain kaidah dan norma-
norma yang masih berlaku secara nasional, juga dapat mengacu dan konsisten
terhadap beberapa rencana yang telah dibuat, seperti :
a. Rencana Induk atau Perpres 30 Tahun 2005
b. RTRW Provinsi/Kabupate/Kota yang sedang/telah disusun.
c. Kecamatan Action Plan yang telah disusun.
d. Village Planning di berapa desa
4.3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Rehabilitasi danRekonstruksi
Pemanfaatan ruang pasca rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat digambarkan saat
dimana BRR sudah tidak ada lagi ataupun jika masih ada, masa tersebut adalah
masa dimana sedang berlangsung masa pemulihan sosial-ekonomi untuk
Provinsi NAD dan Nias. Namun demikian pengendalian pemanfaatan ruang
secara umum tetap terkait dengan proses diawal, yaitu adanya pemohon
meminta ijin untuk memanfaatkan ruang. Dengan demikian sebenarnya proses
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Proses perijinan merupakan bagian awal dari proses pengendalian pemanfaatan
ruang di suatu wilayah. Perijinan diperlukan guna menerapkan pemanfaatan
Page 113
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 113/174
g y j p g p p
ruang terhadap rencana yang ada.
Secara umum tahapan ataupun proses perijinan yang berlaku umum, antara
lain :1. Adanya pemohon untuk pemanfaatan ruang.
2. Pemenuhan persyaratan yang berlaku di wilayah masing-masing.
3. Pemeriksaan dan penilaian pemanfaatan ruang oleh instansi / lembaga yang
berwenang, mencakup :
• Jenis kegiatan pemanfaatan ruang.
• Luas area yang digunakan.
• Skala kegiatan.
4. Tolok ukur sebagai masukan pemeriksaan dan penilaian (antara lain
kesesuaian dengan RTRW yang berlaku).
5. Perijinan diterima atau ditolak.
6. Pada kegiatan pemanfaatan ruang tertentu, ada beberapa kegiatan
pemanfaatan ruang yang perlu mendapat rekomendasi Kepala Daerah
(umumnya pada kawasan-kawasan yang dianggap strategis).
7. Kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan rekomendasi Kepala Daerah,
diperlukan juga rekomendasi dari instansi teknis.
Proses perijinan pemanfaatan ruang di wilayah provinsi atau pemanfaatan ruangtingkat makro secara umum ada beberapa kegiatan yang mengharuskan adanya
koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Namun demikian untuk memudahkan dalam perijinan, tentunya instansi atau
Page 114
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 114/174
lembaga yang berwenang (sesuai dengan tupoksinya) harus mengerti dan
memahami fungsi dan tugas, serta dapat menterjemahkan arahan rencana yang
tertuang di dalam RTRW yang ada.
Lebih jelasnya mengenai Proses atau Model perijinan tersebut selengkapnya
dapat dilihat pada Gambar 4.1.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Gambar 4.1Model Perijinan Pemanfaatan Ruang
Page 115
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 115/174
Garis Proses
Garis Koordinasi
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
TUPOKSI
PEMERIKSAAN PENILAIAN OLEH INSTANSI
TERKAIT MENGENAI ASPEK :Jenis Kegiatan
Luas Area
Skala Kegiatan
KEGIATAN YG MEMERLUKAN REKOMENDASI
DR PROVINSI
KEGIATAN DG IJIN CUKUP DARI
KAB/KOTA
PEMOHON
INSTANSIINSTANSI
INSTANSI
REKOMENDASI
INSTANSI TEKNISKEPADA GUBERNUR
REKOMENDASI
GUBERNUR
KEPADA BUPATI/
WALIKOTA
INSTANSIINSTANSIINSTANSI TUPOKSI
KRITERIA/
SYARAT
ADMINISTRASIKEPUTUSAN
PEMBERIAN/
PENOLAKAN IJIN
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Pelaporan
Page 116
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 116/174
Permasalahan yang umum terjadi pada kegiatan pemanfaatan ruang lainnya
adalah proses pelaporan. Proses ini merupakan bagian dari pengawasan dan
pengendalian. Permasalahan pelaporan yang umum terjadi, antara lain :
•
Secara umum hasil penyusunan Rencana Tata Ruang yang akandiimplementasikan, tidak semuanya mengacu kepada kaidah dan aturan
yang ada.
• Pelaksanaan sosialisasi Rencana Tata Ruang mumnya tidak maksimal atau
kurang, sehingga mnasyarakat maupun instansi di tingkat bawah belum
mengetahui keberadaan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
• Kelemahan SDM seperti masih adanya staff lembaga atau instansi yang
belum mengetahui dan memahami bagaimana memanfaatkan Produk
Rencana Tata Ruang secara utuh.
• Belum terciptanya kepedulian dan keikutsertaan masyarakat didalam
kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, demikian pula upaya
pemberdayaan melalui sosialisasi tidak berjalan seperti yang di harapkan.
• Adanya isue dimana Instansi atau Lembaga yang berkaitan langsung
dengan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang, juga melakukan
pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
• Masih adanya Instansi yang terkait langsung dalam proses pengendalian
pemanfaatan ruang tidak atau belum mengetahui/memahami secara utuh
terhadap mekanisme, sistimatika dan format pelaporan.
• Pada tingkat masyarakat umumnya tidak mengetahui/memahami secara
utuh mekanisme, sistimatika dan tata cara pelaporan pemanfaatan ruang
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Gambar 4.2Permasalahan Yang Terjadi Pada Mekanisme Pelaporan Pengendalian
Page 117
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 117/174
Permasalahan Yang Terjadi Pada Mekanisme Pelaporan Pengendalian
Pemantauan
Model pemantauan pemanfaatan ruang mengharuskan adanya dinas/instansi
sebagai wadah koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah
kabupaten/kota dan sebaliknya. Sifat koordinasi tersebut terutama diperlukan,
tidaksemuakaidah
dan polaperaturan
TataRuangdiikuti
danditaati.
belum maksimalsosialisasi
Instansi yang tidakmengetahui dan
memahami
Keperdulian danperan serta kuran
berjalan
Instansimelakukan
pelanggaran
masyarakat tidakmengetahui dan
memahamiformat pelaporan
Instansi yang tidakmengetahui dan
memahami formatpelaporan
RENCANA
TATA RUANG
PEMANFAATAN RUANG
A
B1
LAPORAN
PERANGKAT
HASIL
LAPORAN
MASYARAKAT
B2
D INSTANSI E
F
C
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Gambar 4.3Pemantauan Pemanfaatan Ruang
Page 118
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 118/174
Pemantauan Pemanfaatan Ruang
PROVINSI
KAB/KOTA
G ar is P ros es F 0 7 : F or m T ab el P em il ah an Ma sa lah d i K ab upa te n/ Ko ta
F 08 : Form Isian Penilaian Masalah di Provinsi
Garis Koordinasi F 09 : Form Unt uk Proses Pem an tauan
T
U
P
O
K
SI
BKPRD PROVINSI
INSTANSI PROVINSI
INSTANSI PROVINSI
PP
69/1999
WEWENANG
KABUPATEN
KOTA
ALAT BUKTI
PELAPORAN
PENILAIAN SKALA
KEGIATAN
HASIL
PELAPORAN
WEWENANG
PROVINSI
PENILAIAN
JENIS KEGIATAN
SKALA KEGIATAN
LUAS PEMANFAATAN
HASIL PENILAIAN
BAHAN
EVALUASI
BKPRD PROVINSI
RTRWP
KRITERIA / TOLOK
UKUR
F 10
F 8
F 9
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
pemanfaatan ruang tersebut merupakan bahan rekomendasi bagi pelaksanaan
penertiban yang untuk tingkatan penataan ruang, dan diputuskan oleh kepala
i t h t t d t i j j il h d i i t tif
Page 119
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 119/174
pemerintahan setempat dan seterusnya sesuai jenjang wilayah administratifnya.
Namun demikian jika suatu wilayah belum tersedia BKPRD/TKPRD, maka dapat
ditentukan oleh dinas yang berwenang (yang sesuai dengan tupoksinya).
Secara umum, seperti telah dijelaskan pada laporan sebelumnya, bahwatahapan Evaluasi Pemanfaatan Ruang secara umum seperti yang terlihat pada
Gambar 4.4.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Gambar 4.4Evaluasi Pemanfaatan Ruang
Page 120
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 120/174
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
Garis Proses F 11 : Form Tabel Evaluasi
Garis Koordinasi F 12 : Peta Kabupaten
Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang- Departemen PU
PEMANFAATAN TIDAK
BERMASALAH
REKOMENDASI
GUBERNUR UNTUK
BUPATI / WALIKOTA
BUPATI
WALIKOTA
SESUAI
T
U
P
O
K
S
I
BKPRD PROVINSI
MENIMBULKAN
MASALAH KECIL
MENIMBULKAN
MASALAH BESAR
TIDAK BERMASALAH
BAHAN PENINJAUAN
- RTRW P
RTRW K
PEMANFAATAN
BERMASALAH
HASIL
PENILAIAN F 11 F 12
TIDAK SESUAI
DAMPAK KECIL
DAMPAK BESAR
BAHAN REKOMENDASI
UNTUK PENERTIBAN
INSTANSI PROVINSI
INSTANSI PROVINSI
BKPRD
PROVINSI
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
• Dari hasil pemantauan pemanfaatan ruang (pelanggaran) dilimpahkan
kepada instansi atau lembaga berwenang.
B t k d t l k tib l h l b k k tif
Page 121
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 121/174
• Bentuk dan penetapan pelaksanaan penertiban oleh lembaga eksekutif
- Penghentian kegiatan.
- Dapat berupa sanksi permanen.
•
Tim Penertiban melaksanakan pemerikasaan pelaksanan sanksi.• Sanksi dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan penertiban.
• Sanksi tidak atau belum terlaksana (karena pelaku keberatan), ditindaklanjuti
proses lembaga peradilan.
• Proses hukum di peradilan dilaksanakan, dapat menghasilkan sanksi perdata
atau pidana (jika bersalah).
• Pelaksaan sanksi hukum dan penertiban pemanfaatan ruang.
Selengkapnya mengenai proses penertiban tersebut dapat dilihat pada
Gambar 4.5.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Gambar 4.5Penertiban Pemanfaatan Ruang
Page 122
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 122/174
Sanksi Administratif
dilaksanakan oleh pemerintah /
Lembaga eksekutif
Hasil PelaporanPemanfaatan Ruang
Hasil Pemantauan Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
Usulan Bentuk Penertiban
Penetapan Pelaksanaan
Penertiban Oleh Kepala Daerah
Penghentian Kegiatan
Sementara sebelum dilakukan
pemantauan pelanggaran
Sanksi Permanen sesuai
dengan tipologi
Pelanggarannya
Pemerikasaan Pelaksanaan Sanksi oleh Tim
Penertiban / Wibawapraja
Sanksi Terlaksana
Penertiban TerlaksanaSanksi tidak Terlaksana
Pengajuan ke
Lembaga Peradilan
Tuntutan
Masyarakat
Pembuktian Hukum dan Penetapan
Sanksi Oleh Lembaga Peradilan
Sanksi Perdata Sanksi PidanaPeraturan dan
Perundangan yang
Berlaku
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
4.3 Permasalahan Pengendalian
Secara umum masalah pengendalian pemanfaatan ruang, juga dibagi
berdasarkan beberapa tahapan antara lain : Tahap perijinan tahap
Page 123
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 123/174
berdasarkan beberapa tahapan, antara lain : Tahap perijinan, tahap
pemantauan, tahap evaluasi, dan tahap penertiban. Selengkapnya
permasalahan tersebut di atas dapat dilihat pada Gambar 4.6.
Tahap Perijinan ; pemasalahan perijinan secara umum antara lain :
o Proses perijinan dianggap terlalu mahal dan lama, hal ini dikarenakan tidak
transparansi proses ini, sehingga banyak pengguana ruang yang tidak
melalui proses perijinan.
o Kurangnya penegakan hukum terhadap pengguna atau pemanfaat lahan
yang melakukan penyimpangan, sehingga mengakibatkan keengganan
masyarakat dalam mengikuti proses perijinan
o RTR sering kali kurang dapat dipahami oleh petugas pemberi izin, sehingga
perijinan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang
yang ada.
o Praktek manipulasi dari pihak-pihak yang terkait dengan proses perijinan,
sehingga pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana.
Tahap Pemantauan ; permasalahan yang terjadi pada kegiatan pemantauan
antara lain sebagai berikut :
o Kurangnya koordinasi antara instansi terkait.
o Untuk pemanfaatan ruang makro, sering terjadi konflik kepentingan antaraProvinsi dan Kabupaten/Kota, dimana kepentingan perkembangan ekonomi
bagi wilayah bersangkutan menjadi prioritas masing-masing wilayah.
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
o Pemanfaatan ruang yang menyimpang dan terakumulasi besar sering
dibiarkan, dan menjadi beban untuk bagian atau lembaga atau dinas yang
menggantikannya.
Page 124
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 124/174
menggantikannya.
o Peninjauan kembali RTR tidak mempertimbangkan perubahan pemanfaatan
ruang yang terjadi, hal ini disebabkan karena tidak berjalannya mekanisme
pemantauano Instansi yang berwenang tidak mempunyai “power” untuk melaksanakan
penertiban.
Tahap Penertiban ; pemasalahan penertiban secara umum antara lain :
o Dinas / instansi berwenang kurang maksimal perannya dalam kegiatan
penertiban
o Dokumen tata ruang sering kali belum/terlambat ditetapkan sebagai acuan
yang memiliki kekuatan hukum.
o Perangkat penegak hukum lain (lembaga peradilan) kurang termanfaatkan
secara maksimal.
Gambar 4.6
Permasalahan Mekanisme Pengendalian
P
E
R
Pemanfaatan
Ruang
PELAPORAN
PEMERINTAH
SWASTA
MASYARAKAT
SOSIALISASITidak Sesuai
Pengembalian
fungsi Sesuai
rencana
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
4.4.1. Proses Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Proses Pengawasan
Page 125
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 125/174
g
Proses pengawasan pemanfaatan ruang menyangkut proses pelaporan
perubahan pemanfaatan ruang yang terjadi dalam persil, blok, kawasan dan
wilayah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Perubahan-perubahanyang dapat dilaporkan menyangkut perubahan fungsi dari persil, blok,
kawasan dan wilayah itu sendiri atau peruntukan infrastruktur yang ada di
dalamnya. Proses pengawasan tersebut selengkapnya dapat dilihat pada
Gambar 4.7.
2. Proses Pemantauan
Proses pemantauan penyimpangan pemanfaatan ruang menyangkut proses
identifikasi pelanggaran, penyelidikan lapangan, pembahasan dan
perumusan hasil-hasil temuan yang terjadi dalam persil, blok, kawasan dan
wilayah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Perubahan-perubahan
yang dimaksudkan adalah perubahan fungsi dari persil, blok, kawasan dan
wilayah itu sendiri atau peruntukan infrastruktur yang ada didalamnya.
Proses pemantauan tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.8
3. Proses Evaluasi
Mekanisme evaluasi pemanfaatan ruang adalah merupakan tindak lanjut dari
hasil penyampaian laporan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.Dalam proses ini menghasilkan rumusan klasifikasi simpangan dan tipologi
penyimpangan, dimana rumusan klasifikasi simpangan akan menitik beratkan
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Gambar 4.7Proses Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Page 126
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 126/174
PERENCANAAN TATA RUANG
PEMANFAATAN RUANG
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
RUANG
PENGAWASAN
P
E
L
A
P
O
R
A
N
P
E
M
A
N
T
A
U
A
N
E
V
A
PELAPORAN PERUBAHAN PEMANFAATAN
RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
(PEMANFAATAN RUANG & STRUKTUR TATA RUANG)
PEMANFAATAN RUANG
(PROGRAM PEMBANGUNAN & INSENTIF-DISINSENTIF)
PERUBAHAN PEMANFAATANRUANG PERSIL
PERUBAHAN TATA
WILAYAH/BLOK/KAWASAN
RUANG PERSIL
TIPOLOGI PELANGGARAN OLEH
PERSIL
TIPOLOGI PELNYIMPANGAN TATA
RUANG WILAYAH
PENYELIDIKAN LAPANGAN
PEMBAHASAN & PERUMUSAN
HASIL TEMUAN
LAPORAN & PEMBERITAHUAN PENYIMPANGANUSULAN BENTUK PENERTIBAN
TERHADAP PELANGGARAN
EVALUASI PENYIMPANGAN
PEMANFAATAN RUANG
DATA INSTANSI (SEKUNDER) DAN
DATA LAPANGAN, LAPORAN
MASYARAKAT
IDENTIFIKASI PELANGGARAN/PENYIMPANGAN PEMANFAATAN RUANG
PELANGGARAN PEMANFAATAN
RUANG PERSIL/KAWASAN
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Gambar 4.8Proses Pemantauan Pemanfaatan Ruang
Page 127
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 127/174
PELAPORAN PERUBAHAN POLA
PEMANFAATAN RUANG
PENYUSUNAN DAFTAR
PELANGGARAN PENYIMPANGAN
PEMANFAATAN RUANG
PEMBENTUKKAN TIM PENYELIDIK
PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG
PENYELIDIKAN LAPANGAN
PEMBAHASAN DAN PERUMUSAN HASIL
TEMUAN PENYELIDIKAN
RUMUSAN KLASIFIKASI PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG
LAPORAN KEPADA
KEPALA DAERAH UNTUK
DITINDAKLANJUTI
PEMBERITAHUAN KEPADA INSTANSI
TERKAIT UNTUK MEMPERSIAPKAN
LANGKAH SELANJUTNYA
PEMBERITAHUAN KEPADA PELAKU
PELANGGARAN UNTUK PERSIAPAN
PERTANGGUNG JAWABAN
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Gambar 4.9 Proses Evaluasi Pemanfaatan Ruang
Page 128
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 128/174
Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang- Departemen PU
Pelaporan dan
Pemanfaatan
Rumusan Klasifikasi Simpangan/
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Hasil
pemantauan pelanggaran pemanfaatanruang)
Tipologi Penyimpangan
Tata Ruang Wilayah (Hasil
Pelaporan PenyimpanganTata Ruang)
Evaluasi terhadap
Lembaga Pemberi Ijin
Evaluasi Terhadap
Rencana Tata Ruang
Usulan Bentuk Perbaikan
Terhadap Proses dan Prosedur
Perencanaan Tata Ruang dan
Pemanfaatan Ruang
Perbaikan Perlu TidaknyaRevisi Rencana Tata Ruang
Direvisi
(Penyimpangan masih dalam batas
dapat diterima)
Tidak Direvisi
(Penyimpangan tidak dapat
diterima)
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Gambar 4.10Materi Penertiban Pemanfaatan Ruang
Page 129
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 129/174
Sanksi Administratif
dilaksanakan oleh pemerintah /Lembaga eksekutif
Hasil PelaporanPemanfaatan Ruang
Hasil Pemantauan Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
Usulan Bentuk Penertiban
Penetapan Pelaksanaan
Penertiban Oleh Kepala Daerah
Penghentian Kegiatan
Sementara sebelum dilakukan
pemantauan pelanggaran
Sanksi Permanen sesuai
dengan tipologi
Pelanggarannya
Pemerikasaan Pelaksanaan Sanksi oleh Tim
Penertiban / Wibawapraja
Sanksi Terlaksana
Penertiban TerlaksanaSanksi tidak Terlaksana
Pengajuan ke
Lembaga Peradilan
Tuntutan
Masyarakat
Pembuktian Hukum dan Penetapan
Sanksi Oleh Lembaga Peradilan
Sanksi Perdata Sanksi PidanaPeraturan dan
Perundangan yang
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
5. Penerapan Sanksi Perdata dan Pidana
Proses ini menyangkut bukti pelaksanaan penertiban. Sanksi ini dilakukan
setelah ada pembuktian dari lembaga peradilan dan sekaligus mengeluarkan
Page 130
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 130/174
sanksi perdata atau sanksi pidana. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar
4.11
Gambar 4.11Proses Penerapan Sanksi Perdata dan Pidana
OLEH LEMBAGA
PERADILAN
PENGAJUAN KE LEMBAGA
PERADILAN
PEMERIKSAAN PELAKSANAAN SANKSI
(TIM WIBAWAPRAJA)
SANKSI TIDAK TERLAKSANA
PEMBUKTIAN SECARA HUKUM
PELANGGARAN YANG TERJADI
PENERAPAN SANKSI
BERDASARKAN BUKTI
PELANGGARAN
SANKSI PERDATA
1. GANTI RUGI
2. PEMULIHAN KEADAAN
3. PERINTAH DAN PELANGGARAN
MELAKUKAN SUATU PERBUATAN
SANKSI PIDANA
1. KURUNGAN
2. DENDA
3. PERAMPASAN BARANG
PERATURAN DAN PERUNDANGAN
YG BERLAKU
MEDIATOR
(PEMERINTAH, LEMBAGA HUKUM
ATAU PENGACARA)
TUNTUTAN MASYARAKAT YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT
PENYIMPANGAN TATA RUANG
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
6. Penerapan Sanksi Administ ratif
Proses ini menyangkut bukti pelaksanaan penertiban. Sanksi ini dilakukan
setelah ada pembuktian penyimpangan dan dikeluarkan oleh pemerintah.
Page 131
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 131/174
Bentuk-bentuk sanksi administrasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar
4.12
Gambar 4.12Proses Penerapan Sanksi Administrasi
Sanksi Administratif (Oleh Birokrasi/Pemerintah/Lembaga Eksekutif)
Hasil Pelaporan Perubahan
Pemanfaatan Ruang
Pemantauan Penyimpangan
Pemanfaatan Ruang
Penyimpangan
Pemanfaatan Ruang
Usulan Bentuk Penertiban
PenerapanPelaksanaan
Sanksi Oleh Kepala Daerah
Penghentian Kegiatan
Sementara sebelum Dilakukan
Pemantauan Penyimpangan
Pemanfaatan Ruang
Sanksi Permanen
Aparat Pemerintah :
1. Teguran
2. Pemecatan
3. Denda
4. Mutasi
Masyarakat :
1. Teguran
2. Pencabutan Ijin
3. Penghentian Pembangunan
4. Pembongkaran
Pemeriksaan Pelaksanaan Sanksi
Oleh Tim W ibawapraja
PENYUSUNAN PEDOMAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG PASCA BENCANA DI PROVINSI NAD DAN NIAS
Page 132
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 132/174
PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMDINAS PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN
SKS-BRR TATA RUANG, LINGKUNGAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI MANFAAT NAD
PT CITRA MURNI SEMESTA
BAGIAN PERTAMA
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
• Maksud ;
Membantu Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten/ Kota /
pemanfaatan ruang masa rehabilitasi-rekontruksi dan pasca
Page 133
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 133/174
p g p
rehabilitasi rekontruksi.
• Tujuan ;
Menyusun Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang masa
rehabilitasi-rekontruksi dan pasca rehabilitasi rekontruksi pada
berbagai tingkatan penataan ruang
• Output ;
Tersedia Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang masa
tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota/ Perkotaan, Detail Kawasan/Kecamatan, dan Gampong/desa.
MASA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI
Perpu No. 2 tahun 2005
Masa rehabilitasi merupakan upaya-upaya kegiatan dan
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yangd i d il h b d t
Page 134
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 134/174
memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama
pemerintahan dan kehidupaan masyarakat di wilayah pascabencana.
Masa rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana, sarana, kelembagaan di wilayah pasca bencana, baik
,
utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian
MASA REHABILITASI
K Kegiatanegiatan masa rehabilitasimasa rehabilitasi meliputi perbaikan dan pemulihanmeliputi perbaikan dan pemulihan ::
Prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik
Prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan
Page 135
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 135/174
Prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan,keuangan serta duania usaha khususnya usaha kecil dan
menenga . Prasarana dan sarana kesehatan dan psiko-sosial.
Prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan.
Hak-hak atas tanah dan bangunan. Prasarana tempat tinggal sementara yang memadai dan manusiawi.
Prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasikegiatan pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan.
MASA REKONTRUKSI
Penataan ruang.
K Kegiatanegiatan masa remasa rekontruksikontruksi meliputimeliputi ::
Penataan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.
P b d h t ki
Page 136
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 136/174
Pembangunan prasarana dan sarana perumahan serta permukiman.
Pembangunan prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik. Pembangunan prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup
perbankan, keuangan serta dunia usaha khususnya usaha kecil dan.
Pembangunan prasarana dan sarana kehidupan keagamaan dan adat
istiadat. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan.
Penciptaan tenaga kerja yang menunjang kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi.
Pembangunan prasarana dan sarana yang terkait langsung dengannormalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat dan
Pelaksanaan rekonstruksi lainnya sesuai dengan rencana induk danrencana rinci.
Organisasi Dewan Pengarah, Dewan Pengawas,
DEWAN PENGARAH DEWAN PENGAWAS BADAN PELAKSANA(BRR)
Page 137
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 137/174
(BRR)
• Ketua merangkapanggota.
• Pemerintah Pusat.• Pemerintah Daerah.
• Kepala BadanPelaksana.
merangkap anggota.
•
15 (lima belas)
Agama/Ulama dan
Pemuka Adat.
Pelaksana.
•
Sekretaris Badan. .
• Akademisi.
.
• Deputi-Deputi.
Tugas Dewan Pengarah, Dewan Pengawas,Badan Pelaksana (BRR)
D E W A N P E N G A R A H D E W A N P E N G A W A S B A D A N P E L A K S A N A
( B R R )
• M e m in ta p e n je la s a nm e n g e n a i s e g a la
• P e n g a w a s a n te r h a d a pp e l a k -s a n a a n p r o s e s
• M e n g e lo l ap e la k s a n a a n R e h a b i-
Page 138
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 138/174
g gy a n g b e r k a i ta n
p pr e h a b i lita s i d a n
pl it a s i d a n K o n s t ru k s i .
r e h a b i lit a s i d a nr e k o n s tr u k s i k e p a d aD e w a n P e n g a w a s d a nB a d a n P e l a k - s a n a
.
• M e n e r im a , m e n e la a h
d a n m e - n i n d a k la n ju t ip e n g a d u a n y a n g
d a y a y a n g a d a ( S D M ,S D A , m a u p u nK e u a n g a n d a nT e kn o lo g i) .
.
• M e m in ta m a su ka nd a n a ta u b a n tu a n
in s ta n s i P e m e r in ta hm a u p u n p i h a k la i n
s a m p a a n o em a s y a r a k a t .
• M e n y a m p a ik a n
• e n a n e r a s a m ad e n g a n p ih a k la ind a la m m e l a k s a n a k a n
k e g i - a t a n r e h a b i l i t a s id a n r e k o n s tr u k s i.y a n g d ip a n -d a n gp e r l u .
• M e l a k u k a n k e r ja s a m ad e n g a n p a r a a h li a ta u
la p o ra n p e la k - s a n a a ntu g a s k e p a d aP re s id e n .
• M e n g k o o r d in a s i d a nb e k e r ja s a m a d e n g a np i h a k lu a r n e g e r i( a s i n g ) .
d e n g a n k e b u tu h a n . d a n in f o r -m a s i d a r ip e m e r in t a h p u s a t ,p e m e r in t a h d a e r a h ,d a n p ih a k la in y a n ge r a .
PASCA REHABILITASI REKONTRUKSI
UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh :
Bab I, pasal 1 ayat 2 ; Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakathukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
Page 139
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 139/174
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturanperundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945,
yang dipinpin oleh seorang Gubernur.
Bab I, pasal 1 ayat 3 ; Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatukesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturanperundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945,yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
Bab V, pasal 16 ayat 1 ; Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh meliputi ;perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta perencanaan dan pengendalianpembangunan, -penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dst
Bab V, pasal 17 ayat 1 ; Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan
Kabupaten/Kota meliputi ; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang sertaperencanaan dan pengendalian pembangunan, -penyelenggaraan ketertiban umum danketentraman masyarakat dst
PEMANFAATAN RUANG &
Definisi ;• Pemanfaatan Ruang ; merupakan Wujud operasionalisasi rencana tata
ruang
• Perencanaan tata ruang berfungsi mengatur, mencegah sertamenanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (alam, buatan, sosial),
i k tk f i il h i l d i b
Page 140
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 140/174
meningkatkan fungsi wilayah secara serasi, selaras dan seimbang,,
mendayagunakan seluruh potensi
• Pengedalian Pemanfaatan Ruang menyangkut mekanisme dalam ;engawasan e aporan, eman auan an va uas an ener an an s
Administrasi, Perdata dan Pidana) pemanfaatan ruang
Korelasi ;• r er a umum an e n s peman aa an ruang a ur a am rencana a a
ruang pada berbagai tingkatan rencana tata ruang serta memiliki kekuatanhukum untuk dilaksanakan
• eman aa an ruang apa sesua engan rencana a a ruang apa a
tersedia mekanisme pengawasan dan sebagai implikasi dari terjadinyapelanggaran pemanfaatan ruang perlu dilakukan penertiban.
MATERI PEMANFAATAN RUANG
Kawasan Non Budidaya dan Kawasan Budidaya
Kawasan Non Budidaya (Lindung) ; adalah kawasan yang ditetapkanden an fun si utama melindun i kelestarian lin kun an hidu an
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Page 141
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 141/174
Kawasan Budida a ; adalah kawasan an diteta kan den an fun si
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
Kriteria Umum dan Kriteria Teknis pemanfaatan ruang (Kawasan NonBudidaya & Kawasan Budidaya) menjadi acuan yang sama pada
berbagai jenjang penataan ruang.
Alih fungsi pemanfaatan ruang dari kawasan non budidaya menjadikawasan budidaya, dipersyaratkan senantiasa mengacu kepadar er a umum an r er a e n s peman aa an ruang.
ACUAN NORMATIF PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Kawasan BudidayaKawasan Non Budidaya
RTRWPRTRWP
Page 142
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 142/174
RTRWKAB/Kota
RTRWKAB/Kota
RDTRK/
RTR/RDTRK/
RTR RTBLRTBL
Kiteria Umum dan Kriteria Teknis
KEDUDUKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MASA REHAB REKON
Page 143
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 143/174
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
Rencana Induk dan Rencana Rinci
BRR
Pemda
RUANG MASA
REHAB REKON
asa e a tas asa e ontru s
PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG
Perubahan Pemanfaatan
Ruang Blok/Persil
Perubahan Tata Ruang Wilayah/
Kawasan
Page 144
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 144/174
po og e anggaran ers po og eny mpangan a a
Ruang Wilayah
Identifikasi Pelanggaran / Identifikasi Pelan aran/
Penyelidikan Lapangan
Penyimpangan Persil
Penyelidikan Lapangan
Penyimpangan Pemanfaatan Ruang
Pembahasan & Perumusan Hasil
RDTRK/RTBL RTRW
Pemberitahuan Penyimpangan
& Pelanggaran
Temuan
Penyimpangan
Pemanfaatan Ruang
PENILAIAN PERLU TIDAKNYA
REVISI RTRPENILAIAN PERLU TIDAKNYA
PENERTIBAN & SANKSI
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
RTRW PROVINSI
BKPRD
RUANG PASCA
REHAB REKON
PERUBAHAN PEMANFAATAN RUANG
Perubahan Pemanfaatan
Ruang Blok/Persil
Perubahan Tata Ruang Wilayah/
Kawasan
Page 145
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 145/174
po og e anggaran ers po og eny mpangan a a
Ruang Wilayah
Identifikasi Pelanggaran / Identifikasi Pelan aran/
Penyelidikan Lapangan
Penyimpangan Persil
Penyelidikan Lapangan
Penyimpangan Pemanfaatan Ruang
Pembahasan & Perumusan Hasil
Pemberitahuan Penyimpangan
& Pelanggaran
Temuan
Penyimpangan
Pemanfaatan Ruang
PENILAIAN PERLU TIDAKNYA
REVISI RTRPENILAIAN PERLU TIDAKNYA
PENERTIBAN & SANKSI
PEMANFAATAN RUANG PASCA BENCANA DI
Page 146
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 146/174
KONSEPPENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
(Rencana Induk Rehab-Rekon)
KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG
Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi NAD;1) menyusun kebijakan penataan ruang pasca bencana,
2) menentukan prioritas penanganan pasca bencana pada tahap rehabilitasi dan,
3) arahan struktur ruang wilayah provinsi, termasuk arahan fungsi/sistem kota dan
sistem infrastruktur wilayah
Page 147
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 147/174
A. Sistem Kota
• Meminimalisasikan perubahan struktur, hirarki, kepadatan dan tata guna lahan
• Mengembangkan jalan eksisiting dan menambah jalan baru sebagai jalurpenyelamatan
• Rehabilitasi /rekonstruksi kawasan kota yang terkena tsunami• en ng a an a ses as o a ar ara au maupun u ara a am rang a
evakuasi, distribusi logistik maupun rehabilitasi kota /kawasan,
B. Strategi Struktur Ruang Kota
• Mempertahankan kerangka kota yang ada yang merangkai keseluruhan wilayah kota• Merehabilitasi kerangka kota yang ada• Membangun Kota dan Kawasan yang tahan menghadapi gempa•• Meningkatkan fungsi dan peran ruang-ruang struktural utama
KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG : Kawasan Lindung (Non Budidaya)
Hutan Lindung, Hutan Kota Dan Mangrove1) Merehabilitasi dan mereboisasi kawasan lindung yang rusak akibat bencana tsunami
2) Mengkonservasi dan memproteksi kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan mangrove,
3) Menambah dan mengembangkan kawasan sabuk hijau sebagai fungsi pertahanan terhadapbencana dan konservasi alam,
4) Memanfaatkan kawasan sabuk hijau dan escape hill untuk ruang terbuka hijau
Page 148
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 148/174
) j p g j
Kawasan Pantai dan Pesisir
• Meminimalisasikan perubahan struktur, hirarki, kepadatan dan tata guna lahan eksisting• Men emban kan alan eksisitin dan menambah alan baru seba ai alur en elamatan• Rehabilitasi /rekonstruksi kawasan kota yang terkena tsunami• Meningkatkan aksesibilitas kota dari arah laut maupun udara dalam rangka evakuasi, distribusi
logistik maupun rehabilitasi kota /kawasan,
• Mengembangkan kawasan tepi sungai sebagai salah satu kawasan sabuk hijau
Kawasan sungai
• enga ur ng a erapa an vege as sesua an engan ungs awasan, ng a eamanan
terhadap bencana dan lokasi• Rehabilitasi /Menetapkan kawasan sabuk hijau sebagai kawasan konservasi melalui PERDA
KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG : (Kawasan Budidaya)
Kawasan Permukiman
o Membangun kembali permukiman kota yang rusak beserta fasilitasnya
o Mengembangkan bangunan penyelamatan/rumah vertikal pada kawasan-kawasan yang berkepadatan tinggi
o Menciptakan kawasan permukiman baru
Page 149
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 149/174
Kawasan Pantai dan Pesisiro Menetapkan deliniasi kawasan (permukiman dan bangunan) bersejarah dan
tradisional adato Menye amat an an mere onstru si awasan an angunan peningga an ersejara yang
masih ada (makam Syah Kuala, Masjid Agung Baiturrahman dll)o Mengkonservasi kawasan bersejarah
o Menetapkan qanun perlindungan kawasan dan bangunan bersejarah
Tata Ruang Wilayah Rawan Bencana Gempa dan Tsunami
angunan penye amatan;
(B) jalur penyelamatan;(C) sabuk pohon;
(D) sistem peringatan dini; dan
(E) kesadaran publik tentang penyelamatan dari bencana
KERANGKA UMUM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
RENCANA
TATA
RUANG
TEKNIK DALAM
PERATURAN ZONASI
Performance ZoningSpecial Zoning
Bonus Zonin
STANDAR
RTRWN Standar yang relevan dengan perencanaan
dan pembangunan kota
(e.q. kesehatan, keselamatan, keamanan
dll)
TDR
Negotioned Dev't
Flood Plain Zoning
Conditional Uses
Non-conforming Uses
Spot Zoning
Page 150
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 150/174
Spot Zoning
RTRWP
Floating Zoning
Exclusionaary ZoningContact Zoning
Gorwt Contol
Etc
RTRWK
PANDUAN
PERIZINANRDTRK PERATURAN ZONASI DAN VARIANNYA PEMBANGUNAN
Perangkat
TeknikUNDANG-UNDANG
PP
PERDA
RTRK /
RTBL
Pengawasan Kawasan KhususPengawasan Rencana Tapak,
Bangunan, Perumahan , Sanitasi
Kawasan Bersejarah
Sumber : Pedoman Penyusunan Peraturan Zonasi
Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Dep. PU, Juni 2006.
MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MASA REHAB REKON
SOSIALISASITidak Sesuai
Pemanfaatan Ruang
Masa Rehab-Rekon
BRR & PEMERINTAH
SWASTA, NGO
Page 151
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 151/174
P
E
RPELAPORAN
MASYARAKAT
I
J
IPEMANTAUANPENERTIBAN
A
N
EVALUASI
PROSES PENGENDALIAN
KONSEKUENSI PENYIMPANGAN PEMANFAATAN RUANG MASA REHAB REKON
PEMANFAATANRUANG YG
SESUAI TATARUANG
PENINJAUANKEMBALI
RENCANAINDUK &
RENCANA RINCI
TIDAKBERMASALAH
Page 152
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 152/174
HASILPENILAIAN
REKOMENDASIGUBERNUR KPD
BUPATI/
PEMANFAATANRUANG YG
BERMASALAH
SESUAI
MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MASA REHAB REKON
KRITERIA TATA
RUANG
RENCANA INDUK
RENCANA RINCI
WEWENANG
PENYIMPANGAN
PEMANFAATAN
RUANG
Page 153
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 153/174
HASIL
EVALUASIBKPRD
PROVINSIPELAPORAN
PEMERINTAHPENILAIAN
WEWENANG
KAB/KOTA
BKPRD
KAB/KOTA
MEKANISME PEMANTAUAN PEMANFAATAN RUANG MASA REHAB REKON
Perpres
(30/2005)
WEWENANG
PROVINSIRTRWP
PENILAIANHASIL PELAPORANBKPRD PROVINSI
KRITERIA / TOLOK
UKUR
F 9
Page 154
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 154/174
T
INSTANSI PROVINSI
PENILAIAN
JENIS KEGIATAN
HASIL PENILAIAN
BAHAN EVALUASI
PROVINSI
P
O
K
S
I
PELAPORAN
LUAS PEMANFAATAN
F 10
KAB/KOTA
BKPRD
INSTANSI KAB/KOTA
WEWENANG
KABUPATEN
KOTA
F 07 : Pemilahan Masalah di Kabupaten/Kota
Garis Proses F 08 : Penilaian Masalah di Provinsi
ALAT BUKTI
07
F 09 : Proses Pemantauan
Garis Koordinasi F 10 : Pembahasan Penilaian
Sumber : Diolah dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang- Departemen PU
PELAPORAN PERUBAHAN POLA
PEMANFAATAN RUANG
PENYUSUNAN DAFTARPELANGGARAN PENYIMPANGAN
PEMBENTUKKAN TIM PENYELIDIKPELANGGARAN
BRR
PEMANFAATAN RUANG PEMANFAATAN RUANG
Page 155
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 155/174
MEKANISMEPEMANTAUANPELANGGARAN
PENYELIDIKAN LAPANGAN
PEMBAHASAN DAN PERUMUSAN HASIL TEMUAN
PEMANFAATAN
RUANG
MASA REHAB REKONRUMUSAN KLASIFIKASI PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG
LAPORAN KEPADA
KEPALA DAERAH UNTUK
PEMBERITAHUAN KEPADA INSTANSI
TERKAIT UNTUK MEMPERSIAPKAN
PEMBERITAHUAN KEPADA PELAKU
PELANGGARAN UNTUK PERSIAPAN
DITINDAKLANJUTI LANGKAH SELANJUTNYA PERTANGGUNG JAWABAN
Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang- Departemen PU, diolah
EVALUASI PEMANFAATAN RUANG UNTUK M ERUMUSKAN
TINDAKAN PENERTIBAN
MEKANISME EVALUASI PEMANFAATAN RUANG MASA REHAB REKON
TIDAK BERMASALAH
PEMANFAATAN TIDAK
BERMASALAH
SESUAI MENIMBULKAN MASALAH
KECIL
BAHAN PENINJAUAN
TERHADAP :
- RTRW Provinsi
- RTRW Kab/Kota- RDTR K/RTBL
RENCANA INDUK
REHABILITASI
REKONTRUKSI
MENIMBULKAN MASALAH
BESARHASIL
PENILAIAN F 11 F 12
REKOMENDASI
Page 156
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 156/174
REKOMENDASI
GUBERNUR UNTUK
BUPATI / WALIKOTA
BERMASALAH
TIDAK SESUAI
DAMPAK BESAR
REKOMENDASI UNTUK
PENERTIBAN
T
U INSTANSI PROVINSI
BKPRD
PROVINSI
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
P
O
K
S
I
Garis Proses F 11 : Evaluasi
WALIKOTA
INSTANSI PROVINSI
Sumber : Dioleh dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang- Departemen PU
Hasil Pelaporan
Pemanfaatan Ruang
Hasil Pemantauan Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
Usulan Bentuk Penertiban
Penetapan Pelaksanaan
Penertiban Oleh Kepala Daerah
MEKANISMEPENERTIBAN
Sanksi Administratif
dilaksanakan oleh pemerintah /
Lembaga eksekutif
Penghentian Kegiatan
Sementara sebelum dilakukan
Sanksi Permanen sesuai
dengan tipologi
Page 157
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 157/174
PEMANFAATA
N RUANGMASA REHAB
REKON
Pemerikasaan Pelaksanaan Sanksi oleh Tim
Penertiban / Wibawapraja
Sanksi Terlaksana
Penertiban TerlaksanaSanksi tidak Terlaksana
Pengajuan ke
Lembaga Peradilan
Tuntutan
Masyarakat
Pembuktian Hukum dan Penetapan
Sanksi Oleh Lembaga Peradilan
Sanksi Perdata Sanksi PidanaPeraturan dan
Perundangan yang
er a u
Pelaksanaan :1. Sukarela
2. Pemaksaan
3. Dengan Persyaratan
Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang- Departemen PU
Penertiban Terlaksana
MEKANISME PENENTUANSANKSI PEMANFAATAN
RUANG MASA REHAB
PEMERIKSAAN PELAKSANAAN SANKSI
(TIM WIBAWAPRAJA)
REKON
PENGAJUAN KE LEMBAGA
SANKSI TIDAK TERLAKSANA
TUNTUTAN MASYARAKAT YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT
PENYIMPANGAN
OLEH LEMBAGA
PERADILAN
PEMBUKTIAN SECARA HUKUM
PELANGGARAN YANG TERJADI
TATA RUANG
Page 158
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 158/174
PENERAPAN SANKSI BERDASARKAN
MEDIATOR(PEMERINTAH, LEMBAGA HUKUM
ATAU PENGACARA)
BUKTI PELANGGARAN
SANKSI PERDATA
1. GANTI RUGI SANKSI PIDANA
2. PEMULIHAN KEADAAN
3. PERINTAH DAN PELANGGARAN
MELAKUKAN SUATU PERBUATAN
.
2. DENDA
3. PERAMPASAN BARANGPERATURAN DAN PERUNDANGAN
YG BERLAKU
PELAKSANAAN1. SUKARELA
2. PEMAKSAAN
3. DGN PERNYATAAN
Sum ber : D i rektorat Jendera l Penataan Ruang- Departemen PU
PENERTIBAN TERLAKSANA
MEKANISME PENERAPAN SANKSI PEMANFAATAN RUANG MASA REHAB REKON
INSTANSI
MEKANISME
PENGAWASAN
BKPRD PROVINSI
KEPADA GUBERNUR
T
U
P
O
K
S
BKPRD PROVINSIINSTANSI
REKOMENDASI
GUBERNUR
KEPADA BUPATI /
WALIKOTA
KASBANGLIMAS
SATPOL PP
KEPOLISIAN
KEJAKSAAN
KEHAKIMAN
KOORDINATOR
PENGAWASAN
PELAKSANAAN
PENERTIBAN SECARA
KOORDINATIF
PROVINSI KABUPATEN
IKOTA
Page 159
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 159/174
I
INSTANSI
KOTA
PROVINSI
KAB/KOTA
BUPATI
WALIKOTA
PENERTIBAN
T
U
P
O
K
BKPRD PKABUPATEN
KOTAINSTANSI
INSTANSI
KASBANGLIMAS
SATPOL PP
KEPOLISIAN
S
I
INSTANSI
SOSIALISASI DATA
1
2
3
KEHAKIMAN
Garis Proses
Garis Koordinasi
MASYARAKAT
PELANGGARAN4
1 Surat Perintah Pengembalian Fungsi
2 Surat Perintah Pelaksanaan Sanksi Administratif Sumber : Diolah Dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang- Departemen PU
3 Surat Perintah Pelaksanaan Sanksi Pidana
4 Surat Perintah Pelaksanaan Sanksi Perdata
MEKANISME PERIJINAN SANKSI PEMANFAATAN RUANG MASA REHAB REKON
TUPOKSI
INSTANSI
INSTANSI
Garis Proses
Garis Koordinasi
KEGIATAN YG MEMERLUKAN
REKOMENDASI BRR /
INSTANSI TEKNIS
KEPADA GUBERNUR
Page 160
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 160/174
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
PEMERIKSAAN PENILAIAN OLEH INSTANSI
TERKAIT MENGENAI ASPEK :
Jenis Kegiatan
Luas Area
Skala Kegiatan
REKOMENDASI
GUBERNUR
KEPADA BUPATI/
WALIKOTA
INSTANSIINSTANSIINSTANSI TUPOKSI
KEGIATAN DENGAN
IJIN CUKUP DARI
SYARAT
ADMINISTRASI KEPUTUSAN PEMBERIAN/
PENOLAKAN IJIN
KAB/KOTA
PEMOHON KRITERIA/
TOLOK UKUR
Sumber : Diolah dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang- Departemen PU
Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan RuangPasca Bencana Di Provinsi NAD dan NIAS
Gambar 5.8Konsep Prosedur Perizinan Pembangunan
PertimbanganSektoral/Khususlainnya
PERIZINAN
PEMANFAATANRUANG DANBANGUNAN
PERIZINANPERTANAHAN PERIZINANSEKTORAL/KEGIATAN
Pertimbangan Kesesuaiandengan Rencana Tata Ruang PertimbanganKelayakanberdasarkan AMDAL
STUDI/RENCANASEKTORAL
PENDUKUNG:Misalnya yang
PERMOHONANPENGEMBANG/
INVESTOR
RTRW Terkait dengan lokasi
RTRW Kabupaten
Page 161
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 161/174
PT. CITRA MURNI SEMESTA
V -4 6
bersifat:
- Lintas Daerah- Lintas Fungsi- Lintas Dampak/
Eksternalitas
SEDIAAN AIR
RAWANBENCANA
ALAM
SEDIAANENERGI
dll.
IZINPERENCANAAN
IMB
PEMBANGUNAN FISIK
IZIN LOKASI
Perolehan Tanah
HAK GUNABANGUNAN
HAK MILIK
IZIN PRINSIP
IZIN TETAP
IZIN USAHA/KEGIATAN
PENGOPERASIANUSAHA KEGIATAN
RTRW Kabupaten
RRTRW Kecamatan Terkait
RTRK/RTBL
RTRK/SITE PLAN/PROYEK YANG
DIUSULKAN
AMDALREGIONAL
AMDAL KAWASAN
ANDAL
RKLdanRPL
PENYUSUNAN PEDOMAN PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG PASCA BENCANA DI
Page 162
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 162/174
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG(mikro)
KEDUDUKAN KAP & VP DALAM JENJANG TATA RUANG
RENCANA TR REHABILITASI REKONTRUKSI
RTRW PROVINSI,
Page 163
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 163/174
RTRW KOTARTRW KABUPATEN
RDTR/RTBL
KAWASANKAWASAN
KECAMATAN ACTION
BUDIDAYA
VILLAGE
USULAN PROSES PEMBERIAN REKOMENDASI PEMANFAATAN
KAWASAN FUNGSIONAL DI TINGKAT KECAMATAN
Pemohon
Penggunaan/pembangunan kawasan fungsional
Surat keterangan tidakberkebaratan dari
masyarakat sekitar lokasiyang akan dibangun
Syarat-syaratadministrasi yang telah
ditentukan
H )
Page 164
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 164/174
Pemeriksaan olehInstansi Kec :- Jenis
kegiatan-
- Skala
Memenuhi Tidak Memenuhi
PemberianRekomendasi
dari Kecamatan
PenolakanPemberian
Rekomendasi
KABUPATEN / KOTA
MODEL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG
Pem an f aa tan Kawas an
Ren cana D eta il TataRuang Kec amat an
Perenc anaan Ta t aR u a n g
Pem anf aa tan Kawas an
Pengendal ianPem anf aa tan RuangP e lapo ran P eny impangan
P em an faa tan Ruang Pelaporan
Ident if ikas i P e langgaran/
Page 165
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 165/174
Ident if ikas i P e langgaran/
P eny impangan
M U S P I K A(Camat , Penye l id ikan Lapangan
Danrami l )
P embahasan danpe rumusan has il t emuan
d i lapanga n
P em an t auan
U su lan ben tukpener t iban thd
Lapo ran danpember i tahuan bentuk
peny impangan
pe langgaran(m is : bangunan
liar, PK L )
P e langga ran
Evaluas i
P em an faa tan RuangPers i l /Kawasan
E va luas i P eny impanganP em an faa tan Ruang
Pen i la ian Per lu T idaknya U su lanRev is i Rencana Ta ta Ruang K ec .
Pener t iban Pener t iban
MODEL PENERAPAN SANKSI
Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
Usulan bentukPenertiban oleh
Muspika
Page 166
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 166/174
Teguran(Peringatan tertulis dandiberikan batas waktu
Diindahkan oleh pelanggarTidak dindahkan oleh pelanggarTidak diindahkan oleh pelanggar diindahkan oleh pelanggar
Pemberian sanksi olehInstansi penertiban
Dilakukan pembenahan,pembongkaran sendiriatau tindakan lain yang
sesuai dengan penertiban
Pencabutan izin Penghentianpembangunan
Pembongkaran
PENYUSUNAN PEDOMAN PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG PASCA BENCANA DI
Page 167
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 167/174
KONSEPPERAN SERTA &TAHAPANNYA
KONSEPSI PERAN SERTA
• Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam prosespemanfaatan ruang
• Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pemanfaatan ruang•
keberagaman sosial budaya• Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika• Mem erhatikan erkemban an teknolo i dan bersika rofesional
Page 168
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 168/174
Tujuan Perlibatan
• Menumbuh-kembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat danstakeholder lainnya dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tataruang yang telah ditetapkan;
•bukanlah obyek pemanfaatan ruang, tetapi pelaku dan pemanfaat utama yangseharusnya terlibat dari proses awal sampai akhir dalam memanfaatkan ruang
• Mendorong masyarakat dan civil society organization atau lembaga swadayamasyarakat untuk lebih berperan dan terlibat dalam memanfaatkan ruang
• Berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang, (RTRW Propinsi, RTRWKabupaten/Kota dan rencana rinci tata ruang kawasan di wilayah Kabupaten/Kota)
SUBYEK DAN KONTRIBUSI
SUBYEK KONTRIBUSI DALAM PEMANFAATAN RUANG
Selaku orang seorang dapat dilakukan oleh semua warga negara Indonesiaberumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah/pernahkawin, terutama yang bertempat tinggal dan ataumempunyai hak atas ruang di wilayah atau kawasan yangdimanfaatkan
Page 169
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 169/174
Selaku kelompok orang,termasuk masyarakathukum adat, kelompok
pemanfaatan ruang kawasan dapat dilakukan oleh kelompokorang yang tumbuh secara swadaya atas kehendak dankeinginan sendiri di tengah masyarakat serta diakui oleh
profesi, atau kelompokminat
masyarakat di wilayah atau kawasan yang direncanakan,terutama yang bertempat tinggal dan atau mempunyai hakatas ruang di wilayah atau kawasan yang dimanfaatkan.
Selaku badan hukum dapat dilakukan oleh badan hukum terutama yangberkedudukan dan atau mempunyai hak atas ruang diwilayah atau kawasan yang dimanfaatkan.
KETERLIBATAN STAKEHOLDER
K a t e g o r is t a k e h o l d e r
S u b y e k
B e r w e n a n g
m e n g a m b i l /m e m b u a t k e b i a k a n
• E k s e k u t i f , s e p e r t i B a p p e n a s , D e p K im p r a s w i l , D e p d a g r i , B P N ,
B a p p e d a , S e k r e t a r ia t D a e r a h d a n K e p a la D a e r a h s e r ta I n s t a n s is e k to r a l P u s a t
• I n s t a n s i D a e r a h s e p e r t i D in a s / K a n t o r t e r k a i t y a n g m e m p u n y a if u n g s i K e h u t a n a n , P e r ta n ia n d a n P e r k e b u n a n , P e r in d u s t r ia n d a nP e r d a g a n g a n , P e r ta m b a n g a n , K e la u t a n , P e r h u b u n g a n ,L in g k u n g a n H id u p / B a p p e d a l , K e p a r iw is a t a a n ;
• L e g i s la t i f , s e p e r t i D P R d a n D P R D I d a n D P R D I I ;
• Y u d ik a t if .
• K e l o m p o k W a r g a S e t e m p a t ;
Page 170
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 170/174
Y a n g t e rk e n ad a m p a k
• W a r g a s e s u a i d e n g a n k e l o m p o k k e g i a t a n n y a , s e p e r t i k e lo m p o kN e la y a n , B u r u h T a n i , P e m a k a i A i r , F o r u m A g a m a d a n s e b a g a i n y a
M e n g a w a s ik e b i j a k a n
• D P R ;
• D P R D K a b d a n D P R D K o t a ;
• ;
• P e r s / M e d i a m a s s a ;
• F o r u m W a r g a ;
• P a r t a i P o l i t ik ;
• A s o s ia s i P r o f e s i ; d a n
•
P e r g u r u a n T i n g g i .
K e l o m p o k I n te re s t d a n P re s u r e G r o u p y a n g t e r k a i tk e b i j a k a n
• P a r t a i P o l i t ik ;
• L S M ;
• P e n g u s a h a ;
• F o r u m W a r g a ;
• A s o s ia s i P r o f e s i ;
• P e r u r u a n T in i ; d a n
• K e lo m p o k M e d i a s i .
Y a n g m e m p u n y a ik e p e n t in g a n a g a rk e g ia t a n a t a uk e b i j a k a n n y a
• P r e s u r e g r o u p , s e p e r t i P a r ta i P o l i t ik , L S M , d a n F o r u m W a r g a ;• K e lo m p o k P e n d u k u n g , s e p e r t i D o n o r , P e n g u s a h a , P e r g u r u a n
T i n g g i , W a r g a , P e m e r in t a h P u s a t d a n D a e r a h , d a n K e l o m p o kM e d ia s i .
e r a a n
HAK, KEWAJIBAN & BENTUK PERAN SERTA
Hak Masyarakat
• Berperan dalam penyusunan rencana, penataan dan pengesahan
Berlaku tertib• Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang pada berbagai jenjang rencana• Menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang
l k k i t b i d t t
Page 171
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 171/174
Kewajibanpelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang
• Menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas ruang• mentaati segala ketentuan normatif yang ditetapkan dalam rencana tata
ruang
Bentuk Peran Serta
• Berlaku tertib
eman aatan ruang aratan, autan sesua peraturan perun ang-un anganBantuan pemikiran atau pertimbangan
Penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang
Konversi penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang
Menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan
PROSEDUR
Penyampaian data dan informasi yang akurat dan valid
Pemberian dan atau penyampaian masukan dalam bentuk tertulis serta
Konflik pemanfaatan ruang, pendekatan-pendekatan hukum masyarakat,dan hukum formal bisa dilakukan
enye esa an on e ua ama an a sana an secara musyawara
Page 172
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 172/174
TAHAPAN PELAPORAN
SubyekPelapor
A cuanPelaporan
BentukPelaporan
Wak tuPelaporan
O by ekPelaporan
InstitusiKoordinat i f
P en g g u n a P en y i m p a n g a n T e rt u l i s T a h ap ; B K P R D• A s p ek
P e m a n f a a tR u a n g
R u a n g K o n s t r u k s iK o n s t r u k s iP a s c aK o n s t r u k s i
M a s y a r a k at P e n y i m p a n g a n T e r tu l i s D a p a t
• A s p ekN o nF i s i k
B K P R DL u a s P e m a n f a a t a n
R u a n gT i d a kT e r t u l i s
d i l a k s a n a k a ns e t ia p w a k t u
s e l am a a d ap e n i l ai a n t e l a ht e r j a d i n y ap en y m p a n g an
TAHAPAN PEMANTAUAN
SubyekPemantauan
BentukPemantauan
WaktuPemantauan
ObyekPemantauan
InstitusiKoordinatif
Ins tans i Rut in /Per iod ik Tahap ; Wi layah BK PRD
K o n s t r u k s iK o n s t r u k s iPascaK o n s t r u k s i
Wi layah Te rbangundan t i dakte rbangu n terk in i
Page 173
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 173/174
u yeEvaluasi
en uEvaluasi
aEvaluasi
yeEvaluasi
a anKoordinatif
InstansiPemerintah
TipologiPen im an an
RTRWI in Lokasi
Hasil pelaporandan hasil
BKPRD
Amdal
NPMS yangberlaku
pemantauan
yang berasaldari masyarakat
BOBOT PERAN SERTA
T in g k a ta n R e n c a n a T a ta R u a n gT a h a p a nP e n a t a a n
R u a n gK e g i a t a n
P r o v i n s iK a b u p a t e n /
K o t aK a w a s a n
P r o s e s T e k n i s
m e re n c a n a
ο • •
• •
P e r e n c a n a a n
P e n g e s a h a n re n c a n a − − ο
P e n y u lu h a n d a np e m a s y a ra k a ta nr e n c a n a
ο • •
P e n y u s u n a n p r o g ra m ο • •
P e m a n fa a ta n
e n y u s u n a n p e ra u ra np e la k s a n a a n re n c a n a
d a n p e r a n g k a t in s e n t if
ο • •
Page 174
7/18/2019 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca Bencana.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pengendalian-pemanfaatan-ruang-pasca-bencanapdf 174/174
d a n p e r a n g k a t in s e n t ifd a n d is i n s e n t if
P e n y u s u n a n d a np e n g u s u la n p r o y e k
• • •
P e la k s a n a a n p r o g r a md a n p r o y e k
• • •
P e r iz in a n r e n c a n ap e m b a n g u n a n
− ο •
P e n g a w a s a n ο • •
P e n g e n d a l i a n
P e n e r t i b a n − − ο
P e n in ja u a n k e m b a l i r e n c a n a ο • •
ο = sedang • = t inggi − = rendah