Pedoman Pengajuan Proposal KEGIATAN …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/101563... · disebarluaskan untuk dijadikan acuan utama bagi Dinas lingkup ... teknologi,

Pedoman Pengajuan Proposal

KEGIATAN PENGOLAHAN dan

PEMASARAN HASIL PERTANIAN

T.A. 2011

Direktorat Jenderal Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN 2009

Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011 i

KATA PENGANTAR

Tahun 2011 adalah tahun kedua dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 yang

difokuskan pada peningkatan daya saing bangsa.

Kebijakan ini merupakan hal yang amat strategis dalam

konteks pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil

pertanian yang memang ditujukan untuk meningkatkan

nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia.

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen

PPHP) menggariskan bahwa pola perencanaan pembangunan PPHP menganut

sinergi antara pola top down dengan bottom up. Dengan pola ini sangat

diharapkan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan

kebutuhan nasional dan kesiapan daerah sebagai pelaksananya.

Buku Pedoman Pengajuan Proposal Kegiatan PPHP ini disusun dan

disebarluaskan untuk dijadikan acuan utama bagi Dinas lingkup pertanian di

Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang ingin mendapatkan bantuan dana dari

sumber APBN Ditjen. PPHP tahun anggaran 2011. Diharapkan dengan terbitnya

Buku Pedoman ini, daerah dapat menentukan kegiatan pengembangan

pengolahan dan pemasaran yang benar-benar sesuai dan menjadi prioritas

kebutuhan di daerah. Bagi Ditjen. PPHP, dengan adanya proposal yang baik

dari daerah, maka akan sangat membantu dalam menetapkan kebijakan alokasi

anggaran bagi daerah. Dengan cara ini diharapkan ada peningkatan kualitas

dan sekaligus sinergi antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Sangat diharapkan buku ini akan memberikan inspirasi dan dorongan bagi

semua pihak yang terkait untuk mengembangkan pengolahan dan pemasaran

hasil pertanian di daerah. Semoga!.

Jakarta, Desember 2009

Sekretaris Ditjen PPHP,

Ir. Banun Harpini, M.Sc. NIP. 19601019 198503 2 001

Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011 ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

DAFTAR ISI ii

Bab 1. Pendahuluan

A Arah Pembangunan Nasional 1

B. Kewenangan Pusat - Daerah 1

C. Anggaran Berbasis Kinerja 2

D. Tujuan dan Sasaran 4

Bab 2. Karakteristik Program dan Kegiatan

A. Struktur Program dan Kegiatan PPHP 5

B. Uraian Program 7

C. Uraian Kegiatan dan Sasaran PPHP 9

D. Fokus Komoditi PPHP 17

E. Karakteristik Kegiatan Pusat dan Daerah 18

Bab 3. Kriteria Penulisan Proposal

A Jenis dan Jumlah Kegiatan 22

B. Kegiatan Tahun Jamak 22

C Jenis/Rincian Belanja 23

D Outline Penulisan 25

Bab 4 Administrasi Proposal

A Jadwal 29

B Kriteria Seleksi 31

Bab 5 Penutup

LAMPIRAN

34

35

Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011 iii

Pedoman Pengajuan Proposal PPHP 2011 1

Bab 1

PENDAHULUAN

A. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2014

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 bahwa visi pembangunan nasional

jangka panjang adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan

makmur.

Untuk mencapai visi tersebut, maka pembangunan jangka panjang

membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam

rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Tahapan dan skala prioritas

yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak

diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu,

tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu

harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya untuk

mewujudkan sasaran utama pembangunan jangka panjang yang telah

ditetapkan tersebut.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM

sebelumnya (2005-2009), maka RPJM tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih

memantapkan penataan pembangunan pertanian yang dijabarkan 7 Gema

Revitalisasi Pertanian, yaitu: (1). Revitalisasi Lahan, (2). Pembenihan dan

Pembibitan, (3). Infrastruktur dan Sarana, (4). Sumberdaya Manusia, (5).

Pembiayaan Petani, (6). Kelembagaan Petani, dan (7). Revitalisasi Teknologi dan

Industri Hilir

B. KEWENANGAN PUSAT-DAERAH

Berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

program dan anggaran pembangunan pertanian tersebut dijabarkan sesuai

dengan peta kewenangan pemerintah dengan memberikan peluang lebih banyak

kepada partisipasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Peta kewenangan

tersebut adalah:

(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan nasional pembangunan pertanian

sebagai acuan makro terhadap implementasi kegiatan di daerah. Hal ini

terkait erat dengan tata ruang pengembangan ekonomi sumberdaya

pertanian (termasuk kawasan agribisnis unggulan, potensi komoditas

unggulan/strategis secara nasional), daya saing pemberdayaan wliayah

tertinggal, pengentasan kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana.

(2) Pemerintah Provinsi menjabarkan kebijakan Pusat melalui penilaian dan

koordinasi terhadap pengembangan wilayah berbasis komoditas di

wilayahnya, dengan melibatkan dan memberdayakan Kabupaten/ Kota

dan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam pengembangan aspek di

hulu sampai hilir, dan unsur penunjangnya.

(3) Pemerintah Kabupaten/ Kota menyusun perencanaan kegiatan dan

anggaran kinerja pembangunan pertanian di wilayahnya yang mengacu

pada kebijakan nasional dan kapasitas sumberdaya wilayah. Untuk

mendukung hal tersebut pemerintah Kabupaten/ Kota terlebih dahulu

melakukan identifikasi terhadap: besaran, kualitas dan karakteristik

(sumberdaya alam, sumberdaya manusia, modal, teknologi, sosial dan

budaya).

C. ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Semenjak tahun 2006 pemerintah telah mulai menerapkan sistem

penganggaran berbasis kinerja. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja ini

muncul didasarkan atas banyaknya temuan permasalahan dan kendala dalam

penerapan anggaran melalui pendekatan kegiatan proyek maupun bagian

proyek di masa lalu. Upaya penyempurnaan pola penganggaran ini dimulai

dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah

yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula

penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta


penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam

pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

Sistem penganggaran terpadu berbasia kinerja memerlukan pengaturan

sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta

mengakomodasi semangat reformasi yang lebih demokratis, desentralistik,

sinergis, komprehensif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan penerapan

sistem penganggaran ini sangat diharapkan agar daerah dapat berpartisipasi

dalam proses perencanaan sehingga akan menumbuhkan rasa ikut memiliki

(sense of belonging) terhadap anggaran kinerja, yang kemudian diharapkan

meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya

perencanaan tersebut juga diharapkan tetap dapat menampung sasaran-sasaran

perencanaan yang bersifat makro yang ditetapkan oleh Pusat, sehingga sistem

perencanaan yang serasi antara bottom up planning dan top down policy dapat

diwujudkan. Untuk itu, dalam perencanaan anggaran kinerja para perencana

harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan program

dengan anggaran kinerja khususnya berkaitan dengan: (a) Strategi dan prioritas

program yang memiliki nilai taktis strategis bagi pembangunan pertanian, (b)

Target group (kelompok sasaran) yang akan dituju oleh program dan kegiatan

yang ditunjukkan oleh indikator dan sasaran kinerja yang terukur, dan (c)

Sumberdaya dan teknologi yang tersedia dalam rangka peningkatan pelayanan

dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengamatan sekilas sebagian besar pengajuan proposal kegiatan

PPHP dari daerah yang masuk selama ini lebih banyak berisi shopping list usulan

pengadaan barang (procurement–based) bukan berupa aktivitas pengembangan

(activity-based) dengan indikator output dan outcome yang terukur dan tingkat

keberhasilan tinggi. Penilaian tingkat keberhasilan kegiatan berdasarkan

anggaran berbasis kinerja ini bukanlah pada besarnya jumlah anggaran yang

dialokasikan sesuai usulan daerah, tetapi pada tingkat pemanfaatan anggaran

yang tepat sasaran dan efisien.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan proposal yang mampu

menjelaskan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran

yang ditargetkan, lengkap dengan data dukung yang akurat, dan legalitas dari

Dinas terkait.


D. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka menghasilkan perencanaan yang baik sesuai yang

diamanatkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 maka perlu disusun

Pedoman Pengajuan Proposal Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman teknis dalam

pengusulan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bagi institusi

pusat dan daerah, sehingga kegiatan yang diajukan benar-benar mampu

menyelesaikan permasalahan pengolahan dan /atau pemasaran yang ada

didaerah tersebut.

a. Output

Keluaran (output) dari kegiatan Penyusunan Pedoman Usulan Kegiatan

PPHP adalah Buku petunjuk/pedoman usulan kegiatan pengolahan dan

pemasaran hasil pertanian.

b. Outcome

Bagi Ditjen. PPHP, adanya proposal yang baik dari daerah, akan sangat

membantu dalam menetapkan kebijakan alokasi kegiatan dan anggaran bagi

daerah.

c. Benefit

Tersusunnya perencanaan program pembangunan pertanian khususnya

kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian secara lebih baik yang

melibatkan semua pihak terkait khususnya masyarakat dalam

penyusunannya, transparan, terintegrasi antara institusi Pusat, Provinsi,

Kabupaten/Kota, dan instansi lain, serta berkelanjutan.

d. Impact

Diharapkan kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil

pertanian bersifat spesifik, memiliki efektifitas tinggi untuk memecahkan

masalah, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat tani.


Bab 2

KARAKTERISTIK PROGRAM DAN KEGIATAN

A. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN PPHP 2011

Sebagai sub-bagian dari pembangunan pertanian secara luas, maka

struktur program dan kegiatan pembangunan PPHP mengacu pada struktur

program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kementrian Pertanian. Sesuai dengan pedoman dalam

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang dituangkan angkan dalam

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014. Untuk program

Ditjen. PPHP adalah Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,

Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian. Kegiatan Utama yang akan

dilaksanakan dibawah program tersebut adalah:

(1). Pengembangan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian

(2). Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

(3). Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian

(4). Pengembangan Pemasaran Domestik

(5). Pengembangan Pemasaran Internasional

(6). Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen. PPHP

Kegiatan Utama tersebut selanjutnya dirinci menjadi sub kegiatan yang menjadi

prioritas PPHP yang dapat dilihat dalam tabel berikut:


Kegiatan Prioritas Ditjen. PPHP

Tahun 2010-2014

(1). Pengembangan Penanganan

Pasca Panen Hasil Pertanian

1. Peningkatan efisiensi penanganan panen

dan pasca panen padi.

2. Revitalisasi penggilingan padi skala

kecil.

3. Pengembangan usaha pengeringan dan

pergudangan dan kemitraan padi,

jagung.

4. Pengembangan usaha dan kemitraan

grading & packaging house hortikultura


pengeringan dan pergudangan bawang

merah dan biofarmaka.


kakao fermentasi bermutu tinggi.

7. Pengembangan bokar bersih.

8. Pengembangan usaha pakan ternak

skala kecil (PPTSK).

(2). Pengembangan Pengolahan

Hasil Pertanian

9. Pengembangan agroindustri dan

kemitraan tepung-tepungan berbasis

sumberdaya lokal.

10. Pengembangan agroindustri beras

specialty untuk ekspor.


kemitraan perkebunan (kelapa, kopi,

lada, atsiri, mete).


kemitraan hortikultura.


kemitraan peternakan (susu, daging).

14. Pengembangan usaha pengolahan

kompos dan biogas.

(3). Pengembangan Mutu dan

Standarisasi Pertanian

15. Pengembangan sertifikasi alsintan

melalui UPT. BPMA (Balai Pengujian

Mutu Alsintan)

16. Penguatan pembinaan sistem jaminan

mutu dan keamanan pangan.


17. Fasilitasi sertifikasi produk pertanian

(4). Pengembangan Pemasaran

Domestik

18. Pengembangan Sub Terminal Agribisnis

(STA), Pasar Tani, dan Pasar Lelang.

19. Pengembangan sarana dan pemasaran

tanaman hias.

20. Revitalisasi Pasar Ternak.

21. Pengembangan Sistem Informasi Pasar

komoditi strategis.

22. Penyelenggaraan promosi, eksebisi dan

perlombaan.

(5). Pengembangan Pemasaran

Internasional

23. Pengembangan Sistem Informasi Pasar

ekspor impor komoditi strategis.

24. Pengembangan pemasaran tingkat

bilateral, regional, multilateral

25. Penyelenggaraan promosi internasional,

eksebisi dan perlombaan.

(6). Dukungan Manajemen dan

Teknis lainnya pada Ditjen.

PPHP

27. Penumbuhan dan pengembangan usaha

pengolahan dan pemasaran hasil

pertanian di LM3

28. Penyusunan perencanaan, monitoring,

dan dukungan manajemen lainnya.

29. Penumbuhan dan pengembangan usaha

pengolahan dan pemasaran hasil

pertanian didaerah konflik, bencana

alam, tertinggal, dan perbatasan.

B. URAIAN PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA

SAING

Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing dimaksudkan

untuk memfasilitasi: (1) Berkembangnya usaha pertanian produktif dan

efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai

tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun

internasional; dan (2) Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam

perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan

pertumbuhan PDB.


Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni

peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk

mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas

produk pertanian (segar dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah

produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI,

Organik, Good Agricultural Practices, Good Handling Practices, Good

Manucfacturing Practices). Pada akhir 2014 semua produk pertanian

organik, kakao fermentasi , dan bahan olah karet (bokar) sudah harus

tersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib. Peningkatan jumlah

olahan diukur dari rasio produk segar dan olahan. Diperkirakan baru

sekitar 80 % produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk segar

sedangkan 20% sisanya dalam bentuk olahan, sehingga nilai tambahnya

masih sangat kecil. Karena itu pada akhir 2014 produk pertanian yang

diperdagangkan dalam bentuk olahan ditargetkan mencapai 50%.

Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan

produk berbasis sumberdaya lokal yang (1) bisa meningkatkan

pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri; dan (2) bisa

mengurangi ketergantungan impor (substitusi impor). Ukurannya adalah

besarnya pangsa pasar (market share) di pasar dalam negeri dan penurunan

net impor. Upaya peningkatan daya saing akan difokuskan pada

peningkatan produksi susu yang selama ini importasinya mencapai 73%

untuk memenuhi kebutuhan domestik. Untuk mengurangi besarnya

importasi gandum/terigu yang mencapai 6,7 juta ton per tahun akan

dikembangkan tepung-tepungan berbasis sumberdaya local, yang

ditargetkan pada akhir 2014 sudah bisa mensubstitusi 10 % importasi

gandum/terigu. Untuk kakao, ditargetkan pada akhir 2014 kebutuhan

kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri bisa

dipenuhi semua dari produksi dalam negeri.

Peningkatan ekspor akan difokuskan pada pengembangan produk

yang punya daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan,

yang kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi. Indikatornya

adalah pertumbuhan volume ekspor.


C. URAIAN KEGIATAN DAN SASARAN DITJEN. PPHP

1. Peningkatan Efisiensi Penanganan Panen dan Pasca Panen Padi.

Sasaran kegiatan ini adalah menurunkan kehilangan hasil (losses) panen

padi dari 10,82 % pada tahun 2008 menjadi sekitar 9% pada tahun 2014

melalui:

(a) Penyediaan sarana peralatan pemanenen dan pasca panen yang lebih

baik.

(b) Pendampingan operasionalisasi dan perawatan peralatan yang

diberikan.

(c) Penumbuhan kelembagaan pelayanan jasa alsin.

2. Revitalisasi Usaha Penggilingan Padi Skala Kecil.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan rendemen penggilingan padi

minimal 2 %, dengan cara:

(a) Memperbaiki/melengkapi peralatan penggilingan padi kecil

(b) Pendampingan operasionalisasi dan perawatan peralatan dan sarana

yang diberikan.

(c) Pendampingan manajemen usaha penggilingan padi.

(d) Pendampingan untuk mendapatkan akses modal.

(e) Penumbuhan kelembagaan penggilingan padi yang dikelola oleh

gabungan kelompok tani (POKTAN) atau GAPOKTAN yang bisa

mandiri dan berkelanjutan.

3. Pengembangan Usaha Pengeringan dan Pergudangan dan Kemitraan

Padi, Jagung.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu gabah/beras,

jagung, untuk memenuhi standar yang diminta pasar, dengan cara

(a) Memperbaiki/melengkapi peralatan pengering (dryer) dan sarana

pergudangan/penyimpanan, termasuk memperbaiki/membangun

sarana lumbung desa yang dikelola oleh masyarakat.

(b) Mengembangkan kemitraan dalam penyediaan dan pemasaran hasil.


(c) Pendampingan operasionalisasi dan perawatan peralatan dan sarana

yang diberikan.

(d) Pendampingan manajemen pergudangan.

4. Pengembangan Usaha dan Kemitraan Grading & Packaging House

Hortikultura.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan

pendapatan kelompok tani, dengan cara:

(a) Memfasilitasi sarana (peralatan dan bangunan) yang diperlukan

untuk mengembangkan grading dan packaging house berbasis sistem

jaminan mutu.

(b) Pendampingan untuk menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan

dan kemitraan, operasionalisasi peralatan, penerapan sistem jaminan

mutu.

(c) Menerapkan Supply-Chain Management untuk meningkatkan akses

pasar dan posisi tawar.

5. Pengembangan Usaha dan Kemitraan Pengeringan dan Pergudangan

Bawang Merah dan Biofarmaka.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu, nilai tambah, dan

daya saing komoditi bawang merah dan biofarmaka, dengan jalan:

(a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani melalui

pendampingan penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan

manajemen usaha pengeringan dan pergudangan, dan

pendampingan untuk mendapatkan akses pasar dan permodalan.

(b) Fasilitasi perbaikan/pengembangan sarana pengeringan dan

pergudangan.

6. Pengembangan Usaha dan Kemitraan Kakao Fermentasi Bermutu Tinggi.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya

saing komoditas kakao, dengan jalan:


(a) Fasilitasi perbaikan/ pengembangan sarana fermentasi dan

penanganan pasca panen dan pengolahan kakao berbasis jaminan

mutu untuk menghasilkan high quality fermented cocoa bean.

(b) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia kelompok tani

untuk menghasilkan kakao fermentasi bermutu tinggi sesuai SNI

melalui pendampingan.

(c ) Memperkuat kelembagaan dan kemitraan usaha kelompok tani

melalui pendampingan

7. Pengembangan Bokar Bersih

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan daya saing karet nasional di

pasar luar negeri, memperbaiki dan membangun kondisi mutu bokar dan

menghasilkan bokar bersih dan bermutu sesuai dengan persyaratan teknis

dan atau standar mutu yang berlaku serta pemenuhan akan kualitas,

kuantitas dan kontinuitas produk, dengan cara:

(a) Fasilitasi perbaikan/ pengembangan sarana penanganan pasca panen

karet berbasis jaminan mutu.

(b) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia kelompok tani

untuk menghasilkan bahan olah karet bermutu tinggi sesuai SNI

melalui pendampingan.

(c) Memperkuat kelembagaan dan kemitraan usaha kelompok tani

8. Pengembangan Usaha Pengolahan Pakan Ternak Skala Kecil (PPTSK)

Sasaran kegiatan ini adalah untuk menjamin ketersediaan pakan ternak

sehingga mendorong pengembangan peternakan di pedesaan dan sekaligus

menciptakan lapangan kerja baru, melalui:

(a) Fasilitasi pembangunan usaha pengolahan pakan ternak skala kecil di

pedesaan berbasis sumberdaya lokal.

(b) Pendampingan teknis produksi dan manajemen usaha.

(c) Fasilitasi akses pasar dan permodalan.


9. Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Tepung-Tepungan Berbasis

Sumberdaya Lokal.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan

masyarakat lokal dengan cara:

(a) Mengembangkan penanganan pasca panen pangan lokal untuk

memperpanjang daya simpan sehingga dapat digunakan saat

paceklik (misalnya pengeringan umbi-umbian).

(b) Mengembangkan diversifikasi pangan melalui usaha pengolahan

pangan berbasis tepung-tepungan lokal.

(c) Penumbuhan/pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha

melalui pendampingan untuk meningkatkan kemampuan

sumberdaya manusia pengelolanya dan sekaligus akses pasar dan

permodalan.

10. Pengembangan Agroindustri Beras Specialty (BS) untuk Ekspor

Sasaran kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan kualitas beras

specialty dan penerapan sistem jaminan mutu beras specialty untuk ekspor,

dengan cara: meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen para

pelaku usaha dalam memproduksi beras specialty utnuk ekspor.

11. Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Perkebunan (Kelapa, Kopi,

Lada, Atsiri, Mete).

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing,

dan pendapatan petani di sektor perkebunan, melalui:

(a) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan kelapa

terpadu (menjadi VCO, kopra, desicated coconut, arang kelapa, dll)

dengan fasilitasi penyediaan sarana dan pendampingan usaha.

(b) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan kopi

di sentra produksi berbasis sistem jaminan mutu, dengan fasilitasi

penyediaan sarana dan pendampingan usaha.

(c) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan

minyak nilam berbasis jaminan mutu, dengan fasilitasi penyediaan

sarana dan pendampingan usaha.


12. Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Hortikultura

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing,

serta mencegah turunnya harga saat panen raya, melalui:

(a) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan jus dan

keripik buah di sentra produksi berbasis sistem jaminan mutu, dengan

fasilitasi penyediaan sarana dan pendampingan usaha.

(b) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan

bawang merah di sentra-sentra produksi, dengan fasilitasi penyediaan

sarana dan pendampingan usaha.

13. Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Peternakan (Susu, Daging).

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan nilai tambah, daya saing dan

posisi tawar kelompok peternak susu sapi perah, melalui:

(a) Fasilitasi sarana pemerahan, pengumpulan, dan pengolahan susu dan

daging sesuai sistem jaminan mutu.

(b) Fasilitasi bangunan pengolahan susu skala perdesaan.

(c) Pendampingan teknis, manajemen usaha, dan pemasarannya.

(d) Penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha peternak.

14. Pengembangan usaha pengolahan kompos dan biogas.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah biomassa

dan limbah ternak dalam rangka mendukung ketersediaan pupuk dan

bahan bakar di pedesaan, melalui:

(a) Fasilitasi alat dan bangunan biogas

(b) Fasilitasi alat dan bangunan kompos.

(d) Pendampingan teknis produksi dan manajemen usaha.

15. Pengembangan sertifikasi alsintan melalui UPT. BPMA (Balai Pengujian

Mutu Alsintan).

Sasaran kegiatan ini adalah mengoptimalkan operasionalisasi layanan

pengujian mutu peralatan / mesin penanganan pasca panen dan pengolahan


hasil pertanian sehingga terakreditasi dan mendapatkan ISO 9001, dengan

jalan:

(a) Mengembangkan sarana pengujian

(b) Mengembangkan sistem dan prosedur layanan pengujian

(c) Mengembangkan kemampuan SDM dan total quality management

dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.

16. Penguatan Pembinaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan layanan pembinaan sistem

jaminan mutu dan keamanan pangan produk pertanian dimulai dari on-

farm hingga off-farm, melalui bimbingan teknis dan sekolah lapang.

17. Fasilitasi Sertifikasi Produk Pertanian

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen

sekaligus meningkatkan daya saing dan pangsa pasar produk pertanian,

melalui:

(a) Pendampingan penerapan sistem jaminan mutu dan pencatatannya

(recording) pada keseluruhan proses produksi.

(b) Bantuan sertifikasi bagi POKTAN/ GAPOKTAN.

(c) Fasilitasi sistem informasi dan public awareness.

18. Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA), Pasar Tani, dan Pasar

Lelang.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses pasar bagi petani,

memperpendek rantai pasar, dan meningkatkan posisi tawar petani

(sehingga meningkatkan pendapatannya), melalui:

(a) Revitalisasi dan pemanfaatan sarana pemasaran di lokasi produksi

(on-farm) yang digunakan dan dikelola langsung oleh kelompok tani

dalam menjual produknya.

(b) Fasilitasi sarana grading dan packaging house serta pergudangan

untuk menghasilkan produk bermutu.

(c) Fasilitasi sarana sistem informasi pasar.

(d) Pendampingan jaminan mutu, sistem usaha dan pemasaran.


19. Pengembangan Sarana dan Pemasaran Tanaman Hias

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sarana penanganan pasca

panen yang baik dan benar pada rantai pengemasan dan pengangkutan

sebagai jaminan untuk mendapatkan mutu yang diinginkan konsumen.

20. Revitalisasi Pasar Ternak

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses pasar bagi peternak,

memperpendek rantai pasar, dan meningkatkan posisi tawar peternak

(sehingga meningkatkan pendapatannya), melalui:

(a) Revitalisasi sarana pemasaran yang digunakan dan dikelola langsung

oleh kelompok peternak dalam menjual produknya.

(b) Fasilitasi sarana pengujian kesehatan, penimbangan, dan

perkandangan sesuai sistem jaminan bermutu.

(c) Fasilitasi sarana sistem informasi pasar.

(d) Pendampingan sistem usaha dan pemasaran.

21. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Komoditi Strategis.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk menyediakan akses informasi pasar

(produksi, volume, harga, mutu, perdagangan) komoditas pertanian bagi

masyarakat, melalui

(a) Fasilitasi sarana pengolah data, peralatan informasi, dan sistem

informasi yang terkoneksi secara on-line , real time, dan terkini.

(b) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk operasionalisasi

dan manajemen sistem informasi.

(c) Fasilitasi promosi dan public awareness.

22. Penyelenggaraan Promosi, Eksebisi dan Perlombaan

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan

konsumsi produk pertanian Indonesia, baik di dalam maupun di luar

negeri, serta merangsang pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya,

melalui:


(a) Fasilitasi promosi dagang, pameran dan eksebisi, di dalam dan luar

negeri.

(b) Pengembangan sistem informasi pasar.

(c) Penghargaan dan temu bisnis.

23. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Ekspor Impor Komoditi Strtategis

Sasaran kegiatan ini adalah untuk menyediakan akses informasi pasar

(produksi, volume, harga, mutu, perdagangan) komoditas pertanian untuk

pasar ekspor dan impor, melalui

(a) pemanfaatan sistem informasi yang terkoneksi secara on-line, real time,

dan terkini.

(b) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk operasionalisasi

dan manajemen sistem informasi.

(c) Fasilitasi promosi dan public awareness di pasar internasional

24. Pengembangan Pemasaran Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses pasar produk

pertanian Indonesia di pasar regional dan global, melalui:

(a) Peran aktif dalam perundingan dan penentuan kebijakan

perdagangan bilatreral, regional dan multilateral.

(b) Pengembangan market intelligence.

(c) Pengembangan kebijakan promosi dan proteksi.

25. Penyelenggaraan Promosi Internasional, Eksebisi dan Perlombaan

Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pangsa pasar produk

pertanian di pasar ekspor, melalui:

(a) Fasilitasi promosi dagang, pameran dan eksebisi, di luar negeri.

(b) Pengembangan sistem informasi pasar.

26. Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian di LM3.

Sasaran kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan wirausaha pengolahan

dan pemasaran hasil pertanian di lingkungan LM3, melalui:


(a) Bantuan sarana (peralatan dan bangunan) pengolahan dan pemasaran

hasil pertanian.

(b) Bantuan permodalan.

(c) Pendampingan dalam hal teknis produksi, manajemen usaha, dan

pemasarannya, untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan yang

mandiri dan berkelanjutan.

27. Penyusunan Perencanaan, Monitoring, dan Dukungan Manajemen

lainnya

Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai sistem pendukung dalam organisasi

Ditjen PPHP, kaitannya dengan proses perencanaan dan evaluasi kegiatan.

28. Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian di Daerah Konflik, Bencara Alam, Tertinggal, dan Perbatasan

Sasaran kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan

petani di daerah-daerah konflik, bencana alam, tertinggal, dan perbatasan,

melalui:

(a) Bantuan sarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.

(b) Pendampingan/ bimbingan teknis untuk penguatan kelembagaan

petani, serta kemampuan teknis dalam mengembangkan usaha

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

(c) Bantuan pemasaran dan akses permodalan.

D. FOKUS KOMODITI KEGIATAN PPHP

Pada kegiatan tahun 2011, kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil

pertanian tetap berfokus pada:

a. Komoditi pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai, gula, daging

sapi.

b. Komoditi utama orientasi ekspor yaitu kakao, kopi, karet, sawit,

rempah dan teh.


c. Komoditi potensi ekspor yaitu buah tropika, biofarmaka, tanaman

hias tropika, beras specialty, mete, daging ayam.

d. Komoditi substitusi impor yaitu susu, tepung dan jeruk.

E. KARAKTERISTIK KEGIATAN PUSAT DAN DAERAH

Pada tahun 2011 kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat Pusat,

Propinsi, dan Kabupaten / Kota mempunyai karateristik sebagai berikut:

Karakteristik Kegiatan Pusat:

1. Manajemen pembangunan pertanian

2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

3. Regulasi pembangunan pertanian

4. Koordinasi perencanaan, implementasi dan pelaporan

5. Pengawasan dan pengendalian pembangunan pertanian

6. Pembinaan dan pengawalan kegiatan di daerah, pelatihan, sosialisasi,

apresiasi, pendampingan, bimbingan, monitoring dan evaluasi.

7. Pelayanan teknis/ bisnis, promosi, dan public awareness.

8. Pengembangan sistem Informasi dan data base

9. Fasilitasi kegiatan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)

dll.

Karakteristik Kegiatan Dana Dekonsentrasi di Provinsi:

1. Diutamakan untuk kegiatan non fisik.

2. Koordinasi perencanaan dan evaluasi (lintas kabupaten kota)

3. Pengawalan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)

4. Supervisi, Pelatihan dan Sosialisasi Program

5. Fasilitasi promosi produk pertanian ( misalnya :Agro & Food Expo, dll)

6. Penyusunan Juklak kegiatan ( Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)


7. Pembinaan mutu hasil pertanian, Pelayanan Informasi Pasar (PIP),

Pembinaan Teknologi pasca panen dan Pengolahan Hasil, Pembinaan LM3

dll.

8. Sekolah Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (SL-PPHP), dll.

Karakteristik Kegiatan Dana Tugas Pembantuan

Kegiatan Dana Tugas Pembantuan terdiri dari Tugas Pembantuan Provinsi dan

Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota.

Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Provinsi:

1. Pengadaan sarana fisik strategis penanganan pasca panen dan pengolahan.

2. Pengembangan Pasar Tani

3. Pengembangan Pasar Lelang (Pasar Petani)

4. Stabilisasi Harga Komoditi Strategis

5. Pengawalan .

Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota:

1. Kegiatannya diutamakan untuk kegiatan fisik.

2. Pedampingan kepada Poktan/ Gapoktan.

3. Penguatan modal usaha kelompok.

4. Pengadaan sarana/ alat pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil.

5. Kegiatan operasional yang mencakup: koordinasi, perencanaan,

pedampingan, seleksi CP/CL, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan :

1. Pola Umum:

Pola umum yang diberikan bagi tumbuhnya industri perdesaan meliputi

bantuan dalam bentuk alat dan mesin yang dibutuhkan dalam kegiatan

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

2. Pola Khusus (Pola Insentif)

Insentif teknologi diberikan kepada plasma yang dikelola oleh inti. Jenis

teknologi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, yakni


yang dapat mendorong percepatan pengembangan industri hilir di bidang

pertanian. Untuk mengetahui kebutuhan tersebut maka pihak plasma dan

inti diharapkan dapat mengajukan proposal dengan melampirkan nota

kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini perlu

dilakukan karena tugas Inti adalah menjadi penjamin (AVALIS) bagi Plasma.

Inti juga yang selanjutnya akan membeli produk plasma untuk dipasarkan

langsung atau diolah dan kemudian dipasarkan dengan harga yang

disepakati (berkeadilan). Sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan

pasar, pihak inti yang akan menetapkan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas

produk yang harus dihasilkan plasma, serta membina plasma dalam sistem

produksi.

Inti adalah industri pengolahan/ pasca panen (swasta, BUMD, PT,

BHMN, dan lain-lain), yang mempunyai tugas: (a) Menjadi penjamin

(AVALIS) bagi Plasma, (b) Membeli produk Plasma untuk dipasarkan

langsung atau diolah dan kemudian dipasarkan dengan harga yang telah

disepakati (berkeadilan), (c) Menetapkan kuantitas, kualitas dan

kontinyuitas produk yang harus dihasilkan oleh Plasma, (d) Membina

Plasma dalam sistem produksi.

Plasma adalah Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani yang di

utamakan sudah berbadan hukum dan bankable/ feasible untuk mendapat

pinjaman skim kredit. Plasma mempunyai tugas : (a) Memasok produk

kepada Inti sesuai dengan kuantitas, kualitas, kontinyuitas dan harga yang

telah disepakati, (b) Mengembangkan kegiatan usaha (on-farm, pasca panen,

pangolahan, perbaikan mutu) untuk memasok produk ke Inti, (c) Melakukan

kerjasama dengan Plasma lain.

Pendukung adalah Pendukung adalah Perguruan Tinggi/ lembaga

penelitian yang bertugas: (a)Membantu Ditjen PPHP dan Dinas Daerah

untuk memilih Inti-Plasma yang akan mendapat insentif, (b) Membantu

merancang Business Plan Inti-Plasma yang terpilih, (c) Melakukan


pendampingan manajemen, teknik produksi, pemasaran, dan akses

pendanaan, (d) Transfer teknologi (know how) dari hasil R & D untuk

mengembangkan usaha Inti-Plasma, (e) Melaporkan kegiatan kepada Ditjen

PPHP dan Dinas Daerah secara berkala.


Bab 3

KRITERIA PENULISAN PROPOSAL

A. JENIS DAN JUMLAH KEGIATAN

Jenis kegiatan yang boleh diusulkan adalah kegiatan yang termasuk dalam

25 jenis kegiatan prioritas Ditjen PPHP tahun 2011 (lihat Bab 2). Khusus untuk

kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian di LM3 akan ada Pedoman Pengajuan Proposal tersendiri yang

dikeluarkan oleh Ditjen PPHP.

Jumlah kegiatan PPHP yang boleh diajukan oleh setiap Dinas lingkup

pertanian Kabupaten/ Kota dalam satu tahun anggaran adalah 1 (satu)

kegiatan/komoditi yang dipandang sangat prioritas untuk segera dilakukan.

Ada beberapa alasan yang mendasari kebijakan ini, antara lain adalah: (1)

Adanya keterbatasan sumberdaya anggaran yang dimiliki oleh Ditjen PPHP

yang harus memfasilitasi semua sub-sektor; (2) Agar anggaran yang terbatas bisa

digunakan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan satu kegiatan hingga dapat

beroperasi, sehingga secara cepat bisa menghasilkan output dan outcome yang

diinginkan; (3)Usulan yang diajukan seyogyanya mengacu pada kontrak kinerja

yang disusun oleh Dinas Propinsi dan telah disampaikan sebelumnya ke Ditjen

PPHP.

B. KEGIATAN TAHUN JAMAK

Kegiatan yang diusulkan bisa bersifat tahun jamak (multi years) yang

pelaksanaannya bisa 2-3 tahun. Hal ini memberi fasilitasi dan jaminan pada

kegiatan yang memang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu)

tahun anggaran hingga tercapainya output dan outcome. Disamping itu juga

mendorong kepada daerah untuk fokus pada penyelesaian pengembangan

kegiatan unggulan (komoditi unggulan) secara utuh mulai dari aspek pasca

panen, pengolahan, jaminan mutu, kemitraan dan pemasarannya.


Untuk kegiatan yang berkarakterstik tahun jamak, maka pengusulannya

harus menguraikan kegiatan dan anggaran serta output dan outcomenya untuk

setiap tahun anggaran.

C. JENIS/RINCIAN BELANJA

Jenis belanja yang boleh diusulkan adalah biaya yang boleh digunakan

yang terkait secara logis dengan kegiatan yang diusulkan. Perlu diingat bahwa

masing-masing investasi bukan berdiri sendiri namun harus terkait secara logis

dengan kegiatan dan program pengembangan yang diusulkan.

Jenis belanja yang BOLEH DIUSULKAN antara lain adalah:

(1) Pengadaan peralatan/ bahan.

Komponen biaya ini diutamakan untuk perbaikan dan perawatan peralatan

pasca panen, pengolahan, atau pemasaran yang sudah ada sehingga dapat

berfungsi secara optimal. Pengadaan peralatan baru diperkenankan

asalkan sesuai dengan desain kegiatan yang diusulkan. Spesifikasi

peralatan dan unit cost (harga satuan) perlu diuraikan dalam proposal.

(2) Rehabilitasi/pembangunan gedung.

Komponen biaya ini digunakan untuk rehabilitasi/pembangunan gedung

yang dibutuhkan untuk kegiatan penanganan pasca panen, pengolahan

atau pemasaran hasil pertanian. Pengusulan komponen biaya ini: (1) Perlu

dilengkapi dengan gambar arsitek yang sesuai dengan standar yang

disyaratkan (mutu, kapasitas produksi); (2) Perlu dilengkapi dengan RAB

(Rencana Anggaran dan Biaya) sesuai dengan harga satuan yang berlaku.

Termasuk dalam komponen biaya ini adalah biaya untuk Jasa Konsultan.

(3) Pendampingan.

Komponen biaya ini digunakan untuk membayar tenaga pendamping yang

secara khusus dipilih dan ditugaskan untuk meningkatkan kapasitas

kelembagaan POKTAN/ GAPOKTAN. Jumlah tenaga pendamping adalah


1 (satu) orang berkualifikasi sarjana (S1) untuk setiap kegiatan. Tenaga

pendamping bertugas secara full time untuk meningkatkan kemampuan

teknis usaha, management usaha, dan akses pasar/kemitraan usaha dan

akses permodalan kepada anggota kelompok tani. Masa kerjanya adalah

10 bulan dalam satu tahun anggaran.

(4) Manajemen penyelenggaraan kegiatan.

Komponen biaya ini digunakan untuk mendukung suksesnya

penyelenggaraan kegiatan. Termasuk dalam hal ini adalah untuk: (a)

Honor pelaksana kegiatan: (b) Pengadaan ATK ; (c) Administrasi lelang

dan rapat koordinasi; (d) Belanja perjalanan lokal dalam rangka koordinasi,

monitoring dan evaluasi ; (e) Penyusunan, penggandaan dan pengiriman

laporan.

Komponen biaya yang TIDAK BOLEH DIUSULKAN antara lain adalah:

(1) Pengadaan tanah.

Biaya pengadaan tanah harus ditanggung oleh POKTAN/ GAPOKTAN

atau oleh Pemerintah Daerah setempat. Karena itu, pengembangan

kegiatan PPHP yang memerlukan pengadaan tanah memerlukan sinergi

antara pendanaan dari sumber daerah (pemerintah daerah atau masyarakat

tani) dengan pendanaan dari pusat (Ditjen PPHP).

(2) Pengadaan kendaraan operasional dinas.

Pengadaan kendaraan operasional dinas, baik roda 2 (dua) atau 4 (empat)

tidak boleh diusulkan. Pengadaan kendaraan yang boleh diusulkan adalah

kendaraan yang benar-benar sangat terkait dengan operasionalisasi

kegiatan yang diusulkan. Misalnya, dalam usulan pembangunan RPU

(rumah potong unggas), diusulkan komponen biaya untuk pengadaan

mobil box berpendingin untuk pengangkutan daging ayam higienis dari

RPU (rumah potong unggas) ke tempat pemasaran.


D. OUTLINE PENULISAN

Setiap proposal diharapkan ditulis dengan outline dan isi sebagai berikut::

BAGIAN AWAL

a. Lembar depan, berisi judul kegiatan dan instansi pengusul.

b. Lembar pengesahan, berisi judul kegiatan, lokasi kegiatan,

nama/alamat/nomor telepon/e-mail instansi pelaksana, jumlah biaya,

tanggal dan tempat dibuatnya usulan, tanda tangan pimpinan instansi

pelaksana, serta tanda tangan atasan pimpinan instansi pelaksana.

c. Pernyataan dukungan oleh pemerintah daerah setempat.

BAGIAN ISI

Bab 1. INFORMASI UMUM

Dalam Bab ini disajikan informasi tentang:

a. Kebijakan Pembangunan Pertanian Pemerintah Daerah

Bagian ini memuat informasi tentang arah pembangunan pertanian

(Visi, Misi, Tujuan, Strategi – kalau ada) beserta sasaran yang ingin

dicapai (dalam jangka pendek atau panjang) yang telah ditetapkan

oleh pemerintah daerah. Penetapan arah pembangunan pertanian

semestinya terkait dan sekaligus merupakan implementasi dari

rencana strategis pembangunan pemerintah daerah tersebut. Harus

dijelaskan pula tentang kebijakan penetapan komoditi unggulan yang

telah diambil oleh pemerintah daerah.

b. Kinerja Pembangunan Pertanian Kabupaten/Kota

Bagian ini memuat informasi umum (makro) tentang kinerja

pembangunan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

atau peternakan) yang telah dicapai selama 3 (tiga) tahun terakhir,

termasuk kontribusinya terhadap perekonomian daerah (PDRB) serta

serapan terhadap tenaga kerja.

Bab 2. KINERJA PENGEMBANGAN PPHP UNGGULAN DAERAH

Bab ini berisi gambaran hasil kegiatan pengembangan PPHP komoditi


unggulan (yang telah dipilih oleh Daerah untuk dikembangkan) yang

telah dilakukan/dicapai selama 3 (tiga) tahun terakhir. Termasuk

didalamnya adalah sumber pendanaannya (APBN Pusat, APBD,

Swasta/Masyarakat, dsb.), serta permasalahan yang dihadapi. Dalam Bab

ini, bisa diuraikan secara rinci kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kinerja Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan

Berisi informasi tentang penanganan pasca panen dan pengolahan

yang telah dilakukan, hasil yang telah dicapai, serta permasalahan

yang dihadapi.

b. Kinerja Penanganan Mutu

Berisi informasi tentang penanganan mutu hasil pertanian yang telah

dilakukan, hasil yang telah dicapai, serta permasalahan yang dihadapi.

c. Kinerja Penanganan Pemasaran (Domestik dan Internasional)

Berisi informasi tentang penanganan pemasaran (domestik dan/atau

internasional) yang telah dilakukan, hasil yang telah dicapai, serta

permasalahan yang dihadapi.

Bab 3. USULAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PPHP KOMODITI

UNGGULAN 2011

a. Latar Belakang

Berisi penjelasan tentang landasan kebijakan tentang pentingnya

kegiatan ini diusulkan oleh pemerintah daerah. Kegiatan yang

diusulkan harus sesuai dengan prioritas kegiatan Ditjen PPHP .

b. Rasional

Berisi penjelasan tentang:

• Permasalahan (dan faktor penyebabnya) tentang pengolahan dan

pemasaran yang hendak diselesaikan pada Tahun 2010.

• Argumentasi tentang mengapa usulan kegiatan ini adalah pilihan

yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

c. Tujuan dan Sasaran

Berisi penjelasan tentang :


• Tujuan dan sasaran spesifik dan realistis yang ingin dicapai pada

akhir Tahun 2010.

• Seberapa besar kontribusi kegiatan ini terhadap pembagunan

daerah.

d. POKTAN/GAPOKTAN Penerima Bantuan

Berisi uraian rinci tentang POKTAN/GAPOKTAN yang akan

dikembangkan. Informasinya meliputi, usaha yang sedang dilakukan,

jumlah petani, kesiapan untuk menerima kegiatan, dll.

d. Rincian Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Anggaran

Berisi penjelasan tentang rincian dan tahapan langkah-langkah usulan

Kegiatan/Sub-Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya.

Kebutuhan Anggaran Tahun 2011 (Rp.000) Kegiatan/ Sub-Kegiatan/

Jenis Belanja APBN Pusat APBD Masyarakat

1.

2.

n.

Catatan: Tabel ini harus diikuti dengan Lampiran yang menguraikan

secara rinci setiap kegiatan/sub-kegiatan/jenis belanja (lihat Laampiran 3 )

e. Jadual Pelaksanaan

Berisi penjelasan tentang: jadual pelaksanaan untuk setiap tahap

usulan Kegiatan/Sub-Kegiatan sesuai dengan yang diuraikan dalam

Rincian Kegiatan/Sub-Kegiatan.

Tahun 2011 (bulan ke) Kegiatan/Sub-Kegiatan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1.

2.

n.

f. Indikator Kinerja

Berisi penjelasan tentang indikator keberhasilan (output dan outcome) pada

setiap kegiatan/Sub-kegiatan sebagai alat ukur pencapaian tujuan dan


sasaran.

Indikator Keberhasilan Pada Akhir Tahun 2011 Kegiatan/Sub-Kegiatan

OUTPUT OUTCOME

1.

2.

n.

g. Keberlanjutan Kegiatan

Berisi penjelasan tentang bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh

Daerah dan POKTAN/GAPOKTAN agar kegiatan ini dapat terus

berlanjut di masa depan setelah selesai tahun anggaran 2010.

Termasuk didalamnya adalah bagaimana pemeliharaan investasi

sarana yang telah diadakan.

LAMPIRAN

Lampiran yang diperlukan adalah, antara lain:

1. Hasil Feasibility Study (FS/ Pra-FS) sangat diharapkan sekali.

2. Gambar spesifikasi bangunan (jika ada kegiatan pembangunan bangunan)

dan rincian anggarannya, serta pengesahan dari PU

3. Spesifikasi peralatan (jika ada usulan kegiatan pengadaan peralatan) dan

rincian harganya.

4. Rincian penggunaan ATK dan harganya.

5. Rincian penggunaan perjalanan.

6. Data pendukung lain yang diperlukan.


Bab 4

ADMINISTRASI PROPOSAL

A. JADWAL

Sesuai dengan Jadwal Agenda Perencanaan RKP, RKA-KL, DIPA APBN

Tahun 2011 Kementrian Pertanian, maka jadwal pemrosesan proposal adalah

sebagai berikut:

(1) Januari – Februari 2010: Penyebarluasan dan sosialisasi Panduan

Pengajuan Proposal Kegiatan PPHP. Kegiatan ini direncanakan akan

dilakukan bersamaan dengan penyerahan POK (Petunjuk Operasional

Kegiatan) dan sosialisasi Pedoman Umum kegiatan PPHP Tahun 2010.

(2) 31 Maret 2010: Proposal yang telah mendapat persetujuan dari pimpinan

daerah (Bupati/ Wlikota) dan Dinas pertanian lingkup Kabupaten/Kota

(Dana Tugas pembantuan) sudah harus diterima oleh Dinas pertanian

lingkup Provinsi yang terkait. Proposal akan dibahas di tingkat Provinsi

dalam acara MUSRENBANG tingkat Provinsi yang dijadwalkan sudah

harus dilaksanakan pada akhir Maret 2010.

(3) 10 April 2010: Proposal dari Provinsi dan Kabupaten/ Kota hasil

MUSRENBANG tingkat Provinsi sudah harus diterima oleh Sekretariat

Ditjen PPHP. Dokumen ini selanjutnya akan dievaluasi dan dijadikan

bahan pembahasan dalam MUSRENBANG tingkat Nasional di BAPPENAS

dan Kementerian Pertanian yang diagendakan akan dilaksanakan pada

minggu ke-2 bulan April 2010.


Proposal harus diajukan secara resmi oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota

dengan persetujuan propinsi, dalam bentuk hard copy ditujukan kepada:

Sekretaris Ditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Cq. Bagian Perencanaan. Kementerian Pertanian, Gedung D Lantai 2,

Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan

Jakarta Selatan 12550

Kotak POS 83/12001/Kbypm

Tel/ Faks. (021) 78837929

website: http://agribisnis.deptan.go.id

e-mail: [email protected] atau [email protected]


B. KRITERIA SELEKSI PROPOSAL

Setiap proposal yang diajukan akan diseleksi kelayakan pendanaannya

berdasarkan kriteria sebagai berikut:

(1) Keterpaduan Pusat-Daerah

Keterkaitan Pusat-Daerah akan dilihat dari:

(a) Keterpaduan kegiatan dan komoditas. Kegiatan yang diusulkan

harus benar-benar sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah

ditetapkan oleh Ditjen PPHP (lihat Bab 3). Kegiatan yang diusulkan

juga harus sesuai dengan kebijakan pengembangan komoditi

unggulan yang ditetapkan oleh Daerah.

(b) Keterpaduan anggaran. Sangat diharapkan bahwa kegiatan yang

diusulkan akan didanai juga oleh daerah baik dari sumber APBD

maupun oleh masyarakat. Adanya keterpaduan ini sangat diperlukan

karena anggaran dari Ditjen PPHP (APBN) sangat terbatas.

Disamping itu, keterpaduan anggaran akan mencerminkan komitmen

yang tinggi dari daerah untuk mensukseskan kegiatan yang

diusulkan. Disamping dalam bentuk anggaran rupiah murni, daerah

juga dapat berkontribusi dalam hal pengadaan tanah, bangunan, dll.

(2). Keterkaitan Hulu-Hilir

Keterkaitan hulu-hilir sangat diperlukan karena kegiatan pasca panen dan

pengolahan harus didukung oleh pasokan bahan baku dalam jumlah yang

cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, sehingga memenuhi skala ekonomi

usaha. Karena itu kegiatan PPHP yang diusulkan harus menyatu di lokasi

sentra produksi bahan bakunya.

(3) Keterkaitan Dengan Potensi dan Peluang Pasar serta Adanya Kemitraan

Usaha.

Produk yang dikembangkan harus mempunyai prospek dan potensi pasar

yang baik. Dalam proposal harus dijelaskan tentang pasar yang akan

dituju (lokal, nasional, regional, ekspor) serta besarnya peluang yang ada.

Sangat diharapkan bahwa ruang lingkup kegiatan yang diusulkan adalah

mulai dari kegiatan pasca panen/pengolahan hingga pemasarannya.


(4) Kejelasan POKTAN/ GAPOKTAN Penerima dan Kesiapan

Kelembagaannya.

Sesuai dengan kebijakan Kementrian Pertanian, bahwa penerima bantuan

adalah bukan individu petani, namun difokuskan pada hanya

POKTAN/GAPOKTAN. Karena itu, dalam proposal harus dijelaskan

tentang karakteristik POKTAN/GAPOKTAN yang akan menerima bantuan

(nama, lokasi/alamat, jenis usaha yang telah/sedang dilakukan, dll.).

Disamping itu, dalam proposal juga harus dijelaskan kesiapan

POKTAN/GAPOKTAN dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan

serta upaya yang akan dilakukan untuk mengelola aset agar terjamin

keberlanjutannya.

5. Kejelasan Desain dan Pengelolaan Kegiatan

Proposal yang baik akan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana setiap

kegiatan akan diimplementasikan. Demikian juga masalah pengelolaan

dari setiap usulan kegiatan/sub-kegiatan/belanja yang akan dilakukan.

6. Kejelasan Indikator Keberhasilan (Output dan Outcome)

Proposal harus menjelaskan indikator keberhasilan dari setiap kegiatan

yang diusulkan, baik output dan outcomenya. Indikator keberhasilan ini

akan digunakan sebagai alat ukur/evaluasi keberhasilan kegiatan.

Indikator harus bisa dan mudah diukur, serta bersifat kuantitatif.

7. Prestasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Sesuai dengan paradigma anggaran berbasis kinerja, maka prestasi kinerja

tahun sebelumnya akan menentukan diterima atau ditolaknya usulan

kegiatan dari suatu daerah. Untuk itu ketaatan azas dalam pelaporan

kegiatan dan pelaporan keuangan (SAI) tahun sebelumnya (T-1) akan

digunakan untuk menentukan reward and punishment.


8. Kelengkapan Data Pendukung

Setiap proposal perlu dilengkapi dengan data pendukung yang

menjelaskan secara rinci tentang setiap sub-kegiatan/ jenis belanja yang

diusulkan.

(a) Hasil Feasibility Study (FS/ Pra-FS) sangat diharapkan sekali.

(b) Untuk bangunan, perlu dilengkapi dengan gambar bangunan dan

rancangan anggaran biayanya (RAB).

(c) Untuk peralatan perlu dilengkapi dengan spesifikasi dan harga.

(d) Untuk ATK, harus dirinci penggunaannya.

(e) Untuk perjalanan dinas, harus dirinci tempat tujuannya.

(f) Data-data lainnya.

Proposal yang telah diseleksi dengan kriteria seperti tersebut di atas kemudian

disinkronkan dengan usulan dari Eselon I terkait lingkup Deptan, atau Instansi

lain di luar Deptan, serta disesuaikan dengan kebijakan Menteri Pertanian dan

DPR. Secara umum mekanisme penentuan usulan kegiatan pembangunan

PPHP tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Mekanisme penentuan usulan kegiatan pembangunan PPHP tahun

2011


Bab 5

PENUTUP

Pedoman Pengajuan proposal kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian ini masih bersifat umum dan belum sempurna, sehingga perlu

dilengkapi dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan-kegiatan operasional

berdasarkan anggaran kinerja sesuai dengan potensi dan karakteristik di daerah.

Diharapkan dengan buku pedoman ini daerah dapat menentukan kegiatan

pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang benar-benar

sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Pembangunan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

melibatkan aspek yang sangat luas dan terkait dengan kewenangan instansi lain

di dalam dan di luar lingkup Kementrian Pertanian, maka kerjasama yang

harmonis secara lintas instansi sangat dibutuhkan. Dukungan para pelaku usaha

agribisnis, pemerintah daerah dan masyarakat luas yang merupakan komponen

utama didalam sistem agribisnis nasional juga sangat dibutuhkan. Melalui

kerjasama yang efektif dan bersifat saling mendukung diharapkan program-

program yang telah dirumuskan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan serta

sasaran yang diinginkan.

Dokumen ini dapat dilihat dan diunduh (download) di website Ditjen PPHP:

http://agribisnis.deptan.go.id


LAMPIRAN


Lampiran 1 : Contoh Format Cover Depan

PROPOSAL Pengembangan Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2011 :

< Judul Usulan Kegiatan>

< Nama Dinas >

< Nama Kabupaten/Kota >

< Nama Propinsi >

2010


Lampiran 2 : Contoh Lembar Pengesahan

1. Judul Usulan Kegiatan :

2. Jumlah Usulan Anggaran

(Dana Dekonsentrasi / Tugas

Pembantuan)

: Rp.

3. Contact Person Yang Ditunjuk

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Telepon :

Fax :

e-mail :

HP :

Mengetahui, < Tempat, tanggal…………..>

Bupati/ Wali Kota Disampaikan oleh,

<kepalaDinas >

(.....................................) (...……….....……………)


Lampiran 3 : Bagan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran

Berbasis Kinerja Pembangunan Pertanian

RANCANGAN PROGRAM

KEMENTRIAN PERTANIAN

RANCANGAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN PERTANIAN

RANCANGAN KEGIATAN

PROPINSI

RANCANGAN KEGIATAN

KABUPATEN / KOTA

IDENTIFIKASI

SUMBERADAYA

PRIORITAS

KEBIJAKAN

NASIONAL

ANALISIS PELUANG /

MANFAAT

MUSRENBANGTAN TINGKAT KABUPATEN / KOTA

MUSRENBANGTAN TINGKAT PROPINSI

MUSRENBANGTAN NASIONAL

KEBIJAKAN

KEMENTRIAN TERKAIT


Lampiran 4: Contoh Rincian Usulan Kegiatan (RKA-KL)

Satker : Dinas . . . .

Kegiatan :

MAK

Jenis Belanja/ Rincian Belanja

Volume

Harga Satuan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

521211

Belanja Bahan

Atk dan Komputer supplies

1 thn

5.000.000

5.000.000

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan - Honor Site Manager -

10 bln 1.400.000 14.000.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Rapat koordinasi, . . . . - -

524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) - Dalam rangka identifikasi,

pembinaan, . . . -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat . . . . . - -

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pembangunan / rehab . . . . . -

573119 Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Penguatan Modal Usaha Kelompok - -

TOTAL

Pedoman Pengajuan Proposal KEGIATAN …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/101563... · disebarluaskan untuk dijadikan acuan utama bagi Dinas lingkup ... teknologi,

Documents