PEDOMAN PENCACAH - sirusa.bps.go.id PERTANIAN 2013... · Digit ke-8, 9 : adalah kode jenis usaha. Digit ke-10,11,12 : adalah nomor urut perusahaan per jenis usaha perusahaan pertanian

ST2013-DPP

SENSUS PERTANIAN 2013

UPDATING DIREKTORI PERUSAHAN PERTANIAN

(DPP)

PEDOMAN PENCACAH

Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia

___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP i

KATA PENGANTAR

Sensus Pertanian yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 (ST2013) merupakan

sensus pertanian yang keenam sejak Indonesia merdeka. Sensus pertanian sebelumnya

dilaksanakan pada tahun 1963, 1973, 1983, 1993, dan 2003. Salah satu kegiatan dalam Sensus

Pertanian 2013 adalah updating Direktori Perusahaan Pertanian (DPP).

Buku Pedoman Pencacah Updating Direktori Perusahaan Pertanian ini dimaksudkan

sebagai petunjuk pelaksanaan pencacahan di lapangan. Secara garis besar buku ini memuat

tata cara pelaksanaan updating direktori, serta pengisian daftar yang digunakan dalam rangkaian

kegiatan updating direktori.

Hasil updating direktori perusahaan pertanian ini akan digunakan sebagai dasar

kegiatan survei-survei perusahaan di sektor pertanian di masa mendatang. Untuk itu semua

petugas yang terlibat dalam kegiatan updating ini harus memahami dan melaksanakan

sepenuhnya petunjuk yang terdapat dalam buku pedoman ini.

Selamat bekerja.

Jakarta, April 2012

Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suryamin

NIP. 19560805 197903 1 001

___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... iii

I. PENDAHULUAN ........................................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................................ 1

1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................ 1

1.3. Ruang Lingkup dan Cakupan ................................................................................................. 2

1.4. Landasan Hukum ................................................................................................................... 2

1.5. Petugas ................................................................................................................................... 3

1.6. Jenis Dokumen yang Digunakan ............................................................................................ 3

1.7. Jadwal Kegiatan ...................................................................................................................... 3

II. ORGANISASI LAPANG ............................................................................................................... 5

2.1. Pencacah (PCL) ..................................................................................................................... 5

2.2. Pengawas/Pemeriksa (PML) ................................................................................................. 5

III. PENGENALAN DAN PENGISIAN DAFTAR ............................................................................... 7

3.1. Pengenalan Daftar ST2013-DPP1 ............................................................................................ 7

3.2. Pengisian Daftar ST2013-DPP2 ............................................................................................... 11

Lampiran 1. Kode Jenis Komoditi Pertanian berdasarkan Jenis Usaha Pertanian ............................. 31

Lampiran 2. Jadwal Pelatihan Petugas Updating Direktori ST2013 ....................................................... 35

Lampiran 3. Contoh Daftar ST2013-DPP1 .............................................................................................. 37

Lampiran 4. Contoh Pengisian Daftar ST2013-DPP2 .............................................................................. 39

___________________________________________________________________________ Pedoman Pencacah ST2013-DPP 1

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sensus Pertanian 2013 (ST2013) merupakan Sensus Pertanian yang keenam yang

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus Pertanian yang pertama dilaksanakan pada

tahun 1963 dan sejak itu BPS secara rutin menyelenggarakan Sensus Pertanian setiap 10

tahun sekali. ST2013 merupakan proyek nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan data

statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang

berbagai kegiatan di sektor pertanian. Kegiatan pertanian yang dicakup meliputi pertanian

tanaman padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ST2013 adalah updating

Direktori Perusahaan Pertanian (DPP), yaitu kegiatan pemutakhiran direktori (Daftar nama dan

alamat) perusahaan pertanian. Kegiatan ini perlu dilakukan karena direktori yang ada yaitu

direktori yang disusun berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2003 sudah tidak memadai lagi. Hasil

updating DPP sangat penting karena akan digunakan sebagai kerangka (frame) untuk

mengumpulkan data perusahaan di sektor pertanian, yang secara rutin dikumpulkan oleh BPS

baik secara bulanan, triwulanan maupun tahunan.

Banyak manfaat dapat diperoleh dari data perusahaan pertanian. Dari data ini dapat

diketahui penyebaran perusahaan pertanian menurut jenis usahanya sampai tingkat kecamatan,

juga dapat membantu pengambil kebijaksanaan untuk membuat rencana yang lebih tepat

berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Bagi investor, dapat dipakai untuk melihat

potensi sub-sektor pertanian mana yang masih bisa dikembangkan. Data perusahaan pertanian

juga penting karena merupakan salah satu komponen yang dipakai dalam penghitungan PDB

dan tabel Input-Output.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan updating DPP adalah:

Untuk memperbarui direktori perusahaan pertanian sesuai dengan keadaan terakhir.

Untuk menghasilkan direktori perusahaan pertanian yang lengkap, akurat dan terpercaya.

Direktori yang dihasilkan akan digunakan sebagai kerangka (frame) untuk

mengumpulkan data perusahaan di sektor pertanian, yang secara rutin dikumpulkan oleh BPS

baik secara bulanan, triwulanan maupun tahunan.

___________________________________________________________________________ 2 Pedoman Pencacah ST2013-DPP

1.3 Ruang Lingkup dan Cakupan

Pengumpulan direktori perusahaan pertanian dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Perusahaan pertanian yang dicakup adalah seluruh perusahaan berbadan hukum yang

berusaha di sektor pertanian.

Berdasarkan jenis kegiatannya, perusahaan pertanian yang dicakup meliputi:

a. Perusahaan Padi/Palawija

b. Perusahaan Hortikultura

c. Perusahaan Perkebunan

d. Perusahaan Kehutanan:

- Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/ Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) pada Hutan Alam

- Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT)/ Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman dan Perhutani

- Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar

e. Perusahaan Perikanan :

- Budidaya Perikanan

- Penangkapan Ikan

f. Perusahaan Peternakan:

- Ternak Besar Kecil

- Ternak Sapi Perah

- Unggas

g. Rumah Potong Hewan (RPH)

h. PPS, PPN, PPP, PPI, dan TPI.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan updating DPP adalah :

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 86 th 1998 tentang Badan Pusat Statistik.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 th 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

4. Peraturan, keputusan, dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan Sensus Pertanian 2013.

- Khusus untuk Rumah Potong Hewan (RPH), Pelabuhan Perikanan

Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan

Perikanan Pantai (PPP), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan tempat

Pelelangan Ikan (TPI), baik yang berbadan hukum maupun tidak, tetap

dicakup dalam kegiatan ini.

- Perusahaan Induk/ Kantor Pusat tidak dicakup dalam kegiatan ini.


1.5 Petugas

Petugas yang terlibat dalam kegiatan updating direktori perusahaan pertanian adalah:

1. Petugas matching

2. Pencacah lapangan (PCL)

3. Pengawas/pemeriksa (PML)

1.6 Jenis Dokumen yang digunakan

1. ST2013-DPP1, adalah Daftar direktori perusahaan pertanian. Daftar ini memuat nama

dan alamat perusahaan pertanian yang harus dikunjungi oleh pencacah untuk

melakukan pengecekan lapang.

2. ST2013-DPP2, adalah daftar yang digunakan untuk pengecekan lapang perusahaan

pertanian.

3. Buku Pedoman Pencacah

4. Buku Pedoman Pengawas/Pemeriksa. 1.7 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan updating DPP adalah sebagai berikut :

Kegiatan Jadwal

1. Perencanaan dan Persiapan

a. Finalisasi kuesioner, buku pedoman dan sistem DPP

b. Penggandaan dokumen

c. Pengiriman dokumen dan system aplikasi DPP ke daerah

d. Workshop Intama

e. Pelatihan Innas

f. Pelatihan Petugas

2. Pelaksanaan Lapangan

a. Pelaksanaan updating DPP

b. Pengawasan/pemeriksaan updating DPP

c. Pengiriman file hasil updating DPP ke BPS Pusat

3. Pengolahan dan Penyajian

a. Editing dan data entry

b. Kompilasi pengolahan

c. Evaluasi hasil updating DPP

d. Penyusunan dan pencetakan publikasi

26 - 29 Maret 2012

12 – 16 Maret 2012

9 – 20 April 2012

9 – 11 April 2012

17 - 20 April 2012

23 – 30 April 2012

1 – 31 Mei 2012

1 – 31 Mei 2012

21 – 30 Juni 2012

1 – 20 Juni 2012

2 – 13 Juli 2012

16 – 20 Juli 2012

23 Juli – 31 Agustus 2012


BAB

ORGANISASI LAPANG

Dalam rangka penyusunan updating direktori perusahaan pertanian dalam kegiatan

Sensus Pertanian 2013, BPS bertindak sebagai penanggungjawab. Di tingkat pusat BPS dibantu

pejabat Kementerian dan instansi terkait. BPS Provinsi bertindak sebagai penanggungjawab di

tingkat propinsi, sedangkan BPS Kabupaten/Kota bertindak pula sebagai penanggungjawab di

tingkat Kabupaten/Kota. Kepala Seksi Statistik Produksi atau staf yang ditunjuk bertindak selaku

pengawas/pemeriksa dan Koordinator statistik kecamatan (KSK) atau petugas yang ditunjuk

sebagai pencacah.

2.1 Pencacah (PCL)

Pencacah adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) atau petugas yang ditunjuk mempunyai

tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mengikuti pelatihan updating direktori perusahaan pertanian.

2. Menerima Daftar ST2013-DPP1 yang berisi direktori perusahaan pertanian dan Daftar

ST2013-DPP2 untuk melakukan pengecekan lapang.

3. Memberitahukan dan meminta ijin kepada pihak perusahaan dengan membawa surat tugas

sebelum melakukan pencacahan.

4. Mengunjungi perusahaan pertanian yang ada pada Daftar ST2013-DPP1 yang telah diterima

dan melakukan pengecekan lapang dengan menggunakan ST2013-DPP2.

5. Menyerahkan Daftar ST2013-DPP1 dan ST2013-DPP2 hasil pencacahan lapangan kepada

pengawas/pemeriksa.

6. Melaporkan kepada pengawas jika menemukan perusahaan pertanian baru dari hasil

pengecekan lapang selanjutnya melakukan pencacahan dengan Daftar ST2013-DPP2.

7. Melakukan koordinasi dengan pengawas selama kegiatan pencacahan.

8. Menepati pelaksanaan pencacahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2.2 Pengawas/Pemeriksa (PML)

Pengawas/pemeriksa adalah Kepala Seksi Statistik Produksi di BPS Kabupaten/Kota atau

petugas yang ditunjuk mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menerima Daftar ST2013-DPP1 dan ST2013-DPP2 yang akan diteruskan ke pencacah.

2. Memantau aktifitas pencacah di lapangan dan mengadakan pertemuan secara periodik

untuk mengatasi berbagai permasalahan di lapangan.


3. Menghimpun dan memeriksa kebenaran isian Daftar ST2013-DPP2 hasil pencacahan serta

mencocokkan jumlah Daftar ST2013-DPP2 yang diterima dari pencacah dengan banyaknya

perusahaan yang ada dalam Daftar ST2013-DPP1.

4. Mengecek kebenaran perusahaan baru yang ditemukan PCL di lapangan apakah memenuhi

syarat sebagai perusahaan pertanian. Jika memenuhi syarat, maka PML mencatat

perusahaan tersebut pada daftar ST2013-DPP1.

5. Memberikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

6. Menepati jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan.


BAB

PENGENALAN DAN PENGISIAN DAFTAR

3.1 Pengenalan Daftar ST2013-DPP1

Daftar ini merupakan hasil matching direktori perusahaan pertanian yang dilakukan di

BPS Kabupaten/Kota. Daftar ST2013-DPP1 kemudian dipakai sebagai dasar dalam pengecekan

lapang dengan menggunakan Daftar ST2013-DPP2.

Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan

Berisi nama dan kode Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kecamatan sesuai dengan master

wilayah yang dikirim dari BPS (Pusat).

Halaman .......... dari ……… Halaman

Berisi nomor halaman pada setiap halaman Daftar ST2013-DPP1 di sudut kanan atas.

Kolom (1) : Nomor Urut

Berisi nomor urut perusahaan pertanian mulai dari 1 (satu) dan seterusnya untuk setiap

kecamatan.

Kolom (2) : Kode Jenis Usaha

Berisi kode jenis usaha perusahaan pertanian yang terdiri dari:

No. Jenis Usaha Kode

1 Padi/Palawija 01

2 Hortilkultura 02

3 Perkebunan 03

4 HPH/IUPHHK-HA 04

5 HPHT/Perhutani 05

6 Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar 06

7 Budidaya Perikanan 07

8 Penangkapan Ikan 08

9 Ternak Sapi Perah 09

10 Ternak Besar/Kecil 10

11 Unggas 11


No. Jenis Usaha Kode

12 RPH 12

13 TPI 13

14 PPS/PPN/PPP 14

15 PPI 15

Contoh :

Perusahaan KURNIA KAPUAS, PT mempunyai dua jenis usaha yaitu perkebunan (03) dan

hortikultura (02), maka dalam Daftar ST2013-DPP1 perusahaan tersebut tertulis dalam 2

baris.

Jenis Usaha Perusahaan

Pertanian

Nama Perusahaan Pertanian

Alamat Perusahaan Pertanian

(2) (4) (5)

02 02 02 03

KURNIA KAPUAS, PT PELITA RIMBA, CV PAPA GUNA, PT KURNIA KAPUAS, PT

ADISUCIPTO KM. 8, JL KAPTEN MARSAN NO. 19, JL TANJUNGPURA NO. 2, JL ADISUCIPTO KM. 8, JL

Kolom (3) : Kode Identitas Perusahaan (KIP)

Berisi Kode Identitas Perusahaan (KIP) yang terdiri dari 10 (sepuluh) digit, yaitu:

Digit ke-1, 2 : adalah kode propinsi

Digit ke-3, 4 : adalah kode kabupaten/kota

Digit ke-5,6,7 : adalah kode kecamatan.

Digit ke-8, 9 : adalah kode jenis usaha.

Digit ke-10,11,12 : adalah nomor urut perusahaan per jenis usaha perusahaan

pertanian dalam satu kecamatan.

Jika satu perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis usaha pertanian maka

dalam Daftar ST2013-DPP1 akan muncul lebih dari satu baris sesuai dengan

banyaknya jenis usaha pertanian yang dilakukan.


Contoh isian :

No. Kode Jenis Usaha Kode Identitas Perusahaan (KIP)

(1) (2) (3) 1. 01 120101001001 2. 01 120101001002 3. 02 120101002001 4. 02 120101002002 5. 02 120101002003 6. 07 120101007001 7. 07 120101007002 8. 08 120101008001

Keterangan :

Kode Identitas Perusahaan 120101001001 berarti perusahaan tersebut berada di Provinsi

Sumatera Utara (12), Kabupaten Nias (01), Kecamatan Pulau-pulau Batu (010), dan nomor

urut perusahaan untuk jenis usaha Padi/Palawija (01) adalah '001'.

Kolom (4) : Nama Perusahaan Pertanian

Berisi nama lengkap perusahaan pertanian.

Contoh :

- CITAYAQ ALAM PERMAI, PT

- SUMBER LINTAS, CV

Kolom (5) : Alamat Perusahaan Pertanian

Berisi alamat lengkap perusahaan pertanian.

Isian alamat tertulis dengan nama alamat terlebih dahulu kemudian identitas seperti jalan,

lorong, dusun, dan sebagainya.

Contoh :

No. Penulisan salah Penulisan benar

1

2

3

JL. ARIF RAHMAN HAKIM

DUSUN JOHAR, DESA SUMBER LOR

JL. SUTOMO, DESA CEMPAKA

ARIF RAHMAN HAKIM, JL

JOHAR, DUSUN; DESA SUMBER LOR

SUTOMO, JL; DESA CEMPAKA

Kolom (6) : Nomor Telepon dan Faksimili

Berisi nomor telepon dan faksimili (termasuk kode area) perusahaan pertanian. Baris

pertama adalah nomor telepon dan baris kedua adalah nomor faksimili.

Kolom (7) : Bentuk Badan Hukum

Berisi kode bentuk badan hukum perusahaan pertanian. Jenis dan kode bentuk badan

hukum terdiri dari:


No. Bentuk Badan Hukum Kode

1 Perusahaan Negara (PN) 01

2 Perusahaan Daerah (PD) 02

3 Persero 03

4 Perum 04

5 Perseroan Terbatas (PT) 05

6 Naamloze Vennootschaap (NV) 06

7 Commanditair Venootschap (CV) 07

8 Firma 08

9 Koperasi/KUD 09

10 Yayasan 10

11 Lainnya (RPH/TPI/PPS/PPN/PPP/PPI) 11

Kolom (8) : Kegiatan Utama

Berisi kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan pertanian. Kegiatan utama adalah

kegiatan yang menghasilkan pendapatan terbesar untuk setiap jenis usaha.

Contoh :

- Perkebunan kakao

- Budidaya sapi perah

Kolom (9) : Kode Sumber Informasi

Berisi kode instansi/lembaga yang merupakan sumber informasi dari direktori perusahaan

pertanian.

Sumber informasi tersebut adalah:

Sumber Informasi Kode Sumber Informasi Kode Sumber Informasi Kode

- BPS RI

- Kementerian Pertanian

- BKPM

- Asosisasi

- Kementerian Tenaga

Kerja

- Kadin

- Kementerian Kehutanan

- Kementerian Kelautan

dan Perikanan

- Lainnya di Tingkat Pusat

11

12

13

14

15

16

17

18

19

- BPS Provinsi

- Dinas Pertanian/

Perkebunan/Kehutanan/

Peternakan/Perikanan

Provinsi

- BKPMD Provinsi

- BAPPEDA Provinsi

- Disnaker Provinsi

- Kadinda Provinsi

- Lainnya di Provinsi

21

22

23

24

25

26

29

- BPS Kabupaten/Kota

- Dinas Pertanian/

Perkebunan/Kehutanan/

Peternakan/Perikanan

Kab/Kota

- BKPMD Kab/Kota

- BAPPEDA Kab/Kota

- Disnaker Kab/Kota

- Lainnya di Kab/Kota

31

32

33

34

35

39


Kolom (10) : Keterangan

Kolom keterangan pada daftar ST2013-DPP1 yang diterima PCL masih dalam keadaan

kosong dan harus diisi sesuai dengan kondisi lapangan. Keterangan hasil pencacahan

lapangan terdiri dari:

Aktif adalah perusahaan yang masih berproduksi secara komersial dan mempunyai pekerja

tetap. Perusahaan yang tidak berproduksi tetapi masih membayar upah/gaji tenaga kerja

masih dianggap perusahaan aktif.

Tutup sementara adalah perusahaan yang berhenti berproduksi serta tidak mempunyai

pekerja tetapi biasanya direncanakan akan kembali berproduksi kurang dari 1 (satu) tahun.

Untuk perusahaan HPH/IUPHHK-HA dan HPHT/IUPHHK-HT yang dimaksud tutup

sementara adalah perusahaan yang tidak mendapatkan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

tetapi SK perusahaan masih berlaku.

Belum berproduksi bila perusahaan belum menghasilkan satu produk atau baru

menghasilkan produk percobaan.

Tutup bila perusahaan tersebut sudah tidak berproduksi lagi.

Alih usaha bila perusahaan tersebut merubah kegiatan pertanian menjadi non pertanian.

Tidak ditemukan bila perusahaan tidak ditemukan pada saat pencacahan.

3.2 Pengisian Daftar ST2013-DPP2

Daftar ini digunakan untuk mendapatkan keterangan hasil pengecekan lapang

perusahaan pertanian yang tercantum dalam Daftar ST2013-DPP1. Hasil pengecekan lapang

dengan Daftar ST2013-DPP2 digunakan untuk menyusun direktori Perusahaan Pertanian yang

lengkap dan akurat.

Petunjuk Pengisian Daftar ST2013-DPP2 :

1. Semua isian daftar harus menggunakan pensil hitam.

2. Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus

menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat kecuali kata-kata yang terlalu

panjang disingkat dengan singkatan yang umum digunakan. Angka harus ditulis dengan

angka biasa (bukan angka romawi).

3. Semua isian angka yang merupakan nilai/jumlah seperti : jumlah pekerja, luas lahan, dan

jumlah komoditi harus dituliskan dengan rata kanan.


Contoh :

Jenis Isian Penulisan salah Penulisan benar

1. Jumlah Pekerja Tetap 2. Luas Lahan (m2)

,

,

4. Semua isian angka yang bukan merupakan nilai/jumlah seperti : nomor telepon, nomor fax

harus dituliskan dengan rata kiri.

Contoh :

Jenis Isian Penulisan salah Penulisan benar

1. Nomor telepon

-

-

Daftar ST2013-DPP2 terdiri dari 7 (tujuh) blok :

Blok I Keterangan Umum Perusahaan

Blok II Keterangan Pengecekan Lapangan

Blok III Keterangan Usaha Perusahaan Pertanian

Blok IV Keterangan Hasil Pencacahan

Blok V Catatan

Blok VI Pengesahan

Blok VII Keterangan Petugas

Sebelum mengisi Blok I terlebih dahulu salinlah KIP dari daftar ST2013 DPP1 kol (3)

pada tempat yang telah disediakan (ST2013-)). KIP terdiri dari 12 kotak :

Prop Kab/Kota Kecamatan Jenis usaha No. urut Pertanian perusahaan

Jika pencacah menemukan perusahaan pertanian yang aktif tetapi belum

tercetak dalam Daftar ST2013-DPP1, maka pencacah harus melaporkan

kepada pengawas. Jika pengawas menyatakan bahwa perusahaan

tersebut memenuhi syarat sebagai perusahaan pertanian, maka harus

dicacah dengan daftar ST2013-DPP2.

Perusahaan seperti ini disebut perusahaan baru hasil pengecekan lapang.

1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0 0

0 2 1 8 6 0 2 3 8 3 0 2 1 8 6 0 2 3 8 3


BLOK I. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN PERTANIAN

Blok ini diisi oleh pencacah sebelum melakukan pengecekan lapang. Isian disalin dari Daftar

ST2013-DPP1.

Rincian 1 s.d. 3 : Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan

Tuliskan nama provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sesuai dengan yang tercantum dalam

Daftar ST2013-DPP1 dan tuliskan kode untuk masing-masing rincian tersebut ke kotak yang

tersedia.

Rincian 4 : Nama Lengkap Perusahaan Pertanian

Tuliskan nama lengkap perusahaan pertanian sesuai dengan yang terdapat pada Daftar

ST2013-DPP1 kolom (4) yaitu dengan menuliskan terlebih dahulu nama perusahaan kemudian

bentuk badan hukum dari perusahaan tersebut.

Contoh :

No. Penulisan salah Penulisan benar

1

2

PT. CITAYAQ ALAM PERMAI

CV. SUMBER LINTAS

CITAYAQ ALAM PERMAI, PT

SUMBER LINTAS, CV

Rincian 5 : Alamat Perusahaan Pertanian

Tuliskan alamat perusahaan pertanian secara lengkap pada tempat yang disediakan. Alamat

perusahaan disalin dari Daftar ST2013-DPP1 kolom (5) yaitu dengan terlebih dahulu menuliskan

alamat diikuti keterangan seperti: JL, DESA, DUSUN, KAMPUNG, dan seterusnya.

Nomor telepon dan faksimili disalin dari Daftar ST2013-DPP1 kolom (6).

Rincian 6 : Jenis Usaha Perusahaan Pertanian

Tuliskan kode jenis usaha pertanian pada kotak yang telah disediakan. Isian ini disalin dari

Daftar ST2013-DPP1 kolom (2).

Perusahaan Pertanian adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan menghasilkan produksi

pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar dan menanggung

resiko. Termasuk di sini usaha di bidang jasa pertanian.


Perusahaan padi/palawija adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum

yang bergerak dalam kegiatan budidaya/pembibitan tanaman padi/palawija di atas lahan yang

dikuasai, dengan tujuan ekonomi/ komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang

berwenang dalam pemberian izin usaha tanaman padi/palawija.

Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang.

Perusahaan hortikultura adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang

bergerak dalam kegiatan budidaya/pembibitan tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias,

atau tanaman obat-obatan di atas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi/ komersial dan

mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha tanaman

hortikultura.


Perusahaan Perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang

bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan di atas lahan yang dikuasai, dengan

tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam

pemberian izin usaha perkebunan.

Usaha budidaya tanaman perkebunan di luar bentuk badan usaha, seperti yang diusahakan

perorangan tanpa izin usaha atau diusahakan oleh rumahtangga tidak termasuk dalam konsep

ini dan biasanya disebut perkebunan rakyat.

Unit pencacahan adalah kantor administratur perkebunan.

Perusahaan Kehutanan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha/badan hukum yang

bergerak dalam kegiatan penebangan dan budidaya tanaman kehutanan serta penangkaran

satwa dan tumbuhan liar dengan tujuan ekonomi/komersial dan mendapat izin usaha dari

instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha kehutanan tersebut.

Perusahaan kehutanan mencakup :

1) Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/ Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam (HA) adalah usaha berbadan hukum yang mendapatkan

izin Hak Pengusahaan Hutan dari Menteri Kehutanan untuk melakukan kegiatan

pengusahaan hutan dalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari

penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran

hasil hutan.

Unit pencacahan adalah kantor cabang/tanpa cabang

2) Perusahaan Hutan Tanaman (HT) adalah perusahaan milik pemerintah maupun swasta,

yang bergerak di bidang pembudidayaan tanaman kehutanan baik di dalam maupun di luar

kawasan hutan. Perusahaan Hutan Tanaman (HT) meliputi Perusahaan Hak Pengusahaan


Hutan Tanaman (HPHT)/Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) pada Hutan

Tanaman, Perhutani dan Perusahaan lainnya yang membudidayakan tanaman kehutanan.

a. Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT)/Ijin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman (HT) adalah usaha berbadan

hukum yang memegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman dari Pemerintah (Menteri

Kehutanan) untuk membangun dan membudidayakan hutan tanaman di luar Pulau Jawa.

Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dengan menerapkan

sistem silvikultur intensif dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan

produksi.


b. Perhutani adalah badan usaha milik negara yang melakukan kegiatan pengusahaan

hutan, khususnya di Pulau Jawa.

Unit pencacahan adalah kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

c. Perusahaan Lainnya adalah perusahaan selain Perusahaan HPHT dan Perhutani yang

membudidayakan tanaman kehutanan.


Jenis tanaman kehutanan yang diusahakan oleh perusahaan kehutanan dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu jenis tanaman berdaur pendek dan jenis tanaman

berdaur panjang.

Jenis tanaman berdaur pendek biasanya ditanam atau dibudidayakan untuk memenuhi

kebutuhan bahan baku kayu pulp dan industri kertas. Tergolong dalam tanaman yang

cepat tumbuh seperti akasia, pinus, dan sengon.

Jenis tanaman berdaur panjang diusahakan sebagai bahan baku kayu lapis, kayu

gergajian dan industri furniture. Termasuk dalam kelompok tanaman berdaur panjang

seperti meranti, kruing, kapur dan lain-lain.

3) Perusahaan Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar

Perusahaan Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar adalah perusahaan yang

melakukan kegiatan penangkaran satwa/ tumbuhan liar dengan tetap memperhatikan

kemurnian jenisnya. Kegiatan penangkaran satwa/tumbuhan liar dilakukan oleh perusahaan

yang mempunyai badan hukum dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar habitat dengan

tujuan untuk kelestarian satwa/tumbuhan liar maupun komersial dengan izin Menteri

Kehutanan.



Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran

satwa dan tumbuhan liar dengan tetap memperhatikan kemurnian jenisnya.

Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di

udarayang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara

oleh manusia.

Contoh : Harimau, buaya, penyu, dan lain-lain.

Tumbuhan Liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara yang masih

mempunyai kemurnian jenisnya.

Contoh : anggrek yang jenisnya masih murni.

Perusahaan Perikanan

Perusahaan perikanan adalah suatu perusahaan yang di jalankan secara teratur dan

terus menerus pada suatu tempat tertentu dengan tujuan komersial atau memperoleh

keuntungan. Perusahaan perikanan yang dicakup hanya yang berbadan hukum dan mempunyai

kegiatan penangkapan/budidaya ikan/biota lain.


Penangkapan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan/biota lain yang hidup di

laut/perairan umum.

Penangkapan ikan/biota lain di perairan umum adalah kegiatan penangkapan ikan/biota lain

di perairan umum seperti sungai, rawa, danau dan waduk dan sebagainya.

Budidaya adalah kegiatan memelihara ikan/biota lain mulai dari pembenihan hingga

pemungutan hasil.

Budidaya yang dicakup meliputi budidaya air tawar, tambak dan laut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Hasil Penangkaran Satwa Liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk

keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi

berikutnya.


Budidaya ikan/biota lain di kolam air tenang adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain

yang dilakukan di kolam air tawar dan airnya relatif tenang. Biota perairan lain seperti udang air

tawar.

Budidaya ikan/biota lain di kolam air deras adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota perairan

lain yang dilakukan di kolam air deras.

Budidaya ikan/biota lain di tambak air payau adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain

dengan menggunakan tambak sebagai sarana pemeliharaan. Jenis ikan yang diusahakan

seperti udang windu, udang putih dan bandeng.

Budidaya ikan/biota lain di laut adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain di laut atau

muara sungai, laguna dan lainnya yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan menggunakan

kurungan apung yang biasanya di buat dari jaring, bambu, kayu atau bahan lainnya.

Budidaya ikan/biota lain di perairan umum adalah kegiatan pemeliharaan ikan/biota lain

dengan menggunakan jaring apung, pancang pagar atau karamba sebagai sarana

pemeliharaan.

Perusahaan peternakan adalah perusahaan berbadan hukum/usaha yang dijalankan secara

teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu untuk tujuan komersial/memperoleh

keuntungan yang meliputi kegiatan pembibitan dan budidaya ternak/unggas.

Perusahaan peternakan yang dicakup meliputi perusahaan peternakan ternak

besar/kecil, perusahaan peternakan sapi perah, perusahaan peternakan unggas (ayam ras

petelur, ayam pedaging dan unggas lainnya).

Perusahaan budidaya ternak/unggas adalah perusahaan yang melakukan kegiatan

pemeliharaan/penggemukan, pengembangbiakan ternak/unggas dengan tujuan

komersial/memperoleh keuntungan.

Perusahaan pembibitan ternak/unggas adalah perusahaan yang melakukan kegiatan

pembiakan ternak/unggas yang khusus menghasilkan bibit ternak/unggas.


Contoh :

PT.Charoen Pokhpand mempunyai kantor cabang di Kabupaten Sukabumi, dan lokasi kandang

berada di beberapa kecamatan. Maka perusahaan yang dicacah dengan Daftar ST2013-DPP2

hanya perusahaan kantor cabang yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi

Rumah Potong Hewan (RPH) yang dicakup disini adalah: Semua tempat pemotongan

hewan/ternak yang mempunyai bangunan permanen/semi permanen, yang khusus digunakan


untuk tempat pemotongan ternak/hewan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Rumah

Potong Hewan (RPH).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah pasar yang biasa terletak di dalam pelabuhan/pangkalan

pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara

lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat).

TPI tersebut dikoordinasi oleh Dinas Perikanan atau Pemerintah Daerah setempat.

TPI mempunyai persyaratan sebagai berikut :

tempat tetap (tidak berpindah-pindah)

ada bangunan tempat transaksi lelang/penjualan ikan

ada koordinator dalam prosedur lelang/penjualan ikan

ada ijin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah).

Pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perikanan yang berfungsi sebagai tempat labuh

kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran, tempat pelaksanaan pembinaan

mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan

serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar operasional kapal

perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2005)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2006 klasifikasi

besar/kecilnya skala usaha pelabuhan perikanan dibedakan menjadi empat tipe pelabuhan,

sebagai berikut:

a. Tipe A, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang

dioperasikan di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan

jarak jauh sampai ke perairan laut teritorial, ZEEI, dan laut lepas.

b. Tipe B, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang

beroperasi di perairan Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak

sedang sampai ke perairan ZEEI dan laut teritorial.

c. Tipe C, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang

beroperasi di perairan pantai/pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.

d. Tipe D, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI): diperuntukkan bagi kapal perikanan yang

beroperasi di perairan pedalaman dan perairan.

Sedangkan PPI yang dimaksud dalam kegiatan updating DPP ini, adalah selain yang disebut di

atas (tipe D), juga termasuk pangkalan pendaratan ikan yang tradisional baik yang belum

mempunyai bangunan untuk tambat (dermaga).


BLOK II. KETERANGAN PENGECEKAN LAPANGAN

Blok ini diisi oleh pencacah pada saat melakukan pengecekan lapang. Isian dalam blok

ini sesuai dengan keadaan yang ditemui di lapangan dan bisa berbeda dengan isian pada Blok I

Daftar ST2013-DPP2 apabila di lapangan terjadi perubahan.

Rincian 1 : Nama Lengkap Perusahaan Pertanian

Tuliskan nama lengkap perusahaan pertanian sesuai dengan kondisi di lapangan. Apabila isian

Blok I berbeda dengan kondisi lapangan maka tuliskan kondisi terbaru di Blok II.

Rincian 2 : Alamat Perusahaan Pertanian

Tuliskan alamat perusahaan pertanian secara lengkap sesuai dengan pertanyaan seperti:

Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Nama Jalan, dan Kode Pos, kemudian

tuliskan kode wilayah pada kotak yang disediakan kecuali untuk kode desa/kelurahan diisi oleh

PML. Untuk nomor telepon dan faksimili agar mencantumkan kode area. Tuliskan pula alamat

email dan website apabila mempunyai fasilitas tersebut.

Rincian 3 : Jenis Usaha Perusahaan Pertanian

Tuliskan jenis usaha pertanian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan dan tuliskan

kode jenis usaha pertanian tersebut pada kotak yang tersedia. Apabila jenis usaha pertanian

berbeda dengan yang tercantum pada Daftar ST2013-DPP2 Blok I Rincian 3, maka tuliskan

kondisi di lapangan yang sebenarnya pada Daftar ST2013-DPP2 Blok II Rincian 3 dan isian di

Blok I tidak perlu dilakukan perubahan.

Contoh :

Perusahaan KURNIA KAPUAS, PT mempunyai dua jenis usaha yaitu perkebunan (03) dan

hortikultura (02), maka dalam Daftar ST2013-DPP2 perusahaan tersebut tertulis dalam 2

baris.

Rincian 4 : Bentuk Badan Hukum

Lingkari kode bentuk badan hukum yang sesuai dan isikan pada kotak yang disediakan. Jenis

bentuk badan hukum terdiri dari:

Jika satu perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis usaha pertanian maka

Daftar ST2013-DPP2 yang digunakan adalah sebanyak jenis usaha pertanian

yang dimiliki.


No. Bentuk Badan Hukum Kode

1 Perusahaan Negara (PN) 01

2 Perusahaan Daerah (PD) 02

3 Persero 03

4 Perum 04

5 Perseroan Terbatas (PT) 05

6 Naamloze Vennootschaap (NV) 06

7 Commanditair Venootschap (CV) 07

8 Firma 08

9 Koperasi/KUD 09

10 Yayasan 10

11 Lainnya (RPH/TPI/PPS/PPN/PPP/PPI) 11

Perusahaan Negara (PN) adalah bentuk badan hukum untuk perusahaan yang dimiliki oleh

Negara.

Perusahaan Daerah (PD) adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah

daerah dan kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan tujuan untuk

mencari keuntungan yang nantinya digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Persero adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan

kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara, dengan tujuan mencari keuntungan

maksimum dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada secara efisien.

Perum adalah perusahaan yang bukan semata-mata bertujuan mencari keuntungan, melainkan

untuk melayani kepentingan umum masyarakat di bidang jasa-jasa vital (public utilities). Usaha

yang dijalankan memperhatikan segi efisiensi, efektivitas, ekonomi serta bentuk pelayanan yang

baik. Seluruh modal perusahaan dimiliki negara yang dipisahkan dari kekayaan negara serta

dapat memperoleh kredit dalam bentuk obligasi, dan diberi kebebasan bergerak untuk

mengadakan perjanjian, kontak dan hubungan dengan perusahaan lain.

Perseroan Terbatas (PT) atau Naamloze Vennootschaap (NV) adalah perusahaan yang

berstatus badan hukum, didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dan

pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam

menjalankan kegiatannya pemegang saham ikut serta berperan tergantung besar kecilnya

jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham.


Perseroan Komanditer/Commanditair Vennootschap (CV) adalah suatu bentuk perjanjian

kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan

dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan

pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab pada kekayaan

yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

Firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama,

masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba yang

diperoleh dibagi bersama-sama dan rugi dari perusahaan ditanggung bersama pula.

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang

atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama

atas asas kekeluargaan.

Yayasan adalah merupakan sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan

pendiriannya dititikberatkan pada usaha-usaha sosial dan bukan untuk mencari keuntungan.

Lainnya khusus RPH/PPS/PPN/PPP/PPI/TPI yang tidak berbadan hukum, misalnya izin Dinas

Peternakan untuk RPH dan izin Dinas Perikanan untuk PPS/PPN/PPP/PPI/TPI.

Rincian 5 : Status permodalan

Lingkari kode 1 jika status permodalan perusahaan berasal dari Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN), dan kode 2 jika berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA).

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri

dengan menggunakan modal dalam negeri.

PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak

berbadan hukum, atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di

wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang

menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal

dalam negeri.

PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan

didalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.


Rincian 6 : Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial

Tuliskan tahun mulai beroperasi secara komersial pada kotak yang disediakan. Apabila

perusahaan belum beroperasi secara komersial maka tuliskan '9999' pada kotak yang tersedia.

Tahun mulai beroperasi secara komersial adalah tahun pertama kali perusahaan berproduksi

secara komersial atau menghasilkan produk untuk dijual.

Rincian 7 : Kegiatan Perusahaan

Rincian 7a : Jenis kegiatan utama

Tuliskan selengkap-lengkapnya jenis kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan.

Kegiatan utama adalah kegiatan yang menghasilkan nilai produksi kotor yang terbesar untuk

setiap jenis usaha.

Contoh isian kegiatan utama :

- Budidaya padi di sawah irigasi

- Budidaya buah durian

- Budidaya kelapa sawit

- Peternakan sapi potong

- Budidaya ikan nila di kolam air tawar

- Budidaya ikan cupang di akuarium

- Budidaya tanaman jabon

Jika perusahaan mengusahakan lebih dari satu jenis tanaman tetapi masih dalam satu jenis

usaha maka kegiatan utama perusahaan mengacu pada komoditas utamanya.

Komoditi utama adalah komoditi yang diusahakan dan menghasilkan nilai produksi kotor yang

terbesar untuk perusahaan.

Contoh:

PT. Wira Buana Kencana adalah perusahaan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada

lahan seluas 10 hektar. Pada lahan tersebut ditanami teh seluas 2 hektar, kelapa sawit seluas 5

hektar, dan kakao seluas 3 hektar. Nilai produksi kotor per tahun masing-masing tanaman

tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan Nilai produksi kotor per tahun

(000 Rp)

Perkebunan teh

Perkebunan kelapa sawit

Perkebunan kakao

750.000

1.625.000

875.000


Pada tabel di atas nilai produksi kotor per tahun yang terbesar diperoleh dari perkebunan kelapa

sawit, maka pengisian jenis kegiatan utama dalam Daftar ST2013-DPP2 adalah Perkebunan

Kelapa Sawit.

Rincian 7b : Komoditi Utama

Tuliskan jenis dan kode komoditi utama yang diusahakan oleh perusahaan.

Rincian 7c : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Pengisian KBLI dilakukan oleh Pengawas/Pemeriksa.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang digunakan adalah KBLI tahun 2009.

Untuk RPH/PPS/PPN/PPP/PPI/TPI kode KBLI diisikan 99999.

Rincian 8 : Kondisi Perusahaan Berdasarkan Hasil Kunjungan

Lingkari salah satu kode hasil evaluasi/kunjungan ke perusahaan berdasarkan keadaan yang

sebenarnya di lapangan, dan tuliskan kode pada kotak yang disediakan.

Kondisi perusahaan hasil evaluasi/kunjungan yang diisikan terdiri dari :

Aktif - 1

Tutup Sementara - 2

Belum Berproduksi - 3

Tutup (Tahun ………….. ) - 4

Alih Usaha - 5

Tidak Ditemukan - 6

Perusahaan aktif adalah perusahaan yang masih berproduksi secara komersial dan

mempunyai pekerja tetap. Perusahaan yang tidak berproduksi tetapi masih membayar upah/gaji

tenaga kerja masih dianggap perusahaan aktif.

Perusahaan tutup sementara adalah perusahaan yang berhenti berproduksi serta tidak

mempunyai pekerja tetapi biasanya direncanakan akan kembali berproduksi kurang dari 1 (satu)

tahun.

Untuk perusahaan HPH/IUPHHK-HA dan HPHT/IUPHHK-HT yang dimaksud tutup sementara

adalah perusahaan yang tidak mendapatkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tetapi SK

perusahaan masih berlaku.

Perusahaan belum berproduksi bila perusahaan belum menghasilkan satu produk atau baru

menghasilkan produk percobaan.


Perusahaan tutup bila perusahaan tersebut sudah tidak berproduksi lagi.

Jika perusahaan yang ditemui kondisinya tutup, maka tata cara pengisian ST2013-DPP2 Blok II

Rincian 1 s.d. 7 adalah sebagai berikut :

Rincian 1 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP2 Blok I Rincian 4.



Rincian 4 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (7).

Rincian 5 : Diisi sesuai dengan status permodalan perusahaan sebelum tutup, atau jika tidak

diketahui isikan kode 1.

Rincian 6 : Diisi 1900.

Rincian 7a : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (8).

Rincian 7b : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (8).

Rincian 7c : Diisi 00000.

Alih usaha bila perusahaan tersebut merubah kegiatan pertanian menjadi non pertanian.

Jika perusahaan yang ditemui kondisinya alih usaha, maka tata cara pengisian ST2013-DPP2

Blok II Rincian 1 s.d. 7 adalah sebagai berikut :

Rincian 1 : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan.


Rincian 3 : Diisi kode 99.




Rincian 7a : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan.

Rincian 7b : Diisi sesuai dengan kondisi lapangan hasil pencacahan dank ode diisikan 0000.


Tidak ditemukan bila perusahaan tidak ditemukan pada saat pencacahan.

Jika perusahaan tidak ditemukan, maka tata cara pengisian ST2013-DPP2 Blok II Rincian 1 s.d.

7 adalah sebagai berikut :




Rincian 4 : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (7).

Rincian 5 : Diisi kode 1.

Rincian 6 : Diisi 1900.

Rincian 7a : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (8).

Rincian 7b : Diisi sesuai dengan isian ST2013-DPP1 Kolom (8).



Rincian 9: Luas Lahan (Hektar)

Isikan luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan baik lahan yang diusahakan untuk kegiatan

budidaya pertanian maupun lahan lainnya yang terkait dengan kegiatan pertanian yang

diusahakan.

Luas lahan yang diisikan adalah seluruh lahan yang digunakan sesuai dengan untuk jenis usaha

pada ST2013-DPP2 Blok II Rincian 3.

Rincian 10: Jumlah Pekerja Tetap (orang)

Isikan jumlah pekerja tetap (orang) pada saat pencacahan yang dimiliki perusahaan.

Pekerja Tetap adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah/gaji

secara tetap baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan dan biasanya apabila diberhentikan

akan mendapat pesangon.

Jumlah pekerja tetap yang diisikan adalah jumlah pekerja untuk setiap jenis usaha. Apabila satu

perusahaan mempunyai lebih dari satu jenis usaha, maka yang diisikan hanya jumlah pekerja

untuk jenis usaha yang tercantum dalam Blok II Rincian 3.

Contoh :

PT. Wira Buana Kencana adalah perusahaan yang mengusahakan tanaman perkebunan dan

tanaman hortikultura. Untuk tanaman perkebunan jumlah pekerja tetap yang digunakan adalah

100 orang dan untuk tanaman hortikultura sebanyak 50 orang, maka Daftar ST2013-DPP2 yang

digunakan adalah sebanyak 2 Daftar. Daftar ST2013-DPP2 yang pertama untuk jenis usaha

perkebunan jumlah pekerja tetap yang diisikan adalah 100 orang sedangkan Daftar ST2013-

DPP2 yang kedua untuk jenis usaha tanaman hortikultura jumlah pekerja tetap yang diisikan

adalah 50 orang.

Rincian 11 : Status Perusahaan

Lingkari kode yang sesuai dengan status perusahaan kemudian tuliskan kode pada kotak yang

telah disediakan.

Jika Rincian ini berkode 1 maka pengisian Daftar langsung ke Blok VI

Jika Rincian ini berkode 2 maka pengisian Daftar langsung ke Blok III

Status perusahaan :

Perusahaan induk adalah perusahaan yang mempunyai hubungan kerja terhadap kegiatan di

tempat lain yang secara administratif melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap seluruh

perusahaan di daerah lain, tetapi perusahaan di daerah lain tersebut tidak bertanggung jawab

terhadap perusahaan induk.


Kantor pusat adalah perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/unit pembantu di tempat

lain, yang secara administratif melakukan koordinasi kegiatan dan pengawasan terhadap

seluruh perusahaan cabang/perwakilan.

Perusahaan tanpa cabang adalah perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di

tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan perusahaan dilakukan oleh perusahaan yang

bersangkutan. Istilah lain perusahaan tanpa cabang adalah perusahaan tunggal.

Perusahaan cabang adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menjalankan

semua jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya dan

menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya itu tetap

mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.

Rincian 12 : Nama Perusahaan Induk/Kantor Pusat

Rincian ini terisi apabila Rincian (11) berkode "3" (status perusahaan adalah perusahaan

cabang).

Tuliskan nama perusahaan induk/kantor pusat pada tempat yang tersedia.

Rincian 13 : Alamat Perusahaan Induk/Kantor Pusat

Tuliskan alamat perusahaan induk/kantor pusat secara lengkap sesuai dengan pertanyaan

seperti: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Jalan, dan Kode Pos, pada

tempat yang disediakan. Untuk nomor telepon dan faksimili agar mencantumkan kode area.

BLOK III. KETERANGAN USAHA PERUSAHAAN PERTANIAN

Blok ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan usaha

perusahaan pertanian.

Rincian 1 : Perusahaan Padi/palawija, Hortikultura, Perkebunan, HPH/IUPHHK-HA, atau

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT)/Perhutani.

Rincian ini terisi jika Blok II Rincian 3 berkode 01, 02, 03, 04, atau 05.

Isikan jenis tanaman yang diusahakan oleh perusahaan, satuan dan luas lahan yang diusahakan

masing-masing pada kolom (1), (2) dan (3).

Komoditi utama dari perusahaan diisikan pada baris pertama diikuti komoditi lainnya.

Untuk RPH/PPS/PPN/PPP/PPI/TPI pengisian langsung ke Blok IV


Kolom (1) : Jenis Tanaman

Isikan jenis dan kode tanaman pada kolom (1) sesuai dengan jenis usaha perusahaan

pertanian.

Kode jenis tanaman dan kode kolom (1) terdapat pada ST2013-Kode (Lampiran 1).

Kolom (2) : Satuan

Isikan kode dari masing-masing jenis tanaman pada kolom (2). Kode "1" untuk satuan hektar

(Ha) dan kode "2" untuk satuan m2 (meter persegi).

Kolom (3) : Luas Lahan yang Diusahakan

Isikan luas lahan yang diusahakan pada kolom (3), dan disediakan dua angka di belakang

koma.

Contoh :

Perusahaan PT. Ranatha Perkasa mengusahakan tanaman nenas. Pada saat pencacahan

sedang ditanam nenas pada dua bidang lahan seluas 15.000 m2 dan 10.000 m2. Di samping itu

perusahaan tersebut juga mengusahakan tanaman cabai merah pada bidang yang lain seluas 1

hektar tetapi sebulan yang lalu tanaman cabai merah tersebut dibongkar. Pengisian Daftar

ST2013-DPP2 Blok III Rincian 1 adalah sebagai berikut:

1.

Satuan

Hektar (Ha) - 1

M2 - 2

a. NENAS 2 1 4 5 1 2 , 5 0

b. CABAI MERAH 2 4 1 8 1 1 , 0 0

c. ,

d. ,

e. ,

Keterangan tentang perusahaan Padi/Palawija, Hortikultura, Perkebunan, HPH/IUPHHK-HA, HPHT/Perhutani (terisi jika blok II rincian 3 berkode 01, 02, 03, 04 atau 05)

(2) (3)

Luas Lahan yang diusahakan

Tan. Tahunan pada saat pencacahan

Tan. semusim luas tanam selama setahun yg lalu

(1)

III. KETERANGAN USAHA PERUSAHAAN PERTANIAN

Jenis Tanaman

- Untuk tanaman tahunan isikan luas lahan yang diusahakan pada saat

pencacahan.

- Untuk tanaman semusim isikan jumlah luas tanam selama setahun yang

lalu.


Rincian 2 : Keterangan tentang Perusahaan Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar pada

Saat Pencacahan

Rincian ini terisi jika Blok II Rincian 3 berkode 06.

Isikan jenis dan kode satwa/tumbuhan liar yang ditangkarkan oleh perusahaan pada kolom (1),

kode satuan pada kolom (2) dan jumlah satwa/tumbuhan liar pada saat pencacahan pada kolom

(3). Satuan ekor pada kolom (2) untuk satwa liar sedangkan pohon dan m2 untuk tumbuhan liar.


Rincian 3 : Keterangan tentang Perusahaan Budidaya Perikanan


Isikan jenis dan kode ikan yang dibudidayakan oleh perusahaan pada kolom (1), kode jenis

budidaya pada kolom (2), kode jenis kegiatan pada kolom (3) dan luas lahan baku yang

diusahakan selama setahun yang lalu pada kolom (4).


Rincian 4 : Keterangan tentang Perusahaan Penangkapan Ikan pada saat Pencacahan.


Rincian 4a. Di Laut

Isikan banyaknya perahu motor, kapal motor berdasarkan kapasitas pada kolom (2) sampai

dengan kolom (6) untuk lokasi penangkapan ikan di laut.

Rincian 4b. Di Perairan Umum

Isikan banyaknya perahu motor, kapal motor berdasarkan kapasitas pada kolom (2) sampai

dengan kolom (6) untuk lokasi penangkapan ikan di laut.

Perahu motor adalah perahu yang menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak. Termasuk

dalam kelompok ini adalah perahu motor tempel yaitu perahu/jukung/perahu papan yang

menggunakan tenaga penggerak motor tempel, baik yang dipasang pada sebelah luar buritan

maupun pada sisi atas lambung perahu/jukung/perahu papan.

Kapal motor adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak dan dipasang

secara permanen dalam kapal.

Jenis kapal motor berdasarkan kapasitas (GT=Gross Tonage), terdiri dari:

1. Kapal motor dengan kapasitas kurang dari 30 GT

2. Kapal motor dengan kapasitas antara 30 sampai dengan kurang dari 50 GT

3. Kapal motor dengan kapasitas antara 50 sampai dengan100 GT

4. Kapal motor dengan kapasitas di atas 100 GT.


Rincian 5 : Keterangan tentang Perusahaan Peternakan

Rincian ini terisi jika Blok II Rincian 3 berkode 09,10,atau 11.

Isikan jenis dan kode ternak yang diusahakan oleh perusahaan pada kolom (1), dan jumlah

ternak pada saat pencacahan pada kolom (2) dalam satuan ekor.

Isikan jenis dan kode unggas yang diusahakan oleh perusahaan pada kolom (3), dan jumlah

unggas pada kolom (4) dalam ribuan (000) ekor.

Untuk ayam ras pedaging pengisian kolom (4) adalah jumlah selama setahun yang lalu.

BLOK IV. KETERANGAN HASIL PENCACAHAN

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan hasil evaluasi pencacahan perusahaan pertanian yang

dilakukan oleh petugas.

Rincian 1 : Lokasi Perusahaan Pertanian

Rincian ini terisi bila Rincian (1) berkode "1", "2", atau "3". Lingkari salah satu kode yang sesuai

dengan kondisi perusahaan dan tuliskan kode pada kotak yang tersedia.

Perusahaan dengan alamat tetap adalah perusahaan yang alamatnya sama dengan alamat

yang terdapat pada Daftar ST2013-DPP1.

Perusahaan pindah alamat bila perusahaan tersebut telah pindah ke lokasi yang lain (tidak

sama dengan alamat dalam Daftar ST2013-DPP1) tetapi masih berada di dalam satu

kabupaten.

Perusahaan baru bila perusahaan tersebut tidak terdapat di dalam Daftar ST2013-DPP1.

Rincian 2 : Keterangan Pimpinan Perusahaan

Tuliskan nama pimpinan perusahaan, lingkari kode jenis kelamin dan tuliskan pada kotak yang

disediakan, dan tuliskan umur pimpinan perusahaan pada kotak yang disediakan.

Rincian 3 : Orang yang Dapat Dihubungi

Tuliskan nama dan jabatan orang yang dapat dihubungi serta nomor telepon dan alamat email.

BLOK V. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat dan menambah keterangan agar memperjelas isian-isian blok

sebelumnya. Tuliskan masalah yang dijumpai selama melakukan pencacahan.


BLOK VI. PENGESAHAN

Blok ini diisi oleh pihak perusahaan sebagai bukti telah dilakukan pengecekan lapang oleh

petugas.

Isikan tempat, tanggal, nama dan jabatan dari pihak perusahaan yang memberikan keterangan,

serta cap perusahaan.

BLOK VII. KETERANGAN PETUGAS

Blok ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban petugas baik yang melakukan pencacahan

maupun pengawasan/pemeriksaan pada waktu pelaksanaan kegiatan.

Rincian 1 s.d. 4

Tuliskan nama petugas, NIP/NMS, Tanggal pencacahan/pemeriksaan, dan tanda tangan pada

masing-masing kolom untuk pencacah dan pengawas/pemeriksa.

LAMPIRAN


Lampiran1





Lampiran2

Jadwal Pelatihan Petugas Updating DPP ST2013

Hari/ Tanggal

Jam Kegiatan

Hari Pertama

13.00‐14.00 Registrasi peserta

14.30‐15.30 Pembukaan Pelatihan

15.30‐16.00 Coffee Break

16.00‐17.30 Penjelasan Umum dan Metodologi updating DPP ST2013

17.30‐19.00 Ishoma

19.00‐21.00 ST2013‐DPP1

Hari Kedua

08.00‐10.00 ST2013‐DPP2 Blok I‐II


10.30‐12.30 ST2013‐DPP2 Blok III‐IV

12.30‐14.00 Ishoma

14.00‐15.30 Pembahasan Survei Rutin Stat Tanaman Pangan


16.00‐17.00 Pembahasan Suvei Rutin Statistik Perkebunan

17.00‐19.30 Ishoma

19.30‐21.00 Pembahasan Suvei Rutin Statistik Hortikultura

Hari Ketiga

08.00‐10.00 Pembahasan Suvei Rutin Statistik Peternakan


10.30‐12.30 Pembahasan Suvei Rutin Statistik Perikanan

12.30‐14.00 Ishoma

14.00‐15.30 Pembahasan Suvei Rutin Statistik Kehutanan


16.00‐17.00 Pendalaman

17.00‐19.30 Ishoma

19.30‐21.00 Evaluasi Materi

Hari Keempat

08.00‐10.00 Pedoman Pengawas


10.30‐12.30 Penjelasan Program SiPU‐DPP

12.30‐14.00 Ishoma

14.00‐15.30 Matching DPP1 dengan Program SiPU‐DPP


16.00‐17.00 Entry DPP2 dengan Program SiPU‐DPP

17.00‐19.30 Ishoma

19.30‐21.00 Evaluasi Program

Hari Kelima 08.00‐09.00 Penutupan

09.00‐10.00 Penyelesaian Administrasi dan Check Out


Lampiran3


Lampiran4




PEDOMAN PENCACAH - sirusa.bps.go.id PERTANIAN 2013... · Digit ke-8, 9 : adalah kode jenis usaha. Digit ke-10,11,12 : adalah nomor urut perusahaan per jenis usaha perusahaan pertanian

Documents