Pedoman Penatausahaan BMN

Pedoman Penatausahaan BMN

Pendahuluan

Barang Milik Negara (BMN) menurut UU

No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah. Di dalam

penatausahaannya BMN dapat dibedakan

sebagai aset lancar dan aset tetap dan aset

tetap lainnya.

Penatausahaan BMN

adalah rangkaian

kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,

dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang

berlaku (PP 38/2008)

Dasar Hukum

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

2. UU No. 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

3. Kepres No. 17 Tahun 2007 tentang

Penertiban BMN.

4. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan

atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

5. PERMENKEU RI No. 171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat.

6. PERMENKEU RI No. 120/PMK.06/2007

tentang Penatausahaan Barang Milik

negara.

7. PERMENKUMHAM RI Nomor MHH-

01.PL.04.10 tahun 2008 tentang Pedoman

Penatausahaan BMN di lingkungan

Departemen Hukum dan HAM RI.

8. PERMENKUMHAM RI Nomor MHH-

05.PL.04.10 tahun 2009 tentang

Pembentukan Unit Penatausahaan BMN di

lingkungan Departemen Hukum dan HAM.

1 2


Tujuan

Untuk menghasilkan informasi yang diperlukan

sebagai bentuk tertib administrasi dan

pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN

yang dikuasai oleh suatu unit organisasi.

Informasi tersebut digunakan sebagai bahan:

Penghitungan kekayaan negara;

Pengawasan BMN dan Penyusunan

kebijakan perlengkapan dalam rangka

pengelolaan BMN.

Ruang Lingkup dan Sasaran

Ruang Lingkup

mencakup semua tingkatan unit akuntansi

yang ada di lingkungan

Departemen Hukum dan

HAM RI (mengacu pada

Ps. 3 PMK 120/PMK.06 / 2007)

Sedangkan sasaran penatausahaan BMN

di lingkungan departemen Hukum dan HAM RI

meliputi :

1. BMN dari pembelian atau perolehan atas

beban APBN

2. BMN berasal dari perolehan lainnya yang

sah meliputi barang yang diperoleh dari

hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh

sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak,

diperoleh berdasarkan ketentuan undang-

undang dan diperoleh berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

3 4


Organisasi & Tugas

Penanggungjawab Penatausahaan BMN

1. PENANGGUNGJAWAB BMN

MENTERI Pengguna Barang

KEPALA KANTOR Kuasa Pengguna Barang

2. PELAKSANA

Petugas Verifikasi.

Petugas Administrasi / petugas

akuntansi / operator SimakBMN

Tugas dan Fungsi

Unit Penatausahaan BMN

Untuk mendukung pelaksanaan

penatausahaan, sistem manajemen informasi

dan sistem akuntansi BMN maka harus

dibentuk sebuah unit penatausahaan di tiap

unit tingkatan penatausahaan BMN yang

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tugas Pokok Penanggung jawab

Tugas pokok penanggungjawab adalah

menyelenggarakan penatausahaan dan

akuntansi BMN, dengan fungsi :

a. Menyelenggarakan sistem manajemen

informasi dan sistem akuntansi BMN,

b. Menyelenggarakan penatausahaan BMN;

c. Menyelenggarakan inventarisasi BMN;

d. Menyusun dan menyampaikan Laporan

BMN serta jurnal transaksi BMN secara

berkala.

5 6


Kegiatan Penanggung jawab

a. Menunjuk dan menetapkan Petugas

pelaksana;

b. Menyiapkan rencana dan

mengkoordinasikan pelaksanaan

manajemen informasi dan sistem akuntansi

BMN;

c. Menandatangani surat-surat untuk pihak

luar sehubungan dengan pelaksanaan

sistem;

d. Mengevaluasi hasil kerja pelaksana;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan

inventarisasi;

f. Menelaah Daftar Barang serta

menandatangani LKB, KIB, dan LBMN

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan

rekonsiliasi internal dan eksternal;

h. Menyampaikan Laporan BMN dan Laporan

Hasil Inventarisasi kepada UAPPB-W atau

UAPPB-E1 untuk UAKPB Pusat dan ke

KPKNL;

i. Mengelola BMN sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pelaksana

a. Membuat Daftar Barang, meliputi :

1) DBKP Persediaan

2) DBKP Aset Tetap

3) DBKP Aset Tetap lainnya

4) DBKP Konstruksi Dalam Pengerjaan

5) DBKP Barang Bersejarah

6) DBKP Aset Lainnya.

b. Melakukan Pembukuan BMN sbb:

1) semua BMN yang telah ada sebelum

diterbitkannya buku pedoman ini ke

dalam Buku Barang dan/atau KIB;

2) setiap mutasi BMN ke dalam Buku

Barang dan/atau KIB;

3) hasil inventarisasi ke dalam Buku

Barang dan/atau KIB;

4) Menyusun Daftar Barang yang

datanya berasal dari Buku Barang dan

KIB;

5) semua barang dan perubahannya atas

perpindahan barang antar lokasi /

ruangan ke dalam DBR/DBL.

7 8


6) perubahan kondisi barang ke dalam

Buku Barang ;

7) PNBP yang bersumber dari

pengelolaan BMN yang berada dalam

penguasaannya (jika ada).

* Pembukuan dan pencatatan BMN ke dalam

Buku Barang, KIB, DBR dan DBL dapat

menggunakan Sistem Aplikasi BMN.

c. Melakukan Inventarisasi BMN, meliputi :

1) BMN yang berada dalam penguasaan

UPKPB sekurang-kurangnya sekali

dalam 5 (lima) tahun.

2) Persediaan dan konstruksi dalam

pengerjaan setiap tahun.

d. Melakukan rekonsiliasi internal data BMN

dengan UAKPA dan/atau PPK.

e. Melakukan rekonsiliasi eksternal DBKP

pada UPKPB dengan DBKP pada KPKNL jika

diperlukan.

f. Melakukan Pelaporan BMN disertai ADK

kepada UPPB-W, UPPB-E1 (untuk UPKPB

unit pusat) dan/ atau UPPB dan tembusan

kepada KPKNL., meliputi :

1) DBKP

2) Mutasi BMN pada DBKP secara

periodik.

3) Laporan Hasil Inventarisasi BMN .

4) Laporan Barang Kuasa Pengguna

(LBKP) Semesteran dan Tahunan

secara periodik.

5) Laporan Kondisi Barang secara

periodik

6) Laporan PNBP yang bersumber dari

pengelolaan BMN kepada (jika ada)

g. Melakukan Pengamanan Dokumen dan

ADK, meliputi :

1) Menyimpan asli dokumen

kepemilikan BMN selain tanah

dan/atau bangunan yang berada

dalam penguasaan UPKPB.

2) Menyimpan salinan dokumen

kepemilikan BMN berupa tanah

dan/atau bangunan yang berada

dalam penguasaan UPKPB.

3) Menyimpan asli dan/atau copy /

salinan dokumen penatausahaan

BMN.

4) Back up file data barang.

9 10


Pembukuan BMN

Untuk mendukung keakuratan dan

akuntabilitas data transaksi BMN maka UPKPB

bersama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran (UAKPA) dan/atau Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) melakukan rekonsiliasi secara

periodik.

Sedangkan untuk tertib administrasi

BMN maka UAKPA dan/atau PPK harus

menyampaikan dokumen pengadaan termasuk

fotocopy SPM dan SP2D kepada UPKPB.

Dokumen sumber

a. Saldo awal, menggunakan catatan, buku

DBKP atau LBKP BMN periode sebelumnya

dan jika diperlukan menggunakan data

hasil inventarisasi/ opname fisik.

b. Mutasi Perolehan, menggunakan

dokumen BASTB, dokumen kepemilikan

BMN yang didukung oleh dokumen

pengadaan dan /atau pemeliharaan BMN :

1) SPM /SP2D;

2) Faktur pembelian;

3) Kuitansi pembelian;

4) Surat Keterangan Penyelesaian

Pembangunan;

5) Surat Perintah Kerja (SPK);

6) Surat Perjanjian/Kontrak Kerja;

7) Dokumen pengelolaan BMN dan

dokumen lain yang sah.

c. Mutasi Perubahan seperti hasil hibah,

transfer, rampasan, penyelesaian

pembangunan, reklasifikasi, renovasi

menggunakan dokumen sumber Berita

Acara Serah Terima BMN yang dilengkapi

dengan keterangan mengenai dokumen-

dokumen perolehannya yang sah.

d. Mutasi Penghapusan menggunakan

dokumen sumber berupa Surat Keputusan

Penghapusan.

11 12


Prosedur Pembukuan

a. Proses pertama kali adalah membukukan

dan mencatat semua BMN yang ada ke

dalam Buku Barang dan/atau KIB.

b. Proses rutin

1) Membukukan dan mencatat data

transaksi BMN dan Buku Persediaan

berdasarkan dokumen sumber.

2) Mencatat semua barang dan

perubahannya atas perpindahan

barang antar lokasi/ruangan ke dalam

Daftar Barang Ruangan (DBR)

dan/atau Daftar Barang Lainnya (DBL).

3) Membukukan dan mencatat

perubahan kondisi barang.

4) Membukukan dan mencatat PNBP

yang bersumber dari pengelolaan

BMN kedalam Buku PNBP.

5) Mengarsipkan dan mengamankan

dokumen penatausahaan secara

tertib.

c. Proses Bulanan : melakukan rekonsiliasi

data transaksi BMN dengan UAKPA

dan/atau pejabat pembuat komitmen.

d. Proses Semesteran

1) Mencatat setiap perubahan data BMN

berdasarkan data dari Buku Barang

dan KIB.

2) Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL,

e. Proses Akhir Periode Pembukuan

1) Menginstruksikan kepada setiap

Penanggung jawab Ruangan untuk

melakukan pengecekan ulang kondisi

BMN yang berada di ruangan masing-

masing.

2) Mencatat perubahan kondisi BMN

yang telah disahkan oleh

Penanggungjawab Ruangan ke dalam

DBKP serta Buku Barang dan KIB.

3) Melakukan proses back up data dan

tutup tahun.

f. Proses Lainnya adalah membukukan dan

mencatat hasil inventarisasi ke dalam Buku

Barang dan/atau Kartu Identitas Barang.

13 14

2


Jenis Transaksi BMN

a. Saldo Awal

1) Saldo akhir periode sebelumnya,

merupakan akumulasi dari seluruh

transaksi BMN periode sebelumnya

2) Koreksi saldo, merupakan koreksi

perubahan atas saldo akhir BMN

periode sebelumnya yang disebabkan :

a) adanya koreksi pencatatan atas

nilai/kuantitas BMN yang telah

dicatat dan telah dilaporkan dalam

periode sebelumnya, dan

b) penambahan/pengurangan sebagai

akibat dari pelaksanaan

inventarisasi.

b. Perolehan BMN

1) Pembelian, merupakan transaksi

perolehan BMN dari hasil pembelian.

2) Transfer Masuk, merupakan transaksi

perolehan BMN dari hasil transfer

masuk dari UPKPB yang lain dalam

satu departemen.

3) Hibah, merupakan transaksi perolehan

BMN dari hasil penerimaan dari pihak

ketiga diluar instansi.

4) Rampasan, merupakan transaksi

perolehan BMN dari hasil rampasan

berdasarkan putusan pengadilan yang

sudah mempunyai kekuatan hukum

yang sah.

5) Penyelesaian Pembangunan,

merupakan transaksi perolehan BMN

dari hasil penyelesaian pembangunan

berupa bangunan /gedung dan BMN

lainnya melalui BAST.

6) Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak,

merupakan barang yang diperoleh dari

pelaksanaan kerjasama pemanfaatan,

bangun guna serah/bangun serah

guna, tukar menukar, dan

perjanjian/kontrak lainnya;

7) Pembatalan Penghapusan, merupakan

pencatatan BMN dari hasil pembatalan

penghapusan yang sebelumnya telah

dihapuskan / dikeluarkan dari

pembukuan.

15 16


8) Reklasifikasi Masuk, merupakan

transaksi BMN yang sebelumnya telah

dicatat dengan penggolongan dan

kodefikasi BMN yang lain.

c. Perubahan BMN

1) Pengurangan, merupakan transaksi

pengurangan kuantitas/nilai BMN

yang menggunakan satuan luas atau

satuan lain yang pengurangannya

tidak menyebabkan keseluruhan BMN

hilang.

2) Pengembangan, merupakan transaksi

pengembangan BMN yang dikapitalisir

yang mengakibatkan

pemindahbukuan dari Buku Barang

Ekstrakomptabel ke Buku Barang

Intrakomptabel atau perubahan

nilai/satuan BMN dalam Buku Barang

Intrakomptabel.

3) Perubahan Kondisi, merupakan

pencatatan perubahan kondisi BMN.

4) Revaluasi, merupakan transaksi

perubahan nilai BMN yang

dikarenakan adanya nilai baru dari

BMN yang bersangkutan sebagai

akibat dari pelaksanaan penilaian

BMN.

d. Pengurangan BMN

1) Penghapusan, merupakan transaksi

untuk menghapus BMN dari

pembukuan berdasarkan suatu surat

keputusan pengahapusan oleh instansi

yang berwenang;

2) Transfer Keluar, merupakan transaksi

penyerahan BMN dari hasil transfer

keluar dari unit lain dalam satu

departemen tanpa menerima sejumlah

sumber daya ekonomi.

3) Hibah keluar, merupakan transaksi

penyerahan BMN kepada pihak ketiga.

diluar departemen tanpa menerima

sejumlah sumber daya ekonomi.

4) Reklasifikasi Keluar, merupakan

transaksi BMN ke dalam klasifikasi

BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan

dengan transaksi Reklasifikasi Masuk.

17 18


Keluaran dari proses pembukuan

a. Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)

:

1) DBKP Persediaan

2) DBKP Tanah

3) DBKP Gedung dan Bangunan

4) DBKP Peralatan dan Mesin

- DBKP Alat Angkutan Bermotor

- DBKP Alat Besar

- DBKP Alat Persenjataan

- DBKP Peralatan lainnya

5) DBKP Jalan, Irigasi, dan Jaringan

6) DBKP Aset Tetap lainnya

7) DBKP Konstruksi Dalam Pengerjaan

8) DBKP Barang Bersejarah

9) DBKP Aset Lainnya.

b. Buku Barang dan Kartu Identitas

Barang meliputi :

1) Buku Barang Intra dan ekstrakomptabel

2) Buku Barang Bersejarah

3) Buku Barang Persediaan

4) Buku Barang Konstruksi Dalam

Pengerjaan

5) Kartu Identitas Barang (KIB) : Tanah;

Bangunan Gedung; KIB Bangunan Air;

KIB Alat Angkutan Bermotor; KIB Alat

Besar Darat; KIB Alat senjata

6) Daftar Barang Ruangan

7) Daftar Barang Lainnya

8) Buku Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP)

14

19 20


Inventarisasi BMN

Pengertian

Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan

untuk melakukan pendataan, pencatatan dan

pelaporan BMN. Inventarisasi dilaksanakan

dengan maksud membandingkan catatan

BMN dengan kenyataan mengenai jumlah,

nilai, harga, kondisi dan keberadaan BMN

dalam rangka tertib administrasi BMN dan

mendukung keandalan laporan BMN.

Tujuan 1. Agar semua BMN dapat terdata dengan

baik dalam upaya mewujudkan tertib

administrasi.

2. Mempermudah pelaksanaan pengelolaan

BMN.

Ketentuan Umum

1. Inventarisasi BMN dilaksanakan sekurang-

kurangnya sekali dalam 5 tahun (sensus

barang), kecuali untuk persediaan dan KDP

dilakukan setiap tahun (Opname fisik).

2. Dalam pelaksanaan inventarisasi BMN atas

Tanah dan/atau Bangunan Idle,

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yang

sebelumnya menyerahkan tanah dan/atau

bangunan tersebut tetap membantu

pelaksanaan hasil inventarisasi BMN atas

Tanah dan/atau Bangunan Idle.

3. Hasil pelaksanaan inventarisasi dituangkan

dalam Berita Acara Inventarisasi.

4. Penanggungjawab inventarisasi harus

menyertakan penjelasan atas setiap

perbedaan antara data BMN dalam daftar

barang dan hasil inventarisasi.

5. Penanggungjawab pelaksanaan

inventarisasi BMN adalah Kepala kantor

sesuai penanggungjawab Unit

penatausahaan.

21 22


Tatacara Inventarisasi Dokumen sumber

1. Daftar Barang dan Buku Barang

2. Kartu Identitas Barang

3. DBR dan DBL

4. Laporan BMN Semesteran dan Tahunan

5. Dokumen kepemilikan BMN

6. Dokumen pengelolaan dan penatausahaan

7. Dokumen lainnya yang dianggap perlu

Keluaran dari inventarisasi

a. Laporan Hasil Inventarisasi BMN

b. BA hasil pelaksanaan inventarisasi BMN

c. Blanko label sementara dan permanen

d. Kertas Kerja Inventarisasi

e. Daftar Barang Hasil Inventarisasi

1) Baik dan Rusak Ringan

2) Rusak Berat

3) Tidak Diketemukan/hilang

4) Berlebih

Prosedur inventarisasi

a. Tahap persiapan

1) Dalam pelaksanaan inventarisasi, dapat

dibentuk tim inventarisasi di bawah

koordinasi UPPB-W, UPPB-E1 atau

UPPB, dan dapat dibantu oleh unit

kerja lain pada Pengguna Barang.

2) Menyusun rencana kerja pelaksanaan

inventarisasi.

3) Mengumpulkan dokumen sumber.

4) Melakukan pemetaan, yaitu :

a) Menyiapkan denah lokasi.

b) Memberi nomor/nama ruangan

dan penanggungjawab ruangan

pada denah lokasi.

5) Menyiapkan blanko label sementara

(dari kertas) yang akan ditempelkan

pada BMN yang bersangkutan.

6) Menyiapkan data awal.

7) Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi

beserta tata cara pengisiannya.

23 24


b. Tahap pelaksanaan

1) Tahap pendataan

a) Menghitung jumlah barang.

b) Meneliti kondisi barang.

c) Menempelkan label registrasi

sementara pada BMN yang telah

dihitung.

d) Mencatat hasil inventarisasi pada

Kertas Kerja Inventarisasi.

2) Tahap identifikasi

a) Pemberian nilai BMN sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan.

b) Mengelompokkan barang dan

memberikan kode barang sesuai

penggolongan dan kodefikasi.

c) Pemisahan barang-barang

berdasarkan kategori kondisi :

i. Barang Baik dan Rusak Ringan

ii. Barang Rusak Berat / tidak

dapat dipakai lagi

d) Meneliti kelengkapan barang

dengan membandingkan data

hasil inventarisasi dan data

awal/dokumen sumber:

i. Barang yang tidak

diketemukan/hilang

ii. Barang yang berlebih.

c. Tahap pelaporan

1) Menyusun Daftar Barang Hasil

Inventarisasi (DBHI) yang telah

diinventarisasi berdasarkan data kertas

kerja dan hasil identifikasi, dengan

kriteria :

a) Barang Baik dan Rusak Ringan

b) Barang Rusak Berat/tidak dapat

dipakai lagi

c) Barang yang tidak diketemukan /

hilang

d) Barang yang berlebih.

2) Membuat surat pernyataan kebenaran

hasil pelaksanaan inventarisasi.

3) Menyusun laporan hasil inventarisasi

BMN.

4) Meminta pengesahan atas laporan

hasil inventarisasi BMN beserta DBHI

dan Berita Acara kepada penanggung

jawab UPKPB.

25 26


5) Menyampaikan laporan hasil

inventarisasi beserta kelengkapannya

kepada UPPB-W, UPPB-E1, atau UPPB

dengan tembusan kepada KPKNL.

d. Tahap tindak lanjut

1) Membukukan dan mendaftarkan data

hasil inventarisasi pada Buku Barang,

Kartu Identitas Barang (KIB) dan Daftar

Barang Kuasa Pengguna.

2) Memperbaharui DBR dan DBL sesuai

dengan hasil inventarisasi yang telah

ditetapkan oleh penanggungjawab.

3) Menempelkan blanko label permanen

pada masing-masing barang yang

diinventarisasi sesuai hasil

inventarisasi.

4) Jika diperlukan, UPKPB dapat

melakukan rekonsiliasi / pemutakhiran

data hasil inventarisasi dengan UPPB-

W, UPPB-E1 atau UPPB dan KPKNL.

5) Untuk barang yang hilang/tidak

diketemukan agar ditindaklanjuti

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

27 28


Pelaporan BMN

Pelaporan adalah kegiatan

penyampaian data dan informasi yang

dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan

BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola

Barang. Pelaksana Pelaporan adalah seluruh

pelaksana penatausahaan BMN.

Batasan Penyajian Daftar BMN

1. Daftar BMN berupa persediaan untuk

tingkat UPKPB, sampai dengan sub-sub

kelompok barang.

2. Daftar BMN berupa Aset Tetap, disajikan

masing-masing tingkat organisasi

penatausahaan BMN sampai dengan sub-

sub kelompok barang.

3. Daftar BMN berupa Aset Lainnya disajikan

masing-masing tingkat organisasi

penatausahaan BMN sampai dengan sub-

sub kelompok barang.

Batasan Penyajian untuk Pelaporan BMN

1. Pelaporan BMN berupa persediaan untuk

tingkat UPKPB, sampai dengan sub

kelompok barang.

2. Pelaporan BMN berupa Aset Tetap dan

Aset Lainnya untuk tingkat UPKPB, sampai

dengan sub-sub kelompok barang.

Tatacara Pelaporan BMN

Jenis laporan

1) Daftar Barang Kuasa Pengguna (untuk

pertama kali)

2) Laporan BMN Semesteran dan Tahunan

yang masing-masing terdiri dari :

a) Laporan Persediaan

b) Laporan Aset Tetap, meliputi : Laporan

intrakomptabel, ekstrakomptabel dan

gabungan.

c) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

d) Laporan Aset Lainnya

e) Laporan Barang Bersejarah

f) Catatan Ringkas Barang (CRB)

3) Laporan mutasi BMN

29 30


4) Laporan Kondisi Barang (LKB)

5) Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)

6) Laporan PNBP (yang bersumber dari

pengelolaan BMN)

7) Arsip Data Komputer (ADK)

Proses pelaporan

1) Proses pertama kali

Menyampaikan DBKP yang telah disahkan

oleh penanggung jawab UPKPB yang

berisi semua BMN yang ada beserta ADK-

nya untuk pertama kali kepada UPPB-W,

UPPB-E1, atau UPPB dan KPKNL.

2) Proses semesteran

a) Menyusun laporan mutasi BMN.

b) Menyusun laporan BMN.

c) Meminta pengesahan LBKPS kepada

penanggung jawab UPKPB.

d) Menyampaikan l LBKPS beserta ADK-

nya secara periodik kepada UPPB-W

atau UPPB-E1 dan/ atau UPPB dan

KPKNL

e) Menyusun Laporan PNBP yang

bersumber dari pengelolaan BMN dan

meminta pengesahan kepada


f) Menyampaikan Laporan PNBP

semesteran kepada UPPB-W, UPPB-E1,

atau UPPB.

3) Proses akhir tahun

a) Menyusun LBKPT yang datanya

berasal dari Buku Barang, KIB, dan

Daftar Barang.

b) Menyusun LKB

c) Meminta pengesahan LBKPT dan LKB

kepada pejabat penanggung jawab

UPKPB.

d) Menyampaikan LKB dan LBKPT beserta

ADK-nya kepada UPPB-W, UPPB-E1,

atau UPPB dan KPKNL.

4) Proses lainnya

a) Menyusun LHI dan meminta

pengesahan LHI kepada pejabat


b) Menyampaikan LHI BMN yang telah

disahkan oleh penanggung jawab

UPKPB kepada UPPB-W, UPPB-E1, atau

UPPB dan KPKNL.

31 32


Jadual Penyampaian Pelaporan BMN

1. Laporan BMN Semester I

Unit Penatau-sahaan

Tgl. Terima

Wkt Proses

Tgl Kirim

Wkt. kirim

UPKPB

UPPB-W

-

5 Juli

- 3 Juli

2 hari

2. Laporan BMN Semester II

Unit Penatau-sahaan

Tgl Terima

Wkt Proses

Tgl Kirim

Wkt kirim

UPKPB

UPPB-W

-

10 Jan

-

8 Jan

2 hari

3. Jadwal Penyampaian Laporan Tahunan

Unit Penatau-sahaan

Tgl Terima

Wkt Proses

Tgl Kirim

Wkt. kirim

UPKPB

UPPB-W

-

14 Jan

-

12 Jan

2 hari

Hal Daftar isi :

Bab I Pendahuluan 1

Bab II Organisasi tugas dan Penanggung

Jawab Penatausahaan BMN 5

Bab III Tugas dan Fungsi Unit Penatusahaan

BMN 6

Bab IV Pembukuan BMN 11

Bab V Inventarisasi BMN 21

Bab VI Pelaporan BMN 29

33


Buku Saku


Buku Saku



copyright :

Bagian Inventarisasi - Biro Perlengkapan

Setjen. Departemen Hukum dan HAM RI

invent_rokap@ yahoo.co.id

Invent “ Trendsetter”


No Uraian UPT/Satker Bag. Umum Kanwil / Bag.

Perlengk. Es. 1 BIRO PERLENGKAPAN

1. Validasi saldo

awal aset tetap

yang diperoleh

s/d 31

Desember 2004

a. Melakukan inventarisasi dan penilaian;

b. pastikan bahwa seluruh BMN yang diperoleh s/d 31 Desember 2004 telah dicatat dalam LBMN Smt II 2008.

c. penilaian menggunakan harga/nilai wajar dari aset tersebut per 31 Desember 2004 disertai dengan dokumentasi mengenai perolehan harga wajar tersebut (misalnya: hasil survey harga, NJOP, dll).

d. Yakinkan bahwa angka koreksi DJKN dari hasil inventarisasi dan revaluasi tersebut telah diinput ke dalam aplikasi SIMAK BMN satker.

e. Lakukan rekonsiliasi saldo aset tetap per 31 Desember 2004 secara internal dengan Bag. Keuangan dan eksternal dengan DJKN. Yakinkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada kedua data tersebut.

a. Buat check list untuk memonitor pelaksanaan inventarisasi dan revaluasi pada satker.

b. Bukukan lampiran B A dari seluruh UPT/satker dan lakukan kompilasi atas saldo-saldo aset tetap untuk mendapatkan saldo aset tetap tingkat Kanwil/Eselon 1.

c. Verifikasi data aset tetap Kanwil/Eselon 1 per 31 Desember 2004 dan pastikan bahwa koreksi tersebut sudah seluruhnya direstore ke dalam aplikasi SABMN wilayah.

d. Bandingkan data aset tetap hasil inventarisasi dan revaluasi DJKN dengan data- yang ada di Bag Umum. Yakinkan tidak ditemukan adanya perbedaan data segi jumlah (unit) maupun nilai.

e. Lakukan rekonsiliasi internal dan eksternal tingkat wilayah/Es. 1. Yakinkan tidak ada perbedaan data.

a. Lakukan kompilasi LBMN Kanwil/Eselon 1 per 31 Desember 2008 hasil inventarisasi dan revaluasi internal/DJKN.

b. Bandingkan data tersebut dengan Laporan BMN tingkat KL per 31 Desember 2008. Jika terdapat perbedaan lakukan rekonsiliasi untuk mendapatkan saldo aset tetap yang paling benar.

c. Bandingkan data tersebut dengan data yang ada di Biro Perlengkapan. Yakinkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada kedua data tersebut.

d. Pastikan saldo aset tetap per 31 Desember 2008 hasil kompilasi LBMN Kanwil / Eselon 1 sudah sama dengan Neraca Departemen per 31 Desember 2008 Biro Keuangan.

2. Inventarisasi

aset di seluruh

a. Lakukan pendataan melalui cek fisik dan bandingkan dengan catatannya bahwa seluruh barang telah diinput,

a. Buat daftar check list untuk memonitor pelaksanaan inventarisasi

a. Lakukan kompilasi atas LBMN Kanwil/Eselon 1 per 31 Desember 2008 yang telah




jajaran

Departemen

untuk

memastikan:

keberadaan,

kelengkapan,

hak dan

kewajiban.

b. Teliti dokumen-dokumen terkait dengan status kepemilikan barang.

c. Untuk perolehan BMN s/d 31 Desember 2004, lakukan prosedur pada point 1.

d. Untuk BMN perolehan setelah 31 Desember 2004 s/d sekarang pastikan bahwa:

Seluruh barang telah diinput SIMAK BMN satker,.

Seluruh barang telah dicatat berdasarkan dokumen sumbernya

apabila harga satuan BMN tersebut tidak diketahui maka lakukan koordinasi dengan Bagian Umum/Biro Perlengkapan untuk mendapatkan informasi harga barang tersebut.

jika sulit diperoleh, maka UPT/satker dapat melakukan penaksiran harga wajar oleh pihak yang berkompeten serta didukung dengan dokumentasi tertulis yang memadai.

e. Gunakan lampiran hasil laporan inventarisasi untuk mengoreksi angka/saldo aset tetap UPT/satker.

f. Bagi UPT/satker yang belum melakukan inventarisasi aset bersama KPKNL-DJKN, lakukan inventarisasi secara internal dengan SDM yang berkompeten

b. Bukukan lampiran BA Hasil Inventarisasi dari seluruh UPT/satker dan lakukan kompilasi saldo aset tetap untuk mendapatkan saldo aset tetap tingkat Kanwil/Eselon 1 per 31 Desember 2008.

c. Bandingkan data aset tetap Kanwil per 31 Desember 2008 hasil inventarisasi tersebut dengan LBMN tingkat UPT/Satker per 31 Desember 2008,

d. pastikan bahwa koreksi tersebut sudah seluruhnya diinput ke dalam aplikasi SABMN wilayah.

e. Bandingkan data DJKN dengan data-data aset tetap yang ada di masing-masing Bag Umum Kanwil/Eselon 1. Yakinkan tidak ditemukan adanya perbedaan data dari segi jumlah (unit) maupun nilai rupiahnya.

f. Bandingkan/lakukan rekonsiliasi saldo aset tetap Kanwil/Eselon 1 per 31 Desember 2008 yang dihasilkan dari proses inventarisasi dan revaluasi DJKN dengan saldo aset tetap yang disajikan di Neraca Kanwil/Eselon 1 per 31 Desember 2008 yang disusun oleh Bagian Keuangan Kanwil/Eselon 1 dan kompilasi Laporan BMN tingkat UPT/Satker. Yakinkan bahwa tidak

dikoreksi berdasarkan hasil inventarisasi dan revaluasi internal/DJKN.

b. Bandingkan data kompilasi tersebut dengan LBMN tingkat KL, jika terdapat perbedaan lakukan rekonsiliasi untuk mendapatkan saldo aset tetap yang paling benar.

c. Bandingkan data tersebut dengan data yang ada di Biro Perlengkapan. Yakinkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada kedua data tersebut.

d. Pastikan bahwa rincian dan saldo aset tetap per 31 Desember 2008 LBMN Kanwil / Eselon 1 sudah sama dengan yang disajikan di Neraca Kanwil/Eselon 1 per 31 Desember 2008 yang disusun Biro Keuangan.




untuk memastikan keberadaan dan kelengkapan pencatatan seluruh aset yang dimiliki/dikuasai oleh UPT/satker.

g. Teliti apakah terdapat penghapusan /usulan penghapusan aset tetap, jika ada pastikan bahwa aset yang telah/sedang diusulkan untuk dihapus tersebut telah dikeluarkan saldo aset tetap UPT/satker.

h. Dapatkan kejelasan status kepemilikan dari barang-barang diinput dan dilaporkan dalam SABMN/SIMAK BMN. Pastikan bahwa barang-barang yang statusnya pinjam pakai (berdasarkan dokumen tertulis) tidak diinput/dicatat sebagai BMN/aset tetap UPT/satker.

i. Bandingkan saldo dan rincian aset tetap yang tercantum dalam laporan hasil inventarisasi, laporan BMN UPT/satker serta Neraca UPT/Satker per 31 Desember 2008 yang disusun oleh Bagian Keuangan. Pastikan bahwa tidak terdapat perbedaan pada ketiga data tersebut.

terdapat perbedaan pada ketiga data tersebut.

3. Stock Opname

Persediaan per

31 Desember

2008

a. Yakinkan bahwa seluruh persediaan sudah dilaporkan dan lakukan perhitungan fisik persediaan yg ada di gudang/tempat penyimpanan lainnya.

b. Pastikan bahwa:

a. Buat check list untuk memonitor pelaksanaan stock opname UPT/satker.

b. Lakukan kompilasi atas Laporan Persediaan UPT/ satker untuk

a. Lakukan kompilasi atas Laporan Persediaan seluruh Kanwil/Eselon 1 per 31 Desember 2008 untuk mendapatkan saldo persediaan tingkat




Pesediaan sudah termasuk yang tersimpan digudang dan counter.

Persediaan obat dan alkes meliputi obat dan alkes yang belum terpakai baik di gudang maupun poliklinik.

c. Buat BA Hasil Stock opname.

d. Bandingkan hasil stock opname dengan catatan buku persediaan per tanggal dilaksanakan stock opname, bila beda lakukan rekonsiliasi.

e. Berdasarkan BA tarik mundur transaksi penerimaan dan pengeluaran barang persedian ke tanggal 31 Des 2008 (Hasil Stock Opname + Pengeluaran Barang – Penerimaan Barang).

f. Bandingkan saldo hasil perhitungan tersebut dengan Lap. Persediaan per 31 Des. 2008 dan Neraca UPT/Satker per 31 Des. 2008 yang disusun oleh Bensatker. Apabila beda lakukan koreksi atas Laporan Persediaan dan Neraca UPT sesuai dengan hasil perhitungan persediaan yg melalui stock opname.

mendapatkan saldo Persediaan tingkat Kanwil/Eselon 1 per 31 Desember 2008.

c. Bandingkan Saldo Persediaan tingkat Kanwl / Es. 1 tersebut dengan kompilasi saldo akun persediaan yang disajikan di Neraca UPT/Satker. Jika beda, lakukan koreksi di Neraca UPT/Satker agar sesuai dengan angka/saldo persediaan per 31 Desember 2008 hasil stock opname.

d. Yakinkan bahwa saldo akun persediaan di Neraca tingkat Kanwil/Eselon 1 per 31 Desember 2008 yang disusun oleh Bag. Keuangan Kanwil / Eselon 1 telah sesuai dengan kompilasi nilai persediaan UPT-UPT per 31 Des. 2008 yang diperoleh melalui mekanisme stock opname.

Departemen.

b. Bandingkan saldo akun persediaan berdasarkan hasil kompilasi tersebut dengan saldo akun persediaan yang diaporkan di Neraca Departemen per 31 Desember 2008 yang disusun oleh Biro Keuangan. Pastikan bahwa tidak ada perbedaan pada kedua data persediaan tersebut.

Pedoman Penatausahaan BMN

Documents