LAMPIRAN KEPUTUSAN KE PALA BADAN KARANTINA PERTANIANNOMOR : 3615/Kpts/HK.060/L/12/2013 TANGGAL : 31 Desember 2013 PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN BAB I PENDAHULUAN 1.Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian memiliki tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian dengan salah satu fungsinya melaksanakan perkarantinaan hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian yang berada di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pangan segar (hewan dan tumbuhan), baik antar Negara maupun antar area/pulau di dalam negeri, baik di pelabuhan laut, bandar udara, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pos lintas batas, mapun kantor pos sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. Dalam melaksanakan perkarantinaan hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, UPT Karantina Pertanian berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan beserta peraturan pelaksanaannya, mulai Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan/Keputusan Menteri serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), pedoman, dan Standard Operational Procedure(SOP).
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pemantauan danevaluasi kegiatan Wasdak di bidang karantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati bagi Petugas Pengawasan
dan Penindakan di Bidang Kepatuhan. Sedangkan tujuannya agar
pemantauan dan evaluasi bidang Pengawasan dan Penindakan karantinahewan dan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayatidapat dilaksanakan secara efektif.
3. Ruang Lingkup
3.1.
Pelaksanaan Pemantauan;
3.2.
Pelaksanaan Evaluasi; dan
3.3.
Pelaporan.
4.
Pengertian Umum
4.1.
Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Barantanadalah unit eselon I Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan.
4.2.
Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan yang
selanjutnya disingkat Pusat KKIP adalah unit kerja eselon IIBadan Karantina Pertanian yang mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidangpengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerjasama, serta
pengelolaan informasi perkarantinaan.4.3.
Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnyadisingkat UPT KP adalah unit kerja karantina pertanian yang
melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati di tempat-tempat
pemasukan dan pengeluaran media pembawa penyakit hewankarantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina dan
pangan segar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.4.
Instansi Terkait adalah instansi di luar Kementerian Pertanian
yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian.4.5.
Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahanmasuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar
negeri dan dari suatu area ke area di dalam negeri, ataukeluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.6.
Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahanmasuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dariluar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri ataukeluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.7.
Pengawasan Keamanan Hayati adalah upaya yang dilakukan oleh
Petugas Karantina Hewan dan Petugas Karantina Tumbuhanuntuk mencegah bahan asal hewan dan atau hasil bahan asalhewan untuk konsumsi atau pangan segar asal tumbuhan dari
kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi dan ataumengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu,
Pengawasan dan Penindakan yang selanjutnya disebut Wasdak
adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan tugas dan fungsipengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
4.9.
Pengawasan adalah tindakan atau upaya yang dilakukan olehPetugas Kepatuhan/Wasdak untuk mencegah atau meniadakan
niat dan kesempatan masyarakat untuk melakukan pelanggaranterhadap peraturan perundang-undangan di bidang karantinahewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
4.10.
Penindakan adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh
PPNS Karantina untuk melakukan penyidikan atas dugaanadanya pelanggaran tindak pidana di bidang karantina hewan,
karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
4.11.
Pengendalian adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh
pimpinan kantor pusat Barantan dan/atau pimpinan UPT KPuntuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan di bidang karantina
hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayatisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk
pelaksanaannya.
4.12.
Objektivitas adalah data, informasi, situasi dan kondisi faktual yang terjadi dalam pemantauan dan evaluasi di bidang Wasdak.
4.13.
Transparansi adalah keterbukaan sistem pemantauan dan
evaluasi di bidang Wasdak bagi masyarakat.
4.14.
Akuntabilitas adalah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Wasdak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4.15.
Non diskriminatif adalah sistem pemantauan dan evaluasi di
bidang Wasdak tidak membedakan perlakuan terhadap unitkerja lingkup Badan Karantinas Pertanian.
4.16.
Berkeadilan adalah sistem pemantauan dan evaluasi di bidangwasdak memberikan rasa keadilan bagi unit kerja lingkupBadan Karantinas Pertanian.
4.17. Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalahpegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi UPT
Karantina Pertanian, baik pemangku jabatan struktural maupunfungsional.
4.18.
Wilayah Kerja Karantina Pertanian yang selanjutnya disebutWilker Karantina Pertanian adalah tempat penyelenggaraankegiatan operasional di bidang karantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, baik di pelabuhanlaut, bandar udara, pelabuhan penyeberangan, pelabuhansungai, dry port , kantor pos dan pos lintas batas negara.
4.19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina yang selanjutnya disebutPPNS Karantina adalah pegawai negeri sipil Badan Karantina
Pertanian yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyidik dandiberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas terjadinyatindak pidana di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan
Intelijen Karantina adalah upaya di bidang pengawasan dan
penindakan lingkup Badan Karantina Pertanian untukmemberikan informasi kepada pimpinan organisasi dalam
mengamankan serta mensukseskan kebijakan untukmelaksanakan tugas di bidang karantina hewan, karantina
tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.4.21.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang
selanjutnya disebut Kepala UPT KP adalah petugas karantina yang ditunjuk/diangkat melalui surat keputusan untukmemimpin Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian dalammelaksanakan tugas dan fungsi di bidang karantina hewan,karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati danbertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan KarantinaPertanian.
4.22.
Petugas Bidang Kepatuhan/Wasdak adalah petugas lingkup
Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsiPengawasan dan Penindakan di bidang karantina hewan,karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
4.23.
Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang ditetapkan adalah
pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara, pelabuhanpenyeberangan, dryport , kantor pos, pos lintas batas negara, yangtelah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tempat pemasukan danpengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewankarantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta
pengawasan keamanan hayati.
4.24.
Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang tidak ditetapkanadalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara,pelabuhan penyeberangan, dryport , kantor pos, pos lintas batasNegara dan tempat lain yang tidak ditetapkan oleh Pemerintahtetapi memiliki potensi sebagai tempat pemasukan danpengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan
karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina sertapengawasan keamanan hayati.
4.25.
Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebutHPHK adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkanPemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnyadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.26.
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnyadisebut OPTK adalah organisme pengganggu tumbuhan yangditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dantersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.27.
Pemantauan adalah kegiatan untuk mengamati dan mengetahui
perkembangan pelaksanaan pengawasan dan penindakan, danmenjadi instrumen pengendalian terhadap kegiatan pengawasandan penindakan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhandan pengawasan keamanan hayati.
Evaluasi adalah kegiatan pengkajian terhadap hasil pemantauan
di bidang pengawasan dan penindakan yang dilakukan secaraperiodik untuk mengukur pencapaian kinerja dan
mengidentifikasi permasalahan di bidang karantina hewan,karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati serta
merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaiannyadan sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasandan penindakan.
4.29.
Data Umum adalah aspek perkarantinaan di UPT KP yangberkenaan dengan struktur organisasi, sumberdaya manusia,wilayah kerja, dan tempat-tempat pemasukan dan pengeluaranmedia pembawa HPHK/ OPTK/PSAT.
4.30.
Data Bidang Wasdak adalah aspek perkarantinaan di UPT KP
yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsipengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan danpengawasan keamanan hayati.
4.31. Kegiatan Pre-emptif adalah tindakan atau upaya yang dilakukanoleh Petugas Karantina untuk membina kesadaran masyarakat
dan petugas karantina agar mentaati peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan danpengawasan keamanan hayati.
4.32.
Kegiatan Preventif adalah serangkaian tindakan atau kegiatanintelijen, patroli, monitoring dan evaluasi terhadap kemungkinan
terjadinya pelanggaran di bidang karantina hewan, karantina
tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.4.33.
Kegiatan Penegakkan Hukum (Represif) adalah serangkaiantindak Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan
keamanan hayati yang terjadi dan guna menemukan tersangka,dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
4.34.
Standard Operational Procedure yang selanjutnya disingkat SOPadalah suatu standar/pedoman tertulis berupa petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis tentang tatacara atau tahapan
baku yang harus dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati.
4.35.
Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukanoleh seorang atau beberapa orang atau
organisasi/perusahaan/lembaga tertentu untuk memberitahukaninformasi tentang karantina hewan, karantina tumbuhan dan
pengawasan keamanan hayati dipahami oleh masyarakat luas.
4.36.
Workshop adalah latihan kerja yang meliputi teori dan praktek di
bidang pengawasan dan penindakan.
4.37.
Simulasi atau peragaan adalah uji coba yang memperagakankegiatan di bidang pengawasan dan penindakan.
4.38.
Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebarluasan informasimelalui media cetak maupun elektronik yang dimaksudkanuntuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran
Apresiasi adalah suatu kegiatan penyampaian informasi tentang
kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan lingkupinstansi pemerintah.
4.40.
Ceramah adalah kegiatan penyampaian informasi dengan caramemberikan arahan dan petunjuk kepada masyarakat luas
tentang pengawasan dan penindakan.
4.41.
Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar
mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan petugaslingkup Badan Karantina Pertanian di bidang pengawasan danpenindakan.
4.42.
Seminar adalah pertemuan ilmiah untuk menyampaikan
kebijakan, kendala dan permasalahan di bidang pengawasan danpenindakan untuk dibahas guna mendapatkan rumusan
penanganan dan penyelesaian.
4.43.
Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yangterkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, danpengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan
fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksiandan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan
penanggulangan setiap ancaman terhadap masuk dantersebarnya HPHK, OPTK dan PSAT yang dapat mengganggukelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
4.44.
Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat
ke tempat lain di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telahditetapkan, sebagai upaya petugas pengawasan dan penindakan
untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dengan caramendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi,memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akanmenimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidanadi bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan
pengawasan keamanan hayati.
4.45. Uji petik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Petugas BidangKepatuhan/Wasdak untuk menguji terhadap pelaksanaanketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina
hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
4.46.
Pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan, ucapan, tulisan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan danpengawasan keamanan hayati.
4.47.
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagaipelaku tindak pidana di bidang karantina hewan, karantina
tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
4.48.
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan gunakepentingan Penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dania alami sendiri.
Pemanggilan adalah salah satu kegiatan penindakan tindak
pidana di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan danpengawasan keamanan hayati untuk menghadirkan Tersangka
dan/atau Saksi kehadapan Penyidik guna dilakukanpemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan
dan petunjuk-petunjuk mengenai tindak pidana di bidangkarantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati yang terjadi.
4.50.
Penggeledahan adalah salah satu kegiatan penindakan dalamrangka penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan,karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati untukmenemukan barang bukti dan Tersangka.
4.51.
Penyitaan adalah kegiatan membuka, memeriksa dan menyita
“Surat lain” yaitu surat dari atau kepada Tersangka yang dikirimKantor Pos, Jawatan/ Perusahan Telekomunikasi atau
Transportasi yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyaihubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa danpelaksanaannya harus dengan izin Ketua Pengadilan Negerisetempat.
4.52. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan,kejelasan, keidentikan tersangka dan/atau saksi dan/ataubarang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau
peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidanatersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan;
4.53.
Penyelesaian berkas Perkara adalah serangkaian kegiatanPenyidik Pegawai Negeri Sipil mulai pembuatan resume,penyusunan dan pemberkasan berkas perkara tindak pidana dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati.
4.54.
Penyerahan Berkas Perkara adalah kegiatan pengiriman BerkasPerkara berikut tanggung jawab dan barang buktinya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik Polri selaku Koordinator danPengawas (Korwas) PPNS.
4.55. Pemberkasan adalah kegiatan untuk memberkaskan isi BerkasPerkara dengan susunan dan syarat pengikatan serta penyegelan.
4.56.
Administrasi Penyidikan adalah penatausahaan penyelenggaraanadministrasi yang meliputi kegiatan pencatatan, pelaporan dan
pendataan untuk kepentingan operasional penyidikan.
Pemantauan di bidang pengawasan dan penindakan (wasdak)
direncanakan secara terpadu dan terpusat serta dilaksanakan secara
menyeluruh. Prinsip pemantauan pada wasdak menganut Objektivitas,
Transparansi, Akuntabilitas, Non Diskriminatif dan Berkeadilan.
Pemantauan digunakan sebagai instrumen pengawasan dan
pengendalian terhadap pengawasan dan penindakan di bidang
karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan
hayati.
2.
Metode
2.1.
Pemantauan Secara Langsung
Pemantauan dilakukan dengan mengamati secara periodikpelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangkarantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati dan mengisi Formulir sebagaimana tercantum
pada Formulir 1 Keputusan ini.
2.2.
Pemantauan Secara Tidak Langsung
Pemantauan dilakukan dengan mengkaji laporan bulanan melalui
sistem informasi elektronik maupun manual.
3.
Koordinasi
3.1.
Pemantauan di bidang wasdak yang dilakukan oleh Barantan
dikoordinasi oleh Kepala Barantan.
3.2.
Pemantauan di bidang wasdak yang dilakukan oleh Unit
3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalamrangka pertukaran informasi dan kelancaran pelaksanaan tugas,antara lain :a. Bea dan Cukai
III. IDENTIIFIKASI PERMASALAHAN DI BIDANG WASDAK TERKAIT DENGANPELAKSANAAN KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DANPENGAWASAN KEAMANAN HAYATI DAN SARAN PEMECAHANNYA