Pedoman PBJ Sekolah Secara Daring · Pengadaan buku melalui dana BOS dilaksanakan secara daring melalui platform SIPLah. 3 3 POSTUR ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN DALAM APBN 2019 20%

Pedoman PBJ SekolahSecara Daring(

Biro Umum, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3

1

Agenda Pembahasan

Latar Belakang Pengaturan Norma Pengadaan Sekolah Organisasi sekolah tidak disiapkan untuk mengikuti norma sesuai dengan ketentuan pengadaan

barang/jasa i.e. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018.

Dengan kekosogan aturan, Auditor dan/atau Aparat Penegak Hukum membawa ketentuan

pengadaan barang/jasa pemerintah dalam melihat praktik pengadaan barang/jasa sekolah.

2Pedoman PBJ Sekolah Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah.

Kewenangan/tanggung-jawab para pihak pelaksana.

Tata cara pengadaan barang/jasa sekolah.

Pengadaan Barang/Jasa Sekolah secara Daring (SIPLah) Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah secara daring (SIPLah).

Tata cara dan proses pelaksanaan.

4Kebijakan Pengadaan Buku melalui Dana BOSPengadaan buku melalui dana BOS dilaksanakan secara daring melalui platform SIPLah.

3 3

POSTUR ANGGARAN

FUNGSI PENDIDIKAN DALAM

APBN 2019

20%

Total APBN 2019

Rp. 2.461,1T

Anggaran Pendidikan

Rp492,5T

Transfer Daerah

Rp308,38T62,62%

DPPN

Rp20,99T4,26% KEMENDIKBUD

Rp35,99T7,31%

KEMENAG

Rp51,9T10,53%

KEMENRISTEKDIKTI

Rp40,2T8,14%

KEMENTERIAN LAIN

Rp25,63T5,20%

BA BUN

Rp9,36T1,90%

4

Rp

308,38T

60,09 T Tunjangan Guru

51,23 T BOS

4,48 T BOP Paud

1,55 T BOS Kesataraan

0,13 T BOP Musium & Budaya

DAK NON

FISIK

Rp117,4T[38,2%]

DAU

Rp168,6T[54,7%]

DAK FISIK

Rp16,9T[5,5%]

OTSUS

Rp5,0T[1,6%]

POSTUR ANGGARAN PENDIDIKAN

TRANSFER DAERAH - APBN 2019

TRANSFER DAERAH

4

5

35%40%

59%40% 39%

2014 2015 2016 2017 2018

Lapor online

Persentase (%) Laporan Penggunaan Dana BOS

Rata-rata laporan penggunaan

dana BOS hanya43%

Sumber: bos.kemdikbud.go.id

TETAPI Laporan BOS Online Tidak Optimal 21 3 4

Kendala di Sekolah

01

03

05

02

04

06

M A S A L A H

Beban Kerja Kepala

Sekolah dan Guru Target realisasi BOS

Keterbatasan

Kompetensi Lokasi sekolah jauh

Tata Kelola

AdministrasiBanyak penawaran langsung

3

Solusi untuk Sekolah

Pembayaran non tunai

Dasbor pengawasan

Bukti transaksi

diunduh dan dicetak

Video tutorial

Jasa antar barang

Sistem belanja daring

Mendapat Apresiasi &

dukungan positif dari berbagai pihak

14

9

1. UU SISDIKNAS No. 20/2003

Pasal 49 (3)

Dana pendidikan dari Pemerintah

dan Pemerintah Daerah untuk

satuan pendidikan diberikan

dalam bentuk hibah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku

2. PP No.55/2005 – Pasal 59 (1)

“Berdasarkan penetapan alokasi

DAK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58, menteri teknis

menyusun Petunjuk Teknis

Penggunaan DAK”

REFERENSI PERATURAN PERUNDANGAN

3. PERPRES No.16/2018 – Pasal 86

“Menteri/kepala lembaga dapat

menindaklanjuti pelaksanaan

Peraturan Presiden ini untuk

pengadaan yang dibiayai oleh APBN

dengan peraturan menteri/ peraturan

lembaga”

4. SURAT LKPP No.7745/D.1.1.08/2018

a) “Perpres Pengadaan No.16 Tahun

2018 belum diatur Mekanisme

Pelaksanaan Pengadaan di Sekolah”

b) “Kementerian Pendidikan dan

Kebudayan membuat pengaturan

Pelaksanaan Pengadaan di Sekolah”

Kebijakan LKPP atas PBJ Sekolah 21 3 4

1

2

Key Insight

1. Sekolah tidak dilengkapi dengan perangkat organisasi untuk

melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan Perpres No.16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat membuat pedoman

pengadaan barang/jasa sekolah.

Keterlibatan LKPP dan Kemendagri

Dalam pembahasan pedoman pengadaan

barang/jasa sekolah, Kemendikbud melibatkan

LKPP dan Kemendagri untuk pastikan

singkronisasi norma peraturan

Agenda Pembahasan2

Kewenangan /tanggung-jawab

para pihak pelaksana

PEDOMAN PBJ SEKOLAH

Tata cara pengadaan barang/jasa

Prinsip-prinsip

umum pengadaan

barang/jasa

sekolah

1 2 3

Tujuan dan Prinsip PBJ Sekolah 21 3 4

PBJ SekolahPBJ Sekolah dilaksanakan berdasarkan

prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka,

bersaing, adil, dan akuntabel

1) Transparan: a).Mendorong transparansi antara

sekolah dengan penyedia

2) Efektif dan Efisien: a).Mempermudah dan

menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh sekolah

3) Terbuka: a).Keterbukaan informasi atas rincian

transaksi belanja

4) Adil: a). Melindungi dan memberikan rasa aman bagi

pelaku dan penanggung jawab

5) Akuntabel: a). Meningkatkan pertanggungjawaban

yang baik b). Memperbaiki kualitas PBJ sekolah

6) Bersaing: a). Sekolah mendapatkan penawaran yang

kompetitif

Tujuan PBJ Sekolah

(Permendikbud no.3/2019, pada lampiran II)

Para Pihak Pelaksana PBJ Sekolah21 3 4

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA BOS

• melaksanakan pembelian

langsung;

• melaksanakan serah terima

hasil pengadaan;

• melakukan pembayaran

kepada Penyedia; dan

• mengalihkan dengan

persetujuan kepala Sekolah,

baik seluruh maupun

sebagian kewenangan.

PENYEDIA

mengajukan penawaran

PBJ Sekolah;

melakukan pendaftaran;

menyetujui atau

menolak pembelian

dan/atau negosiasi;

memonitor status

perkembangan

kemajuan pelaksanaan

PBJ Sekolah; dan

menyerahkan hasil PBJ

Sekolah.

2

• menetapkan tim pembantu PBJ

Sekolah

• menetapkan spesifikasi teknis

(mengacu RKAS)

• membuat harga perkiraan untuk

PBJ Sekolah

• melakukan negosiasi teknis

• memilih dan menetapkan Penyedia

• mengadakan kontrak/ perjanjian

• melaksanakan pembelian langsung

• Menyetujui/menolak permohonan

pengalihan kewenangan

SEKOLAH

1

Tenaga Administrasi & Guru

Menerima sebagian/seluruh kewenangan yang dilimpahkan

dari bendahara dana BOS

Tahapan PBJ Sekolah 21 3 4

Serah-TerimaPemilihanPersiapan

Ketentuan Penyedia

1. diutamakan mikro/kecil dan

2. Memiliki NPWP

Tata Cara Pemilihan

Pengadaan <= Rp50 juta

Pembelian langsung untuk nilai pengadaan paling

banyak Rp50 juta.

Pengadaan > Rp50 juta <= Rp200 juta

o Kepala sekolah mengundang dua (2) calon

o Kepala sekolah melakukan pemilihan/negosiasi

o Kepala sekolah menetapkan penyedia.

o Kepala sekolah menandatangani SPK.

Pengadaan > Rp200 juta

dilaksanakan melalui UKPBJ setempat.

Spesifikasi Teknis

Kepala Sekolah menetapkan

spesifikasi teknis untuk nilai

pengadaan lebih dari Rp 10

juta

Harga Perkiraan

Kepala Sekolah menetapkan

harga perkiraan untuk nilai

pengadaan lebih dari Rp 10

juta.

Pengajuan tertulis dari Penyedia

untuk penyerahan PBJ

Bendahara BOS memerikasa

atas hasil PBJ.

Bendaran BOS menandatangani

BAST (jika hasil pemeriksanaan

sesuai).

Bendahara menyerahkan hasil

PBJ kepada Kepala Sekolah.

Keterangan:

o Bendahara meminta penyedia

melakukan perbaikan jika hasil

pemeriksanaan tidak sesuai.

o Denda keterlambatan adalah

1/1,000 (satu permil) per hari.

Kelengkapan Dokumen 21 3 4

Keperluan DokumenNilai Pengadaan

<= Rp10jt > Rp10jt <= Rp50jt > Rp50jt <= Rp200jt > Rp200jt

NPWP

Spesifkasi teknis

Harga perkiraan

Faktur/ bukti pembelian

Kuitansi pembayaran

Surat Perintah Kerja (SPK)

Berita Acara Serah Terima

√

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√ √ √

√ √ √

- - -

- -

-√

√

-

1) 1)

1)

2)

Keterangan:

1) Tidak wajib terdapat dokumen tersebut, namun bisa menjadi pelengkap atas

dokumen yang wajib;

2) Proses pemilihan dilakukan oleh UKPBJ setempat; selain itu, sekolah perlu

berkontrak dengan pemenang yang ditetapkan oleh UKPBJ

-1)

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah

(SIPLah)

Adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah

untuk melaksanakan proses PBJ secara daring yang

dananya bersumber dari Dana BOS.

KEBIJAKAN KEMENDIKBUD TENTANG SIPLAH

1. Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PeraturanMenteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjukteknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

• SIPLah digunakan untuk pengadaan barang/jasa dari dana BOS dan/atau dana

lain dilakukan secara daring melalui SIPLah

2. SE Nomor 76810/A.A6.3/LK/2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di SekolahMelalui SIPLah tanggal 11 Juli 2019

• Realisasi Dana BOS melalui mekanisme PBJ wajib menggunakan SIPLah

3. SE Kedua Nomor 9954/D/LK/2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di SekolahMelalui SIPLah tanggal 23 Agustus 2019

• Hal-hal yang perlu diperhatikan sekolah

Saat ini baru dapat transaksi melalui7 Bank Pembangunan Daerah:(BPD Jabar , BPD Jateng, BPD Jatim, BPD Kaltimtara, BPD Sumselbabel, BPD Sulselsulbar, Bank NTB Syariah)

Operasional

CMS

21 3 4

MANUAL

PENYEDIA

Referensi daftar penyedia terbatas

pada toko langganan sekolah

Opsi pemilihan terbatas

dapat akses penyedia sekolahlain sehingga opsi lebih luas

SIPLah

HARGAKeterbatasan pemilihan menjadikan

harga berada di range tinggi - rendah

tingkat harga cenderung lebihrendah (secara keseluruhan)

DOKUMENTASIDokumentasi dilakukan secara

manual oleh masing-masing sekolah

dokumentasi elektronik untuksetiap transaksi

TRANSPARANSITransparansi belum optimal

dengan keterbatasan ketersediaan

informasi transaksi sekolah

lebih transparan denganketersediaan bank data

Antara Pengadaan Manual dan SIPLah

SIPLah untuk Pengadaan Lebih Efisien 21 3 4

Sebelum Setelah

Ha

rga

Komoditas X Komoditas X

Ha

rga

max

min

max

min

range harga

lebarterkonsentrasi di

harga yang lebih

rendah

ilustrasi

Pengadaan lebih transparan serta membuka peluangpelaku usaha lebih banyak sehingga transaksi dapatterkonsentrasi pada tingkat harga yang lebih rendah

Mendorong

Rekapitulasi realisasi Dana BOS secara real time

Tujuan SIPLah

Kompetisi harga terbaik

Mempermudah pelaporan sekolah Meningkatkan peran serta UMKM di sekitar sekolah ke pasar nasional

Meningkatkan tata kelola PBJ Sekolah

Data transaksi SIPLah sebagai dasar pembuatan paket kebijakan

E

A

B

C

D

F

Aspek Utama PBJ Dalam SIPLah 21 3 4

Barang/jasa yang diadakan

Harga transaksi

Pemilihan penyedia barang/jasa

Sekolah wajib memperhatikan:

*SE Ke-2 SIPLah No. 9954/D/LK/2019 Tentang PBJ di Sekolah melalui SIPLah

SE dan Pedoman tentang SIPLah 21 3 4

SE Kedua tentang SIPLah 21 3 4

Penyesuaian Regulasi transaksi SIPLAH

• Transaksi bisa s.d 200 juta

(barang/ jasa umum)

Pengadaan diatas 200 Juta:

• Barang HET

Transaksi maksimal bisa s.d 2,5 M.

• Barang Non HET

Meminta bantuan UKPBJ setempat.

• Maksimal 50 Juta.

• Diatas 50 Juta sesuai

Juknis BOS.

Permendikbud

Nomor 3 Tahun 2019

Permendikbud

Nomor 35 Tahun 2019

29

Surat Perintah Kerja

1. Pengadaan barang dan jasa di sekolah dengan nominal Rp50-

200 juta harus dilengkapi dengan SPK.

2. Terkait pengadaan barang dan jasa di sekolah dengan nominal

Rp50-200 juta, terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) lembar

dokumen yang perlu dibuat untuk dapat mewakili SPK seperti

yang tercantum pada Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019,

yaitu:

• Formulir Purchase Order

• Syarat dan Ketentuan Umum

• Berita Acara Negosiasi

• Berita Acara Perbandingan

PBJ diatas Rp 50 Juta

30

Syarat dan Ketentuan Umum

• Sekolah dan penyedia mempunyai itikad baik dalam bertransaksi di SIPLah.

• Penyedia memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi.

• Penyedia bertanggung jawab penuh termasuk biaya pengiriman kembali apabila

terjadi ketidaksesuaian antara pesanan dengan barang yang dikirim.

• Penyedia akan dikenakan sanksi 1/1000 (satu permil) per hari dari nilai pesanan

yang belum dikirim apabila terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman.

• Kemendikbud melalui Mitra Pasar Daring berhak menolak atau menghapus

produk yang dipasang penyedia apabila tidak memenuhi peraturan dan ketentuan

yang berlaku dalam SIPLah.

• Kemendikbud melalui Mitra Pasar Daring dapat melakukan suspensi apabila

sekolah/penyedia melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam

SIPLah.

• Pembayaran akan dilakukan jika barang/jasa yang diserahkan telah diperiksa dan

BAST ditandatangani oleh bendahara BOS.

31

Hal yang perlu diperhatikan

1. PBJ sekolah merujuk pada Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 TentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan OperasionalSekolah Reguler

2. Limit transaksi di SIPLAH saat ini menjadi Rp 200juta

3. Lakukan perbandingan, negosiasi, dan membuat SPK untuk transaksi 50 –200 juta dan simpan bukti atas proses tersebut.

4. Sekolah wajib memeriksa kesesuaian barang yang akan dibeli denganjuknis BOS.

5. Sekolah wajib memeriksa kesesuaian barang yang akan dibeli denganbarang yang diterima oleh sekolah. Jika ada ketidaksesuaian, sekolah tidakboleh mengisi dan mengunggah BAST .

32

Hal yang perlu diperhatikan

6. Sekolah wajib memperbaharui alamat dan nomor telepon sekolah, kepala

sekolah dan bendahara bos di Dapodik.

7. Prosedur jika terjadi kendala login :

silahkan hubungi operator dapodik dinas pendidikan

helpdesk dapodik yg ditunjuk ke masing masing sekolah. (Buka

https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id Login menggunakan Operator)

8. Bagi penyedia, kendala teknis dalam proses registrasi, verifikasi, dan

transaksi dapat menghubungi Mitra Pasar Daring terkait (sesuai dengan

masing-masing mitra).

9. Bagi sekolah, kendala dalam proses transaksi silahkan menghubungi Mitra

Pasar Daring terkait (sesuai dengan masing-masing mitra).

10. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi https://siplah.kemdikbud.go.id

Penyesuaian Regulasi transaksi SIPLAH Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019

Permendikbud No.35 Tahun 2019

Adalah untuk menyempurnakan Petunjuk Teknis

BOS tentang proses Pengadaan barang/jasa secara

daring melalui Sistem Informasi Pengadaan di

Sekolah (SIPLah).

Sebagai dasar Petunjuk Teknis terkait penggunaan

Dana BOS Afirmasi & BOS Kinerja.

Diatur dalam

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019

Tentang BOS Reguler

Lampiran 2

Diatur dalam

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019

Tentang Perubahan Kedua Atas

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019

tentang BOS Reguler

Lampiran 2

Penjelasan Tambahan Pada

Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019

BAB IV huruf B, halaman 9

Pembahasan pada huruf A, angka 1, huruf b.

Memberikan penjelaskan mengenai tata cara barang/jasa yang dinilai strategis.

Barang/jasa yang dinilai strategis dapat diusulkan oleh pimpinan satuan kerja di

Kementerian/ Lembaga atau Pemerintah Daerah. Contoh: Buku Mulok

BAB IV halaman 14

Bahwa yang dimaksud Bendahara Sekolah adalah Bendahara BOS.

Sesuai dengan deskripsi organisasi dan pelaku PBJ sekolah di BAB II.

Surat Edaran Kemendagri tentang Tata Cara Pencairan BOS Afirmasi

PROVINSI KABUPATEN/KOTA

Komponen Pembiayaan BOS Reguler 21 3 4

Pengembangan Perpustakaan.

PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.

Kegiatan Evaluasi Pembelajaran .

Pengelolaan Sekolah.

Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.

1

2

3

4

5

6

Komponen Pembiayaan BOS Reguler 21 3 4

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah.

Pembayaran Honor.

Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran.

Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi KompetensiKeahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris BerstandarInternasional (Test of English for International Communication/TOEIC). (SMK)

Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan,dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1. (SMK)

7

8

10

9

11

Contoh Jenis Barang dan Jasa yang dapat diperjualbelikan melalui Platform SIPLah:

*dan sebagainya selama tidak melanggar hukum dan sesuai dengan peruntukan (Permendikbud 3 Tahun 2019 /Juknis Bos)

Jasa

a. Jasa Perbaikan Elektronik

b. Jasa Perbaikan Komputer

c. Jasa Pertukangan

d. Jasa Perbaikan AC

e. dsb

Baranga. Konsumsi

b. Elektronik

c. Komputer

d. Bahan Praktek

e. Buku

f. dsb

Aspek Utama PBJ Dalam SIPLah 21 3 4

39

Komoditas barang tidak terdaftar dalam SIPLah1

2 Harga+ongkir lebih mahal dari toko sekitar

AnggapanPermasalahan

Sekolah menginformasikan pada toko terdekat/langganan mendaftar didalamSIPLah

Seharusnya

SIPLah | Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah

Marketplace sebagai mitra Operator pasar daring SIPLah

Tidak ada uang APBN yang

keluar

Mitra daring yang membangun sistem

Tidak ada biaya pungutan(baik pada saat registrasi maupun pada saat proses transaksi)

Maksimal dalam waktu 1x24 jam setelahtransfer pembayaran masuk laman mitraSIPLah harus segera ditansfer ke tokopenyedia

Marketplace sebagai mitra SIPLah

SIPLah: Menjaga Tatakelola dengan Dampak Ekonomi UMKM 3

Online Shop (e-katalog LKPP)

Buku Sekolah Elektronik (BSE)

Dasar hukum: Perpres 54/2010 dan Perka

LKPP terkat e-purchasing.

Dampak bagus untuk tatakelola dan efisiensi

anggaran, akan tetapi tidak memberi dampak

ekonomi bagi umkm daerah.

Dasar hukum: Perpres 54/2010.

Dampak kurang optimal untuk tatakelola dan

efisiensi anggaran.

Akan tetapi, membuka kesempatan bagi

umkm daerah.

Mitra Pasar Daring

SIPLah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah

untuk melaksanakan proses PBJ secara daring yang dananya

bersumber dari Dana BOS (Reguler, Afirmasi dan Kinerja)

1. Tatakelola keuangan yang baik:

a) Dokumentasi elektronik untuk setiap transaksi

b) Mendorong transparansi dan akuntabilitas

2. Efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung

lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak/beragam.

3. Membuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah.

Manfaat dan Tujuan

Perkembangan Transaksi

Rp.400 milyar** Transaksi untuk ~3 bulan operasional

41

Marketplace sebagai mitra SIPLah

SIPLah Partners

siplah.kemdikbud.go.id

siplah.pesonaedu.id/

siplah.eurekabookhouse.co.id/

siplah.blanja.com/

siplah.tokoladang.co.id/

siplah.id

siplah.blibli.com/

biroumum.kemdikbud.go.id 43

Marketplace

Kemendikbud Realisasi

PROSES BISNIS SIPLahPengguna SIPLah(Pelaku Usaha)

Identitas

Anggaran

Penjualan

PembelianPengawasan

Non TunaiBara

ng/J

asa

MITRA SIPLah(Mitra Sistem Pasar Daring)

MITRA SIPLah(Mitra Sistem Pembayaran)

Pengguna SIPLah(Sekolah)Pengguna SIPLah

(Tim Operasional Teknis)

Pemilik SIPLah(UKPBJ Kemendikbud)

Keterangan:

Jika sekolah menilai terdapat toko/penyedia potensial namun

belum terdaftar dalam SIPLah, maka sekolah diharapkan dapat

mengarahkan toko/penyedia mitra sekolah melakukan

pendaftaran melalui laman SIPLah.

SIPLah | Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah

Email Konfirmasi

https:/siplah.kemdikbud.go.id(“Laman Mitra SIPLah”)

Daftar OnlineLaman Mitra SIPLah

Penyedia

Syarat Penyedia:

• Identitas/Data Penyedia• NIK (Individu) /

SIUP (Badan Usaha)• NPWP • Informasi Toko/Usaha

Tata Cara: Pendaftaran Toko / Penyedia

Tata Cara: Proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Sekolah(2/2)

Kepala Sekolah / Bendahara BOS

Melakukan Pembelian

•Proses Membandingkan Penyedia

•Mengisi keranjang Belanja

•Melakukan Negosiasi

•Melakukan Pembelian

Laman Mitra Siplah Proses

Pengiriman

Penyedia

Kepala Sekolah/

Bendahara BOS

Bendahara BOS

4 Konfirmasi PenerimaanBAST dan Pembayaran

Pembayaran 1x24 Jam

Konfirmasi

Transaksi

6

1 2

3

5

Rekap Transaksi SIPLahPer 14 November 2019

1. Toko yang sudah mendaftar : 107.716

2. Sekolah yang bertransaksi : 13.112

3. Barang terdaftar : 267.537

4. Total transaksi (pesanan) : Rp 1.297.620.023.185

Kebijakan Pengadaan Buku melalui Dana BOS

Agenda Pembahasan

Pengadaan buku melalui danaBOS dilaksanakan secara daringmelalui platform SIPLah

4

Dasar Hukum Penyediaan Buku

UU No.3 Tahun 2017tentang Sistem Perbukuan

Buku pendidikan terdiri dari buku teks dan buku non teks Buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks

pendamping Buku teks utama wajib digunakan dalam pembelajaran

berdasarkan Kurikulum yang berlaku

Permendikbud No.8/2016tentang Buku yang Digunakan oleh Sekolah

Permendikbud No.3/2019tentang Juknis BOS Reguler

Satuan Pendidikan wajib memilih dan menyediakan buku tekspelajaran yang dinyatakan layak oleh Kementerian untukdigunakan dalam proses pembelajaran

Sekolah wajib menggunakan sebagian dana BOS Reguler untukmembeli buku teks utama untuk pelajaran dan panduan gurusesuai dengan kurikulum

Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaranatau tema

Kebijakan Pengadaan

Buku melalui Dana BOS

SE Dirjen No.2942/D/PB/2019

1) Prioritas penggunaan dana BOS untuk memenuhi

kebutuhan buku (teks atau nonteks), berkisar ~20%

2) Pembelian buku teks pendamping dan buku non-teks

melalui katalog elektronik

Kebijakan Pengadaan

Buku melalui Dana BOS

Pembelian Buku secara DaringJenis Buku

Teks Utama Teks Pendamping/ non-Teks

Hak Cipta Kemendikbud Swasta

Penilaian Telaah oleh Kementerian Wajib dinyatakan layak oleh Kementerian/BNSP

Sifat Penyediaan Wajib Dipenuhi setelah Buku Teks

Acuan Harga HET yang ditetapkan Kementerian Harga hasil negosiasi katalog elektronik / PBJ Sekolah

Kuantitas 1 buku per 1 siswa per mapel/ tema Sesuai kebutuhan

Platform Pengadaan barang/jasa sekolah secara daring melalui platform SIPLah

Sekolah wajib memenuhi kebutuhan buku teks (UU No.3/2017) dengan buku yang telahditelaah/dinyatakan layak oleh Kementerian/BNSP (Permendikbud 8/2016). Pengadaandilakukan secara daring melalui platform SIPLah (Permendikbud 3/2019)

Kebijakan Pengadaan

Buku melalui Dana BOS

Tata cara belanja >200 Juta

Sesuai Permendikbud ketika diatas 200jt, sekolah melalui dinas berkoordinasi dg UKPBJ:

1. ID SIRUP dari Dinas Pendidikan sesuai alokasi anggaran terkait di DPA nya

2. Dana BOS itu masuk DPA Dinas, sehingga tdk akan menambah alokasi Dinas. Pelaporan sesuai

pedoman terkait baik dari Kemendagri maupun kemendikbud.

3. PPK bisa Kepsek maupun Dinas. Sesuai SE dan Permendagri bila anggaran di atas Rp.200jt yg

memerlukan proses PBJ maka perlu penugasan dari PA Diknas ke Kepsek sbg KPA anggaran terkait,

PPK bisa dirangkap sekaligus oleh Kepsek tanpa kewajiban bersertifikat dasar PBJ.

4. Kepsek sebagai KPA/PPK minta user ke UKPBJ (dlm hal ini lpse nya):

(4a) apabila epurchasing, langsung dieksekusi dg user PPK Kepsek ke ekatalog LKPP

(4b) apabila tender cepat /tender, PPK meminta UKPBJ untuk memproses nya dengan membentuk

Pokja, disertai login membuat paket terkait di SPSE agar bisa dieksekusi oleh Pokja UKPBJ.

5. Kepsek boleh sbg PPK (bahasan no. 3). Epurchasing diatas 200jt tdk bisa pake user “UKPBJ” harus

user PPK.

6. Tidak harus (bahasan no3)

7. Merupakan Juknis umum ketika pengadaan menggunakan dana pemerintah yaitu implementasi

Perpres No.16 Th.2018 dan Perlem LKPP terkait, ketika ada anggaran di atas Rp.200jt struktur PBJ

harus ada PA, KPA, PPK dst. Ditegaskan oleh SE dan Permendagri terkait, yg direfer juga secara

singkat di Permendikbud terkait.

Tata cara belanja >200 Juta

Tahapan yg dpt dilakukan, terkait konsolidasi untuk dana bos di atas 200jt, Kira2 sbb:

1) Penugasan KPA ke Kepsek terkait oleh PA Dinas

2) Penugasan PPK oleh KPA atau bisa sekaligus oleh PA ketika PPK dirangkap

Kepsek

3) Dinas memfasilitasi koordinasi antar Kepsek yg mempunyai anggaran bos yg akan

dikonsolidasikan :- bisa dibuat dalam pertemuan - outputnya disepakati bersama

akan dilakukan konsolidasi- disepakati juga siapa KPA/PPK yg menjadi koordinator,

yg akan mewakili untuk proses PBJ nya - hasil kesepakatan dituliskan untuk

pegangan bersama

4) KPA/PPK yg menjadi koordinator akan meminta user ke UKPBJ (dlm hal ini LPSE

nya) untuk selanjutnya proses seperti biasa

5) selesai proses bisa dilakukan kontrak bersama atau kontrak masing2 Kepsek dg

penyedia terpilih.

.

Hal Terkait UKPBJ:

- Selaras dengan aturan dari Kemendagri ketika memerlukan kontraktual

(~diatas 200jt), perlu penugasan Kepsek menjadi KPA sesuai anggaran terkait

- Proses metode pengadaannya ketika ke UKPBJ akan merujuk implementasi

Perpres PBJ pada umumnya sehingga akan diperlukan PPK, bisa dirangkap

oleh Kepsek ybs, bila ada yg sesuai & kompeten dapat ditunjuk org lain yg

bersertifikat ahli/~dasar PBJ

- perlu disiapkan ID SIRUP untuk paket yg akan diproses, ini dpt dibuat oleh yg

berwenang ~pemegang DPA terkait (provinsi/kab/kota sesuai jenjang

pendidikan)

- perlu dibuat user untuk PPK di SPSE pada UKPBJ terkait, apakah itu mau

epurchasing atau tender atau metode lainnya

- ketika epurchasing PPK langsung eksekusi sendiri, ketika tender UKPBJ akan

bentuk Pokja pemilihan

- hasil epurchasing PPK / hasil Pokja disampaikan ke KPA (Kepsek) untuk

melakukan kontrak (kontrak bisa langsung oleh PPK ketika ada

pendelegasian/penugasan dari KPA)

SIPLah | Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah

Informasi lebih lanjut:Sekretariat LPSE dan UKPBJ Kemendikbud

Gedung C Lantai 14

Kompleks Kemendikbud

Jl. Jenderal Sudirman – Senayan

Jakarta 10270

Telepon : 021 – 5735440

Fax : 021 – 57852994

[email protected]