Pedoman Monitoring Populasi Kima

Untuk tetap menjamin ketersediaan dan kelestarian kima di alam, sejak tahun 1999 kima telah ditetapkan sebagai biota laut yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang "Pengawetan Tumbuhan dan Satwa". Penetapan tersebut memiliki konsekuensi yaitu pemanfaatannya di alam menjadi kegiatan yang dilarang,dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum.
Pasca ditetapkannya peraturan tersebut, diperlukan adanya kegiatan monitoring kima untuk mengetahui tren populasi kima dari waktu ke waktu untuk melihat dampak dari peraturan tersebut. Kegiatan monitoring ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pengelolaan kima yang cukup penting karena akan menjadi baseline data untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya. Dengan demikian, keberadaan pedoman monitoring kima ini akan menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan mengenai metode standar yang digunakan secara nasional.