PEDOMAN - lan.go.id Terbaru/2019/Juni/Lab Inovasi/Pedoman...I PEDOMAN PUBLIKASI INOVASI PEDOMAN PUBLIKASI INOVASI I vi cukup efektif dan mudah dalam melakukan inovasi adalah dengan

Jalan Veteran No. 10, Jakarta Pusat 10110

Telp/ Fax: 021 386 8201-05 ext 149-151

PEDOMANREPLIKASI INOVASI

PEDOMAN PUBLIKASI INOVASI II PEDOMAN PUBLIKASI INOVASI

i

P E D O M A NREPLIKASI INOVASI


Telp/ Fax: 021 386 8201-05 ext 149-151


ii

Hak Cipta @2017 pada Pusat Inovasi Tata Pemerintahan,

Deputi Inovasi Adminsitrasi Negara - Lembaga Administrasi Negara

Diterbitkan dan dipublikasikan oleh:


Telp/ Fax: 021 386 8201-05 ext 149-151

Anggota IKAPI

No. 537/Anggota Luar Biasa/DKI/2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tidak Diperbolehkan memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. untuk kepentingan publik (bukan untuk diperjual-belikan)


iii

PEDOMAN REPLIKASI INOVASI

Editor: Dr. Andi Taufik

ISBN: 978-602-60612-4-9

978-602-60612-5-6

978-602-60612-6-3

Cetakan Pertama, Desember 2017

Tim Penulis:

Suripto

Abdul Muis

Dewi Oktaviani

Selfy Andreany

Dedi Cahyadi

Antonius Galih Prasetya

Nugroho Ario Setiawan

Yulfikar


iv


v

SAMBUTAN Dr. Adi Suryanto (Kepala Lembaga Administrasi Negara)

Inovasi telah menjadi kunci untuk memenangi persaingan di semua level dan sektor. Kini kita mengalami apa yang disebut dengan era disrupsi dan VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity).

Berbagai perubahan yang sifatnya transformatif mengubah lanskap manusia dalam berpikir, bertindak, dan merasa. Ini tentu memberikan implikasi besar di bidang pemerintahan dan administrasi negara.

Dalam upaya untuk merespons perubahan tersebut, banyak unit pemerintahan yang secara sadar tergerak melakukan inovasi. Ini terjadi terutama sejak lima tahun terakhir. Alhasil, inovasi pun berkecambah di banyak daerah dan fungsi kepemerintahan. Berbagai inovasi terbukti mampu membawa manfaat bagi pemangku kepentingan karena mampu memecahkan masalah dan memberi nilai tambah.

Namun, inovasi yang saat ini ada belumlah cukup. Inovasi masih perlu terus diperluas dan diperbanyak. Salah satu cara yang dinilai


vi

cukup efektif dan mudah dalam melakukan inovasi adalah dengan melakukan replikasi inovasi. Dengan replikasi, maka inovator tidak perlu mulai berpikir dari nol karena dia tinggal mengadopsi atau memodifikasi dari inovasi yang telah ada di tempat lain. Sayangnya, masih banyak yang belum tahu cara melakukan replikasi. Untuk itulah maka buku Pedoman Replikasi Inovasi yang ada di tangan Saudara menemukan tempat strategisnya.

Besar harapan kami bahwa buku ini mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, terutama pihak-pihak di sektor pemerintahan yang tertarik untuk melakukan replikasi inovasi namun masih belum mengetahui caranya. Pedoman ini memberikan petunjuk yang cukup lengkap dan terarah sehingga dapat diterapkan dengan mudah. Melalui replikasi inovasi, bersama kita ciptakan iklim inovasi yang semakin bertumbuh subur.

Jakarta, Desember 2017

Kepala Lembaga Administrasi Negara

Dr. Adi Suryanto, M.Si.


vii

SAMBUTANDr. Tri Widodo W.U. (Deputi Inovasi Administrasi Negara)

Inovasi semakin disadari sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa. Sektor pemerintahan adalah elemen yang diharapkan menjadi pengungkit strategis untuk meningkatkan level dan derajat

inovasi negeri. The Global Innovation Index 2017 menempatkan Indonesia di posisi 87 dengan skpr 30,1. Lagi-lagi tertinggal dari negara-negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Vietnam,

Thailand, dan Filipina.

Jika swasta dan masyarakat dikatakan giat berinovasi dengan tantangan khas yang dihadapi oleh masing-masing, demikian pula sesungguhnya sektor pemerintahan. Inovasi juga tumbuh subur di dunia pemerintahan, baik di level pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai penghargaan dan kompetisi inovasi yang rutin diselenggarakan tiap tahun seperti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dan Innovative Government Award mengonfirmasi hal tersebut. Setiap tahun ada ratusan proposal inovasi yang didaftarkan.


viii

Di sisi lain, Indonesia adalah negeri terluas ketujuh di dunia dengan 16 ribu lebih pulau, 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota. Maka, inovasi yang sekilas terlihat banyak tersebut sesungguhnya belumlah cukup. Masih dibutuhkan lebih banyak inovasi dalam perlipatan yang signifikan. Inovasi juga belum merata karena lebih banyak berpusat di Pulau Jawa. Salah satu cara yang mudah dan efektif dalam melakukan percepatan dan pengembangan inovasi adalah dengan melakukan replikasi inovasi. Buku Pedoman Replikasi Inovasi dihadirkan untuk menjawab kebutuhan pemangku kepentingan dalam melakukan replikasi inovasi.

Buku ini dimaksudkan menjadi pedoman yang terstruktur, lengkap, dan cukup rinci agar mereka yang mau melakukan replikasi inovasi dapat menerapkannya dengan mudah. Materinya mencakup mulai dari pengertian-pengertian dasar, difusi inovasi, dan tipologi replikasi inovasi. Semoga pengetahuan yang tersaji di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama mereka yang membutuhkan panduan dalam melakukan replikasi inovasi. Dengan cara apapun, inovasi harus kita kembangkan secara bersama dan sinergis.


Deputi Inovasi Administrasi Negara

Dr.Tri Widodo Wahyu Utomo, SH. MA.


ix

PENGANTAR Dr. Andi Taufik

Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam menyelesaikan Buku Pedoman Replikasi Inovasi.

Buku Pedoman Replikasi Inovasi untuk menjawab tantangan Presiden Joko Widodo yang mengharapkan setiap ASN dan instnsi pemerintah untuk berinovasi. “Saya harap Korps Profesi ASN Indonesia menjadi pusat inovasi, tempat lahirnya loncatan kemajuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik”

Untuk dapat menjadi referensi dalam mereplikasi inovasi buku ini menyajikan lima hal penting yakni Defusi Inovasi, Persiapan dalam Replikasi, Rencana dan Pengembangan Kapasitas, Implementasi Replikasi dan Evaluasi Replikasi Inovasi.


x

Dengan Pedoman Relikasi ini diharapkan akan dapat mendorong pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Mendorong transfer dan knowledge sharing inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Mendorong pengembangan kapasitas aparatur sipil negara yang kreatif dan profesional. Dan, Mempercepat tercapainya good governance dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan buku Replikasi Inovasi. Dengan segala keterbatasannya, buku ini juga tentunya masih mengandung kelemahan dan kekurangan. Seribu kilometer tidak akan pernah ada tanpa dimulai langkah pertama. Kami sudah memulai untuk itu. Kami sangat terbuka menerima masukan dan kritikan untuk penyempurnaan berikutnya. Semoga apa yang telah kita selesaikan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan innovative government, yang pada akhirnya dapat membangun dan meningkatkan daya saing bangsa… Amin ya Robbal Alamin.


Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan

Dr. Andi Taufik


xi

DAFTAR ISI

Hal

Sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Sambutan Deputi Inovasi Administrasi Negara

Pengantar Kapus. Inovasi Tata Pemerintahan

Daftar Isi

v

vii

ix

xi

BAB I PENDAHULUAN 1Latar Belakang 1Tujuan 5Sasaran 6Ruang Lingkup 6Pengertian 8Prinsip-Prinsip Replikasi Inovasi 11

BAB II DIFUSI INOVASI 13Dokumentasi Inovasi 14Pemodelan Inovasi 16Forum Replikasi Inovasi 18

BAB III REPLIKASI INOVASI 21Aktor Replikasi Inovasi 22Model Replikasi Inovasi 22Tahap Replikasi Inovasi 25

BAB IV PENUTUP 31

Content


xii

PB 1


BAB I : PENDAHULUANA. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu ladang yang sangat subur untuk tumbuhnya inovasi-inovasi baru. Global Innovation Index tahun 2016 menmpatkan Indonesia pada peringkat 88 atau meningkat 9 peringakt dari tahun sebelumnya. Jika kita sejenak mencermati, saat ini banyak sekali muncul startup bisnis yang dimotori anak muda. Bahkan muncul Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang merupakan gerakan untuk mewujudkan Indonesia menjadi The Digital Energy of Asia 2020. Bahkan beberapa inovasi sempat membuat kehebohan di masyarakat contohnya GoJek (Ojek Online) yang didirikan oleh Nadim Makarim, Traveloka yang didirikan oleh Ferry Unardi, MalesBangetDotCom yang

2 3


didirikan oleh Christian Sugiono, Kaskus yang didirikan oleh Ken Dean Hadiwinata dan Andrew Darwis, Bukalapak yang dirikan Achmad Zaky, dan lain sebagainya. Namun selain inovasi digital, anak muda juga banyak melahirkan inovasi baru seperti Lampu Seumur Hidup temuan mahasiswa Brawijawa, Lemari Es Tampa Listrik temuan siswa SD Al Azhar 14, Alat Pendeteksi Dini penyakit jantung temuan mahasiswa ITB, dll.

Demam inovasi juga menjalar dikalangan instansi pemerintah, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah dan lainnya. Apalagi setelah terbitnya kebijakan dan instruksi presiden tentang inovasi. Presiden Joko Widodo dalam berbagai forum sering mengatakan bahwa “kita semua coba keluar rutinitas business as usual, monoton, sekali lagi agar kita membawa tradisi-tradisi baru, pola baru, cara baru”. “Semuanya harus berani membalikkan bahwa orientasi kita bukan prosedur tapi hasil. Prosedur itu mengikuti. Ini harus dibalik total. Semuanya harus pada orientasi hasil, bukan prosedur,“

Bukan hanya sektor swasta yang wajib mempertahankan hidup dengan berinovasi guna memenangkan berkompetisi dengan perusahaan lain. Organisasi pemerintah juga harus berinovasi untuk memenangkan kompetisi dengan daerah atau negara lainnya. Sebagai contoh persaingan birokrasi itu nyata dapat kita lihat, Data Daya saing Indonesia tahun 2016 merosot 4 peringkat dari 37 ke 41 dari 138 negara. Index inovasi, kemudahan berbisnis bisa lebih baik, tetapi negara lain juga melakukan hal yang sama, mempersiapkan diri untuk bersaing dan berbagai trobosan dan kerja kerasnya.

Inovasi di lingkungan instansi pemerintah menunjukan progress yang positif. Jika dilihat dari data peserta inovasi pelayanan publik pada tahun 2016 sebanyak 2.476 inovasi, tahun 2015 sebanyak 1.189 inovasi, dan tahun 2014 sebanyak 515 inovasi. Dari data tersebut, maka perkembangan inovasi di rata-tara 100% perahun. Dan untuk mengakserasi inovasi di sektor pemerintahan, Deputi Inovasi

2 3


Administrasi Negara – LAN mendorong inovasi dilingkungan ASN dengan program laoratorium inovasi dan proyek perubahan Diklatpim. Data Fasilitasi dan jumlah inovasi dalam program labolatorium inovasi tahun 2015 – 2016 1.840 ide gagasan inovasi, sedangkan jumlah ide gagasan inovasi pada tahun 2017 berjumlah 1.734 ide gagasan inovasi, sehingga jumlah ide gagasan inovasi dari hasil Laboratorium Inovasi Pemeriintah Daerah mencapai 3.540 ide gagasan inovasi. Sedangkan jumlah inovasi pada proyek perubahan peserta Diklatpim I, II, III dan IV sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 13.843 inovasi.

Apabila melihat data tersebut telihat pertumbuhan inovasi di lingkungan pemerintah yang sangat positif. Namun, jika jumlah inovasi tersebut dibandingkan dengan jumlah satuan kerja dilingkungan pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) yang hampir mencapai 100 ribu satker, maka jumlah tersebut menjadi sangat kecil. Hal lainnya yang perlu diperhatikan yakni perkembangan dan pertumbuhan inovasi di pemerintah daerah masih didominasi pemerintah daerah indoensia wilayah barat terutama pulau jawa.

“Saya harap Korps Profesi ASN Indonesia menjadi pusat inovasi, tempat lahirnya loncatan kemajuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Hilangkan berbagai kendala yang mengurangi produktivitas dan memperlambat laju pembangunan nasional”. Itulah amanat Presiden Joko Widodo dalam acara ulang tahun Korpri Tahun 2016. Artinya ASN diharuskan untuk terus-menerus melakukan inovasi agar pelayanan publik bisa menjadi semakin murah, cepat, dan baik.

4 5


Jika mendengar kata inovasi, maka yang terlintas pertama kali adalah baru atau memiliki nilai kebaharuan. Ini juga yang mungkin terlintas di pikiran salah seorang peserta diskusi terbatas pada kegiatan evaluasi inovasi proyek perubahan diklatpim di Kabupaten Poso. Dengan muka “galau”, beliau menyampaikan bahwa dengan semakin banyaknya inovasi proyek perubahan diklatpim semakin menyulitkan untuk menemukan ide yang original. Beliau berharap inovasi proyek perubahan dapat menggunakan replikasi.

Sebagian orang beranggapan bahwa replikasi bukanlah inovasi, karena hanya meniru dan tidak memiliki kebaruan. Jika, definisi itu tidak ditempatkan pada konteksnya, maka akan benar. Tapi kebaharuan dalam inovasi juga memiliki prinsip konteks lokal/ kedaerahan. Sehingga, boleh jadi inovasi terentu di daerah atau lokus tertentu sudah lama terjadi dan sudah menjadi rutinitas, namun bisa jadi inovasi tersebut di daerah lainnya merupakan sesuatu yang baru.

4 5


Meskipun replikasi juga dapat dikatakan sebagai inovasi, tapi replikasi sering dianggap sebagai level inovasi terendah. Tehnik ini dianggap paling mudah dilakukan untuk berinovasi. Oleh karena itu, replikasi sangat strategis dalam mengakselerasi inovasi pelayanan publik. Dalam PermenPANRB No. 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik dalam lampirannya BAB III Sub A Nomor 8 menjelaskan tahapan transfer/replikasi. Meski replikasi dianggap paling mudah dan telah dituangkan dalam aturan PermenPANRB, tapi masih sangat sedikit instansi yang sukses dalam mereplikasi inovasi. Hal ini, salah satunya disebabkan oleh metode dan teknik replikasi yang aplikabel. Pedoman replikasi inovasi ini berisikan metode dan langkah-langkah teknis dalam mereplikasi inovasi. Olah karena itu, pedoman ini menjadi sangat penting bagi para instansi pemerintah yang akan melakukan replikasi inovasi

B. Tujuan

Mendorong pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;

1. Mendorong transfer dan knowledge sharing inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;

2. Mendorong pengembangan kapasitas aparatur sipil negara yang kreatif dan profesional;

3. Mempercepat tercapainya good governance dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

4. Mempercepat tercapainya good governance dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

6 7


C. Saran

Terwujudnya pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;

1. Terwujudnya transfer dan knowladge sharing inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;

2. Terwujudnya pengembangan kapasitas aparatur sipil negara yang kreatif dan profesional;

3. Tercapainya penyelenggaraan good governance dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

D. Ruang Lingkup

Defusi Inovasi meliputi Pendokumentasian Inovasi (latar belakang, proses termasuk kendala dan solusi setiap tahap,

6 7


factor keberhasilan, dampak; Pemodelan Inovasi; dan Bursa Inovasi & Model Inovasi (Forum Replikasi Inovasi)

Persiapan yakni dengan Mengenali diri yang meliputi Identifikasi masalah; Mengenali Inovasi, kebaruan dan kompatibilitas; Mempersiapkan sumber daya pendukung replikasi dan Kesepakatan Kerjasama

1. Rencana dan Pengembangan Kapasitas meliputi Membuat Rencana Aksi Replikasi; Tim Pelaksana dan Penanggungjawab; Penguatan kapasitas tim/organisasi yang mereplikasi; Pengembangan Model Inovasi yang akan direplikasi dan Metode Replikasi

2. Replikasi meliputi Melaksanakan Rencana Aksi Replikasi; dan Monitoring Replikasi

8 9


3. Evaluasi meliputi Evaluasi Replikasi Inovasi; dan Mengukur Kemanfaatan dan Dampak Replikasi.

E. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

Inovasi adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu ide gagasan (trobosan) yang memiliki unsur kebaharuan, kemanfaatan, kesinambungan dan kompatibilitas.

1. Tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

8 9


dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

3. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan adalah trobosan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan mendasarkan pada azas efektifitas, aturan hukum, responsif, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, visi, efisien dan dan kepentingan umum.

4. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

5. Replikasi Inovasi adalah proses adopsi atau adaptasi inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan yang ditransfer dari organisasi asal kepada organisasi penerima (replikator).

6. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat, serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.

7. Difusi Inovasi adalah proses menyebarluaskan inovasi dengan menggunakan media secara langsung atau tidak langsung.

10 11


8. Transfer pengetahuan inovasi merupakan upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan tata kelola pemerintah dan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategi, metoda dan/atau substansi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, melalui berbagai media seperti buku, simposium, workshop, diskusi, pelatihan, visit learning, coaching clinic dan forum pembelajaran lainnya.

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

10 11


F. Prinsip

Pelaksanaan replikasi inovasi tidak hanya berhubungan dengan metode dan teknis pelaksanaan semata, namun juga terkait dengan prinsip-prinsip replikasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan replikasi inovasi.

1. Prinsip Jujur, dimaksudkan bahwa replikasi inovasi adalah mengadopsi inovasi yang sudah dikembangkan oleh pihak lain, oleh sebab itu prinsip kejujuran dari pihak yang mengadopsi untuk mengakui bahwa inovasi yang dikembangkan pada instansinya adalah mengadopsi dari instansi atau pihak lain. Sebagai cermin dari kejujuran tersebut maka pihak yang mengadopsi paling tidak meminta izin terlebih dahulu kepada instansi asal inivasi.

2. Prinsip Kesesuaian dengan Kebutuhan, dimaksudkan bahwa inovasi yang direplikasi dari instansi asal inovasi sesuai dengan kebutuhan instansi penerima,


12

3. Prinsip Efisien, dimaksudkan replikasi inovasi ini dapat menghemat sumber-sumber baik sumber daya manusia, tenaga, waktu dan keuangan, jika suatu inovasi dikembangkan sendiri oleh instansi atau pihak penerima maka banyak sumberdaya, yang akan dibutuhkan.

4. Prinsip Memberi Nilai Tambah, artinya inovasi yang direplikasi oleh instansi atau pihak yang mereplikasi diharapkan akan dapat dikembangkan sesuai dengan konteks dimana inovasi tersebut direplikasi, artinya dalam proses adopsi terdapat pengembangan-pengembangan pada aspek-aspek tertentu, sehingga inovasi yang diadopsi tidak persisi sama dengan inovasi diinstansi asal, mungkin yang sama adalah prinsip-prinsipnya saja.


13

BAB II : DIFUSI INOVASIHal penting yang harus dilakukan sebelum suatu instansi melakukan replikasi inovasi adalah dilakukannya difusi inovasi oleh organisasi yang melakukan inovasi administrasi negara. Difusi berasal dari kata bahasa Inggris diffusion yang artinya penyebaran. Difusi dapat juga dipahami sebagai diseminasi, publikasi, dan sosialisasi. Intinya, setiap organisasi yang menghasilkan inovasi harus menyebarluaskan hasil inovasinya kepada publik. Tujuannya agar publik dapat mengetahui inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi, baik proses, hasil, maupun dampaknya. Dengan melakukan difusi, maka inovasi menjadi bagian dari pengetahuan publik atau sumber daya publik. Tanpa melakukan difusi, maka instansi lain tidak bisa melakukan replikasi. Mengapa? Karena syarat dari replikasi adalah tersedianya informasi mengenai inovasi mengenai hal yang akan direplikasi.


14

Berkaitan dengan difusi inovasi tersebut, ada beberapa bentuk atau format difusi yang dapat dilakukan oleh suatu instansi pencipta replikasi. Tiga format tersebut adalah: 1) dokumentasi inovasi, 2) pemodelan inovasi, dan 3) Forum Replikasi Inovasi/Bursa Inovasi. Ketiganya menjadi tiga model dari difusi inovasi yang dapat dipertimbangkan oleh organisasi. Mengenai format mana yang akan dipilih, tergantung dari kesiapan dan kapasitas organisasi. Dalam perspektif yang paling ideal, organisasi melakukan difusi inovasi dalam ketiga bentuk tersebut.

A. Dokumentasi

Dokumentasi inovasi adalah penulisan inovasi secara lengkap dan komprehensif dalam bentuk tertulis. Materi yang termuat dalam dokumentasi inovasi mencakup semua aspek dalam inovasi seperti latar belakang inovasi, esensi inovasi, pencipta atau penggagas inovasi, deskripsi setiap tahap inovasi, kendala, manfaat atau output, dan dampak. Tabel 1 berikut memperlihatkan materi apa saja yang sebaiknya tercantum dalam dokumentasi inovasi:


15

Tabel 1 Elemen Materi Dokumentasi Inovasi

IDE INOVASI • Bagaimana penggalian idenya?

• Siapa inisiatornya?

• Bagaimana dinamika penggalian ide?

• Apakah ide ini orisinal atau terinspirasi daeri daerah lain?

• Apakah ini baru pertama kali di sini?

• Mengapa ide ini dipilih?

• Begaimana komitmen awal pimpinan dan seluruh jajaran OPD?

• Kondisi apa yang diharapkan dengan inovasi ini?

• Bagaimana kondisi saat ini?PERENCANAAN • Bagaimana proses perencanaan/desain inovasinya?

• Apa kendala yang dihadapi dalam mendesain inovasi ini?

• Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?UJI COBA • Apakah dilakukan uji coba desain inovasinya?

• Apakah kendala yang ditemukan dalam uji coba?

• Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?PELAKSANAAN • Bagaimana implementasi inovasi?

• Apa kendala yang ditemukan dalam implementasi?

• Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?MONITORING • Apakah dilakukan pemantauan pelaksanaan inovasi?

• Bagaimana caranya?EVALUASI • Apakah sudah dilakukan evaluasi pelaksanaan

inovasi?

• Bagaimana hasilnya?

Dengan adanya dokumentasi inovasi demikian, maka organisasi yang


16

ingin mereplikasi dapat mengetahui secara detail dan relatif teknis mengenai inovasi yang ingin direplikasinya. Maka organisasi dapat belajar know how dari suatu inovasi tertentu. Untuk itu maka dalam dokumentasi inovasi, semua bukti-bukti yang relevan seperti data sekunder dan foro harus dimasukkan sebanyak-banyaknya.

Jika organisasi telah menuliskan dokumentasi, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyebarluaskan dokumentasi tersebut dalam berbagai kanal dan media: website, buku, brosur, dan sebagainya. Semakin banyak media dokumentasi yang dipakai maka akan semakin baik. Website menjadi media yang wajib dipakai karena tingkat keterjangkauannya paling luas dan efektif. Selain itu, ada baiknya jika dokumentasi inovasi tersebut dilengkapi dengan video agar publik dapat memahaminya secara lebih mudah dan cepat.

B. Pemodelan

Cara kedua yang dapat dilakukan untuk melakukan difusi inovasi adalah menyusun model inovasi. Model adalah representasi dari sebuah realitas yang kompleks yang mempunyai fitur, elemen, dan komponen yang sama dengan tiruannya. Model disusun untuk memahami realitas secara lebih sederhana. Dia adalah abstraksi dari suatu proses atau fenomena yang telah dilucuti dari konteks partikularnya sehingga bersifat umum. Karena sifatnya yang umum tersebut, model dapat menjadi panduan untuk melakukan replikasi.

https://www.you-tube.com/watch?v=B-


17

Pembentukan model inovasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan pendekatan, misalnya pendekatan skenario, aliran, kelas, atau perilaku. Dalam mengonstruksi model inovasi, semua cara sah untuk dilakukan, namun yang penting hasilnya efektif dalam membantu memahami inovasi dalam cara yang lebih sederhana. Model dapat diartikulasikan dalam bentuk gambar, bagan, atau skema.

Sumber dari model inovasi juga bermacam-macam. Dia dapat berasal dari satu buah inovasi. Jika berasal dari satu inovasi, model biasanya berasal dari inovasi yang sifatnya best practice sehingga layak untuk digeneralkan dan menjadi rujukan replikasi. Model juga dapat berasal dari dua atau lebih inovasi yang serupa. Misalnya, inovasi pelayanan kesehatan jemput bola untuk ibu melahirkan di Dinas Kesehatan Kabupaten A, B, dan C. Untuk membentuk model inovasi dari dua atau lebih inovasi sejenis, maka pembuat model harus mampu melakukan sintesis dari inovasi-inovasi sejenis tersebut. Biasanya, mereka yang membuat model inovasi dari dua atau lebih inovasi adalah peneliti atau akademisi.


18

Dengan tersedianya model inovasi, maka instansi yang ingin mereplikasi suatu inovasi mendapatkan gambaran dan panduan mengenai cara melakukan inovasi. Sama seperti dokumentasi inovasi, model inovasi yang telah disusun juga hendaknya dipublikasikan secara luas melalui berbagai media agar publik dapat mengetahuinya. Dari gambaran model dapat diketahui tata kelola inovasi, unsur-unsur yang terlibat berikut perannya, dan hubungan di antara mereka. Meski demikian, instansi yang ingin mereplikasi tidak harus melakukan adopsi inovasi. Adaptasi atau modifikasi dari model inovasi dapat dilakukan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khas instansi yang ingin mereplikasi. Instansi pereplikasi dapat mengubah tata kelola atau menambah dan mengurangi unsur. Model hanya menyediakan gambaran umum yang dapat berperan tidak hanya sebagai panduan, tetapi inspirator.

C. Forum Replikasi / Bursa Inovasi

Format ketiga yang dapat dipilih dalam melakukan difusi inovasi adalah Forum Replikasi Inovasi atau dapat juga disebut dengan Bursa Inovasi. Forum Replikasi Inovasi adalah kegiatan transfer pengetahuan inovasi terpilih dari instansi yang melakukan inovasi kepada pihak-pihak yang berniat untuk melakukan

www.airfieldresearch-group.org.uk


19

replikasi inovasi atau belajar dari inovasi tersebut. Melalui Forum Replikasi Inovasi, maka replikasi inovasi dapat berjalan dengan lebih mudah dan cepat karena mereka yang melakukan transfer pengetahuan dan fasilitasi inovasi adalah pelaku langsung dari inovasi itu sendiri.

Forum Replikasi Inovasi dapat dilaksanakan dalam bentuk lokakarya (workshop). Bentuk lokakarya dapat lebih mengakomodasi kegiatan transfer pengetahuan secara lebih mendalam dan intim dibandingkan dengan seminar atau konferensi, misalnya.

Mekanisme kegiatan Forum Replikasi Inovasi diawali dengan pemilihan inovasi sebidang/sejenis/seklaster, misalnya inovasi pelayanan pendidikan anak usia dini, inovasi perizinan usaha, inovasi manajemen bencana daerah, dan sebagainya. Dari pemilihan itu, diidentifikasi inovasi mana saja di Indonesia yang masuk kategori tersebut. Jika ada banyak, dapat diperas menjadi dua atau tiga yang tergolong sebagai best practices. Para inovator dari program inovasi yang terpilih itulah yang kemudian diundang untuk memaparkan inovasinya dalam Forum Replikasi Inovasi.

Forum Replikasi Inovasi dapat dibagi dalam dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah pemaparan umum mengenai suatu inovasi. Karena sifatnya yang umum dan makro, maka seyogianya yang memaparkan adalah kepala daerah. Kegiatan kedua adalah coaching clinic inovasi. Dalam kegiatan ini, dipaparkan penjelasan yang lebih teknis dari suatu inovasi. Peserta dapat melakukan tanya-jawab dan meminta konfirmasi yang lebih detail. Paparan disampaikan oleh penanggung jawab inovasi atau mereka yang paling mengetahui mengenai detail inovasi, biasanya Kepala OPD. Dari coaching clinic ini, dapat berlanjut kepada kesepakatan untuk melakukan pendampingan teknis atau studi tiru.

Sementara itu, mereka yang diundang sebagai peserta dalam Forum


20

Replikasi Inovasi adalah siapa pun pihak yang tertarik untuk mereplikasi inovasi terpilih. Mereka dapat berasal dari Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau masyarakat pada umumnya. Namun, hendaknya mereka yang datang merupakan pihak yang mempunyai otoritas (misalnya Kepala Dinas) sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk langsung mereplikasi inovasi yang mereka pelajari di instansi asalnya.

Siapa saja yang dapat menyelenggarakan Forum Replikasi Inovasi? Pada prinsipnya, siapapun dapat melakukan kegiatan tersebut karena semua pihak boleh turut berpatisipasi dalam memajukan dan mengembangkan inovasi di Indonesia. Maka, semua Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berhak untuk melaksanakan Forum Replikasi Inovasi. Namun, seyogianya Forum Replikasi Inovasi yang diselenggarakan suatu instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi yang bersangkutan. Jadi, jika Badan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Forum Replikasi Inovasi misalnya, maka inovasi yang ditampilkan adalah dalam bidang ekonomi kreatif.


21

BAB III : REPLIKASI INOVASIReplikasi Inovasi adalah proses adopsi atau adaptasi inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan yang ditransfer dari organisasi asal kepada organisasi penerima (replikator).


22

A. Aktor Replikasi

Proses replikasi inovasi melibatkan sedikitnya 1 aktor hingga 3 aktor. Merujuk pada MSI (2012) dan Permenpan No. 30 Tahun 2014 terdapat 3 jenis aktor replikasi inovasi antara lain;

1) Instansi Asal (Original Organization); adalah instansi pemerintah tempat inovasi dibangun dan dikembangkan serta telah sukses diterapkan.

2) Instansi Penerima (Adopting Organization) atau Instansi Replikator; adalah instansi pemerintah yang melakukan adaptasi praktik inovasi yang telah sukses diterapkan pada instansi/ unit lain.

3) Instansi Fasilitator (Intermediary Organization); adalah instansi pemerintah yang menjadi mediator atau fasilitator transfer pengetahuan inovasi di antara instansi asal dengan instansi penerima.

B. Model Replikasi

Berdasarkan 3 aktor tersebut proses replikasi inovasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) Model yakni;

Gambar 1. Tahapan Replikasi Inovasi Model Mandiri


23

1) Model Mandiri

Replikasi inovasi dilakukan secara mandiri oleh instansi penerima (adopting organization). Proses replikasi secara mandiri dapat dilaksanakan oleh instansi penerima melalui berbagai metode, antara lain (a) penggalian informasi inovasi dari berbagai buku dokumentasi inovasi, (b) penggalian informasi inovasi dari website, (c) mengikuti pameran inovasi, dan cara lain yang memungkinkan. Metode replikasi mandiri tersebut perlu dilaksanakan melalui beberapa tahap, seperti dalam gambar 1.

2) Model Kerjasama

Gambar 2. Tahapan Replikasi Inovasi Model Kerjasama

A. Aktor Replikasi

Proses replikasi inovasi melibatkan sedikitnya 1 aktor hingga 3 aktor. Merujuk pada MSI (2012) dan Permenpan No. 30 Tahun 2014 terdapat 3 jenis aktor replikasi inovasi antara lain;

1) Instansi Asal (Original Organization); adalah instansi pemerintah tempat inovasi dibangun dan dikembangkan serta telah sukses diterapkan.

2) Instansi Penerima (Adopting Organization) atau Instansi Replikator; adalah instansi pemerintah yang melakukan adaptasi praktik inovasi yang telah sukses diterapkan pada instansi/ unit lain.

3) Instansi Fasilitator (Intermediary Organization); adalah instansi pemerintah yang menjadi mediator atau fasilitator transfer pengetahuan inovasi di antara instansi asal dengan instansi penerima.

B. Model Replikasi

Berdasarkan 3 aktor tersebut proses replikasi inovasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) Model yakni;

Gambar 1. Tahapan Replikasi Inovasi Model Mandiri


24

Replikasi inovasi secara kerjasama dilakukan dengan membuat kerjasama antara instansi asal dengan instansi penerima. Proses replikasi secara kerjasama dapat dilaksanakan melalui beberapa metode, antara lain; (a) bantuan pendampingan instansi asal kepada instansi penerima, dan (b) pemagangan instansi penerima kepada instansi asal, (c) kunjungan lapangan (studi tiru) instansi penerima kepada instansi asal, dan cara-cara lain yang memungkinkan. Beberapa cara replikasi kerjasama tersebut perlu dilaksanakan melalui beberapa tahap, seperti dalam gambar 2.

3) Model Fasilitasi

Gambar 3. Tahapan Replikasi Inovasi Model Fasilitasi

Replikasi dilakukan melalui kerjasama antara 3 pihak yakni instansi asal, instansi penerima dan difasilitasi oleh pihak ketiga yakni fasilitator. Proses replikasi secara kerjasama dapat dilaksanakan melalui sebuah acara seperti Forum Replikasi Inovasi. Forum Replikasi Inovasi diselenggarakan oleh instansi fasilitator dengan mempertemukan antara instansi asal dan penerima dalam sebuah acara transfer pengetahuan dan pengalaman melakukan inovasi. Terdapat beberapa metode dalam mengadakan forum replikasi seperti; (a) seminar inovasi, dan (b) coaching clinic antara instansi asal dengan penerima dengan instansi fasilitator, dan (c) website replikasi inovasi. Model fasilitasi inovasi juga


25

harus dilakukan melalui beberapa tahapan pada gambar 3.

C. Tahap Replikasi

Ketiga model tersebut secara umum memiliki 4 tahapan serupa yang diperlukan dalam pelaksanaan replikasi inovasi, yakni ; (a) Persiapan, (b) Rencana Pengembangan Kapasitas, (c) Replikasi, dan (d) Evaluasi. Pada masing-masing fase terdapat beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh instansi penerima ketika mereplikasi inovasi dari instansi asal.

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan proses mengenali karakteristik instansi penerima (replikator) dan menilai komptabilitas inovasi. Tahap persiapan terdiri dari beberapa kegiatan yakni;

a. Mengidentifikasi permasalahan yang dialami instansi penerima.

Perlu dikenali terlebih dahulu permasalahan mendasar yang dialami organisasi, baik menyangkut aspek pelayanan, SDM, kelembagaan organisasi maupun tata kelola (manajemen) pemerintahan. Hal ini perlu dilakukan sebelum memilih inovasi yang tepat untuk direplikasi sesuai dengan permasalahan organisasi.

b. Mengenali inovasi, kebaruan dan komptabilitas.

Setelah ditemukan permasalahan organisasi maka langkah selanjutnya adalah mengenali atau menggali


26

informasi yang akan direplikasi. Pada kegiatan ini dilakukan pemilihan satu atau beberapa inovasi yang akan direplikasi. Kegiatan ini juga menilai aspek kebaruan inovasi yang akan diadaptasi dan kecocokan karakteristik antara instansi asal dan penerima. Karakteristik tersebut bisa berupa bentuk kelembagaan organisasi, kondisi sumberdaya manusia, anggaran, dan lain sebagainya.

c. Mempersiapkan sumberdaya.

Setelah memilih dan menilai inovasi yang akan direplikasi, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan sumberdaya pendukung replikasi inovasi. Sumberdaya tersebut mencakup sumberdaya manusia, anggaran, dan yang sangat menentukan adalah komitmen pimpinan organisasi.

Selain itu terdapat kegiatan yang membedakan antara model replikasi inovasi mandiri dengan kerjasama dan fasilitasi. Kegiatan tersebut adalah berupa

d. Kesepakatan kerjasama antara instansi asal dengan instansi penerima pada model kerjasama dan kesepakatan 3 pihak dalam model fasilitasi. Bentuk kesepakatan tersebut bisa berupa MoU atau berbagai bentuk perjanjian kerjasama lainnya.


27

2) Tahap Perencanaan dan Pengembangan Kapasitas

Tahapan selanjutnya adalah perencanaan dan pengembangan kapasitas. Pada tahap ini instansi penerima (replikator) melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut;

a. Pembentukan Tim Pelaksana Replikasi Inovasi

Tim Pelaksana Replikasi Inovasi merupakan sebuah tim yang bertanggung jawab atas kelancaran proses replikasi inovasi. Tim ini dapat dibentuk oleh Kepala Daerah atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Tim Replikasi Inovasi bertugas melaksanakan tahap Persiapan hingga tahap Evaluasi Replikasi Inovasi. Selain itu tim ini juga bertugas untuk berhubungan dengan instansi asal dan fasilitator jika menggunakan model kerjasama atau fasilitasi.

b. Pembuatan Rencana Aksi Replikasi Inovasi

Penyusunan rencana aksi replikasi inovasi diperlukan guna memandu implementasi replikasi inovasi yang akan dilaksanakan. Isi rencana aksi replikasi inovasi merupakan serangkaian kegiatan guna mewujudkan inovasi. Pada tiap-tiap kegiatan dijelaskan mengenai; (1) apa kegiatannya, (2) siapa pelaksananya, (3) kapan dilaksanakan kegiatannya, (4) apa outputnya, (5) bagaimana metode pelaksanaan kegiatan, dan (6) berapa biayanya.

c. Penguatan kapasitas tim Pelaksana Replikasi Inovasi

Segera setelah penetapan tim dan rencana aksi replikasi


28

inovasi dilaksanakan, maka dilakukan penguatan kapasitas tim. Penguatan kapasitas dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan terkait teknis pengelolaan inovasi yang akan direplikasi. Pelatihan juga dapat dilakukan guna menguatkan konsep dan cara berfikir inovatif.

d. Pengembangan Model Inovasi yang direplikasi

Pengembangan Model merupakan langkah yang dilakukan guna menyesuaikan inovasi yang akan direplikasi dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi organisasi. Pengembangan model juga dapat diartikan bahwa instansi penerima membuat sebuah model atau kerangka implementasi inovasi dari beberapa inovasi serupa yang direplikasi.

e. Penentuan Model dan Metode Replikasi

Penentuan metode replikasi merupakan salah satu kunci sukses dalam mereplikasi inovasi. Instansi penerima (replikator) dapat memilih satu atau lebih, model dan metode replikasi seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, Model Replikasi Inovasi.

3) Tahap Replikasi

Tahap Replikasi merupakan implementasi dari inovasi yang telah melalui tahap persiapan dan perencanaan dan pengembangan kapasitas. Selain itu juga telah dibuat tim


29

pelaksana dan rencana aksi inovasinya. Pada tahap ini terdapat 2 kegiatan yakni;

a. Pelaksanaan Rencana Aksi.

Kegiatan ini merupakan implementasi sepenuhnya rencana aksi replikasi inovasi oleh tim pelaksana replikasi inovasi. Inovasi yang diadaptasi telah sepenuhnya dilaksanakan pada kegiatan ini.

b. Monitoring Replikasi

Kegiatan ini berbentuk pengawasan rutin atau secara berkala oleh Tim Pelaksana Replikasi Inovasi atau atasan tim. Kegiatan monitoring replikasi bertujuan untuk memantau keberhasilan tiap-tiap kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dalam rencana aksi.

4) Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi adalah akhir dari tahapan replikasi inovasi. Pada tahap ini, Tim Pelaksana Replikasi Inovasi melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi inovasi hasil replikasi dalam jangka waktu yang cukup panjang (misal; 1 atau 2 tahun). Selain itu, Tim Replikasi Inovasi perlu melakukan pengukuran atas manfaat dan dampak yang ditimbulkan selama pelaksanaan inovasi.

30

I PEDOMAN PUBLIKASI INOVASI

31

BAB IV : PENUTUP

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan, inovasi yang telah dihasilkan aparatur sipil negara sudah sangat banyak. Sebagian besar melakukan klaim sebagai pemikiran original, tapi jika diperhatikan

PEDOMAN PUBLIKASI INOVASI I


32

inovasi tersebut relatif sama satu dengan lainnya, terutama inovasi yang dikembangkan pada unit kerja yang memiliki nomenklatur yang sama. Kondisi tersebut diperparah dengan pelaksanaan inovasi yang dilakukan secara parsial dan tidak berkesinambungan, yang pada akhirnya inovasi tersebut menjadi tidak efisien dalam penggunaan sumber daya dan tidak pernah berkembang menjadi lebih baik.

Pedoman replikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengadopsi atau mengadaptasi sebuah inovasi dari intansi lainnya, baik dilakukan secara mandiri, kerjasama dan fasilitasi. Dan, setiap model disajikan secara rinci tahap pra replikasi dan tahap replikasi. Tahap pra replikasi menitik beratkan pada teknis pendokumentasian inovasi dan pemodelan inovasi oleh instansi asal serta forum replikasi inovasi yang dapat dilakukan oleh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. Sedangkan tahap replikasi meliputi persiapan, perencanaan, pengembangan kapasitas, implementassi replikasi, dan evaluasi.

Semoga dengan adanya pedoman replikasi inovasi dilingkungan instansi pemerintah ini akan mempermudah akselerasi inovasi di seluruh instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun daerah.

PEDOMAN - lan.go.id Terbaru/2019/Juni/Lab Inovasi/Pedoman...I PEDOMAN PUBLIKASI INOVASI PEDOMAN PUBLIKASI INOVASI I vi cukup efektif dan mudah dalam melakukan inovasi adalah dengan

Documents